Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS Technica1 Assistance for the Preparation of the Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)
RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK) SUB PROYEK SEMARANG-DEMAK
,fl-
-
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
RP535 v6
WSP International PT Eskapindo Matra PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia PT Prospera Consulting Eng.
DAFTAR IS1 Halaman Daftar Isi .................... . ..................................................................................
. . . .......................................................................
I
Daftar Tabel .........................
II
A. Deskripsi Proyek
1
B. Hasil Survey Sensus
1
C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali .................... . ................................
2
D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ............................ . .
5
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ...........
6
F. Monitoring dan Pelaporan ........................ . . .................................................
8
G. Jadwal dan Pembiayaan
9
Lampiran : Gambar 1 Lokasi Proyek Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Semarang - Demak Gambar 3 Lay Out Persimpangan Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP Daftar Harga Pasar dari Bank BR1 Dokumentasi
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan .......................................
3
Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan Semarang - Demak Tahun Anggaran 2006 ..................................... 10
RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK) SUB PROYEK SEMARANG - DEMAK
A.
Deskripsi Proyek Semarang-Demak, adalah salah satu dari Sub-project SRIP, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah dan merupakan bagian dari Koridor Pantura yang menghubungkan dua Kota Utama di Jawa yaitu Jakarta dan Surabaya. Gambar 1. memperlihatkan lokasi strategis dari Sub-project SemarangDemak. Peningkatan kapasitas (Capacity Expansion-CAPEX) sub-project ini adalah untuk sepanjang 20.1 km yang diawali dari jembatan Tol C di Kecamatan Genuk pada Km. 03+100 (STA.0+000) sampai dengan pertigaan arah Demak Kota dan Kota Kudus, di Kecamatan Demak pada Km. 23+400 (STA.20+110). Kegiatan fisik yang akan dilakukan berupa : Penambahan ruang milik jalan (rumija) untuk dilakukan perkerasan dalam rangka pembuatan frontage road sepanjang 1.300 m; Perkerasan bahu jalan selebar 2 m; dan Perbaikan persimpangan (Intersection) sesuai standar desain Dep. PU. Gambar rute jalan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2. Dengan pelebaran ini, maka hambatan karena penyempitan dari ruas terdapat 5 (lima) Semarang-Demak akan bisa diatasi, disainping itu persimpangan yang dikaji ulang kesesuaian designnya disepanjang subproject, namun hanya 2 (dua) persimpangan yang memerlukan penambahan lahan, lay out simpang tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. dan Gambar 4.
B.
Hasil Survey Sensus
Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 3 diidentifikasi hal-hal sbb :
-
9 Februari 2006,
90 m2atau
1. Luas lahan yang akan dibebaskan
6 bidang 2. Bangunan yang akan terkena r
Bangunan terkena sebagian
:
4Unit
Bangunan terkena seluruh
:
84 Unit
:
2 pohon
3. Tanaman yang akan terkena
4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan terkena Pemilik
:
5 KK
Penyewa
:
4 KK
Pemilik KioslPKL
:
83 KK
: 92 KK
(Pemilik kios = 52 KK, PKL = 31 KK) Jumlah KK yang harus pindah
: 85 KK
Untuk pemilik tidak ada bangunan yang terkena seluruhnya, sedang untuk penyewa hanya 1 KK yang akan terkena seluruhnya dan akan memindahkan bangunannya ke lahan dibelakangnya. Namun apabila ada warga yang berkeinginan untuk melepaskan sisa tanah yang ada, maka prosesnya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bentuk penyelesaiannya Adapun bangunan kioslPKL yang berada di lahan milik jalan (rumjia) di sepanjang jalan Kaligawe dan terkena seluruhnya yaitu sebanyak 83 Unit akan dipindahkan ke lokasi yang disediakan Pemerintah Kota Semarang. Rincian data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk proyek dapat dilihat pada Tabel B I . berikut ini. Diruas ini (STA. 2+960 sampai STA. 3+300) pada sisi Selatan masuk dalam wilayah Kelurahan Genuksari dan Banjardowo terdapat pula 53 unit bangunan tinggal danlatau tempat usaha yang berimpit dengan Rumija. Namun demikian mereka keberatan apabila harus pindah, karena telah lama menempati lokasi tersebut dan merupakan sumber penghasilan utama dan satu-satunya. Rencana penanganan yang akan dilakukan adalah dengan penyesuaian design (DED) dengan mengoptimalisasi lahan yang tersedia, rencana design dapat dilihat pada Gambar 5.
C.
Kompensasi dan Pemukiman Kembali Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi, yaitu uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus, 5 KK pemilik yang akan terkena proyek menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang tunai. Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT) adalah sebagai berikut :
m w 'w'wem e u w w 'ueunaies wm w Y ! I I YW ~
UW^ ml=
m l wli~W=~ ueunaleg
1 w m 1 l a a d u a'~ --=k
uss '--ad
mms
isipon
IIP 4 ! " 8 'W 'Y"1SrI 'iUOCBPL " F l las-
Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan Pemerintah agar sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir). Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan rurnah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dll, yang pembuatannya memerlukan biaya atau investasi. Untuk tanaman terkena produktivitas tanaman.
besarannya
ditaksir
berdasarkan
jenis.
dan
Fasilitasi lokasi penampungan untuk bangunan kios1PKL yang menempati lahan milik jalan.
Terdapat 4 KK penyewa yaitu 2 KK penyewa bangunan milik Suhartono yang digunakan untuk usaha Studi Foto dan Kantor Pos, sisa bangunannya masih layak untuk digunakan dan tidak berkeinginan untuk pindah karena usahanya yang sudah mapan serta memiliki banyak pelanggan. Sedangkan 2 KK penyewa lahan dan bangunan milik Hj. Mukrimah yaitu 1 KK (M.Shokip) yang menyewa lahan saja sedangkan bangunannya merupakan milik sendiri dan digunakan untuk usaha reparasi jok serta akan mendapat kompensasi. Uang kompensasi yang diterima akan digunakan untuk membangunkan kembali bangunan usaha di lahan yang masih milik Hj. Mukrimah. Untuk 1 KK penyewa lainnya yaitu Sriani yang menyewa bangunan semi permanen milik Hj. Mukrimah dan baru menempati selama 4 bulan dimana sisa bangunannya tidak layak untuk digunakan akan rnendapat kompensasi biaya pindah serta difasilitasi untuk mencari tempat sewa baru di lokasi sekitar.
Program pemukiman kembali akan dilakukan terhadap pemilik kioslPKL yang menempati lahan rumija di sepanjang jalan Kaligawe yaitu terdapat 83 unit bangunan milik 83 KK ke lahan milik Dinas Pengairan Kota Semarang di Desa Trimulyo, Kecamatan Genuk tepat di depan Kawasan Industri Banjardowo yang berjarak sekitar 500 m dari lokasi semula. Pemanfaatan atas lahan dan bangunan yang disediakan tidak dikenakan biaya sewa namun nantinya akan dikenakan biaya retribusi. Saat ini telah dibangun sebanyak 16 unit bangunan kios, akan dilanjutkan pembangunan 67 unit dengan dana berasal APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2006. Namun untuk menciptakan kondisi sanitasi lingkungan yang sehat, maka pada lokasi penampungan akan disediakan sarana MCK (mandi cuci
kakus) sebanyak 2 unit dan 1 unit sumur gali sebagai sumber air bersih. Fasilitas tersebut nantinya akan menjadi tanggungjawab WTP untuk mengelolanya. Program pemukiman kembali akan dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : 1. Sosialisasi terhadap para pemilik kioslPKL pada bulan Mei 2006; 2. Musyawarah mengenai rencana penempatan pada bangunan kios/PKL pengganti pada bulan Mei 2006
3. Pembangunan bangunan kios1PKL sebanyak 67 unit dan 1 unit tempat reparasi jok pada bulan Juni 2006; 4. Pemindahan pemilik kios1PKL sebanyak 83 KK dan penyewa sebanyak 2 KK penyewa dengan biaya pindah Rp. 300.000,- per KK pada bulan Agustus 2006; 5. Pengosongan lahan atau pembongkaran bangunan kios/PKL sebanyak 83 unit dan 1 unit bangunan usaha reparasi jok pada bulan Agustus 2006; 6. Pengamanan lahan rumija yang telah dikosongkan dengan pemasangan
Papan Pengumuman Larangan pemanfaatan pada bulan Agustus 2006.
D.
Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek Sosialisasi dilakukan di Kantor Kecamatan Genuk dengan mengundang warga yang terkena proyek (WTP) baik pemilik, penyewa maupun pemilik bangunan kioslPKL, tokoh masyarakat setempat, aparat kelurahan dan kecamatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Semarang dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan (P2JJ) Metropolitan Propinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang tujuan proyek, manfaatnya serta konsekuensi adanya proyek dengan disertai gambar rencana kegiatan.
Warga yang akan terkena proyek akan diinformasikan juga rencana pembebasan tanah, mekanismenya dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan
serta
penyepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan diterima warga.
Sedangkan untuk WTP pemilik bangunan kioslPKL juga akan diinformasikan tentang rencana pemindahan, desain bangunan, jadwal pembangunan, jadwal pemindahan, dan jadwal pembongkaran bangunan kios/PKL lama dan
musyawarah penempatan pemilik kios pada bangunan kios baru termasuk didalamnya
mengenai
pengalokasian
posisi
masing-masing
pemilik.
Kegiatan ini akan dilaksanakan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik bangunan kios/PKL dan dihadiri pihak proyek.
E.
Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT). Bappeda dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan (PZJJ) Metropolitan Provinsi Jawa Tengah. Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam Tabel G1.
Walikota
Semarang
sebagai
penanggungjawab
program
akan
mengfungsionalisasikan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran Bappeda pada tahapan pemukiman kembali pelaksanaan, unsur yang terlibat meliputi
dan Pemberdayaan. Dalam
Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat Genuk serta
Lurah Trimulyo, Genuksari dan
Banjardowo. Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset lain yang akan terkena; 2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena; 3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai
rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang timbul dari proyek yang akan dilaksanakan, serta sosialisasi tentang jadwal pembangunan tempat penampungan, Jadwal pemberian biaya pindah, jadwal pemindahan lokasi baru, dan jadwal pembongkaran bangunan usaha lama; 4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;
5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan
mekanisme penempatan pemilik bangunan usahalPKL
pada lokasi dan
bangunan baru; 6. Melaksanakan pembayaran kompensasi, biaya pindah dan penempatan
pemilik kios pada bangunan kios baru kepada WTP; 7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan bangunan terkena proyek; 8. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus
pindah; 9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya
mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP; 10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian
dimusyawarahkan
upaya
pemecahannya
serta
hasilnya
dipublikasikan; 11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang masa kerjanya; 12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Walikota Semarang, Tim Monitoring dan Pelaporan, dan PMU-SRIP.
Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam Tabel G1. WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan relokasi, dapat mengajukan keluhan, keberatan atau usulan kepada Pemerintah Kota Semarang sebagai penanggung jawab program. Keluhan, keberatan dan usulan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat-menyurat ke alamat Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum di Kantor Walikota Semarang Jalan Pemuda No. 148 Telp. 024- 3513366 pswt 1270, 1271. 1273, 1275, serta Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan (P2JJ) Metropolitan Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhannya kepada PMU-SRIP yang beralamat di Departemen Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 Jl. Patimura No 20, Jakarta, Telepon (021) 7243473.
Mekanisme
penanganan
keluhan,
keberatan
ataupun
usulan
terhadap
pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut : 1.
Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala
Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Provinsi Jawa Tengah dan Tim Monitoring dan Pelaporan untuk melakukan penelitian; 2.
Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution;
3.
Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan, usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor pemda, dan kantor desalkelurahan. Bagan alir proses tersebut terlampir.
Mekanisme
penanganan
keluhan
terkait
dengan
kesepakatan
dan
ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran. F.
Monitoring dan Pelaporan
Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang pada saat pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan terdiri dari unsur Pemerintah Kota Semarang (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi, atau unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP). Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan. Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tim Monitoring dan Pelaporan,
akan
melakukan kegiatan pengawasan
pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action
plan) yang
meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat,
pengadaan tanah, persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman kembali, termasuk pembangunan kembali fasumlfasos, pembangunan tempat usaha penggantilkios, serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan tingkat kehidupan warga terkena proyek. 2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan 1 keberatan dari WTP.
3. Tim
Monitoring
dan
Pelaporan
akan
menyusun
laporan
kemajuan
pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirim kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Provinsi Jawa Tengah dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia - Fax. 021-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir). G.
Jadwal dan Pembiayaan Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mulai dilaksanakan pada Mei sampai Oktober 2006 dan dibiayai melalui ABPD Kota Semarang dan APBN Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber pembiayaan dapat dilihat dalam Tabel G1.
E
P
i g- F
;p
ij*; .r+
n ," 2
E
8 -.
1
82
83 O
sz BB
g,
8 d
9 z
xP
1'3 3l
3
33
z""Pz
5
B. "
4e
i
r
W
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PROJECT WORKS DIRECTORATE GENERALOF REGIONAL HIGHWAY
LEGEND : T = 3 Legr Intemedion x = 4 Leg%Intersectio"
-
Gambar 2. PETA RUTE
-
SEMARANG DEMAK Km. 03 + 000 09 + 000 SMG
SUB PROJECT SEMARANG DEMAK
-
PROVINCE CENTRAL JAVA
LEGEND : T = 3 Legs lnle,sedion X = 4 LW* l n t e ~ c t i o n
-
-
SEMARANG DEMAK Km. 09 + O00 l 5
+ 000 SMG
R:Tm%r\HarilTramr ?dmy!P&
Rupa BumlU-Smarang-Dan*
00tOm- 15+ Om SM@
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PROJECT WORKS DIRECTORATE GENERALOF HIGHWAY
LEGEND : T = 3 Legs Interredion x = 4 Lqlslntersection
-
AWP 1 ROUTE MAP
-
SUB PROJECT SEMARANG DEMAK
-
-
SEMARANG DEMAK Km. 14 + 000 20 + 000 SMG
i
PROVINCE CENTRAL JAVA
R :Haui barn0 S U W Y iPets Rupa Buml U-Smarang -Oemak 15+W0- 20+0M SMG
DIAGRAM ALUR M E K A N I S M E P E N Y A M P A I A N K E L U H A N
a
Mekanisme Penanganan Kesepakatan dan Ketidaksepakatan Atas Kompensasi Proses (mengacu Perpres 3612005)
PMU-SRIF l
WTP
Mekanisme Penanganan Keluhan Pelaksanaan LARAP Proses
C
v
- Panitia Pengadaan Tanah (PPT) - Bappeda - Kepala Saîker P2JJ (Manajer Subproyek)
- Bappeda
- Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek)
- Tim Monitoring
Investigasi dilakukan oleh Bappeda & Saîker
Tidak Sepakat
Tidak Sepakat
Bupati
Tidak Sepakat
Gubemur
Tidak Sepakat
Menteri Dalatn Negeri
C Pencabutan Hak atas Tanah oleh Presiden
Sepakat
Pembayaran Kompensasi Lokal
Implementasi
dalam I 2 hari kerja
=FORMULIR
MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP
.................. Sub-project: ........................ Periode pelaporan: ................ KabupatenIKota:
Aktivitas
Rencana Kerja Dari LARAP Tanggal Target
Laporan ~ e m 2 j u a n ' Kemajuanl status di lapangan
Catatan
Masalah & rencana tindak lanjut
KONSULTASI 1. Kompensasi2
Lampirkan: kopt notulensi kesepakatan
I
l
I
I
l
2. Pemukiman kembali3
I IMPLEMENTASI 1. Pembayaran kompensasi Isantunanlpesangon termasuk biaya pindah 2. Persiapan lokasi pemiikiman kenibali untulc : Jumlah rumah -
Jumlali kios
-
Jurnlah fasilitas (mesjid, selcolah,
'
Lampirkan: kopi jadwal pemukiman kembali y- a n c dipublikasikan Lampirkan: kopi t a n d a terima
i
l
I
l
l
1
lika kolri!ii 11dsk menciikupi. siliililaii diaiinakan lemhsr Senas rainhulia~i Kuiisulia\i i i i i i u l kompenrasi adalnli iiie!i=eliai 0 1 liar~i;ipasar. ( n ) 1adnii1i>iiiiiLpeiiihayaraii k
Aktivitas
Rencana Kerja Dari LARAP
Laporan ~ e m a j u a n ' Kemajuanl status di lapangan
Catatan
Masalah & rencana tindak lanjut
pusl<esmas) Jumlah sarana umum (jaringau listrik, pipa air 3. Pemukiman Icembali . J u m l a h o r a n g yang dipindah -
Jumlali fasilitas
-
Jumlali s a r a n a u m u m
4. Sertifikasi t a n a h - J u m l a h sertifikat b a r u di lahan pemulciman kembali -
J u m l a h sertifikat yang direvisi
S. Keluhan a t a u pengaduan - J u m l a h Iceluhan yang
diterima
-
Lampirkan: kopi sertifikat
J u m l a h kelulian yang telah diselesaikan
Lampirkan: Daftar keluhan yang diajukan
-
Lampirkan:
- Kopi respon yang diberikan
DOKUMENTASI FOTO DI LOKASI PROYEK
Gambar 1. Situasi dan kondisi persimpangan SMDM-04 di Wilayah Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk
Gambar 2. Sebagian lahan dan bangunan terkena pembebasan untuk persimpangan SMDM-04
Gambar 3. Situasi dan Kondisi Persimpangan SMDM-05 di Wilayah Kelurahan Bandjardowo Kecamatan Genuk
