REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SERTA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (KPS) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005)
DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH
23
ISSUE AKTUAL PENGADAAN TANAH 1. Ketersediaan Tanah Semakin Terbatas 2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat 3. Potensi Kerugian Negara 4. Persoalan Hukum Pengadaan Tanah 5. Reformasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Tanah 6. Prinsip-Prinsip Dasar Pada Pengadaan Tanah 7. Perubahan Fundamental Dalam Pengadaan Tanah 8. 4 (empat) Tahapan Pengadaan Tanah
Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pendukung Lainnya) 1. Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk mewujudkan tersedianya tanah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Prinsip dasar dalam pengadaan tanah, demokratis, adil, transparan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta mengedepankan asas musyawarah. Peradilan adalah Pintu terakhir dalam menghadapi kebuntuan dalam musyawarah antara pemerintah yang memerlukan tanah dengan masyarakat pemilik tanah. 2. Pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk
melegitimasi
dalam
rangka
melaksanakan
pengadaan tanah,
karena
pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang dan ternyata dalam praktek di lapangan ketersediaan tanah semakin terbatas, akibatnya pengadaan tanah menjadi terhambat dan pembangunan fisiknya tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah di tetapkan, dengan demikian pemerintah menderita kerugian yang sangat besar karena proyek yang akan dibangun tertunda pengoperasiannya. 3
3. Keterbatasan ketersediaan tanah dimaksud janganlah dikonotasikan bahwa tanah
sudah tidak tersedia, tetapi di lapangan tanah-tanah yang akan diperlukan oleh pemerintah ternyata telah dikuasai atau dimiliki oleh berbagai badan hukum, baik privat maupun publik seperti, tanah aset pemerintah, tanah kawasan hutan, dan tanah-tanah yang telah dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. 4. Dalam pemahaman masyarakat indonesia tanah mempunyai kedudukan tertinggi dalam kehidupan masyarakat indonesia, karena tanah adalah sebagai modal kehidupan dan penghidupan mereka, sehingga apabila tanah diperlukan untuk pembangunan dan dilakukan perbuatan pemutusan hubungan hukum maka akan menimbulkan reaksi cepat dari masyarakat berupa penolakan, perlawanan bahkan tindakan anarkis dan tidak jarang timbul perkara di pengadilan. Kondisi ini sering terjadi disaat pemerintah memerlukan tanah untuk
kepentingan umum, hal semacam ini sangat disadari oleh pemerintah, namun di sisi lain pemerintah membutuhkan tanah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan guna mewujudkan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. 4
5. Kurang
harmonisnya
hubungan
masyarakat
pemilik
tanah
dengan
pemerintah yang memerlukan tanah disaat akan merealisasikan kesepakatan dalam musyawarah disebabkan berbagai aspek :
1) Pengadaan tanah selalu identik dengan penggusuran. 2) Peraturan perundangan yang ada belum bisa mengatasi persoalan di lapangan. 3) Masyarakat tidak dilibatkan pada awal pengadaan tanah. 4) Rencana lokasi pembangunan kurang melibatkan masyarakat pemilik tanah. 5) Penetapan ganti rugi dirasakan masyarakat kurang adil.
6) Pelaksanaan pengadaan tanah tidak dilakukan secara transparan. 7) Ganti rugi yang dibayarkan kepada masyarakat tidak menjamin kelangsungan hidup bagi masyarakat pemilik tanah. 8) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilakukan tidak tepat waktu sehingga nilai harga tanah sudah berubah. 5
9) Kelemahan pemahaman masyarakat di dalam memaknai asas hukum pertanahan yaitu hak atas tanah bersifat mutlak, kuat dan abadi, sehingga pemikiran mereka hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat oleh
siapapun
termasuk
pemerintah,
dan
mereka
mempunyai
kebebasan dalam memanfaatkan tanah tanpa memikirkan kepentingan orang lain, mereka kurang mendapatkan sosialisasi bahwa tanah berfungsi sosial sehingga tanah juga dapat diminta oleh pemerintah apabila ada keperluan pemerintah yang lebih besar untuk mengangkat
hajat hidup orang banyak, akan tetapi asas fungsi sosial bukanlah sebagai tindakan pembenaran untuk menggusur atau mengambil hak masyarakat dengan dalih untuk kepentingan umum, karena pada dasarnya pengadaan tanah harus didasarkan musyawarah dan hak masyarakat harus dihormati dan diberikan ganti rugi yang layak. 6
6. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah selama ini potretnya sangat memprihatinkan, disamping pengadaan tanah banyak terkendala, pemerintah sebagai penyelenggara pengadaan tanah cukup banyak yang harus berhadapan dengan penegak hukum sampai akhirnya terjadi tindak pidana, hal ini disebabkan karena peraturan yang ada tidak mampu lagi dapat mengatasi dinamisnya persoalan yang timbul
dalam praktek di lapangan. Guna mengatasi barbagai persoalan yang terjadi
dalam
pelaksanaan
pengadaan
tanah,
serta
sekaligus
menyamakan persepsi atas perbedaan antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah, pemerintah wajib memformulasikan suatu kebijakan pengadaan tanah yang dapat meminimalisir resistensi atau dampak dari praktek pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah. 7
7. Mengenai landasan konstitusional dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut :
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4) Perekonomian
ekonomi
nasional
dengan
diselenggarakan
prinsip
berdasar
kebersamaan,
atas
efisiensi
demokrasi
berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 8
8. Disamping itu fungsi sosial atas tanah yaitu tanah haruslah
dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa Indonesia sebagaimana mandat negara kepada pemerintah yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan berbagai fungsi sosial atas tanah maka dibentuk berbagai badan publik dan berbagai peraturan perundang-undangan guna mewujudkan berbagai fungsi sosial atas tanah di Indonesia. Kondisi terkini pemerintah telah mereformasi peraturan perundangundangan terkait pengadaan tanah berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk peraturan pendukungnya yaitu :
9
1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012; 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013. Diharapkan undang-undang ini dapat mengatasi berbagai persoalan yang timbul selama ini dalam pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah dan sekaligus menjadi jembatan emas titik temu antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang nenerlukan tanah, yang pada akhirnya terbangunnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan untuk kepentingan umum. 10
9. Bahwa undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu : 1) Perencanaan;
3) Pelaksanaan;
2) Persiapan;
4) Penyerahan Hasil.
Tahapan yang diatur dalam Undang-undang ini tidak diatur dalam peraturan-peraturan terdahulu. 10. Reformasi pada peraturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum Bahwa dalam undang-undang pengadaan tanah telah terjadi reformasi yang sangat fundamental dalam kegiatan pengadaan tanah dan
diharapkan undang-undang ini mampu mengatasi persoalan sosial yang terjadi selama ini, hal ini dapat dimaknai dan dilihat dari aspek substansi dari undang-undang nomor 2 tahun 2012 diantaranya : 11
1) Bahwa undang-undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan 4 (empat) tahapan, sehingga memberikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan, kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan
outputnya terukur, waktu pelaksanaannya jelas, dengan demikian kegiatan pengadaan tanah akan lebih terarah, terukur dan memberikan kepastian yang lebih jelas. 2) Prinsip dasar pengadaan tanah adalah musyawarah. 3) Keterlibatan
masyarakat
dalam
setiap
tahapan
dijamin
keberadaannya. 4) Masyarakat dijamin untuk mendapatkan akses informasi rencana pembangunan. 5) Adanya kesetaraan hukum bagi masyarakat pemilik tanah. 12
6) Ploting lokasi pembangunan haruslah didasarkan atas kesepakatan masyarakat pemilik tanah. 7) Objek pengadaan tanah terukur dan ada kepastian hukum yang
jelas. 8) Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi.
9) Hak keberatan pada tataran penetapan lokasi dan penentuan besaran ganti rugi dijamin undang-undang. 10) Putusan akhir lokasi pembangunan dan besaran nilai ganti rugi berada pada badan peradilan. 11) Pengadaan tanah dilakukan pemerintah dan dimiliki pemerintah, pembangunannya dapat dilakukan oleh pihak swasta (KPS). 13
12) Adapun pembangunan yang dapat dilakukan oleh pihak swasta meliputi : a) Jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, dan Fasilitas Operasi Kereta Api. b) Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan Air dan Sanitasi, dan Bangunan Pengairan Lainnya.
c) Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal. d) Infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi. e) Pembangkit, Transmisi, Gardu, Jaringan, dan Distribusi Tenaga
Listrik. f) Jaringan Telekomunikasi dan Informatika Pemerintah. g) Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah. h) Rumah Sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah. i) Fasilitas Keselamatan Umum. 14
j)
Tempat Pemakaman Umum Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
k) Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan Ruang Terbuka Hijau Publik. l)
Cagar Alam dan Cagar Budaya.
m) Kantor Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
n) Penataan Pemukiman Kumuh Perkotaan atau Konsolidasi Tanah, Serta Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Status Sewa.
o) Prasarana Pendidikan atau Sekolah Pemerintah dan Pemerintah daerah. p) Prasarana Olahraga Pemerintah atau Pemerintah Daerah. q) Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum. 15
Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sistem UU 2 / 2012 tentang Pengadaan Tanah (Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) I Pendahuluan 1) Tujuan Pengadaan Tanah 2) Skema Umum Pengadaan Tanah 3) Prinsip-prinsip Perumusan UU 2/2012 II Pokok-Pokok Pengadaan Tanah 1) Jaminan Pemerintah dan Pemda terhadap Tersedianya Tanah dan Pendanaan 2) Pihak yang Berhak melepas tanahnya
III Jenis Kepentingan Umum IV Penyelenggaraan Tanah
Pengadaan
Perpres 71 /2012 (Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)
4 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah I
Perencanaan 1. Dasar Perencanaan 2. Kelembagaan 3. Substansi Perencanaan 4. Dokumen Perencanaan II Persiapan 1. Tim Persiapan 2. Tim Kajian 3. Tahap Kegiatan 4. Penetapan Lokasi III Pelaksanaan 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah Kepada Masyarakat 2. Inventarisasi dan identifikasi 3. Penetapan Penilai 4. Musyawarah IV Penyerahan Hasil 1. Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah 2. Kegiatan Pembangunan 3. Kegiatan Pendaftaran (Sertipikasi)
PERKABPN 5/2012 1) Susunan Anggota Pelaksanaan Pengadaan Tanah 2) Pemberitahuan kpd masyarakat 3) Identifikasi & Inventarisasi Objek dan Subjek 4) Penunjukan Penilai (Appraisal) 5) Musyawarah bentuk Ganti Rugi 6) Penyerahan hasil
PERMENDAGRI 72/2012 Biaya Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBD Penetapan Harga pelaksanaan pengadaan tanah bersumber dari APBD
PMK 13 / 2013 Biaya Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBN Pembentukan Tim & Honorarium Tim
PENGADAAN TANAH MELALUI TAHAPAN (MEMBERIKAN KEPASTIAN PROSES SERTA DURASI DALAM TIAP TAHAPAN)
1. Perencanaan 2. Persiapan 3. Pelaksanaan 4. Penyerahan Hasil 17
1.PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DOKUMEN PERENCANAAN)
DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN PERENCANAAN DOKUMEN PERENCANAAN DOKUMEN PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN “Pengadaan Tanah Untuk
“Pengadaan Tanah Untuk “Pengadaan Jalan Tanah Tol” Untuk “Pengadaan Jalan Tanah Tol” Untuk “Pengadaan Jalan Kotamadya Tanah Tol” Untuk Jalan Kotamadya Tol” Jalan Kotamadya Jakarta Tol” Pusat Kotamadya Jakarta Pusat Kotamadya Jakarta2013 Pusat Jakarta2013 Pusat Jakarta2013 Pusat 2013 Kementerian 2013 Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Kementerian Umum Pekerjaan Kementerian Umum Pekerjaan Kementerian Umum Pekerjaan Umum Umum
18
2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH (PENETAPAN LOKASI) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA GUBNERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
Keputusan Penetapan Lokasi Tanah Untuk Jalan Tol di Kota Administrasi Jakarta Pusat Atas Nama Kementerian Pekerjaan Umum
2013 19
3. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI)
TANAH HAK MILIK TANAH PEMERINTAH TANAH ULAYAT TANAH ADAT TANAH NEGARA 20
4. PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH (PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH)
21
PEMANTAUAN, SUMBER DANA DAN KETENTUN PERALIHAN Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pengendalian Atas Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dilakukan BPN RI
Sumber Dana 1. APBN 2. APBD 3. BUMN/BUMD 4. Sumber-Sumber Lain Sesuai Ketentuan Ketentuan Peralihan Sisa Pengadaan Tanah Tetap Berlaku Peraturan Lama Sampai Dengan 31 Desember 2014
22
KETENTUAN PERALIHAN 1. Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 2. Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan dimaksud meliputi : 1) Telah
dituangkan
dalam
dokumen
perencanaan/proposal
pembangunan; 2) Telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sedang berjalan; 3) Telah diterbitkan penetapan lokasi; 4) Telah terlaksana pelepasan hak; 5) Ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. 3. Proses Pengadaan tanah diselesaikan paling lama sampai dengan 31 Desember 2014.
23
1. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DOKUMEN PERENCANAAN)
Kelembagaan
Substansi Perencanaan
1. Instansi Yang Memerlukan Tanah 1. Dasar, RTRW, RPJM, Renstra, RKP dan Renja 2. Instansi Teknis Terkait 2. Maksud dan Tujuan Rencana 3. Lembaga Profesional Pembangunan
Perencanaan
3. Data Awal (Objek dan Subjek)
1. Dasar Perencanaan
4. Perkiraan Nilai Tanah dan Kebutuhan Anggaran
2. Materi Perencanaan 3. Study Kelayakan Perencanaan
Hasilnya
5. Perkiraan Waktu Pengadaan Tanah dan Pembangunannya
6. Kelayakan Lokasi (P4T)
1. Dokumen Perencanaan Instansi
7. Aspek Manfaat bagi Wilayah dan Masyarakat
2. Diserahkan Kepada Gubernur
8. Study dan Survei yang Diperlukan 24
2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH (PENETAPAN LOKASI) Pembentukan TIM
Tahap Kegiatan
1. TIM Persiapan 1) Instansi terkait 2) Bupati/walikota 3) Instansi yg Perlu Tanah 4) Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi terkait 2. TIM Kajian 1) Sekretaris Daerah Provinsi 2) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi 3) Instansi di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Kakanwil KUMHAM 5) Bupati/Walikota /yang ditunjuk 6) Akademisi 3. Sekretariat Provinsi 4. Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah kepada Bupati / Walikota
1. Pemberitahuan Rencana Pembangunan 2. Pedataan Awal Lokasi 3. Konsultasi Publik / Konsultasi Publik Ulang 4. SK Penetapan Lokasi 5. Pengumuman penetapan Lokasi 6. Keberatan Pihak Yang Berhak 7. Kajian TIM 8. Diterima/Ditolak Gubernur 9. Keberatan Melalui PTUN 10. Kasasi melalui MA 11. Penetapan Lokasi 12. Pemindahan Lokasi 13. Penetapan Lokasi Berlaku 2 Tahun Dapat Diperpanjang 1 Tahun 25 14. Durasi Maksimal 207 Hari
3. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI) 1. Tim Pelaksana Kanwil BPN 1) Kakanwil BPN Provinsi (Ketua) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Kabid HTPT (Pejabat Eselon III) Kakantah BPN Setempat SKPD Provinsi SKPD Kab/Kota Camat Lurah/Kepala Desa Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah
2. Tim Pelaksana Kantah BPN 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Kakantah BPN (Ketua) Kasi HTPT (Pejabat Eselon IV) SKPD Kab/Kota (Eselon IV) Camat Lurah/Kepala Desa Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah
3. Sekretariat 4. Satuan Tugas yang Membidangi Inventarisaasi dan Identifikasi 1) Data Fisik (Satgas A)
2) Data Pihak yang Berhak (Satgas B)
5. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan
Tanah 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Peyiapan Pelaksanaan Inventarisasi Fisik dan Identifikasi Yuridis Penetapan Penilai Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pemberian Ganti Kerugian Pemberian Ganti Kerugaian Dalam Keadaan Khusus Penitipan Ganti Kerugian Pelepasan Objek Pengadaan Tanah Pemutusan Hubungan Hukum Antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administarasi Pengadaan tanah
11. Durasi Maksimal 382 Hari
26
4. PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH (PEMENUHAN HAK KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH)
1. Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah Dari Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Instansi yang Memerlukan Tanah
2. Dimulainya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur 3. Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN Serta Swasta Dengan Skema KPS (PPP) 4. Kegiatan Pendaftaran Tanah (Sertipikasi)
27
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 - Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah
LATAR BELAKANG 1. Ketersediaan mendesak
infrastruktur untuk
merupakan
mendukung
kebutuhan pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur 3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha.
29
TUJUAN KERJASAMA 1. Mencukupi kebutuhan pendanaan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur; 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan
pemeliharaan infrastruktur. 4. Mendorong peningkatan investasi.
30
JENIS INFRASTRUKTUR YANG DIKERJASAMAKAN 1. Infrastruktur Transportasi; 2. Infrastruktur jalan; 3. Infrastruktur pengairan; 4. Infrastruktur air minum;
5. Infrastruktur telekomunikasi; 6. Infrastruktur ketenagalistrikan; 7. Infrastruktur minyak dan gas bumi.
8. Dll. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012) 31
PRINSIP KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA 1) Adil; 2) Terbuka dan Transparan; 3) Bersaing; 4) Bertanggung-gugat; 5) Saling menguntungkan.
32
