PROJECT MANAGEMENT MANUAL (PMM) (Manual Manajemen Proyek) REGIONAL ROADS DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)

Manual

No: 01/M/BM/2015

Konstruksi dan Bangunan

PROJECT MANAGEMENT MANUAL (PMM) (Manual Manajemen Proyek) REGIONAL ROADS DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)

April 2015

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PRAKATA

Perjanjian

Pinjaman

Regional

Roads

Development

Project

(RRDP)

mensyaratkan agar Manual Manajemen Proyek harus digunakan oleh semua pihak yang terkait sebagai rujukan dalam pelaksanaan semua kegiatan termasuk manajemen keuangan, jasa konstruksi, jasa konsultasi, pelaksanaan kontruksi dan ketentuan tentang lingkungan serta kegiatan lainnya yang terkait dengan perjanjian pinjaman RRDP . Manual Manajemen Proyek {PMM) ini digunakan oleh Project Management Unit {PMU) RRDP, PPK dan Pokja ULP (dibawah koordinasi balai terkait) dan konsultan pendukungnya yaitu CTC, DSC-1, DSC-2 dan DSC-3 dalam kegiatan pengelolaan pengendalian proyek antara lain pengadaan jasa konstruksi, jasa konsultasi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan prosedur-prosedur lainnya termasuk variasi pekerjaan dan penyelesaian kontrak yang berhubungan dengan persyaratan perjanjian pinjaman dari Asian Development Bank. {ADB) Loan No. 2817-INO dan Islamic Development Bank {IDB) Financing No. IND-0161. Dengan adanya Manual Manajemen Proyek (PMM) ini diharapkan prosedur tertib administrasi dalam rangka pengelolaan dan pengendalian kegiatan pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

serta

diharapkan

dapat

mengeliminasi

adanya

resiko

misprocurement, misimplementation dan ineligible payment. Untuk itu pengguna didorong agar menerapkan PMM ini dengan tertib dalam kegiatan

manajemen

proyek

dan

menyampaikan

masukannya

perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Jakarta, April 2015 PMU RRDP

untuk

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAru PERUMAHAN MKYAT

BThIA MARGA PUMEKTORAT JETUPST,Ef Beru Jakerta selatan 1211A Telp : 7244e73 Jelan Fettlrnura No. 20 Kebayoran

,;=lF;G;E;i

= =;=;

Kepada Yang Terhormat 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga; 2. Direktur Bina Teknik; 3. Direktur Bina Program; 4. Direktur Bina Pelaksana Wilayah ll; 5. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalV; 6. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVll' :

SURAT EDARAN

Nomor:ps73.€l-77'la.r

TENTANG DOKUMEN MA.NUAL MANAJEMEN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI \PROJECT MANAGEMENT MANUAT) UNTUK PADA REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP) A. Umum

pada Re,gional Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Luar Negeri Road Development Proieit'6.npn yang menggunakan Dana Pinjaman APBN ADB Loan 2g17 - tNo dan'Financing tdg otoitNp seda Dana Pendamping Management maka dipandang perlu disusun Manual Manajemen Proyek (Proiect dan pelaksanaan dalam Manual/PMIVI) yang digunakan sebagai rujukan dengan yang berhYlyg?n p.ng";Orfian kigiaian ployet< dan proJedur lainnya Development Bank (ADB) dan lslamic [ers-yaratan pinjaman luar negeri dariAsean Development Bank (lDB). B.

Dasar Pembentukan

Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang PenYelenggaraan Jasa Nomor 59 Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 29 tahun 2000 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi'

1. Peraturan

2. Peraturan

3. 4. 5.

6.

Pemerintah Nomor

30 Tahun

2000

tentang PenYelenggaraan

Pembinaan Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Barang/Jasa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan dengan terakhir diubah kali Pemerintah senagaimana telah diubah beberapa Peraturan Preside-n Republik lndonesia Nomor 04 Tahun 2015. Tata Cara Peraturan Menteri Pekeriaan Umum Nomor 11|PRTlWl2010 tentang i-.^ n^-^r,^.^+^^ I ^ilz IErrnnoi lalan I' ur rver vurqr ual I rul Dyal dtalt Lal^

Pedoman Peraturan Menteri PU No.07/PRT lMl2O11 tentang Standar dan telah Pengadaan eeke4aan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana tentang diubah dalam Perlturan Menteri Pekerjaan Umum No.g7/PRTlyl2014 dan standar tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri PU No.07/PRT/M/2011

Pedoman Pengadaan Fekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultanst' 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis iaian' ADB Loan No'2817 - rNo Loan Agreement Regional Road Development Project, Date7 MaY 2012. 9. lstisna'a Agreement Regional Road Development Project, Financing IDB No'0161

L

_ IND.

C. Maksud dan Tujuan Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/manual manajemen dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan proyek yang berhubungan dengan

irinlaman Luar Negeri Regional Road Development Project (RRDP) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan berlujuan untuk tertibnya pengaturan pelaksanaan manajmemen proyek pada Pinjaman Luar Negeri Regional Road Development Proiect (RRDP),

D. Ruang Lingkup Manual Manajemen Proyet
E.

Penutup

Manual Manajemen Proyek i Projeci Manajemen Manual (PMM) RR?P tercantum dalam lampirin yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini. Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terimakasih. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal oq Mei 2015

PIt. DIREKTUR JENDER.AL BINA MARGA

NlP. 19550826 198303 1002

Tembusan disampaikan KePada Yth. 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan); 2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementei'ian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Saran dan Masukan Jakarta, April 2015 Manual Manajemen Proyek RRDP ini, telah dilaksanakan sosialisasi di Bandung pada tanggal 2 dan 3 Desember 2014 dan telah dibagikan kepada seluruh pemangku kepentingan pada tahap pelaksanaan RRDP dalam rangka mendapatkan saran dan masukan. Manual ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk manajemen proyek dan menfasilitasi pelaksanaan proyek. Pandangan dari para pelaku proyek adalah penting untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dan efisien . Mekanisme dalam mendengarkan pandangan dari para pelaku, dilakukan melalui sosialisas i tentang berbagai aspek manual, tetapi juga diharapkan adanya saran dan masukannya secara langsung. Saran dan masukan dapat dikirim secara langsung ke: PMU RRDP Direktorat Jenderal Bina Marga Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan [email protected]

DAFTAR ISI DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... i BAB 1

BAB 2

PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1 1.1

LATAR BELAKANG ................................................................................................ 1

1.2

REGIONAL ROADS DEVELOPMENT PROJECT (RRDP). ................................... 1

1.3

TUJUAN RRDP ...................................................................................................... 3

1.4

MAKSUD DAN TUJUAN MMP/PMM ...................................................................... 4

1.5

RUANG LINGKUP................................................................................................... 4

1.6

JADWAL PROYEK .................................................................................................. 5

1.7

SINGKATAN, PENGERTIAN DAN DEFENISI ........................................................ 5

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PROYEK ............................................................ 1 2.1

BADAN – BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN PROYEK .................................................................................................................. 1 2.1.1. Peran dan TanggungJawab Unit-unit di Kementerian Pekerjaan Umum ...... 1 2.1.2. Peran dan TanggungjawabBadan-badan Pemerintah Lainnya .................... 5

2.2. TUGAS PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) ................................................. 7 2.3

LINGKUP TUGAS JASA KONSULTANSI UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PELAKSANAAN PROYEK RRDP ........................................................................ 12

2.4

PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK .................................................................... 15 2.4.1 Website Proyek .......................................................................................... 15 2.4.2 Diseminasi Informasi proyek ...................................................................... 16 2.4.3 Penanganan Pengaduan dan ACAP ......................................................... 16

BAB 3 PROSEDUR PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN ......................................... 1 3.1

UMUM...................................................................................................................... 1 31.1

Jenis Penanganan Jalan .............................................................................. 2

3.1.2 Jenis Penanganan Jembatan ...................................................................... 2 3.2

Penyiapan Desain dan Revisi Desain ..................................................................... 2 3.2.1 Penyiapan Desain dan Revisi Desain Jalan ................................................ 2 3.2.2 Penyiapan Desain dan Revisi DesainJembatan .......................................... 3

3.3

LEGALISASI GAMBAR PERENCANAAN TEKNIS................................................. 3

3.4

KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN UNTUK JALAN – JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER ..................................................................... 4 3.4.1 Pokok – Pokok Perencanaan ....................................................................... 4 3.4.2 Rujukan Perencanaan ................................................................................. 4 3.4.3 Parameter Perencanaan Geometrik Jalan .................................................. 6 3.4.4. Parameter Perencanaan Perkerasan Jalan ................................................. 7

3.5

Kriteria Perencanaan Teknis Jembatan .................................................................. 7 3.5.1 Pokok-Pokok Perencanaan ......................................................................... 7 3.5.2 Rujukan Perencanaan ................................................................................. 8 3.5.3 Parameter-Parameter Perencanaan ............................................................ 9 3.5.4 Parameter Perencanaan Bangunan Atas Jembatan ................................. 14 i

3.5.5 Parameter Perencanaan Bangunan Bawah Jembatan ............................. 20 3.5.6 Parameter Perencanaan Pondasi Jembatan ............................................. 20 3.5.7 Perencanaan Jalan Pendekat .................................................................... 21 3.6

PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN ............................................ 21 3.6.1 Persiapan ................................................................................................... 21 3.6.2 Survey Lapangan ....................................................................................... 22 3.6.3 Pengendalian Survey Pendahuluan dan Survey Detail. ............................ 30 3.6.4 Proses Desain/Perencanaan Teknis.......................................................... 31 3.6.5 Penyiapan Dokumen Lelang ...................................................................... 35

3.7

PROSEDUR REVISI DESAIN ............................................................................... 35

3.8

KESELAMATAN JALAN (ROADS SAFETY). ...................................................... 36 3.8.1 Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Jalan yang Berkeselamatan ............ 36 3.8.2 Rekayasa Keselamatan Jalan ................................................................... 37 3.8.3 Audit Keselamatan Jalan ........................................................................... 38 3.8.4 Manajemen Lalu Lintas Selama Pelaksanaan Konstruksi ......................... 41 3.8.5 Uji Laik Fungsi Jalan .................................................................................. 45 3.8.6 Matrikulasi Pelaksanaan Keselamatan Jalan ............................................ 47

BAB 4

PENGADAAN JASA KONSULTANSI ................................................................................ 1 4.1

PEDOMAN DAN PERATURAN-PERATURAN ........................................................ 1

4.2

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN DAN REVIEW OLEH BANK ................ 2 4.2.1 Tahapan dalam pelaksanaan pengadaan jasa Konsultansi ........................... 2 4.2.2 Review Oleh Bank. ........................................................................................ 2

4.4

TERMS OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ............... 4

4.5

PENGUMUMAN UNTUK PESERTA YANG BERMINAT (Request Expressions of Interest/REOI) .......................................................................................................... 4

4.6

PENYUSUNAN SHORT LIST KONSULTAN ........................................................... 5 4.6.1 Penyusunan Short-List menurut ADB ........................................................... 5 4.6.2 Penyusunan Short-List menurut IDB ........................................................... 5

4.7

PENYIAPAN REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) ................................................. 5 4.7.1 Letter of Invitation (LOI) ............................................................................... 6 4.7.2 Instructions to Consultants (ITC) and Data Sheet ....................................... 6 4.7.3 Bentuk Standar Proposal/Usulan Teknis ..................................................... 6 4.7.4 Bentuk Standar Proposal/Usulan Biaya ...................................................... 7 4.7.5 Eligible Countries ......................................................................................... 7 4.7.6 Bank Policy – Corruption and Fraudulent Practices .................................... 7 4.7.7 Term of Reference(TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) ............................... 7 4.7.8 Conditions of Contract and Contract Forms .................................................. 7

4.8

PENGIRIMAN UNDANGAN SAMPAI DENGAN KLARIFIKASI .............................. 7

4.9

PENYAMPAIAN PROPOSAL .................................................................................. 7

4.10 EVALUASI PROPOSAL TEKNIK (TER – Technical Evaluation Report) ............... 8 4.10.1 Kriteria dan Pembobotan untuk Proposal Teknik ....................................... 8 4.10.2 Sub-Kriteria dan Pembobotannya ............................................................... 9 4.10.2.a Pengalaman Konsultan ................................................................ 9 4.10.2.b Pendekatan Dan Metodologi ........................................................ 9 ii

4.10.2.c Staff Inti ........................................................................................ 9 4.10.3 Persetujuan Evaluasi Teknis ............................................................ 9 4.11 EVALUASI FINANSIAL/HARGA ............................................................................. 12 4.12 KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN BIAYA ....................................................... 12 4.13 NEGOSIASI DAN PENYIAPAN DRAFT KONTRAK .............................................. 12 4.14 PENETAPAN PEMENANG .................................................................................... 13 4.15 PENGUMUMAN PEMENANG LELANG................................................................. 13 4.16 BAGAN ALIR PROSES PENGADAAN .................................................................. 14 BAB 5

KETENTUAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI ......................................................... 1 5.1

KETENTUAN/PEDOMAN DASAR, PERSYARATAN UMUM ................................. 1 5.1.1 Pedoman Dasar ........................................................................................... 1 5.1.2 Eligibilitas ..................................................................................................... 1 5.1.2.1

Negara Yang Eligible Mengikuti Pelelangan ................................. 1

5.1.2.2

Pembatasan Peserta Lelang ......................................................... 2

5.1.2.3

In-eligibilitas berdasarkan Daftar Hitam Rekanan ......................... 2

5.1.2.4

Badan Usaha Milik Negara ............................................................ 3

5.1.2.5

Konflik Kepentingan....................................................................... 3

5.1.3 Rencana Pengadaan ( Procurement Plan ) ................................................. 4 5.1.4 Pakta Integritas ............................................................................................ 4 5.1.5 Kegagalan Pelelangan dan Pelelangan Ulang ............................................ 4 5.1.6 Misprocurement ........................................................................................... 5 5.1.7 REVIEW DAN PERSETUJUAN ADB DAN IDB ........................................... 5 5.1.8. Fraud and Corruption ................................................................................... 6 5.1.8.1. Anti Corruption Action Plan (ACAP) ............................................. 8 5.1.8.2. Pengusulan Penetapan Pemenang Lelang ................................... 8 5.1.8.3. Penggunaan Sistem E-Procurement ............................................. 8 5.2

METODA PENGADAAN ......................................................................................... 9 5.2.1. Metode Pengadaan Asian Development Bank (ADB) ................................... 9 5.2.1.1. International Competitive Bidding ................................................. 9 5.2.1.2

National Competitive Bidding ........................................................ 9

5.2.1.3

Metoda Lainnya ........................................................................... 10

5.2.2 Metode Pengadaan Islamic Development Bank (IDB) ............................. 10

5.3

5.2.2.1

International Competitive Bidding (ICB) ...................................... 10

5.2.2.2

National Competitive Bidding ...................................................... 10

5.2.2.3

Metoda Lainnya ........................................................................... 11

PROSEDUR LELANG ........................................................................................... 11 5.3.1

Penyiapan dan Persetujuan Dokumen Lelang .......................................... 15

5.3.2 Penyiapan Pelelangan dan Pengumuman ................................................ 15 5.3.2.1

Dokumen lelang........................................................................... 15

5.3.2.2

Pengumuman lelang .................................................................. 15

5.3.3 Registrasi dan Pen-download-an Dokumen Lelang ................................ 17 5.3.4 Penjelasan Pekerjaan dan Peninjauan Lapangan ..................................... 18 5.3.5 Klarifikasi Dokumen Lelang ....................................................................... 18 5.3.6 Penerbitan Adendum Dokumen Lelang ..................................................... 19 iii

5.3.7 Pemasukan Penawaran ............................................................................. 19 5.3.7.1

Dokumen Penawaran .................................................................. 19

5.3.7.2

Pemasukan Dokumen Penawaran .............................................. 19

5.3.8. Pembukaan Penawaran .............................................................................. 20 5.3.9 Evaluasi Penawaran .................................................................................. 22 5.3.9.1

Umum .......................................................................................... 22

5.3.9.2

Evaluasi Pendahuluan (Preliminary Examination) ...................... 23

5.3.9.3

Evaluasi Detil (Detail Examination) ............................................. 23 5.3.9.3.1 Evaluasi Administrasi ................................................. 23 5.3.9.3.2 Evaluasi Teknis .......................................................... 26 5.3.9.3.3 Evaluasi Harga ........................................................... 27

5.3.10 Penentuan Kualifikasi ................................................................................ 27 5.3.11 Laporan Evaluasi Penawaran ................................................................... 33 5.3.12 Pengusulan Calon Pemenang ................................................................... 36 5.3.13 Review Oleh Direktorat Dan PMU ............................................................. 37 5.3.14 Persetujuan ADB/IDB................................................................................. 37 5.3.15 Penetapan Calon Pemenang ..................................................................... 38 5.3.16 Pengumuman Pemenang Lelang ............................................................ 38 5.3.17 Sanggahan dan Debriefing ........................................................................ 39 5.3.18 Penunjukkan Kontraktor ............................................................................. 39 5.3.19 Penandatanganan Kontrak ........................................................................ 40 5.3.20 Pembatalan Lelang .................................................................................... 40 5.3.20.1 Pembatalan lelang dan Lelang ulang tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan dari ADB/IDB. ................................. 40 5.3.20.2 Pembatalan lelang dan Lelang ulang dengan alasan bahwa jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan kurang dari tiga tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan ADB/IDB. .... 40 LAMPIRAN ............................................................................................................ 41 Lampiran 5.1 Daftar Eligible Member Countries - ADB ......................................... 41 Lampiran 5.2 Daftar Eligible Member Countries - IDB .......................................... 42 Lampiran 5.3 Contoh Iklan di media cetak – Loan ADB ....................................... 43 Lampiran 5.4 Contoh Iklan di media cetak – IDB .................................................. 47 BAB 6

KETENTUAN PENGADAAN BARANG ............................................................................. 1 6.1.

DASAR HUKUM ...................................................................................................... 1

6.2.

DOKUMEN LELANG STANDAR ............................................................................. 1

6.3.

KECURANGAN DAN KORUPSI ............................................................................. 2

6.4.

DEBARRED LIST: ................................................................................................... 4

6.5.

MISPROCUREMENT .............................................................................................. 4

6.6.

RENCANA PENGADAAN (PROCUREMENT PLAN) ............................................. 5

6.7

REVIEW OLEH ADB/IDB ........................................................................................ 5

6.8.

METODA PENGADAAN BARANG ......................................................................... 7 6.8.1. Pemilihan Pengadaan Barang dengan Metoda Limited International Bidding LIB) ................................................................................................. 8 6.8.2. Pemilihan Penyedia Barang Metoda Shopping/Pembelanjaan ................. 16 iv

BAB 7

MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ........................................ 1 7.1.

ACUAN HUKUM ...................................................................................................... 1

7.2.

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ............................................ 2 7.2.1. Pendelegasian Kewenangan ....................................................................... 2 7.2.2. Wakil Pengguna Jasa/Employer .................................................................. 4 7.2.3. Tanggung Jawab masing – masing Pihak ................................................... 4 7.2.4. Penunjukan Enjinir ....................................................................................... 6

7.3.

PELAKSANAAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI ..................................... 7 7.3.1. Rapat Pra-Pelaksanaan Pekerjaan............................................................ 11 7.3.2. Penyerahan Lapangan ............................................................................... 12 7.3.3 Tanggal Mulai Pekerjaan (Commencement of Works) .............................. 13 7.3.4 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ........................................... 14 7.3.5. Revisi Desain/Variasi Order ....................................................................... 25

7.4.

ADMINISTRASI KONTRAK................................................................................... 30 7.4.1. Harga Kontrak ............................................................................................ 30 7.4.2. Uang Muka ................................................................................................. 31 7.4.3. Pembayaran Sementara ............................................................................ 32 7.4.4. Addendum Kontrak .................................................................................... 33 7.4.5. Penyesuaian Harga.................................................................................... 34 7.4.6. Perpanjangan Waktu Penyelesaian ........................................................... 39 7.4.7. Tingkat Kemajuan Pekerjaan ..................................................................... 40 7.4.8. Denda Keterlambatan ............................................................................... 45 7.4.9. Penyelesaian Pekerjaan ............................................................................ 45 7.4.10. Penangguhan dan Pemutusan Kontrak ..................................................... 55 7.4.11. Sengketa .................................................................................................... 56

7.5.

MANAJEMEN PENGENDALIAN MUTU ............................................................... 57 7.5.1. Pengendalian Mutu oleh Kontraktor........................................................... 58 7.5.2. Titik Tunggu - Hold Points .......................................................................... 59 7.5.3. Jaminan Mutu oleh Enjinir .......................................................................... 60

7.6.

MANAJEMEN LAYANAN KONSULTAN ............................................................... 61 7.6.1. Manajemen Layanan CTC ......................................................................... 61 7.6.2. Manajemen Layanan DSC ......................................................................... 62

BAB 8

MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN ............................................................... 1 8.1.

PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1

8.2.

PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KEUANGAN ......................................... 2

8.3

GAMBARAN UMUM PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN DAN PELAKSANAANNYA ............................................................................................... 3

8.4

PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUNAN (DIPA) .................... 5 8.4.1 Siklus Pelaksanaan APBN ........................................................................... 5 8.4.2 Proses Penyusunan dan Pengesahan DIPA ............................................... 7 8.4.3. Pelaksanaan DIPA ....................................................................................... 9 8.4.4 Hal – hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan DIPA ................... 13 8.4.5 Mekanisme Pembayaran Beban APBN ..................................................... 16 v

8.4.6 Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Non Belanja Pegawai ............... 16 8.5

RENCANA PENDANAAN RRDP .......................................................................... 21 8.5.1 Jumlah Pinjaman dan Porsi Pembiayaan RRDP ....................................... 21 8.5.2 Porsi Pendanaan Pendamping (Pemerintah Indonesia)............................ 21

8.6

TATA CARA PENULISAN KONTRAK .................................................................. 22 8.6.1. Penulisan Nomor Kontrak .......................................................................... 22 8.6.2. Penulisan Nilai Kontrak .............................................................................. 23

8.7.

TATA CARA PENARIKAN PHLN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG .......... 25 8.7.1. Jenis Tata Cara Penarikan Dana PHLN .................................................... 25 8.7.2. Tata Cara Penarikan PHLN dengan Pembayaran Langsung (Direct Payment) .................................................................................................... 25 8.7.2.1 Dokumen-dokumen Dasar Pembayaran .................................... 25 8.7.2.2 Mekanisme Penarikan PHLN dengan Pembayaran Langsung (Direct Payment).......................................................................... 27

8.8.

PELAPORAN ......................................................................................................... 31 8.8.1. Pelaporan Satuan Kerja (Satker) ............................................................... 31 8.8.2. Kegunaan dan Tujuan Pelaporan .............................................................. 31 8.8.3 Laporan Bulanan ........................................................................................ 31 8.8.4 Laporan Bulanan dan Semesteran ............................................................ 31 8.8.5 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ................................................................. 32

8.9.

PELAPORAN MANAJEMEN RRDP ...................................................................... 32 8.9.1. Jenis Laporan Manajemen RRDP ............................................................. 32 8.9.2 Lingkup Laporan Manajemen Keuangan RRDP ........................................ 33 8.9.3. Laporan Manajemen Keuangan RRDP ..................................................... 35 8.9.3.1 Pengorganisasian ........................................................................ 35 8.9.3.2 Laporan Pemantauan / Kemajuan Proyek Secara Menyeluruh .. 37 8.9.3.3 Laporan Pemantauan Keuangan DSC 1, 2 & 3 .......................... 37 8.9.3.4 Laporan Pemantauan Keuangan CTC ........................................ 37

BAB 9

RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN ................................. 1 9.1.

UMUM...................................................................................................................... 1

9.2.

GAMBARAN UMUM PROYEK ............................................................................... 1

9.3.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL ............................... 5 9.3.1. Peraturan Perundangan-undangan/Landasan Hukum ................................ 5 9.3.2. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia .................................................. 9 9.3.2.1. Penyaringan .................................................................................. 9 9.3.2.2. Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan ............................... 17 9.3.2.3. Perizinan Terkait Kawasan Hutan ............................................... 22 9.3.2.4. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali .............................. 34 9.3.3. Kebijakan Asian Development Bank (ADB) ............................................... 38 9.3.3.1. Lingkungan .................................................................................. 38 9.3.3.2. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali . ............................ 42 9.3.3.3. Penduduk Asli/Masyarakat Adat ................................................. 44 9.3.3.4. Perhatian Terhadap Keselamatan, Kesehatan dan Gender ....... 47 9.3.3.5. Penyaringan Sosial...................................................................... 48 vi

9.4.

PROSEDUR PENYARINGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL ............................... 48 9.4.1 Langkah-langkah Penyaringan .................................................................. 48 9.4.2 Ringkasan Hasil Penyaringan Lingkungan dan Sosial .............................. 50

9.5.

PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL .................................. 51 9.5.1. Penyusunan Dokumen AMDAL ................................................................. 52 9.5.2. Penyusunan Dokumen UKL&UPL ............................................................. 53 9.5.3. Integrasi Pertimbangan Lingkungan Ke Dalam Desain ............................. 55 9.5.4. Prosedur Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali............................. 61 9.5.4.1. Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah ................................. 62 9.5.4.2. Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah ...................................... 70 9.5.4.3. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah .................................. 71 9.5.4.4. Tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah .......................... 71 9.5.5. Perencanaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat ......................................... 75 9.5.6. Penyiapan Studi-Studi Lanjutan RRDP ..................................................... 78

9.6.

PENYEBARAN INFORMASI, KONSULTASI, DAN PARTISIPASI ....................... 78

9.7.

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN ............................................................. 80

9.8.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI LINGKUNGAN DAN SOSIAL ........................... 81 9.8.1. Pemantauan Lingkungan ........................................................................... 82 9.8.2. Pemantauan Pelaksanaan LARAP/LARP ................................................. 83 9.8.3. Pelaporan Pemantauan Pelaksanaan LARAP/LARP ................................ 84 9.8.4. Program Kampanye Pencegahan HIV-AIDS dan Human Trafficking ........ 85 9.8.5. Evaluasi ...................................................................................................... 85

9.9. BAB 10

ORGANISASI PELAKSANAAN .............................................................................86

RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI DAN UPAYA PENYELENGGARAAN PROYEK DENGAN MENINGKATKAN TRANSPARANSI ................................................................. 1 10.1

DASAR HUKUM ...................................................................................................... 1

10.2.

RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) ......................................................... 2 10.2.1. Definisi Korupsi............................................................................................ 2

10.3

PENUNJUKAN WAKIL PENGAMAT MASYARAKAT (WPM) DAN PENGAMAT PIHAK KETIGA (PP3/TPM). .................................................................................... 3 10.3.1. PENUNJUKAN WAKIL PENGAMAT MASYARAKAT (WPM) DALAM PROSES PENGADAAN ............................................................................. 3 10.3.1.1 Penunjukan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM). ..................... 4 10.3.1.2 Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) ......................... 5

10.4

TINJAUAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN KEPADA PUBLIK. .............................. 11 10.4.1 Tanggung Jawab Pelaksanaan. ................................................................. 11 10.4.2 Metode Keterbukaan kepada Publik .......................................................... 11 10.4.3 Prosedur Keterbukaan kepada Publik ........................................................ 13 10.4.4 Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Publik ...................................... 15 10.4.5 Meningkatkan Keterbukaan yang Berhubungan dengan Prosedur Pelelangan ................................................................................................. 20

10.5

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN .......................... 22 10.5.1 Prosedur Penanganan Pengaduan ............................................................ 23 10.5.2 Penyidikan Awal Pengaduan ...................................................................... 25 vii

10.5.3. Prosedur Investigasi rinci .......................................................................... 26 10.5.4 Prosedur Investigasi ................................................................................... 26 10.5.5 Komisi Penyelesaian Penanganan Pengaduan ......................................... 30 10.5.6 Perbaikan atas Monitoring Proses dan Hasil Pelelangan .......................... 30 10.6

SANKSI DAN PENALTI ......................................................................................... 32

10.7

MENINGKATKAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN KONSTRUKSI ........ 33

LAMPIRAN 1 ..................................................................................................................... 41 BAB 11

AUDIT KETEKNIKAN DAN KEUANGAN .......................................................................... 1 11.1.

AUDIT KETEKNIKAN ............................................................................................... 1 11.1.1 Umum .......................................................................................................... 1 11.1.2 Sasaran ........................................................................................................ 1 11.1.3 Tujuan .......................................................................................................... 2 11.1.4 Metode Pelaksanaan Audit Keteknikan ...................................................... 2 11.1.5 Rekomendasi .............................................................................................. 5 11.1.6. Tindak Lanjut Audit ....................................................................................... 6

11.2. AUDIT KEUANGAN.................................................................................................... 7 11.2.1 Penyiapan Bahan Audit ............................................................................... 7 11.2.2 Pelaksanaan dan Pelaporan Audit .............................................................. 9 11.2.3 Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit ............................................................. 13 11.2.4. Jenis-jenis Opini Dalam Penilaian Terhadap Laporan Keuangan ............ 13

viii

Bab 1 Pendahuluan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Pemerintah Republik Indonesia telah mengajukan permohonan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB) untuk Proyek Pembangunan Jalan Regional (RRDP). Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan akses kendaraan di jalan-jalan strategis nasional dipulau Jawa dan Kalimantan. Proyek mencakup komponen untuk merehabilitasi 476 km jalan nasional yang terdiri dari konstruksi baru, resurfacing dan pelebaran dan jembatan 3.390 meter yang di dua provinsidi Jawa dan Kalimantan untuk memastikan bahwa jalanjalan yang direhabilitasi tidak memburuk prematur dan mengamankan keuntungan yang berkelanjutan, proyek ini juga mencakup langkah-langkah untuk mengurangi kerusakan

dini

perkerasan

disebabkan

oleh

truk

overload,

memperkuat

perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pemeliharaan dan mengurangi risiko kecelakaan di kalangan masyarakat disekitarnya dengan meningkatkan tingkat kesadaran risiko kecelakaan. Oleh karena nya untuk meningkatkan akses kendaraan dijalan Startegis Nasional dipulau Jawa dan Kalimantan tersebut dilakukan oleh GOI melalui Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka peningkatan akses jalan Strategis di Kalimantan dan jalan Lintas Selatan Pulau Jawa Untuk itu GOI dan ADB akan membiayai kira-kira 400 km jalan –jalan yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Provisi Jawa Timur, sedangkan IDB akan membiayai ± 76 km jalan di Provinsi Jawa Tengah melalui suatu usulan Proyek yang dinamakan Regional Roads Development Project (RRDP). 1.2

Regional Roads Development Project (RRDP). RRDP merupakan proyek penanganan jalan Nasional berbantuan pinjaman sebagai berikut: Bank Pembangunan Asia, Loan NO.2817-INO

dan Bank Pembangunan

Islam , financing 0161-IND, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (sebagai Executing Agency) dengan data umum sebagaimana table berikut ini.

Manual Manajemen Proyek

1-1

Bab 1 Pendahuluan

Item

ADB LoanNo.2817-INO

Financing IDB No.IND-0161

Loan Signed Date/financing date

7 May 2012

17 April 2012/ 25-5-1433 H

Effectiveness date

3 July 2012

17 April 2012/ 25-5-1433 H

Date of Effective Commencement

02 July 2012

02 May 2012

Original Expire Closing Date Loan Closing Account

31 August 2016 30 November 2016

4 years since to first Disbursement

Loan Amount / financing

US $ 380.50 Million US $ 180 Million Loan 70%; GOI 30% US $ 155 Million

Sharing Value Civil Works Portion

US $ 65 Million Loan 100 % US $ 53.530 Million

Perkiraan biaya proyek dalam Perjanjian Pinjaman bulan May 2012 (ADB) dan April 2012 (IDB) diberikan dalam Tabel 1-1 dibawah ini (tidak termasuk PPN) :

URAIAN

PERKIRAAN BIAYA PROYEK (US$ Million) ADB

IDB

GOI

TOTAL

Pembangunan Jalan-Jalan Nasional dan Strategis Pembebasan Lahan Dan permukiman

0.00

0.00

0.70

0.70

155.00

53.50

65.70

274.20

12.20

3.00

0.00

15.20

Program Penguatan Keselamatan Jalan

0.40

0.00

0.00

0.40

Pelatihan dan Kampanye kesadaran keselamatan Jalan

3.00

0.00

0.00

3.00

Penegakan aturan kelebihan muatan dan pembatasan kecepatan

3.50

0.00

0.00

3.50

Pengembangan Institusi untuk Pengelolaan Jaringan Jalan

0.90

0.00

0.00

0.90

Studi kebijakan dan strategi pembangunan sektor transportasiIndonesia

1.30

0.00

0.00

1.30

Strategi kontrol kelebihan muatan yang terpadu

0.80

0.00

0.00

0.80

Program pencegahan HIV/AID dan anti perdagangan manusia

0.30

0.00

0.00

0.30

0.00

0.00

22.10

22.10

177.40

56.50

88.50

322.40

Kontngensi

2.60

8.50

37.40

48.50

Beban Keuangan selama Implementasi

0.00

0.00

9.60

9.60

180.00

65.00

135.50

380.50

Pekerjaan Sipil Pelayanan Konsultan

Program Pengembangan Sektor Jalan

Program Sektor Jalan

Taxes and Duties Total Biaya Dasar

TOTAL PEMBIAYAAN

Penanganan Jalan Nasional untuk kedua bantuan Loan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai (Executing Agency). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada proyek RRDP adalah sebagai berikut: a.

ADB Loan 2817-INO. Lingkup pekerjaan yang dibiayai oleh ADB meliputi :


1-2

Bab 1 Pendahuluan

1. Pekerjaan Sipil 

Pembangunan jalan baru, peningkatan jalan, pelebaran, rekonstruksi dan pengantian Jembatan (Replacement) di Provinsi Kalimantan Barat; Kalimantan Timur dan Jawa Timur.

2. Pelayanan Jasa Konsultan 

Core Team Consultant (CTC) untuk mendukung Project Management Unit (PMU) dalam pengelolaan Proyek RRDP.



Konsultan Desain dan Supervisi (DSC) Wilayah Kalimantan Timur dan Barat



Konsultan Desain dan Supervisi (DSC) Wilayah Jawa Timur



Dukungan Keselamatan Jalan



Pengembangan Institusi untuk Pengelolaan Jaringan Jalan



Pelatihan dan Kampanye kesadaran keselamatan Jalan



Penegakan aturan kelebihan muatan dan pembatasan kecepatan



Studi kebijakan dan strategi pembangunan sektor transportasiIndonesia



Strategi kontrol kelebihan muatan yang terpadu



Program pencegahan HIV/AID dan anti perdagangan manusia

3. Pengadaan Barang untuk Keselamatan Jalan b. IDB Financing No. IND-0161 1. Pekerjaan Sipil 

Pekerjaan fisik (civil Works), pembangunan jalan baru, peningkatan jalan, pelebaran jalan di tiga lokasidi Propinsi Jawa Tengah sepanjang 76 km

2. Pelayanan Jasa Konsultan  1.3

Konsultan Desain dan Supervisi (DSC) Wilayah Jawa Tengah

TUJUAN RRDP Tujuan umum dari proyek RRDP ini adalah sebagai berikut: a. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan akses kendaraan di jalan-jalan strategis nasional di pulau Jawa dan Kalimantan. b. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dua wilayah yang kurang berkembang dan proorer dari Indonesia. c. Menciptakan Kondisi jalan yang mantap dari waktu kewaktu. d. Meningkatkan keselamatan/ kesadaran pengguna jalan. e.

Untuk mengurangi kerusakan perkerasan yang disebabkan oleh kelebihan beban truk.


1-3

Bab 1 Pendahuluan

Selain tujuan diatas, juga diharapkan melalui proyek ini dapat ditingkatkan koordinasi penanganan dan pengelolaan proyek,khususnya dibidang jalan baik ditingkat Pusat maupun Propinsi,melalui peningkatan kemampuan teknis instansi-instansi terkait. Elemen-elemen indikator Output RRDP meliputi : a.

Bertambahnya kilometer panjang jalan sesuai dengan yang direncanakan;

b.

Bertambahnya panjang meter jembatan yang sudah ditingkatkan;

c.

Pencapaian audit teknis yang sesuai spesifikasi;

d.

Pemenuhan audit keselamatan untuk semua paket konstruksi;

e.

Peningkatan kemampuan staff Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan sesuai dengan tupoksinya untuk RRDP.

Elemen-elemen Indikator Outcome RRDP adalah sebagai berikut : a. Persentase penurunan dalam waktu tempuh perjalanan pada ruas-ruas terkait. b. Lalu-lintas Harian (LHR) bertumbuh seperti yang diharapkan/diproyeksikan. c. Pelaksanaan pilot program keselamatan jalan sesuai yang direncanakan. d. Pelaksanaan ACAP(Anti Corruption ActionPlan) sesuai yang direncanakan. e. Penanganan betterment, capex, dan pembangunan jalan baru tercapai sesuai panjang KM yang direncanakan. 1.4

MAKSUD DAN TUJUAN MMP/PMM Maksud Manual Manajemen Proyek ini adalah sebagai manual untuk proses pengelolaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa konsultansi, pelaksanaan kegiatan Pinjaman Luar Negeri, dan prosedur-prosedur lainnya yang berhubungan dengan persyaratan Bank Pembangunan Asia (ADB) melalui Loan ADB dan Bank Pembangunan Islam melalui Financing IDB untuk proyek RRDP bagi semua pihak dilingkungan Direktorat Bina Marga (Khususnya) dan instansi lainnya (umumnya) yang mungkin terkait dengan pelaksanaan proyek RRDP. Manual ini digunakan untuk pelaksanaan prosedur tertib administrasi serta untuk mencegah

kemungkinan

timbulnya

misimplementation dan ineligible

adanya

resiko

misprocurement,

payment yang dapat menyebabkan

dana

pinjaman dari ADB Loan 2817-INO dan Financing IND-0161 dari IsDB yang sedang berjalan dapat dibatalkan. 1.5

RUANG LINGKUP Ruang lingkup berlakunya manual ini adalah untuk penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dengan dana pinjaman dari ADB Loan 2817-INO dan IsDB Financing IND0161


1-4

Bab 1 Pendahuluan

1.6

JADWAL PROYEK Masa pelaksanaan proyek RRDP dijadwalkan akan berlangsung sampai tanggal Penutupan Pinjaman pada 31 Agusrtus 2016 (ADB), dan 30 April 2016 (IDB) dengan tambahan 4 bulan untuk penyelesaian pembayaran sampai tanggal Batas Akhir Pembayaran 31 Desember 2016. Ini adalah tanggal terakhir untuk pengisian dana dalam Rekening Khusus. Jadwal Pelaksanaan Proyek RRDP dapat dilihat pada gambar 1-2

1.7

SINGKATAN, PENGERTIAN DAN DEFENISI 1.

AMDAL Analisa mengenai dampak lingkungan, adalah kajian mengenai dampak penting dari suatu usaha/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan sekitarnya.

2.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

3.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.

Anti Corruption Action Plan (ACAP) / Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) Dokumen kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) yang mengatur rencana tindak anti korupsi yang dilaksanakan padaprogram RRDP, yaitu khususnya 4 pilar sebagai berikut

penyertaan

wakil

pengamat

masyarakat

(WPM),

pelaksanaan

transparansi melalui publikasi/website, penyediaan unit pengelolaan pengaduan (complaint handling unit) dan penyertaan pengamat pihak ketiga (TPM) 5.

Backlog Adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggung jawabannya untuk sekaligus memperoleh penggantian ke Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN).

6.

Balai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional &Balai Pelaksanaan Jalan Nasional


1-5

Bab 1 Pendahuluan

7.

Bank adalah the

Asian Development Bank (ADB )

dan atau Islamic

Development Bank (IsDB). 8.

Bappenass

adalah

Mengkoordinasikan Menyiapkan

Badan

Perencanaan&

kebijakan

kebijakan

antar

strategis

PembangunanNasional

kementrian

pembangunan

terkait Nasional

yang

pemerintah terkait

RI

dengan

pengawasan Persiapan Anggaran Tahunan 9.

BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas mengaudit seluruh pengeluaran Keuangan Negara melalui proyek-proyek disetiap kementrian.

10.

BPKP, adalah Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan yang bertugas mengaudit seluruh penggunaan / pengeluaran Keuangan Negara / Loan melalui proyek-proyek disetiap Kementrian dan BUMN.

11.

BP Kons, adalah Badan Pembinaan Konstruksi adalah suatu badan di PU Memberikan pertimbangan kepada Menteri PU, untuk penetapan pemenang kontrak

pekerjaan sipil/ barang diatas 100 Milyard dan jasa Konsultansi diatas 10 Milyard dan juga dapat memberikan opini

hukum /legal mengenai draft perjanjian

kontrak. 12.

Bridge Management System (BMS) Adalah suatu system untuk P engelolaan J embatan yang terintegrasi, dimulai dari Planning, Programming, Budgeting, Construction Monitoring and Evaluation.

13.

Bulan dan Hari Adalah bulan kalender dan hari kalender Masehi/Gregorian.

14.

Closing Account Adalah batas akhir dari piñata usahaan penarikan loan yang dilakukan oleh proyek. Biasanya closing account bermasa 3–4 bulan sejak loan dinyatakan closing date.

15.

Closing Date Adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan SuratPerintah Pencairan Dana(SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

16.

Coercive Practices Adalah upaya untuk mencederai atau mengancamsecara langsung maupun tidak langsung untuk mencederai orang-orang atau harta benda

miliknya, untuk

maksud mempengaruhi secara tidak layak keikut sertaan mereka dalam proses pengadaan.


1-6

Bab 1 Pendahuluan

17.

Collusive Practices (Praktek Kolusi) Adalah kerjasama antara dua Peserta Lelang atau lebih, dengan atau tanpa sepengetahuan Pengguna Jasa, merencanakan untuk mencapai suatu hasil pelelangan yang diatur termasuk mempengaruhi tindakan peserta lelang yang lainnya, sedemikian rupa sehingga Lelang menjadi tidak murni dan tidak mengandung unsure persaingan atau kompetisi.

18.

Commitment Charge Adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam (borrower) atas dana pinjaman yang sudah tersedia akan tetapi belum ditarik. Commitment fee dihitung effective sejak 60 hari setelah ditanda tanganinya loan Agreement.

19.

Corruptpractice (Praktek Korupsi) Adalah tindakan menawarkan, memberikan, menerima atau meminta secara langsung maupun tidak langsung, apapun yang bernilai untuk maksud mempengaruhi tindakan pejabat yang ditugasi dalam proses pengadaan atau dalam pelaksanaan dan pengawasan kontrak.

20.

CTC adalah CoreTeam Consultant–Konsultan Pendamping PMU pada Proyek RRDP

21.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA Adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

atau

Kepala

Kantor

Wilayah

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 22.

Detailed Engineering Design (DED) Adalah hasil perencanaan teknis yang berupa perhitungan dan gambar dilakukan mengikuti tahapan yang lengkap dan dilakukan dengan akurat sebagaimana diuraikan dalam bab 4 buku ini.

23.

Dit.Bintek, Direktorat Bina Teknik, adalah direktorat yang menangani masalah teknis dengan design, standard, aspek lingkungan, dokumen lelang, audit teknis pada pekerjaan Jalan dan jembatan.

24.

Dit.Bipram, Direktorat Bina Program, adalah Direktorat yang menangani bidang

pemograman,


menyiapkan

anggaran

seluruh

kegiatan

proyek.

1-7

Bab 1 Pendahuluan

Membentuk, mengarahkan dan memantau (PMU),Melakukan koresponden dengan pihak ADB dan IsDB. 25.

EffectiveDate Adalah tanggal yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) yang menyatakan suatu Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar negeri (NPPHLN) mulai mengikat semua pihak dan mulai berlaku secara efektif (pada umumnya maksimum 90 hari setelah penanda-tanganan loan), dan pada saat itu pula penarikan dana dapat dilakukan.

26.

EIA adalah Environmental Impact Assessment (AMDAL)

27.

EIRR adalah Economic Internal Rate of Return (%)

28.

Eligible Expenditure Adalah pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan dibiayai dari dana pinjaman berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

29.

Elijibilitas (Eligibility) Adalah proyek/aktivitas yang dinyatakan layak untuk dilaksanakan dan memenuhi syarat sesuai criteria dari Bank Dunia.

30.

EMiP adalah Environmental Mitigation Plan

31.

Environmental Management Plan (EMP) Adalah perencanaan pengelolaan lingkungan dimana menguraikan suatu prosedur untuk rencana manajemen lingkungan, mengatur seleksi proyek, proses pembebasan tanah dan pemukiman kembali (resettlement), serta evaluasi terhadap pelaksanaan yang terkait dengan peraturan Bank Dunia yaitu Safeguard Policies untuk aspek lingkungan.

32.

Executing Agency (EA) Adalah Menteri Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab melaksanakan loan RRDP-ADB dan dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Marga.

33.

Employer Adalah Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang dalam hal ini diwakili

oleh

Pejabat

Pembuat

Komitment

(PPK)

dalam

mengelola

kegiatan/proyek terkait dan disebutkan namanya dalam Contract Data. 34.

The Engineer adalah Orang yang ditunjuk oleh Employer yang bertindak sebagai Engineer untuk keperluan kontrak dan disebutkan namanya dalam Contract Data (dalam hal ini Team Leader DSC).


1-8

Bab 1 Pendahuluan

35.

Assistants adalah tim yang ditunjuk oleh the Engineer yang bertindak mewakili Engineer dalam pelaksanaan kontrak konstruksi dilapangan.

36.

Fraudulent practice adalah tindakan atau pengabaian/penghilangan apa pun termasuk kesalahan presentasi yang dengan sadar menyesatkan atau berusaha untuk menyesatkan peserta lelang dengan tujuan untuk memperoleh dana atau keuntungan lain atau untuk menghindari kewajiban

37.

Financial Monitoring Report (FMR) Adalah suatu mekanisme pelaporan fisik, keuangan dan laporan pelelangan sesuai standar Bank Pembangunan Asia.

38.

FHO, Istilah lama untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan, ditandai dengan penerbitan Sertifikat Kinerja

39.

GOI, Government of Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia.

40.

Guidelines Adalah dokumen dari Bank Pembangunan Asia yang telah disepakati dengan Pemerintah RI sebagai peminjam yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Loan Agreement dan sebagai pedoman untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan dan seleksi konsultan dari proyek ini. Procurement Guidelines adalah under ADB procurement Guideline ( 2010,as amended from time to time).

41.

Hibah Luar Negeri Adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yangt tidak perlu dibayar kembali.

42.

IBMS, Integrated Bridge Management System, Sistem Manajemen Jembatan yang Terintegrasi.

43.

ICB / NCB, International Competitive Bidding / National Competitive Bidding

44.

Indonesia Integrated Road Management Systems (IIRMSs) Adalah sistem-sistem untuk mengelola prasarana jalan yang terintegrasi mulai dari Planning, Programming, Budgeting,Construction, Monitoringand Evaluation.

45.

Indigenous Vulnerable People (IVP) Adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai identitas social dan cultural berbeda dari masyarakat dominan atau pada umumnya dan yang dapat dirugikan dalam proses pengembangan suatu proyek (WargaTerkena Proyek/WTP)


1-9

Bab 1 Pendahuluan

46.

Ineligible Expenditures Adalah

pengeluaran-pengeluaran

yang

tidak

dapat

dibiayai

dari

dana

pinjaman/hibah antaralain: (a) komponen diluar scope satker atau kategori loan; (b) tanah (biaya pembebasan lahan); (c) pajak; (d) biaya handling /inland transport; (e) proses pengadaannya ”misprocurement”;(f)barang- barang yang disuplai dari bukan anggota donor; (g) SPM/SP2d yang bermasalah; (h) Pengeluaran-pengeuaran sebelum loan ditandatangani atau pengeluaranpengeluaran setelah closing date, kecuali retroactive financing yang diatur dalam NPHLN. 47.

Initial Deposit Adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.

48.

Joint Operation yang selanjutnya disebut JO. Adalah kerjasama operasi antara dua rekanan atau lebih untuk melaksanakan suatu proyek dengan suatu perjanjian dihadapan notaris. Pada pelaksanaannya ditunjuk siapa yang mewakili sebagai Leader dan siapa-siapa sebagai member, dan kerjasama bersifat Jointly and Severallyliable

49.

Joint Ventures yang selanjutnya disebut JV. Adalah kerjasamaantara dua rekanan atau lebih yang sifatnya lebih permanen untuk melaksanakan suatu proyek atau beberapa proyek dalam jangka panjang dimana perjanjian JV tersebut didaftarkan ke Kementerian Kehakiman dan HAM.

50.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN. Adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendahara.

51.

Kategori/Uraian kategori Adalah kelompok pekerjaan atau kegiatan yang dapat dibiayai dari loan tersebut yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar negeri (NPPHLN)

52.

Land Acquisition and Resettlement Action Plan yang selanjutnya disebut LARAP. Adalah rencana kegiatan kebijaksanaan dalam pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang harus dilaksanakan oleh unit terkait dalam proses dan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.


1 - 10

Bab 1 Pendahuluan

53.

Land Acquisition and Resettlement Framework (LARF) Dokumen legal yang memuat kesepakatan tentang kerangka kerja kebijakan (framework) dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

54.

Loan Category Adalah kategori didalam Loan Agreement untuk pengelompokan kegiatan dan alokasi dana sebagai acuan untuk program dan disbursement.

55.

Lembar Kerja Adalah uraian rinci untuk bahan assistensi dalam proses pembahasan DIPA antara Proyek-Ditjen. Terkait dilingkungan Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk disepakati bersama. LK merupakan bahan dasar dalam penyusunan Petunjuk Operasional DIPA (PO-DIPA).

56.

Minutes of Negotiation Adalah dokumen negosiasi Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah RI dan Bank Dunia yang menguraikan persyaratan umum, persyaratan kredit, commitment fee, manajemen finansial, cara penarikan, pelelangan, program implementasi dan lain-lain. (Comment: bukankah minutes of negotiation merupakan catatan-catatan tambahan yang menjadi bagian dari Loan Agreement)

57.

Misprocurement Adalah suatu kejadian yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Pembangunan Asia dan berakibat paket kontrak/pengeluaran untuk paket kegiatan tersebut tidakakan dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia dan program paket kegiatan tersebut akan dikurangi dari jumlah Loan Category.

58.

Monthly Certificate yang selanjutnya disebut MC. Adalah dokumen (Interim Payment) pembayaran yang disiapkan dan diajukan oleh Kontraktor, diperiksa dan dievaluasi oleh Site Engineer disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

59.

MOF,

Ministry

of

Finance,

Kementrian

Keuangan

yang

mengatur

/

Menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan

untuk

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan negara. 60.

MPW, Ministry of Public Works, Kementrian Pekerjaan Umum mempunyai tugas: menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.


1 - 11

Bab 1 Pendahuluan

61.

Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut NPHLN. Adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri

62.

Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) atau Loan Agreement (LA) Adalah dokumen perjanjian Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah RI dan Bank Pembangunan Asia yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri, didalamnya mencakup uraian besaran jadual penarikan, bunga jangka waktu pengembalian, hak dan kewajiban dari Pinjaman tersebut.

63.

No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL Adalah persetujuan dari pemberi pinjaman atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani.

64.

Non Bank Finance, yang selanjutnya disebut NBF Adalah adalah beban pemerintah untuk menyediakan kewajiban yang ditentukan dalam NPPHLN seperti pengeluaran untuk biaya pembebasan tanah.

65.

P2JN, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional – Satker dibawah Balai (Besar)

66.

Pasca Kualifikasi/Postqualification Adalah seleksi para rekanan untuk bidang pengadaan jasa pemborongan dan barang setelah pemasukan penawaran yang terendah setelah dievaluasi dan responsive dengan criteria mendasarkan padap engalaman kerja, kinerja yang lalu untuk kontrak sejenis, fasilitas produksi/konstruksi serta kemampuan financial dari rekanan.

67.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disebut PPTK Adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya

68.

Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PPLN Adalah pemerintah suatu Negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha diluar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.


1 - 12

Bab 1 Pendahuluan

69.

Pemberi Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PHLN Adalah pemerintah suatu Negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga,keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha diluar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan hibah kepada Pemerintah.

70.

Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (re imbursement) Adalah pembayaran yang dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang pembiayaan kegiatanya dilakukan terlebihdahulu oleh Penerima Penerusan Pinjaman/Hibah (beneficiaries).

71.

Peta Kapasitas Fiskal Adalah gambaran kemampuan fiscal Daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi belanja pegawai.

72.

Pelelangan Internasional (International Competitive Bidding/ICB). Adalah pelelangan yang dilakukan secara internasional untuk rekanan nasional dan internasional yang sesuai dengan guidelines untuk procurement.

73.

Pelelangan Nasional (National Competitive Bidding/NCB). Adalah pelelangan yang dilakukan secara nasional yang pada umumnya nilai paket NCB relative kecil sehingga kurang menarik bagi rekanan asing. Namun rekanan asing tetap diperbolehkan untuk mengikuti pelelangan NCB tersebut (jika berminat) dan tidak diharuskan untuk bekerjasama dengan rekanan nasional.

74.

Pengguna Anggaran Daerah Adalah pejabat dilingkungan pemerintah propinsi / kabupaten / kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD.

75.

PHO, Provisional Handover istilah lama untuk Take over of Works adalah Proses akhir selesai masa pelaksanaan konstruksi, dilakukan Serah Terima Pertama atau Provisional Hand Over ( PHO ) antara Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )

76.

Petunjuk Operasional (PO) Adalah merupakan penjabaran dari DIPA dalam uraian yang lebih rinci seperti


1 - 13

Bab 1 Pendahuluan

nama-nama Bagpro, Paket, tolok Ukur, sasaran/target, dan lain-lain. 77.

Pinjaman Luar Negeri Adalah setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan / atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan / atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

78.

Porsi/Persentase Pembiayaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Adalah beban pembiayaan maksimum yang

dapat disetujui untuk masing-

masing kategori oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN). Apabila melebihi porsi yang ditentukan (overclaim), maka selisih lebih tersebut menjadi pengeluaran yang ineligible dan harus direfund (dikembalikan) kerekening khusus yang bersangkutan. 79.

PPK, Contract Officerin Satker (Pejabat Pembuat Komitmen)–selaku ‘Employer’ (Pengguna Jasa)

80.

Procurement Plan Adalah bagian dari persiapan proyek mulai dari rencana proses penentuan/ pemilihan paket proyek, metode pengadaan (antara lain ICB, NCB, QCBS), besarnya nilai paket, pengelompokan LoanC ategory, penggolongan, jadual dan review pengadaan/seleksi serta implementasi proyek. Procurement Plan ini harus diupdate/revisi

secara

tahunan

atau

sesuai

kebutuhan

selama

proyek

berlangsung dan harus mendapat NOL terlebih dahulu dari Bank. 81.

Program Jangka Panjang yang selanjutnya disebut PJP. Adalah

suatu Program Pembangunan baiksecara Nasional maupun secara

sector / subsector dalam kurun waktu sekitar 25 tahun. 82.

Program Jangka Menengah yang selanjutnyad isebut PJM. Adalah suatu Program Pembangunan baik secara Nasional maupun secara sektor/subsector dalam kurun waktu sekitar 5 tahun.

83.

Project Appraisal Document yang selanjutnya disebut PAD. Adalah suatu dokumen yang dihasilkan oleh Bank Dunia setelah proses appraisal dilakukan dan sebagai dokumen untuk negosiasi antara Government of Indonesia (GOI) dan Bank Pembangunan Asia.

84.

Project Implementation Unit (PIU) / Implementing Agency Adalah suatu unit proyek yang melaksanakan pekerjaan yang tercantum di dalam dokumen kontrak.


1 - 14

Bab 1 Pendahuluan

85.

Project Implementation Plan yang selanjutnya disebut PIP. Adalah dokumen proyek yang menguraikan semua program, pola pelaksanaan dan target yang harus dicapai selama proyek berlangsung.

86.

PMM, Project Management Manual Adalah ketentuan dan pedoman yang meliputi prosedur pelelangan, standar pelaporan, prosedur manajemen finansial, prosedur audit, kriteria / persyaratan lingkungan dan hal-hal lain yang terkait untuk manajemen pinjaman luar negeri yang harus dipatuhi oleh semua Instansi atau unit terkait dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek dibawah RRDP, ADB.

87.

Project Management Unit yang selanjutnya disebut PMU. Adalah suatu unit yang melaksanakan manajemen loan, koordinasi pelaksanaan serta menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan sesuai ketentuan Bank Pembangunan Asia dan Loan Agreement.

88.

QCBS, Qualityand Cost Based Selection, tata cara evaluasi lelang konsultan berdasarkan kualitas dan biaya.

89.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Adalah dokumen perencanan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dalam 1 (satu) tahun anggaran serta berisi besarnya anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaanya.

90.

Rekening Khusus Adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung penarikan initial deposit (uang muka) dan bersifat revolving fund (berdaur ulang).

91.

Revisi Desain Adalah proses kajian ulang desain terhadap Detailed Engineering Design yang dilakukan dengan sangat selektif.

92.

RFP (Request for Proposals) adalah berkas Standard Procurement Document untuk Pelayanan Konsultan.

93.

ROW. / DMJ adalah Daerah Milik Jalan ,ruang milik Jalan yang hanya diunakan untuk kebutuhan sarana jalan dan pendukungnya.

94.

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu yang selanjutnya disebut SNVT. Adalah pejabat yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum/Gubernur/Bupati sebagai Ka.Satker NVT yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI untuk mengendalikan pekerjaan yang


1 - 15

Bab 1 Pendahuluan

tercantum didalam dokumen Kontrak. 95.

Satuan3 Adalah suatu indikasi awala lokasi dana APBN tahun berikutnya yang sudah terurai dalam tiap program dan proyek yang merupakan kesepakatan antara Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR dan Kementerian terkait.

96.

SBD, Standard Bidding Document, adalah standar dokumen lelang ataupun dokumen penawaran dalam lelang/pengadaan barang jasa pemerintah

97.

SLARAP, Simplified LARAP

98.

SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana, diterbitkab KPPN yaitu surat perintah pencairan dana setelah meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM.

99.

SPP, SPM, Surat Perintah Membayar, Permintaan pembayaran dari Satker Pembangunan yaitu Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD

100. Steering Committee Adalah Tim Pengarah yang dibentuk oleh Bappenas yang terdiri dari unsure Kementerian dan Badan yang terkait, yang berfungsi untuk

membuat

kebijaksanaan yang menjadi tujuan RRDP. 101. UKL/UPL, Upaya Pengelolaan Lingkungan – (padanan EMiP) adalah upaya kegiatan pengelolaan pemantauan yang bersifat operasional 102. WA, Widrawal, yang

di


Application adalah permohonan penarikan dana porsi Loan

tandatangani

oleh

Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPK).

1 - 16

Bab 1 Pendahuluan

Gambar 1-2


RRDP Jadwal Pelaksanaan Proyek (October 2014)

1 - 17

Bab 2 Penyelenggaraan Manajemen Proyek

BAB 2 PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PROYEK

2.1

BADAN – BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN PROYEK Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan Executing Agency dari Pinjaman Luar Negeri ADB 2817-INO dan IDB IND-0161 untuk proyek RRDP dengan Direktorat Bina Program sebagai Lead Implementing Agency. Untuk pengelolaan dan pelaksanaan koordinasi terkait Pinjaman Luar Negeri tersebut dibentuk Project Management Unit (PMU) yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai pemimpin Badan Pelaksanaan untuk RRDP Ditjen Bina Marga membentuk Project

telah

Management Unit (PMU-RRDP) yang diketuai oleh Direktur

Bina Program, Ditjen Bina Marga. PMU RRDP akan bertanggung Jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan RRDP,dan pada akhirnya Direktur Jenderal Bina Marga bertanggungjawab untuk mengawasi keseluruhan pelaksanaan proyek. Komite pengarah (Steering Committee) antar Lembaga / Kementerian yang dipimpin oleh Deputi Infrastruktur Bappenas dan beranggotakan antara lain wakil–wakil dari Kementerian Keuangan,

Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat dan Direktorat Lalu Lintas POLRI.Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum bertanggungjawab atas kebijakan–kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan proyek. Paketpekerjaan fisik RRDP dilaksanakan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (30RCP), Kalimantan Timur (34-RCP), Jawa Timur (28-RCP) dan Jawa T eng ah (24RCP) berada dilingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga. 2.1.1. Peran dan TanggungJawab Unit-unit di Kementerian Pekerjaan Umum Tabel 2-1 berisikan ringkasan pembagian tanggungjawab masing–masing unit didalam Kementerian Pekerjaan Umum sebagai organisasi penanggung jawab. Peranan dan tanggung jawab lembaga lainnya dijelaskan dalam Tabel 2-2.


2-1


Tabel 2-1 Ringkasan Peran dan TanggungJawab Unit–unit di Kementerian Pekerjaan Umum Organisasi

Peran

Tanggung jawab

Kementerian Pekerjaan Umum

Mengawasi badan pelaksana/executing agency

- Bertanggungjawab atas anggaran kementerian dan mengevaluasi atas penyerapan pinjaman; - Mengangkat Kepala Satker, PPK dan Pejabat inti Satker; - Menetapkan kontrak pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100 milyar;

Direktorat Jenderal Bina Marga(DGH)

Badan Pelaksana/ Executing Agency

- Membentuk PMU; - Menyediaan tepat waktu dana pendamping yang disepakati untuk kegiatan proyek; - Melibatkan penerima bantuan dan masyarakat sipil dalam semua tahap desain dan implementasiproyek; - Mengungkapkan kepada public keluaran (output) dari proyek; - Jaminan kualitas kerja dan jasa konsultan dan staf pendamping; - Membangun sistem manajemen keuangan yang kuat dan mengirimkan aplikasi penarikan tepat waktu( WA) ke ADB, - Memastikan audit keuangan tepat waktu dan mengambil tindakan sesuai yang direkomendasikan; - Memastikan keberlanjutan proyek selama pasca konstruksi dan pelaporan ke ADB penilaian dampak pembangunan (PBME). - Bertanggung jawab untuk pengumpulan dan penyimpanan semua dokumen pendukung, dokumen pelaporan dan laporan audit tahunan dan laporan keuangan.

Inspektorat Jenderal Kementerian PU

Audit

- Sebagai pelaksana Audit Teknik dan Keuangan untuk semua proyek pendanaan APBN termasuk pinjaman luar negeri dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konst) Kementrian PU, Sebelumnya BPKSDM

Audit, rekomendasi pemenang kontrak kepada Kementrian PU

- Memberikan saran atas hasil audit jika diminta Inspektorat Jenderal - Memberikan pertimbangan kepada Menteri PU, untuk penetapan [pemenang kontrak pekerjaan sipil/ barang diatas 100 Milyard dan jasa Konsultansi diatas 10 Milyard. - Memberikan opini hukum /legal mengenai draft perjanjian kontrak


2-2


DJBM, Direktorat Bina Program (Dit Bipram)

Perencanaan, pemrograman sub proyek, dan pemaketan Mengelola PMU, pelaksanaan CTC dan DSC.

DJBM, Direktorat Bina Teknik(Dit Bintek)

Menerbitkan standar teknik jalan dan Jembatan Menyetujui desain untuk jalan/jembatan

- Menyiapkan anggaran seluruh kegiatan proyek. - Membentuk,mengarahkan dan memantau (PMU) - Melakukan koresponden dengan pihak ADB dan IDB. - Menagani audit teknis. - Menangani aspek lingkungan, social dan keselamatan jalan untuk semua pekerjaan jalan/jembatan - Menyetujui standar desain, Dokumen Lelang Standar dan spesifikasi untuk semua pekerjaan jalan/jembatan - Menyetujui usulan review design

DJBM, Direktorat Bina PelaksanaanWilayah II

Sebagai Implementing Agency untuk Technical Assistance DSC. Memantau pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan. Mensupervisi Balai di wilayah II

- Membantu Dirjen dalam hal pelaksanaan kontrak pekerjaan sipil - Melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis jalan dan jembatan - Mengevaluasi perubahan kontrak atas usulan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. - Dit. Bina Pelaksana Wilayah II mencakup semua paket RRDP di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional

Mengawasi pelaksanaan pekerjaan jalandan jembatan

- Menyetujui kontrak di bawah Rp 100 milyar sesuai Perpres 54/2010 sebagai Kepala ULP - Merupakan atasan langsung Satker dan PPK disetiap Propinsi. - Menjamin penerapan standar dan prosedur yang telah disetujui, melaksanakan jaminan mutu pekerjaan dan usaha penanganan dampak lingkungan dan sosial.

PUSJATAN, Badan Litbang PU


Audit

- Memberikan saran mengenai hasil audit jika diminta Inspektorat.

2-3


Satker / PPK di dalam unit kerja konstruksi tertentu,di Balai

Sebagai Implementing Unit , Mengelola pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Menjalankan kontrak pekerjaan konstruksi sebagai Pengguna Jasa/Employer

- Bertanggungjawab p enjaminan mutu pelaksanaan teknis dan finansial dengan bertindak sebagai Employer antara lain: - Memproses penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi dan perizinan dengan para pihak terkait; - Memberitahukan kontraktor tentang pendanaan proyek; - Mengusulkan penggantian Engineer (jika diperlukan); - Menyetujui Contract ChangeOrder; - Mengusulkan kepada Balai apabila ada perubahan biaya, tambahan pekerjaan baru dan waktu (addendum); - Menyetujui pembayaran,pengendalian Pelaksanaan dilapangan

Project Management Unit (PMU) (banyak rujukan)

Melakukan koordinasi antara ADB dan IDB dengan Pemerintah RI, dan para pihak terkait. Menjamin Pelaksanaan ACAP yang efektif.

- Memantau status proyek dan pemenuhan seluruh kewajiban terhadap pihak terkait - Menyiapkan Laporan Pemantauan Keuangan - Memperbaharui Manual Manajemen Proyek dan menjaga agar setiap unit pelaksana memperhatikan tanggungjawabnya - Memfasilitasi koresponden dengan pihak ADB, IDB melalui Direktorat Bina Program - Mengelola pelaksanaan yang efektif dengan mengacu kepada Project Administration Manual (PAM)

Bagian Keuangan, Setditjen Bina Marga

Penghubung Audit Finansial

- Membantu Inspektorat Jenderal PU jika diminta untuk mereview hasil audit finansial

Unit Supervisi & Desain (P2JN –Perencanaan dan pengawasan Jalan Nasional)

Pembaharuan / Revisi Desain

- Sebagai anggota tim diskusi Teknis di Provinsi melakukan evaluasi proposal Variation Order, tambahan item pekerjaan baru dan Perpanjangan Waktu untuk proyek pekerjaan sipil.


2-4


PPK dalam unit kerja konstruksi tertentu di Balai. (Banyak rujukan)

Mengelola pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan. Menjalankan kontrak pekerjaan sipil sebagai pengguna Jasa , Employer (Unit Peleksana Pekerjaan Sipil) Setelah dikeluarkan Perpres No.54/2010, Pengadaan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan.

- Menyetujui kontrak sampai dengan 5 0 Milyard (Kepres 80/2003). - Bertanggung jawab, menjamin mutu pelaksanaan teknis dan financial dengan bertindak sebagai Employer dalam kontrak pekerjaan sipil dengan tanggung jawab sebagai berikut: - Mengelola proses penawaran, mengevaluasi penawaran dan menetapkan pemenang menandatangani kontrak - Mengatur izin, menginformasikan keuangan kepada kontraktor. - Mengangkat dan menggati Engineer terkait(dengan npersetujuan NOL ADB). - Menyetujiui variation order yang menyebabkan kenaikan harga atau perpanjnagan waktu. - Mengatur pembayaran, pengambil alihan lapangan. - Berhak untuk memutus kontrak - Setelah Perpres 54/2010, pengadan dilakukan dibawah unit Layanan Pengadaan. - Kepala unit Pengadan berhak menyetujui pemenang proposal sampai 100 M

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Melaksanakan proses pengadaan untuk paket pekerjaankonstruksi

- Menyiapkan dokumen pengada an dan melaksanakan proses pelelangan. - Melaksanakan evaluasi dan klarifikasi penawaran peserta lelang . - Menetapkan pemenang lelang untuk kontrak sampai Rp. 100 milyar. - Mengusulkan pemenang lelang kepada Menteri untuk kontrak diatas Rp. 100 milyar.

Dinas Pekerjaan Umum Propinsi

Penghubung dengan Gubernur

- Menyelaraskan semua rencana pekerjaan jalan nasional dipropinsi - Membantu Dirjen/Direktur/ Balai jika diperlukan Berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan pekerjaan

2.1.2. Peran dan Tanggungjawab Badan-badan Pemerintah Lainnya Ringkasan peranan dan tanggung jawab lembaga – lembaga pemerintah lainnya yang berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam proye kini disajikan pada Tabel 2.2.


2-5


Tabel2-2 Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah lainnya Lembaga Badan Perencanaan & Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Peran Ketua Komite Pengarah (Steering Committee)

Tanggung Jawab -

-

Kementerian Keuangan Menkeu) Dirjen Anggaran Dirjen Perbendaharaan Dirjen Pengelolaan Hutang

Kementerian Perhubungan

Penganggaran Akuntansi Pengelolaan Pinjaman

- Menandatangani Loan Agreement; - Memonitor pelaksanaan proyek dan menyediakan fasilitas dan koordinasi.; - Mengalokasikan dana pendamping; - Menyetujui usulan WA dari bendahara proyek; - Memproses dan mengirimkan kepada ADB permintaan realokasi hasil pinjaman (jika diperlukan). - Negosiasi pinjaman dan Pengembalian Pinjaman. - Pelaksanaan pelaporan anggaran. - Penyiapan anggaran tahunan

Aggota tim pengarah

-

Dirjen Perhubungan Darat

-

-

Direktorat Lalulintas, Markas besar POLRI

Aggota tim pengarah

-

-

-

BPK, BPKP


Melaksanakan Strategi kebijakan pengembangan sektor transpotasi. Memberikan bantuan dan dukungan dalamproses negosiasi loan dan pelaksanaan kegiatan. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan. Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait.

Audit

-

Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam melakukan survei keselamatan jalan, audit dan kampanye kesadaran keselamatan di jalan dari proyek untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi penuh dalam berbagi tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang baru 22/2009. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pelatihan keselamatan jalan Menyiapkan dan melaksanakan strategi terpadu dalam pengendalian kelebihan muatan kendaraan. Memberikan bantuan dan dukungan dalam pengadaan yang efisien jasa konsultasi di bawah RSSP (Road safety strengthening program) tersebut.

Berpartisipasi dalam RSSP, termasuk Keselamatan Jalan, dan Lalu Lintas pengguna jalan Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pelatihan manajemen perencanaan lalu lintas dan penegakan hukum; Pengadaan peralatan yang diperlukan untuk penegakan keselamatan jalan dan tanggap darurat di bawah RSSP. Sebagai pelaksana Audit Teknis dan Keuangan pada semua paket pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi.

2-6


2.2.

TUGAS PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) Setelah perjanjian pinjaman ditandatangani pada tanggal 7 May 2012, salah satu persyaratan untuk keefektifan pinjaman adalah pembentukan Project Management Unit(PMU-RRDP) didalam Ditjen Bina Marga.PMU-RRDP

kemudian ditetapkan

melalui SK Ditjen Bina Marga tanggal 27 Maret 2014 Tugas PMU RRDP secara umum adalah antara lain sebagai berikut: a. Melaksanakan

manajemen/pengelolaan

Loan,

koordinasi

dengan

para

Implementing Agency dan memonitor kegiatan-kegiatan internal di Ditjen Bina Marga, dan instansi-instansi external yang terkait dengan RRDP. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan proyek sesuai dengan Project Implementation Plan (PIP) dan Project Management Manual (PMM) sampai dengan Proyek selesai. c. Memfasilitasi korespondensi dengan ADB dan IDB

melalui Direktorat Bina

Program, Ditjen Bina Marga. d. Menyusun laporan interim un-audited financial yang terdiri dari: keuangan, kemajuan fisik dan pengadaan barang / jasa dari masing-masing Proyek, serta konsolidasi interim un-audited financial secara nasional yang akan disampaikan kepada ADB dan IDB . e. Menyampaikan laporan

interim

un-audited financial setiap

3

bulan sekali

kepada ADB dan IDB selambat-lambatnya 45 hari setelah akhir triwulan bersangkutan f.

Menyusun, mensosialisasikan, dan memutakhirkan Project Implementation Plan (PIP) dan Project Management Manual (PMM).

g. Menfasilitasi perubahan dan finalisasi usulan-usulan revisi desain, aspek lingkungan dari instansi-instansi terkait yang akan disampaikan kepada ADB dan IDB untuk mendapatkan persetujuan. h. Menindaklanjuti hal-hal khusus yang berkaitan dengan kualitas pelaksanaan pekerjaan dari Proyek. i.

Memberi masukan kepada Steering Committee (Project Steering Committee dan Roads Safety Steering committee), dan melaksanakan rekomendasi yang ditetapkan

oleh

Steering Committee

serta

bertanggung jawab dalam

pencapaian seluruh sasaran proyek sesuai Loan Agreement; j.

Berlaku

sebagai

Sekretariat

Steering

Committee

baik

Project

Steering

Committee dan Roads Safety Steering committee. k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang tercantum didalam Loan Agreement beserta lampirannya;


2-7


Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, maka Pimpinan PMU yang terdiri dari Ketua PMU (Direktur Bina Program) dan Ketua Pelaksana Harian dibantu oleh para asisten ( gambar 2.2.1) dengan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Asisten Perencanaan dan Program 1. Melaksanakan

kajian/review

termasuk

kelengkapan

dokumen

terhadap

usulan proyek yang akan disampaikan kepada ADB dan IDB untuk mendapatkan persetujuan; 2. Menyiapkan

Standard

Operation

Procedures

(SOP)

dan

Petunjuk

Pelaksanaan Proyek; 3. Me l ak sa n ak an monitoring dan evaluasi atas hasil pelelangan yang akan disampaikan kepada ADB dan IDB untuk mendapatkan persetujuan; 4. Mempersiapkan dan identifikasi perencanaan dan pemrograman serta mencakup aspek lingkungan dan sosial yang akan diusulkan kepada proyekproyek RRDP. 5. M e l a k s a n a k a n monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Anti Coruption Action Plan (ACAP) pada tahapan proses prakontrak.

b. Asisten Pelaksanaan 1. Monitoring dan evaluasi terhadap status progres fisik dan keuangan serta kualitas pelaksanaan pekerjaan; 2. Mengevaluasi dan Merekomendasikan

atas revisi desain yang diusulkan

oleh Balai / Direktorat Wilayah II sebelum dimintakan persetujuan ke ADB atau IDB; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Anti Coruption Action Plan (ACAP) pada tahapan implementasi kontrak. 4. Bertanggung jawab kepada Ketua pelaksana Harian PMU

c. Asisten Keuangan dan Pelaporan 1. Menyiapkan, menyimpan, dan memonitor data akuntansi termasuk prosedur, audit, dokumentasi termasuk konsolidasi neraca yang diminta oleh ADB dan IDB; 2. Memonitor status penyerapan dana per Loan Category dan komponen loan; 3. Menyiapkan laporan triwulan, dan tahunan untuk keseluruhan proyek untuk disampaikan kepada ADB dan IDB sesuai dengan guidelines Bank; 4. Melakukan koordinasi dengan BPKP Pusat dalam pelaksanaan Audit (Interim dan Tahunan).


2-8


d. Asisten Pendamping Keselamatan Jalan 1.

Memfasilitasi pelaksanaan Road Safety Audit pada masing – masing Unit Pelaksana.

2.

Memonitor dan mengevakuasi pelaksanaan Road Safety Audit pada masing – masing Unit Pelaksana.

3.

Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.

e. Asisten Pendamping Lingkungan 1.

Memfasilitasi pelaksanan penyaringan dan memberikan rekomendasi dari aspek lingkungan terhadap usulan paket-paket yang (akan) disampaikan kepada IBRD;

2.

Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan aspek lingkungan, sosial dan safeguard issue;

3. Mengevaluasi dan merekomendasi atas pelaksanaan aspek lingkungan. 4. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian. f.

Asisten Pendamping Pelaksana Wilayah Membantu Ketua Pelaksanaan Harian untuk memfasilitasi dan sebagai penghubung pelaksanaan kegiatan PMU RRDP di Unit Instansi Pelaksana (Project Implementing Unit/PIU), Satker/PPK dalam pengelolaan pinjaman ADB / IDB sesuai dengan lingkup kegiatan. Secara lebih lengkap dan terstruktur, diagram Struktur organisasi dan staf PMU ditunjukkan pada Gambar 2.2.1. dan Struktur Organisasi Satuan Kerja untuk Project Implementation Unit (PIU) diberikan pada Gambar 2.2.2.


2-9


STRUKTUR ORGANISASI PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)

Gambar 2.2.1 : Struktur Organisasi Project Management Unit (PMU)


2 - 10


Gambar 2.2.2 : Struktur Organisasi Satuan Kerja Project Implementation Unit (PIU)


2 - 11


2.3.

LINGKUP

TUGAS JASA KONSULTANSI UNTUK MENDUKUNG

KEGIATAN

PELAKSANAAN PROYEK RRDP Untuk mendukung pelaksanaan proyek RRDP sesuai yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman RRDP, akan diadakan jasa konsultansi sebagai berikut: l.

Core Team Consultant (CTC) Tugas utama Konsultan CTC adalah untuk mendukung PMU- RRDP dan Ditjen Bina Marga dalam pengelolaan/manajemen, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan sub proyek RRDP sesuai dengan kesepakatan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman dan Tujuan Proyek yaitu untuk mencapai standar tinggi, efisien dan transparansi, serta kinerja yang optimal . Tugas-tugas tersebut antara lain : a.

Menyediakan dukungan untuk PMU didalam Management Proyek;

b.

Membantu PMU untuk memonitor, yang berhubungan dengan audit desain dan Konsultan pengawasan (DSC) untuk kegiatan pengawasan mereka.;

c.

Membantu PMU untuk memeriksa dokumen lelang dan proses lelang sesuai dengan peraturan ADB, IDB dan Pemerintah yang diamati;

d.

Membantu Staf Sub Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan (TLKJ) Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memantau pengelolaan dampak lingkungan dan sosial;

e.

Membantu PMU melakukan monitoring dan administrasi pinjaman luar negeri;

f.

Membantu PMU melakukan pengelolaan keuangan, termasuk manajemen kontrak (pencairan dana dan kemajuan pekerjaan);

g.

Membantu PMU dalam semua aspek pelaksanaan pedoman anti korupsi;

h.

Membantu PMU dalam mengevaluasi indikator kinerja yang ditetapkan;

i.

Membantu dalam penyelesaian semua pelaporan yang diperlukan untuk PMU;

j.

Memberikan Bantuan Teknis terkait dengan pelaksanaan proyek;

k.

Membantu PMU dalam memverifikasi kinerja kontraktor berdasarkan laporan yang dihasilkan oleh DSC;

l.

Membantu PMU untuk mensosialisasikan prosedur proyek kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini sesuai tugas dan fungsinya;

m. Memonitor dan mengawasi penyelenggaraan sosialisasi pencegahan HIVAIDS dan anti perdagangan manusia;


2 - 12


n.

Membantu PMU untuk menyiapkan laporan penyelesaian proyek secara komprehensif.

Konsultan CTC

bertanggung jawab kepada Direktorat Bina

Program

dan

berkedudukan di Jakarta. b. Design and Supervision Consultants (DSC) Untuk Proyek RRDP terdiri dari tiga Design and Supervision Consultants (DSC) tim terdiri atas DSC- 1 untuk Wilayah Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin dan DSC-2 (untuk Wilayah Jawa Tengah) berkedudukan di Semarang dan DSC3 untuk Wilayah Jawa Timur berkedudukan di Surabaya, ketiganya bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II (Jawa, Kalimantan), Ditjen

Bina Marga

dengan

tugas

utamanya

melaksanakan

seluruh

pengawasan/supervisi pelaksanaan konstruksi/fisik pada paket-paket konstruksi dalam RRDP. DSC dalam tugasnya juga berkoordinasi dengan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II dan Direktorat Bina Teknik . Tanggung jawab umum konsultan DSC adalah: •

Memberikan dukungan kepada Direktorat Bina Marga dalam manajemen pelaksanaan dan pengawasan proyek.

•

Melakukan pengawasan teknik untuk semua pekerjaan konstruksi, termasuk kegiatan pengujian laboratorium;

•

Melakukan Review Design apabila diperlukan;

•

Membantu PIU untuk mereview dokumen penawaran dan proses tender (kegiatan pra-kontrak) untuk semua sub - proyek yang berhubungan dengan ADB dan peraturan Pemerintah Indonesia.

•

Membantu dalam penyelesaian semua pelaporan yang diperlukan untuk PIU.

•

Memverifikasi kinerja kontraktor.

•

Membantu P2JN sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

•

Membantu Bina Marga untuk memantau dan mengaudit pelaksanaan program keselamatan jalan

•

Membantu Bina Marga untuk memantau Dampak Lingkungan berdasarkan EMMP (Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) yang disiapkan oleh CTC.

Secara organisasi, hubungan antara berbagai pihak terkait dalam kegiatan RRDP mencakup hubungan koordinasi, komando maupun kontraktual disajikan dalam diagram seperti yang tampak pada Gambar 2.3.


2 - 13


BAPPENAS MINISTRY OF FINANCE ADB/IDB

GOVERNOOR

MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY (EXCETING AGENCY)

(

DIRECTORATE OF TECHNICAL

DIRECTORATE OF PLANNING

DIRECTORATE OF IMPLEMENTATION REGION II DGH

BALAI Regional Offfice

SATKER / PPK PAP 2PHLN

PMU

SATKER/PPK Civil Work

CTC

DSC

DINAS (SKPD)

SATKER Design & Supervision

FIELD TEAM CATATAN : Kordinasi Komando Kontraktual :

: :

CONTRACTOR

Gambar 2.3 : Struktur Organisasi RRDP


2 - 14


2.4

PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK Transparansi dalam layanan publik merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan RRDP.

2.4.1 Website Proyek Kementerian

Pekerjaan

Umum

telah

memiliki

website

pada

alamat

(http://www.pu.go.id) sedangkan Proyek RRDP membangun secara tersendiri portal website untuk PMU-RRDP pada alamat (http://www.pmu-rrdp.com). Jenis dan kategori data yang dikelola dalam website RRDP

serta frekwensi

pemutakhiran (Updating Frequency) data disajikan dalam Tabel berikut ini : Jenis Informasi /Dokumen

Frekwensi Update

Catatan

Profil & Struktur Organisasi Pengadaan & Paket Data Kontrak Progress Fisik & Keuangan

Bulanan

Pengaduan & ACAP

Setiap saat bisa dilakukan

Laporan Monthly Progress Report (MPR)

Bulanan

Laporan Quarterly Fin. Monitoring Report (QFMR)

3 Bulanan

Laporan Ad Hoc (Laporan Khusus)

Jika dianggap perlu

Galery (Foto Dokumentasi Proyek) Dokumen PDF Berita dan Pengumuman

Sesuai dengan keperluan

PMU dapat memutuskan untuk menentukan jenis informasi apa saja yang akan disajikan kepada publik serta kapan dan bilamana diperlukan, demikian juga seberapa sering informasi tersebut akan disajikan. Format dan bentuk informasi dibuat semudah dan sefleksibel mungkin sehingga bisa dilihat diunggah dan diinformasikan kembali sesuai dengan kebutuhan. Format yang paling umum adalah dokumen PDF, spreadsheet XL ataupun word document. Sedangkan gambar-gambar akan disajikan dalam format JPG yang terkompressi agar tidak membebani website yang bisa menurunkan kinerja dan kecepatannya.


2 - 15


2.4.2 Diseminasi Informasi proyek Informasi proyek yang disajikan pada website harus selalu dapat tersedia untuk diakses oleh setiap orang/organisasi yang berkepentingan, termasuk media dan organisasi publik lainnya.

2.4.3 Penanganan Pengaduan dan ACAP Peraturan Menteri PU No.323/PRT/M/2005 terkait dengan penanganan informasi publik menyangkut Kementerian PU, khususnya menyangkut keterbukaan layanan dan pengaduan publik, maka RRDP perlu melakukan implementasi sebagai berikuti : a. Penanganan pengaduan masyarakat yang dilayangkan ke Kementerian PU melalui Dit Bipran maupun Inspektorat baik melaui surat pos, telepon, maupun email . Pengaduan tersebut harus segera mendapat tanggapan dan penyelesaian b. Pengaduan Anonim diperbolehkan c. Identitas asli pengadu dijaga kerahasiaannya. Diperlukan implementasi prosedur untuk menjamin hal terebut. d. Semua pengaduan akan direspon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima. e. Selanjutnya pengaduan secara tepat waktu akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait misalnya untuk proses investigasi lebih lanjut. f.

Pengaduan yang terkait dengan permasalahan yang dianggap sangat serius dapat ditindaklanjuti untuk diinvestigasi oleh pihak ADB/IDB.

g. Status dari semua pengaduan akan dicatat dan dikonsolidasikan sebagai bagian dari Monthly Report.


2 - 16

Bab 3 Prosedur Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan

BAB 3 PROSEDUR PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN

3.1

UMUM Lingkup kegiatan Proyek RRDP ( Regional Roads Development Project) - ADB LOAN No. 2817-1NO and IDB FINANCING NO.IND-0161 meliputi perencanaan teknis jalan dan jembatan sampai dengan penyiapan dokumen pelelangan dilaksanakan oleh Konsultan Penyiapan Proyek Loan RRDP (Project Preparation Consultant - PPC-TA RRDP) dimana koordinasi pelaksanaannya dilakukan dengan Subdit Teknik Jalan, Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan serta Subdit Teknik Jembatan, Direktorat Bina Teknik. Kegiatan perencanaan teknis ini berdasarkan program penanganan jalan yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Program. Kegiatan perencanaan teknis untuk program penanganan

11 paket proyek dilaksanakan oleh konsultan perencana

(di bawah

kendali Dit. Bina Teknik maupun SNVT P2JN). Sedangkan kegiatan perencanaan teknis dan review akan dilaksanakan oleh konsultan Design and Supervision Consultant (DSC). Standar dan pedoman dokumen pelelangan

disiapkan oleh Core Team Consultant

(CTC ) dan disetujui Direktorat Bina Teknik berdasarkan Standard Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan oleh ADB dan IDB. Didalam Perencanaan Teknis harus memperhatikan rekomendasi yang dihasilkan dalam Dokumen Lingkungan. Jenis Penanganan Jalan dan Jembatan Jenis penanganan jalan dan jembatan yang termasuk dalam program RRDP (Regional Roads Development Project)- ini mencakup pekerjaan : 1. Peningkatan kekuatan struktur jalan dan geometrik jalan (Betterment), 2. Pembangunan Jalan baru 3. Pelebaran (Widening) jalan 4. Pelebaran (Widening) jembatan 5. Duplikasi(Duplication) jembatan 6. Penggantian (Replacement) jembatan


3-1


3.1.1

Jenis Penanganan Jalan Pekerjaan Peningkatan Kekuatan Struktur Jalan (Betterment). Pekerjaan peningkatan struktur perkerasan jalan yang ada dengan penambahan beberapa lapis perkerasan dan atau pelebaran (widenning) dari lebar 4,50 meter menjadi 6,00 meter atau 7,00 meter dan lebar 6,00 Meter menjadi 7,00 Meter.

3.1.2

Jenis Penanganan Jembatan Pekerjaan Pelebaran (Widening ) Bangunan Drainase (Box Culvert and Pipe Culvert) Yang termasuk pekerjaan ini adalah pembangunan pelebaran/perpanjangan bangunan drainase disebelah kiri dan kanan dari bangunan drainase yang ada akibat adanya pelebaran jalan. Pekerjaan Pelebaran (Widening ) Jembatan Yang termasuk pekerjaan ini adalah pembangunan pelebaran jembatan disebelah kiri atau kanan dari jembatan eksisting akibat adanya pelebaran jalan. Pekerjaan Duplikasi(Duplication) Jembatan Yang termasuk pekerjaan ini adalah pembangunan duplikasi jembatan disebelah kiri atau kanan dari jembatan eksisting akibat adanya pelebaran jalan. Pekerjaan Penggantian (Replacement) Jembatan Yang termasuk pekerjaan ini adalah pembangunan jembatan baru untuk menggantikan jembatan lama yang sudah tidak layak pakai dilokasi jembatan eksisting.

3.2

PENYIAPAN DESAIN DAN REVISI DESAIN

3.2.1

Penyiapan Desain dan Revisi Desain Jalan No. 1.

Kategori Jalan Strategis/Nasional

Kewenangan dan Menyetujui P2JN/Balai

Mengetahui Kepala Balai

2.

Jalan Strategis/ Nasional dengan Subdit Teknik Jalan Direktur Bintek penanganan kompleks/khusus* * Kategori jalan dengan penanganan kompleks/khusus ditentukan oleh Direktorat Bintek


3-2


3.2.2

Penyiapan Desain dan Revisi DesainJembatan No.

Kewenangan dan Menyetujui

Kategori

Mengetahui

1.

Jembatan Standar

P2JN/Balai

Kepala Balai

2.

Jembatan Non-Standar/Khusus

Subdit Teknik Jembatan

Direktur Bintek

Jembatan Standar: mencakup jembatan rangka, gelagar dua tumpuan dan sistem lantai. Jembatan Non-Standar: mencakup jembatan gelagar menerus, pelengkung, sistem kabel dan jembatan non standar lainnya. 3.3

LEGALISASI GAMBAR PERENCANAAN TEKNIS Pengesahan setiap lembar gambar PIHAK KONSULTAN 1

2

3

Direncanakan Oleh

Diperiksa Oleh

Disetujui,

(Tenaga Ahli Perencana)

(Tenaga Ahli Sebagai

(Team Leader)

Perencana)

Lembar Pengesahan dibelakang Sampul Depan Lembar Pengesahan 1

2

3

Diserahkan Oleh

Diperiksa Oleh

Disetujui,

(Institusi Organisasi (Direktur Utama Konsultan)

(PPK/Kasatker)

Struktural yang lebih tinggi)*

*Ditentukan lebih lanjut sesuai wewenang teknis yang berlaku


3-3


3.4

KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN UNTUK JALAN – JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER Kriteria Desain Jalan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dan SE Dirjen Bina Marga NO. UM.0103-Db/242 tentang Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan – Jembatan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2008 dan SE Dirjen Bina Marga No. 01/SE/Db/2013 tgl 27 Februari 2013 tentang Pedoman Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, antara lain ber-isikan:

3.4.1

Pokok – Pokok Perencanaan Agar struktur Jalan berfungsi dengan baik, maka setiap perencanaan Jalan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan sebagai berikut: 1. Kekuatan/Keawetan dan kelayakan jangka panjang 2. Kenyamanan dan Keselamatan 3. Kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan) 4. Ekonomis 5. Pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan

3.4.2

Rujukan Perencanaan 1. Perencanaan Jalan Harus Mengacu Pada: a. Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan (Maret 1992) b. Petunjuk Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota edisi No. 038/T/BM/1997 September 1997 c. Pedoman Perencanaan Sparator Jalan Pd T-15 2004-B d. Pedoman Perencanaan Median Jalan Pd T-17 2004-B e. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk perencanaan dan pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan No. 01/P/BM/2013 f.

Ketentuan desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, Direktur Jenderal Bina Marga No UM 0103 – Db/242, 21 Maret 2008

g. Petunjuk pelaksanaan/bagan alir Amandemen Kontrak dengan Revisi Desain dan perubahan/perpanjangan waktu sumber dana APBN dan Loan, Direktorat Jenderal Bina Marga No.18/SE/Db/2012, 13 Desember 2012 h. Pedoman Interim Desain Perkerasan Jalan Lentur No.002/P/BM/2011 i.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan


3-4


j.

Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013

k. Panduan Analisa Harga Satuan, No. 008/BM/2008 dan No.008-1/BM/2010, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum. 2. Penyiapan Perencanaan Teknik Bidang Jalan yang harus diikuti yaitu: a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja b. Survey Pendahuluan c. Survei Detail: 1. Survei Topografi 2. Survei Drainase 3. Survei Geoteknik 4. Survei Lalulintas 5. Survei Kondisi perkerasan d. Penyampaian DED Perencanaan Teknis


3-5


3.4.3

Parameter Perencanaan Geometrik Jalan Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan

PERKERASAN JALAN

LHRT, SMP/Hari

Jalan Raya 82,000 - 110,000

61,000 - 82,000

22,000 - 61,000

≤ 22,000

Berbukit

79,900 - 106,600

59,800 - 79,900

21,500 - 59,800

≤ 21,500

Gunung

77,700 - 103,400

58,100 - 77,700

20,800 - 58,100

≤ 20,800

Beton Aspal Jenis Perkerasan

Kerataan

Kecepatan Rencana [Km/J]

IRI Maksimal

6

8

RCI Minimal

Baik - Sedang

Sedang

Datar

60

60

Berbukit

50

40

Lebar RUMAJA Minimal

40 38,00

31,00

POTONGAN MELINTANG

Lebar Median, m

Lebar Jalur pemisah lajur, m

30 24,00

13,00

Tinggi, m

5,00

Dalam, m

1,50

1,50

25,00

15,00

RUMIJA Minimal, m

Lebar Bahu, m

Perkerasan Ber-Aspal

Perkerasan Ber-Aspal

Gunung

5,00

Datar

Bahu luar 2,00 dan bahu dalam 0,50

1,00

Berbukit


1,00

Gunung


0,50

Direndahkan

9,00

Ditinggikan

1,50; ditinggikan setinggi kereb untuk kecepatan rencana < 60 Km/Jam dan menjadi 1,80; jika median dipakai lapak penyeberangan, Konfigurasi lebar bahu dalam + bangunan pemisah setinggi kereb +bahu dalam: 0,50+0,50+0,50 dan 0,50+0,80+0,50 jika dipakai lapak penyeberangan.

Dengan Rambu

2,00

Tanpa Rambu

1,00

Utk Sepeda Motor

Tanpa Median

Tanpa Jalur Pemisah

Lebar Saluran Tepi Minimal, m

1,00

1,00

Ambang Pengaman Minimal, m

1,00

1,00

Kemiringan Perkerasan

3%

3%

Kemiringan Bahu, %

6%

6%

Kemiringan Bahu, %

5%

5%

Jalan Arteri Jarak antara Jalan masuk terdekat, km POTONGAN MEMANJANG

Jalan Sedang

Datar

Jalan Kolektor Jarak antara persimpangan sebidang terdekat, km

Jalan Arteri Jalan Kolektor

Superelevasi maksimum

Radius Tikungan Minimal, m

Kelandaian Maksimum


Untuk mempertahankan Kecepatan arus lalu lintas pada jalan Arteri, agar diupayakan jarak antara jalan masuk terdekat tidak kurang dari 1,00 km dan pada jalan Kolektor 0,50 Km. Untuk mengatasi jalan masuk yang banyak pada jalan yang lama, dapat dibuat jalur samping yang menampung semua jalan jalan masuk dan membatasi bukaan sebagai jalan masuk ke jalur utama sesuai jarak terdekat diatas. Untuk mempertahankan kecepatan arus lalu-lintas pada jalan Arteri agar diupayakan jarak antar persimpangan sebidang terdekat tidak kurang dari 3,00 km dan pada jalan Kolektor 0,50 km. 8%

Datar

110

110

Berbukit

80

80

Gunung

50

50 6%

Datar

5%

Berbukit

6%

7%

Gunung

10%

10%

3-6


3.4.4. Parameter Perencanaan Perkerasan Jalan Jenis yang dipakai adalah Perkerasan Lentur didasarkan pada pembebanan rencana (Cumulative Equivalen Standard Axle Load / CESAL) dengan Subgrade CBR rencana 6% dan untuk Overlay berdasarkan CESAL dengan lendutan Benkleman Beam/Falling Weight Deflectometer (FWD). Perencanan Tebal Perkerasan mengacu kepada Pedoman Interim Desain Perkerasan Jalan Lentur No.002/P/BM/2011. Lapis perkerasan terdiri:

3.5

-

AC – WC, sebagai lapis permukaan / aus

-

AC – BC, sebagai lapis antara

-

AC – Base, sebagai lapis pondasi aspal

-

Lapis Pondasi CTB (Cement Treated Based)

-

Aggregate Kelas A

-

Aggregate Kelas B

-

Caping Layer dibutuhkan untuk memperkuat Tanah Dasar jika CBRSubgrade< 6%.

KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN Kriteria Desain Jembatan ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga NO. UM.0103-Db/242 tentang Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan – Jembatan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2008 dan Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 01/SE/Db/2013 tgl 27 Februari 2013 tentang Pedoman Kerangka Acuan Kerja(KAK) untuk Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, antara lain berisi kan:

3.5.1

Pokok-Pokok Perencanaan Agar struktur jembatan berfungsi dengan baik, maka setiap perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan sebagai berikut: 1. Kekuatan dan Stabilitas struktur 2. Kenyamanan dan Keselamatan 3. Kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan) 4. Ekonomis 5. Pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan 6. Keawetan dan kelayakan jangka panjang 7. Estetika


3-7


3.5.2

Rujukan Perencanaan 1. Perencanaan jembatan harus mengacu pada a. Bridge

Management

System

(BMS)

bagian

BDC

(Bridge

Design

Code),Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, 1992, dengan revisi pada : 

Bagian 2 dengan Standar Pembebanan untuk Jembatan (SK.SNI T-022005), sesuai dengan Kepmen PU No. 498/KPTS/M/2005



Bagian 6 dengan Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan (SK.SNI T-12- 2004) sesuai dengan Kepmen PU No.260/KPTS/M/2004.



Bagian 7 dengan Perencanaan Struktur Baja untuk Jembatan (SK.SNI T03-

2005) sesuai dengan Kepmen PU No.496/KPTS/M/2005

b. Bridge Management System (BMS) bagian BDM (Bridge Design Manual), Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, 1992. 2. Spesifikasi pilar dan kepala jembatan sederhana bentang 10 meter -25 meter dengan pondasi tiang pancang (SNI 03-2451-1991) s/d(SNI 03-2546-1991) 3. Perencanaan drainase permukaan jalan (SNI 03-3424-1994) 4. Tata cara perencanaan teknis pondasi langsung untuk jembatan(SNI 03-3446-1994)

5. Tata cara perencanaan teknis pondasi sumuran untuk jembatan(SNI 03-3447-1994) 6. Persyaratan umum kawat baja beton pratekan(SNI 07-3651.1-1995) 7. Kawat tarik dingin, kawat baja beton pratekan(SNI 07-3651.2-1995) 8. Pilinan kawat baja beton pratekan(SNI 07-3651.4-1995) 9. Baja tulangan beton(SNI 03-2052-1997) 10. Spesifikasi bantalan karet untuk perletakan jembatan(SNI 03-4816-1998) 11. Spesifikasi perletakan elastomer jembatan tipe polos dan tipe laminasi(SNI

03-

3967-2002 ) 12. Tata cara perencanaan teknis pondasi tiang untuk jembatan(SNI 03-6747-2002) 13. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan, dengan Peta Gempa 2010 (SNI 03-2883-2008) 14. Perencanaan jalan pendekat dan oprit, Pd T-11-2003 dan standar perencanaan jalan yang berlaku 15. Panduan Analisa Harga SatuanNo.008-1/BM/2010, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum. 16. Ketentuan lain yang relevan bila tidak tercakup dalam ketentuan di atas harus mendapat persetujuan pemberi tugas (P2JN/Balai).


3-8


17. Dalam penyiapan perencanaan teknik, Ada 10 (sepuluh) Standard Operasional Prosedur (SOP) bidang jembatan yang harus diikuti, yaitu:

3.5.3

a.

SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

b.

SOP Survey Pendahuluan

c.

SOP Survey Lalu Lintas

d.

SOP Survey Geodesi

e.

SOP Survey Geoteknik

f.

SOP Survey Hidrologi

g.

SOP Perencanaan Teknis Jembatan

h.

SOP Penyampaian DED Perencanaan Teknis

i.

SOP Sistematika Pelaporan

j.

SOP Penyelenggaraan Jembatan Khusus

k.

SOP Mekanisme Penerimaan Dokumen Perencanaan Teknis (Draft).

Parameter-Parameter Perencanaan Parameter Umum Perencanaan 1.

Umur rencana jembatan standar 50 tahun.

2.

Pembebanan Jembatan menggunakan BM.100

3.

Persyaratan geometrik -

Lebar jembatan jalan nasional adalah 1+7+1m

-

Superelevasi melintang 3% dan kemiringan memanjang maksimum 5%

-

Ruang bebas vertikal dan horisontal di bawah jembatan disesuaikan kebutuhan lalu lintas kapal (free-board minimal 1,0m dari muka air banjir)

-

Dihindari tikungan di atas jembatan dan oprit

-

Untuk kebutuhan estetika pada daerah tertentu/pariwisata, struktur jembatan dapat berupa bentuk parapet dan railing dengan lebar jembatan dapat dibuat khusus atas persetujuan pengguna jasa

-

Jembatan tidak boleh diletakkan di dasar suatu lengkung cekung (sag curve) atau di puncak suatu lengkung cembung (crest curve).

-

Geometrik jembatan tidak menutup akses penduduk di kiri – kanan oprit (timbunan)

4.

Material Beton a.

Kekuatan nominal


3-9


i). Kuat tekan Bila tidak disebutkan lain dalam spesifikasi teknik, kuat tekan harus diartikan sebagai kuat tekan beton pada umur 28 hari, fc’, dengan berdasarkan suatu kriteria perancangan dan keberhasilan sebagai berikut : 

Ditetapkan berdasarkan prosedur probabilitas statistik dari hasil pengujian tekan pada sekelompok benda uji silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, dinyatakan dalam satuan MPa, dengan kemungkinan kegagalan sebesar 5 %.



Sama dengan mutu kekuatan tekan beton yang ditentukan dalam kriteria perencanaan, dengan syarat perawatan beton tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.



Mencapai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan, berdasarkan hasil pengujian pada benda uji silinder, dinyatakan dalam satuan MPa, yang memenuhi

kriteria

keberhasilan

sebagaimana

disyaratkan

SNI

mengenai “Tata Cara Perancangan Struktur Beton untuk Jembatan”. Dalam segala hal, beton dengan kuat tekan (benda uji silinder) yang kurang dari 20 MPa tidak dibenarkan untuk digunakan dalam pekerjaan struktur beton untuk jembatan, kecuali untuk pembetonan massa yang tidak dituntut persyaratan kekuatan. Dalam hal komponen struktur beton pratekan, sehubungan dengan pengaruh gaya pratekan pada tegangan dan regangan beton, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka kuat tekan beton disyaratkan untuk tidak lebih rendah dari 30 MPa. Tabel 3.1.Ketentuan Kuat tekan beton pada umur 28 Hari. Tabel 3.2.Kelas dan mutu beton serta penggunaan sebagai bahan konstruksi. ii). Kuat Tarik Kuat tarik langsung dari beton, fct, bisa diambil dari ketentuan : 

0,4 fc’ MPa pada umur 28 hari, dengan perawatan standar; atau



dihitung secara probabilitas statistik dari hasil pengujian.

iii). Kuat tarik lentur Kuat tarik lentur beton, fcf, bisa diambil sebesar :




0,6 fc’ MPa pada umur 28 hari, dengan perawatan standar; atau



Dihitung secara probabilitas statistik dari hasil pengujian.

3 - 10


Tabel 3.1.Ketentuan Kuat tekan beton pada umur 28 Hari. 2

Mutu Beton

Kuat Tekan Karakteristik (kg/cm )

fc’

’bk

(Mpa)

Benda Uji Silinder

Benda Uji Kubus

(kg/cm )

150mm – 300mm

150x150x150mm

50

K600

500

600

45

K500

450

500

40

K450

400

450

35

K400

350

400

30

K350

300

350

25

K300

250

300

20

K250

200

250

15

K175

150

175

10

K125

100

125

2

Tabel 3.2.Kelas dan mutu beton serta penggunaan sebagai bahan konstruksi.

Jenis Beton

Mutu tinggi

Mutu sedang

fc’

bk’

(MPa)

(Kg/cm )

Uraian 2

 K500

Umumnya digunakan untuk beton prategang seperti tiang pancang beton prategang, gelagar beton prategang, pelat beton prategang dan sejenisnya.

K250 ≤ x < K500

Umumnya digunakan untuk beton bertulang seperti pelat lantai jembatan, gelagar beton bertulang, diafragma, kereb beton pracetak, gorong-gorong beton bertulang, bangunan bawah jembatan, pondasi bored pile, perkerasan beton semen

15 ≤ x < 20

K175 ≤ x < K250

Umumya digunakan untuk struktur beton tanpa tulangan seperti beton siklop, trotoar dan pasangan batu kosong yang diisi adukan, pasangan batu.

10 ≤ x < 15

K125 ≤ x < K175

Digunakan sebagai lantai kerja, penimbunan kembali dengan beton.

 45

20 ≤ x < 45

Mutu rendah


3 - 11


b.

Kriteria penerimaan kekuatan beton Mutu beton dan mutu pelaksanaan dianggap memenuhi syarat, apabila dipenuhi syarat-syarat berikut : (1)

Tidak boleh lebih dari 5% ada di antara jumlah minimum (20 atau 30) nilai hasil pemeriksaan benda uji berturut-turut terjadi kurang dari fc’ atau ’bk.

(2)

Apabila setelah selesai pengecoran seluruhnya untuk masing-masing mutu beton dapat terkumpul jumlah minimum benda uji, maka hasil pemeriksaan benda uji berturut-turut harus memenuhi fck (fcm – 1,645.S) atau bk (bm – 1,645 S)

(3)

Apabila setelah selesai pengecoran beton seluruhnya untuk masingmasing mutu beton terdapat jumlah benda uji kurang dari minimum, maka apabila tidak dinilai dengan cara evaluasi menurut dalil-dalil matematika statistik yang lain, tidak boleh satupun nilai rata-rata dari 4 hasil pemeriksaan benda uji berturut-turut, fcm,4 terjadi kurang dari (fc’ + 0,82.Sr), di mana Sr = deviasi standar rencana.

(4)

Selisih antara nilai tertinggi dan terendah di antara 4 hasil pemeriksaan benda uji berturut-turut tidak boleh lebih besar dari 4,3.Sr.

(5)

Jika benda uji yang terkumpul kurang dari jumlah minimum yang telah ditentukan, maka nilai standar deviasi (S) harus ditingkatkan dengan faktor modifikasi yang diberikan dalam Tabel 3.3 Tabel 3.3 : Faktor Modifikasi Standar Deviasi Untuk Jumlah Hasil Uji Minimum 20


Untuk Jumlah Hasil Uji Minimum 30

Jumlah hasil Uji

Faktor Modifikasi

Jumlah hasil Uji

Faktor Modifikasi

-

-

10

1,36

-

-

11

1,31

-

-

12

1,27

-

-

13

1,24

-

-

14

1,21

-

-

15

1,18

-

-

16

1,16

3 - 12


-

-

17

1,14

8

1,37

18

1,12

9

1,29

19

1,11

10

1,23

20

1,09

11

1,19

21

1,08

12

1,15

22

1,07

13

1,12

23

1,06

14

1,10

24

1,05

15

1,07

25

1,04

16

1,06

26

1,03

17

1,04

27

1,02

18

1,03

28

1,02

19

1,01

29

1,01

20

1

30

1

Baja tulangan non-pratekan a).

Kekuatan nominal i). Kuat tarik putus Ditentukan dari hasil pengujian. ii). Kuat tarik leleh Kuat tarik leleh, fy, ditentukan dari hasil pengujian, tetapi perencanaan tulangan tidak boleh didasarkan pada kuat leleh fy yang melebihi 550 MPa, kecuali untuk tendon pratekan.

Tabel 3.4. : Tegangan leleh baja. Jenis Baja Tulangan Baja Tulangan Ulir

b).

Tegangan Leleh 2 (kg/mm )

Penandaan

24 39

BJTP–24 BJTD / BJTS 40

Tegangan ijin i). Tegangan ijin pada pembebanan tetap


3 - 13


Tegangan ijin tarik pada tulangan non-pratekan boleh diambil dari ketentuan di bawah ini : 

Tulangan dengan fy = 300 MPa, tidak boleh diambil melebihi 140 MPa.



Tulangan dengan fy = 400 MPa, atau lebih, dan anyaman kawat las (polos atau ulir), tidak boleh diambil melebihi 170 MPa.



Untuk tulangan lentur, diameter 10 mm atau kurang, untuk pelat satu arah yang bentangnya tidak lebih dari 4 m, tidak boleh diambil melebihi 0,50 fy namun tidak lebih dari 200 MPa.

ii). Tegangan ijin pada pembebanan sementara Boleh ditingkatkan 30 % dari nilai tegangan ijin pada pembebanan tetap. 5.

Gambar rencana diusahakan sebanyak mungkin dalam bentuk gambar tipikal/ standar untuk kemudahan validasi/koreksi

3.5.4

Parameter Perencanaan Bangunan Atas Jembatan 1. Perencanaan bangunan atas jembatan harus mengacu antara lain: -

Menggunakan Rencana Keadaan Batas (Limit States), ULS & SLS

-

Lawan lendut & lendutan, simple beam < L/800, kantilever L/400)

-

Memperhatikan perilaku jangka panjang material dan kondisi sekitar lingkungan jembatan (selimut beton, permeabilitas beton, tebal elemen baja dan galvanis terhadap resiko korosi, potensi degradasi material).

2. Apabila tidak direncanakan secara khusus, maka dapat digunakan Bangunan Atas jembatan standar Bina Marga sesuai bentang ekonomis & kondisi lalu-lintas air -

Box Culvert (single, double, triple),

( 1 - 10m)

-

Voided Slab,

( 6 - 16m)

-

Gelagar Beton Bertulang Tipe T,

( 6 - 25m)

-

Gelagar Beton Pratekan Tipe I dan Box,

(16 - 40m)

-

Girder Komposit Tipe I dan Box,

(20 - 40m)

-

Rangka Baja

(40 - 60m)

3. Syarat pemilihan jenis jembatan yang sangat penting ini disarankan memakai jenis jembatan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a). Persyaratan fungsinya


3 - 14


i.

Panjang span : Panjang span jembatan merupakan faktor terpenting dalam menentukan jenis jembatan. Mengenai seleksi pendekatan jenis struktur bangunan atas dapat dilihat pada Tabel 3.5.

ii. Perbandingan tinggi gelagar terhadap panjang span : Formula ini dibuat untuk tujuan mendapatkan biaya konstruksi yang ekonomis. Pada Tabel 3.6, 3.7& 3.8, disajikan formula sebagai pendekatan penentuan tinggi gelagar. b). Persyaratan lingkungan Sistem jembatan yang direncanakan estetikanya harus harmonis dengan lingkungan sekitarnya baik dipandang dari jarak jauh maupun dipandang dari bawah. Standarisasi jembatan juga dibuat untuk pandangan estetis yang lebih baik.


3 - 15


Tabel 3.5 3.16.10. : Standard pendekatan pemilihanjenis jenis gelagar gelagar bangunan Tabel : Standar pendekatan pemilihan bangunanatas. atas. No.

Jenis bangunan atas

Bentang efektif (m) 10

20

30

40

50

100

Perbandingan 150

200

H/L

I.

Struktur prategang

1

Slab berongga

1/22 (1/20 - 1/30)

2

Str. komposit sederhana : gelagar I

1/15 (1/13 - 1/20)

3

Str. komposit menerus : gelagar I

1/18 (1/16 - 1/22)

4

Str. sederhana : gelagar I

1/18 (1/16 - 1/22)

5

Str. menerus : gelagar I

1/20 (1/18 - 1/22)

6

Str. komposit sederhana : gelagar U

1/18 (1/16 - 1/20)

7

Gelagar kotak sederhana

1/20 (1/18 - 1/24)

8

Gelagar kotak menerus *

1/22 (1/20 - 1/27)

9

Gelagar kotak menerus **

1/18 (1/16 - 1/22)

II.

Struktur beton bertulang

1

Gelagar sederhana

1/15

2

Slab berongga

1/20

3

Konstruksi kaku

1/12

4

Slab di tiang

1/20

Catatan : * = di-ereksi dengan penopang H = tinggi gelagar ** = di-ereksi dengan metoda kantilev er L = bentang


3 - 16


Tabel 3.6. : Tipe-tipe bangunan atas struktur jembatan yang menggunakan beton bertulang .

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.


4.

3 - 17


Tabel 3.7. : Tipe-tipe bangunan atas struktur jembatanyang menggunakan beton pratekan.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.


3 - 18


Tabel 3.8. : Tipe-tipe bangunan atas struktur jembatanyang menggunakan beton pratekan.


3 - 19


3.5.5

Parameter Perencanaan Bangunan Bawah Jembatan 2. Perencanaan struktur bawah jembatan dilakukan dengan menggunakan Limit States atau Rencana Keadaan Batas berupa Ultimate Limit States (ULS) dan Serviceability Limit States (SLS). 3. Tinggi abutmen dan pilar tipikal

Abutmen

Pilar

Abutmen tipe cap: 1,5 – 2,0m

Pilar balok cap: < 10m

Abutmen tipe kodok: 2,0 – 3,5m

Pilar dinding penuh: 5 - 25m

Abutmen tipe dinding penuh: > 4,0m

Pilar portal satu tingkat: 5 - 15m Pilar portal dua tingkat: 15 - 25m Pilar kolom tunggal: 5-15m

4. Struktur bawah harus direncanakan berdasarkan perilaku jangka panjang material dan kondisi lingkungan. Persyaratan tebal minimal selimut beton yang digunakan adalah - Daerah normal = 30 mm - Daerah agresif = 50 mm 3.5.6

Parameter Perencanaan Pondasi Jembatan 1. Menggunakan Working Stress Design (WSD) 2. Penentuan jenis Pondasi jembatan:

Pondasi

Diameter

Kedalaman Optimal

(m)

(m)

Pondasi Dangkal/Telapak

0,3 – 3,0

-

Pondasi Caisson

2,5 – 4,0

3,0 – 9,0

Pondasi Tiang PancangPipa Baja

0,4 – 1,2

7,0 – 50

Pondasi Tiang PancangBeton

0,4 – 0,6

18 – 30

0,8 – 1,2

18 – 30

Pratekan Pondasi Tiang Bored

3. Jenis pondasi diusahakan seragam untuk satu lokasi jembatan termasuk

dimensinya. Dihindari pondasi langsung untuk daerah dengan gerusan besar


3 - 20


4. Pondasi Tiang Pancang pipa baja Grade-2 ASTM-252 diisi dengan beton bertulang non-shrinkage (semen type II) atau menggunakan pondasi tiang bor 5. Faktor Keamanan, untuk data tanah sondir: -

Tiang Pancang: End bearing=3, Friction=5;

-

Sumuran: DDT=20, Geser=1,5 & Guling=1,5

6. Kalendering terakhir Tiang Pancang 1,0 – 3,0cm/10pukulan untuk end-bearing dengan jenis hammer sesuai 3.5.7

Perencanaan Jalan Pendekat 1. Tinggi timbunan jalan pendekat tidak boleh melebihi H izin sebagai berikut: a. H kritis

= (c Nc +  D Nq) / 

b. H izin

= (H kritis / SF) dengan SF = 3

2. Bila tinggi timbunan melebihi H izin harus direncanakan sistem perkuatan tanah dasar. 3.6

PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN

3.6.1

Persiapan a.

Tujuan Tujuan dari tahap persiapan ini adalah untuk mengumpulkan informasi awal mengenai kondisi topografi, geologi, tata guna lahan, lalu lintas, serta lingkungan pada koridor lokasi pekerjaan.

b.

Lingkup Lingkup kegiatan pada pengumpulan data sekunder meliputi: a) Peta Topografi berupa peta kontur, dengan Skala minimum 1 : 50.000 b) Peta jaringan jalan, dokumen leger jalan, data base jaringan jalan, daerah rawan kecelakaan c) Peta kondisi tanah, peta geologi dengan Skala minimal1 : 250.000, daerah rawan bencana, dokumen tanah terdahulu, dan koridor trase d) Peta wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah e) Peta tata guna lahan f)

c.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di sekitar lokasi proyek

Keluaran Keluaran yang dihasilkan dalam persiapan meliputi : a. Laporan studi koridor (jikadiperlukan), b. Laporan studi rancang-bangun pendahuluan,


3 - 21


c.

Rencana pendahuluan dari alternatif perencanaan teknis (desain) yaitu: profil atau lembar rencana, bagian-bagian yang umum, materi pekerjaan utama yang dikenali dan dialokasikan, dan

d.

3.6.2

Perkiraan biaya konstruksi pendahuluan untuk alternatif desain.

Survey Lapangan 1. Survey Pendahuluan a.

Tujuan Tujuan Survey Pendahuluan ini adalah untuk mengumpulkan data-data awal berdasarkan aspek-aspek yang diperlukan yang akan digunakan sebagai dasar/referensi survey Detail/survey berikutnya dan harus dilakukan oleh seorang ahli utama.

b.

Lingkup kegiatan Survey Pendahuluan  Survey Pendahuluan Geometrik •

Menentukan titik awal dan akhir proyek;

•

Mengidentifikasi medan secara stationing/urutan jarak;

•

Mengidentifikasi penerapan desain geometric;

•

Survey utilitas jalan dan jembatan;

•

Memperhitungkan

kebutuhan

alinyemen

untuk

lokasi

galian,

timbunan, bangunan pelengkap jalan, gorong-gorong, jembatan, dan persimpangan; •

Membuat patok-patok sementara dan tanda banjir pada lokasi proyek;

•

Menghitung perkiraan volume pekerjaan.

 Survey Pendahuluan kondisi existing perkerasan jalan •

Inventarisasi terhadap data history penanganan jalan;

•

Identifikasi jenis pavement;

•

Identifikasi kerusakan pavement.

 Survey Pendahuluan Survey Topografi •

Mengamati kondisi topografi;

•

Menyarankan posisi patok permanen (Bench Marks) pada lokasi yang aman dan mudah dilihat.

 Survey Pendahuluan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan •


Memperkirakan lokasi bangunan pelengkap jalan yang akan dibuat.

3 - 22


 Survey Pendahuluan Jembatan •

Menentukan dan memperkirakan total

panjang, lebar, kelas

pembebanan jembatan, tipe konstruksi, dengan pertimbangan terkait dengan LHR, estetika, lebar sungai, kedalaman dasar sungai, profil sungai/ada tidaknya palung, kondisi arus dan arah aliran, sifat-sifat

sungai,

scouring

vertikal/horisontal,

jenis

material

bangunan atas yang tersedia dan paling efisien; •

Menentukan dan memperkirakan ukuran dan bahan tipe abutmen, pilar, pondasi, bangunan pengaman (bila diperlukan);

•

Memperkirakan

elevasi

muka

jembatan

dengan

mempertimbangkan MAB (banjir), MAN (normal), MAR (rendah) dan banjir terbesar yang pernah terjadi; •

Menentukan dan memperkirakan posisi/letak lokasi jembatan dengan mempertimbangan situasi dan kondisi sekitar lokasi.



Survey Pendahuluan Geoteknik •

Melakukan pengambilan data mengenai karakteristik tanah, perkiraan lokasi sumber material, dan mengantisipasi dan mengidentifikasi lokasi yang akan longsor;

•

Mengidentifikasi lokasi/titik pengujian antara lain Bor, Sondir, DCP, Test Pit;

•

Memberikan rekomendasi rencana trase alinyemen jalan;

•

Mengidentifikasi masalah-masalah geoteknik, bahaya, resiko-resiko, dan batasan-batasan proyek;

•

Mencatat pengamatan visual menurut stasiun, patok kilometer atau informasi lokasi lain seperti GPS.



Survey Pendahuluan Drainase •

Melakukan pengumpulan data mengenai

curah

hujan, luas

daerah

tangkapan, drainase eksisting, serta karakterisitik aliran sungai; •

Mengamati kondisi lokasi berkaitan dengan kemiringan tanah dan pola aliran serta tata guna lahan;

• 

Mengamati Muka Air Banjir maksimum yang pernah terjadi.

Survey

Pendahuluanldentifikasi

Rona

Lingkungan Awal

dilakukan

apabila tidak terdapat Dokumen Lingkungan pada saat Pra Studi Kelayakan/StudiKelayakan (Pra FS/FS). •

Mengidentifikasi komponen lingkungan dari berbagai aspek (biologi, fisikkimia, sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat);

•

Mengumpulkan data mengenai lokasi bangunan bersejarah/bangunan budaya serta benda cagar budaya;


3 - 23


•

Mengidentifikasi lokasi dan batas-batas wilayah kawasan lindung di sekitar rencana trase alinyemen jalan;

•

Memprakirakan kebutuhan lahan untuk ruang milik jalan (rumija)rencana trase alinyemen jalan;

•

Menentukan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun (AMDAL/UKLUPL/SPPL).

c.

Keluaran survey pendahuluan meliputi : 

Laporan seluruh hasil survey pendahuluan berkaitan dengan konsep desain yang merupakan koreksi atau review dari desain awal yang akan diterapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan seluruh hasil survey pendahuluan termasuk gambar sketsa, foto-foto dan data sekunder yang dibutuhkan;



Laporan tindak lanjut survey pendahuluan yaitu survey detail yang didalamnya memuat beberapa survey detail yang harus dilakukan termasuk batasan koridor pengambilan data;



Laporan kriteria desain perencanaan yaitu konsep desain jalan atau jembatan berdasarkan kondisi terain, survey, dan lingkungan.



Penerapan

Survey

Pendahuluan

dan

lingkup

kegiatan

survey

dapat

disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. 2. Survey Detail

a. Survey Topografi (1) Tujuan pengukuran topografi dalam pekerjaan ini adalah mengumpulkan data koordinat dan ketinggian permukaan tanah sepanjang rencana trase jalan dan jembatan di dalam koridor yang ditetapkan untuk penyiapan peta topografi. (2) Lingkup Pekerjaan: 1. Pengukuran titik kontrol horisontal; 2. Pengukuran titik kontrol vertikal; 3. Pengukuran situasi; 4. Pengukuran penampang melintang; 5. Pengukuran pada perpotongan rencana trase jembatan

dengan

sungai atau jalan. (3) Persyaratan a. Pengukuran Topografi

mengacu pada

pedoman pengukuran

Topografi untuk Jalan dan Jembatan No. 010/PW/2004; b. Titik

kontrol

horisontal

diukur

dengan

menggunakan

metode

penentuan posisiGlobal Positioning System (GPS) secara diferensial.


3 - 24


GPS atau nama lengkapnya NAVSTARGPS merupakan singkatan dari Navigation SatelliteTiming and Ranging Global Positioning System. Metode yang digunakan adalah metode diferensial dengan menggunakan lebih dari satu receiver GPS dimana minimal satu titik digunakan sebagai titik referensi (basestation) dan yang ditempatkan

pada titik yang akan

diukur.

Titik

digunakan adalah titik referensi Bakosurtanal Pertanahan dapat

Nasional.

dilakukan

Untuk

referensi ataupun

lainnya yang Badan

merapatkan titik kontrol horisontal

pengukuran

menggunakan

metode poligon

dengan menggunakan alat Total Station; c. Sistem koordinat proyeksi yang digunakan adalah sebagai Sistem koordinat proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM). d. Pengukuran dengan menggunakan GPS dilakukan setiap interval 5000 m (setiap 5 Km). e. Pengukuran Titik Kontrol Horisontal Harus menggunakan Jenis Total Station (TS) dengan Ketelitian 10 𝑛 untuk sudut, 10 𝐷 untuk jarak. f.

Pengukuran untuk titik kontrol Vertikal harus menggunakan peralatan Waterpass jenisautolevel dengan ketelitian 2 mm.

(4) 5 Komponen yang berhubungan dengan mutu data: a. Akurasi posisi. Seberapa dekat koordinat dari suatu objek dengan lokasi aktualnya. b. Akurasi atribut. Seberapa detil dan benar penjelasan dari suatu objek. c. Konsistensi Logis. Tingkatan dari permasalahan geometris dan inkonsistensi dalam pekerjaan drafting dari kumpulan data. d. Kelengkapan data. Keputusan-keputusan yang menentukan apakah isi yang terdapat dalam kumpulan data. e. Legalitas. Apa sumber yang digunakan untuk menyusun himpunan data dan apakah langkah-Iangkah yang diambil untuk memproses data? (5) Keluaran survey Topografi meliputi : a. Laporan survey Topografi meliputi 

Data pengukuran dan hitungan pengukuran topografi yang telah diterima;



Data Koordinat dan elevasi Bench Mark;



Foto dokumentasi proses pengukuran dan Bench Mark.


3 - 25


b. Peta topografi (peta transies) yang dilengkapi peta kontur terrain dengan skala yang disesuaikan dengan jenis perencanaan teknis yang akan dilakukan. b. Survey Drainase (1) Tujuansurvei drainase dan hidrolika yang dilaksanakan dalam pekerjaan ini adalah untuk mengumpulkan data hidrologi dan karakter/perilaku aliran air pada bangunan air yang ada (sekitar jembatan maupun jalan), guna keperluan analisis hidrologi, penentuan debit banjir rencana (elevasi muka air banjir), perencanaan drainase dan bangunan pengaman terhadap gerusan, river training (pengarah arus) yang diperlukan. (2) Lingkup: a. Melaksanakan survai lapangan mengumpulkan informasi yang cukup untuk menggambarkan tingkat histori banjir, tanggal terjadinya banjir dan setiap perubahan-perubahan fisik infrastruktur yang berdampak pada aliran banjir. b. Pengukuran struktur-struktur

hidrolik harus didasarkan

pada

kombinasiprosedur-prosedur perkiraan curahan hujan wilayah, teknikteknik seperti metode rasional probabilistic serta pengamatan terbaru dan tingkat histori banjir. c. Menentukan daerah-daerah tangkapan berdasarkan peta-peta; d. Mengumpulkan informasi histori banjir yang tersedia (tingkatan dan penanggalan); e. Mencatat lokasi-Iokasi drainase yang ada meliputi permasalahan banjir; f.

Mencatat dan memberi acuan banjir/sumber informasi drainase;

g. Kapasitas aliran air (run off) dan Debit aliran air yang akan diterima oleh drainase yang akan direncanakan; h. Data curah hujan yang digunakan dalam desain drainase. (3) Persyaratan Proses analisa perhitungan harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI)

No: 03-3424-1994 atau Standar Nasional Indonesia

(SNI) No: 03-1724-1989 SKBI-1.3.10.1987 (Tata Cara Perencanaan Hidrologi

dan

Hidrolika

untuk

Bangunan

di

Sungai),

Pedoman

Perencanaan Drainase Jalan Pd.T.02-2006-B, Manual Hidrolika untuk


3 - 26


Jalan

dan

Jembatan

No.01/BM/05,

sertapedoman

lain

yang

dipersyaratkan. (4) Keluaran Survey Drainase Keluaran yang dihasilkan dari Survey Drainase berupa Laporan Drainase yang di dalamnya memuat: a. Data Identifikasi semua aliran air yang ada dan lintasan-lintasan drainase; b. Daerah-daerah tangkapan berdasarkan peta-peta topografi; c. Informasi histori banjir yang tersedia (tingkatan dan tanggal kejadian); d. Lokasi-Iokasi drainase yang ada meliputi permasalahan banjir; e. Acuan banjir/sumber informasi drainase; f.

Kapasitas aliran air (runoff) dan Debit aliran air permukaan yang akan diterima oleh drainase yang akan direncanakan;

g. Data curah hujan yang digunakan dalam desain drainase; h. Dimensi saluran dan gorong-gorong; i.

Potensi erosi baik erosi tebing maupun erosi dasar sungai/saluran baik erosi umum (generalscouring) maupun local (localscouring).

c. Survey Geoteknik

(1) Tujuan a) Tujuan yang utama dari penyelidikan geoteknik lapangan dan bawah permukaan adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi bawah permukaan tanah, bahaya geoteknik, dan ketersediaan tanah, agregat dan batuan pada perencana. b) Sangat disarankan untuk menggunakan Pedoman Geoteknik untuk penyelidikan tanah lunak Pt.T-9-2002-B dan pengujian laboratorium untuk tanah lunak Pt.M-01-2002-B bilamana terdapat suatu kondisi tanah dasar yang lunak (Soft Soil). (2) Lingkup a. Pengambilan contoh tanah dari sumuran uji b. Pengambilan contoh tanah tak terganggu c. Melakukan pemboran mesin dan pemboran tangan d. Melakukan sondir e. Pengukuran DCP f. Penjelasan mengenai quarry meliputi jenis dan karakteristik bahan, perkiraan kuantitas, jarak ke lokasi pekerjaan, serta kesulitan yang timbul.


3 - 27


g. Pengujian TestProperties tanah baik dari contoh tanah tidak terganggu

(undisturbsamples)

(disturbsample)

maupun

tanah

terganggu

berupa Unconfined, Kadar air, berat jenis, nilai

kohesi, nilai sudut geser dalam, tekanan air pori tanah, nilai permeabilitas, dan lain-lain yang diperlukan berkaitan dengan kebutuhan perencanaan. (3) Persyaratan Tabel 3.9. Persyaratan Data Geoteknik No

Jenis Tanah

1.

Sub grade

2.

Timbunan

Kebutuhan Data CBRLapangan

a.

Lebih Kecilsama dengan 3m

CBR Lapangan, KuatGeser, Kompresibility

b.

LebihBesardari3m

CBRLaboratorium,KuatGeser, Kompresibility&Test Properties

3.

Tanah Asli

CBR Laboratorium, KuatGeser, Kompresibility &TestProperties

4.

Galian

CBR Laboratorium, KuatGeser, Kompresibility &Test Properties

CBR Laboratorium, KuatGeser, Kompresibility&TestProperties *Penyelidikan Tanah Lunak harus melakukan penyelidikan geohidrologi 5.

Tanah Lunak *)

(4) Keluaran survey Geoteknik Keluaran dari survey Geoteknik berupa: (a) Laporan penyelidikan tanah yang didalamnya memuat: - Tanah berupa nilai CBR, - Properties Tanah berupa nilai (Strength and index properties of soil) - Kadar air, - Berat Jenis. - dll (b) Peta penyebaran tanah yang di dalamnya memuat : - Kondisi lapisan tanah. - Daerah rawan longsor - DII (c) Foto Dokumentasi


3 - 28


d. Survei Lalu lintas (1)

Tujuan Survey lalu lintas bertujuan untuk mengetahui kondisi lalu lintas, kecepatan kendaraan rata-rata, menginventarisasi jalan yang ada, serta menginventarisasi jumlah setiap jenis kendaraan yang melewati ruas jalan tertentu dalam satuan waktu, sehingga dapat dihitung lalu lintas harian rata- rata sebagai dasar perencanaan peningkatan jalan.

(2)

Lingkup a) Pengumpulan data lalu lintas dilakukan setelah mengetahui koridor trase lokasi perencanaan yang akan dilakukan, yang merupakan hasil keluaran dari pengumpulan data awal berupa titik-titik survey. b) Data lalu lintas yang telah didapatkan harus dianalisis sehingga mendapatkan data yang siap pakai berupa kondisi LHR eksisting dalam satuan kendaraan/hari dan smp/hari serta kecepatan perjalanan pada kondisi tata guna lahan tertentu dalam km/jam.

(3)

Persyaratan Standar pengambilan dan perhitungan data harus mengacu pada buku Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 036/T/BM/1997, Pedoman Survey Pencatatan Lalulintas dengan cara Manual Pd/T.19-2004-B, atau Pedoman yang dipersyaratkan.

(4)

Keluaran dari Survey Lalu lintas Keluaran yang dihasilkan dari survey lalu lintas berupa laporan yang didalamnya memuat : a.

Data LHR untuk perhitungan kapasitas jalan dan perhitungan perkerasan jalan.

b.

Data spektrum beban untuk perhitungan perkerasan jalan.

c.

Foto dokumentasi.

d.

Data lapangan.

e. Survey Kondisi Perkerasan (1) Tujuan Survey

kondisi

perkerasan

bertujuan

untuk

mengetahui

kondisi

perkerasan jalan eksisting, jenis perkerasan, serta permasalahan yang sering terjadi pada jalan tersebut. Hal ini digunakan sebagai dasar perencanaan Perkerasan Jalan.


3 - 29


(2) Lingkup 1.

Menganalisa data lapangan, desain, dan gambar yang diperoleh dari survey pendahuluan

2.

Menentukan variabel-variabel rencana seperti nilai CBR, nilai lendutan.

3.

Melakukan desain perkerasan yaitu tebal dan tipe perkerasan.

(3) Persyaratan Persyaratan survey kondisi perkerasan harus mengacu pada pedoman yang berlaku atau sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Tabel 3.10. Pengujian perkerasan dan interval sampling Pengerjaan

Rekonstruksi jalan eksisting yang beraspal

Pengujian

Min

Max

DCP

100

500

Test Pit

500

2000

Defleksi

25

200

(4) Keluaran survey kondisi perkerasan jalan Keluaran yang dihasilkan dari survey kondisi perkerasan berupa laporan yang didalamnya memuat:

3.6.3

1.

Data history penanganan

2.

Data lendutan (Benkleman Beam/Falling Weight Deflectometer)

3.

Data CBR eksisting.

4.

Jenis lapisan dan ketebalan perkerasan eksisting

Pengendalian Survey Pendahuluan dan Survey Detail. Pengendalian survey bertujuan sebagai kendali mutu pengambilan data, kendali mutu tersebut diantaranya: a.

Setiap akan melaksanakan kegiatan survey baik pendahuluan maupun survey detail pelaksana kegiatan wajib mengajukan jadwal kegiatan yang dilengkapi dengan konsep perencanaan (Desain) yang akan diterapkan termasuk metode survey yang akan dilakukan dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat ijin melakukan survey baik pendahuluan maupun detail yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.

b.

Proses survey baik pendahuluan maupun survey detail wajib diawasi dimulai dari persiapan peralatan sampai pada proses survey oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.


3 - 30


c.

Data hasil pengambilan pada survey detail wajib diperiksa kebenarannya sebelum dilakukan proses desain. Proses desain dapat dilakukan apabila data hasil survey detail sudah dapat diterima atau disetujui oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.

d.

Adanya berita acara pemeriksaan baik terhadap survey pendahuluan maupun survey detail yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.

3.6.4

Proses Desain/Perencanaan Teknis 1.

Tujuan Menyiapkan dokumen perencanaan teknis yang terdiri dari:

2.

-

Gambar Desain

-

Engineering Estimate

-

Dokumen Lelang dan Spesifikasi

Lingkup a.

Merencanakan desain geometrik jalan dengan mengacu pada ketentuaan Standar Perencanaan Geometrik Jalan baik antar kota maupun perkotaan

b.

Merencanakan geometrik dan tipe jembatan dengan mengacu pada ketentuaan Standar Bangunan Atas Jembatan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

c.

Melakukan perencanaan tebal perkerasan baik perkerasan kaku maupun fleksibel dengan mengacu pada pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur dan tebal perkerasan kaku.

d.

Melakukan perencanaan drainase dan bangunan perlengkapan jalan.

e.

Melakukan perencanaan manajemen dan keselamatan lalu lintas.

f.

Melakukan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi sesuai Permen PU. 09 tahun 2008.

g.

Melakukan

analisa

resiko

yang

harus

dituangkan

dalam

laporan

perencanaan teknis yang di dalamnya memuat: - Identifikasi resiko - Analisis resiko - Penilaian resiko - Mitigasi resiko - Alokasi resiko h.

Menyiapkan peta penyebaran tanah berkaitan dengan kondisi geologi.


3 - 31


3.

Persyaratan Proses perencanaan harus mengacu pada Standar, Pedoman yang berlaku seperti standar atau pedoman yang tertulis pada acuan normatif atau referensi lain yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.

4.

Penggambaran a.

Penggambaran Desain Jalan: Alinyemen Horizontal dengan Skala 1: 1000 Alinyemen Vertikal dengan Skala 1: 100 Potongan Melintang Skala Horizontal: 1:200, Skala Vertikal: 1: 100

b.

Penggambaran Desain Jembatan, Longsoran dan Persimpangan Sebidang Alinyemen Horizontal dengan Skala 1: 500 Alinyemen Vertikal dengan Skala 1: 50 Potongan Melintang Skala Horizontal: 1: 100, Skala Vertikal: 1:50

5.

Pengendalian proses perencanaan teknis. Pengendalian pada saat proses perencanaan teknis dilakukan agar desain yang dihasilkan memenuhi persyaratan secara teknis, proses pengendalian dilakukan terhadap: a.

Konsep

desain

awal

berdasarkan

data sekunder

harus mendapat

persetujuan dari Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen. b.

Konsep desain berdasarkan data survey pendahuluan dan survey detail yang review terhadap desain awal harus diperiksa dan diasistensikan kepada Kepala Satuan kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.

c.

Pemeriksaan

dan

Asistensi

perencanaan

secara

bertahap

wajib

dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen d.

Pengecualian terhadap desain yang tidak memenuhi standar harus mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon 1 dengan melampirkan alasan desain yang dipilih yang dilengkapi dengan perhitungan serta mitigasi resiko.

e.

Penggunaan teknologi baru dapat digunakan sesuai dengan surat edaran Dirjen No. 05/SE/Db/2008 dari Direktorat Jenderal Bina Marga.

f.

Penerapan dan penggunaan Spesifikasi Khusus dapat mengikuti Pedoman No. 006/BM/2009 Tentang Penyusunan Spesifikasi Khusus Jalan dan Jembatan

6.

Keluaran yang dihasilkan dalam proses perencanaan Keluaran yang dihasilkan pada tahap perencanaan adalah: a. Laporan Detail Desain


3 - 32


- Gambar Perencanaan Teknis (Desain) jalan/jembatan dalam ukuran kertas A3, agar dapat digunakan pada saat penerapan di lapangan. - Laporan perencanaan tebal perkerasan lentur/perkerasan kaku termasuk analisisnya. - Laporan Geoteknik yang didalamnya memuat seluruh penyelidikan tanah serta peta penyebaran tanah serta foto dokumentasi. - Laporan Topografi yang didalamnya memuat seluruh data pengukuran termasuk hasil perhitungan serta foto dokumentasi. - Laporan Drainase yang didalamnya memuat seluruh data survey hidrologi termasuk analisis perhitungan. b. Laporan Engineering Estimate c. Laporan konsep metode konstruksi d. Standar Dokumen Lelang termasuk didalamnya Spesifikasi Teknis.


3 - 33


Diagram Proses Perencanaan Teknis Jalan Mulai Dari Tahap Persiapan s.d Penyusunan Dokumen Lelang

KONFIRMASI RUANG LINGKUP PEKERJAAN Lokasi Jenis Pekerjaan Panjang Kriteria Dalam Standar yang dipakai Mutu Produk Waktu Biaya

MENYUSUN RENCANA SURVEY Lokasi Jenis Pekerjaan Jenis survey Panjang Personil Prof/Sub-Prof Peralatan Survey Transportasi Waktu Biaya Persyaratan Output

SURVEY PENDAHULUAN OLEH PARA AHLI (Higway, Traffic, Drainage, Environment, Geodetic, Geotech Engineers) Lokasi Jenis Pekerjaan Jenis survey Panjang Personil Prof/Sub-Prof Peralatan Survey Transportasi Koordinasi Waktu Biaya Persyaratan Output

BILA PERLU PEMAHAMAN MASALAH DAN MASUKAN PARA AHLI DI LAPANGAN Waktu Biaya Lokasi Detil

Persyaratan Output Permasalahan Detil Estimasi Solusi Jenis Survey Detil yang diperlukan

KONSEP RENCANA AKHIR

OK?

OK?

DATA PERENCANAAN

PERENCANAAN PENDAHULUAN

Lokasi dan Panjang Personil Prof/Sub-Prof Peralatan Survey Transportasi Waktu Biaya Persyaratan Output

Jenis dan Freq. Survey Pengujian Lab PersyaratanOutput Mutu data waktu

EVALUASI OLEH PARA AHLI

KAJIAN MITIGASI LINGKUNGAN

INTERNAL REVIEW OK?

OK?

PERENCANAAN DETIL SETIAP KOMPONEN

RUMIJA DIAJUKAN KEPADA PENGGUNA JASA

OK?

“BASIC DESIGN” DIAJUKAN KEPADA PENGGUNA JASA

MASTER DOKUMEN PELELANGAN YANG TELAH DISETUJUI

OK?

RENCANA AKHIR

VALIDASI DATA SURVEY

RUMIJA DISETUJUI KEPADA PENGGUNA JASA

PROSES PEMBEBASAN LAHAN

DIAJUKAN KEPADA PENGGUNA JASA

LAKSANAKAN SURVEY SECARA RINCI

EVALUASI OLEH PARA AHLI (Higway, Traffic, Drainage, Environment, Geodetic, Geotech Engineers)

PENYUSUNAN DOKUMEN PELELANGAN

DOKUMEN PELELANGAN SELESAI

PELELANGAN

PELAKSANAAN KONSTRUKSI

PEMBEBASAN LAHAN SELESAI


3 - 34


3.6.5

Penyiapan Dokumen Lelang Dokumen lelang berpedoman pada dokumen standar yang telah disetujui Bank Dunia Dokumen lelang terdiri atas : 1. Prosedur lelang terdiri dari: Seksi I

Instruksi kepada peserta lelang

Seksi II

Data Lelang

Seksi III

Evaluasi dan kriteria kualifikasi

Seksi IV

Bentuk-bentuk lelang (surat penawaran, informasi kualifikasi,

surat penunjukan pemenang, perjanjian kemitraan dan perjanjian kontrak) Seksi V

Negara-negara yang eligible (memenuhi syarat)

2. Ketentuan pekerjaan Seksi VI

Persyaratan Pekerjaan

Seksi VI – 1Lingkup Pekerjaan Seksi VI – 2Spesifikasi Seksi VI – 3Gambar 3. Bentuk kontrak dan syarat-syarat umum kontrak

3.7

Seksi VII

Syarat-syarat umum kontrak

Seksi VIII

Syarat-syarat khusus kontrak

Seksi IX

Lampiran pada syarat-syarat khusus bentuk – bentuk Form

PROSEDUR REVISI DESAIN Perencanaan teknis dengan Detailed Engineering Design (DED) pada hakekatnya tidak memerlukan Revisi Desain. Revisi Desain dilakukan untuk hal-hal yang sangat sensitif dan penanganan khusus karena pada saat di lakukan DED tidak dapat diprediksi, misalnya akibat bencana alam atau penyesuaian produk Original Design (Jalan dan Jembatan) yang pelaksanaan konstruksinya tidak dimulai tepat waktu seperti yang dikehendaki didalam perencanaan teknis (tertunda 2-3 tahun) sehingga jalan eksisting kondisinya sudah berubah secara signifikan dibandingkan dengan kondisi pada saat Desain dibuat, atau jembatan yang kondisinya sudah berubah terutama menyangkut lebar bentang. Prosedur teknis Revisi Desainsecara garis besar dapat digambarkan disini sebagai berikut: a. Pengumpulan data dari original design. b. Survai lapangan untuk kondisi jalan dan jembatan dan lain-lain sesuai kebutuhan revisi design.


3 - 35


c. Melakukan revisi desain berdasarkan hasil dari pengumpulan data-data dari sumber di atas. Prosedur Revisi Desain sesuai yang diuraikan pada Bab 7 Implementasi Kontrak.

3.8

KESELAMATAN JALAN (ROADS SAFETY).

3.8.1

Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Jalan yang Berkeselamatan Perserikatan Bangsa Bangsa pada Maret tahun 2010 telah mendeklarasikan Decade of Action (DoA) for Road Safety 2011 – 2020 yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global. Deklarasi

PBB ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah RI dengan menyusun

Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2011 – 2035 yang berisikan 5 (lima) pilar keselamatan jalan, yaitu: 1. Pilar-1: Manajemen Keselamatan Jalan, 2. Pilar-2: Jalan yang Berkeselamatan, 3. Pilar-3: Kendaraan yang Berkeselamatan, 4. Pilar-4: Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan, 5. Pilar-5: Penanganan Korban Pasca Kecelakaan. Presiden Republik Indonesia, dalam rangka penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang keselamatan jalan dan untuk pelaksanaan Resolusi PBB No. 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang Improving Global Road Safety melalui Program Decade of Action for Road Safety 2011-2020, telah menginstruksikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini, Menteri Pekerjaan Umum melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan sebagai penyelenggara jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan, bertanggung jawab pada Pilar-2: Jalan yang Berkeselamatan, yang fokus kepada: a. Badan Jalan yang Berkeselamatan; b. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan yang Berkeselamatan; c. Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan; d. Penerapan Manajemen Kecepatan; e. Menyelenggarakan Peningkatan Standar Kelaikan Jalan yang Berkeselamatan; f.

Lingkungan Jalan yang Berkeselamatan;

g. Kegiatan Tepi Jalan yang Berkeselamatan.


3 - 36


Tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dalam menyediakan infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan dengan melakukan perbaikan mulai tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga yang menangani infrastruktur jalan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 telah mengindikasikan bahwa lebih dari 30% ruas jalan nasional yang ada masih memiliki spesifikasi penyediaan prasarana jalan substandar, yang dapat meningkatkan resiko keselamatan jalan. Untuk itu Ditjen. Bina Marga telah menyusun beberapa kebijakan dan strategi terkait keselamatan jalan, antara lain, yaitu : 1. Kebijakan penyusunan rencana teknis yang berbasis keselamatan jalan, 2. Kebijakan penanganan segmen rawan kecelakaan (defisiensi jalan), dalam upaya peningkatan keselamatan jalan, 3. Pemanfaatan manajemen keselamatan jalan selama masa konstruksi. Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang tertuang di dalam Renstra 20102014 tersebut di atas, dalam Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga No. 02/IN/Db/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan, telah menginstruksikan jajaran di bawahnya antara lain untuk : 1. Mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan bagi pengguna jalan melalui program Rencana Umum Nasional Keselematan Jalan, 2. Melakukan rekayasa keselamatan jalan pada tahap perencanaan jalan, konstruksi jalan dan operasional jalan, 3. Dalam melakukan rekayasa keselamatan jalan sebagaimana dimaksud di atas, berpedoman pada : a. Panduan Teknis-1 : Rekayasa Keselamatan Jalan b. Panduan Teknis-2 : Manajemen Hazard Sisi Jalan c. Panduan Teknis-3 : Keselamatan di Zona Pekerjaan Jalan 3.8.2

Rekayasa Keselamatan Jalan Salah satu tujuan dari proyek RRDP adalah, penyediaan jalan yang berkeselamatan. Apa yang dimaksud dengan penyediaan jalan yang berkeselamatan? Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah, prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu


3 - 37


lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Keselamatan jalan, menurut Permen PU No. 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah, pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keselamatan dalam perencanaan geometric jalan mengarah pada tiga sasaran utama yaitu: 1. Membantu tingkat keseragaman dan konsistensi dijalan, khususnya jalan yang melewati batas administratif. 2. Membantu menjamin bahwa desain jalan yang dihasilkan memuaskan, bahkan dalam yurisdiksi yang kurang berpengalaman dalam perancangan jalan. 3. Menghindari desain yang berlebihan dan menjamin bahwa biaya dua poin pertama khususnya berpengaruh langsung pada keselamatan jalan, keduanya adalah alas an mengapa standar perancangan geometric harus diikuti. Dari bahasan di atas, dapat disimpulkan rekayasa keselamatan jalan berupa pemenuhan fisik elemen jalan, harus meliputi : a.

Bagian jalan, yang meliputi perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan;

b.

Bangunan pelengkap jalan, yang meliputi jembatan, gorong gorong, tembok penahan tanah dan saluran tepi jalan;

c.

Perlengkapan jalan, yang meliputi pagar pengaman, rambu lalu lintas, marka jalan, patok kilometer, patok pengarah, dan lain lain.

Dalam

mewujudkan

jalan

yang

berkeselamatan

dibutuhkan

alat

rekayasa

keselamatan jalan yang meliputi :

3.8.3

1.

Audit Keselamatan Jalan

2.

Manajemen Lalu Lintas

3.

Laik dan Fungsi Jalan

Audit Keselamatan Jalan Audit keselamatan jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan suatu pendekatan perbaikan terhadap kondisi desain geometri, bangunan pelengkap jalan, fasilitas pendukung jalan yang berpotensi mengakibatkan konflik lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas melalui suatu konsep pemeriksaan jalan yang komprehensif, sistematis, dan independen.


3 - 38


Dalam Permen PU No. 19 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dijelaskan bahwa audit keselamatan jalan (AKJ) merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan teknis akhir yang dilakukan setelah perencanaan teknis rinci dan sebelum perencanaan teknis akhir difinalkan. 1. Tujuan dan Manfaat Audit Keselamatan Jalan Tujuan utama audit keselamatan jalan adalah untuk: a.

Mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan dan yang pengaruh-pengaruh lainnya dari proyek jalan, dan

b.

Memastikan bahwa semua perencanaan/desain jalan baru dapat beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat.

Sedangkan manfaat dari audit keselamatan jalan adalah untuk : a.

Mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan pada suatu ruas jalan,

b.

Mengurangi parahnya korban kecelakaan,

c.

Menghemat pengeluaran negara untuk kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan

d.

Meminimumkan biaya pengeluaran untuk penanganan lokasi kecelakaan suatu ruas jalan melalui pengefektifan desain jalan.

2. Tahapan Audit Keselamatan Jalan Audit keselamatan jalan dapat dilakukan pada 6 (enam) tahapan, yaitu : a. Audit tahap pra rencana (pre design stage), b. Audit pada tahap draft design (draft engineering design stage), c. Audit pada tahap detail desain (detailed engineering design stage), d. Audit pada tahap pelaksanaan konstruksi (construction stage), e. Audit pada tahap pra pembukaan jalan (pre opening stage), f.

Audit pada tahap ruas jalan sudah beroperasi secara penuh/jalan eksisting (operational road/existing road stage).

Pada proyek RRDP audit keselamatan jalan hanya dilakukan pada dua tahapan, yaitu: tahap detail desain dan tahap pelaksanaan konstruksi. Audit Keselamatan Jalan dilakukan oleh CTC RRDP pada semua paket yang ada sebanyak 11 paket, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pada Tahap Detail Desain dengan melaksanakan pemeriksaan desain yang meliputi:


3 - 39


i). geometrik jalan (vertikal dan horisontal), ii). lay-out dan desain akses/persimpangan, iii). fasilitas penyeberangan/pejalan kaki, iv). bangunan pelengkap jalan, v). marka jalan dan penempatan rambu, vi). tata letak lampu penerangan jalan, vii). pagar pengaman, viii). dan lain lain. b. Tahap Pelaksanaan Konstruksi dengan melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap desain yang telah direncanakan dan kondisi actual lapangan untuk mengetahui : i). konsistensi penerapan standar geometri jalan secara keseluruhan, ii). konsistensi penerapan desain akses/persimpangan, iii). konsistensi penerapan marka jalan, penempatan rambu, dan bangunan pelengkap jalan, iv). kondisi penerangan jalan, v). dan lain lain. 3. Keterkaitan Audit Keselamatan Jalan dengan Pihak Lain dan Sistem Pelaporan Audit Keselamatan Jalan dilakukan oleh Tim Audit CTC RRDP dan memiliki keterkaitan dengan Design and Supervision Consultant (DSC), PMU RRDP dan Satker/PPK Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN). Hasil audit keselamatan jalan tahap detail desain akan dibuatkan laporannya dan diserahkan kepada Direktorat Bina Teknik (c.q. Subdirektorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan) untuk pemeriksaan dan pelaporan, serta diserahkan kepada PMU RRDP sebagai pelaporan dan kepada DSC untuk ditindak lanjuti dengan Review DED. Hasil audit keselamatan jalan tahap pelaksanaan konstruksi akan diserahkan kepada Direktorat Bina Teknik (c.q. Subdirektorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan) untuk pemeriksaan dan pelaporan, serta diserahkan kepada PMU sebagai pelaporan serta kepada DSC untuk diteruskan kepada Satker Pelaksanaan Jalan untuk dijadikan sebagai bahan untuk Tender Pelaksanaan Fisik. Untuk jelasnya keterkaitan audit keselamatan jalan dengan pihak lain dan sistem pelaporan seperti terlihat pada gambar di bawah ini.


3 - 40


Gambar 3.1. Keterkaitan Audit Kesjal dengan Pihak Lain dan Sistem Pelaporan

3.8.4

Manajemen Lalu Lintas Selama Pelaksanaan Konstruksi Pada umumnya pekerjaan jalan dilaksanakan pada atau dekat dengan arus lalu lintas, yang berada di daerah manfaat jalan (Rumaja). Apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak kepada kinerja lalulintas dikarenakan adanya penyempitan lajur jalan dan hambatan samping yang dapat meningkatkan risiko kemacetan lalu lintas dan kecelakaan bagi pengguna jalan atau pekerja. Untuk mengantisipasi hal itu perlu dilakukan manajemen atau pengendalian lalu lintas yang direncanakan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan mewajibkan Penyelenggara jalan menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mewajibkan seperti yang tercantum pada pasal 23 ayat 1 yaitu, Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib


3 - 41


menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada proyek RRDP, manajemen lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi sudah tercantum dalam General Specification, Division 1 article 1.8.4 tentang Temporary Traffic Control. Manajemen lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi Keselamatan pekerjaan jalan adalah ketentuan tentang rambu, pagar keselamatan, delineasi dan perangkat keselamatan lainnya untuk memastikan risiko pengguna jalan dan pekerja pada lokasi pekerjaan jalan, sekecil dan sepraktis mungkin. Tujuan manajemen lalu lintas dan perambuan yang efektif dan berkeselamatan pada pekerjaan jalan adalah: a. memberikan lingkungan kerja yang berkeselamatan bagi pekerja di lapangan; b. memperingatkan pengguna jalan dan pejalan kaki yang mendekati pekerjaan jalan; c. memandu pengguna jalan untuk melintasi, melewati,

atau mengelilingi lokasi

pekerjaan dengan berkeselamatan; d. meminimalkan ketidaknyamanan para pengguna jalan; dan e. meminimalkan ketidaknyamanan bekerja di lokasi pekerjaan jalan. Ada dua (2) hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan, yaitu: a. Konsep Zona, dan b. Perangkat pengaturan lalu lintas. 1. Konsep Zona Konsep Zona adalah suatu metode pembagian lokasi pekerjaan menjadi lima zona terpisah berdasarkan fungsi, sebagai berikut : a. Zona Peringatan Dini – adalah segmen jalan dimana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan. b. Zona Pemandu Transisi (Taper) – di zona ini pengemudi/pengendara diarahkan ke luar dari lintasan perjalanan normal. Zona ini digunakan untuk memandu pengemudi/pengendara masuk ke lintasan yang benar dan pada kecepatan yang tepat. c. Zona Kerja –Area Kerja, tempat pekerjaan dilaksanakan secara fisik dan dimana terdapat pekerja, peralatan, dan material. d. Zona Kerja - Area Penyangga Keselamatan, area keselamatan sebelum area kerja untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan pekerja. Area ini umumnya mempunyai panjang sedikitnya 20 meter.


3 - 42


e. Zona Terminasi – zona dimana lalu lintas kembali normal setelah melalui lokasi

pekerjaan.

Zona

ini

digunakan

untuk

mengingatkan

pengemudi/pengendara akan akhir lokasi pekerjaan dan apa yang diperlukan setelah keluar dari lokasi pekerjaan. Perlu dipastikan bahwa setiap rambu dalam zona peringatan dini dapat memberikan pesan bagi pengguna jalan secara jelas, karena akan membantu pengurangan jumlah kejutan-kejutan dilokasi pekerjaan jalan. 2. Perangkat Pengaturan Lalu Lintas Perangkat pengaturan lalu lintas sangat dibutuhkan sebagai alat bantu di dalam manajemen keselamatan dan lalu lintas pada tahap konstruksi. Fungsi rambu dan perangkat yang digunakan dalam pengaturan lalu lintas di lokasi pekerjaan jalan secara spesifik adalah untuk : 

Memberi peringatan, panduan, dan petunjuk kepada pengguna jalan tentang pekerjaan jalan yang akan mereka temui,



Memberitahu keberadaan pekerja dan peralatan dekat atau di jalan yang akan dilewati,



Memastikan

pengendalian

kecepatan

sesuai

dengan

keperluan

keselamatan, 

Memberitahu pengguna jalan jalur yang benar,



Menutup akses ke zona pekerjaan bagi pengguna jalan sehingga menjamin keselamatan pekerja,



Memberitahu pengguna jalan telah mencapai akhir lokasi pekerjaan jalan.

Perangkat lalu lintas yang diperlukan dalam manajemen keselamatan dan lalu lintas pada saat pekerjaan jalan/konstruksi, antara lain yaitu : a. Rambu lalu lintas, sesuai dengan ketentuan Permenhub No. PM 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas; b. Rompi dan helm untuk pekerja, c. Kerucut lalu lintas (Traffic cone), d. Penghalang lalu lintas plastik (Plastic Barrier), e. Lampu isyarat, f.

Bendera (Flagman),

g. dan lain lain.


3 - 43


Contoh perangkat pengaturan lalu lintas dan rambu lalu lintas dan kosep zona seperti terlihat pada gambar 3.2, 3.3. dan 3.4. dibawah.

Gambar 3.3. Perangkat Pengaturan Lalu Lintas

Pengurangan batas kecepatan pada zona pekerjaan jalan diberlakukan jika satu atau lebih kondisi berikut ini ada dilokasi pekerjaan antara lain : 1. Keselamatan pekerja mungkin terancam karena jaraknya dekat dengan lalu lintas. 2. Peralatan kerja yang bergerak perlu berbagi jalan dengan pengguna jalan. 3. Kemungkinan adanya material atau berbatuan lepas dipermukaan jalan. 4. Standar geometri jalan didaerah lokasi pekerjaan jalan dibawah standar yang disyaratkan atau lebih rendah dari pada bagaian lain jalan yang berdekatan. 5. Lebar jalan yang tidak terganggu akan sangat berkurang. 6. Keselamatan jalan yang melewati lokasi pekerjaan dengan kecepatan biasa akan sangat terancam.


3 - 44


7. Keselamatan pejalan kaki, pesepeda dan kaum penyandang cacat akan terancam. Gambar 3.4. Rambu Lalu Lintas pada Tahap Konstruksi

Konsep Zona dan Penempatan Rambu (Panduan Teknis 1, Rekayasa Keselamatan Jalan) Manajemen keselamatan dan lalu lintas pada tahap pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh Penyedia Jasa/Kontraktor yang dituangkan dalam Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL) dan harus dijelaskan Penyedia Jasa/Kontraktor kepada Pengguna Jasa pada saat Pre Construction Meeting. Pemeriksaan penerapan manajemen dan keselamatan lalu lintas dilakukan oleh Supervision Engineer (SE). CTC RRDP akan melakukan sampling pemeriksaan/audit keselamatan jalan untuk pelaksanaan manajemen dan keselamatan lalu lintas pada beberapa paket. 3.8.5

Uji Laik Fungsi Jalan Laik fungsi jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Lingkup tata cara dan persyaratan Laik Fungsi Jalan meliputi : a. Persyaratan dan pelaksanaan Uji Laik Fungsi; b. Kategori Laik Fungsi; c. Tim Uji Laik Fungsi; d. Tata cara uju Laik Fungsi; e. Penetapan Laik Fungsi;


3 - 45


f.

Pembiayaan; dan

g. Pengawasan. Pelaksanaan Uji Laik Fungsi meliputi pemeriksaan fisik jalan dan pemeriksaan dokumen

penyelenggaraan

jalan.

Pemeriksaan

fisik

jalan

adalah

menguji

pemenuhan persyaratan teknis laik fungsi jalan, dan pemeriksaan dokumen penyelenggaraan

jalan

adalah

menguji

pemenuhan

terhadap

persyaratan

administrasi laik fungsi jalan. Persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan meliputi: a. Teknis geometrik jalan; b. Teknis struktur perkerasan jalan; c. Teknis struktur bangunan pelengkap jalan; d. Teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan; e. Teknis

penyelenggaraan

manajemen

dan

rekayasa

lalu

lintas

meliputi

pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan f.

Teknis perlengkapan jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu lintas;

Persyaratan administrasi Laik Fungsi Jalan meliputi pemenuhan kelengkapan dokumen-dokumen jalan yang terdiri atas : a. Dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu lintas bagi semua perlengkapan jalan; b. Dokumen penetapan status jalan; c. Dokumen penetapan kelas jalan; d. Dokumen penetapan kepemilikan tanah; e. Dokumen penetapan leger jalan; f.

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kelaikan fungsi suatu ruas jalan dapat dinyatakan oleh 1 (satu) dari 3 (tiga) kategori: a. Laik Fungsi; b. Laik Fungsi Bersyarat; dan c. Tidak Laik Fungsi. Uji Laik Fungsi Jalan pada proyek RRDP dilakukan oleh Penyelenggara Jalan dan akan dilakukan pada saat pemeliharaan jalan setelah serah terima pekerjaan pertama/PHO (Provisional Hand Over) hingga akhir masa pemeliharaan/FHO (Final Hand Over).


3 - 46


3.8.6

Matrikulasi Pelaksanaan Keselamatan Jalan Tanggungjawab dan kewenangan yang melakukan pelaksanaan keselamatan jalan seperti telah dijelaskan sebelumnya, yaitu : a.

Kontraktor, melaksanakan manajemen keselamatan jalan pada ruas jalan dalam kontrak selama periode pelaksanaan konstruksi;

b.

CTC RRDP, melakukan audit keselamatan jalan (AKJ);

c.

Supervision Engineer, melakukan pemeriksaan manajemen dan keselamatan lalu lintas (MKL), dan CTC RRDP akan melakukan pemeriksaan sampling secara acak pada beberapa paket;

d.

Penyelenggara Jalan, melakukan uji laik fungsi jalan (ULFJ).

Matrikulasi penanggung jawab pelaksanaan keselamatan jalan seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3.1. Matrikulasi Pelaksanaan Keselamatan Jalan Pelaksanaan Keselamatan Jalan

Penanggungjawab CTC RRDP

Audit Keselamatan Jalan

Manajemen Keselamatan & Lalu Lintas

Uji Laik Fungsi Jalan

(AKJ)

(MKL)

(ULF)

V

V

Kontraktor

V

Supervision Engineer

V

Penyelenggara Jalan


V

3 - 47

Bab 4 Pengadaan Jasa Konsultansi

BAB 4 PENGADAAN JASA KONSULTANSI

4.1

PEDOMAN DAN PERATURAN-PERATURAN 4.1.1.

Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) :

ADB Loan 2817-INO

tanggal 2 Mei 2012, Istisna’a Agreement dan Istisna’a Agency Agreement tanggal 17 April 2012

4.1.2.

; IDB Project No. IND-0161. 4.1.3

Consulting Services Operations Manual, Asian Development Bank, 2008

4.1.4.

Guidelines for the Use of Consultants, By Asian Development Bank , April 2010

4.1.5

Standard

Request

for

Proposals

Selection

of

Consultants,

Asian

Development Bank, August 2013 4.1.6

Guidelines for the Use of Consultants Under Islamic Development Bank Financing, May 2009

4.1.7

Standard Request for Proposals Selection of Consultants, The Islamic Development Bank, March 2012

4.1.8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010. .


4-1


4.2

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN DAN REVIEW OLEH BANK

4.2.1 Tahapan dalam pelaksanaan pengadaan jasa Konsultansi sebagai berikut : - Menentukan metode seleksi -

Penyiapan Term of Reference (TOR)

-

Penyiapan Pengumuman Untuk Peserta Yang Berminat (Request Expression of Interest/REOI)

-

Penyusunan Short-List Konsultan

-

Penyiapan Request for Proposal (RFP)

-

Pengiriman undangan sampai dengan klarifikasi

-

Penyampaian Proposal

-

Evaluasi Proposal Teknis

-

Evaluasi Proposal Biaya

-

Evaluasi Kombinasi Proposal Teknis dan Biaya

-

Negosiasi dan Penyiapan Draft Kontrak

-

Penetapan Pemenang

-

Pengumuman Pemenang

4.2.2 Review Oleh Bank. a) Prior Review Prior Review adalah proses review dalam

rangkaian

proses

oleh ADB maupun IDB sebelum tahapan

pengadaan

dapat

dilaksanakan.

Sebelum

Bank

menerbitkan persetujuannya, tahapan tersebut tidak dibenarkan untuk dimulai. Dari tahapan pelaksanaan seperti yang disebutkan dalam Bab 4.2.1 diatas, ada beberapa tahapan/kegiatan yang harus mendapat persetujuan oleh Bank pemberi bantuan, baik dari ADB maupun IDB antara lain : -

Term of Reference (TOR) Request Expression of Interest/REOI) Short-List Konsultan Request for Proposal (RFP) Evaluasi Proposal Teknis Evaluasi Kombinasi Proposal Teknis dan Biaya Draft Kontrak dan Modifikasi Kontrak sesuai yang disyaratkan

b) Post Review Post Review adalah review yang dilaksanakan oleh Bank

terhadap rangkaian

tahapan proses pengadaan pada paket-paket kontrak yang tidak memerlukan prosedur prior review.


4-2


Catatan : Untuk paket-paket kontrak RRDP ini tidak ada paket konsultan yang post review. 4.3

METODE SELEKSI PENGADAAN JASA KONSULTANSI Metode Pengadaan

Jasa konsultansi untuk paket-paket RRDP baik untuk ADB

maupun IDB sudah ditetapkan dalam Project Administration Manual (PAM) Regional Roads Development Project (RRDP) Juni 2011, yaitu menggunakan sistem QCBS ( QUALITY AND COST BASED SELECTION ) seperti yang ditunjukkan dalam

Tabel 4.1 sebagai berikut : No 1 2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

Contract Description Consulting Services CSP-1 : Core Team Consultant CSP-2 : Design and Supervision (Kalimantan) CSP-3 : Design and Supervision (Java) CSP-4 : Road Safety Support CSP-5 : Institutional Development for Road Network and Management CSP-6 : Road Safety Awareness and Campaign and Training CSP-7 : Overloading and Speed Enforcement

CSP-8 : Indonesia TYransport Sector Development Strategy and Policy Study CSP-9 : Integrated Vehicle Overloading Control Strategy CSP-10 : HIV/AIDS and anti Trafficking Program CSP-11 : Design and Supervision (Central Java)

Mode of Procurement

Prior or Post Review By Bank

QCBS/FTP

Prior / ADB

QCBS/FTP

Prior/ADB

QCBS/STP

Prior/ADB

QCBS/STP

Prior/ADB

QCBS/FTP

Prior/ADB

QCBS/FTP

Prior/ADB

QCBS/FTP

Prior/ADB

QCBS/FTP

Prior/ADB

QCBS/STP

Prior/ADB

QCBS/STP

Prior/ADB

QCBS/FTP

Prior/IDB

Catatan : FTP : Full Technical Proposal, STP : Simplified Technical Proposal Prosedur seleksi Konsultan dengan QCBS ini dilaksanakan melalui kompetisi antara perusahaan yang tercantum di dalam short list dengan berdasarkan evaluasi kualitas proposal teknik dan biaya.


4-3


4.4

TERMS OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Terms of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) harus disiapkan oleh orang atau unit yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang penugasan yang akan dituangkan ke dalam TOR tersebut. Lingkup layanan yang dituangkan dalam TOR harus sesuai dengan ketersediaan dana. Uraian TOR harus mencakup hal-hal sebagai berikut: a.

Deskripsi yang lengkap tentang obyektif, sasaran akhir, ruang lingkup penugasan, lokasi, sumber dana, unit penanggung jawab dan informasi lainnya yang diperlukan.

b.

Data yang diperlukan yang berhubungan dengan aktifitas tersebut.

c.

Uraian yang menyangkut layanan dan survey yang diperlukan dan hasil yang diharapkan, misalnya pembuatan laporan, data, peta dan peta survey.

d.

Kewajiban tentang pelatihan atau alih pengetahuan.

e.

Hal-hal lain yang diperlukan, namun TOR tersebut tidak boleh terlalu detail yang akan menyebabkan terlalu kaku (inflexible).

4.5

PENGUMUMAN UNTUK PESERTA YANG BERMINAT (Request Expressions of Interest/REOI) Penyiapan Pengumuman untuk Peserta yang berminat (Expressions of Interest) dilaksanakan oleh unit yang menangani pekerjaan/proyek tersebut, dan sebelum diumumkan maka perlu disampaikan ke ADB/IDB untuk mendapatkan persetujuan ( No Objection Letter = NOL). Pengumuman dilaksanakan sebagai berikut: a. General Procurement Notice (GPN) sebagai notifikasi/pemberitahuan awal secara luas dan bersifat umum mengenai kesempatan paket-paket kontrak yang didanai baik oleh ADB maupun IDB. Untuk pinjaman ADB ditayangkan

di United Nation

Development Business On Line (UNDB), sedangkan untuk IDB ditayangkan di website IDB. b. Special Procurement Notice (SPN) berupa permintaan Expressions of Interest yang spesifik untuk paket/paket-paket tertentu, diumumkan melalui : -

Koran Nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan LKPP

-

UNDB On line, untuk paket yang didanai oleh ADB

-

Website IDB, untuk paket yang didanai oleh Islamic Development Bank (IDB)

-

Untuk Paket IDB, selain koran nasional, juga koran yang bersirkulasi internasional.


4-4


c. Pengumuman untuk Expression of Interest harus memuat informasi sebagai berikut:

4.6

-

Nama peminjam (Pemerintah Republik Indonesia).

-

Jumlah & tujuan Loan

-

Ruang Lingkup Konsultansi yang dilelangkan

-

Nama dan alamat Panitia Pelelangan

-

Tanggal pengambilan dokumen

-

Tanggal terakhir penyampaian pernyataan minat (Expressions of Interest).

-

Waktu minimum untuk penyampaian pernyataan minat adalah 14 hari.

PENYUSUNAN SHORT LIST KONSULTAN

4.6.1 Penyusunan Short-List menurut ADB Dengan mengacu pada Paragraph 2.8 Guidelines for the Use of Consultants, By Asian Development Bank (ADB), March 2013 bahwa Short-List Consultants harus terdiri dari enam (6) perusahaan yang tersebar secara luas secara geografis, tidak lebih dari dua (2) perusahaan dari setiap Negara Anggota dan paling tidak satu(1) perusahaan dari Negara Berkembang Anggota ADB. 4.6.2

Penyusunan Short-List menurut IDB Dengan mengacu pada Paragraph 2.12 Guidelines for the Use of Consultants, By Islamic Development Bank (IDB), May 2009 bahwa Short-List Consultants harus terdiri dari enam (6) – delapan (8) perusahaan, yang tersebar secara luas dari Negara-negara anggota IDB, tidak lebih dari dua (2) perusahaan dari setiap Negara Anggota IDB.

4.7

PENYIAPAN REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) Isi dokumen REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) baik dari paket –paket yang dibiayai oleh ADB maupun IDB adalah sama, yaitu terdiri dari : a. Letter of Invitation (LOI) termasuk Short List / Daftar Pendek Konsultan b. Instructions to Consultants (ITC) termasuk Data Sheet. c. Bentuk Form Standar Usulan Teknis d. Bentuk Form Standar Usulan Biaya e. Eligible Countries ( Negara Anggota ) f.

Bank Policy – Corruption and Fraudulent Practices

g. Terms of Reference (TOR) h. Conditions of Contract and Contract Form


4-5


4.7.1

Letter of Invitation (LOI) Surat undangan kepada Konsultan harus memuat informasi tentang keinginan pemilik proyek untuk penyediaan jasa konsultansi bidang tertentu, sumber dana, data pemilik proyek, tanggal, waktu dan alamat untuk penyampaian proposal, termasuk didalam LOI ini memuat Short List Konsultan yang sudah disetujui oleh ADB maupun IDB.

4.7.2

Instructions to Consultants (ITC) and Data Sheet Dokumen tersebut memuat semua informasi yang diperlukan oleh Konsultan dalam rangka menyiapkan proposal yang responsive, antara lain : prosedur seleksi, proses evaluasi, kriteria evaluasi dan faktor-faktor dan bobot minimum untuk bisa lulus dari evaluasi teknis. Informasi lainnya adalah total kebutuhan layanan untuk Professional Staff, masa laku proposal dengan rentang waktu 60 – 120 hari. Dalam dokumen ini juga memuat lembar data ( Data sheet) , yaitu berisi lnformasi yang spesifik yang ditambahkan terhadap Instructions to Consultants (ITC), terkait dengan

seleksi

konsultan

untuk

membantu

konsultan

dalam

menyiapkan

proposalnya. Informasi tersebut antara lain meliputi : Penyerahan, pembukaan dan evaluasi proposal serta negosiasi kontrak dan pengumuman pemenang. Dalam Data Sheet tersebut juga disebutkan mengenai bentuk/format proposal teknik yang digunakan, apakah dengan Full Technical Proposal (FTP) , dengan Simplified Technical Proposal (STP) atau dengan Biodata Technical Proposal (BTP). Catatan : -

FTP digunakan untuk kontrak paket pekerjaan di atas US$ 1,000,000. Dalam FTP

informasi yang harus disampaikan antara lain : pengalaman

perusahaan, proposal methodologi dan pendekatan yang berisi sampai 50 halaman, dan biodata dari tenaga ahli yang diusulkan. -

STP digunakan untuk paket pekerjaan antara US$ 600,000 dan US$1,000,000. Dalam STP

berisi informasi antara lain :

Proposal singkat mengenai

methodologi dan pendekatan yang berisi sampai 10 halaman, biodata dari tenaga ahli yang diusulkan, dan -

BTP digunakan untuk paket pekerjaan dibawah US$600,000. Dalam BTP hanya berisi informasi antara lain : grafik rencana kerja , jadwal staf dan biodata dari tenaga ahli yang diusulkan.

4.7.3

Bentuk Standar Proposal/Usulan Teknis Berisi bentuk-bentuk format standar yang diperlukan Konsultan untuk penyusunan proposal teknis .


4-6


4.7.4

Bentuk Standar Proposal/Usulan Biaya Berisi bentuk-bentuk format standar yang diperlukan Konsultan untuk penyusunan proposal biaya.

4.7.5

Eligible Countries Bagian ini berisi informasi mengenai persyaratan Eligilitas Perusahaan Konsultan yang mengikuti seleksi pengadaan jasa konsultan, sesuai dengan ketentuan dari masing-masing institusi lembaga pemberi bantuan, baik dari ADB maupun IDB.

4.7.6

Bank Policy – Corruption and Fraudulent Practices Bagian ini berisi informasi mengenai kebijakan dari ADB maupun IDB pada praktekpraktek kecurangan dan korupsi selama proses seleksi Konsultan berlangsung.

4.7.7 Term of Reference(TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pada bagian ini sekurangnya mendeskripsikan lingkup layanan, maksud, tujuan, tugas-tugas spesifik, dan informasi dasar lainnya. Juga kebutuhan dan kualifikasi tenaga ahli serta produk laporan 4.7.8 Conditions of Contract and Contract Forms Bagian ini sekurangnya berisi Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak serta format-format terkait Kontrak. 4.8

PENGIRIMAN UNDANGAN SAMPAI DENGAN KLARIFIKASI Setelah ada persetujuan baik dari Asian Development Bank (ADB) maupun dari Islamic Development Bank (IDB) untuk Standar RFP, maka dilakukan proses sebagai berikut: a. Pengiriman Undangan kepada Konsultan yang masuk dalam Short List/Daftar Pendek. b. Pengumuman Short-List Konsultan yang termasuk dalam Long List. c. Pelaksanaan Pre Proposal Conference. d. Penyampaian minat. e. Pernyataan assosiasi (jika ada)/harus diinformasikan ke Bank. f.

Klarifikasi terakhir dari Konsultan kepada Panitia Pelelangan/Pokja, klarifikasi ini dilakukan paling lambat 14 hari sebelum penyampaian proposal.

4.9

PENYAMPAIAN PROPOSAL a. Waktu yang diberikan kepada Konsultan untuk menyampaikan proposal tidak kurang dari 4 (empat) minggu dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pre Proposal Conference.


4-7


b. Proposal yang telah masuk tidak dapat dirubah setelah waktu akhir pemasukan. c. Penerimaan Proposal: 

Dua sampul yaitu satu sampul untuk Proposal Teknik dan satu sampul untuk Biaya, kedua sampul ini dimasukkan dalam satu sampul Penutup.



Pembukaan proposal teknik harus segera dilakukan setelah waktu akhir pemasukan.



Proposal biaya harus tetap tertutup dan dijaga keamanannya sampai waktu pembukaan .

4.10

EVALUASI PROPOSAL TEKNIK (TER – Technical Evaluation Report)

4.10.1 Kriteria dan Pembobotan untuk Proposal Teknik umumnya terdiri sebagai berikut: Kriteria

Bobot ( % )

a. Pengalaman Konsultan

10 – 20

b. Pendekatan dan Metodologi

20 – 40

c. Staff Inti

50 – 70 Total


100

4-8


4.10.2

Sub-Kriteria dan Pembobotannya:

4.10.2.a Pengalaman Konsultan : dibagi dalam sub-kriteria, antara lain : 

Kualifikasi Konsultan



Pengalaman pekerjaan sejenis

50 - 60 % 30 - 40 %

 Additional relevant subcriteria (optional)

10 – 20 %

4.10.2.b Pendekatan Dan Metodologi : dibagi dalam sub-kriteria, antara lain :  Understanding of objectives

10 - 15 %

 Quality of Methodologi

20 – 30 %

 Innovation (or comment on the TOR)

10 – 15 %

 Work Program

15 – 20 %

 Personnel Schedule

10 – 15 %

 Proposal Persentation

10 – 15 %

4.10.2.c Staf/Tenaga Inti : dibagi dalam tiga (3) sub-kriteria, antara lain :  General Qualification

10 - 20 %

 Project Related Experience

60 - 70 %

 Experience In Region

10 - 20 %

4.10.3 Rating/Penilaian Kriteria. Dalam proses evaluasi teknis, untuk masing-masing kriteria dilakukan penilaian terhadap tingkat responsif dari proposal yang diserahkan oleh konsultan, yaitu dengan memberikan Rating pada masing-masing kriteria tersebut. Besaran rating yang digunakan oleh ADB dan IDB agak sedikit berbeda, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel berikut : Tabel 4.2 : Rating Menurut ADB Rating Sesuai Tingkat Responsif (ADB) Tingkat Responsif (Grade)

Rating (%)

Sempurna ( Excellent )

100

Sangat Baik (Very Good)

90

Diatas Rata-Rata (Above Average)

80

Rata-Rata ( Average )

70

Di Bawah Rata-Rata (Below Average)

50

Non Complaying


0

4-9


Tabel 4.3 : Rating Menurut IDB Rating Sesuai Tingkat Responsif (IDB) Tingkat Responsif (Grade)

Rating (%)

Sangat Baik (Very Good)

100

Baik ( Good)

90

Memuaskan ( Satisfactory)

70

Poor ( Jelek )

40

Untuk rating dari Staf/Tenaga Inti, karena ada 3 sub-kriteria yang harus dinilai, maka cara perhitungan rating untuk masing-masing personil dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan pada contoh dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 : Contoh Perhitungan Rating untuk Staf/Tenaga Inti. Project Related

Experience In

Experience

Region

20

65

15

Rating

100

80

90

Bobot Rating

20.0

52.0

13.5

Faktor

General Qualification

Bobot

Rating keseluruhan dari 3 Sub-kriteria untuk Personil tersebut = 20.0 + 52.0+13.5 = 85.5

4.10.4 Nilai/Score Hasil Evalusi Teknis. Nilai/Score hasil evalusi teknis didapatkan dari hasil perkalian antara Bobot Maksimum dan Rating dari masing-masing kriteria/sub-ktiteria. Contoh Ringkasan hasil teknis dapat dilihat dalam Tabel 4.5 berikut :


4 - 10


Tabel 4.5 : Contoh Ringkasan Hasil Evaluasi Teknis dengan Full Technical Proposal (FTP) Kriteria Evaluasi I.

Bobot Maksimum

I. Pengalaman Konsultan

Perusahaan A

Perusahaan B

Perusahaan C

Rating

Score 9.20

Rating

Score 8.60

Rating

Score 8.80

10



Kualifikasi Konsultan

6

100

6.00

90

5.40

80

4.80



Pengalaman Sejenis

4

80

3.20

80

3.20

100

4.00

II. Pendekatan Dan Metodologi

30

26.40

25.60

25.30



Understanding of objectives

5

100

5.00

90

4.50

80

4.00



Quality of Methodologi

9

80

7.20

90

8.10

100

9.00



Innovation (or comment on

5

80

4.00

80

4.00

70

3.50

the TOR) 

Work Program

4

90

3.60

70

2.80

70

2.80



Personnel Schedule

4

90

3.60

80

3.20

90

3.60



Proposal Persentation

3

100

3.00

100

3.00

80

2.40

III. Staf Inti

60

56.90

54.28

53.95



Team Leader

12

99

11.88

98

11.76

98

11.76



Co.Team Leader/Document

9

85.5

11.97

88

7.92

85

7.65

Specialist 

Highway Engineer

7

87

6.10

93

6.51

93

6.51



Bridge Engineer

7

93

6.50

89

6.50

92

6.44



Quality Assurance Engineer

7

78

5.45

83

5.81

86

6.02



Social Environment

6

77

4.62

87

5.22

85.5

5.13

Engineer 

Procurtement Specialist

6

96

5.76

80

4.80

87

5.22



Training Specialist

6

75

4.50

96

5.76

87

5.22

TOTAL

100 Peringkat ( Ranking )

92.50

88.48

88.08

I

II

III

Catatan : Sesuai ketentuan dari Islamic Development Bank ( IDB) , Score/Nilai untuk masing-masing Perusahaan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.5 tersebut di atas, harus merupakan nilai rata-rata dari hasil evaluasi dari masing-masing anggota Panitia Lelang dan masingmasing evaluator tersebut harus bekerja sendiri-sendiri berdasarkan kriteria dan bobot maksimum yang sudah ditetapkan bersama. Sedangkan untuk Asian Development Bank (ADB), tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut..


4 - 11


4.11

EVALUASI FINANSIAL/HARGA Berdasarkan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Satuan Kerja dan setelah mendapatkan persetujuan dari ADB/IDB terhadap evaluasi teknis , maka panitia pengadaan mengumumkan urutan peringkat teknis dan melakukan evaluasi biaya. Evaluasi biaya dilaksanakan sebagai berikut: a.

Penyampaian undangan untuk pembukaan Usulan Biaya dengan tenggang waktu minimal 2 (dua) minggu dari tanggal undangan sampai dengan tanggal pembukaan Proposal Finansial/Harga.

b.

Penerimaan kembali Usulan Biaya yang dititipkan di lembaga Independen disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

c.

Pembukaan Proposal dibaca dengan jelas.

d.

Hasil pembukaan Usulan Biaya segera (paling lambat 2 hari) dikirim ke ADB/IDB dan salinannya dikirimkan ke Instansi pusat terkait dan PMU.

e.

Koreksi Aritmatik.

f.

Semua penawaran dikonversi ke dalam Rupiah dengan nilai tukar yang sama sesuai data yang dinyatakan di dalam RFP.

g.

Penilaian proposal biaya yang diperbandingkan tidak termasuk pajak.

h.

Usulan Biaya yang terendah diberi skor 100 dan seterusnya dihitung secara proporsional.

i.

Pengembalian Usulan Biaya dalam kondisi tertutup dilakukan kepada Peserta Pelelangan yang tidak memenuhi persyaratan minimum Proposal Teknik.

4.12

KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN BIAYA Total skor diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Nilai Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis ditambah Nilai Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya. Besarnya bobot Penawaran Teknis dan bobot Penawaran Biaya biasanya dipilih mengingat kompleksibilitas penugasan dan pentingnya kualitas. Untuk pengadaan yang bersifat technical bobot teknis biasanya 70 – 80 , sedangkan untuk bobot biaya antara 20-30 terhadap 100. Pembobotan untuk Teknis dan Biaya ditentukan dalam RFP. Penawar yang memperoleh Nilai Kombinasi tertinggi dari hasil evaluasi kombinasi tersebut akan diundang untuk negosiasi.

4.13

NEGOSIASI DAN PENYIAPAN DRAFT KONTRAK Proses negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


4 - 12


a. Mencakup TOR, Metodologi, Staffing, Input Pemilik Proyek, Special Condition of Contract dan aspek perpajakan. b. Tidak boleh mengakibatkan perubahan substansi TOR, general condition of contract dan nilai evaluasi teknis. c. Tidak boleh merubah Staf Inti. d. Billing Rates/Fee Rates tidak boleh dinegosiasi. e. Apabila gagal melaksanakan negosiasi dengan ranking pertama maka dilaksanakan negosiasi dengan rangking kedua. 4.14

PENETAPAN PEMENANG a. Usulan Calon Pemenang dari POKJA kepada ketua ULP yang bertanggung jawab pelaksanaan seleksi jasa konsultansi. b.

Nilai Proyek  Rp. 10 milyar. Usulan dari POKJA disampaikan kepada Direktorat terkait dan tembusan ke PMU termasuk lampirannya, kemudian diteruskan ke Direktorat Bina Program untuk mendapatkan NOL dari ADB/IDB.

c.

Nilai Proyek > Rp. 10 milyar. Usulan dari POKJA disampaikan ke Menteri Pekerjaan Umum untuk ditetapkan, dengan tembusan kepada Direktorat terkait, Direktorat Bina Program dan PMU termasuk lampirannya dan secara bersamaan diusulkan ke ADB/IDB.

d.

Usulan ke ADB/IDB untuk mendapatkan persetujuan dengan berkas sebagai berikut: - Laporan Evaluasi Teknis dan Biaya yang sudah digabung - Hasil negosiasi - Draft kontrak

4.15

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Di dalam waktu dua (2) minggu pertama setelah menerima Surat Persetujuan Bank (Bank’s No Objection Letter /NOL) perihal rekomendasi Pemenang lelang (Contract Award), Panitia Lelang harus mengumumkannya sesuai prosedur yang tercantum dalam Bank’s Guidelines ( Untuk ADB : Bank Procurement dan Selection and Employment of Consultants Guidelines, April 2010 dan untuk IDB : Bank Procurement dan Selection and Employment of Consultants Guidelines, May 2009). Apabila ada peserta pelelangan meminta debriefing, maka debriefing tersebut harus sudah dilaksanakan dalam 5 hari setelah diterimanya permintaan tersebut.


4 - 13


Cara pengumuman dan debriefing: a. Seleksi Konsultan Large Values sekurang-kurangnya harus diumumkan di UNDB online dan dgMarket, serta Surat Pengumuman Pemenang yang ditujukan kepada para Peserta lelang yang memasukkan penawaran. b. Seleksi Konsultan Smaller Values sekurang-kurangnya harus diumumkan di

papan

pengumuman

publik,

PUwebsite:

www.pu.go.id,

dan

lokal Surat

Pengumuman Pemenang yang ditujukan kepada semua Peserta lelang yang memasukkan penawaran. c. Isi pengumuman lelang sekurang-kurangnya harus mencantumkan:  Semua nama Peserta lelang yang memasukkan penawaran;  Nilai Penawaran saat pembukaan penawaran;  Nama paket dengan semua nilai penawaran setelah dievaluasi (responsive) mulai dari urutan terendah;  Nama konsultan pemenang, harga, waktu dan ringkasan lingkup kontrak  Nama-nama Peserta lelang yang penawarannya tidak sah (rejected) disertai alasan-alasan singkatnya; d. Debriefing atau ‘Penjelasan dan Tanya-jawab’ harus dilakukan oleh Panitia Lelang apabila ada Peserta lelang yang meminta penjelasan terutama pada alasan mengapa penawarannya tidak terseleksi sebagai pemenang. Penjelasan dan Tanya-jawab ini harus dilakukan secara tertulis. Penjelasan dan jawaban oleh Panitia ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang. Apabila diinginkan suatu pertemuan debriefing atas permintaan Peserta lelang, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk pertemuan ini dibebankan kepada Peserta lelang. 4.16

BAGAN ALIR PROSES PENGADAAN Proses pengadaan dapat dilihat pada Bagan Alir berikut ini :


4 - 14


BAGAN ALIR PROSES SELEKSI PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DENGAN PROSEDUR QUALITY AND COST BASED SELECTION (QCBS)Kegiatan

Dokumen

1. 2. 3. 4. 5. .

Penyiapan TOR dan Dokumen Lainnya

Terms of Reference (TOR) Jadwal Lelang Engineer's Estimate Jadwal Implementasi Draft Iklan Expression of Interest

Penanggung Jawab

1. Kasatker/PPK/ Pokja 2. PMU

1. PMU 2. Dit. Bina Program

Kirim TOR dan Dokumen lainnya ke ADB/IDB

ADB/IDB Tidak Ya ( NOL )

1. Iklan Expression of Interest 2. iklan di koran Nasional yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan LKPP

Iklan Expression of Interest

1. Pokja 2. ADB/IDB

3. Pengumuman di website PU, UNDB online, website IDB 4. Waktu pelaksanaan min. 30 hari kalender sebelum Shortlisting Penyampaian Expression of Interest oleh Konsultan

Evaluasi dan Pembuatan Short List Konsultan dan Penyiapan Request for Proposal (RFP)

Kirim Short List & RFP Ke ADB/IDB

1. Expression of Interest (EOI) 2 2. Lampiran Dokumen EOI 3. Waktu pelaksanaan min. 30 hari

1. Pokja 2. Konsultan

1. Expression of Interest (EOI)

1. Pokja

2. 3. 4. 5.

2

Lampiran Dokumen EOI RFP TOR Waktu pelaksanaan mak. 2 bln.

1. Short List 2. RFP 3. Waktu pelaksanaan mak. 14 hari Tidak

Ya ( NOL ) Undangan ke Konsultan/ Letter of Invitation (LOI)

1. PMU 2. Dit. Bina Program 1. ADB/IDB

1. Undangan / LOI 2. RFP 3. Waktu pelaksanaan mak. 7 hari

1. Pokja

C1


4 - 15


C1

Persiapan Proposal

Penyampaian Proposal Teknik dan Finansial/Harga

Evaluasi Proposal Teknik

1. Pre Proposal Conference 2. Penyampaian Minat 3. Pernyataan Asisiasi (jika ada) 4. Klarifikasi Terakhir dari Konsultan 5. Waktu pelaksanaan min 6 minggu mak.8 minggu


1. Proposal Teknik 2. Proposal Finansial/Harga


1. TOR 2. Proposal Teknik 3. Klarifikasi 4. BA Evaluasi Proposal Teknik 5. Waktu pelaksanaan mak. 6 minggu


1. Short List 3. RFP 4. TOR 5. Waktu Pelaksanaan mak. 14 hari

Pokja kirim Short List RFP ke ULP Balai/ULP-Direktorat terkait

1. B.A. Evaluasi Proposal Teknik Penanggung jawab

Kirim B.A. Evaluasi Proposal Teknik ke ADB/IDB

1. Pokja 2. Kepala Balai/ Direktur/Direktorat terkait


1.ADB/ IDB Tidak

Ya ( NOL)

Undangan Untuk Pembukaan Proposal Finansial/Harga

Evaluasi Finansial/Harga dan Penyusunan Ranking

1. Undangan ke konsultan yang lulus teknik Waktu pelaksanaan min. 14 hari 2. Mak. 21 hari

1. Pokja

1. BA Pembukaan Proposal Finansial/Harga 2. Request for Proposal (RFP) 3. Proposal Finansial/Harga 4. Negosiasi 5. Penyusunan Ranking Gab. Proposal Teknik dan Finansial/ Harga 6. Waktu pelaksanaan mak. 1 bln


1. Laporan Evaluasi Teknik dan Finansial/Harga 2. Hasil Negosiasi 3. Draft Kontrak 4. Waktu pelaksanaan mak. 7 hari

Kirim laporan Hasil Evaluasi Teknik dan Finansial ke ADB/IDB

Tidak


1. Komentar/Keberatan ADB/IDB

1. ADB/IDB

1. Penetapan Lelang 2. Pengumuman Pemenang Lelang 3. Penunjukan Pemenang 4. Kontrak 5. lampiran Dokumen Kontrak 6. Waktu pelaksanaan mak. 14 hari

1. PPK/Kasatker 2. Panitia

1. Kontrak 2. Waktu pelaksanaan mak. 7 hari

1. PMU 2. Dit. Bipran

Ya ( NOL)

Penetapan Pemenang Lelang dan Tanda Tangan Kontrak

Kirim Kontrak untuk mendapatkan NOL Disburment

C2


C2

4 - 16


w C2

c2 Tidak

1. Komentar/Keberatan ADB/IDB

1. ADB/IDB

1. Form WA (Withdrawal Application )

1. ADB/IDB

1. Kontrak beserta Lampirannya

1. PPK/KaSatker

Ya Terbit Form WA

Pelaksanaan Kontrak


4 - 17

Bab 5 Ketentuan Pengadaan Jasa Konstruksi

BAB 5 KETENTUAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

5.1

Ketentuan/Pedoman Dasar, Persyaratan Umum

5.1.1

Pedoman Dasar Ketentuan/pedoman dasar yang digunakan dalam proses Pengadaan Jasa Konstruksi untuk program Regional Roads Development Project ( RRDP) ini adalah : 

Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) : ADB Loan 28 17-INO tanggal 2 Mei 2012,



Istisna‟a Agreement dan Istisna‟a Agency Agreement tanggal 17 April 2012 ; IDB Project No. IND-0161.



Procurement Guidelines Asian Development Bank, edisi April 2010, untuk loan ADB 2817-INO



Guidelines for Prucurement of Goods and Works Under Islamic Development Bank Financing, edisi May 2009, untuk IDB Project No.IND-0161.



MDB/FIDIC Harmonised Construction Contract , edisi Juni 2010, dimasukkan dalam Dokumen Lelang Standar (SBD) yang diterbitkan oleh ADB dan IDB.



Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010.

5.1.2. Eligibilitas 5.1.2.1 Negara Yang Eligible Mengikuti Pelelangan Seluruh kontrak pekerjaan akan mengikuti kriteria eligibilitas baik dari ADB maupun IDB, yang mensyaratkan untuk peserta lelang sebagai berikut : 1. Asian Development Bank ( ADB ): (i)

Badan Hukum yang menjalankan usaha di negara yang merupakan Negara Anggota ADB (Eligible Countries – Section 5, Standart Bidding Documents ) . Daftar negara anggota ADB bisa dilihat di lampiran 5.1

(ii)

Badan Hukum yang menjalankan usaha di Republik Indonesia, didirikan sesuai Undang – Undang dan Peraturan Indonesia, yang dalam hal perseroan terbatas, mayoritas kepemilikan atau saham dipegang oleh pihak Indonesia;


5-1


dan Kriteria kebangsaan juga berlaku untuk kebangsaan subkontraktor, dan juga berlaku untuk

kebangsaan pemasok barang atau jasa untuk setiap

bagian kontrak. 2. Islamic Development Bank (IDB ) : (i) Badan Hukum yang menjalankan usaha di negara yang merupakan Negara Anggota dari IDB (Eligible Countries – Section 5, Standart Bidding Documents ) Daftar Anggota IDB dapat dilihat pada Lampiran 5.2 (ii) Badan Hukum yang menjalankan usaha di Republik Indonesia, didirikan sesuai Undang – Undang dan Peraturan Indonesia, yang dalam hal perseroan terbatas, mayoritas kepemilikan atau saham dipegang oleh pihak Indonesia; dan Kriteria kebangsaan juga berlaku untuk kebangsaan subkontraktor, dan juga

berlaku untuk kebangsaan pemasok barang atau jasa untuk setiap

bagian kontrak (iii) Persyaratan Boikot : Jasa Kontraktor, asosiasinya dan sub –kontraktor harus diberikan kepatuhan yang ketat terhadap pemenuhan peraturan boikot dari organisasi kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab dan juga Uni Afrika. 5.1.2.2 Pembatasan Peserta Lelang Jika perusahaan asing dinyatakan sebagai Peserta Lelang dengan penawaran yang dievaluasi terendah, perusahaan tersebut harus diberikan kesempatan yang layak mendaftar untuk beroperasi di Indonesia. Perusahaan–perusahaan asing tidak dipersyaratkan membentuk suatu kemitraan (KSO, konsorsium atau sub-kontrak) dengan satu atau lebih perusahaan nasional sebagai persyaratan penunjukan pemenang. Namun, perusahaan asing tersebut harus mempunyai sertifikat lisensi –BUJKA ( Permen P.U No.05/PRT/M/2011) sebelum tandatangan kontrak. Tidak ada preferensi apapun yang diberikan kepada Peserta Lelang. Peraturan yang diterbitkan oleh kementerian sektoral, peraturan provinsi atau lokal, yang membatasi prosedur lelang kompetitif nasional kedalam kelas kontraktor atau kelas pemasok tidak berlaku untuk prosedur pelelangan berdasarkan pinjaman ini. 5.1.2.3 In-eligibilitas berdasarkan Daftar Hitam Rekanan Peserta Lelang tidak boleh dilarang mengikuti lelang berdasarkan kinerja sebelumnya, kecuali terdapat bukti proses hukum yang berkaitan dengan pengaduan atas kinerjanya dan ADB telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk mengecualikan rekanan tersebut, atau rekanan tersebut masuk


5-2


dalam Cross-Debarred berdasarkan Persetujuan Bersama untuk Keputusan Pelarangan (Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions ) Untuk proyek yang dibiayai IDB, ketentuan mengenai daftar hiitam dan crossdebarred ini juga berlaku sesuai ketentuan yang berlaku di IDB. 5.1.2.4 Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara di dalam Negara Pengguna Jasa hanya memenuhi syarat bila secara hukum dan keuangan mandiri dan beroperasi dibawah hukum dagang. Juga badan usaha tersebut bukan badan yang tergantung kepada Pengguna Jasa. 5.1.2.5

Konflik Kepentingan Peserta Lelang untuk pekerjaan atau barang harus tidak memiliki konflik kepentingan. Peserta Lelang dapat dianggap memiliki konflik kepentingan dengan satu pihak atau lebih dalam proses lelang, bila: (i) mereka mempunyai mitra yang dikendalikan bersama; atau (ii) mereka menerima subsidi langsung maupun tidak langsung dari siapapun di antara mereka; atau (iii) mereka mempunyai wakil hukum yang sama untuk tujuan penawaran ini; atau (iv) mereka mempunya hubungan satu sama lain, baik langsung maupun melalui pihak ketiga yang sama, yang menempatkan mereka dalam posisi memiliki akses terhadap informasi tentang atau mempengaruhi penawaran dari Peserta Lelang lainnya, atau mempengaruhi keputusan Pengguna Jasa berkenaan dengan proses lelang ini; atau (v) Peserta Lelang ikut serta lebih dari satu penawaran dalam proses lelang ini. Keikutsertaan Peserta Lelang pada lebih dari satu Penawaran akan mengakibatkan gugurnya semua penawaran yang diikutinya. Akan tetapi, hal ini tidak membatasi keikutsertaan sub-kontraktor yang sama pada lebih dari satu penawaran; atau (vi) Peserta Lelang ikut serta sebagai konsultan dalam penyiapan desain atau spesifikasi teknis pekerjaan yang menjadi dasar penawaran; (vii) Peserta Lelang telah berafiliasi dengan perusahaan atau badan hukum yang telah dipekerjakan (atau diusulkan untuk dipekerjakan) oleh Pengguna Jasa atau Peminjam sebagai Engineer untuk kontrak ini. (viii) Mereka memiliki hubungan dengan anggota panitia lelang atau pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam proyek.


5-3


5.1.3

Rencana Pengadaan ( Procurement Plan ) Rencana Pengadaan Proyek disampaikan baik kepada ADB maupun ke IDB untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL)

sebelum dapat memulai lelang.

Perubahan-perubahan atas rencana tersebut juga harus disampaikan kepada ADB maupun IDB untuk memperbarui NOL. Setelah menerima NOL, PMU akan mengirim Rencana Pengadaan kepada setiap Satuan Kerja yang ditunjuk untuk mengelola Paket Pekerjaan Konstruksi . Bila Satuan Kerja mengusulkan revisi lebih dari 7 hari atas tanggal rencana lelang, Satuan Kerja harus menyampaikan kepada PMU dengan memberikan rincian dan alasan yang jelas, serta didukung dengan bukti-bukti untuk usulan tersebut. PMU berkoordinasi dengan Direktorat yang bersangkutan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, mungkin akan menolak atau meminta persetujuan ADB maupun IDB. 5.1.4

Pakta Integritas Formulir kosong Pakta Integritas (tanpa diisi nama PPK atau anggota Panitia Lelang) akan dimasukkan dalam Dokumen Lelang Standar (SBD) untuk pekerjaan dan barang . Pakta Integritas tersebut harus ditandatangani oleh Peserta Lelang, salinan Pakta Integritas yang telah ditandatangani dimasukkan dalam Penawaran atau Proposalnya, sedangkan aslinya harus dilampirkan dalam amplop terpisah. Setiap tandatangan harus disertai dengan tanggal. Pakta Integritas harus ditandatangani sendiri - sendiri oleh semua Peserta Lelang, karena Ditjen Bina Marga dan Panitia Lelang/ULP harus memegang teguh rahasia daftar perusahaan yang telah mendaftar untuk mengikuti pelelangan, sampai dengan pembukaan penawaran.

5.1.5

Kegagalan Pelelangan dan Pelelangan Ulang Pelelangan tidak boleh dibatalkan dan dilaksanakan pelelangan baru tanpa persetujuan lebih dahulu dari ADB maupun IDB. Bila pelelangan ulang diusulkan dengan sesuatu alasan, diperlukan persetujuan sebelumnya dari ADB maupun IDB. Ketika jumlah penawar yang responsif kurang dari tiga, hal ini tidak serta merta menjadi alasan untuk mengusulkan pelelangan ulang. Bila Panitia Lelang/Kelompok Kerja ULP menyatakan bahwa pelelangan telah gagal, Pantia tidak dapat segera melaksanakan pelelangan ulang, tetapi harus


5-4


memberi tahu Ditjen Bina Marga dan ADB maupun IDB mengusulkan tindakan yang diperlukan. 5.1.6

Misprocurement Misprocurement adalah pengadaan untuk suatu paket kontrak (termasuk untuk goods, works, services) yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan-ketentuan di dalam Guidelines dan Loan Agreement. Akibat dari misprocurement ini, maka konsekuensinya sebagai berikut : a.

Untuk Loan ADB ( Para 1.12 – Procurement Guidelines): 

Porsi pembiayaan untuk paket kontrak yang dinyatakan misprocurement akan dibatalkan, dan alokasi biaya tersebut akan dikurangkan dari nilai total loan. Untuk kasus tertentu yang memadai, ADB dapat mengizinkan untuk dilakukan tender ulang setelah dinyatakan misprocurement.



Untuk

kontrak

mendapatkan

yang NOL

sudah dari

ditetapkan

ADB,

ADB

pemenangnya berhak

untuk

dan

telah

menyatakan

misprocurement apabila NOL tersebut dikeluarkan berdasarkan informasi yang tidak benar , atau apabila persyaratan-persyaratan atau ketentuanketentuan kontrak telah diubah tanpa persetujuan ADB lebih dahulu. b.

Untuk Loan IDB ( Para 1.12 – Guidelines for Procurement of

Goods and

Works Under IDB ): 

IDB tidak akan membiayai pengeluaran untuk pekerjaan dan barang yang proses pengadaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan (Financing Agreement) atau apabila persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan kontrak telah diubah tanpa persetujuan IDB lebih dahulu.

5.1.7

REVIEW DAN PERSETUJUAN ADB DAN IDB a) Prior Review Prior Review adalah proses review


dalam rangkaian proses pengadaan dapat dilaksanakan. Sebelum Bank menerbitkan persetujuannya, tahapan tersebut tidak dibenarkan untuk dimulai. Dokumen-dokumen yang harus melalui prosedur prior review

dan harus

mendapatkan persetujuan atau No Objection Letter (NOL) terlebih dahulu sebelum tahapan selanjutnya dilaksanakan adalah : (i)

Procurement Plan;


5-5


(ii) Dokumen Prakualifikasi Standar (Standar Prequalification Document –SPQD), termasuk draft iklan untuk undangan prakualifikasi. (iii) Hasil evaluasi prakualifikasi. (iv) Dokumen Lelang Standar (Standard Bidding Document – SBD); (v) Draft iklan pengumuman lelang; (vi) Draft adendum dokumen lelang; (vii) Perpanjangan masa laku penawaran (untuk perpanjangan

pertama kali jika

melebihi 4 minggu untuk ADB dan melebihi 45 untuk IDB; dan untuk setiap perpanjangan berikutnya) (viii) Hasil evaluasi lelang dan usulan pemenang lelang (BER : Bid Evaluation Report) ; (ix) Draft dokumen kontrak; dan (x) Usulan modifikasi kontrak, yang mencakup : 

perpanjangan masa pelaksanaan atau masa kontrak, dengan tambahan periode yang signifikan;



perubahan Syarat-syarat Kontrak; atau



perubahan kuantitas pekerjaan (change orders) yang mengakibatkan penambahan biaya dari Nilai Kontrak Awal.

(xi) Usulan Lelang Ulang, karena : 

tidak ada peserta lelang yang berminat (tidak ada yang memasukkan penawaran);



tidak terjadi kompetisi yang efektif; atau



semua penawaran yang masuk dinyatakan tidak responsif.

Butir-butir tersebut di atas diberlakukan terhadap seluruh paket ADB dan IDB. b) Post Review Post Review adalah review yang dilaksanakan oleh Bank terhadap rangkaian tahapan proses pengadaan pada paket-paket kontrak yang tidak memerlukan prosedur prior review. Pada umumnya prosedur post review diterapkan untuk paket-paket kontrak NCB di bawah nilai threshold tertentu. Catatan : Untuk paket-paket kontrak RRDP ini tidak ada post review karena tidak ada paket kontrak NCB. 5.1.8. Fraud and Corruption a) Bank pemberi pinjaman menuntut suatu Standar Etika Tertinggi (the highest standard of ethics) dalam seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak. Standar


ini

harus

dipenuhi

oleh

seluruh

jajaran

Pemerintah

dan

5-6


penerima/pemanfaat dana pinjaman tersebut, seperti para Peserta Lelang, Pemasok, Konsultan, dan Kontraktor. b)

Kasus-kasus yang tergolong fraud and corruption didefinisikan sebagai berikut : (i)

Corrupt practice (praktek korupsi), adalah tindakan menawarkan, memberikan, menerima atau meminta secara langsung maupun tidak langsung, apapun yang bernilai untuk maksud mempengaruhi tindakan Panitia Pengadaan dalam proses pengadaan atau dalam pelaksanaan kontrak.

(ii) Fraudulent practice (praktek penipuan/curang) adalah tindakan atau pengabaian apapun termasuk kesalahan presentasi yang dengan sadar menyesatkan atau berusaha untuk menyesatkan peserta lelang untuk memperoleh dana atau keuntungan lain atau untuk menghindari kewajiban. (iii) Collusive practices (praktek kolusi) adalah kerjasama di antara dua Peserta Lelang atau lebih, dengan atau tanpa

sepengetahuan Pemerintah, yang dimaksudkan untuk suatu

pengaturan Harga Penawaran sedemikian rupa sehingga Lelang menjadi tidak murni dan tidak mengandung unsur persaingan atau kompetisi . (iv) Coercive practices (praktek pemaksaan) adalah upaya untuk mencederai atau mengancam untuk mencederai orangorang atau harta benda miliknya, langsung maupun tidak langsung, untuk maksud mempengaruhi secara tidak layak keikutsertaan mereka dalam proses pengadaan. (v) “Obstructive practice” (praktek menghalangi) adalah

upaya

sengaja

merusak,

menyembunyikan barang bukti

memalsukan,

mengubah

atau

penyelidikan atau membuat pernyataan-

pernyataan palsu kepada penyelidik

sehingga dapat menghambat

penyelidikan Bank terhadap korupsi, penipuan/kecurangan, pemaksaan atau praktek kolusi; dan/atau menekan, menggangguatau mengintimidasi pihak manapun untuk mencegah terungkapnya masalah yang berkaitan dengan penyelidikan atau dari pengejaran penyelidikan. c)

Apabila terbukti bahwa telah terjadi kasus-kasus fraud and corruption, maka Bank akan : (i)

membatalkan NOL atau award yang sudah atau akan diterbitkan;

(ii)

menyatakannya sebagai misprocurement ; atau


5-7


(iii)

mengenakan sanksi Daftar Hitam (debarred) kepada

pihak-pihak yang

terlibat. 5.1.8.1. Anti Corruption Action Plan (ACAP) ACAP adalah Rencana Tindak Anti Korupsi yang termuat di dalam Loan Agreement RRDP ADB Loan 2817-INO . Setiap ketentuan dan prosedur dalam tahap-tahap proses pengadaan jasa pemborongan yang diuraikan di dalam bab ini harus dibaca dan diartikan sejalan dengan Rencana Tindak Anti Korupsi tersebut, sebagaimana diuraikan di dalam Bab 10 dari Manual Manajemen Proyek ini. 5.1.8.2. Pengusulan Penetapan Pemenang Lelang Atas usulan dari Kelompok Kerja ( Pokja ) ULP, untuk pengadaan Jasa Konstruksi dengan nilai pekerjaan di atas Rp 100 milyar, maka penetapan pemenang oleh Menteri Pekerjaan Umum ( Pasal 8, ayat (1),(f) Perpres 54/2010), setelah sebelumnya mendapat persetujuan ( NOL) dari ADB. Sedangkan untuk

paket

pekerjaan yang nilainya di bawah Rp 100 milyar, maka penetapan pemenang ditetapkan oleh

Kelompok Kerja ( Pokja ) ULP( Pasal 17, ayat (2).(g) Perpres

70/2012), dimana sebelumnya harus mendapatkan persetujuan ADB apabila metode pemilihannya dilaksanakan dengan International Competitive Bidding ( ICB). 5.1.8.3.Penggunaan Sistem E-Procurement Penggunaan Sistem Semi e-procurement Sistem semi e-procurement Kementerian PU digunakan pada sebagian besar untuk semua pelelangan pekerjaan (civil works) pada paket-paket

RRDP. Beberapa

tahapan manual diperlukan bersamaan dengan tahapan online, misalnya undangan lelang harus diumumkan secara online maupun di surat kabar. Ada tahapan pelelangan yang tidak dilaksanakan secara online, misalnya penyerahan dokumen penawaran hanya dapat disampaikan dalam bentuk cetak (hard copy). Karena prosedur lelang RRDP

tidak membatasi masa sanggah, maka proses

sanggahan dan keluhan tidak disertakan dalam sistem Semi e-Procurement Kementerian PU. Kontraktor yang ingin mendaftar dan mengikuti pelelangan pekerjaan dan barang RRDP menggunakan Sistem e-Procurement Kementerian PU harus memiliki kode akses (User-ID dan password). Kontraktor dapat mengikuti pelelangan dalam bentuk perusahaan tunggal atau KSO dengan beberapa perusahaan yang berbeda, tetapi mereka tidak boleh mengikuti pelelangan pada paket kontrak yang sama. Keikutsertaan Kontraktor dengan lebih


5-8


dari satu penawaran dalam satu paket kontrak akan mengakibatkan diskualifikasi terhadap semua penawaran yang diikuti kontraktor tersebut. Tetapi ini tidak berlaku bagi subkontraktor yang dimasukkan dalam lebih dari satu penawaran. Penggunaan Sistem Full e-procurement Sistem full e-procurement Kementerian PU saat ini sedang diaplikasikan pada salah satu paket RRDP sebagai pilot project untuk program bantuan ADB berikutnya. Sistem ini hampir sama dengan sistem semi e-procurement, bedanya hanya pada saat pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran. Pada saat

pemasukan

dokumen penawaran, peserta lelang diharuskan untuk meng-upload dokumen penawarannya secara online melalui website Kementerian PU, dan

Jaminan

penawaran asli harus diserahkan secara langsung kepada panitia sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Dan pada saat pembukaan penawaran, panitia akan men-dowload semua dokumen penawaran yang sudah masuk, lalu dicatat dan dibacakan isi dokumen penawaran terutama untuk nama peserta, ada tidaknya jaminan asli penawaran, besarnya nilai penawaran dan informasi penting lainnya sesuai yang ada dalam ketentuan dokumen lelang. Pokja akan meminta kepada tiga penawar terendah untuk menyerahkan dokumen penawaran aslinya. 5.2

METODA PENGADAAN

5.2.1. Metode Pengadaan Asian Development Bank (ADB) 5.2.1.1. International Competitive Bidding a)

International Competitive Bidding (ICB) adalah Lelang yang dilaksanakan secara internasional, dengan menggunakan Standard Bidding Document (SBD) atau Dokumen Lelang Standar yang diterbitkan oleh ADB , dan seluruh prosedurnya mengikuti sepenuhnya ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Procurement Guidelines pada Bab II.

b)

ICB diterapkan untuk paket-paket kontrak di atas nilai threshold di atas US$ 5 juta, dengan nilai tukar sebagaimana diatur di dalam Loan Agreement.

5.2.1.2 National Competitive Bidding National Competitive Bidding (NCB) adalah Lelang yang dilaksanakan mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku secara nasional, tetapi setelah terlebih dahulu direview dan disesuaikan untuk menjamin implementasi prinsip-prinsip dasar ADB Penyesuaian prosedur Lelang tersebut, untuk diterapkan pada pengadaan paket-


5-9


paket yang dibiayai ADB, disepakati pada saat Loan Negotiation dan dituangkan di dalam Loan Agreement . NCB diterapkan untuk nilai kontrak dibawah threshold ICB. Catatan:

untuk proyek RRDP seluruh paket jasa konstruksi tidak ada yang

menggunakan pelelangan NCB. 5.2.1.3 Metoda Lainnya Metoda-metoda pengadaan lainnya yang tercantum di dalam Guidelines meliputi antara lain Limited International Bidding, Shopping, Direct Contracting, atau Force Account. Untuk Loan RRRDP, metoda-metoda tersebut tidak dipergunakan. Seluruh paket-paket kontrak RRDP –ADB menerapkan ICB Contract. 5.2.2

Metode Pengadaan Islamic Development Bank (IDB)

5.2.2.1 International Competitive Bidding (ICB) Ditinjau dari ruang lingkup dan tujuan, maka metode ICB untuk IDB ini ada dua metode , yaitu metode ICB/MC dan “ Open” ICB. a) ICB/MC ( International Competitive Bidding/ Member Countries ) adalah Lelang yang dilaksanakan secara internasional terbatas pada Negara-negara Aggota IDB , dengan menggunakan Standard Bidding Document (SBD) atau Dokumen Lelang Standar yang diterbitkan oleh IDB , dan seluruh prosedurnya mengikuti sepenuhnya ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Guidelines for Procurement of Goods and Works pada Bab II. b) „Open” ICB ( “Open” International Competitive Bidding ) adalah Lelang yang dilaksanakan secara internasional, terbuka untuk

Negara-negara yang bukan

Aggota IDB, dengan pertimbangan pada Negara-negara Anggota (MC) belum ada perusahaan yang cukup kompeten untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang disyaratkan. Standard Bidding Document (SBD) atau Dokumen Lelang Standar yang digunakan diterbitkan oleh IDB , dan seluruh prosedurnya mengikuti sepenuhnya ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Guidelines for Procurement of Goods and Works pada Bab II. Kedua metode ICB diatas diterapkan untuk paket-paket kontrak di atas nilai threshold US$ 10 juta.

5.2.2.2 National Competitive Bidding National Competitive Bidding (NCB) adalah Lelang yang dilaksanakan mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku secara nasional, tetapi setelah terlebih dahulu direview dan disesuaikan untuk menjamin implementasi prinsip-prinsip dasar IDB . Catatan: untuk proyek RRDP-IDB tidak ada yang menggunakan pelelangan NCB.


5 - 10


5.2.2.3 Metoda Lainnya Metoda-metoda pengadaan lainnya yang tercantum di dalam Guidelines meliputi antara lain Limited International Bidding, Shopping, Direct Contracting, atau Force Account. Untuk Loan RRRDP, metoda-metoda tersebut tidak dipergunakan. Catatan : Seluruh paket-paket kontrak RRDP –IDB menerapkan ICB Contract. 5.3

PROSEDUR LELANG Pada umumnya Proses Lelang berlangsung seperti pada Gambar 5.1.a :


5 - 11


Gambar 5.1.a : Bagan Alir Proses Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan

Dokumen dan Waktunya

1. Dokumen Lelang Standar 2. Desain Rekayasa detail (DED) 3. Harga Perkiraan Konsultan (EE)

Penyiapan Desain dan Dokumen Lelang Standar Tidak

NOL ADB/IDB untuk Dokumen: Waktu 14 hari

Persetujuan

Penanggungjawab 1. 2. 3. 4.

Direktorat Bipran/PMU RRDP Direktorat Bina Teknik Balai Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II

1. ADB/IDB 2. Direktorat Bipran/PMU RRDP

Ya 1.

Dikirim ke Satuan Kerja

Kesiapan Panitia Lelang, Penyiapan Jadwal Lelang, HPS, Undangan Lelang, dan Dokumen Lelang

Review PMU Ya Dikirim ke ADB/IDB untuk NOL

Tidak

1.. Dokumen Lelang Standar 2. Desain Rekayasa detail (DED) 3. Harga Perkiraan Konsultan (EE)

1. 2. 3. 4.

Draft Dokumen Lelang Draft Jadwal Lelang Draft HPS (OE) Draft Undangan Lelang (IFB) Waktu 14 hari

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kesiapan Panitia Lelang Dokumen Lelang Rencana Lelang & Jadwal Lelang Draft Undangan Lelang HPS&EE Penyaringan Dampak Lingkungan dan Sosial, dan studi Pembebasan Tanah (jika ada)

1. Direktorat Bipran/PMU RRDP

1. Pokja /ULP 2. PPK 3. Penasehat Pelelangan

1. PMU RRDP 2. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II I

a. Direktorat Bipran/PMU RRDP

Ya 1.

ADB/IDB

1. 2. 3. 4.

Pokja ULP PPK PMU RRDP PUSDATA

1. 2. 3.

Pokja ULP Peserta Lelang PMU RRDP

1. 2.

Pokja ULP Peserta Lelang (untuk klarifikasi, jika ada)

Tidak NOL

ADB/IDB NOL, waktu 7 hari

Ya Undangan Lelang

Penyiapan, Pemasukan & Pembukaan Penawaran

Evaluasi Penawaran


1. Iklan Undangan Lelang di Surat Kabar 2. Informasi di website Waktu 1 hari

1. Dokumen Lelang (Bagian 1, 2 & 3) 2. Gambar, Lingkup Kerja & Syarat – Syarat Umum dan Khusus Waktu minimum: 42 hari untuk ADB, dan 60 hari untuk IDB

1. Dokumen Lelang 2. Dokumen Penawaran & Jaminan Penawaran dari peserta Lelang 3. Catatan Pembukaan Penawaran 4. Klarifikasi Waktu 28 hari

5 - 12


Bagan Alir Pelelangan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi - lanjutan Kegiatan


1. Bukti Penyelesaian Pembebasan Tanah (jika ada) 2. Dokumen Lelang 3. Dokumen Penawaran untuk tiga Penawar Terendah 4. Laporan Evaluasi Penawaran (termasuk Kualifikasi) 5. Usulan Pemenang dan Draft Surat Penunjukan oleh PPK 6. Draft Kontrak 7. Fotokopi jaminan penawaran dari 3 penawar terendah 8. Undangan Lelang di setiap media + surat kabar asli Waktu 7 hari

Evaluasi Penawaran Pasca Kualifikasi

Laporan Evaluasi Penawaran ke Ditjen Bina Marga (PPK, PMU, dan Direktorat atau Balai terkait)

Penanggungjawab

1. PMU RRDP 2. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II dan III

Cek untuk penawaran paket – paket di waktu bersamaan, jika ada 1. Dokumen Lelang 2. Dokumen Penawaran untuk tiga Penawar Terendah 3. Laporan Evaluasi Penawaran (termasuk Kualifikasi) 4. Usulan Penetapan Pemenang Lelang 5. Draft Surat Penunjukan dari PPK 6. Draft Kontrak 7. Fotokopi jaminan penawaran dari 3 penawar terendah 8. Undangan Lelang di setiap media + surat kabar asli

> Rp 100 milyar ? Tidak

Ya

Dikirim ke ADB/IDB

Dikirim ke BPKons

1. ADB/IDB 2. BPKons untuk Kementerian PU* untuk Kontrak>Rp. 100M

Tidak Ya atau Tidak

NOL

Ya atau Tidak

Dikirim ke Menteri PU

Tidak Ya

Persetujuan

Ya

NOL ADB/IDB &Persetujuan Menteri PU diterima PPK

1. EvaluasiolehBPKons * bersamaan dengan ADB/IDB, waktu 14 hari 2. Evaluasi oleh ADB/IDB, waktu 14 hari 1. Rekomendasi dariBPKons 2. NOL ADB/IDB 3. Persetujuan Penetapan Pemenang dari Menteri PU* Waktu 5 hari 1. NOL Penetapan Pemenang dan Draft kontrak oleh ADB/IDB 2. Persetujuan Penetapan Pemenang dari Menteri PU Waktu 1 hari

1. ADB/IDB 2. Kementerian PU*

1. PMU RRDP 2. PPK

* Evaluasi/Pendapat Hukum oleh BPKons - Badan Pembinaan Konstruksi, di Kementerian PekerjaanUmum ( Pasal 8 Perpres 54/2010 untuk persetujuan Menteri Pekerjaan Umum atas kontrak pekerjaan > Rp. 100 milyar )

C1


5 - 13


Kegiatan


Penanggungjawab

C1

Pengumuman Pemenang Lelang dan Surat Penunjukan

Review Perjanjian Kontrak, Syarat – syarat Umum & Khusus, Adendum jika ada, lampiran lain yang disyaratkan, dan Jaminan Pelaksanaan

Penandatanganan Kontrak

Persetujuan Pembayaran,Mengirim Kontrak ke ADB/IDB untuk NOL

NOL Kontrak dan Pembayaran

1. NOL ADB/IDB untuk Pemenang Lelang 2. Persetujuan Menteri PU untuk Pemenang Lelang* Waktu 3 hari 1. 2. 3. 4.

Surat Penunjukan Dokumen Kontrak Jaminan Pelaksanaan Penyelesaian Sanggahan/Keluhan (jika ada) Waktu ± 5 hari

1. Dokumen Kontrak 2. Jaminan Pelaksanaan Waktu maksimum 7 hari 1. Dokumen Kontrak 2. Jaminan Pelaksanaan Waktu 7 hari

1. Dokumen Kontrak 2. Jaminan Pelaksanaan Waktu 1 hari

1. 2. 3. 4.

Pokja ULP PPK Peserta Lelang PUSDATA

1. PPK 2. PMU RRDP

1. PPK 2. Pemenang Lelang

1.ADB/IDB

1.ADB/IDB

\ Uang Muka

Pelaksanaan Kontrak Tanggal mulai pekerjaan


1. Dokumen Kontrak 2. Jaminan Uang Muka Waktu 5 hari

1. PPK 2. Kontraktor 3. Engineer

1. 2. 3. 4. 5.

1. PPK 2. Engineer (DSC) 3. Kontraktor

Perjanjian Kontrak Pengaturan Keuangan Pengguna Jasa Kepemilikan lokasi proyek Uang Muka Mobilisasi DSC

5 - 14


5.3.1

Penyiapan dan Persetujuan Dokumen Lelang Dokumen Lelang Standar

RRDP- loan ADB

untuk pengadaan International

Competitive Bidding (ICB) mengacu kepada Standard Bidding Document yang diterbitkan oleh ADB, edisi September 2010, sedangkan Dokumen Lelang Standar untuk ICB/MC RRDP-IDB mengacu kepada Standard Bidding Document yang diterbitkan oleh IDB . Untuk Syarat -Syarat Umum Kontrak ( General Conditions of Contract = GCC) yang merupakan bagian dari SBD tersebut baik dari ADB maupun IDB menggunakan the MDB/FIDIC Harmonised edisi Juni 2010 .

Bahasa yang

digunakan untuk komunikasi yang ditentukan dalam SBD adalah Bahasa Inggris. Kelengkapan dokumen lelang terutama Detailed Engineering Desaign (DED), harus sudah mendapat persetujuan dari unit-unit yang berhak mengesahkan, antara lain: 

Subdit Teknik Jalan, Dit Bintek.



Subdit Teknik Lingkungan, Dit Bintek



Subdit Penyiapan standar dan Pedoman, Dit. Bintek

Selanjutnya dokumen lelang tersebut dikirim ke ADB atau IDB oleh PMU untuk mendapat persetujuan , dan dokumen yang telah disetujui tersebut selanjutnya akan dikirimkan PMU ke masing-masing PIU (KaSatker/PPK) terkait. 5.3.2

Penyiapan Pelelangan dan Pengumuman

5.3.2.1 Dokumen lelang Dokumen lelang untuk masing-masing paket kontrak harus menggunakan Dokumen Lelang Standar yang telah disetujui baik oleh ADB maupaun IDB, dengan menambahkan informasi-informasi yang

spesifik

untuk

paket kontrak

yang

bersangkutan, seperti: 

Data panitia pengadaan (alamat, telepon, surat elektronik/email)



Jadwal pengadaan.



Kualifikasi untuk masing-masing paket kontrak



Daftar kebutuhan alat dan personil, dll

5.3.2.2 Pengumuman lelang 1. Pengumuman lelang menurut ADB Jenis Pengumuman : a) General Procurement Notice (GPN) General Procurement Notice (GPN) adalah notifikasi atau pemberitahuan awal secara luas dan bersifat umum mengenai kesempatan Lelang paket-


5 - 15


paket kontrak yang didanai oleh pinjaman ADB. GPN ditayangkan di dalam website ADB , yaitu http://www.adb.org . Draft GPN akan dipersiapkan oleh PMU untuk diajukan kepada ADB, yang selanjutnya akan mengatur pemuatannya di dalam website tersebut di atas. b) Specific Procurement Notice (SPN) (i) Specific Procurement Notice (SPN) adalah pengumuman lelang atau undangan lelang yang bersifat lebih rinci untuk satu atau beberapa paket kontrak yang akan segera dilelangkan. (ii) Draft SPN disiapkan PMU (sebagai bagian dari Dokuken Lelang yang dimintakan persetujuannya kepada ADB, kemudian dirincikan oleh panitia pengadaan PIU (Satker/PPK) terkait - Pengumuman lelang dapat dilaksanakan setelah dokumen lelang disetujui oleh ADB - Panitia pengadaan selain mengumumkan juga wajib mengupload ke website PU. (c)

Pengumuman lelang harus dilaksanakan melalui : (i) media cetak nasional yang ditetapkan sesuai ketentuan LKPP, paling tidak dalam surat kabar berbahasa Inggris ( jika ada ) . (ii) wajib diumumkan melalui e-procurement website PU. (iii) Website ADB, oleh ADB setelah menerima dan menyetujui draft Pengumuman Lelang yang dikirim oleh PMU RRDP. Note : Contoh Pengumuman lelang (iklan ) di media cetak untuk ADB dapat dilihat pada Lampiran 5.3

2. Pengumuman lelang menurut IDB Jenis Pengumuman : a) General Procurement Notice (GPN) General Procurement Notice (GPN) adalah notifikasi atau pemberitahuan awal secara luas dan bersifat umum mengenai kesempatan Lelang paketpaket kontrak yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia. GPN ditayangkan di dalam website Islamic Development Bank (IDB) (IDB online), yaitu http://www.isdb.org . Draft GPN akan dipersiapkan oleh PMU untuk diajukan kepada IDB, yang selanjutnya akan mengatur pemuatannya di dalam website IDB tersebut di atas. b) Specific Procurement Notice (SPN)


5 - 16


(i)

Specific Procurement Notice (SPN) adalah pengumuman lelang atau undangan lelang yang bersifat lebih rinci untuk satu atau beberapa paket kontrak yang akan segera dilelangkan.

(ii)

Draft SPN disiapkan PMU (sebagai bagian dari Dokumen Lelang yang dimintakan persetujuannya kepada IDB, kemudian dirincikan oleh Pokja terkait - Pengumuman lelang dapat dilaksanakan setelah dokumen lelang disetujui oleh IDB - Pokja selain mengumumkan juga wajib mengupload ke website PU.

(c) Pengumuman lelang harus dilaksanakan melalui : (I) media cetak nasional yang ditetapkan sesuai ketentuan LKPP dan media cetak international. (ii) Untuk

pengadaan ICB/MB, pengumuman lelang (SPN) harus

dilaksanakan juga melalui website IDB online oleh IDB dan copy SPN harus didistribusikan kepada Kedutaan/Konsulat dari Negara – Negara anggota IDB yang ada di Indonesia. Note : Contoh Pengumuman lelang (iklan ) di media cetak untuk IDB dapat dilihat pada Lampiran 5.4 5.3.3

Registrasi dan Pen-download-an Dokumen Lelang a) Dokumen lelang harus sudah tersedia (softcopy di website, CD master dan hard coopy di proyek/PIU terkait) sejak tanggal pengumuman lelang (SPN) dan tetap tersedia untuk di download/diakses sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum akhir pemasukan penawaran. Untuk pelelangan ICB – ADB , periodenya sekurang-kurangnya 6 (enam) minggu, sedangkan untuk ICB/MB IDB periodenya sekurang-kurangnya 60 hari. Periode ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan waktu yang cukup bagi calon peserta lelang dalam mempersiapkan dan memasukkan dokumen penawaran. b)

Selain dokumen lelang juga dapat didownload bebas biaya melalui website PU, website ADB/Website IDB ( online), Dokumen lelang harus bisa dimintakan kepada Panitia Lelang, dalam bentuk softcopy di dalam CD, oleh perusahaanperusahaan yang berminat baik secara langsung (permintaan melalui elektronik) ataupun melalui jasa pengiriman pos/ekspedisi. Untuk soft copy panitia tetap menyarankan dan menginformasikan alamat-alamat yang dapat digunakan untuk mendownload dokumen dalam bentuk soft copy,


5 - 17


namun jika tetap menjadi kendala, panitia tetap diminta memberikan/mengirimkan copy CD tanpa dikenakan biaya. c)

Dokumen lelang dalam bentuk hard copy tidak disediakan, hal ini dimaksudkan untuk tidak dijadikan penyimpangan dalam hal pengadaan dokumen pelelangan, sebagi pengganti panitia dapat memberikan copy CD tanpa dikenakan biaya untuk digandakan oleh masing-masing penyedia jasa, dan /atau mengirimkan copy CD.

d)

Panitia Lelang harus membuat daftar perusahaan atau asosiasi perusahaan yang telah mengambil Dokumen Lelang, tetapi daftar ini tidak dibenarkan untuk diberikan kepada pihak lain, selain untuk kepentingan Panitia. Daftar tersebut harus

memuat

sekurang-kurangnya

nama

perusahaan

atau

asosiasi

perusahaan, tanggal dan jam pengambilan, dan nama wakil perusahaan tersebut yang mengambil Dokumen Lelang. 5.3.4

Penjelasan Pekerjaan dan Peninjauan Lapangan Pada proyek RRDP tahap penjelasan pekerjaan dan peninjauan lapangan yang diprakarsai oleh Pokja

Lelang,

diadakan sesuai dengan jadwal yang

dicantumkan pada dokumen lelang . 5.3.5

Klarifikasi Dokumen Lelang a)

Peserta Lelang yang hendak meminta klarifikasi atas Dokumen Lelang harus mengajukannya secara tertulis kepada Panitia Lelang (tanggal batas permintaan klarifikasi harus dicantumkan dalam pengumuman, ditetapkan 21 hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran)

b)

Komunikasi hanya dilakukan melalui internet/surat elektronik (email)

c)

Panitia Lelang harus memberikan jawaban atau penjelasan atas permintaan klarifikasi yang diterima selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum Batas Akhir Pemasukan Penawaran. Yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan jawaban/penjelasan. (i) Pertanyaan tidak mencantumkan nama. (ii) Ditayangkan/diupload

di

website

PU,

dan

dikirim

ke

PMU

untuk

ditayangkan/diupload di ADB/IDB online. (iii) Jawaban atau penjelasan tersebut harus didistribusikan juga kepada seluruh Peserta Lelang yang secara jelas mencantumkan alamat emailnya. d)

Jika sebagai akibat permintaan klarifikasi tersebut dipandang perlu untuk mengamandemen Dokumen Lelang, maka Adendum Dokumen Lelang harus dibuat dengan mengikuti prosedur pada paragraf 5.3.6.


5 - 18


5.3.6

Penerbitan Adendum Dokumen Lelang a)

Semua perubahan-perubahan atas Dokumen Lelang yang sebelumnya telah disetujui harus dituangkan ke dalam Adendum Dokumen Lelang.

b)

Sebelum didistribusikan kepada para Peserta Lelang, Adendum Dokumen Lelang, jika ada perubahan substansi

harus mendapat persetujuan terlebih

dahulu oleh ADB ataupun IDB. c)

Adendum Dokumen Lelang harus sudah diterimakan kepada seluruh Peserta Lelang yang telah mengambil Dokumen Lelang paling lambat 14 hari kalender sebelum Batas Akhir Pemasukan Penawaran yang diinformasikan melalui internet (website PU), juga melalui pengiriman informasi

langsung

kepada

peserta lelang yang jelas mencantumkan alamat elektroniknya. 5.3.7

Pemasukan Penawaran

5.3.7.1 Dokumen Penawaran a)

Seluruh Dokumen Penawaran harus dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup. Dokumen Penawaran tersebut terdiri atas dua bagian, masing-masing adalah dokumen harga penawaran dan dokumen informasi kualifikasi.

b)

Jumlah Dokumen Penawaran yang dimasukkan harus terdiri atas 1 (satu) set asli dan 5 (lima ) set salinan (ADB), 3 (tiga) set salinan (IDB). Jaminan Penawaran asli harus dimasukkan ke dalam berkas dokumen harga penawaran yang asli.

5.3.7.2 Pemasukan Dokumen Penawaran a)

Pemasukan Dokumen Penawaran dapat dilaksanakan sejak tanggal Dokumen Lelang tersedia untuk diambil oleh para Peserta Lelang sampai dengan batas waktu yang ditentukan di dalam Dokumen Lelang.

b)

Batas Akhir Pemasukan Penawaran, meliputi tanggal, waktu, dan tempat, harus tercantum secara jelas di dalam Pengumuman Lelang dan Dokumen Lelang.

c)

Dokumen Penawaran, sampai dengan adanya ketentuan mengenai legalisasi tanda tangan elektronik, harus disampaikan dalam hard copy dengan tanda tangan basah (asli)

d)

Perubahan waktu dan tempat pemasukan penawaran harus diumumkan secara terbuka melalui surat kabar dan papan pengumuman. Perubahan jadwal tersebut juga harus dituangkan ke dalam Adendum Dokumen Lelang, yang selanjutnya disampaikan kepada dan diterima oleh semua perusahaan yang


5 - 19


telah mengambil Dokumen Lelang, paling lambat 14 hari kalender sebelum Batas Akhir Pemasukan Penawaran yang baru tersebut. e)

Untuk mengadministrasikan pemasukan Dokumen Penawaran, Panitia Lelang harus mempersiapkan setidak-tidaknya hal-hal sebagai berikut : 

Kotak Penawaran, untuk pemasukan penawaran dengan ukuran yang memadai, dapat dikunci dan disegel, dan selalu dalam pengawasan Panitia Lelang



Daftar Peserta Lelang yang memasukkan Dokumen Penawarannya ke dalam kotak penawaran. Pengisian daftar tersebut dilakukan oleh wakil Peserta Lelang yang bersangkutan (apabila disampaikan secara langsung) atau pihak lain yang mendapatkan tugas tersebut (apabila disampaikan melalui pos/ekspedisi). Daftar ini memuat sekurang-kurangnya nama Peserta Lelang, tanggal dan waktu (jam) pemasukan Dokumen Penawaran, dan nama wakil Peserta Lelang yang bersangkutan.

f)

Penawaran yang terlambat : 

Harus ditolak dan dikembalikan kepada Peserta Lelang



Sampul Dokumen Penawaran tidak boleh dibuka



Tanda bukti penyampaian dokumen sekaligus bukti pengembaliannya ditandatangani bersama oleh Panitia Lelang dan Peserta Lelang. Waktu (jam) dokumen tersebut diterima dan dikembalikan harus dicantumkan dengan jelas.



Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/ekspedisi, maka sampul luar dibuka untuk mengetahui nama dan alamat Peserta Lelang yang tertera pada bagian luar sampul dalam (sampul dalam dilarang untuk dibuka), dan segera mengirimkannya kembali ke alamat Peserta Lelang. Panitia Lelang wajib menyimpan sampul luar dan copy resi pengiriman dari Peserta Lelang. Pada sampul luar tersebut dibubuhkan tanggal dan jam Dokumen Penawaran tersebut diterima oleh Panitia Lelang.

5.3.8. Pembukaan Penawaran (a) Pada saat Batas Akhir Pemasukan Penawaran, Panitia Lelang menyatakan bahwa

masa pemasukan penawaran ditutup. Penawaran yang disampaikan

setelah Batas Akhir ini dinyatakan sebagai penawaran terlambat. (b) Segera setelah masa pemasukan penawaran ditutup, Panitia Lelang memulai proses pembukaan penawaran. Pembukaan penawaran harus dilaksanakan secara terbuka, dalam arti dihadiri oleh wakil-wakil Peserta Lelang.


5 - 20


(c) Para Peserta Lelang menyepakati minimal 2 (dua) orang di antara wakil-wakil Peserta Lelang yang hadir untuk bertindak sebagai saksi. Saksi-saksi ini tidak boleh berasal dari satu Peserta Lelang yang sama. Para saksi akan turut secara langsung mengecek setiap Dokumen Penawaran yang dibuka dan dibacakan. Selanjutnya para saksi tersebut dan seluruh anggota Panitia Lelang yang hadir membubuhkan parafnya masing-masing pada lembar-lembar penting Dokumen Penawaran, antara lain Surat Penawaran, Rekapitulasi Harga, dan Daftar Kuantitas dan Harga. (d) Apabila jumlah wakil Peserta Lelang yang akan ditunjuk sebagai saksi kurang dari 2 peserta, maka Panitia Lelang menunjuk seseorang atau lebih yang bukan anggota Panitia Lelang untuk bertindak sebagai saksi dalam acara Pembukaan Penawaran. (e) Panitia Lelang menyiapkan Daftar Hasil Pembukaan Penawaran untuk acara Pembukaan Penawaran. (f)

Urutan dokumen yang dibuka adalah : (i)

Dokumen yang bertandakan PENGUNDURAN/PENARIKAN

dibuka paling

awal. (ii)

Dokumen yang bertandakan PERUBAHAN dibuka pada giliran berikutnya.

(iii)

Dokumen Penawaran lainnya dibuka pada giliran selanjutnya. Dokumen Penawaran semula dari Peserta Lelang yang kemudian memasukkan dokumen PENGUNDURAN/PENARIKAN tidak boleh dibuka atau dibacakan.

(g) Pada acara Pembukaan Penawaran : (i) Panitia Lelang dan para saksi mengecek setiap Dokumen Penawaran untuk menyatakan “ADA” atau “TIDAK ADA” terhadap sesuatu dokumen yang dilampirkan atau yang harus dilampirkan menurut Dokumen Lelang. (ii) Panitia Lelang juga harus membacakan harga penawaran yang dituliskan di dalam Surat Penawaran dan nilai Jaminan Penawaran yang dicantumkan di dalam surat jaminan (garansi bank) yang menyertai dokumen harga penawaran. (iii) Panitia Lelang tidak dibenarkan untuk memberikan penilaian “Gugur” atau “Tidak Gugur”, “Memenuhi Syarat” atau “Tidak Memenuhi Syarat”, “Lengkap” atau “Tidak Lengkap”, “Sah” atau “Tidak Sah”, dan sebagainya. (iv) Dokumen Informasi Kualifikasi dapat (tetapi tidak diwajibkan) dibuka dan dibacakan sesuai dengan kebutuhan.


5 - 21


(h) Setelah semua Dokumen Penawaran selesai dibuka dan dibacakan, Panitia Lelang segera menyiapkan Berita Acara Pembukaan Penawaran. Hal-hal atau kejadian-kejadian selama acara pembukaan penawaran dilangsungkan harus dicantumkan di dalam berita acara tersebut. Berita Acara ini harus dilampiri dengan Daftar Hasil Pembukaan Penawaran, seperti disebutkan di dalam paragraf 5.3.7.3(e) di atas. (i)

Sebelum

acara

Pembukaan

Penawaran

ditutup,

Panitia

Lelang

harus

membacakan isi Berita Acara Pembukaan Penawaran di depan semua yang hadir pada acara tersebut. Selanjutnya seluruh anggota Panitia Lelang yang hadir dan para saksi dari Wakil Peserta Lelang harus membubuhkan tandatangan dan paraf pada Berita Acara Pembukaan Penawaran tersebut. Jika ada yang tidak dapat atau tidak bersedia untuk melaksanakan tanda-tangan dan paraf, maka harus ada penjelasan yang dimuat di dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran tersebut. (j)

Selesai pelaksanaan Pembukaan Penawaran, Panitia Lelang harus : (i)

segera mengirimkan Berita Acara Pembukaan Penawaran dan lampirannya (Daftar Hasil Pembukaan Penawaran) dalam tempo 2 x 24 jam sejak Pembukaan

Penawaran

ditembuskan ke ADB/IDB

melalui

e-mail:

[email protected]

dan Direktorat (Unit Eselon II)/Balai yang

bersangkutan. 5.3.9

Evaluasi Penawaran

5.3.9.1 Umum a) Evaluasi lelang harus semata-mata mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dan pemenang lelang harus diberikan kepada peserta dengan penawaran yang memenuhi persyaratan evaluasi dan harga terendah responsif. b)

Peserta lelang tidak boleh digugurkan karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak substansial.

c)

Peserta lelang tidak boleh digugurkan dengan alasan bahwa penawaran melebihi owner’s estimate dan alokasi anggaran , tanpa persetujuan ADB/IDB.

d)

Perpanjangan untuk masa berlaku penawaran Lelang yang melebihi dari masa berlaku penawaran awal/original, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu

dari ADB/IDB, dengan disertai alas an/justifikasi yang kuat. Untuk

ADB persetujuan tersebut

diperlukan untuk perpanjangan pertama kali jika

melebihi 4 minggu dan untuk setiap perpanjangan berikutnya , sedangkan untuk


5 - 22


IDB persetujuan tersebut untuk perpanjangan pertama kali jika melebihi 45 hari dan untuk setiap perpanjangan berikutnya. 5.3.9.2 Evaluasi Pendahuluan (Preliminary Examination) Evaluasi dilakukan dalam 3 tahap , mencakup: Tahap 1: Evaluasi administrasi (Administrative/Legal Requirements) yang mencakup: a. Kelengkapan

dokumen

penawaran

(Completeness

of

Bid

Documents) b. Verifikasi dokumen penawaran (Verification of Bid Documents) Tahap 2 : Evaluasi teknis (Technical Requirement) Bagi penawaran yang lulus evaluasi administrasi dilanjutkan

evaluasi

teknis, yang mencakup: a. Metode Pelaksanaan ( Detailed Construction Methodology) b. Jadual pelaksanaan (General Construction Time Schedule and SCurve c. Spesifikasi teknis d.

Daftar peralatan

e. Usulan personil inti kontraktor f.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

Tahap 3 : Evaluasi harga (Cost Proposals) Evaluasi teknis yang penawaran harganya telah dibuka pada saat pembukaan penawaran. Evaluasi penawaran harga (cost proposals) mencakup: a. Koreksi aritmatik (arithmetical correction); b. Konversi mata uang asing ke mata uang Rupiah harga penawaran dan

pembandingan;

c. Pemeriksaan

kewajaran

harga

dan

harga

satuan

(unrealistic

rates/sums); d. Pemeriksaan harga timpang (unbalancerd bid price). e. Front loaded 5.3.9.3

Evaluasi Detil (Detail Examination)

5.3.9.3.1 Evaluasi Administrasi a.

Kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang telah ditentukan didalam dokumen lelang termasuk didalamnya Dokumen Kualifikasi.


5 - 23


b.

Kebenaran/verifikasi terhadap dokumen penawaran yang substansial untuk hal-hal sebagai berikut : (i)

Perjanjian Kemitraan/Affidavit Agreement (jika ada) :  Ditandatangani oleh yang berwenang  Prosentase pembagian kerja sama operasi/gabungan sekurangkurangnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam dokumen lelang.  Perjanjian Kemitraan disahkan oleh notaris.

(ii)

Surat Kuasa (jika ada) :  Ditandatangani oleh Penerima Kuasa dan Direktur Utama dengan syarat nama Penerima Kuasa harus tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya atau;  Kepala Cabang yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau;  Pejabat yang menurut perjanjian kemitraan adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.  Surat Kuasa harus disahkan oleh Notaris.

(iii)

Surat Penawaran  Ditandatangani oleh Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Direktur Utama.  Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.  Bermaterai cukup dan bertanggal pada materai.  Bagi perusahaan Kerja Sama Operasi (KSO), penawaran ditanda tangani oleh orang yang berhak sesuai perjanjian kemitraan/KSO.  Isi surat penawaran sesuai yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

(iv)

Daftar Kuantitas dan Harga  Harus diisi dengan lengkap.  Kuantitas yang tidak ada harga satuannya, maka tetap dibiarkan kosong namun pekerjaan harus tetap dikerjakan oleh peserta lelang.  Jika terdapat kesalahan didalam Daftar Kuantitas dan Harga dari segi besaran volume/kuantitas, penjumlahan, perkalian antara


5 - 24


kuantitas dan harga serta pemindahan hasil perhitungan ke rekapitulasi, maka dilakukan Koreksi Aritmatik. Harga satuan tidak boleh diubah. (v)

Jaminan Penawaran  Pokja melakukan pengecekan kepada Bank yang mengeluarkan jaminan penawaran tersebut. Pengecekan dilakukan terhadap semua jaminan penawaran untuk mendapatkan konfirmasi dari Bank, apakah jaminan tersebut asli atau palsu.  Dikeluarkan oleh Bank yang bereputasi baik.  Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang  Nama Peserta lelang yang tercantum dalam surat jaminan penawaran sama dengan nama yang tercantum dalam surat penawaran.  Nilai jaminan penawaran tidak kurang 2 (dua) persen dari Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ). Pada paket-paket RRDP

sudah

langsung dinyatakan dalan nilai  Besaran nilai jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, jika angka dan huruf berbeda, maka dilakukan klarifikasi kepada Bank yang mengeluarkan jaminan tersebut.  Nama pemilik yang menerima jaminan penawaran adalah sama dengan nama pemilik yang mengadakan pelelangan, jika nama berbeda,

maka

dilakukan

klarifikasi

kepada

Bank

yang

mengeluarkan jaminan tersebut.  Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang.  Isi surat jaminan Penawaran harus sesuai dengan ketentuan dan maksud dalam dokumen jaminan Penawaran tersebut. (vi) Eligibility  Peserta lelang yang boleh ikut serta didalam pekerjaan ini adalah yang memenuhi persyaratan kualifikasi.  Peserta lelang sesuai kriteria paragraf 1.6; 1.7 dan 1.8 Guidelines Procurement Under ADB, April 2010 dan paragraf 1.7 Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing, May 2009


5 - 25


5.3.9.3.2 Evaluasi Teknis Panitia Lelang/Kelompok Kerja ULP akan menguji aspek teknik dari penawaran yang disampaikan sesuai dengan IPL/ITB 16, Proposal Teknik, khususnya untuk mengkonfirmasikan bahwa seluruh ketentuan dalam Seksi VI, Syarat-syarat Pekerjaan telah dipenuhi tanpa ada penyimpangan material atau keberatan. Dalam proses evaluasi Proposal Teknik, Pokja ULP akan memeriksa persyaratan dokumen lelang terkait organisasi lapangan, metode pernyataan, jadwal mobilisasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan, personil dan peralatan. Apabila hasil evaluasi tidak responsif terhadap persyaratan dokumen lelang, Kelompok Kerja ULP tidak segera mendiskualifikasi peserta lelang, tetapi meminta secara tertulis untuk melakukan klarifikasi dalam jangka waktu yang wajar sebelum pengeluaran keputusan

responsif.

Permintaan

informasi

atau

dokumentasi

mengenai

ketidaksesuaian tersebut tidak boleh dikaitkan dengan aspek apapun dari harga penawaran. Kegagalan peserta lelang untuk memenuhi permintaan tersebut dapat menyebabkan penawarannnya ditolak. Evaluasi meliputi aspek – aspek berikut: a. Metode Pelaksanaan i. Harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dan diyakini menggambarkan penguasaan Teknis Peserta Lelang untuk menyelesaikan pekerjaan. ii. Apabila terdapat tidak konsisten/tidak jelas antara metode pelaksanaan dan dokumen lainnya yang terdapat didalam dokumen Penawaran, maka Panitia melakukan klarifikasi tertulis kepada peserta lelang sebelum keputusan penawaran dinyatakan responsive atau tidak responsive. b. Jadwal Waktu Pelaksanaan i. Tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. ii. Urutan jenis pekerjaan secara teknis dapat dilaksanakan. iii. Sebelum Penawar dinyatakan penyimpangan substansial, agar dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang. c. Spesifikasi Teknis i. Penawaran, khususnya untuk Mata Pembayaran Utama, telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. ii. Sebelum Penawaran dinyatakan menyimpang secara substansial, agar dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang. d. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan Peserta Lelang telah sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen lelang.


5 - 26


Sebelum penawaran dinyatakan menyimpang secara substansial, agar dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang. e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh, telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang. Sebelum penawaran dinyatakan menyimpang secara substansial, agar dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang. 5.3.9.3.3 Evaluasi Harga (a)

Koreksi aritmatik meliputi : (i)

Perbaikan perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya.

(ii)

Perbaikan penempatan titik dan koma, didalam harga satuan dengan menganggap yang benar adalah jumlah harga dan kemudian penulisan harga satuan tersebut diperbaiki.

(iii)

Perbaikan kuantitas harus sesuai dokumen lelang.

(iv)

Dari hasil Koreksi Aritmatik akan didapat urutan penawaran yang sebenarnya. Apabila peserta lelang tidak menerima hasil koreksi aritmatik terhadap penawarannya, maka penawaran tersebut akan ditolak dan jaminan penawarannya akan disita dan disetor ke kas negara.

(b) Rabat/discount (bila ada) maka akan dilakukan penyesuaian yang tepat untuk mencerminkan potongan atau perubahan harga lainnya yang ditawarkan. (c) Mata uang untuk Evaluasi Penawaran akan dilakukan berdasarkan mata uang rupiah dengan nilai tukar yang

ditentukan dalam Instruksi Kepada Peserta

Lelang (Instruction to Bidders/ITB) (d) Terhadap penawaran yang unbalanced/timpang dan nilai penawarannya rendah ( kurang 80 % dari HPS/OE ) atau yang bersifat Front Loaded/berat di depan, dilakukan klarifikasi menyangkut konsistensi harga dengan metoda dan usulan rencana pelaksanaan. Untuk melindungi Employer terhadap kerugian finansial jika terjadi kegagalan oleh pemenang lelang pada waktu pelaksanaan nantinya, maka nilai jaminan pelaksanaan dapat dinaikkan menjadi 10 % dari HPS/OE. 5.3.10 Penentuan Kualifikasi Penentuan/penilaian kualifikasi dilakukan terhadap tiga penawar terendah yang responsif dari semua Peserta Lelang.


5 - 27


Dalam penilaian kualifikasi ini dilakukan terhadap data kualifikasi peserta lelang yang disampaikan bersamaan pada saat menyampaikan penawarannya, dimana data tersebut berupa : a. Data kualifikasi sesudah Prakualifikasi ( Following Prequalification), yaitu berupa data kualifikasi dari peserta lelang sesuai yang disyaratkan , data tersebut merupakan updating dari data kualifikasi yang disampaikan pada saat Prakualifikasi. Updating data sesuai yang disyaratkan antara lain : a.1 Updating data kualifikasi sesuai persyaratan ADB : -

Eligibilitas ( Eligibility )

-

Proses Pengadilan yang Tertunda (Pending Litigation)

-

Keadaan Keuangan ( Financial Situation)

a.2 Updating data kualifikasi sesuai persyaratan IDB : -

Eligibilitas ( Eligibility), penjelasan lebih rinci bisa dilihat pada Bab 5.1.2

-

Riwayat kontrak tanpa kinerja ( Historical Contract Non-Performance)

-

Keadaan Keuangan Dan Kinerja ( Financial Situation & Performance)

Penjelasan dari persyaratan kualifikasi diatas bisa dilihat pada uraian mengenai pasca kualifikasi. b. Pasca Kualifikasi ( Post- Qualification ), yaitu berupa data kualifikasi yang merupakan data kualifikasi yang sama seperti yang disyaratkan pada proses prakualifikasi, hanya saja data tersebut disampaikan oleh peserta lelang bersamaan pada saat penyampaian dokumen penawaran, dan penentuan kualifikasi oleh Pokja ULP dilakukan setelah evaluasi penawaran. Adapun data kualifikasi yang disyaratkan antara lain ; b.1 Data kualifikasi – pasca kualifikas ADB, terdiri dari : 

Eligibilitas, uraian persyaratan lihat pada Bab 5.1.2 Pemenuhan Persyaratan : - Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan - Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus memenuhi persyaratan ; Syarat kombinasi dari anggota harus memenuhi persyaratan.



Proses Pengadilan Yang Tertunda ( Pending Litigation) : Semua proses pengadilan yang tertunda akan diselesaikan terhadap peserta lelang, dengan niali total tidak melebihi 50 % ( lima puluh persen ) dari net worth ( kekayaan bersih) peserta lelang. Keadaan Dan Kinerja Keuangan ( Financial Situation And Performance).


5 - 28


Pemenuhan Persyaratan : -

Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan

-

Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus memenuhi persyaratan ; Syarat kombinasi dari anggota tidak digunakan ( Not Applicable ).



Situasi Keuangan : i. Riwayat Kinerja Keuangan : Peserta Lelang harus menyerahkan Audit Balanced 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan posisi keuangan . Sebagai syarat minimum, kekayaan bersih ( net worth ) yang dihitung dari perbedaan antara total asset dan total pertanggungan ( liabilities ) harus positif. Pemenuhan Persyaratan : -


-

Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus memenuhi persyaratan ; Syarat kombinasi dari anggota tidak digunakan ( Not Applicable ).

ii. Pendapatan

Konstruksi

Tahunan

Rata-rata

(Average

Annual

Construction Turnover –AACTO ) : Peserta Lelang harus memenuhi syarat minimum AACTO 5 ( lima ) tahun terakhir , dimana syarat AACTO minimum ini dihitung dengan rumus : 2V/T, V adalah estimasi biaya konstruksi dan T adalah waktu pelaksanaan ( dalam tahun ) Pemenuhan Persyaratan : -

Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi 100 % persyaratan

-

Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus

memenuhi

25

%persyaratan,

satu

anggota

harus

memenuhi 40 % persyaratan ; Syarat kombinasi dari anggota harus memenuhi 100 % persyaratan. iii. Sumber Keuangan : Peserta Lelang harus juga menunjukkan kecukupan sumber keuangan yang cukup kepada Employer akses ketersediaan liquit assets, lines of credit atau sumber keuangan yang lain ( tidak termasuk uang muka ) untuk memenuhi

syarat keuangan seperti yang disyaratkan dalam

Form FIN -4 .


5 - 29


Pemenuhan Persyaratan : -

Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi 100 % persyaratan

-


memenuhi

25

%persyaratan,

satu

anggota

harus

memenuhi 40 % persyaratan ; Syarat kombinasi dari anggota harus memenuhi 100 % persyaratan. 

Pengalaman Pekerjaan Konstruksi: - Pengalaman Kontrak Sejenis : Peserta Lelang harus mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis untuk kontrak yang sedang dilelangkan dalam kurun waktu 7 ( tujuh ) tahun terakhir. Pekerjaan sejenis dari peserta didasarkan pada ukuran fisik, sifat pekerjaan, kompleksitas, metoda, teknologi atau karakteristik lain yang disyaratkan dalam dokumen lelang dengan nilai kontrak sebesar kontrak 70 % x estimasi biaya konstruksi. Pemenuhan Persyaratan : - Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan -

Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus memenuhi persyaratan tidak digunakan (Not Applicable ). Kombinasi dari anggota harus memenuhi persyaratan.

- Pengalaman Pekerjaan Utama : Untuk kontrak sesuai butir (i) dan kontrak yang lain , peserta lelang harus mempunyai pengalaman minimal produksi tiap bulan sebesar 80 % dari pekerjaan utama dari pekerjaan konstruksi

yang

dilelangkan. Pemenuhan Persyaratan : -


-

Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus memenuhi persyaratan tidak digunakan (Not Applicable ). Kombinasi dari anggota tidak digunakan, satu anggota

harus

memenuhi persyaratan. b.2 Data kualifikasi – pasca kualifikas IDB, terdiri dari :  Eligibilitas, uraian persyaratan lihat pada Bab 5.1.2 Pemenuhan Persyaratan : -



5 - 30



-

memenuhi persyaratan ; Kombinasi dari anggota tidak disyaratkan.  Riwayat

Kontrak Yang Tidak Dapat Diselesaikan

(Historical Contract

Non-Performance), meliputi : -

Dalam lima tahun terakhir tidak boleh terjadi putus kontrak,

-

Tidak dalam Penangguhan

berdasarkan eksekusi Bid Securing

Declaration sesuai IPL 4.6 atau penarikann penawaran dalam kurun waktu masa laku penawaran sesuai IPL 9.9. Proses Pengadilan Yang Tertunda ( Pending Litigation) :

-

Semua proses pengadilan yang tertunda akan diselesaikan terhadap peserta lelang, dimana hal tersebut tidak boleh mengganggu persyaratan cashflow keuangan kontraktor untuk kegiatan proyek yang bersangkutan dan komitmen kontrak kedepan. Riwayat Proses Pengadilan :

-

Tidak ada riwayat tetap dari keputusan pengadilan/arbitrase selama lima tahun terakhir terhadap peserta lelang. Pemenuhan Persyaratan : -


-

Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus memenuhi persyaratan ; Kombinasi dari anggota tidak disyaratkan.

 Keadaan Dan Kinerja Keuangan ( Financial Situation And Performance) Kemampuan Keuangan :

-

i. Peserta Lelang harus mampu memenuhi syarat minimum cash flow pekerjaan konstruksi kontrak yang bersangkutan, net (bersih) dari komitmen kontrak lain, dimana syarat cash flow minimum dihitung dengan formula : 4V/T, dimana V adalah estimasi biaya kontrak, T adalah waktu pelaksanaan kontrak ( bulan ). Pemenuhan Persyaratan : -


-


ii. Peserta Lelang harus juga menunjukkan kecukupan sumber keuangan


yang

cukup

kepada

Employer

untuk

memenuhi

5 - 31


persyaratan cash flow untuk pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan dan komitmen kontrak mendatang. Pemenuhan Persyaratan : -


-

Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan tidak disyaratkan ; Kombinasi dari anggota harus memenuhi persyaratan.

iii. Peserta Lelang harus menyerahkan Audit Balanced lima ( 5 ) tahun terakhir yang menunjukkan profitabilitas jangka panjang. Pemenuhan Persyaratan : -

Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan.

-


-

Pendapatan Konstruksi Tahunan Rata-rata (Average Annual Construction Turnover –AACTO )

Peserta Lelang harus memenuhi syarat minimum AACTO, dimana syarat

AACTO minimum ini dihitung dengan rumus : 2V/T, V

adalah estimasi biaya konstruksi dan T adalah waktu pelaksanaan ( tahun ). Pemenuhan Persyaratan : -

Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi 100 % persyaratan.

-

Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus memenuhi 25 % persyaratan, satu anggota harus memenuhi 50 % persyaratan; Kombinasi dari anggota harus memenuhi 100 % persyaratan.

 Pengalaman : -

Pengalaman Pekerjaan Konstruksi Secara Umum : Pengalaman dalam bidang pekerjaan konstruksi, baik sebagai kontraktor utama, sub-kontraktor atau manajemen konbtraktor , paling tidak dalam lima tahun terakhir. Pemenuhan Persyaratan : - Peserta Tunggal (Single Entity) : Harus memenuhi persyaratan.


5 - 32


- Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan harus memenuhi persyaratan ; Kombinasi dari anggota tidak disyaratkan -

Pengalaman Spesifik kontrak konstruksi : i. Mempunyai

pengalaman

jumlah

kontrak

sejenis

yang

memuaskan dan selesai baik sebagai kontraktor utama, anggota joint venture, manajemen kontraktor dan sebagai sub-kontraktor selama lima tahun terakhir, yaitu mempunyai

minimum 2 (dua)

kontrak masing-masing dengan nilai kontrak 80 % x estimasi biaya konstruksi. Pemenuhan Persyaratan : -

Peserta

Tunggal

(Single

Entity)

:

Harus

memenuhi

persyaratan. -

Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan tidak disyaratkan ; Kombinasi dari anggota harus memenuhi persyaratan.

ii.

Untuk kontrak sesuai butir (i)

dan kontrak yang lain

sebagai kontraktor utama, anggota

baik

joint venture, manajemen

kontraktor dan sebagai sub-kontraktor selama lima tahun terakhir, mempunyai pengalaman minimal produksi tiap bulan sebesar 80 % dari pekerjaan utama dari pekerjaan konstruksi yang dilelangkan . Pemenuhan Persyaratan : -

Peserta

Tunggal

(Single

Entity)

:

Harus

memenuhi

persyaratan. -

Peserta Kemitraan (Joint Venture ) : Setiap anggota kemitraan tidak disyaratkan ; Kombinasi dari anggota harus memenuhi persyaratan, salah satu anggota memenuhi persyaratan..

5.3.11 Laporan Evaluasi Penawaran Laporan Evaluasi Penawaran ( Bid Evaluation Report –BER ) harus disiapkan dan disampaikan oleh masing-masing Pokja kepada Ketua ULP serta tembusan ke PMU paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam ) minggu sejak tanggal pemasukan penawaran.


5 - 33


Pedoman/Formulir standar yang digunakan dalam pembuatan BER adalah sebagai berikut : a.

Untuk loan Asian Development Bank ( ADB ) berpedoman pada pada Guide On Bid Evaluation Asia Development

Bank, October

2010 dengan

susunan

sebagai berikut : 1)

Pengantar ( Introduction ), berisi informasi : Umum, Pemasukan Penawaran, Pembukaan Penawaran, Data Dasar dan Exchange Rate, dan Panitia Evaluasi Penawaran.

2)

Pemeriksaan Kelengkapan Penawaran ( Examination for Completeness of Bid ), berisi

: Kelengkapan Doukumen Penawaran, Kepatutan Tanda

Tangan dan Surat Kuasa 3)

Penentuan Responsif Substantif Penawaran ( Determination of Substantive Responsiveness of Bids ), meliputi : Eligibilitas dari Peserta Lelang, Kualifikasi Peserta Lelang, Koreksi Aritmatik, Pemenuhan Terhadap Persyaratan dan Ketentuan Komersial, dan Pemenuhan Terhadap Persyaratan Teknis.

4)

Evaluasi Detil Penawaran ( Detailed Evaluation of Bids ), berisi : Seleksi Penawaran untuk Detil Evaluasi, Pemenuhan Terhadap Persyaratan dan Ketentuan Komersial, Evaluasi terhadap Pemenuhan Persyaratan Teknis ( Section 6, Bidding Documents), Analisa Harga, dan Klarifikasi.

5)

Perbandingan Penawaran Dan Penentuan Penawaran Terendah Yang Responsif ( Comparison of Bids and Determination of Evaluation of Lowest Evaluated Bids), berisi : Evaluasi Penawaran Terendah, Pemeriksaan Harga Timpang untuk Penawaran Terendah, Kewajaran Harga dari Penawar Terendah.

6)

Kesimpulan Dan Rekomendasi.

7)

Lampiran-Lampiran : -

Lampiran 1 : Record of Bid Opening

-

Lampiran 2 : Basic Data Sheet

-

Lampiran 3 : Table 1 : Examination of Completeness

-

Lampiran 4 : Table 2 : Summary of Bid Price

-

Lampiran 5 : Table 3 : Substantive Responsivness of Bid

-

Lampiran 6 : Table 4 : Time for Completeness of Bids

-

Lampirann7 : Table 5 :Bid Price Comparison

-

Lampiran 8 : Table 6 : Comparison of Construction Equipment

-

Lampiran 9 : Table 7 : Subcontracting


5 - 34


-

Lampiran 10 : Table 8 : Payment Schedule

-

Lampiran 11 : Table 9 : Construction Facilities

-

Lampiran 12 : Table 10 : Prices for Sections of the Works as Percentages of the Total of Bid Prices

b.

Untuk

Project

Islamic Development Bank (IDB) berpedoman pada

pada

Standard Bid Evaluation Form Procurement of Goods or Works, 30 January 2004 dengan susunan sebagai berikut : 1)

Pengantar ( Introduction ), berisi identifikasi pyoyek

2)

Proses Lelang ( Bidding Process ) : - Dokumen Lelang -

UndanganLelang

- Pemasukan Penawaran - Pembukaan Penawaran 3)

Pemeriksaan Pendahuluan Penawaran (Preliminary Examination of Bids ), berisi pemeriksaan : - Verifikasi - Eligibilitas - Jaminan Penawaran - Kelengkapan dari Penawaran - Substansi Responsif

4)

Evaluasi Detil Penawaran : - Koreksi dan Unconditional Discounts - Tambahan ( Addition), Penyesuaian ( Adjustment ), Perbandingan Penawaran ( Comparison of Bids ), Perbedaan Harga ( Price Deviation )

5)

Usulan Pemenang Lelang ( Proposed Contract award )

6)

Tabel – Tabel : - Tabel 1 : Identifikasi ( Identification ) - Tabel 2 : Proses Lelang ( Bidding Process ) - Tabel 3 : Pemasukan Penawaran Dan Pembukaan Penawaran - Tabel 4 : Harga Penawaran ( Bid Prices ) - Tabel 5 : Pemeriksaan Pendahuluan ( Preliminary Examination ) - Tabel 6 : Correction and Unconditional Discount - Tabel 7 : Nilai Tukar ( Exchange Rate ) - Tabel 8 : Currency Conversion ( Multiple Currency) - Tabel 9 : Currency Conversion ( Single Currency)


5 - 35


- Tabel 10 : Addition, Adjustment, and Priced Deviations) - Tabel 11 : Proposed Contract award - Lampiran : Lampiran – Lampiran :

7)

- Bid Opening Record - Copy korespondensi sanggahan ( kalau ada ) - Copy dari klarifikasi ( kalau ada ) 5.3.12 Pengusulan Calon Pemenang a) Hasil Evaluasi Lelang (dalam Bahasa Inggris untuk paket-paket ICB), disampaikan oleh Pokja kepada Ketua ULP serta tembusan ke PMU paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam ) minggu sejak tanggal pemasukan penawaran. b) Laporan Hasil Evaluasi Lelang (Bid Evaluation Report – BE R ), selain melampirkan sesuai pedoman dari ADB ataupun IDB, harus dilampiri

juga

dengan dokumen-dokumen berikut ini : 1.

Usulan Pemenan g Lelang

2.

Berita Acara Evaluasi Lelang

3.

Hasil Penelitian Dokumen Kualifikasi

4.

Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Harga

5.

Berita Acara Pembukaan Lelang

6.

Dokumen Lelang, termasuk Adendum (jika ada)

7.

Surat kabar (asli) yang memuat iklan pengumuman lelang

8.

Print-out pengumuman lelang pada website PU-net

9.

Dokumen Penawaran seluruh Peserta Lelang, meliputi dokumen penawaran harga dan dokumen informasi kualifikas

10. Fotokopi jaminan penawaran dari calon pemenang lelang 11. Harga Perkiraan Sendiri (Owner’s Estimate), lengkap beserta lampiranya 12. Draft Kontrak 13. Surat-menyurat menyangkut klarifikasi antara Pokja ULP dan Peserta Lelang. c) Apabila Peserta Lelang, yang penawarannya dinyatakan responsif, mempunyai harga penawaran terevaluasi terendah pada dua paket kontrak atau lebih, tetapi hanya memenuhi persyaratan kualifikasi tidak untuk semua paket kontrak tersebut sekaligus, maka Calon Pemenang harus ditentukan berdasarkan kepada


5 - 36


pertimbangan total keseluruhan harga penawaran yang paling minimal pada seluruh paket-paket kontrak yang bersangkutan. d) Untuk maksud penentuan Calon Pemenang seperti tersebut dalam paragraf c di atas, Pokja ULP dapat meminta Peserta Lelang yang bersangkutan untuk memutakhirkan kembali informasi kualifikasinya. 5.3.13 Review Oleh Direktorat Dan PMU a. Balai dan/atau Ketua ULP harus memeriksa kelengkapan dan kebenaran atas Laporan Hasil Evaluasi Lelang yang disampaikan oleh Pokja. b. Direktorat bersama-sama dengan PMU harus mereview usulan calon pemenang berkaitan dengan ketentuan tersebut di dalam paragraf 5.3.10.c dan 5.3.10.d di atas, apabila : 1.

calon pemenang yang diusulkan tersebut diusulkan juga sebagai calon pemenang pada paket kontrak ADB/IDB lainnya dari Satuan Kerja yang berbeda (evaluasi gabungan); atau

2.

diketahui bahwa informasi kualifikasi Calon Pemenang yang diusulkan, yang

tersaji

di

dalam

Laporan

Hasil

Evaluasi

Lelang,

perlu

dimutakhirkan. c.

Dalam hal usulan calon pemenang perlu direvisi berdasarkan hasil review menurut ketentuan pada paragraf b diatas, Balai / Direktorat Bina Pelaksanan Wilayah terkait harus mengembalikan dokumen Laporan Hasil Evaluasi Lelang kepada Pokja ULP yang bersangkutan untuk diperbaiki. Pengembalian tersebut harus disertai dengan penjelasan tertulis mengenai informasi tambahan yang diperoleh pada proses review tersebut. Keputusan dan tanggung jawab rekomendasi final adalah keputusan ULP.

d.

Apabila Laporan Hasil Evaluasi Lelang dinilai telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka Balai terkait meneruskan laporan tersebut kepada PMU dengan tembusan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah terkait yang selanjutnya dimintakan persetujuan (No Objection Letter ) dari ADB/IDB.

5.3.14 Persetujuan ADB/IDB Sesuai ketentuan ADB/IDB akan mereview dan memberikan respon 7 sampai dengan 14 hari kerja sejak diterimanya dokumen.


5 - 37


5.3.15 Penetapan Calon Pemenang a.

Setelah No Objection Letter diterbitkan oleh ADB/IDB, selanjutnya untuk paketpaket kontrak dengan nilai di atas Rp 100 milyar harus diusulkan kepada Menteri PU untuk penetapan pemenang, berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 8 untuk paket-paket kontrak dengan nilai di atas Rp100 milyar

penetapan

pemenang oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran (PA). Catatan: Disarankan untuk paket kontrak diatas Rp. 100 milyar , usulan penetapan dapat dilakukan pararel satu set berkas ke ADB/IDB, satu set berkas lainnya ke BPKONS untuk dievaluasi dalam rangka penetapan pemenang oleh Menteri PU, dengan menyebutkan/menginformasikan bahwa secara bersamaan proses penetapan sedang dilakukan. ADB/IDB

mengisyaratkan NOL penetapan

pemenang menjadi 100% jika Menteri Pekerjaan Umum juga menyetujuinya atas usulan calon pemenang. b.

Untuk paket dibawah RP 100 milyar, penetapan pemenang dilaksanakan oleh Ketua Pokja ULP setelah No Objection Letter dari ADB/IDB diterima.

c.

Untuk paket-paket post review, penetapan pemenang dilaksanakan oleh Ketua Pokja ULP setelah mendapat persetujuan (surat tidak berkeberatan) dari Dirjen Bina Marga melalui Direktur Bina Program.

5.3.16 Pengumuman Pemenang Lelang a. Pengumuman Pemenang Lelang harus dilaksanakan oleh Pokja ULP segera setelah ada penetapan Pemenang Lelang. Pengumuman Pemenang Lelang ini harus dikirimkan kepada semua Peserta Lelang yang memasukkan Dokumen Penawaran. b. Pengumuman hasil lelang harus juga dimuat di dalam UNDB online dan dgMarket dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak No Objection Letter dari ADB/IDB diterima. Pengumuman ini sekurang-kurangnya memuat : 1. nama-nama Peserta Lelang yang memasukkan penawaran; 2. harga penawaran masing-masing sesuai dengan Pembukaan 3.

Penawaran;

nama-nama Peserta Lelang yang dievaluasi berikut harga penawaran terevaluasinya masing-masing.

4.

nama-nama Peserta Lelang yang gugur/didiskualifikasi berikut alasannya masing-masing; dan

5. nama Pemenang Lelang berikut harga penawaran, jangka waktu pelaksanaan, dan ikhtisar ruang lingkup paket kontrak yang bersangkutan.


5 - 38


5.3.17 Sanggahan dan Debriefing a. Sanggahan Dokumen Lelang atau Panitia Lelang tidak dibenarkan untuk memberi batasan waktu kepada para Peserta

Lelang dalam pengajuan sanggahan atas proses

dan hasil pelelangan. Jika sanggahan diterima, Prosedur Penyelesaian Pengaduan ( Perpres 70/2012 pasal 81 dan 82) yang sesuai harus dilakukan. Kecuali ADB ataupun IDB memberikan petunjuk tertulis yang lain, apabila sanggahan banding atas tanggapan sanggapan tersebut dilakukan, maka proses pemilihan Kontraktor akan ditunda sambil menunggu hasil banding. Setiap sanggahan yang diajukan oleh Peserta Lelang harus segera ditanggapi oleh Panitia Lelang atau oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak sanggahan tersebut diterima. Proses lelang dapat terus dilanjutkan sekalipun ada sanggahan; tetapi apabila sanggahan tersebut ternyata benar, maka dengan persetujuan ADB/ IDB : (i)

proses lelang harus dievaluasi kembali; atau

(ii)

lelang harus diulang; atau

(iii)

kontrak yang sudah ditandatangani harus dibatalkan.

b . Debriefing Debriefing adalah penjelasan, klarifikasi, dan tanya-jawab yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang, baik dilakukan dalam bentuk pertemuan atau dalam bentuk tertulis sesuai dengan pilihan Panitia Lelang, yang diberikan kepada Peserta Lelang

yang

meminta

penjelasan

menyangkut

alasan-alasan

mengapa

penawarannya tidak terseleksi sebagai pemenang. Debriefing harus segera dilaksanakan oleh Panitia Lelang tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah permintaan dari Peserta Lelang diterima. Apabila debriefing dilaksanakan dengan cara pertemuan atas kehendak Peserta Lelang, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk pertemuan tersebut dibebankan kepada Peserta Lelang yang bersangkutan. 5.3.18 Penunjukkan Kontraktor a.

Penunjukan Kontraktor selaku pelaksana jasa konstruksi harus diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah proses Pengumuman Lelang, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 5.3.14 di atas dilaksanakan.

b.

Apabila kontraktor yang ditunjuk atau akan ditunjuk mengundurkan diri setelah dikeluarkan Penetapan Pemenang, sebagaimana diuraikan dalam paragraf


5 - 39


5.3.13 di atas, maka jaminan penawarannya akan disita sebagai penerimaan negara . Untuk selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen akan menunjuk Peserta Lelang dengan penawaran terendah berikutnya yang responsif sesuai hasil evaluasi untuk melaksanakan kontrak secara memuaskan. 5.3.19 Penandatanganan Kontrak a.

Segera

setelah

penunjukan

pemenang,

Pejabat

Pembuat

Komitmen

mengirimkan Kontrak/Surat Perjanjian kepada Pemenang Lelang. b.

Dalam waktu 28 hari sejak menerima Surat Perjanjian tersebut Pemenang Lelang harus menandatangani , memberi tanggal dan mengembalikan kepada PPK

5.3.20 Pembatalan Lelang 5.3.20.1 Pembatalan lelang dan Lelang ulang tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan dari ADB/IDB. 5.3.20.2 Pembatalan lelang dan Lelang ulang dengan alasan bahwa jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan kurang dari tiga tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan ADB/IDB.


5 - 40


Lampiran 5.1 : Daftar Eligible Member Countries - ADB Section 5 – Eligible Countries

LIST OF ELIGIBLE MEMBERS OF THE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.. 33. 34.

AFG ARM AUS AUT AZE BAN BEL BHU BRU CAM CAN PRC COO DEN FIJ FIN FRA GEO GER HKG IND INO IRE ITA JPN KAZ KIR KOR KGZ LAO LUX MAL MLD RMI

Afghanistan Armenia Australia Austria Azerbaijan Bangladesh Belgium Bhutan Brunei Darussalam Cambodia Canada China, People’s Republic of Cook Islands Denmark Fiji Islands, Republic of Finland France Georgia Germany Hong Kong, China India Indonesia Ireland Italy Japan Kazakhstan Kiribati Korea, Republic of Kyrgyz Republic Lao People’s Democratic Rep. Luxembourg Malaysia Maldives Marshall Islands


35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

FSM MON MYA NAU NEP NET NZL NOR PAK PAL PNG PHI POR SAM SIN SOL SPA SRI SWE SWI TAJ TAP THA TIM TON TUR TKM TUV UKG USA UZB VAN VIE

Micronesia, Federated States of Mongolia Myanmar Nauru Nepal The Netherlands New Zealand Norway Pakistan Palau Papua New Guinea Philippines Portugal Samoa Singapore Solomon Islands Spain Sri Lanka Sweden Switzerland Tajikistan Taipei, China Thailand Timor-Leste Tonga Turkey Turkmenistan Tuvalu United Kingdom United States Uzbekistan Vanuatu Viet Nam

5 - 41


Lampiran 5.2 : Daftar Eligible Member Countries - IDB Section 5 – Eligible Countries LIST OF ELIGIBLE MEMBERS OF THE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 34.

Guinea Bissau Libya Malaysia Nigeria Oman Saudi Arabia Sudan Suriname Syria Togo Turkey Uganda Yemen Tajikistan Gabon Indonesia Gambia Jordan Guinea Iran Iraq Kyrgyz Lebanon Maldives Mali Mauritania Morocco Pakistan Marshall Islands


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Mozambique Niger Palestine Qatar Kuwait Bahrain Algeria Azerbaijan Benin Sierra Leone Cote dIvoire Brunei Djibouti Tunisia Uzbekistan Burkina Faso Chad Cameroon Kazakhstan Egypt Afghanistan Turkmenistan United Arab Emirates Albania Bangladesh Somalia Senegal Comoros

5 - 42


Lampiran 5.3 : Contoh Iklan di media cetak- Loan ADB

Invitation for Bids International Competitive Bidding No. 02/RRDP/ADB-2817INO/CW05/2013 Date Loan No. and Title

: :

11 February 2013. 2817 – INO. REGIONAL ROADS DEVELOPMENT PROJECT. Deadline for Submission of Bids : 1 April 2013.

1. The Republic of Indonesia has received financing from the Asian Development Bank (ADB) towards the cost of the Regional Roads Development Project (RRDP). Part of proceed of this loan will be used for payment under the contract named in the table below. Bidding is open to all bidders from eligible source countries of the ADB. No.

Package No.

Package Name

a

b

c

Estimated Road Eff.Length (km) d

Anticipated Type of Work

Procurement Team (Pokja) Address

e

f

WEST KALIMANTAN 2.

30-RCP01

Sosok–Tayan, Tanjung– Sanggau

79.20

Reconstruction, and resurfacing (direct overlay).

Procurement Team (Pokja) of Contractors For Regional Roads Development Project (RRDP) ADB Loan No. 2817-INO in West Kalimantan Attention to: Ir. Endang Sutiyani (Chairman) Street Address: Jln. Subarkah No. 24 A City: Pontianak ZIP Code: 78121 Country: Indonesia Telephone: +62-561-731249 E-Mail: snvtpjn_kalbar1 @gmail.com

2. General of Highway, in the Ministry of Public Works of the Government of the Republic of Indonesia as the owner of the Project, invites sealed bids for construction and completion of the works mentioned above from all bidders from eligible source countries of the ADB. The successful Bidder will be required to satisfy evaluation and qualification criteria as follows: 

Historical Financial Performance Submission of audited financial statements or, if not required by the law of the Bidder’s country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last three (3) years to demonstrate the current soundness of the Bidder’s financial position. As a minimum, the Bidder’s net worth calculated as the difference between total assets and total liabilities should be positive.


5 - 43




Average Annual Construction Turnover Minimum average annual construction turnover of US$ 38,470,000 calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last five (5) years.



Financial Resources Using Forms FIN – 3 and FIN - 4 in Section 4 (Bidding Forms) the Bidder must demonstrate a access to, or availability of, liquid assets , lines of credit, or other financial resources, (other than any contractual advance payments) to meet the Bidder’s financial resources requirement indicated in Form FIN-4. a



Liquid Assets mean cash and cash equivalents, short-term financial instruments, short term available-for-sale-securities, marketable securities, trade receivables, short-term financing receivables and other assets that can be converted into cash within ONE YEAR.

Contracts of Similar Size and Nature Participation in at least one (1) contract within the last seven (7) years that has been successfully or substantially completed and that is similar to the proposed works, where the value of the Bidder’s participation exceeds US$ 40,390,000. The similarity of the Bidder’s participation shall be based on the physical size, nature of works, complexity, methods, technology or other characteristics as described in Section 6, Employer’s Requirements.



Construction Experience In Key Activities - Cement Treated Recycler Base (CTRB) : 2,290 m3/month. - Granular Pavement : 8,640 m3/month. - Hot Mixed Asphalt Pavement : 5,790 tonne/month.

3. Interested prequalified eligible Bidders may choose to either download a complete set of bidding documents, in the English language, from the Ministry of Public Works (MPW) website which will be available on 14 February 2013, or, obtain the bidding documents on free of charge from the Procurement Team (Pokja) on the submission of a written application via registered e-mail or airland mail at address as stated in the table above. The bidding document will be sent to prequalified eligible bidders on free of charge by registered e-mail or air-land mail. No liability will be accepted for loss or late delivery. 4. All bidders -Foreign and Domestic– interest to bid strongly suggested using the semi eprocurement system. In order to use this system, the Bidders must register in the system electronically through the Ministry Public Works website, (www.pu.go.id) under the procurement section to obtain access code to the system. In particular, for international Bidders, this access code will only valid for WINRIP/RRDP Project. While for local bidders will follow as usual registration for APBN procurement (procurement for national budgeting). Note: Two registration process will be required: I.

To obtain access code a. The Bidder can obtain from whether click in the banner of “LPSE or Layanan Pengadaan Secara Elektronik” on the box-command of “Semi e-Procurement”, or b. Click on direct link http://www.pu.go.id/punetnew2010/subindex.asp?pid=09005 then click on “Registrasi”. By this access code, the Bidder can register to the specific package that interested in. Please follow the instruction hereafter c. The procedures to obtain the User-ID and Password are as follows: i. Open the MPW website at http://www.pu.go.id ii. Click the “Semi e-procurement” iii. Select the Language as necessary

iv. Click “Registrasi bagi Penyedia Jasa yang belum memiliki User-ID” (Registration for Participant who has yet no User-ID). v. Click “Klik Disini” in the right side of “Untuk Penyedia Jasa (Badan Usaha) Nasional” (For Domestic Participants (Entities))


5 - 44


vi. Click “Click Here” in the right side of “For Foreign Vendors – WINRIP / RRDP Project”. vii. Clik “Agree” and then fill the data. Finally, clik “send” viii. For Joint Venture (JV), Joint Operation (JO), Consortium or Association, click “Klik Disini” in the right side of “Untuk Joint Operation (JO), Joint Venture (JV) dan Association” ix. For Domestic Bidder as leading member, fill the user-ID and password, then click “Login” x. For the Foreign Bidder as leading member, click “Klik Disini”, then fill the user-ID and password, and finally click “Login” xi. The User-ID and Password will be sent to the Bidder by email. II. To register to specific package The procedures to register the related package and download the bidding documents are as follows: i. Open the MPW website at http://www.pu.go.id ii. Click the “Semi e-procurement” iii. Select the Language as necessary iv. Select “Tahun Anggaran” (Fiscal Year), select “Provinsi” (Province) and choose “Direktorat Jenderal Bina Marga” (Directorate General of Highways) in the menu of “Satminkal” (Administration Based Unit). All in the left column. The registration period can be seen in the right column of “Tanggal Pendaftaran” (Registration Date). v. Fill the “User ID” and “Password” in the left column, and click “Login” vi. Select the Package Name in the column of “Nama Paket” (Package Name) vii. Click the icon of “Pendaftaran” (Registration) viii. Fill the registration form completely, especially for “Kualifikasi” (Qualification): a. Bidang (maximum 50 characters) : Civil Works b. Sub-bidang (maximum 50 characters) : Road and Bridge Works c. Lingkup Layanan (maximum 50 characters) : Construction Works d. and for asterisk (*) in red colour may be filled or unfilled as necessary. ix. Click “Pendaftaran” (Registration). The registration receipt will appear and print it as an evident, and clik “Kembali” (back). x. To download the bidding documents, click the file name of bidding documents in the right side of “Dokumen Lelang” (Bidding Documents). xi. Click “Save” to save the file into the Hard Disk without change the file name 5. Further information can be obtained from the Procurement Team (by request) at the addresses stated above. 6. Foreign Bidders who are interested to work in Indonesia should have a working license certification “Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing or BUJKA” (under the Public Works Ministry Decree No. 05/PRT/M/2011) from Ministry of Public Works prior to signing the contract (but not a pre-condition for this bidding). 7. Please deliver your bid in sealed envelope: • To the address as stated in the above table. • Before the deadline: 1 Aril 2013 at 10:00 AM (Middle Indonesia Time). • Together with a Bid Security in amount as stated in the Bidding Data Sheet of the bidding document. The number of copies provided shall be: 1 (one) original and 5 (five) copies.


5 - 45


8. Bids will be opened immediately after the deadline in the presence of bidders’ representatives and anyone who chooses to attend at the address in the above table. Late bids will be rejected. Bids shall be valid for a period of one hundred twenty (120) days after the bid submission deadline date. 9. No margin of preference for the domestic Bidder in bid evaluation.

Jakarta, 11 February 2013. Chairman of Procurement Committee


5 - 46


Lampiran 5.4 : Contoh Iklan di media cetak- IDB SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE INVITATION FOR PREQUALIFICATION Republic of Indonesia Regional Roads Development Project (RRDP) IDB Financing Agreement: IND 0161

The Republic of Indonesia has received financing from the Islamic Development Bank toward the cost of the Regional Roads Development Project, and it intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contracts for: -

Lot1: Tambak Mulyo to Wawar (24-RCP01)

-

Lot2: Giriwoyo to Duwet (24-RCP02)

Prequalification is being invited for Lot 1, Lot 2 (or Lot 1 and Lot 2 combined). Applicants have to specify in their applications for which lot they want to be prequalified. The Directorate General of Highways/Ministry of Public Works intends to prequalify contractors and/or firms for construction of the Tambak Mulyo to Wawar road section (38.7 Km) and reconstruction of the Giriwoyo to Duwet road section (23.8 Km). It is expected that invitations to bid will be made in 11 May 2012. Prequalification will be conducted through prequalification procedures specified in the Islamic Development Bank’s Guidelines for Procurement under IDB Financing May 2009, and is open to all bidders from eligible source member countries (ICB/MC), as defined in the Guidelines. Interested eligible Applicants may choose to either download prequalification document, in the English language, from the Ministry of Public Works (MPW) website (to do this will required the access code mentioned on the paragraph below), or obtain the prequalification document, in the English language, from the Procurement Team (Pokja) upon submission of a written application via registered e-mail or air-land mail at address below. In addition to prequalification document, the details of prequalification information can be obtained from the Procurement Team (Pokja) by request at the address stated below from 09.00 to 14.00 hours on 18 January, 2012 and up to 7 (seven) days prior to the deadline of prequalification submission. All bidders -Foreign and Domestic– interested in prequalification are strongly invited to use the semi e-procurement system. In order to use this system, the Applicants must register in the system electronically through the Ministry Public Works website, (www.pu.go.id) under the eprocurement section to obtain access code to the system. In particular, for international Applicants, this access code will only be valid for WINRIP/RRDP Project. While for local bidders will follow as usual the registration for APBN procurement (procurement for national budgeting). Note: Two registration processes will be required III. To obtain access code a. The Applicant can obtain the access code by clicking the banner of “LPSE or Layanan Pengadaan Secara Elektronik” in the box-command of “Semi e-Procurement”, or b. Click on direct link http://www.pu.go.id/punetnew2010/subindex.asp?pid=09005 then click on “Registrasi”. By this access code, the Applicant can register to the specific package of interest. For this, please follow the instruction hereafter: c. The procedures to obtain the User-ID and Password are as follows: xii. Open the MPW website at http://www.pu.go.id xiii. Click the “Semi e-procurement” xiv. Select the Language as necessary


5 - 47


xv. Click “Registrasi bagi Penyedia Jasa yang belum memiliki User-ID” (Registration for Participant who does not yet have a User-ID). xvi. Click “Klik Disini” in the right side of “Untuk Penyedia Jasa (Badan Usaha) Nasional” (For Domestic Participants (Entities) xvii. Click “Click Here” in the right side of “For Foreign Vendors – WINRIP/RRDP Project”. Clik “Agree” and then fill the data. Finally, clik “send”

xviii.

xix. For Joint Venture (JV), Joint Operation (JO), Consortium or Association, click “Klik Disini” in the right side of “Untuk Joint Operation (JO), Joint Venture (JV) dan Association” xx. For Domestic Applicant as leading member, fill the user-ID and password, then click “Login” xxi. For the Foreign Applicant as leading member, click “Klik Disini”, then fill the user-ID and password, and finally click “Login” xxii. The User-ID and Password will be sent to the Applicant by email.

IV. To register to specific package The procedures to register for the related package and download the prequalification documents as follows: xii. Open the MPW website at http://www.pu.go.id xiii. Click the “Semi e-procurement” xiv. Select the Language as necessary xv. Select “Tahun Anggaran” (Fiscal Year), select “Provinsi” (Province) and choose “Direktorat Jenderal Bina Marga” (Directorate General of Highways) in the menu of “Satminkal” (Administration Based Unit). All in the left column. The registration period can be seen in the right column of “Tanggal Pendaftaran” (Registration Date). xvi. Fill the “User ID” and “Password” in the left column, and click “Login” xvii. Select the Package Name in the column of “Nama Paket” (Package Name) xviii. Click the icon of “Pendaftaran” (Registration) xix. Fill the registration form completely, especially for “Kualifikasi” (Qualification): a.

Bidang (maximum 50 characters) : Civil Works

b.

Sub-bidang (maximum 50 characters) : Road and Bridge Works

c.

Lingkup Layanan (maximum 50 characters) : Construction Works

d.

and for asterisk (*) in red colour may be filled or unfilled as necessary.

xx. Click “Pendaftaran” (Registration). The registration receipt will appear and print it as an evident, and clik “Kembali” (back). xxi. To download the prequalification documents, click the file name of bidding documents in the right side of “Dokumen Prakualifikasi” (Prequalification Documents). xxii. Click “Save” to save the file into the Hard Disk without change the file name Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 5 March 2012 and be clearly marked “Application to Prequalify for Regional Road Development Project, Lot 1: Tambak Mulyo to Wawar (24-RCP01) and/or Lot2: Giriwoyo to Duwet (24-RCP02).


5 - 48


Procurement Team (Pokja) Regional Roads Development Project (RRDP) SNVT of Road Development Central Java Attention Number and Street

: Mr. Mochamad Subektiyono, Ir, MT. : Jl.Murbei Barat I Sumurboto

City

: Semarang, Central Java

ZIP Code

: 50269

Country

: Indonesia

Telephone

: +62 24 7470086

Facsimile number

: +62 24 7470086

Electronic mail address: [email protected]


5 - 49

Bab 6 Ketentuan Pengadaan Barang

BAB 6 KETENTUAN PENGADAAN BARANG 6.1.

Dasar Hukum Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan: 1. Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) : ADB Loan 28 17-INO tanggal 2 Mei 2012. 2. Istisna’a Agreement dan Istisna’a Agency Agreement tanggal 17 April 2012 ; IDB Project No. IND-0161. 3. Procurement Guidelines Asian Development Bank, edisi April 2010, untuk loan ADB 2817-INO. 4. User Guide Procurement of Goods Asian Development Bank, edisi September 2010. 5. Guidelines for Procurement of Goods and Works Under Islamic Development Bank Financing, edisi May 2009, untuk IDB Project No.IND-0161. 6. MDB/FIDIC Harmonised Construction Contract, edisi Juni 2010, dimasukkan dalam Dokumen Lelang Standar (SBD) yang diterbitkan oleh ADB dan IDB. 7. Project Administration Manual (PAM) of Regional Roads Development Project (RRDP), June 2011 8. Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan Pengadaan Barang yang dananya baik sebagian, atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012. Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan. Dari sisi ADB/IDB, pemeriksaan (review) terbagi menjadi 2, yaitu: Prior Review dan Post Review, penjelasan lebih rinci terkait review oleh ADB/IDB disajikan dalam Bab 6.9.1

6.2.

Dokumen Lelang Standar Dokumen Lelang untuk pengadaan barang yang digunakan adalah Standard Bidding Documents dari ADB maupun IDB.


6-1


Dokumen lelang standar untuk Pengadaan Barang yang digunakan untuk ADB adalah User Guide Procurement of Goods Standard Bidding Documents , September 2010 – Asian Development

Bank , sedangkan untuk IDB adalah Islamic

Development Bank Standard Bidding Documents Procurement of Goods, November 2005 . Dokumen lelang standar dari

ADB/IDB harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum

dilakukan proses lelang untuk paket-paket yang dibiayai baik sebagian maupun seluruhnya dari dana Loan ADB tersebut. Dokumen yang sudah disetujui harus tersedia sebelum proses lelang dilaksanakan oleh masing-masing POKJA-ULP. Dalam setiap pengumuman lelang harus mencantumkan segala sesuatu yang berkaitan dengan paket yang akan dilelang secara rinci dan lengkap termasuk mengenai rapat penjelasan walaupun harus membutuhkan ruang/kolom yang lebih luas pada Surat Kabar. Pengumuman lelang sebelum diumumkan melalui surat kabar, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dan atau mendapat persetujuan dari ADB/IDB. 6.3.

Kecurangan dan Korupsi Sudah menjadi kebijakan ADB/IDB bahwa peminjam (termasuk penerima manfaat dari Pinjaman ADB/IDB), seperti konsultan dan agennya (dinyatakan atau tidak), personil, sub-kontraktor, sub-konsultan, penyedia jasa atau supplier/pemasok terhadap kontrak yang dibiayai ADB/IDB, untuk menjalankan standar etika yang tertinggi selama pengadaan dan pelaksanaan kontrak tersebut. Sesuai dengan kebijakan ini, ADB/IDB: a. Dalam mendefinisikan untuk tujuan pengadaan ini, ada 5 hal penting yaitu: 1) “Praktek Korupsi” adalah menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta secara langsung maupun tidak langsung, apapun yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan yang tidak pantas lainnya; 2) “Praktek Penipuan” adalah suatu perbuatan atau kelalaian termasuk gambaran yang keliru, bahwa dengan sengaja atau secara serampangan menyesatkan atau usaha menyesatkan, usaha untuk memperoleh uang atau keuntungan lain atau untuk menghindari kewajiban; 3) “Praktek kolusi” adalah suatu pengaturan yang direncanakan antara dua pihak atau lebih untuk menyimpangkan tujuan, termasuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan tidak sesuai dengan yang seharusnya;


6-2


4) “Praktek Pemaksaan” adalah perbuatan merusak atau merugikan atau mengancam untuk mengganggu atau membahayakan secara langsung atau tidak langsung, seseorang, atau benda milik orang guna mempengaruhi tindakan yang tidak pantas; 5) ”Praktek Menghalangi” i. dengan

sengaja

merusak,

memalsukan,

mengubah

atau

menyembunyikan barang bukti untuk penyelidikan atau membuat pernyataan palsu kepada penyelidik untuk menghindari penyelidikan Bank atas dugaan praktek korupsi, kecurangan, pemaksaan atau praktek kolusi: dan/atau mengancam, melecehkan atau mengintimidasi pihak manapun untuk mencegahnya dari pengungkapan bahan-bahan yang sesuai dengan penyelidikan atau dari kejaran penyelidikan; atau ii. tindakan yang dimaksudkan untuk menghalangi hak yang diberikan kepada Bank untuk memeriksa dan mengaudit sesuai klausul (e) dibawah ini. b. ADB/IDB akan menolak permohonan penunjukan pemenang lelang, jika ternyata bahwa peserta lelang yang direkomendasikan memenangkan lelang atau melalui agen secara langsung maupun melalui agen terlibat dalam praktek korupsi, penipuan/curang, kolusi, pemaksaan atau menghalangi dalam persaingan untuk mendapatkan kontrak; c.

ADB/IDB akan membatalkan porsi pinjaman yang dialokasikan untuk suatu kontrak jika dinyatakan bahwa wakil peminjam atau penerima manfaat peminjaman terlibat dalam praktek korupsi, kecurangan, kolusi, atau praktek pemaksaan selama proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak, apabila peminjam tidak mengambil tindakan secara dini dan memadai untuk memperbaiki keadaannya yang tepat dan memuaskan;

d. Setiap saat ADB/IDB akan memberikan sanksi kepada perusa-haan atau individu, sesuai dengan prosedur sanksi ADB/IDB termasuk menyatakan in-eligible, baik untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, apabila dinyatakan bahwa perusahaan tersebut telah terlibat dalam praktek korupsi, penipuan/curang, kolusi atau praktek pemaksaan dalam persaingan atau dalam melaksanakan kontrak yang dibiayai Bank; e. ADB/IDB berhak bahwa dalam kontrak yang dibiayai oleh Loan (pinjaman) ADB/IDB, pengadaan termasuk kebutuhan peserta lelang, pemasok dan kontraktor memberi izin kepada Bank untuk memeriksa rekening dan dokumen


6-3


lain yang berhubungan dengan pemasukan penawaran dan pelaksanaan kontrak untuk diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bank. 6.4.

Debarred List: a. Penyedia barang/Jasa yang masuk dalam debarred list ADB/IDB, tidak diperkenankan mengikuti pelelangan; b. Berlaku bagi pekerjaan yang menggunakan metoda Post Review atau Prior Review; c. Apabila penyedia barang/jasa yang masuk dalam debarred list merupakan Joint Venture atau Sub-kontrak atau personilnya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa RRDP, seperti yang tercantum dalam debarred list ADB/IDB; d. Apabila sebelumnya penyedia barang/jasa tidak masuk dalam debarred list, tetapi dalam kurun waktu pelaksanaan pengadaan, penyedia barang/jasa tersebut termasuk debarred list, maka ADB/IDB akan memberitahukan melalui surat edaran.

6.5.

Misprocurement Misprocurement adalah pengadaan untuk suatu paket kontrak (termasuk untuk goods, works, services) yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan-ketentuan di dalam Guidelines dan Loan Agreement. Akibat dari misprocurement ini, maka konsekuensinya sebagai berikut : a.

Untuk Loan ADB ( Para 1.12 – Procurement Guidelines): 

Porsi pembiayaan untuk paket kontrak yang dinyatakan misprocurement akan dibatalkan, dan alokasi biaya tersebut akan dikurangkan dari nilai total loan. Untuk kasus tertentu yang memadai, ADB dapat mengizinkan untuk dilakukan tender ulang setelah dinyatakan misprocurement.



Untuk

kontrak

mendapatkan

yang NOL

sudah dari

ditetapkan

ADB,

ADB

pemenangnya berhak

untuk

dan

telah

menyatakan

misprocurement apabila NOL tersebut dikeluarkan berdasarkan informasi yang tidak benar , atau apabila persyaratan-persyaratan atau ketentuanketentuan kontrak telah diubah tanpa persetujuan ADB lebih dahulu. b.

Untuk Loan IDB ( Para 1.12 – Guidelines for Procurement of

Goods and

Works Under IDB ): 

IDB tidak akan membiayai pengeluaran untuk pekerjaan dan barang yang proses pengadaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati


6-4


bersama dalam Perjanjian Pembiayaan (Financing Agreement) atau apabila persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan kontrak telah diubah tanpa persetujuan IDB lebih dahulu. 6.6.

Rencana Pengadaan (Procurement Plan) Sebagai bagian dari persiapan proyek, peminjam harus mempersiapkan proyek sebelum dilakukan negosiasi loan, antara lain: melengkapi rencana pengadaan dan menyerahkan kepada ADB/IDB untuk mendapatkan persetujuan. ADB/IDB akan mengumumkan sejak awal rencana pengadaan kepada publik setelah loan disetujui, pekerjaan tambahan, update akan diumumkan setelah ADB/IDB menyetujuinya. Jika kontrak yang dilakukan oleh PIU tidak termasuk dalam rencana pengadaan yang disetujui oleh ADB/IDB, maka pembayaran kontrak tidak bisa menggunakan dana yang berasal dari Loan ADB/IDB. Peminjam akan menyusun rencana pengadaan dan disetujui ADB/IDB. Rencana pengadaan (procurement plan) disusun dengan format yang mencakup: nama paket, pagu dana, metoda Pengadaan Barang/Jasa, institusi yang bertanggung jawab dalam Pengadaan Barang/Jasa, jadwal kontrak, periode kontrak dan review Bank.

6.7

Review oleh ADB/IDB a. Prior Review Prior Review adalah proses review


dalam rangkaian proses pengadaan dapat dilaksanakan. Sebelum Bank menerbitkan persetujuannya, tahapan tersebut tidak dibenarkan untuk dimulai. Dokumen-dokumen yang harus melalui prosedur prior review

dan harus

mendapatkan persetujuan atau No Objection Letter (NOL) terlebih dahulu sebelum tahapan selanjutnya dilaksanakan adalah : (i)

Procurement Plan;

(ii) Dokumen Prakualifikasi Standar (Standar Prequalification Document –SPQD), termasuk draft iklan untuk undangan prakualifikasi. (iii) Hasil evaluasi prakualifikasi. (iv) Dokumen Lelang Standar (Standard Bidding Document – SBD); (v) Draft iklan pengumuman lelang; (vi) Draft adendum dokumen lelang; (vii) Perpanjangan masa laku penawaran (untuk perpanjangan

pertama kali jika

melebihi 4 minggu untuk ADB dan melebihi 45 untuk IDB; dan untuk setiap perpanjangan berikutnya)


6-5


(viii) Hasil evaluasi lelang dan usulan pemenang lelang (BER : Bid Evaluation Report) ; (ix) Draft dokumen kontrak; dan (x) Usulan modifikasi kontrak, yang mencakup : 

perpanjangan masa pelaksanaan atau masa kontrak, dengan tambahan periode yang signifikan;



perubahan Syarat-syarat Kontrak; atau



perubahan kuantitas pekerjaan (change orders) yang mengakibatkan penambahan biaya dari Nilai Kontrak Awal.

(xi) Usulan Lelang Ulang, karena : 

tidak ada peserta lelang yang berminat (tidak ada yang memasukkan penawaran);



tidak terjadi kompetisi yang efektif; atau



semua penawaran yang masuk dinyatakan tidak responsif.

Butir-butir tersebut di atas diberlakukan terhadap seluruh paket ADB dan IDB. b. Post Review Ada 2 macam Post Review yaitu: 1. Kontrak yang masuk dalam batasan Post Review. Untuk kontrak yang masuk dalam batasan Post Review, instansi pelaksana tidak perlu menyampaikan dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta laporan hasil evaluasi kepada ADB/IDB sepanjang sudah diakomodasikan dalam

Procurement

Plan. Seluruh dokumentasi pengadaan dari kontrak tersebut diarsipkan dengan baik selama pelaksanaan pekerjaan sampai dengan dua tahun setelah berakhirnya Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement untuk keperluan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Misi ADB/IDB. Kontrak semacam ini digolongkan

sebagai Kontrak Post Review dengan pembayaran SOE

(Statement of Expenditure). 2. Kontrak yang masuk dalam batasan “Prior Review kontrak pertama”. Setiap dokumen kontrak yang pertama dari instansi pelaksana bersangkutan yang masuk dalam batasan “Prior Review kontrak pertama” harus mendapat No Objection Letter (NOL) dari ADB/IDB untuk tahun pertama dan berlaku untuk masing-masing paket kontrak NCB ( Barang/Jasa ) dari semua paket kontrak yang ada. Jika pada tahun berikutnya terdapat kegiatan pengadaan yang sama, Instansi Pelaksana tidak perlu lagi mengajukan permohonan NOL ke ADB/IDB


6-6


(kontrak selanjutnya akan mengikuti Post Review sesuai Guidelines ADB/IDB), dengan ketentuan kontrak selanjutnya tersebut harus mengikuti/ mencontoh dokumen-dokumen yang telah disetujui / mendapat NOL dari ADB/IDB. Proses untuk mendapatkan NOL “Prior Review kontrak pertama” dari ADB/IDB sama dengan proses yang berlaku untuk mendapatkan NOL Prior Review. Selanjutnya Instansi pelaksana harus menyimpan kontrak yang telah ditandatangani beserta dokumen pengadaan dari paket-paket kontrak tersebut maupun kontrakkontrak berikutnya yang sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan langsung oleh ADB/IDB. Catatan : Pada Program RRDP tidak ada paket-paket NCB, jadi post review yang digunakan adalah jenis yang pertama (1) 6.8.

Metoda Pengadaan Barang Pengadaan Barang-barang pada RRDP sesuai yang tercantum dalam Project Administration Manual (PAM) Juni 2011 halaman 24 adalah sebagai berikut : a. Limited International Bidding for Imported Goods (LIB) adalah metoda pemilihan penyedia barang untuk paket-paket pengadaan barang impor yang mempunyai nilai HPS (Harga Perhitungan Sendiri) antara US$ 100.000 s/d US$ 1.000.000; b. Shopping for Goods adalah metoda pemilihan penyedia barang yang mempunyai nilai HPS lebih kecil US$ 100.000. Tabel 6.1 : Pengadaan Barang Metode Pengadaan

Kode

Limited International Bidding for Imported Goods Shopping for Goods

LIB

-

Batas Ambang Atas Antara $100,000 $1,000,000 < $100,000

s/d

Metode Review Post

Post

Prosedur pengadaan barang yang digunakan mengacu pada Procurement Guidelines Asian Development Bank, edisi April 2010, untuk loan ADB 2817-INO dan Guidelines for Procurement of Goods and Works Under Islamic Development Bank Financing, edisi

May 2009, untuk IDB Project No.IND-0161. Dokumen pengadaan disusun

dalam bahasa Inggris dan diumumkan di website ADB/IDB.


6-7


6.8.1. Pemilihan Pengadaan Barang dengan Metoda Limited International Bidding LIB) Limited International Bidding (LIB) / Pelelangan Internasional Terbatas pada dasarnya adalah ICB dengan undangan langsung tanpa iklan terbuka. Cara ini merupakan metode pengadaan yang tepat apabila : (i)

kontrak ber nilai kecil, atau

(ii) hanya ada jumlah Pemasok yang terbatas, atau (iii) alasan-alasan lainnya membenarkan tidak digunakannya prosedur ICB secara penuh. Menurut cara Limited International Bidding (LIB), peminjam dalam hal ini POKJA-ULP harus mencari penawaran dari daftar Pemasok yang mempunyai kemampuan untuk memastikan harga penawaran bersaing, daftar tersebut mencakup semua pemasok apabila jumlahnya terbatas. Domestic preference tidak berlaku dalam evaluasi penawaran menurut Limited International Bidding (LIB). Dalam segalanya selain pemasangan iklan dan preference, ketentuan menurut prosedur ICB diberlakukan. Langkah-langkah prosedur Pengadaan Barang dengan metoda LIB adalah : a. Undangan Lelang Undangan lelang ditujuakan kepada pemasok yang sudah dipilih sebelumnya yang merupakan pemasok dari Negara anggota ADB/IDB . Undangan tersebut memuat antara lain : mengenai Peminjam (Pemerintah Republik Indonesia), jumlah pinjaman dan tujuan peminjaman, lingkup pengadaan/pekerjaan yang akan dilelang dengan prosedur LIB dan nama serta alamat unit/organisasi yang bertanggung jawab atas pengadaan. Juga diberitahukan jadwal bagi pemasok untuk bisa mendapatkan dokumen prakualifikasi dan dokumen lelang. b. Dokumen Lelang Dokumen lelang memuat informasi yang lengkap bagi peserta lelang agar dapat menyiapkan dokumen penawaran. Secara umum dokumen lelang berisi: undangan lelang; instruksi/petunjuk bagi peserta lelang; format penawaran; format kontrak; syarat-syarat kontrak, baik secara umum dan khusus; spesifikasi dan gambar desain; data teknis yang penting; daftar barang atau daftar kuantitas pekerjaan; jadwal pemasukan dokumen lelang; dan lampiran-lampiran yang diperlukan seperti surat jaminan bank dan lain-lain.


6-8


Kriteria yang digunakan dalam evaluasi penawaran serta pemilihan calon pemenang hasil evaluasi penawaran yang responsif perlu dicantumkan secara jelas dalam instruksi bagi peserta lelang. POKJA-ULP harus menggunakan Standard Bidding Document (SBD) sesuai dokumen standar ADB/IDB, konsep dokumen lelang dikirim ke ADB/IDB untuk mendapatkan NOL. c. Penjelasan Lelang Dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh calon penyedia barang yang berminat mengikuti pelelangan. Materi penjelasan mencakup: 1. Metode pengadaan; 2. Syarat- syarat penawaran; 3. Cara penyampaian penawaran sistim satu sampul; 4. Dokumen yang harus dilampirkan pada dokumen penawaran; 5. Undangan acara pembukaan dokumen penawaran; 6. Metode evaluasi penawaran; 7. Format kontrak; 8. Jaminan penawaran, Jaminan pelaksanaan dan Bank Garansi. Dokumen lelang memberikan semua informasi yang diperlukan kepada peserta lelang. d. Penyampaian Dokumen Penawaran 1) Penawaran harus mempergunakan model dokumen lelang/penawaran yang telah ditetapkan didalam dokumen lelang; 2) Harus dimasukkan dalam amplop tertutup dan dialamatkan kepada POKJAULP, dengan tulisan yang jelas dan dikirimkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, melalui pos atau diantar langsung, serta pada amplop harus dibubuhkan tulisan “Jangan Dibuka”; 3) Waktu penyampaian penawaran adalah 42 (empat puluh dua) hari kalender untuk ADB dan 60 ( enam puluh ) hari kalender untuk IDB terhitung dari tanggal undangan pelelangan; 4) Pengambilan dokumen lelang masih dapat dilakukan oleh calon penyedia barang/jasa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemasukan penawaran; 5) Pada amplop sesuai dengan ketentuan yang akan dijelaskan pada sistem satu sampul juga dicantumkan alamat lengkap calon penyedia barang/jasa


6-9


sehingga akan mempermudah pengembalian dokumen bila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat; 6) POKJA-ULP dapat melakukan perpanjangan waktu pemasukan dokumen melalui revisi/addendumdokumen lelang; 7) Tidak ada satupun dokumen yang dapat diterima oleh POKJA-ULP setelah batas waktu penyampaian dokumen yang telah ditetapkan berakhir dan tidak ada dokumen yang dapat ditarik kembali dalam tenggang waktu antara tanggal batas waktu penerimaan dokumen penawaran sampai dengan tanggal batas waktu berlakunya dokumen penawaran; 8) Peserta lelang diharuskan memasukkan surat penawaran yang berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender; 9) Jaminan penawaran ditentukan sebesar 2% (dua persen) dari harga perkiraan sendiri (HPS) dan harus berlaku paling sedikit 28 (dua puluh delapan) hari setelah masa berlakunya surat penawaran; e. Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi Surat Penawaran 1) Waktu dan tempat untuk pembukaan dokumen penawaran harus ditentukan sesaat setelah penutupan pemasukan penawaran, dan diumumkan kepada semua undangan peserta lelang; 2) POKJA-ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dihadapan semua calon penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran tepat waktu. Semua yang hadir harus menanda-tangani daftar hadir dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran; 3) Semua dokumen penawaran dan kelengkapannya harus diumumkan pada saat pembukaan dokumen penawaran. Nama dari peserta lelang dan harga penawaran harus dibaca keras dan dicatat. Salinan dari catatan tersebut berikut evaluasi dan usulan pemenang lelang akan dikirim ke ADB/IDB untuk mendapatkan “No Objection Letter” for Award (NOL) untuk kontrak Prior Review. Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang, dokumen tersebut tidak dibuka oleh POKJA-ULP dan dikembalikan dalam keadaan utuh kepada penawar yang bersangkutan; 4) POKJA-ULP

harus

menyiapkan

Berita

Acara

Pembukaan

Dokumen

Penawaran;


6 - 10


5) Pada waktu evaluasi dokumen penawaran, POKJA-ULP dapat melakukan klarifikasi dengan pihak penawar dengan tidak mengubah harga serta substansi yang telah disampaikan; 6)

Pada tahap awal evaluasi, kelompok kerja (POKJA-ULP) mengkaji apakah penawaran: 

Telah ditanda tangani pimpinan/direktur utama;



Dilengkapi dengan jaminan penawaran;



Responsif (memenuhi persyaratan) terhadap dokumen lelang.

Apabila penawaran tidak responsif, dimana terdapat

“Major Deviation”

(kesalahan yang prinsipil) dari ketentuan yang tertera didalam dokumen lelang, maka dokumen tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi. Penawar tidak boleh memperbaiki kesalahan atau menarik kembali dokumen setelah penawarannya dibuka. Bila ada kesalahan aritmatik dalam perhitungan harga maka POKJA-ULP melakukan

koreksi/pembetulan

terhadap

kesalahan

tersebut

dan

dikonfirmasikan kepada pihak rekanan yang bersangkutan. Apabila penawar tidak menerima maka dokumen tersebut dapat ditolak. Setiap koreksi harus didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara. 7) Untuk melakukan evaluasi terhadap harga yang diajukan, semua penawaran dikonversikan pada satu mata uang, yaitu Rupiah. 8) Evaluasi juga dilakukan terhadap: 

Asal barang/pabrik untuk barang



Bila barang tersebut dari luar negeri, dicantumkan pula bea cukai, serta semua pajak yang harus dibayar dalam kontrak.



Kemungkinan penyesuaian harga selama pelaksanaan kontrak tidak dapat dilakukan, bila persyaratan ini tidak masuk dalam dokumen lelang.

9) POKJA-ULP dalam melakukan evaluasi juga mempertimbangkan faktorfaktor: 

Biaya untuk transportasi, asuransi, dan biaya lainnya.



Jadwal pengiriman barang.



Penyimpangan dari jadwal pembayaran.



Biaya per komponen, suku cadang, dan pemeliharaan.



Ketersediaan suku cadang didalam negeri setelah penjualan.



Perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan.



Penampilan dan produk yang dihasilkan oleh barang yang dibeli.



Kriteria lain yang tercantum dalam lembar data.


6 - 11


10)

Semua penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang tidak boleh menghubungi POKJA-ULP sejak saat pembukaan dokumen penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak. Semua proses bersifat rahasia;

11)

Rekanan tidak diperkenankan mempengaruhi POKJA-ULP dalam evaluasi penawaran, pembandingan harga maupun kontrak. Hal ini akan berakibat ditolaknya penawaran;

12)

Setelah pembukaan dokumen penawaran, informasi mengenai penelitian, klarifikasi, evaluasi penawaran dan rekomendasi pemenang lelang harus dirahasiakan terhadap semua peserta lelang atau kepada siapapun yang tidak ada hubungannya dengan proses lelang, sampai pemenang lelang secara resmi diumumkan;

13)

POKJA-ULP akan membuat laporan evaluasi secara terperinci disertai alasan yang mendasari pemberian rekomendasi/usulan pemenang lelang. Apabila ada penolakan penawaran karena dianggap tidak responsif, alasan mengenai penolakan tersebut harus juga dijelaskan secara terperinci dalam laporan tersebut;

14) Dalam waktu dua minggu setelah diterimanya persetujuan ADB/IDB atas pemenang lelang (NOL), POKJA-ULP mempublikasikan hasil lelang tersebut di ADB online dengan informasi mengenai: 

Daftar penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran;



Daftar harga penawaran;



Daftar harga penawaran hasil evaluasi;



Nama penyedia barang/jasa yang ditolak dan alasannya;



Nama pemenang lelang disertai dengan harga penawaran hasil evaluasi, jangka waktu kontrak dan ringkasan lingkup kegiatan kontrak.

15) POKJA-ULP

akan

menyelesaikan

evaluasi

penawaran

serta

usulan

pemenang lelang dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam keadaan memaksa (yang ditetapkan), dimana diperlukan waktu lebih lama untuk melakukan evaluasi, masa berlakunya penawaran dapat diperpanjang dengan permohonan tertulis kepada semua peserta lelang sebelum habisnya masa berlakunya penawaran. Selama perpanjangan masa berlakunya penawaran, penawar tidak dapat mengubah harga penawaran serta persyaratannya. Penawar mempunyai hak untuk tidak memperpanjang masa berlakunya penawaran tanpa dikenakan sanksi terhadap jaminan penawarannya; 16) Penolakan semua penawaran dapat dibenarkan jika tidak ada satupun penawar yang responsif (memenuhi syarat). Sebelum menolak semua Manual Manajemen Proyek

6 - 12


penawaran dan melakukan pelelangan ulang, harus diminta persetujuan dari ADB/IDB untuk melaksanakan pelelangan ulang tersebut disertai penjelasan mengenai alasan penolakan terhadap semua penawaran; 17) Pelelangan ulang dengan alasan untuk menurunkan harga tidak dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen lelang yang sama (harus dilakukan modifikasi dulu); 18) Apabila harga penawaran terendah dan responsif jauh diatas HPS atau biaya yang tersedia, maka POKJA-ULP harus menyelidiki penyebabnya, kemudian dengan persetujuan ADB/IDB pelelangan ulang dapat dilakukan dengan merevisi dokumen lelang terlebih dahulu; f.

Penandatanganan Kontrak Sebelum melakukan penandatanganan kontrak, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah: 

Melakukan pengkajian kembali apakah penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk telah mengajukan penawaran terendah atau paling menguntungkan bagi pekerjaan yang dilelang;



Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan keuangan, teknis, kemampuan rekanan, dan kualitas barang yang dihasilkan;



Hal-hal negatip yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa akan sangat mempengaruhi keputusan POKJA-ULP. Bila hal tersebut terjadi, maka POKJA-ULP akan memilih alternatif pemenang dengan penawaran terendah ke-2;

Kontrak akan diserahkan pada penyedia barang yang mempunyai standar kinerja dan sumber daya yang bagus dan dokumen penawarannya responsif terhadap dokumen lelang serta harga penawaran hasil evaluasi yang terendah. POKJA-ULP harus memberitahu pemenang pengadaan secara resmi melalui surat yang dilampiri draft kontrak. Kontrak harus sudah ditandatangani oleh pemenang lelang dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender. Penyedia barang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan harus diberitahu oleh POKJA-ULP, serta diperbolehkan mengambil jaminan penawaran. Pemenang lelang harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan nilai 5% dari nilai kontrak dengan masa berlaku 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan. Apabila pemenang pengadaan gagal dalam memenuhi persyaratan, maka POKJA-ULP akan menunjuk pemenang ke II sebagai penerima kontrak. Manual Manajemen Proyek

6 - 13


Prosedur dengan Metode Limited International Biding ( LIB)/ Post Review dapat dilihat seperti yang disakijan pada Gambar 6.1 KEGIATAN

DOKUMEN DAN WAKTUNYA

Penyiapan Undangan dan Dokumen Lelang

- Undangan Lelang - Dokumen Lelang

Pengiriman Undangan Lelang

- Undangan Lelang

PENANGGUNG JAWAB

- Pokja ULP - PPK

- Pokja ULP

- Dokumen Penawaran - Waktu Minimum 42 hari ADB, 60 hari IDB

- Peserta Lelang

Evaluasi terhadap Penawaran

- Dokumen Lelang - Dokumen Penawaran - Klarifikasi - Waktu 14 hari

- Pokja ULP

Negosiasi

- Dokumen Lelang - Dokumen Penawaran - Waktu 3 hari

- Pokja ULP - Panitia Lelang

Pemasukan Penawaran

Penetapan Pemenang dan Pengumuman Lelang

Penunjukan Pemenang Lelang


Pelaksanaan Kontrak

- Surat Penentapan Pemenang Lelang - Waktu 7 hari

- Surat Penentapan Pemenang Lelang

- Surat Penunjukan Pemenang - Dokumen Kontrak - Waktu 7 hari

- Dokumen Kontrak

- Pokja ULP

- PPK

- PPK - Pemenang Lelang


Gambar 6.1. Prosedur Limited International Bidding (LIB) / Post Review Manual Manajemen Proyek

6 - 14


6.8.2. Pemilihan Penyedia Barang Metoda Shopping/Pembelanjaan Shopping adalah metode pengadaan berdasarkan perbandingan penawaran harga dari beberapa Pemasok, sekurang-kurangnya 3 (tiga) pemasok yang kualifikasi

dan berpengalaman

dalam

melaksanaan

pekerjaan

memiliki

sejenis, untuk

memastikan harga bersaing, dan merupakan metode yang memadai untuk pengadaan barang tersedia di eceran (off-the-shelf) atau komoditas berspesifikasi standar yang nilainya kecil. Permintaan penawaran harga harus menunjukkan penjelasan dan jumlah barang, juga waktu dan tempat penyerahan yang diinginkan. Penawaran harga dapat diserahkan melalui telex atau fax. Evaluasi penawaran harga akan mengikuti cara yang baik dari praktek sektor pemerintah dan swasta. Ketentuan dari penawaran yang diterima akan disatukan dengan perintah pembelian. Shopping International akan meminta harga dari paling tidak 3 (tiga) pemasok di dua Negara yang berbeda. Berbelanja secara nasional dapat digunakan di mana barang yang diinginkan tersedia dari lebih dari satu sumber di negara Peminjam pada harga yang kompetitif. POKJA-ULP dapat mengundang langsung kepada sekurang-kurangnya tiga rekanan dan mengirimkan permintaan penawaran (Request for Quotation-RFQ) atau mengumumkannya di website. Penggunaan prosedur ini harus dicantumkan dalam Procurement Plan untuk mendapat persetujuan dari ADB/IDB lebih dahulu. Permintaan Penawaran dan negosiasi dilakukan sebagai berikut: 1. POKJA-ULP/pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan, untuk mengajukan penawaran secara tertulis; 2. Pada Permintaan Penawaran disebutkan jenis dan uraian singkat pekerjaan yang harus dilaksanakan atau deskripsi dan jumlah barang serta waktu dan tempat/tujuan barang harus dikirimkan, negara asal barang/jasa, volume pekerjaan, harga satuan barang/jasa yang akan ditawarkan, harga total pekerjaan/barang, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya. 3. Pengiriman penawaran/quotation dilakukan melalui pos atau fax. Apabila rekanan yang diundang belum memasukkan penawaran, maka POKJA-ULP/pejabat pengadaan dapat melakukan konfirmasi terhadap rekanan tersebut. 4. Apabila penawaran dinilai memenuhi syarat maka dapat langsung dilakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang Manual Manajemen Proyek

6 - 15


diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan. Penawaran harga barang/peralatan termasuk bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya yang dibebankan pada bahan dasar. Pada evaluasi pengadaan barang harus dipertimbangkan biaya transportasi dan asuransi sampai ke tempat tujuan, serta kecepatan penyerahan barang. 5. POKJA-ULP/pejabat pengadaan membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi. Prosedur pengadaan dengan metoda Shopping disajikan pada Gambar 6.2.


6 - 16


KEGIATAN

DOKUMEN DAN WAKTUNYA

Penyiapan Undangan dan Daftar Request for Quotation

- Undangan Lelang - Daftar Request for Quotation - Waktu 14 hari

Pengiriman Undangan dan Request for Quotation

- Undangan Lelang - Waktu 1 hari

PENANGGUNG JAWAB

- Pokja ULP - PPK

- Pokja ULP

Pemasukan Quotation

- Dokumen Penawaran - Waktu 10 - 30 hari

- Peserta Lelang

Evaluasi terhadap Quotation

- Dokumen Lelang - Dokumen Penawaran - Klarifikasi - Waktu 14 hari

- Pokja ULP

Negosiasi

- Dokumen Lelang - Dokumen Penawaran - Waktu 3 hari

- Pokja ULP - Panitia Lelang

Penetapan Pemenang dan Pengumuman Lelang

Penunjukan Pemenang Lelang


Pelaksanaan Kontrak

- Surat Penentapan Pemenang Lelang - Waktu 7 hari

- Surat Penetapan Pemenang Lelang

- Surat Penunjukan Pemenang - Dokumen Kontrak - Waktu 7 hari

- Dokumen Kontrak

- Pokja ULP

- PPK



Gambar 6.2. Prosedur Shopping / Post Review


6 - 17

Bab 7 Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

BAB 7 MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

7.1.

ACUAN HUKUM Acuan peraturan dan perundang undangan yang digunakan sebagai refrensi tambahan, terkait hal - hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Dokumen Kontrak antara lain: a. Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; b. Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; c. Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; d. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; e. Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan ; f.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

g. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; h. Loan Agreement No.2817-INO Regional Roads Development Project antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Asean Development Bank i.

Loan Agreement No. IND-0161 Regional Roads Development Project antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank

j.

Permen PU No. 09/PRT/M/2006, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Kementerian Pekerjaan Umum; l.

Permen PU No. 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;

m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi; n. SE Ditjen BM No. 03/SE/Db/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi; o. SE Ditjen BM No. 18/SE/Db/2012 tanggal 13-Des- 2012 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (ADDENDUM) Kontrak.


7-1


7.2.

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi (civil works) pada RRDP akan mengikuti prosedur yang berlaku secara internasional dengan menciptakan hubungan yang tepat antara Pengguna Jasa, Enjinir dan Kontraktor sesuai ketentuan dalam (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, or FIDIC) yang telah diterima secara internasional, sedangkan hal-hal yang belum diatur dalam FIDIC mengikuti ketentuan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bina Marga. Penyelenggaraan kontrak pekerjaan konstruksi dan supervisi di dalam RRDP bertujuan untuk mencapai perbaikan kinerja yang terukur dalam hal kualitas pekerjaan yang akan dilaksanakan pada proyek ini. Project Manajemen Unit (PMU) dengan dibantu oleh CTC akan memberikan penjelasan umum pada saat pra-mobilisasi bagi staf inti DSC termasuk Chief Supervision Enjinirs dan Supervision Enjinirs pada saat dimulainya layanan jasa DSC mengenai: (i) peran Enjinir berdasarkan FIDIC; (ii) peran supervisor lapangan (Field Team) ; (iii) tanggung jawab DSC; (iv) peran CTC; (v) ketentuan tentang lingkungan dan sosial; dan (v) ketentuan tentang ACAP (Anti Corruption and Action Plan) RRDP termasuk aturan audit, sanksi, dan sebagainya. Apabila diperlukan PMU dibantu dengan CTC juga akan memberikan Pelatihan/Training tentang manajemen pelaksanaan proyek RRDP secara detail untuk semua personil ahli DSC, PPK dan staffnya yang diberikan secara bertahap atau serentak pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai.

7.2.1. Pendelegasian Kewenangan The MDB/FIDIC Harmonised Contract (Juni 2010) akan digunakan pada semua pekerjaan konstruksi, dengan peran “Enjinir” dijabat oleh Team Leader/Chief Supervision Enjinir (CSE) Konsultan DSC (Design and Supervision Consultants) sebagaimana ditentukan dalam Partcular Conditions of Contract/PCC Pasal 1.1.2.4. dan 1.3) Pasal – pasal yang dirujuk di sini berasal dari MDB/FIDIC Harmonised Contract (Juni 2010). Ditjen Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang terkait selaku Employer akan menunjuk Enjinir untuk masing – masing kontrak RRDP sesuai pasal 3.1 Syarat – syarat Umum (GCC) dan akan menjabarkan wewenang Enjinir menurut FIDIC (berdasarkan MDB/FIDIC Harmonised Contract) berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitment/PPK. Pendelegasian wewenang tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Enjinir dan Penyedia Jasa, Pendelegasian wewenang baru berlaku bila surat pendelegasian tersebut telah


7-2


diterima oleh kedua pihak. Tidak ada perubahan pendelegasian wewenang yang sah selain yang diterbitkan secara tertulis oleh PPK. Kewenangan yang tidak diberikan kepada Enjinir adalah : a. Melakukan amendemen kontrak. b. Membebaskan salah satu pihak atas tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan kontrak. Enjinir harus mendapatkan persetujuan spesifik dari Pengguna Jasa (PPK Fisik) sebelum mengambil tindakan dalam hal: a. Menyetujui atau menetapkan tambahan biaya atau perpanjangan waktu. Untuk kondisi tidak terduga GC. Pasal 4.12 b. Menginstruksi Variasi, kecuali dalam keadaan darurat. c. Menyetujui usulan Variasi yang diusulkan oleh Penyedia Jasa sesuai GC. Pasal 13.1 & 13.2. d. Menentukan sejumlah pembayaran dalam masing-masing mata uang yang dapat dipakai (Payment in Applicable Currencies). Kewenangan Enjinir yang harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa PC. Pasal 3.1 a. Perpanjangan waktu Pelaksanaan GC. Pasal 8.4 b. Konsekuensi atas resiko Pengguna Jasa GC. Pasal 17.4 c. Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan GC. Pasal 13.7 d. Penyesuaian akibat Perubahan Biaya GC. Pasal 13.8 Team Leader (Chief Supervision Enjinir/CSE) sebagai Enjinir, dapat melimpahkan wewenang yang diperlukan kepada masing – masing

Supervision Enjinir/SE

sebagai asisten Enjinir menurut pasal 3.2 Syarat – Syarat Umum (General Condition/GCC),

termasuk

tanggung

jawab

untuk

mengesahkan

sertifikat

pembayaran (pasal 14.2, pasal 14.6 Syarat – Syarat Umum MDB/FIDIC contract). Apabila pekerjaan konstruksi yang akan dimulai, namun Supervision Enjinir/SE belum dimobilisasi, maka pekerjaan konstruksi dapat juga dimulai dan CSE harus bertindak sebagai Enjinir atau CSE menunjuk sementara Tenaga Ahli lain sebagai Asisten Enjinir. Konsultan CTC (Core Team Consultan) akan bertanggungjawab untuk memantau kinerja konsultan DSC. Tugas ini mencakup pemantauan kemampuan supervisi untuk semua persyaratan teknis dan administrasi proyek yang digunakan dalam pengawasan dilapangan.


7-3


7.2.2. Wakil Pengguna Jasa/Employer Wakil Pengguna Jasa dalam kontrak pekerjaan konstruksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (Contract Officer) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk tiap – tiap paket pekerjaan konstruksi. Tugas dan fungsi Wakil Pengguna Jasa dalam manajemen pekerjaan konstruksi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 7.1. dibawah ini, yang sesuai dengan dokumen kontrak dalam general condition. 7.2.3. Tanggung Jawab masing – masing Pihak Sebagaimana diuraikan dalam tabel 7.1. dibawah ringkasan tanggung jawab pokok Pengguna Jasa dan Enjinir dan Kontraktor yang dijelaskan secara rinci dalam Syarat – Syarat Umum dan Khusus Kontrak serta pada Instruction to Bidder (ITB) pada saat proses pelelangan. Tabel 7-1 Tanggung Jawab Pokok Pengguna Jasa dan Enjinir Berdasarkan Kontrak Pengguna Jasa/ Employer/ Pejabat yang ditunjuk Pelelangan: a) Menerbitkan Undangan Lelang (ITB 6.2) b) Klarifikasi dokumen lelang, menyelenggarakan kunjungan lapangan dan rapat penjelasan lelang, bila diijinkan (ITB 7.1) c) Merubah dokumen lelang (ITB 8.1) d) Mengelola proses lelang (ITB 22,23) e) Mengevaluasi penawaran (ITB 34) f) Menetapkan pemenang lelang (ITB 38,39,40) Pelaksanaan: g) Menyerahkan lapangan (psl. 2.1,


Enjinir Team Leader/CSE/SE Konsultan DSC Pelaksanaan: Wewenang Direksi Pekerjaan dijelaskan dalam kontrak: (hal – hal lain mungkin tersirat) 1) Melakukan tindakan sesuai pasal – pasal berikut dengan persetujuan khusus Pengguna Jasa: - Menyetujui atau memutuskan perpanjangan waktu dan/atau tambahan biaya (4.12, 8.4) - Memerintahkan variasi, kecuali dalam situasi darurat diputuskan sendiri oleh Direksi Pekerjaan - Menyetujui usulan variasi yang diajukan oleh Kontraktor (13.1, 13.2, 13.3). - Menentukan jumlah yang dapat dibayarkan untuk masing – masing mata uang yang diterapkan (13.4). - Menetapkan sikap atas tuntutan kontraktor berdasarkan pasal 17.4 , Akibat dari Resiko Pengguna Jasa. - Menetapkan sikap atas tuntutan kontraktor berdasarkan pasal 13.7, Penyesuaian untuk Perubahan dalam Perundang – undangan. - Menetapkan sikap atas tuntutan kontraktor berdasarkan pasal 13.8, Penyesuaian untuk Perubahan dalam Biaya. 2) Berkonsultasi dengan semua pihak dan membuat keputusan terhadap masalah kontraktual antara

7-4


Pengguna Jasa/ Employer/ Pejabat yang ditunjuk 4.13) h) Mengurus perijinan ( Psl.2.2) i) Memberitahu kontraktor tentang pendanaan proyek ( Psl.2.4) j) Menunjuk Enjinir ( Psl.3.1) k) Menyetujui Perintah Perubahan yang mempengaruhi pendanaan ( Psl.3.1) l) Menyetujui perpanjangan waktu ( Psl.3.1) m) Menyediakan data lapangan (Psl.4.10) n) Mengurus pembayaran (psl.14.7, 14.9) o) Mengambil alih lapangan (psl.10.1) p) Berhak untuk menghapus/ membatalkan kontrak (psl.15.2) q) Mengembalikan Jaminan Pelaksanaan setelah menerbitkan Sertifikat Pelaksanaan (psl.4.2)

ITB : Nomor (misalnya4.1) : PC-SP :


Enjinir Team Leader/CSE/SE Konsultan DSC Pengguna Jasa dan Kontraktor ( psl. 3.5). 3) Memberikan arahan dan/atau instruksi kepada Kontraktor terkait metode kerja, ketepatan waktu, dan kualitas pekerjaan (psl. 4.1). 4) Menyetujui penambahan sub-kontrak untuk setiap bagian pekerjaan (psl. 4.4). 5) Menerbitkan pemberitahuan formal kepada Kontraktor untuk memulai pekerjaan (psl. 8.1). 6) Menyetujui atau menolak pekerjaan sebelum ditutup (psl. 7.3, 7.5). 7) Menyaksikan pengujian (testing) yang dilakukan Kontraktor (psl. 7.4). 8) Mengevaluasi usulan kontraktor untuk variasi, dan mengajukan Perintah Perubahan yang berpengaruh terhadap pendanaan kepada Pengguna Jasa (psl. 13.1, 3.1). 9) Menyetujui variasi pada kuantitas, dan mengevaluasi usulan kontraktor untuk variasi yang tidak mempengaruhi pendanaan (psl. 13.1). 10) Memantau waktu yang telah digunakan Kontraktor dan mengevaluasi usulan perpanjangan waktu (psl. 4.12, 8.4, 3.1). 11) Menyetujui penggunaan hari kerja (day works), provisional sums (termasuk biaya cadangan) (psl. 13.5, 13.6). 12) Menarik kembali persetujuan terhadap Wakil Kontraktor (psl. 6.9). 13) Menerbitkan sertifikat Serah Terima untuk sebagian atau keseluruhan pekerjaan (psl. 10.1). 14) Mengesahkan Sertifikat Pembayaran (psl. 14.2, 14.6) 15) Menerbitkan Sertifikat Pertanggungjawaban terhadap Cacat/ Kerusakan (psl. 11.1). 16) Menerbitkan Sertifikat Kinerja (psl. 11.9) 17) Mengesahkan Pernyataan Kontraktor pada saat Penyelesaian Pekerjaan (psl. 14.10) 18) Memberikan bukti sebagai saksi di hadapan Arbitrators (psl. 20.6). Instruction to Bidders (Instruksi kepada Peserta Lelang) Mengacu pada pasal – pasal dalam Syarat – Syarat Umum (GCC) Particular Conditions -Specific Provisions (Syarat – Syarat Khusus, Ketentuan Khusus)

7-5


Adapun beberapa batasan wewenang Enjinir yang tidak diberikan oleh Employer/ Pengguna Jasa /PPK yang perlu dipahami sebagaimana ditetapkan dalam syarat – syarat kontrak (GCC) antara lain : a. Enjinir tidak mempunyai wewenang untuk merubah kontrak, dan tidak mempunyai wewenang untuk membebaskan salah satu pihak dari tugas, kewajiban, atau tanggung jawab berdasarkan kontrak; b. Meskipun demikian, ketika melaksanakan tugas atau menjalankan wewenangnya seperti yang diatur dalam kontrak, Enjinir harus dianggap bertindak untuk mewakili PPK; c. Setiap persetujuan, pemeriksaan, pengesahan, perijinan, pengujian, inspeksi, perintah, pemberitahuan, usulan, permintaan, test atau tindakan sejenis, Enjinir tidak dapat membebaskan kontraktor dari setiap tanggung jawab yang dimilikinya berdasarkan kontrak, termasuk tanggung jawab atas kesalahan, pengabaian, dan ketidaksesuaian. d. Menentukan sejumlah pembayaran dari masing-masing mata uang yang dapat digunakan dalam pembayaran (payment in application currencies). e. Memberi hak kepada Kontraktor untuk memasuki dan penguasaan lapangan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak (merupakan kewajiban PPK). Dan Kontraktor dapat memulai pekerjaan (tanggal mulai pekerjaan) setelah tanda tangan kontrak, mendapatkan penguasaan lapangan dan menerima uang muka dengan syarat jaminan uang muka telah diserahkan kontraktor. 7.2.4. Penunjukan Enjinir Direktur Jenderal Bina Marga diwakili oleh PMU dan/atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terkait akan memberitahukan tertulis kepada PPK, nama personil yang ditunjuk sebagai Enjinir untuk setiap paket pekerjaan di RRDP, berikut wewenang yang dilimpahkan oleh Pengguna Jasa kepada Enjinir. Untuk RRDP, pelimpahan wewenang diterbitkan untuk seluruh kontrak pekerjaan konstruksi dan tetap berlaku sampai diubah atau dicabut oleh Ditjen Bina Marga. Pelimpahan wewenang kepada Enjinir juga akan diubah bila terjadi penggantian atau perubahan personil DSC. Peran Enjinir akan dilakukan oleh Team Leader/CSE Konsultan DSC. Team Leader akan melimpahkan wewenang yang diperlukan kepada Supervision Enjinir dan/ atau staf lainnya untuk masing-masing Kontrak sebagai Asisten Enjinir menurut GCC Pasal 3.2, termasuk tanggung jawab untuk mengesahkan sertifikat pembayaran oleh SE (GCC Pasal 14.2 and 14.6). Pelimpahan wewenang dari Enjinir kepada asisten-


7-6


asistennya

diberikan

tertulis

pada

setiap

penugasan

maupun

pencabutan

wewenang. Pelimpahan wewenang tersebut akan disampaikan tertulis kepada PPK dan Kontraktor, dan baru berlaku bila surat tersebut telah diterima oleh kedua pihak. Tidak ada perubahan dalam pelimpahan wewenang yang sah selain yang diterbitkan secara tertulis oleh Enjinir. Asisten Enjinir dari waktu ke waktu (setiap hari) bertugas melaksanakan

supervisi/pengawasan

dan

tidak

boleh

bertindak

melampaui

wewenang yang dilimpahkan. Adapun hubungan antara Employer/PPK, Enjinir dan kontraktor sebagaimana dalam gambar 7.2. dibawah. 7.2. Hubungan antara Employer, Enjinir dan Kontraktor. “Employer‟/DGH/PPK (Pejabat Pembuat Komiten)

Sesuai Clause 3.1

Pendelegasian tanggung jawab teknis sesuai Clause 3.1.a. General Condition

„The Engineer” Team Leader DSC

Pendelegasian sesuai Clause 3.2. General Condition

Sesuai Clause 3.3 ASISTANTS (SE/CI/QE)

Contractor (General Superintendent)

Assistants as Clause 3.2 General Conditions: - Supervision Engineer (SE) - Chief Inspector/Quantity Engineer - Quality Engineer - Bridge Engineer (Untuk pekerjaan jembatan)

7.3.

PELAKSANAAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI Secara garis besar urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari awal hingga penyerahan akhir pekerjaan diuraikan sebagai berikut : a. Sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) oleh Penguna Jasa (PPK Fisik) (ITB Pasal 39.1), paling lama 28 hari Jaminan Pelaksanaan harus dikeluarkan oleh Pemenang Lelang (ITB Pasal 41.1); b. Tandatangan Kontrak (ITB Pasal 40.2 dan GC Pasal 1.6);


7-7


Para Pihak harus melakukan Perjanjian Kontrak dalam waktu 28 hari setelah Penyedia Jasa menerima Surat Penunjukan, kecuali dinyatakan lain dalam Persyaratan Khusus. PPK Fisik harus memberikan kepada Penyedia Jasa hak untuk memasuki, penguasaan Lapangan dalam waktu yang ditetapkan Dalam Kontrak (GCC Pasal 2.1); c. Setelah penandatanganan Perjanjian Kontrak, PPK Fisik pekerjaan akan memberitahukan kepada PPK Konsultan DSC untuk mulai melakukan persiapan mobilisasi Supervisi Lapangan (Field Team-DSC). Surat persiapan mobilisasi ini juga akan ditembuskan kepada Team Leader-DSC, sehingga pelaksanaan mobilisasi Field Team-DSC dapat segera dimulai. Diharapkan agar pekerjaan konstruksi tidak dimulai sebelum Field Team DSC dimobilisasi dan SE ditunjuk sebagai Asisten Enjinir. Apabila terjadi keterlambatan mobilisasi Field Team-DSC khususnya personil SE-DSC, maka Team Leader atau Co Team Leader - DSC akan bertindak sebagai Acting SE hingga Personil definitif SE dimobilisasi. d. GCC Pasal 4.3 Pengguna Jasa Konstruksi harus menunjuk Wakil Penyedia Jasa / Contractor’s Representive (CR) dan memberinya kewenangan yang diperlukan untuk bertindak atas nama Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak. Kecuali apabila Wakil Penyedia Jasa yang disebutkan dalam usulan Dokumen Penawaran berbeda/diganti, maka Penyedia Jasa sebelum Tanggal Mulai Pekerjaan / Comemencement of Works (COW), harus menyampaikan kepada Enjinir usulan nama personil pengganti berikut data pendukungnya yang akan ditunjuk sebagai Wakil Penyedia Jasa untuk diminta persetujuannya. (GCC 6.9). e. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah Penandatanganan Perjanjian Kontrak maka harus

dilaksanakan Rapat Pra-Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting

(PCM) (GS Pasal 1.2.2.1); f.

Dalam waktu paling lama 14 hari setelah PCM , Penyedia Jasa harus menyampaikan kepada Enjinir Program Rinci Mobilisasi (GS Pasal 1.2.2.2);

g. Enjinir harus menerbitkan Surat Instruksi Memulai Pekerjaan/ Instruction to Commmence of Works (COW), apabila semua persyaratan COW yang telah ditetapkan sudah dipenuhi ( GCC Pasal 8.1) h. Sesuai GS Pasal 1.2.2.4 dalam waktu 60 hari terhitung mulai Tanggal Mulai Kerja peralatan Laboratorium harus sudah selesai dimobilisasi dan dalam waktu 90 hari dari mulai pekerjaan semua peralatan telah dimobilisasi ke lapangan (periode mobilisasi selesai);


7-8


i.

Penyedia Jasa harus melaksanakan pengujian pada akhir pekerjaan berdasarkan klausula GCC 9 dan GC sub-klausula 7.4 (masalah pengujian), setelah terlebih dahulu menyampakan dokumen terlaksana / as-built documents kepada Enjinir sesuai dengan ketentuan sub-paragrap (d) dari GC Sub Klausula 4.1 (kewajiban umum Penyedia Jasa). Penyedia Jasa harus menyampaikan dokumen terlaksana / as-built documents kepada Enjinir tidak kurang dari 21 hari dari tanggal setelah mana Penyedia Jasa siap untuk melaksanakan pengujian pada akhir pekerjaan. Kecuali disepakati lain, pengujian akhir pekerjaan harus dilaksanakan / selesai dalam waktu 14 hari setelah tanggal tersebut, pada hari atau hari – hari sebagaimana di instruksikan oleh Enjinir. (GCC Pasal 9.1);

j.

Penyedia

Jasa

dapat

meminta

dengan

pemberitahuan

kepada

Enjinir

diterbitkannya Sertifikat Serah Terima / Taking Over Certificate tidak lebih cepat 14 hari sebelum tanggal, yang menurut pandangan Penyedia Jasa, pekerjaan akan selesai dan siap untuk dilakukan serah terima. Adapun bagan alir urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dimulai dari surat penunjukkan pemenang lelang hingga serah terima pertama pekerjaan (Taking Over Certificate) sebagaimana pada bagan alir 7.3. dibawah. Setelah

penandatanganan

kontrak

pekerjaan

konstruksi,

PPK

fisik

akan

memberitahukan kepada Satker Konsultan DSC untuk mulai melakukan persiapan mobilisasi Tim Supervisi Lapangan. Surat persiapan mobilisasi ini juga akan ditembuskan kepada PMU dan Team Leader CTC, sehingga pelaksanaan mobilisasi tim supervisi dapat dimulai. Diharapkan agar pekerjaan tidak dimulai sebelum Direksi Supervisi Lapangan Site Enjinir/SE DSC atau Asisten Enjinir yang ditunjuk CSE dimobilisasi dan ditunjuk sebagai Asisten Enjinir. Apabila terjadi keterlambatan mobilisasi dan/atau persetujuan SE, maka CSE akan bertindak sebagai SE sebagai pelaksana sementara.


7-9


Bagan Alir 7.3. Urutan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

≤ 28 hari

JAMINAN PELAKSANAAN

PENANDATANGANAN KONTRAK

RAPAT PRAPELAKSANAAN (PCM)

Penetapan Pemenang Lelang ITB Pasal 39.1

ITB Pasal 41.1 GC Pasal 4.2

ITB Pasal 40.2 GC Pasal 1.6

≤ 14 hari

PPK phisik memberi informasi kepada PPK DSC dan Team Leader DSC mengenai penandatangan kontrak, dan menyarankan agar memulai mobilisasi Tim Supervisi Lapangan DSC

Spesifikasi Pasal 1.2.2.1 Prasyarat PMM

Prasyarat kontrak · GC. 8.1 (a) Penandatangan Kontrak GC. 8.1 (b) Bukti Keuangan Pemilik GC. 8.1 (c) Kepentingan Lapangan GC. 8.1 (d) Pembayaran Uang Muka

YA

· ·

Kelengkapan Back Up Data

·

Pembebasan Lahan dan Kompensasi telah selesai CSE telah ditunjuk SE dimobilisasi dan ditunjuk sebagai Asisten Engineer Wakil Kontraktor (GS) telah ditunjuk

≤ 7 hari (*) Jika DSC tidak dapat mencalonkan SE, maka harus menunjuk SE untuk sementara berindak sebagai SE TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK

Kontraktor berhak membatalkan jika tanggal dimulai pekerjaan tidak di terbitkan dalam waktu 180 hari GC. 8.1 (e)

SURAT PENUNJUKAN PEMENANG LELANG

TIDAK SESUAI DENGAN PMM Penilaian Direksi YA

Direksi menerbitkan Surat Intruksi untuk MEMULAI PEKERJAAN ≤ 7 hari

PEKERJAAN DI MULAI

≤ 60 hari ≤ 90 hari

Fasilitas QC selesai

Waktu Penyelesaian

Semua peralatan tela di mobilisasi SERAH TERIMA ITB : Instruction to Bidders GC : General Condition DSC: Design Supervision Consultant CSE: Chief Supervision Engineer SE : Site Engineer QC : Quality Control


7 - 10


Syarat kontraktual berdasarkan pasal 8.1 GCC yang perlu dipenuhi untuk memulai pekerjaan termasuk penandantanganan perjanjian kontrak, penyampaian bukti wajar pengaturan keuangan Pengguna Jasa kepada kontraktor berdasarkan pasal 2.4 GCC dan bukti Pembayaran Uang Muka kepada Kontraktor berdasarkan pasal 14.2 GCC. Syarat penting lainnya yaitu tidak ada sengketa atau keberatan terhadap pembebasan tanah dan kompensasinya, dan lapangan diserahkan-terimakan kepada Kontraktor. Pasal 4.3 GCC menetapkan bahwa General Superintendent (GS) sebagai Wakil Kontraktor (Contractor’s Representative) harus ditunjuk oleh Kontraktor sebelum tanggal dimulainya pekerjaan. Selain itu, bila terjadi penggantian GS yang ditunjuk maka keterangan (kapabilitas) mengenai calon pengganti harus diajukan untuk memperoleh persetujuan Direksi. Dalam hal nominasi tidak sesuai atau tidak adanya GS yang sesuai, Kontraktor harus menunjuk GS sementara agar surat tanggal dimulainya pekerjaan dapat diterbitkan. Setelah semua persyaratan kontraktual dipenuhi dan data dikirimkan kepada Enjinir, Direksi akan menyelesaikan penilaian pemenuhan terhadap persyaratan kontrak, dan dalam waktu tidak lebih dari 7 hari setelah selesainya pemenuhan data persyaratan kontrak, Enjinir akan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya pekerjaan (Commencement of Works). 7.3.1. Rapat Pra-Pelaksanaan Pekerjaan Dalam rentang waktu yang ditentukan dalam spesifikasi (paling lambat 14 hari setelah tanda tangan kontrak), Kontraktor harus menghadiri rapat pra-pelaksanaan pekerjaan (Pre-construction meeting/ PCM) yang dihadiri wakil Pengguna Jasa, Direksi dan Asisten Direksi (jika ada) untuk membahas baik masalah teknis dan non teknis yang berkaitan dengan proyek. Agenda rapat PCM termasuk (namun tidak terbatas) hal – hal berikut: a. Perkenalan antara personil yang terlibat dalam paket pekerjaan konstruksi yang termasuk dalam struktur organisasi Pengguna Jasa, Enjinir dan Kontraktor. b. Saling menginformasikan bagan organisasi dan rincian kontrak – Pengguna Jasa, Kontraktor, Enjinir. c. Permasalahan di lapangan – Hak untuk memasuki lapangan, Sumber Material, Lokasi Base Camp. d. Perijinan dan permasalahan utilitas (jika ada). e. Ketentuan pengiriman laporan. f.

Ketentuan pengajuan dan persetujuan pelaksanaan pekerjaan.


7 - 11


g. Tahapan pelaksanaan pekerjaan. h. Ketentuan tentang pembayaran. i.

Rencana Kerja Kontraktor meliputi : ·

Garis besar jadwal pelaksanaan yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan – kegiatan pekerjaan utama;

j.

·

Rencana Mobilisasi;

·

Rencana Relokasi utilitas (jika ada);

·

Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

·

Rencana Mutu Kontrak;

·

Rencana Keselamatan dan Manajemen Lalu lintas;

·

Rencana Inspeksi dan Pengujian;

·

Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial;

Komunikasi dan Korespondensi.

k. Rencana Penjaminan Mutu Enjinir. l.

Rapat Koordinasi, Jadwal dan Frekuensinya.

m. Laporan dan Pemantauan. Dalam waktu 28 hari setelah pekerjaan dimulai, Kontraktor harus menyampaikan program mobilisasi secara rinci (termasuk program penguatan jembatan, jika ada) untuk memperoleh persetujuan Direksi berdasarkan pasal 8.3 GCC dan sebagaimana diatur dalam Seksi 1.2 dan 1.12 Spesifikasi Umum. Program mobilisasi harus selesai dalam waktu 90 hari setelah tanggal dimulainya pekerjaan, kecuali fasilitas peralatan untuk layanan kendali mutu harus dapat dioperasikan dalam waktu 60 hari setelah tanggal mulai kerja. 7.3.2. Penyerahan Lapangan Pengguna Jasa yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Fisik) harus memberikan kepada Penyedia Jasa hak untuk memasuki, penguasaan Lapangan dalam waktu yang ditetapkan dalam Data Kontrak (GC Pasal 2.1). Hak dan penguasaan tidak boleh bersifat eksklusif bagi Penyedia Jasa. Apabila ada, berdasarkan Kontrak, Pengguna Jasa harus memberikan kepada Penyedia Jasa penguasaan untuk menggunakan pondasi, struktur, instalasi mesin dan akses jalan masuk. Pengguna Jasa harus menyediakannya dalam waktu dan cara sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kontrak dalam hal ini Syarat Syarat Umum Kontrak. Sebagaimana diatur dalam Kontrak Data, Syarat-Syarat Khusus/ Particular


7 - 12


Conditions of Contract, waktu penyerahan lapangan adalah bersamaan saat Enjinir menetapkan Tanggal Dimulainya Pekerjaan / Commencement of Date. Pengguna Jasa dapat menahan pemberian hak dan penguasaan lapangan sampai diterimanya Jaminan Pelaksanaan (Performance Security). Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak. Adapun Prosedur Penyerahan Lapangan sebagai berikut : a. Pengguna Jasa (PPK Fisik) menyelesaikan permasalahan dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat setempat (apabila ada); b. Pemeriksaan lapangan bersama; c. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Lapangan (Site Take Over), dengan mencantumkan tanggal efektif berlakunya Serah Terima Lapangan dan menandatanganinya; d. Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (Notice To Proceed). Pada dasarnya Notice To Proceed (SPMK) tidak dikenal didalam GCC, namun hal ini dilaksanakan sesuai Permen PU N0.14/2013 untuk itu diharapkan adanya koordinasi antara PPK dan Enjinir dalam menerbitkan SPMK supaya adanya sinkronisasi dalam menetapkan tanggal mulai kerja (Commencement of works). Tanggal dimulainya pekerjaan tidak boleh melebihi 7 hari dari tanggal penerbitan surat perintah memulai pekerjaan (SPMK) atau Notice to Proceed. 7.3.3. Tanggal Mulai Pekerjaan (Commencement of Works) Tanggal mulai kerja (Commencement of Works/COW) sebagaimana yang diatur dalam GCC 8,1, mulai efektif bila hal-hal berikut ini terpenuhi: a. Kedua belah pihak Pengguna Jasa (PPK Fisik) dan Penyedia Jasa

sudah

menandatangani Surat Perjanjian Kontrak; b. Pengguna Jasa (PPK Fisik) telah menyampaikan kepada Penyedia Jasa, Employer’s Financial Arrangements (Pengaturan keuangan Pengguna Jasa) GC Sub-Klausula 2.4; c. Kecuali dinyatakan lain dalam Data Kontrak, dan penguasaan lapangan telah diberikan kepada Penyedia Jasa bersama dengan izin-izin lain yang diperlukan untuk memulai Pekerjaan ; d. Telah diiterimanya Uang Muka oleh Penyedia Jasa berdasarkan GC 14.2 dengan syarat bahwa Jaminan Bank untuk pembayaran Uang Muka telah diserahkan oleh Penyedia Jasa.


7 - 13


Berdasarkan ketetentuan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Ennjir (dalam hal ini TL-DSC) akan memberikan instruksi kepada Penyedia Jasa untuk memulai pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan oleh Enjinir. Selanjutnya dalam waktu 28 hari setelah menerima instruksi Dimulainya Pekerjaan/COW), Penyedia Jasa harus menyampaikan rencana kerja secara rinci kepada Enjinir. Penyedia Jasa juga harus menyampaikan revisi rencana kerja apabila program sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebenarnya atau tidak sesuai dengan kewajiban Penyedia Jasa. Jika instruksi Enjinir untuk dimulainya pekerjaan tidak diterima Penyedia Jasa dalam waktu 180 hari sejak diterimanya Surat Penunjukan Pemenang / Letter of Acceptance, maka Penyedia Jasa mempunyai hak untuk memutus Perjanjian Kontrak / Termination by Contract. 7.3.4. Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Sebelum pekerjaan dimulai Penyedia Jasa harus mengajukan Permohonan Kerja /Request of Works kepada Enjinir atau Asisten Enjinir dengan dilampiri gambar kerja (Shop Drawing) baik untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara. Asisten Enjinir (SE) akan memberikan persetujuan atau menolak Permohonan Kerja /Request of Works, paling lambat sesuai waktu yang telah disepakati dalam rapat PCM. Permohonan Kerja/ Request of Works yang diajukan oleh Penyedia Jasa dapat disetujui Enjinir jika :  Rencana Pengendalian Mutu/ Quality Control Plan telah disampaikan dan disetujui

oleh Enjinir;  Metode Kerja telah disampaikan dan disetujui oleh Enjinir  Pekerjaan yang diusulkan telah memenuhi Holding Point.

Asisten Enjinir (SE) harus memastikan bahwa semua hal tersebut di atas telah dipenuhi Penyedia Jasa (Kontraktor) sebelum memberikan persetujuan terhadap Permohonan Kerja/ Request of Works. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia Jasa (Kontraktor) dan Enjinir (TL-DSC) dan Para Asisten Enjinir (Field Team-DSC) harus mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak dan perubahannya (Addendum jika ada) termasuk mentaati semua kesepakatan yang telah disepakati dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak /PCM), sesuai tahapan-tahapan berikut : a. Sejak 15 hari setelah PCM, Penyedia Jasa harus menyampaikan rincian program mobilisasi kepada Enjinir, untuk dimintakan persetujuannya (GS.Pasal 1.2.2.2) termasuk program perkuatan jembatan (jika ada) dan rincian jadwal pelaksanaan


7 - 14


yang memperlihatkan bagaimana semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai waktu pelaksanaan yang ada. Penyedia Jasa harus menyampaikan rincian program mobilisasi kepada Enjinir, untuk dimintakan persetujuannya (GS.Pasal 1.2.2.2) termasuk program perkuatan jembatan (jika ada) dan rincian jadwal pelaksanaan yang memperlihatkan bagaimana semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai waktu pelaksanaan yang ada. b. Penyedia Jasa menyiapkan Rencana Pengendalian Mutu/Quality Control Plan (QCP) atau yang biasa dikenal dengan Rencana Mutu Kontrak (RMK) sesuai ketentuan Dokumen Kontrak (GCC. Pasal 4.9 dan GS. Pasal 1.21.2). Di dalam Dokumen QCP, termasuk didalamnya penyiapan Metoda Kerja. Rencana Pengendalian Mutu dan Metoda Kerja harus diajukan kepada Enjinir (dalam hal ini TL- DSC) untuk diminta persetujuannya. Tidak ada satu pekerjaanpun boleh dikerjakan tanpa terlebih dahulu Rencana Pengendalian Mutu dan Metoda Kerja telah mendapat persetujuan dari Enjinir. Konsep awal QCP sudah harus disampaikan kepada Enjinir 7 hari sebelum PCM. QCP

berikut Metoda Kerja sudah harus

diserahkan dalam waktu 28 hari setelah Tanggal Mulai Kerja (COW) seusai GCC 8.3. c.

Sebelum melakukan pekerjaan, Penyedia Jasa harus mengajukan Pemohonan Kerja/ Request of Works kepada Asisten Enjinir (SE-DSC). Berdasarkan persetujuan terhadap Permohonan Pekerjaan, barulah Penyedia Jasa memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis Pekerjaan yang diminta.

d. Pekerjaan fisik dilaksanakan harus sesuai Proses Manajemen Mutu terkait dengan Rencana Pengendalian Mutu/ Quality Control Plan dan Rencana Jaminan Mutu/ Quality Assurance Plan, agar semua hasil pekerjaan memenuhi standar mutu yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknik. Perlu dicatat bahwa Quality Control merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa, Quality Assurance merupakan tanggung jawab Enjinir bersama Para Asistennya. e. Hasil pengendalian mutu disusun dalam bentuk laporan Quality Control. f.

Setiap akhir bulan Penyedia Jasa harus menyiapkan laporan pencapaian progres pelaksanaan yang dihitung per tanggal 25.

g. Perhitungan volume yang dipakai pada Laporan Kemajuan Pekerjaan per tanggal 25, diperoleh dari hasil pengukuran bersama antara Penyedia Jasa dan Asisten Enjiner terhadap hasil pekerjaan Penyedia Jasa yang telah selesai dikerjakan dan telah memenuhi semua persyaratan Spesifikasi Umum. h. Setiap bulan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyampaikan Monthly Statement (MS) kepada Enjinir untuk diminta persetujuannya. Monthly Statement


7 - 15


tersebut harus dilengkapi data pendukung kuantitas dan kualitas termasuk gambar kerja serta gambar terlaksana. MS disiapkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan format yang telah disetujui oleh Enjinir (TL-DSC ) i.

Jika nilai bersih dari MS setelah dipotong/ dikurangi semua potongan terhadap nilai kontrak yang disetujui/ Accepted Contract Amount, maka Enjinir atau Asisten Enjinir (sesuai

kewenangannya)

akan

memberikan

pengesahan

untuk

Sertifikat

Pembayaran Sementara/ Interim Payment Certificate (IPC) atau yang biasa disebut Monthly Certificate (MC). j.

Pengguna Jasa (PPK Fisik) akan membayar kepada Penyedia Jasa hanya sebesar nilai IPC yang telah disahkan oleh Enjinir.

Sebelum Pengguna Jasa (PPK Fisik) melakukan pembayaran, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa Jaminan Pelaksanaan/ Performance Security masih berlaku. Karena Enjinir bertindak selaku Pemilik / Pengguna Jasa, untuk itu Enjinir harus memastikan dan memeriksa setiap saat bahwa Jaminan Pelaksanaan/ Performance Security selalu dalam kondisi valid / masih berlaku. Adapun pelaksanaan pekerjaan konstruksi setelah menerima perintah COW dari Enjinir, maka Penyedia Jasa harus segera memobilisasi personil dan peralatan sesuai dengan rencana kerja yang ditentukan. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi antara lain : 1. Mobilisasi Sesuai dengan ketentuan General Specification Artikel 1.2.1.1, tentang Ketentuan Mobilisasi untuk semua Kontrak, sebagai berikut: i)

Penyewaan atau pembelian lahan yang diperlukan sebagai base camp, jalan masuk sementara untuk penyimpanan peralatan, untuk bangunan kantor, rumah atau penggunaan lain yang perlu untuk pelaksanaan pekerjaan.

ii) Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam Penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak. iii) Penyediaan dan pemeliharaan base camp Penyedia Jasa , jika perlu termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan sebagainya. iv) Perkuatan jembatan lama jika diperlukan untuk pengangkutan alat-alat konstruksi.


7 - 16


Program mobilisasi harus selesai dalam waktu 90 hari sejak Tanggal Mulai Kerja/ Commencement of Date. Namun fasilitas dan pelayanan pengendalian mutu harus sudah terpasang dan beroperasi dalam waktu 60 hari mulai kerja. Pembayaran Mobilisasi dilakukan sebagai berikut: a. 50 % dari Harga Total Mobilisasi jika Mobilisasi total selesai 50 % dan pelayanan serta

fasilitas

pengendalian

Mutu/Pengujian

laboratorium

telah

lengkap

dimobilisasi. b. 20 % dari Harga Total Mobilisasi jika semua peralatan utama ( sesuai daftar Peralatan Penawaran Penyedia Jasa) berada di lapangan dan telah diterima/ diverifikasi keberagaman, keberadaan peralatan tersebut oleh Enjinir. c. 30 % dari Harga Total Mobilisasi jika Demobilisasi. Jika Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan mobilisasi sesuai dengan salah satu dari kedua batas waktu yang disyaratkan di atas, maka jumlah yang disahkan Asisten Enjinir untuk pembayaran adalah persentase angsuran penuh dari harga lump sum Mobilisasi dikurangi sejumlah dari 1% (satu persen) nilai angsuran untuk setiap keterlambatan satu hari dalam penyelesaian sampai maksimum 50 (lima puluh) hari. Contoh Perhitungan Keterlambatan Mobilisasi Contoh 1 : Penyedia Jasa dalam periode 60 hari, gagal untuk memenuhi memobilisasi 50 % peralatannya, fasilitas serta pelayanan pengendalian Mutu belum lengkap dan belum beroperasi. Penyedia Jasa hanya dapat memenuhi semua ketentuan untuk dapat dibayar angsuran pertama sebesar 50 % dari Harga Total Mobilisasi pada hari ke 80, maka perhitungan pembayaran pertama Mobilisasi tersebut adalah: ( 50 % x Harga Total Mobilisasi ) – ( 1 % x 50 % Harga Total Mobilisasi x ( 80 – 60 )) Contoh 2 : Penyedia Jasa gagal memenuhi ketentuan dalam waktu 90 hari, dimana semua peralatan sudah 100 % lengkap dimobilisasi dan telah diterima/ diverifikasi keberagaman, keberadaan peralatan tersebut oleh Enjinir. Penyedia Jasa hanya dapat memenuhi semua ketentuan ini dalam waktu 120 hari. Maka perhitungan pembayaran kedua Mobilisasi tersebut adalah: ( 120 – 90) hari = 30 hari < maximum 50 hari), ( 20 % x Harga Total Mobilisasi ) – ( 1 % x 20 % Harga Total Mobilisasi x (120 – 90 ))


7 - 17


2. Hari Kerja Tidak diperkenankan melakukan melakukan pekerjaan apapun di Lapangan pada waktu yang secara lokal diakui sebagai hari-hari libur, atau di luar jam-jam kerja formal sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak, kecuali: (a) Apabila dinyatakan di dalam Kontrak; (b) Asisten Enjinir memberikan izin, atau Pekerjaan tidak dapat dihindari atau perlu bagi proteksi terhadap kehidupan atau harta milik atau demi keselamatan Pekerjaan, untuk hal mana Penyedia Jasa harus segera memberitahukan kepada Asisten Enjiner. (GCC Pasal 6.5) 3. Keselamatan Kerja Berdasarkan ketentuan dalam

GCC Pasal 6.7. Kesehatan dan Keselamatan

kerja, dimana Penyedia Jasa setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para personilnya. Dalam kerja sama dengan instansi kesehatan setempat, Penyedia Jasa harus memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), tandu dan layanan Ambulans selalu tersedia setiap saat di lapangan dan pada setiap akomodasi bagi Personil Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa, dan bahwa telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesejahteraan dan kebersihan yang diperlukan dan untuuk mencegah timbulnya wabah. Penyedia Jasa harus menunjuk Petugas Keselamatan Kerja di Lapangan yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi syarat untuk tugas tersebut, dan harus mempunyai wewenang untuk mengeluarkan perintah dan menetapkan tolok ukur perlindungan untuk mencegah kecelakaan. Selama masa pelaksanaan Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyediakan apapun yang diperlukan oleh petugas ini untuk menjalankan tanggung jawab dan wewenang ini.

Untuk Pencegahan HIV-AIDS, Penyedia Jasa harus melakukan program

tanggap/peduli

terhadap

HIV-AIDS melalui lembaga yang berwenang untuk

mengurangi resiko transfer virus HIV diantara Personil. Penyedia Jasa dan masyarakat setempat, meningkatkan diagnosis dini dan membantu orang-orang yang terinfeksi. Penyedia Jasa

selama masa pelaksanaan Kontrak ( termasuk Periode

Pemberitahuan Cacat Mutu) harus:


7 - 18


(i)

Melakukan kampanye informasi, Pendidikan dan Komunikasi Konsultansi sekurang-kurangnya setiap bulan yang berbeda, ditujukan kepada semua staf dan buruh di lapangan (termasuk semua personil Penyedia Jasa, SubPenyedia Jasa dan Konsultan, semua pengemudi truk dan semua petugas pengiriman ke Lapangan untuk kegiatan konstruksi) dan kepada masyarakat sekeliling, mengenai resiko, bahaya dan dampak, dan perilaku pencegahan yang berkaitan dengan, penyakit yang ditularkan melalui Hubungan Seks (Sexually Transmitted Diseases/STD) atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan Seks (Sexually Transmitted Infections/STI) secara umum dan HIV-AIDS secara khusus;

(ii) Menyediakan kondom pria dan wanita untuk semua staf dan buruh lapangan secukupnya; dan (iii) Melakukan pengujian, diagnosis, bimbingan dan rujukan pada program nasional infeksi yang ditularkan melalui Hubungan Seks (STI) dan HIV/AIDS, (kecuali apabila ditentukan lain) bagi semua staf dan buruh lapangan. GCC Pasal 4.22. diatur tentang Keamanan Lapangan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Persyaratan Khusus: (1). Penyedia Jasa harus bertanggung jawab menjauhkan orang-orang yang tidak berwenang dari Lapangan, dan (2). Orang-orang yang diberi wewenang harus dibatasi pada Personil Penyedia Jasa dan Personil Pengguna Jasa; dan orang lain yang diberitahukan kepada Penyedia Jasa, oleh Pengguna Jasa atau Enjinir, sebagai personil Penyedia Jasa lain yang dipekerjakan Pengguna Jasa di Lapangan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem manajemen K3 wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan; Pasal 2, tantang Tujuan dan Sasaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta


7 - 19


terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pasal 3, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); (1) Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 (seratus)

orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang

ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan pencemaran

kecelakaan

dan

penyakit

kerja akibat

seperti kerja

peledakan,

wajib

kebakaran,

menerapkan

Sistem

Manajemen K3, (2) Sistem Manajemen K3 sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan Spesifikasi Umum Artikel 1.17.2.5. (c), tentang

Penyedia Jasa harus

memberikan semua peringatan berkala berkaitan tentang kesehatan dan keamanan dari setiap personil dan harus membuat upaya pencegahan kecelakaan di lokasi, bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan perlindungan dari setiap kecelakaan. 4. Instruksi Enjinir dan Asisten Enjinir (SE,CI/Quantity Eng,Quality Eng) Untuk keperluan pengaturan pekerjaan, Enjinir dan Asisten Enjinir dapat menginstruksikan kepada Penyedia Jasa secara tertulis melalui surat maupun dalam buku harian. GCC Pasal 3.3. Enjinir (setiap saat) dapat mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Jasa berupa , perintah dan tambahan atau modifikasi gambargambar yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dan perbaikan cacat mutu, sesuai dengan kontrak. Penyedia Jasa hanya boleh mengikuti instruksi dari Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE/ QltE) yang memiliki kewenangan yang didelegasikan berdasarkan GCC Pasal 3.3 ini. Apabila suatu perintah merupakan suatu perubahan, maka GCC Pasal 13.1 [Variasi dan Penyesuaian] harus digunakan. Penyedia Jasa harus mengikuti perintah yang diberikan oleh Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt) yang didelegasikan, untuk segala hal yang berkaitan dengan Kontrak. Apabila memungkinkan, perintah harus diberikan secara tertulis. Apabila Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt) yang telah mendapat delegasi: (a)

Memberikan perintah secara lisan;

(b) Menerima konfirmasi perintah secara tertulis, dari (atau atas nama) Penyedia Jasa, dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah memberikan instruksi; dan


7 - 20


(c)

Tidak memberi jawaban dengan mengeluarkan penolakan dan/atau perintah secara tertulis dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah menerima penegasan tersebut.

Maka pemberian konfirmasi harus merupakan perintah tertulis dari Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE/QltE). 5. Komunikasi Komunikasi antara pihak yang terkait dilapangan hanya diakui bila dibuat secara tertulis, korespondensi dapat dikirim langsung atau melalui pos, facimile, e-mail dan menggunakan bahasa sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak. Untuk RRDP, bahasa komunikasi

/ rulling language adalah bahasa Inggris. GCC Pasal 1.3,

tentang Komunikasi yaitu Bilamana Persyaratan ini berkaitan dengan pemberian atau penerbitan persetujuan, sertifikat, izin, penetepan, pemberitahuan, permohonan dan pembebasan dari kewajiban, maka komunikasi harus: (a) Secara tertulis dan disampaikan dengan tangan/langsung (dengan tanda terima), dikirim melalui surat atau kurir, atau disampaikan melalui sistem penyampaian elektronik yang telah disetujui sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak; dan (b) Diantarkan, dikirim atau disampaikan ke alamat penerima sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak. Akan tetapi: (i)

Bilamana penerima menyampaikan atas alamat lain, komunikasi akan disampaikan sesuai dengan alamat tersebut; dan

(ii) Bilamana penerima tidak menyatakan lain pada saat mengajukan permohonan atau izin, maka akan dikirimkan ke alamat darimana permohonan disampaikan. Persetujuan, Sertifikat, Izin dan penetapan harus tidak tertahan tanpa alasan maupun terlambat. Apabila suatu sertifikat diterbitkan untuk suatu Pihak, pembuat sertifikat harus mengirimkan tembusan ke Pihak lain. Apabila suatu pemberitahuan diterbitkan untuk suatu Pihak, oleh Pihak lain atau Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt), tembusan harus dikirim kepada Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, QltE) atau Pihak lain. 6. Laporan Hasil Pekerjaan Laporan hasil pekerjaan yang harus dibuat oleh Kontraktor dan disampaikan oleh Enjinir dan PPK sekurang – kurangnya meliputi : i).

Laporan Harian


7 - 21


Untuk keperluan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan Penyedia Jasa wajib membuat buku harian. Buku harian diisi oleh Penyedia Jasa , diketahui dan diperiksa/disetujui oleh Asisten Enjinir (Lab/Surveyor/Inspektor), laporan harus mencatat seluruh rencana dan realisasi hasil pekerjaan, material dan peralatan yang digunakan serta cuaca lapangan dan catatan kejadian penting lainnya. ii). Laporan Mingguan Laporan Mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan - catatan yang dianggap perlu. Laporan Mingguan dibuat oleh Penyedia Jasa diperiksa oleh Asisten Enjinir (QE/CI). iii). Laporan Bulanan Laporan Bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan hasil kemajuan fisik pekerjaan selama satu bulan dibandingkan dengan rencana kerja (schedule), permasalahan dilapangan, foto hasil kegiatan, serta catatan catatan yang dianggap perlu seperti laporan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan di lapangan. Laporan Bulanan dibuat oleh Penyedia Jasa , diserahkan kepada Asisten Enjinir (SE). 7. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam GCC Pasal 8.6, tentang Tingkat Kemajuan Pekerjaan, apabila : (a) Kemajuan pekerjaan terlalu lambat untuk dapat selesai sesuai dengan Waktu Penyelesaian, dan/atau (b) Kemajuan telah berada (atau akan berada) di belakang rencana kerja yang berlaku berdasarkan GCC Sub-Klausula 8.3 [Rencana Kerja], Bukan diakibatkan oleh suatu penyebab sebagaimana tercantum pada GCC Pasal 8.4 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian], selanjutnya Asisten Enjinir (SE) dapat mengintruksikan kepasa Penyedia Jasa untuk menyampaikan, berdasarkan GCC Pasal 8.3 [Rencana Kerja] , revisi rencana kerja dan data pendukung yang menguraikan usulan metoda yang direvisi yang akan diterapkan Penyedia Jasa demi mempercepat kemajuan dan penyelesaian dalam batas Waktu Penyelesaian. Kecuali Asisten Enjinir (SE) menyatakan lain, Penyedia Jasa harus menerapkan metoda yang telah direvisi, yang mungkin akan memerlukan penambahan jam kerja dan/atau jumlah Personil Penyedia Jasa dan/atau Barang-barang, dengan resiko dan atas biaya Penyedia Jasa . Apabila mengeluarkan tambahan biaya, Penyedia Jasa


berdasarkan GCC Pasal 2.5 [klaim oleh Pengguna Jasa] harus

7 - 22


membayar biaya tersebut kepada Pengguna Jasa ( PPK Fisik ), diluar denda keterlambatan (apabila ada) berdasarkan GCC Pasal 8.7 [Denda Akibat Keterlambatan] di bawah ini. Biaya tambahan akibat metoda yang direvisi termasuk tindakan percepatan, yang diinstruksikan Asisten Enjinir (SE) untuk mengurangi keterlambatan sebagai akibat dari sebab-sebab yang terdapat dalam GCC Pasal 8.4 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian], harus dibayar oleh Pengguna

Jasa

Konstruksi,

meskipun

demikian,

tanpa

menyebabkan

pembayaran tambahan lainnya kepada Penyedia Jasa . Untuk kontrak kritis dalam kontrak RRDP yang dinyatakan dalam PCC Part B Pasal 8.6. (Rate of Progress), kontrak dinyatakan kritis apabila : Periode Konstruksi Periode I Periode II

Progress 0 – 70% 70 – 100%

Terlambat > 10% > 5%

Apabila kontrak termasuk kategori kritis maka dilaksanakan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) sesuai dengan ketentuan dalam Sub-bab 7.4.7. Tingkat Kemajuan Pekerjaan dalam PMM ini. 8. Peringatan Dini Terkait Klaim GCC Pasal 20.1. Penyedia Jasa wajib menyampaikan peringatan dini terkait klaim kepada Enjinir selambat lambatnya 28 hari sejak Penyedia Jasa akan terjadinya peristiwa peristiwa tertentu atau keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan , kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Jika Penyedia Jasa gagal memberi pemberitahuan dini terkait klaim dalam waktu

28 hari, yang disebutkan di atas waktu untuk

Penyelesaian tidak akan diperpanjang, Penyedia Jasa tidak akan mempunyai hak menuntut untuk tambahan pembayaran, dan Pengguna Jasa tidak akan bertanggung-jawab dalam hubungannya dengan tuntutan. Penyedia Jasa juga akan menyerahkan setiap pemberitahuan yang lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Kontrak, dan keterangan-keterangan pendukung untuk tuntutan itu, semua relevan dengan peristiwa atau keadaan semacam ini. Dalam waktu 42 hari sejak Penyedia Jasa menyadari akan terjadinya suatu keadaan yang menimbulkan klaim atau waktu lain yang mungkin diusulkan oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Enjinir (TL-DSC), maka Penyedia Jasa harus menyampaikan kepada Enjinir (TL- DSC) detil klaim secara rinci disertai dengan Data Pendukung terkait dengan klaim yang diajukan. Selanjutnya dalam waktu 42 hari setelah meminta suatu klaim atau dalam waktu lain yang mungkin diusulkan


7 - 23


Enjinir (TL- DSC) dan disetujui oleh Penyedia Jasa , maka Enjinir (TL- DSC) harus memberikan tanggapan apakah menerima atau menolak suatu klaim yang diajukan oleh Penyedia Jasa. Penyedia Jasa hanya berhak menerima klaim jika Data Pendukung yang disampaikan cukup mendukung keseluruhan klaim dan klaim tersebut mampu dibuktikan. Jika Enjinir (TL- DSC) tidak menanggapi klaim yang diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan di atas, maka Penyedia Jasa dapat menganggap klaim yang di ajukan ditolak. Untuk itu Penyedia Jasa dapat merujuk kepada Dewan Sengketa/ Dispute Board. Begitu pula dari sisi Pengguna Jasa, dalam waktu 28 hari sejak Pengguna Jasa menyadari akan adanya kejadian yang terkait kontrak dan dapat menimbulkan klaim, maka Penguna Jasa dan Enjinir harus melakukan pemberitahuan kepada Penyedia Jasa. 9. Perbaikan Pekerjaan Dalam periode waktu Penyelesaian Pekerjaan, jika sebagai akibat dari suatu pengujian, inspeksi, pengukuran atau pengetesan, dari setiap pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak, Pengguna Jasa melalui Enjinir dapat menolak hasil pekerjaan tersebut, dan memberi tahukan kepada Penyedia Jasa ketidak sesuaian, dengan alasan-alasannya. Penyedia Jasa kemudian akan segera memperbaiki ketidak-sempurnaan itu dan meyakinkan bahwa jenis pekerjaan yang ditolak tersebut telah diperbaiki sesuai dengan Kontrak. Dalam periode Pemberitahuan Cacat Mutu/ Defect Noticition Period, Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan semua perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki cacat mutu atau perbaikan. Apabila Penyedia Jasa gagal untuk memperbaiki setiap, cacat mutu atau kerusakan sampai dengan tanggal yang ditentukan oleh Enjinir,

berdasarkan GCC Sub- Pasal

11.4 Pengguna Jasa

(PPK) dapat (sesuai pilihannya): a. Melaksanakan sendiri pekerjaan atau pihak lain, dengan cara yang dianggap wajar dan atas biaya Penyedia Jasa ,

tetapi Penyedia Jasa

tidak

bertanggung jawab atas pekerjaan tesebut; dan Penyedia Jasa berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [Klaim oleh PPK Fisik] akan membayar kepada Pengguna Jasa biaya yang ditanggung oleh Pengguna Jasa dalam memperbaiki cacat mutu atau kerusakan. b. Meminta Enjinir untuk menyetujui atau menetapkan pengurangan yang sesuai dari Harga Kontrak berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [Penetapan]; atau


7 - 24


c. Jika cacat mutu atau kerusakan menyebabkan Pengguna Jasa secara substansial kehilangan keseluruhan manfaat dari Pekerjaan atau bagian utama dari Pekerjaan, memutuskan Kontrak secara keseluruhan, atau bagian utama tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tanpa mengurangi hakhal lainnya,

berdasarkan Kontrak atau sebaliknya, Pengguna Jasa

selanjutnya berhak untuk memperoleh kembali semua biaya yang dikeluarkan untuk Pekerjaan atau sebagian dari Pekerjaan (apabila terjadi), ditambah biaya pendanaan dan biaya pengupasan/pembongkaran, pembersihan Lapangan dan pengembalian Peralatan dan Bahan kepada Penyedia Jasa . 7.3.5. Revisi Desain/Variasi Order Setelah kontrak ditandatangani, apabila diperlukan revisi desain yang disebabkan ketidaksesuaian antara gambar desain dan kondisi aktual di lapangan; atau pada kasus di mana tambahan investigasi lapangan memerlukan revisi desain atau modifikasi terhadap desain awal yang dapat menimbulkan variasi pekerjaan. Variasi dapat diprakarsai oleh Enjinir setiap saat sebelum menerbitkan Sertifikat Serah Terima Pekerjaan,

baik

melalui

perintah

atau

permintaan

kepada

Kontraktor

untuk

menyampaikan proposal. Usulan variasi atau revisi desain dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa/PPK atau Kontraktor dan setiap usulan tersebut harus disampaikan tertulis kepada Enjinir/Asisten Enjinir. Kontraktor tidak akan melanjutkan pekerjaan dengan usulan perubahan atau variasi atau revisi desain tanpa instruksi dari Enjinir/ Asisten Enjinir. Penyedia Jasa tidak boleh menolak melaksanakan instruksi variasi kecuali jika Penyedia Jasa segera memberitahukan Enjinir menyatakan (dengan bukti-bukti pendukung) bahwa : a. Tidak mampu menyediakan bahan untuk melaksanakan variasi. b. Variasi tersebut memicu perubahan mendasar dalam urutan atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan. Pada semua kasus, Enjinir (melalui Tim Supervisi Lapangan/Asisten Enjinir) akan bertanggungjawab terhadap evaluasi awal dan penyiapan justifikasi teknis atas usulan revisi desain atau variasi sebelum usulan tersebut disampaikan kepada PPK untuk proses selanjutnya. Setiap usulan revisi desain atau variasi harus dibuat Justifikasi Teknis di bawah arahan dan tanggung jawab Enjinir dan disahkan oleh Team Leader DSC sebagai Enjinir.

Persetujuan Justifikasi Teknis untuk revisi

desain atau variasi akan mengikuti prosedur yang diuraikan dalam Surat Edaran Ditjen Bina Marga


No. No.18/SE/Db/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang

7 - 25


disesuaikan dengan ketentuan GCC, PCC dan Loan Agreement. Adapun prosedur usulan revisi desain atau variasi kontrak sebagai berikut : 1. Untuk usulan variasi kontrak dengan target tetap, harga tetap, desain tidak berubah, tidak ada harga baru dan waktu tetap, Enjinir/Asisten Enjinir setelah mengevaluasi variasi kontrak tersebut, kemudian disampaikan kepada PPK untuk dilakukan pembahasan bersama (PPK, Enjinir dan Kontraktor). Hasil pembahasan tersebut, PPK mengusulkan kepada Kasatker fisik terhadap variasi kontrak. Kemudian Kasatker fisik memeriksa kelengkapan dokumen variasi kontrak dan mengujinya sesuai kewenangannya, apabila memenuhi ketentuan, Kasatker menyetujui variasi kontrak yang diusulkan PPK. Berdasarkan persetujuan tersebut PPK menerbitkan Addendum Kontrak dan disampaikan kepada Kasatker, Kepala BBPJN, PMU, Direktorat Wilayah II dan CTC. 2. Usulan revisi desain atau variasi yang berdampak adanya penambahan biaya dan/atau waktu pelaksanaan dan/atau harga baru dan/atau target berubah, maka setelah dibahas dalam tingkat Satker (terdiri dari Satker, PPK, Enjinir, Kontraktor, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/PPPK dan P2JN) kemudian disampaikan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait. Selanjutnya BBPJN membentuk Tim Teknis dan melakukan pembahasan usulan Justifikasi Teknis, dan hasil pembahasan Tim Teknis BBPJN, disampaikan kepada Kepala Balai dan dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh PPPK. Risalah Rapat akan mencakup pernyataan bahwa "Design and Supervision Consultants (DSC) bertanggung jawab untuk aspek teknis variasi yang diusulkan." Kemudian Kepala Balai menyampaikan usulan justifikasi teknis kepada Ditjen Bina Marga cq. Direktur Wilayah II. 3. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga menugaskan Tim Teknis ( terdiri dari Subdit Wilayah terkait, Sisdal, Bintek, Bipran, PMU dan CTC) serta mengundang Konsultan Perencana/Desain membahas tentang usulan revisi desain atau perubahan kontrak yang diusulkan oleh Kepala Balai. Berdasarkan hasil pembahasan Tim Teknis Ditjen Bina Marga dan dilengkapi Berita Acara PPPK serta Justifikasi Teknis kemudian disampaikan ke Direktur Bina Program selaku Ketua PMU dan selanjutnya disampaikan kepada pihak Pemberi Pinjaman (ADB/IDB) untuk pertimbangan dan pengajuan NOL. 4. Setelah diterbitkan NOL dari ADB atau IDB tentang perubahan kontrak, kemudian PPK menyampaikan Draft Adendum kepada PMU untuk disampaikan kepada pihak pemberi pinjaman untuk mendapatkan NOL. Addendum hanya


7 - 26


boleh ditandatangani PPK dan Kontraktor setelah NOL dari ADB/IDB telah diterbitkan, dan menjadi bagian dari kontrak yang sah. Agar proses pelaksanaan administrasi yang benar tercapai, urutan waktu yang diperlukan untuk justifikasi teknik hingga Addendum sebagai berikut:

NO 1 2 3

KEGIATAN Pengukuran Topografi dan Kondisi Lapangan Analisa Data Hasil Pengukuran Topografi dan Kondisi Lapangan Pembahasan Tingkat PPK dan Satker

PERIODE PELAKSANAAN KONTRAK < 24 BULAN ≥ 24 BULAN

KETERANGAN Enjinir dan Kontraktor Enjinir dan Kontraktor

2 Bulan

3 Bulan

1 Bulan

1 Bulan

2 Minggu

2 Minggu

PPK dan Satker

4

Pembahasan Tingkat Balai

2 Minggu

2 Minggu

PPK dan Balai

5

Pembahasan Tingkat Ditjen Bina Marga

1 Bulan

1 Bulan

PPK, Balai dan DJBM

Catatan : 1. Setiap usulan Variasi Kontrak (bukan Final Addendum) harus selesai dalam waktu 3 bulan sebelum serah terima pertama pekerjaan (Taking Over) 2. Tidak ada Addendum yang diperbolehkan setelah Taking Over (PHO) kecuali akibat Price Adjustment (Escalation) 3. Enjinir/Asisten Enjiniir harus bertanggungjawab melaksanakan evaluasi teknis terhadap semua usulan variasi kontrak/perubahan desain yang diusulkan PPK atau Kontraktor. 4. PPK bertanggungjawab atas ketepatan waktu setiap tahapan dalam proses addendum

Adapun prosedur pelaksanaan perubahan kontrak sesuai jenis perubahan sebagaimana diuraikan diatas, dapat dilihat dalam tabel 7.4. dibawah.


7 - 27


Tabel 7.4. PROSEDUR PERUBAHAN KONTRAK

NO 1 2 3 4 5

URAIAN Target Desain Mata Pembayaran baru Nilai Kontrak Waktu Pelaksanaan

ENJINIR Melakukan evaluasi setiap usulan variasi atau revisi desain dari PPK atau Kontraktor

PPK

KEWENA NGAN SATKER DAN PPPK

BALAI

DITJEN BINA MARGA

Tetap Tetap Tidak ada Tetap Tetap

Tetap Berubah Diperkenankan Tetap Tetap

Tetap Berubah Diperkenankan Bertambah <15% Tetap

- Variasi kontrak

- Variasi kontrak - Revisi desain

- Variasi kontrak - Revisi desain - Nilai bertambah

PPPK

Pembahasan Tim Teknis Balai

Berubah Berubah Diperkenankan Bertambah Bertambah - Target berubah - Variasi kontrak - Revisi desain - Nilai bertambah - Waktu bertambah Pembahasan Tim Teknis DJBM

6 Addendum

7 PPPK / Pembahasan Tim Teknis 8 PMU

Tembusan

Tembusan

Tembusan

Tembusan

9 Lender ADB/IDB

Tembusan

Tembusan

Tembusan dan NOL

Tembusan dan NOL

Catatan : 1. Pembahasan Tim Teknis Balai meliputi Unsur Bidang Pelaksanaan, Perencanaan, P2JN dan DSC 2. Pembahasan Tim Teknis DJBM meliputi Unsu Sisdal, Subdit Terkait, Bintek, Bipran, PMU, CTC dan Konsultan Perencana (jika perlu) 3. Setiap perubahan biaya dan waktu pelaksanaan harus mendapatkan pesetujuan dari DJBM dan NOL dari ADB/IDB terlebih dahulu sebelum addendum kontrak ditandatangani para pihak. 4. Setiap Addendum harus dilengkapi dengan Schedule Addendum yang ditandatangani para pihak. PPK setelah memeriksa hasil evaluasi variasi kontrak dari Enjinir/Asisten Enjinir serta menguji terhadap kewenangan PPK dalam melaksanakan perubahan kontrak, PPK dapat menerbitkan Variasi Kontrak sebagaimana diatur didalam Spesifikasi Teknis Seksi 1.13. Berita Acara Variasi Kontrak disampaikan kepada Kasatker, Balai terkait dan PMU, selanjutnya dibuat Addendum Kontrak. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terkait harus memfasilitasi proses revisi desain atau variasi kontrak yang diusulkan PPK atau Satker. Dalam pembahasan Tim Teknis di Balai maupun Ditjen Bina Marga Enjinir, PPK dan Kontraktor menyiapkan dokumen pendukung Justifikasi Teknis untuk variasi kontrak atau revisi desain. Sedangkan bagan alir perubahan kontrak akibat variasi atau revisi desain sebagaiman dalam tabel 7.5. dibawah ini.


7 - 28


Gambar 7.5. Bagan Alir Perubahan Kontrak BAGAN 7.5.11 (a) PROSES PENGATURAN PERUBAHAN V0 (ADDENDUM) KONTRAK ENJINIR

PPK

SATKER

BALAI

DIT.WILAYAH II

DIT.BIPRAN

ADB/IDB

6 Mulai

Usulan perubahan kontrak dari Enjinir atau kontraktor

1

13

2 Penugasan Asis Enjinir pem bahasan usulan JASTEK 3 Kirim berkas usulan & JASTEK kpd TL DSC

Menerima usulan perubahan kontrak dari Enjinir

Bahas Usulan & JASTEK bersama Enjinir & Kontraktor

Menerima usulah perubahan kontrak dari PPK

7

14

9 Usulan Perubahan Uji thd wewenang Kontrak Tdk PPK kpd Ka.Satker Ya

Penugasan PPPK unt melakukan Pembahasan

8

15

Tdk

Pembahasan usulan perubahan Kontrak bersama PPPK dg Tim Teknis Balai, Enjinir & Kontraktor

Review 4 chek oleh TL DSC

16

Ya

5 Usulan Perubahan Kontrak kpd PPK

10

Tdk Uji thd wewenang Ka. Satker

17 Usulan perubahan kontrak kpd Ka. Balai

Menerima Usulan 19 Perubahan Kontrak dari Ka. Satker

Ya

Menerbitkan Variasi Kontrak Persetujuan Ka. Satker

18 20 Usulan

21

Uji thd Tdk Perubahan wewenang Kontrak Ka. Balai

kpd DJBM

23 Berkas Usulan Perubahan Kontrak

Ya

22 Persetujuan Ka. Balai

24 Penugasan Tim Tek DJBM unt Bahas Perubahan Kontrak 25

Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak Pada Tingkat Direktorat Jenderal Bina Marga 28 Memo Uji thd Tdk Usulan wewenang Peruba DJBM han Kontrak Ya 26

11

27 Persetujuan Dirjen Bina Marga

Penyusunan adendum Kontrak

29 Menerima Memo Usulan Perubahan Kontrak dari Dir.Wil II

Penyiapan berkas Usulan Perubahan Kontrak

31 Menerima berkas Usulan Perubahan Kontrak dari Dir.Bipran

30

34 Catatan pendapat ADB/IDB

Tdk

32 Review Ya

NOL IDB/ ADB 12a Tembusan

12 Penandatangan an Adendum Kontrak

12b Tembusan

12c Tembusan

33

12d Tembusan

12e Tembusan

12f Tembusan

Selesai


7 - 29


7.4.

ADMINISTRASI KONTRAK Dalam kegiatan kontrak pekerjaan konstruksi, semua administrasi kontrak harus memenuhi ketentuan – ketentuan dasar dalam Syarat – Syarat Umum (GCC) dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (PCC). Prosedur administrasi pelaksanaan kontrak harus mengacu pada Dokumen Kontrak yang telah disepakati Para Pihak (PPK dengan Kontraktor).

7.4.1. Harga Kontrak Sebagaimana telah ditetapkan dalam GCC Pasal 14 mencakup Harga Kontrak dan pembayaran, dan Pasal 12.3 GCC tentang evaluasi penetapan harga baru (apabila diperlukan) dan harus dibuat addendum kontrak. Untuk setiap item pekerjaan, harga satuan yang berlaku adalah harga satuan atau harga yang disebutkan untuk mata pembayaran tersebut dalam kontrak atau apabila item tersebut tidak ada, maka ditentukan dari pekerjaan yang sejenis. Setiap mata pembayaran yang tidak memiliki harga satuan yang terdapat di dalam Daftar Kuantitas, akan dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lain dalam Daftar Kuantitas dan tidak akan dibayar terpisah. Meskipun demikian, harga satuan baru dapat ditetapkan untuk suatu mata pembayaran bila memenuhi empat kriteria di bawah ini (GCC ayat 12.3): a. Kuantitas untuk mata pembayaran tersebut berubah lebih dari 25% dari kuantitas awal/original yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, DAN b. Perubahan kuantitas, jika dikalikan harga satuan

untuk mata pembayaran

tersebut melebihi 0.25% dari Nilai Kontrak awal, DAN c. Perubahan kuantitas ini akan langsung mengubah biaya per satuan kuantitas untuk mata pembayaran tersebut lebih dari 1%, DAN d. Mata pembayaran tersebut tidak dinyatakan dalam kontrak sebagai “mata pembayaran yang harganya tetap/Lump sum” Atau apabila memenuhi tiga kriteria berikut: a. Pekerjaan ini diperintahkan dalam Pasal 13 GCC (Variasi dan Penyesuaian), DAN b. Tidak ada harga satuan atau harga untuk mata pembayaran ini di dalam kontrak, DAN c. Tidak ada harga satuan atau harga yang tepat karena mata pembayaran untuk pekerjaan ini tidak memiliki kesamaan sifat, atau tidak dilaksanakan dalam kondisi yang sama dengan setiap mata pembayaran dalam kontrak.


7 - 30


Setiap harga satuan atau harga baru harus berdasarkan dari setiap harga satuan yang relevan dalam Kontrak, dengan penyesuaian yang layak yang disebabkan oleh dampak akibat perubahan volume. Jika tidak terdapat harga satuan atau harga dasar yang relevan untuk mendapatkan harga satuan atau harga yang baru, harus berasal dari Biaya yang wajar untuk melaksanakan pekerjaan atau membandingkan dengan harga kontrak pada paket pekerjaan terdekat, ditambah keuntungan, dengan mempertimbangkan hal-hal lain yang relevan. Jika mata pembayaran baru harga satuannya (kenaikan atau penurunan) memenuhi syarat, dan juga termasuk dalam penyesuaian harga akan diterapkan ke dalam mata pembayaran tersebut sesuai dengan GCC Pasal 13.8. jika menggunakan harga satuan dasar kontrak awal, namun apabila menggunakan harga satuan dasar baru, maka item pekerjaan tersebut tidak mendapatkan penyesuaian harga. 7.4.2. Uang Muka Pasal 14.2 GCCC mensyaratkan agar Pengguna Jasa memberikan uang muka sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendukung mobilisasi dan cash flow, ketika Kontraktor telah menyerahkan jaminan uang muka sebesar uang muka yang diterima. Total pembayaran uang muka, tahapan dan waktu pemberian (jika lebih dari satu kali), dan mata uang yang digunakan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam kontrak, serta proporsinya (sharing) harus sebagaimana dinyatakan dalam data kontrak. GCCC Pasal 14.7 Pengguna Jasa membayar Uang Muka dalam waktu 42 hari sejak surat penunjukan (Letter of Acceptance) atau 21 hari sejak menerima dokumen kelengkapan uang muka (jaminan uang muka). Kontraktor harus memastikan bahwa jaminan uang muka sesuai yang disyaratkan dan berlaku sampai uang muka tersebut dibayar kembali, tetapi jumlahnya dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan jumlah yang telah dibayar kembali oleh Kontraktor seperti yang ditunjukkan dalam Sertifikat Pembayaran. Jika ketentuan – ketentuan dalam jaminan uang muka menyebutkan tanggal berakhirnya, dan 28 hari sebelum tanggal berakhir uang muka belum dilunasi, maka Kontraktor harus memperpanjang masa berlaku jaminan tersebut sampai uang muka dapat dilunasi. Tata cara melakukan pemotongan adalah sebagai berikut: a. Pemotongan akan dilakukan pada Sertifikat pembayaran berikutnya setelah jumlah semua pembayaran sementara yang disahkan (tidak termasuk uang muka, potongan - potongan, dan pembayaran kembali uang yang ditahan) melampaui 30% dari nilai kontrak yang disetujui, dikurangi Provisional sum; dan


7 - 31


b. Pemotongan dilakukan mengikuti besaran angsuran dari masing – masing nilai Sertifikat Pembayaran Sementara yang tercantum dalam data kontrak (tidak termasuk uang muka, pemotongan untuk pembayaran kembali uang muka dan pemotongan untuk uang yang ditahan/retensi) dalam mata uang dan proporsi uang muka sampai uang muka tersebut telah dilunasi; asalkan uang muka tersebut telah lunas pada bobot 90

persen (90 %) dari Nilai Kontrak yang

disetujui dikurangi Provisional Sum telah disahkan pembayarannya. c. Apabila uang muka masih belum dilunasi menjelang penerbitan Sertifikat Serah Terima Pekerjaan atau sebelum pemutusan kontrak berdasarkan Pasal 15 SU [Pemutusan oleh Pengguna Jasa], Pasal 16 SU [Penangguhan dan Pemutusan oleh Kontraktor] atau Pasal 19 [Keadaan Kahar] (apabila terjadi), seluruh sisanya kemudian harus segera dibayar. Dan dalam hal pemutusan kontrak berdasarkan Pasal 15 SU [Pemutusan oleh Pengguna Jasa] dan Pasal 19.6 [Pilihan Pemutusan, Pembayaran dan Pembebasan Tugas], dibayar oleh Kontraktor kepada Pengguna Jasa Dalam Data Kontrak RRDP dengan dana pinjaman ADB untuk besarnya Uang Muka 10%

dari Nilai Kontrak, maka besarnya pengembalian uang muka yang harus

dibayarkan melalui pemotongan sebesar 20% dari pembayaran interim (MC) yang ditentukan oleh Enjinir. Untuk besarnya uang muka 15% dari Nilai Kontrak, maka besarnya pengembalian uang muka yang harus dibayarkan melalui pemotongan sebesar 25% dari pembayaran interim (MC) yang ditentukan oleh Enjinir, pembayaran kembali uang muka harus disesuaikan sehingga uang muka lunas sebelum atau pada saat pembayaran MC sebesar 90 persen (90%) dari Nilai Kontrak yang disetujui dikurangi Provisional Sum telah disertifikasi untuk pembayaran. Untuk dana pinjaman dari IDB besarnya Uang Muka 20% dari Nilai Kontrak yang disetujui, maka besarnya pengembalian uang muka yang harus dibayarkan melalui pemotongan sebesar 30% dari pembayaran interim (MC) yang ditentukan oleh Enjinir. 7.4.3. Pembayaran Sementara Sertifikat Pembayaran Sementara (Interim Payment Certificate: IPC) berdasarkan GCC Pasal 14.3 atau

sebagaimana juga disebut “Sertifikat Bulanan (Monthly

Certificates)” sesuai dengan Seksi 1.6 Spesifikasi Umum, dan umumnya disingkat dengan “MC”. Ketentuan dalam hirarki urutan kekuatan hukum kontrak Syarat Umum Kontrak memiliki prioritas lebih tinggi dari Spesifikasi Umum (GCC pasal 1.5).


7 - 32


Kontraktor harus menyampaikan Laporan sebanyak 6 salinan kepada Enjinir setiap akhir bulan dalam format yang disetujui Direksi, menunjukkan dengan rinci jumlah uang yang menurut pendapatnya sendiri menjadi haknya, disertai dokumen pendukung yang di dalamnya termasuk laporan kemajuan pekerjaan pada bulan tersebut sesuai dengan Pasal 4.21 [Laporan Kemajuan Pekerjaan]. Setiap Laporan Bulanan akan diberi tanggal hari terakhir pada bulan kalender tersebut, tetapi jumlah yang ditagihkan akan berdasarkan nilai pekerjaan yang telah selesai sampai dengan dan termasuk hari kedua puluh lima periode bulan tersebut. Laporan bulanan akan diberikan kepada Enjinir selambat – lambatnya pada hari terakhir dari setiap bulan kalender. (Spesifikasi Umum 1.6.2). Apabila kontraktor tidak dapat memberikan data pendukung yang relevan kepada Enjinir atau terlambat dalam menyampaikannya, maka tanggal pembayaran aktual akan terlambat dan Enjinir tidak bertanggungjawab atas keterlambatan pembayaran tersebut. (Spesifikasi Umum 1.6.1). Terdapat batas waktu bagi Pengguna Jasa untuk membayar pembayaran sementara bulanan (GCC Pasal 14.7) yaitu 56 hari setelah Berita Acara Pembayaran dan pendukungnya diterima dan disetujui oleh Enjinir dan PPK , dan bila terlambat Pengguna Jasa akan dikenakan ganti rugi (GCC Pasal 4.8) sebesar suku bunga tahunan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Plus 3% atau 3% lebih tinggi dari suku bunga tahunan Bank Indonesia pada saat tagihan. 7.4.4. Addendum Kontrak Selama pelaksanaan pekerjaan, perubahan dalam kontrak mungkin diperlukan untuk mengatasi perubahan kuantitas atau karakteristik setiap mata pembayaran pekerjaan, perubahan karena ketidaksesuaian gambar desain dengan kondisi aktual lapangan, perubahan dalam desain, modifikasi yang dihasilkan dari kajian lapangan, penghapusan mata pembayaran pekerjaan, penambahan mata pembayaran pekerjaan, perubahan biaya dan perubahan urutan atau waktu pelaksanaan pekerjaan. Semua perubahan – perubahan tersebut akan dilakukan melalui variasi GCC Pasal 13 memberikan ketentuan kontrak penanganan variasi. Setiap variasi yang telah memenuhi ketentuan dan telah disepakati para pihak harus dibuat dalam Addendum Kontrak. Berdasarkan Project Administration Manual ADB pada Bab VI Pasal 36 tentang Modification of Civil Works Contracts, untuk variasi kontrak yang mengakibatkan penambahan nilai kontrak awal dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan harus


7 - 33


mendapatkan NOL dari ADB Indonesia Office, untuk penambahan biaya lebih besar 15% dari kontrak awal harus ada persetujuan (NOL) dari ADB Philipine Office dan setiap perubahan atau variasi kontrak harus mendapatkan validasi dan justifikasi teknik dari Enjinir. Berdasarkan Istisna’a Agency Agreement antara GOI dengan IDB pada Artikel IV Alterations and Amendments of The Contract yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga tidak dapat merubah kontrak sebelum mendapatkan persetujuan (NOL) dari IDB, perubahan kontrak tersebut meliputi : a. Penambahan Harga Kontrak; b. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan; c. Perubahan Spesifikasi. Untuk perubahan kontrak akibat penyesuaian harga harus dilengkapi dokumen pendukung perhitungan penyesuaian harga (eskalasi harga) yang telah disetujui oleh Enjinir dan telah mendapatkan persetujuan/NOL dari ADB/IDB. 7.4.5. Penyesuaian Harga Jumlah yang dibayarkan kepada Kontraktor harus disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan biaya untuk tenaga kerja, barang, dan input pekerjaan lainnya dengan waktu penyelesaian awal yang melebihi 12 bulan, dengan penambahan atau pengurangan terhadap jumlah yang ditentukan dalam rumus di bawah, merujuk kepada pasal 13.8 [Syarat – Syarat Umum dan Syarat – Syarat Khusus]. Penyesuaian terhadap jumlah uang selain yang dibayarkan kepada kontraktor, dinilai berdasarkankesesuaian jadwal dan disahkan dalam Sertifikat Pembayaran, harus ditentukan menggunakan rumus ini untuk setiap mata uang asing dimana harga kontrak dibayarkan. Tidak ada penyesuaian terhadap pekerjaan yang dinilai berdasarkan biaya atau harga sekarang (Pasal 13.8 SU). Rumusan penyesuaian harga sebagai berikut : K = V x [ l(Ln-Lo)/Lo + f(Fn-Fo)/Fo + m1(M1n-M1o)/M1o + m2(M2n-M2o)/M2o + m3(M3n-M3o)/M3o + e(En-Eo)/Eo ] dimana: K

=

Penyesuaian jumlah mata pembayaran yang relevan

V

=

Nilai pekerjaan yang disahkan untuk pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan selama bulan yang dipertimbangkan berdasarkan kuantitas bersih produk dan harga satuan di dalam Daftar Kuantitas untuk mata pembayaran tersebut, namun tanpa


7 - 34


pemotongan

terhadap

uang

yang

ditahan

dan

setiap

pembayaran material di lapangan (MOS). Valuation of work certified for payment as having been completed during the month under consideration based on the product of the net certified quantity and the Unit Prices entered in the Bill of Quantities for the Pay Item concerned but without deduction of any Retention Money and excluding any advances made for materials on site. Ln

=

Indeks umum untuk ibu kota propinsi yang relevan, diterbitkan setiap bulan dalam “Indikator Ekonomi”, Tabel 1.3 Indeks Umum yang berlaku pada waktu “n”.

Lo

=

Indeks seperti dijelaskan dalam L di atas, tetapi berlaku 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Fn

=

Harga industri bahan bakar diesel berkecepatan tinggi yang dikeluarkan oleh “Pertamina”, berlaku pada waktu “n”.

Fo

=

Harga industrI seperti dijelaskan dalam F di atas, tetapi berlaku 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

M1n =

Indeks harga untuk semua jenis hasil quarry dan galian yang diterbitkan setiap tahun dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia” diutamakan sektor konstruksi, berlaku pada waktu “n”. Sumber indeks yang berlaku untuk setiap unsur biaya dijelaskan dalam tabel – tabel yang tercantum di “Sumber Indeks Harga Material”. Data sementara dapat diperoleh langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS).

M1o =

Indeks seperti dijelaskan dalam M1 di atas, tetapi berlaku 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

M2n =

Indeks harga untuk semen, aspal dan semua jenis logam, yang diterbitkan setiap tahun dalam "Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia” diutamakan sector konstruksi, berlaku pada waktu “n”. Sumber indeks yang berlaku untuk setiap unsur biaya dijelaskan dalam tabel – tabel yang tercantum di “Sumber Indeks Harga Material”. Data sementara dapat diperoleh langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS).

M2o =


M3n =

Indeks harga untuk additive, cat, karet, listrik, baja (bila M2


7 - 35


adalah semen), dsb, yang diterbitkan setiap tahun dalam "Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia”

diutamakan sector

konstruksi, berlaku pada waktu “n”. Sumber indeks yang berlaku untuk setiap unsur biaya dijelaskan dalam tabel – tabel yang tercantum di “Sumber Indeks Harga Material”. Data sementara dapat diperoleh langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS). M3o =


En

=

Indeks harga untuk peralatan yang diterbitkan setiap tahun dalam

"Indeks

Harga

Perdagangan

Besar

Bahan

Bangunan/Konstruksi Indonesia”, item 23, Mesin dan Suku Cadang, berlaku pada waktu

“n”. Data sementara dapat

diperoleh langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS). Eo

=

Indeks seperti dijelaskan dalam E di atas, tetapi berlaku 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

n

=

Waktu indeks sekarang, baik yang diterbitkan pada bulan kalendar saat pekerjaan sebenarnya dilaksakanan atau indeks yang diterbitkan untuk bulan di mana pekerjaan dijadwalkan akan dilaksanakan, tergantung waktu mana yang lebih awal. Pada saat revisi jadwal pekerjaan telah disetujui dengan addendum kontrak, jadwal baru tersebut efektif berlaku dari bulan ditandatanganinya addendum. Jadwal kemajuan kontrak belum tentu sama dengan setiap revisi program yang disiapkan untuk memenuhi persyaratan pasal 8.3 Syarat – syarat Kontrak, dan hanya memasukkan jadwal kemajuan yang disetujui dalam Addendum resmi. Dalam hal Material di lapangan, waktu berlaku “n” untuk indeks harga material (M) adalah periode di mana material lapangan telah disahkan untuk pembayaran.

Faktor - faktor l, f, m1, m2, m3, dan e merupakan faktor standar yang termasuk dalam Tabel Koefisien Komponen Harga untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan pada Seksi VIII-Syarat – syarat Khusus (SK) untuk koefisien komponen harga meliputi (l) tenaga kerja, (f) bahan bakar dan pelumas, (m1) semua jenis material quarry dan galian, (m2) material pabrikan, (m3) material pabrikan khusus dan (e) peralatan. Pada semua kasus l + f + m1 + m2 + m3 + e = 0.85 dimana a = 0.15 adalah


7 - 36


komponen yang tidak disesuaikan dan 0.85 adalah komponen harga dapat yang disesuaikan. Koefisien komponen harga atau yang digunakan dalam perhitungan penyesuaian harga harus sesuai dengan koefisien komponen harga yang diusulkan dalam penawaran kontraktor yang dihitung berdasarkan analisa harga masing-masing pekerjaan yang sesuai dengan harga penawaran/kontrak. Jika sumbernya diragukan, indeks akan ditentukan oleh Enjinir. Sebelum masing – masing indeks biaya sekarang tersedia, Enjinir harus menentukan

indeks

sementara

untuk

menerbitkan

Sertifikat

Pembayaran

Sementara. Apabila indeks biaya sekarang telah tersedia, dilakukan perhitungan kembali untuk menyesuaikan harga. Adapun diagram perhitungan koefisien komponen harga sebagaimana dalam table 7.6. dibawah. Tabel 7.6. Diagram Perhitungan Koefisien Harga

DIAGRAM PERHITUNGAN KOEFISIEN KOMPONEN HARGA

KOEFISIEN KOMPONEN KOMPONEN HARGA SATUAN PEKERJAAN

BIAYA LANGSUNG

HARGA MATERIAL (m)

Material Alam seperti agregat, material timbunan galian dsb.

m-1

Material Pabrikan seperti Semen , Aspal, bahan besi dan sejenisnya

BIAYA TIDAK LANGSUNG

BIAYA PERALATAN (e)

Material Bahan seperti Bahan Kimia, Karet , cat, elektrikal dan sejenisnya

m-2

m-3

Biaya Tetap meliputi : Biaya Pasti dan Asuransi

Biaya Pemeliharaan meliputi : Biaya Perawatan, dan Perbaikan

e

BIAYA TENAGA KERJA ( l )

Biaya Bahan Bakar

Biaya Operator

BBM SOLAR

Operator Pembantu Opr.

f

Mandor Tukang Pekerja

l

Biaya Overhead dan Keuntungan

Tidak diperhitungkan dalam Komponen Faktor Harga untuk keperluan eskalasi

A

Keterangan : Rumusan Penyesuaian Harga menjadi : Pn = A + l (Ln/Lo) + m1 (M1n/M1o) + m2 (M2n/M2o) + m3 (M3n/M3o) + e (En/Eo) + f (Fn/Fo) dimana : a. l, m1, m2, m3, e, f1 dan f2 merupakan komponen faktor harga berdasarkan tabel yang telah ditetapkan dengan perhitungan diatas, jika A = 0.15 maka l+m1+m2+m3+e+f1+f2 = 0.85 b. l = Tenaga Kerja (Labour) c. m1 = Material Alam d. m2 = Material Pabrikan seperti semen, aspal, besi beton dan sebagainya e. m3 = Material karet, plastik, elektrikal, bahan kimia dan turunannya. e. e = Peralatan (Equipment) f. f = Bahan Bakar Solar (Fuel)

Penyesuaian harga hanya diterapkan untuk pekerjaan dengan Mata Pembayaran dengan harga satuan, sedangkan untuk pekerjaan dengan harga lump sum tidak mendapatkan penyesuaian harga.


7 - 37


PENTING SEBAGAI PEDOMAN Untuk paket pekerjaan konstruksi Dana Pinjaman ADB, Penawar harus mencantumkan sebuah Tabel yang disebut “Koefisien Komponen Harga” dari setiap item pembayaran berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan. Untuk mata pembayaran yang tidak dirinci dengan besarnya koefisien komponen harga, dianggap tidak ada penyesuaian harga atau Peserta Lelang dianggap telah memasukkan penyesuaian harga dalam Harga Penawarannya. Ringkasan prosedur penentuan penyesuaian harga sebagai berikut : 1. Menetapkan Base Line untuk Penyesuaian Harga yaitu 28 hari kalender sebelum tanggal terakhir untuk pemasukan penawaran. Indeks untuk bulan pada 28 hari sebelum tanggal terakhir pemasukan penawaran yang digunakan. Sebagai contoh, paket 30 RCP-03 (Sp.Tanjung - Galing), pemasukan penawaran pada tanggal 23 May 2013. Untuk 28 hari sebelum pemasukan penawaran adalah 20 April 2013, sehingga indeks Bulan April 2013 digunakan sebagai indeks nol (0). 2. Menetapkan jadwal bulanan dan kuantitas aktual untuk jenis pekerjaan yang mendapatkan Penyesuaian Harga dari Jadwal Pelaksanaan Kontrak Awal (Original yang telah disepakatu para pihak), harus diterapkan untuk bulan dimana pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan atau bulan di mana jenis pekerjaan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan, diambil mana yang lebih dahulu. 3. Dalam hal jadwal pelaksanaan direvisi dan telah disetujui oleh Addendum Kontrak, jadwal baru akan berlaku efektif dari bulan ketika Addendum tersebut disetujui para pihak terkait. 4. Progres aktual didasarkan pada Laporan Progress Bulanan yang telah disetujui para pihak. 5. Menetapkan Indeks Harga berdasarkan IHPB Indeks Harga Perdagangan Besar, Sektor Bangunan/Konstruksi, kecuali untuk Indeks Harga yang tidak terdapat pada Sektor Konstruksi dapat diambil pada Sektor Industri atau Sektor Pertanian atau Indeks Konsumen Tenaga Kerja. Seperti contoh untuk

Bahan Bakar

diambil dari Sektor Industri dan sebagainya. 6. Menerapkan Indeks Harga ke dalam formula yang disediakan setiap bulan, untuk masing-masing jenis pekerjaan pada bulan yang sesuai pada setiap bulan. Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan harga atau penurunan harga. Sedangkan untuk paket pekerjaan konstruksi untuk Dana Pinjaman IDB nilai koefisien komponen harga telah ditetapkan didalam dokumen lelang. Indeks dan bobot untuk rumus penyesuaian harga yang terdapat di Syarat – Syarat Khusus


7 - 38


13.8 yang harus digunakan yaitu Penyesuaian Harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. Indek Dasar atau indek nol (base line) penyesuaian harga ditetapkan bulan ke-12 (dua belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. Untuk Final pembayaran dari perhitungan Penyesuaian Harga dapat dibayarkan setelah mendapatkan Rekomendasi Audit dari BPK atau BPKP dan dibuat Adendum terhadap dokumen kontrak yang berlaku. 7.4.6. Perpanjangan Waktu Penyelesaian Berdasarkan Pasal 18.4 GCC, Kontraktor berhak, menurut pasal 20.1 GCC [Tuntutan Kontraktor], atas perpanjangan waktu penyelesaian jika dan selama penyelesaian yang dilakukan untuk keperluan pasal 10.1 [Serah Terima Pekerjaan dan Seksi – seksi] telah atau akan terlambat karena salah satu dari sebab – sebab berikut: a. Variasi (kecuali penyesuaian terhadap Waktu Penyelesaian telah disetujui berdasarkan pasal 13.3 GCC [Prosedur Variasi]) atau perubahan mendasar lainnya terhadap kuantitas suatu mata pembayaran yang termasuk dalam kontrak, b. Penyebab keterlambatan memberikan hak perpanjangan waktu berdasarkan pasal – pasal dalam Syarat – Syarat Umum, termasuk Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak berwenang, c. Kondisi iklim yang sangat merugikan, d. Kelangkaan yang tidak terduga dalam ketersediaan personel atau barang yang disebabkan oleh epidemik atau tindakan pemerintah, atau e. Setiap keterlambatan, rintangan atau pencegahan yang disebabkan atau dihubungkan dengan Pengguna Jasa, Personel Pengguna Jasa atau kontraktor lain dari Pengguna Jasa. Jika kontraktor merasa berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian, Kontraktor harus memberitahu Enjinir sesuai dengan pasal 20.1 GCC [Tuntutan Kontraktor]. Ketika memutuskan setiap perpanjangan waktu berdasarkan pasal 20.1 GCC, Enjinir akan meninjau keputusan – keputusan sebelumnya dan mungkin menambah, tetapi tidak akan mengurangi, jumlah perpanjangan waktu.


7 - 39


Peninjauan terhadap keputusan – keputusan sebelumnya dilakukan untuk menjamin konsistensi terhadap evaluasi dan untuk menghindari tuntutan yang tumpang tindih atas perpanjangan waktu. Kontraktor pada umumnya berhak mendapatkan perpanjangan waktu jika mengalami keterlambatan bukan karena kesalahan sendiri. Kontraktor tidak berhak atas perpanjangan waktu karena keterlambatan dan progres yang lambat yang disebabkan oleh kinerjanya sendiri yang buruk sehingga dia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan. Perpanjangan waktu harus dievaluasi menurut kontrak, didukung oleh data aktual yang jelas tentang bagaimana suatu peristiwa telah memperlambat kinerja kontraktor dan dampaknya pada program pekerjaan. Jangka waktu yang diberikan seharusnya hanya waktu yang diperlukan untuk mengkompensasi dampak tersebut yang ditunjukkan dalam lintasan kritis. Kontraktor juga berhak untuk mengklaim biaya tambahan yang timbul karena perpanjangan waktu. Kontraktor hampir pasti akan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak ditemukan dalam mata pembayaranyang ada jika ia harus tinggal di lokasi lebih lama dari periode kontrak asli. Adalah praktek yang buruk dalam pemberian perpanjangan waktu dengan mengabaikan biaya dan akan menimbulkan pertanyaan tentang proses transparansinya. Prosedur yang harus diikuti dalam mengevaluasi klaim untuk perpanjangan waktu (jika tidak termasuk dalam klaim variasi) akan ditunjukkan berdasarkan prosedur Variasi sebagaimana dalam Sub-bab 7.3.4. diatas. 7.4.7. Tingkat Kemajuan Pekerjaan Kontrak pekerjaan konstruksi jalan harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan bahwa Kontraktor menjaga progress yang memuaskan, dan ini dapat melibatkan intervensi baik dari Enjinir dan Pengguna Jasa. Berdasarkan GCC Pasal 8.6, jika pada suatu waktu kemajuan aktual terlalu lambat untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Waktu Penyelesaian Pekerjan, dan/atau kemajuan pekerjaan telah jatuh (atau akan jatuh) di belakang program yang sedang berjalan berdasarkan GCC pasal 8.3, selain disebabkan oleh hal – hal yang disebutkan dalam GCC pasal 8.4 GCC [Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan], kemudian Enjinir dapat memerintahkan kepada Kontraktor sesuai dengan GCC pasal 8.3, untuk menyerahkan revisi program dan tindakan perbaikan yang berisi uraian metode yang direvisi, yang diusulkan kontraktor agar dilaksanakan


7 - 40


dalam rangka mempercepat kemajuan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan dalam Waktu Penyelesaian. Sedangkan kriteria penilaian terhadap kondisi keterlambatan pekerjaan berdasarkan Tata cara Penanganan Paket Kritis merujuk pada Permen PU No. 14/PRT/M/2013, tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, mengenai Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.Penanganan pekerjaan kritis dilakukan melalui tahapan surat peringatan, rapat pembuktian, dan masa percobaan bagi Kontraktor. Apabila setelah tiga kali kesempatan masa percobaan kemajuan kontrak masih kritis, PPK dapat memutus kontrak berdasarkan hukum perdata. Prosedurnya adalah sebagaiberikut: 1. Suatu Kontrak dinyatakan Kritis apabila realisasi fisik pekerjaan terlambat 10% dari rencana (dalam periode 0-70%) atau terlambat 5% dari rencana (dalam periode 70 – 100%), sehingga dalam waktu 3 hari kalender saat kejadian tersebut, PPK harus mengeluarkan surat peringatan pertama kepada Kontraktor dan melaporkannya secara tertulis kepada Kepala Satker. 2. Selambat – lambatnya 7 hari kalender setelah menerima laporan dari PPK, Show Cause Meeting tingkat 1 harus diselenggarakan oleh Kepala Satker untuk memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk mempercepat program kerja, dan Masa Percobaan tingkat 1 diberikan kepada Kontraktor. Lama masa percobaan maksimum yang dapat diberikan adalah 30 hari kalender. PPK memantau pelaksanaan Masa Percobaan Pertama, dan bila Kontraktor tidak berhasil/gagal maka selambat – lambatnya 3 hari setelah masa percobaan berakhir, PPK akan segera mengeluarkan surat peringatan kedua kepada Kontraktor dan melaporkannya kepada Kepala Satker. 3. Selambat – lambatnya 3 hari kalender setelah menerima laporan dari PPK, Kepala Satker akan mengusulkan kepada Kepala Balai Besar/ Balai untuk menyelenggarakan Show Cause Meeting Tingkat 2. 4. Selambat – lambatnya 7 hari setelah menerima laporan dari Kepala Satker, Kepala Balai Besar/Balai menyelenggarakan Show Cause Meeting tingkat 2 untuk memberikan kesempatan bagi Kontraktor untuk mempercepat program kerjanya dan Masa Percobaan Kedua diberikan kepada Kontraktor. Lama masa percobaan maksimum yang dapat diberikan untuk Masa Percobaan Kedua adalah 30 hari kalender. PPK memantau pelaksanaan Masa Percobaan Kedua dan bila Kontraktor tidak berhasil/gagal maka selambat – lambatnya 3 hari setelah Masa Percobaan berakhir, PPK akan segera mengeluarkan surat


7 - 41


peringatan ketiga kepada Kontraktor dan melaporkannya kepada Kepala Satker dan Kepala Balai Besar/Balai. 5. Dalam waktu tiga hari kalender setelah menerima laporan dari PPK, Kepala Balai Besar/Balai melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II. 6. Selambat – lambatnya 7 hari setelah menerima usulan dari Kepala Balai Besar/Balai, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II atas nama Ditjen Bina Marga harus menyelenggarakan Show Cause Meeting tingkat 3 untuk memberikan kesempatan bagi kontraktor untuk mempercepat program kerjanya dan Masa Percobaan Ketiga diberikan kepada Kontraktor. Lama masa percobaan maksimum yang dapat diberikan untuk Masa Percobaan Ketiga adalah 30 hari kalender. PPK memantau pelaksanaan Masa Percobaan Ketiga, dan bila Kontraktor tidak berhasil/gagal maka dalam waktu 3 hari setelah masa percobaan berakhir, PPK dengan sepengetahuan Kepala Satker segera melapor kepada Ditjen Bina Marga melalui Direktor Bina Pelaksanaan Wilayah II dan salinannya diberikan kepada Kepala Balai Besar/Balai, untukmeminta sarannya dalam mengatasi paket kritis. 7. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II atas nama Ditjen Bina Marga akan memberikan saran untuk mengatasi paket kritis dalam waktu 14 hari setelah laporan PPK mengenai Masa Percobaan Ketiga diterima. Selambat – lambatnya 7 hari setelah menerima saran dari Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II atas nama Ditjen Bina Marga, PPK harus memberikan keputusannya kepada Kontraktor. Tata cara yang diuraikan di atas adalah prosedur yang ada dalam internal Ditjen Bina Marga yang harus dilakukan oleh setiap Pengguna Jasa (PPK Fisik) dalam menangani kontrak kritis. Jika opsi yang dipilih setelah Penyedia Jasa gagal memenuhi target yang diberikan dalam SCM ke III adalah Pemutusan Kontrak, maka pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak khususnya GC 15.2 (a), (b) dan (c). Prosedur SCM memang tidak dikenal dalam kontrak FIDIC, namun apa yang dilakukan dalam SCM masih sejalan dengan ketentuan yang ada dalam GC. 8.3. Untuk itu paralel ketika Pengguna Jasa melaksanakan SCM, maka setiap tahapan SCM Penyedia Jasa gagal memenuhi target yang disepakati, maka Enjnir harus mengeluarkan Intruksi Untuk Perbaikan / Notice to Correct kepada Penyedia Jasa sebagaimana yang diatur dalam GC. 15.1 dan seterusnya sampai pada SCM ke III.


7 - 42


Setelah Penyedia Jasa gagal memenuhi target SCM ke III, dalam kondisi tersebut berarti juga Penyedia Jasa gagal memenuhi Intruksi Untuk Perbaikan / Notice to Correct yang dikeluarkan oleh Enjinir. Selanjutnya Enjinir memberikan rekomendasi kepada Pengguna Jasa, bahwa akibat Penyedia Jasa gagal untuk memenuhi Intruksi Untuk Perbaikan / Notice to Correct, sesuai dengan ketentuan GC. 15.2 (a), maka Pengguna Jasa mempunyai hak untuk melakukan Pemutusan Kontrak. Prosedur inilah yang harus dilakukan oleh Pengguna Jasa jika hasil keputusan terhadap kegagalan Penyedia Jasa dalam SCM ke III adalah Pemutusan Kontrak. Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja

setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan

Penyedia Jasa, dapat dimanfaatkan sepenuhnya

oleh Pengguna Jasa tanpa

kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali tersebut

oleh

semua

peninggalan

Penyedia Jasa hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan

kepentingan Pengguna Jasa.


7 - 43


Gambar

7.7.

K e m a ju a n K o n tra kto r sa n g a t la m b a t a ta u te rtin g g a l d i b e la ka n g ja d w a l

Bagan

Alir

Penanganan Keterlambatan Pekerjaan

S E m e la p o r ke P P K P e rsya ra ta n K o n tra k P a sa l 8.6 P erin g atan ketig a

PPK 3 h a ri

T in g ka t K ritis K e te rla m b a ta n -1 0 % d a ri re n ca n a (P e rio d e P ro g re s 0 – 7 0 % ) K e te rla m b a ta n -5 % d a ri re n ca n a (P e rio d e P ro g re s 7 0 – 1 0 0 % )

S E m e n ila i d a n m e n yim p u lka n K o n d isi K ritis

K e S a tke r

K e p a la B a la i

3 h a ri K e p a la B a la i m e la p o r ke D ire ktu r Je n d e ra l m e la lu i D ire ktu r B in a P e la ksa n a a n W ila ya h II te n ta n g ko n d isi T e st C a se II

S E m e n g irim su ra t ke P P K m e n g e n a i ko n d isi kritis d a n m e n ya ra n ka n tin d a ka n ya n g p e rlu d ila ku ka n

7 h a ri D ire ktu r B in a P e la ksa n a a n W ila ya h II a ta u III m e n ye le n g g a ra ka n S C M N o .3

P erin g atan P ertam a

PPK 3 h a ri

K o n tra kto r

K o n tra kto r

M e la p o rka n ko n d isi ke te rla m b a ta n ke m a ju a n

T e st C a se II d ib e rika n ke p a d a K o n tra kto r u n tu k m e n u n ju ka n ke m a m p u a n ya m e n ca p a i p ro g re s ya n g d ite n tu ka n d a la m S C M 3.

L a m a T e s t C a s e m a k s im u m 3 0 h a ri

K e S a tke r 7 h a ri K e S a tke r m e n ye le n g g a ra ka n S h o w C a u se M e e tin g N o .1

P P K d ib a n tu S E m e m a n ta u d a n m e n g e va lu a si T e st C a se III

T e st C a se I d ib e rika n p a d a K o n tra kto r u n tu k m e n u n ju ka n ke m a m p u a n ya m e n ca p a i p ro g re s ya n g d ite n tu ka n d a la m S C M 1 .

L u lu s

K o n tra kto r lu lu s T e st C a se . K o n tra kto r m e la n ju tka n K o n tra k

G agal L a m a T e s t C a s e m a k s im u m 3 0 h a ri PPK

P P K m e la p o r ke

K e S a tke r

K e p a la B a la i 3 h a ri

P P K d ib a n tu S E m e m a n ta u d a n m e n g e va lu a si T e st C a se 1 G agal

L u lu s


D ire ktu r B in a P e la ksa n a a n II te n ta n g ko n d isi T e st C a se III d a n m e m in ta sa ra n tin d a ka n

S E m e la p o r ke P P K P erin g atan K ed u a

PPK

1 4 h a ri

K o n tra kto r

3 h a ri P P K m e la p o r ke S a tke r

D ire ktu r B in a P e la ksa n a a n W ila ya h II a ta u III m e m b e ri ke p u tu sa n a ta u re ko m e n d a si ke P P K

K e S a tke r

7 h a ri

3 h a ri K a S a tke r m e la p o r ke K e p a la B a la i d a n m e n g u su lka n p e n ye le n g g a ra a n S C M N o .2 K e p a la B a la i

P P K m e n ya m p a ika n ke p u tu sa n ke K o n tra kto r

K o n tra kto r

7 h a ri

K e p a la B a la i m e n ye le n g g a ra ka n SCM No. 2

T e st C a se II d ib e rika n ke p a d a K o n tra kto r u n tu k m e n u n ju ka n ke m a m p u a n ya m e n ca p a i p ro g re s ya n g d ite n tu ka n d a la m S C M 2 .

P P K d ib a n tu S E m e m a n ta u d a n m e n g e va lu a si T e st C a se II

R e fe re n s i : - P e rsya ra ta n K o n tra k P a sa l 1 .4 - P e rm e n P U N o : 0 7 /P R T /M /2 0 1 1 - S E D irje n B M N o . 0 2 /S E /D b /2 0 1 0 L a m a T e s t C a s e m a k s im u m 3 0 h a ri

L u lu s


G agal


7 - 44


7.4.8. Denda Keterlambatan Jika Kontraktor gagal memenuhi ketentuan GCC pasal 8.2 [Waktu Penyelesaian Pekerjaan], Kontraktor harus mematuhi GCC Pasal 2.5. [Tuntutan Pengguna Jasa] tentang pembayaran keterlambatan kepada Pengguna Jasa untuk kegagalan tersebut. Denda keterlambatan ini merupakan jumlah yang dinyatakan dalam data kontrak sebesar 1 ‰ dari Harga Kontrak per hari keterlambatan, dihitung sejak tanggal yang tercantum dalam Sertifikat Serah Terima Pertama (PHO). Meskipun demikian, jumlah yang disebutkan dalam pasal ini tidak boleh melebihi nilai maksimum denda keterlambatan yaitu 5% dari harga kontrak, sebagaimana tercantum dalam data kontrak. Pengguna Jasa berhak memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan melebihi nilai maksimum denda berdasarkan PCC Pasal 8.7. 7.4.9. Penyelesaian Pekerjaan Dalam proyek-proyek Ditjen Bina Marga yang didanai oleh APBN dan pinjaman luar negeri, istilah yang umum digunakan untuk penyelesaian pekerjaan biasa disebut Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) yang mengacu pada penyelesaian pekerjaan dan untuk dimulainya masa pemeliharaan yang disebut Defects Liability Period dan untuk Serah Terima Akhir biasa dinyatakan dengan Final Hand Over (FHO) pada akhir masa pemeliharaan dan termasuk proses untuk diterbitkannya Sertifikat Kinerja (Performance Certificate). Sebagaimana dinyatakan dalam Syarat Umum Kontrak yang digunakan dalam RRDP, istilah Taking-Over Certificate (Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan) atau disebut PHO dan Performance Certificate (Sertifikat Kinerja) atau biasa disebut FHO. Masa Pemeliharaan menggunakan istilah Defects Notification Period (Masa Pemberitahuan Cacat Mutu). Prosedur Penerimaan Pekerjaan, Serah Terima

and Penyelesaian Kontrak oleh

Enjinir harus sesuai dengan ketentuan GCC Pasal 9, 10 dan 11, dan Spesifikasi Umum, Bagian 1.14 dan 1.21. a) Serah Terima Pekerjaan Faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam serah terima pertama pekerjaan (PHO) atau Taking Over Certificate adalah: i)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hanya dapat diterbitkan untuk seluruh pekerjaan kecuali untuk pekerjaan kecil yang belum terselesaikan dan cacat mutu yang minor.


7 - 45


ii) Untuk setiap pekerjaan kecil yang belum terselesaikan, sifatnya harus sedemikian rupa sehingga hal ini tidak akan mempengaruhi manfaat jalan yang dimaksud dan semua pekerjaan tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Waktu yang wajar dapat diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak melebihi 14 hari kalender, dalam proyek RRDP, PPK harus menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tetapi tidak melebihi 14 hari kalender. iii) Semua Pengujian pada Akhir Pekerjaan (Tests on Completion) harus diselesaikan sebelum Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan. iv) Enjinir akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan apabila Kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak (telah lulus dalam pengujian akhir). v) Hanya Pengujian pada Akhir Pekerjaan yang terhambat oleh Pengguna Jasa yang dapat diselesaikan sesegera mungkin, sebelum tanggal berakhirnya Defects Notification Period (PCC Pasal 1.1.3.7). Semua Pengujian pada Akhir Pekerjaan yang tersisa harus diselesaikan sebelum Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan. vi) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan harus menunjukkan tanggal Pekerjaan dianggap selesai sesuai dengan Kontrak. Tanggal pekerjaan dianggap siap untuk diserah terimakan dapat sebelum, pada atau setelah akhir dari waktu penyelesaian pekerjaan. vii) Jika Pekerjaan dianggap terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak berdasarkan GCC Ayat 8.2, maka denda keterlambatan akan diterapkan setiap hari sesuai dengan GCC Ayat 8.7. viii) Berita

Acara

Serah

Terima

Pertama

Pekerjaan

telah

diterbitkan,

pemeliharaan rutin menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa.

Kontraktor

hanya diwajibkan untuk melaksanakan semua pekerjaan yang diperlukan untuk memperbaiki cacat mutu atau kerusakan terhadap pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dan perbaikan cacat mutu atau kerusakan harus dapat diselesaikan sesuai surat pemberitahuan cacat mutu yang diberikan oleh PPK. sebelum tanggal berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu (Defects Notification Period). Gambar

7.8.

dibawah

menyajikan

urutan langkah yang

diperlukan

untuk

menyelesaikan proses Serah Terima Pertama Pekerjaan, sedangkan gambar 7.9


7 - 46


dan gambar 7.10. menyajikan Proses Serah Terima Pekerjaan dengan atau tanpa Denda Keterlambatan. Gambar 7.8. Proses Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemberitahuan untuk Pelaksanaan Pengujian Akhir Pekerjaan 21 Hari Penyerahan Dokumen Terlaksana dan Manual Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pengusulan Tanggal Pengujian Akhir Pekerjaan

Keterlambatan Pengujian oleh Pengguna Jasa GC 7.4 (Pengujian) dan GC 10.3 (Gangguan Terhadap Pengujian Pada Akhir Pekerjaan) Diterapkan

Lulus

14 Hari

Pengujian Akhir Pekerjaan

Keterlambatan Pengujian oleh Kontraktor: -Kontraktor Melaksanakan Pengujian Dalam 21 hari -Jika Masih Gagal, Dilanjutkan oleh Personil Pengguna Jasa

Gagal

Proses Serah Terima

Pengujian Ulang

Gagal

Pengujian Ulang Selanjutnya

Menolak Pekerjaan/Bagian Pekerjaan

Menerbitkan TOC Jika Diminta Pengguna Jasa

TOC (Taking Over Certificate) : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Gambar 7.9. Proses Serah Terima Pekerjaan Tanpa Denda Keterlambatan Awal Pekerjaan

Pemberitahuan kontraktor kepada Engineer Bahwa Siap untuk Test On Completion (GC 9.1)

Akhir dari Waktu Melaksanakan Pekerjaan

= 21 Hari

Kontraktor Menyerahkan Dokumen terlaksana ( GC 4.1 GS 21.5) Test On Completion (GC 9.1) > 14 Hari

Taking Over Certificated dikeluarkan oleh Engineer, Tanggal Penyelesaian Sama Dengan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

Pemberitahuan Kontraktor kepada Engineer Bahwa Dikerluarkan Permohonan Taking Over Certicate (GC 10.1)

Waktu Engineer untuk Merespon Permintaan Kontraktor (Mengeluarkan atau Menolak Aplikasi Kontraktor)

28 Hari

Waktu Melaksanakan Pekerjaan (GC 8.2)

DNP 730 Hari


7 - 47


7.10. Proses Serah Terima Pekerjaan Dengan Denda Keterlambatan Awal Pekerjaan (GC 8.1)


Akhir dari Waktu Melaksanakan Pekerjaan

= 21 Days

Kontraktor Menyerahkan Dokumen terlaksana ( GC 4.1 GS 21.5)


= 21 Days

Kontraktor Menyerahkan Dokumen terlaksana ( GC 4.1 GS 21.5)

Test On Completion (GC 9.1)

Engineer Menolak Aplikasi Kontraktor

14 Hari

Pemberitahuan Kontraktor kepada Engineer Bahwa Dikerluarkan Permohonan Taking Over Certicate (GC 10.1)

> 14 Hari

Taking Over Certificated dikeluarkan oleh Engineer, Tanggal Penyelsaian Sama Dengan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

Test On Completion (GC 9.1) 14 Hari

Contractor Noticed to Engineer re-request issued Taking Over Certificate (GC 10.1)



28 Hari

28 Hari

Waktu Melaksanakan Pekerjaan (GC 8.2)

Delay Damages (GC 8.7) Diberlakukan, 0.1% perhariu, maks.5% dari Harga Kontrak

DNP 730 Hari

b) Aturan Serah Terima Pekerjaan oleh Pengguna Jasa. Meskipun Enjinir bertanggung jawab untuk proses Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga harus melengkapi formalitas Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan peraturan Ditjen Bina Marga.

PPK membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP

(Handling-Over Committee) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, PPHP terdiri dari 3 kelompok yaitu: i)

Kelompok Inspeksi Visual – melaksanakan inspeksi visual dari hasil pekerjaan di lapangan termasuk tata cara pengujian.

ii) Kelompok Inspeksi Teknis – melaksanakan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor melalui serangkaian pengujian kualitas (pengujian pada akhir pekerjaan) sesuai Spesifikasi Teknik. iii) Kelompok Pemeriksaan Administrasi melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen tertulis kontrak dan dukungan administrasi. c) Pengujian pada Akhir Pekerjaan (Tests on Completion) Pengujian pada Akhir Pekerjaan merupakan bagian dari proses Serah Terima Pekerjaan.


7 - 48


Menurut GCC pasal 1.1.3.4 dan pasal 9, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Enjinir dalam Pengujian pada Akhir Pekerjaan adalah sebagai berikut: ·

Evaluasi dari semua dokumen terlaksana (as-built document) yang menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan seluruh Laporan Ketidakpatuhan (Non-Conformance Reports)/NCRs telah diselesaikan.

·

Penyampaian perintah-perintah tertulis Enjinir

·

Persetujuan, bila dokumen terlaksana (as-built document) menyimpang dari persyaratan pekerjaan.

·

Mengecek kinerja secara keseluruhan dari pekerjaan final yang telah selesai yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan secara keseluruhan yang diminta oleh Pengguna jasa

atau maksud dari desain/gambar, sebagai

contoh dimensi, ketinggian, fungsi seperti kekasaran permukaan perkerasan, aliran air, dan sebagainya. ·

Sampel random minimum untuk pengetesan bila diperlukan oleh Enjinir.

Berhubung obyek yang dievaluasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Enjinir dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk oleh Satker/Balai hampir sama, maka sangat diperlukan koordinasi yang baik antara PPHP dan Enjinir. Sebelum Pengujian Penyelesaian Pekerjaan dan proses Serah Terima Pekerjaan dimulai, Enjinir harus memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang rencana Jadwal

Pengujian pada Akhir Pekerjaan

sebagaimana diusulkan oleh Kontraktor. Berdasarkan pemberitahuan Enjinir, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menerbitkan surat kepada Satker, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Balai serta ditembuskan kepada Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II dan PMU yang memberitahukan tentang jadwal Pengujian pada Akhir Pekerjaan dan proses Serah Terima Pekerjaan. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II, PMU dan CTC dapat dilibatkan sebagai observer. Sertifikat lulus dalam Tes Pengujian Akhir Pekerjaan akan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil Pekerjaan dan Team Leader/CSE DSC sebagai Enjinir.


7 - 49


d) Dokumen terlaksana/As – built Document Dalam GCC 4.1.(d). dan Spesifikasi Umum Seksi 1.21.5 menyatakan bahwa Kontraktor akan menyerahkan dokumen terlaksana termasuk gambar terlaksana dan dokumentasi Quality Control (QC) sebelum tanggal pengujian penyelesaian pekerjaan. Merujuk pada Spesifikasi Umum Seksi 1.15 dan persyaratan umum yang biasanya dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga, dokumen terlaksana paling sedikit harus memuat tentang hal-hal sebagai berikut: 

Dokumen yang berhubungan dengan Pengendalian Mutu · Laporan Uji Mutu dan evaluasi dari semua dokumen mutu termasuk laporan ketidaksesuaian (NCR) yang telah diselesaikan. · Job Mix Formula dan Uji Sifat Bahan · Uji mutu material produksi pabrik (bitumen, semen, geotextile, geogrid, baja tulangan,fitting elastomeric bearing pad, stopper pad, corrugated steel pipe, additive, paint, steel truss bridge, pre-cast concrete, glass bead, guard rail, flexible guide post, grouting materials, sealing materials, epoxy material, PVC drain material, Fibre Cement, dll)



Dokumen Administrasi · Perjanjian Kontrak/Adendum/Amandemen, termasuk perubahan apapun terhadap Syarat Umum Kontrak atau Spesifikasi Umum. · Spesifikasi Umum Kontrak dan Spesifikasi Khusus · Variation Order termasuk Justifikasi Teknis untuk setiap Variation Order dan seluruh dokumen administratif seperti penunjukkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Berita Acara, dll. · Riwayat dari masing-masing VO yang telah dikeluarkan · Persetujuan NOL dari ADB/IDB untuk seluruh perubahan kontrak termasuk korespondensi. · Seluruh Interim Payment Certificate atau Monthly Certificate. · Ringkasan MC, pengembalian Uang Muka dan pemotongan Uang Retensi. · Data pendukung untuk perhitungan MC. · Perhitungan untuk Penyesuaian Harga. · Rekomendasi Audit BPKP untuk Penyesuaian Harga. · Dokumen untuk Jaminan Pelaksanaan/ Jaminan Pelaksanaan · Laporan Dokumen Polis Asuransi · Metode pekerjaan Kontraktor untuk setiap pekerjaan.


7 - 50


· Dokumen Quality Control Plan (QAP) yang disiapkan oleh Kontraktor · Gambar rencana · Gambar kerja · Permohonan dimulainya pekerjaan/Request · Surat-menyurat implementasi Kontrak. · Laporan Ketidaksesuaian (NCR) dan tindak lanjut NCR yang telah diselesaikan. · Foto-foto (0% sebelum pelaksanaan, 50% sedang dilaksanakan dan 100% telah dilaksanakan) · Gambar terlaksana · Dokumen mobilisasi peralatan termasuk bukti denda keterlambatan mobilisasi (bila ada) · Bukti telah membayar seluruh kewajiban Kontraktor kepada seluruh Sub Kontraktor. · Bukti bahwa Kontraktor harus memenuhi seluruh kewajibannya yang berhubungan dengan retribusi penggalian tanah pemerintah daerah. 

Dokumen-dokumen lainnya · Rencana dan Laporan Pengelolaan Lingkungan. · Rencana dan Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi. · Rencana dan Laporan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas. · Laporan Pengujian pada Akhir Pekerjaan. · Laporan-laporan tindak lanjut Audit Teknik dan Keuangan (Technical and Financial Audit/TFA). · Laporan Kampanye Kepedulian HIV/AIDS (jika ada).

Sebagaimana

dimaksud

dalam

GCC

Pasal

4.1.,

Kontraktor

harus

mempersiapkan satu set Dokumen Terlaksana secara lengkap (hard and soft copy) sebagai master dalam waktu 28 hari setelah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dikeluarkan. e) Masa Pemberitahuan Cacat Mutu Masa Pemberitahuan Cacat Mutu (Defect Notification Period) atau masa pemeliharaan selama 730 hari dan dinyatakan dalam Sertifikat Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan perbaikan cacat mutu atau kerusakan dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan, Enjinir dapat meminta pengulangan pengujian sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak. (GCC Pasal 11.6).


7 - 51


f) Berita Acara Pembayaran Sementara Pekerjaan Kontraktor harus menyerahkan kepada Enjinir enam rangkap Berita Acara Pembayaran Sementara Pekerjaan (Pernyataan Tagihan)

dengan dokumen

pendukung setiap akhir bulan, sesuai GCC Pasal 14.3 (Aplikasi untuk Sertifikat Pembayaran Sementara) yang menunjukkan: a) Nilai dan seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak sampai dengan tanggal yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, b) Setiap jumlah uang tambahan yang menurut kontraktor berhak dibayarkan, dan c) Perkiraan setiap jumlah lainnya yang menurut Kontraktor akan berhak untuk dibayarkan kepadanya berdasarkan kontrak. Perkiraan jumlah harus ditunjukkan terpisah dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ini. g) Pengembalian Uang Retensi GCC Pasal 14.9 mengatur bagaimana uang retensi harus dibayarkan. 50% dibayarkan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan. 50% sisanya dibayarkan setelah berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu. Meskipun demikian pasal tersebut juga memberikan ketentuan lain: Kontraktor dapat menyerahkan jaminan yang cukup sebagai pengganti uang retensi dan uang retensi tersebut dapat dibayarkan. Selanjutnya, bila nilai Jaminan Pelaksanaan melebihi nilai sisa uang retensi maka jaminan terpisah untuk uang retensi tidak diperlukan dan uang dapat dibayarkan langsung (setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan) asalkan Jaminan Pelaksanaan masih berlaku. Berdasarkan Kontrak, Jaminan Pelaksanaan harus masih berlaku sampai 28 hari setelah akhir Masa Pemberitahuan Cacat Mutu dan seluruh uang retensi dapat dibayarkan dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, asalkan nilai jaminan pelaksanaan (dalam bentuk jaminan pembayaran on demand) melebihi 50% uang retensi. h) Sertifikat Kinerja (Performance Certificate) Kontraktor belum dapat dianggap telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sampai Enjinir menerbitkan Sertifikat Kinerja (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) kepada Kontraktor, yang menyatakan tanggal ketika Kontraktor telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak (GCC Pasal 11.9). Meskipun Enjinir bertanggung jawab untuk proses Serah Terima Akhir Pekerjaan


7 - 52


sesuai dengan Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga harus melengkapi formalitas Serah Terima Akhir Pekerjaan sesuai dengan peraturan Ditjen Bina Marga. PPK membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. PPHP harus menerbitkan Sertifikat Kinerja (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan)

dalam

waktu

28

hari

setelah

tanggal

berakhirnya

Masa

Pemberitahuan Cacat Mutu, atau segera setelahnya. Rekaman Sertifikat Kinerja harus diberikan kepada PPK/Satker, Balai, PMU, Direktorat Wilayah II dan CTC. PPK harus mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Kontraktor dalam waktu 21 hari setelah menerima Sertifikat Kinerja (GCC Pasal 4.2). Hanya Sertifikat Kinerja yang harus dianggap sebagai penerimaan akhir pekerjaan. i)

Berita Acara Pembayaran Akhir Dalam waktu 56 hari setelah menerima Sertifikat Kinerja, Kontraktor harus menyampaikan kepada PPK dan/atau Enjinir enam rangkap konsep Tagihan Akhir dengan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan secara rinci dalam bentuk yang telah disetujui Enjinir. (GCC Pasal 14.11). Ketika menyampaikan Tagihan Akhir, Kontraktor harus menyampaikan Pernyataan Pembebasan dari kewajiban yang memastikan bahwa total Tagihan Akhir merupakan penyelesaian secara penuh dan final atas seluruh uang yang menjadi hak Kontraktor berdasarkan atau dalam kaitannya dengan kontrak. (GCC Pasal 14.12). Dalam waktu 28 hari setelah menerima Tagihan Akhir dan Pernyataan Pembebasan, Enjinir harus menyampaikan Berita Acara Pembayaran Akhir kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor (GCC Pasal 14.13). Meskipun Enginer bertanggung jawab untuk proses Serah Terima Akhir Pekerjaan sesuai dengan Kontrak, sesuai dengan peraturan Ditjen Bina Marga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga harus melengkapi formalitas Berita Acara Pembayaran Akhir setelah terdapat rekomendasi dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Dalam waktu 56 hari setelah menerima Berita Acara Pembayaran Akhir, Pengguna Jasa harus membayar kepada Kontraktor sebesar yang dicantumkan dalam

Berita

Acara

Pembayaran

Akhir

atau

mengembalikan

Jaminan

Pelaksanaan apabila uang retensi diganti dengan jaminan pelaksanaan.


7 - 53


Jika Kontraktor tidak mengajukan Berita Acara Pembayaran Akhir sesuai GCC Pasal 14.11 [Pengajuan Berita Acara Pembayaran Akhir] dan GCC Pasal 14.12 [Pembebasan dari Kewajiban], PPK dan/atau Enjinir harus meminta kepada Kontraktor untuk melakukannya. Jika Kontraktor tidak dapat menyampaikan pengajuan dalam waktu 28 hari, Enjinir harus menerbitkan Berita Acara Pembayaran Akhir yang diputuskan layak untuk dibayarkan. Sebelum menerbitkan dan menyampaikan Berita Acara Pembayaran Akhir, Enjinir dan/atau PPK harus memastikan seluruh kewajiban kedua belah pihak (Pengguna Jasa dan Kontraktor) berkaitan dengan seluruh jumlah uang yang sebelumnya telah dibayarkan oleh Pengguna Jasa dan untuk seluruh jumlah uang yang menjadi hak Pengguna Jasa, sisanya (jika ada), dibayarkan dari Pengguna Jasa kepada Kontraktor atau dari Kontraktor kepada Pengguna Jasa tergantung kasusnya. Setelah Final Payment Certificate dikeluarkan oleh Enjinir, tidak ada pembayaran yang akan diklaim lagi oleh pihak manapun. Setelah PPK membayar sejumlah uang di dalam Berita Acara Pembayaran Akhir kepada Kontraktor, Kontrak diantara kedua pihak dianggap telah berakhir.

Gambar 7.11. menunjukkan urutan Pengakhiran Kontrak. Akhir Masa Pemberitahuan Cacat Mutu

Engineer Mengeluarkan Performance Certificate (GC.11.9)

DNP

Periode Engineer Mengeluarkan Performance Certificate (GC.11.9)

730 hari

Dalam waktu 28 hari

Kontraktor Menyampaikan Final Statement dan Discharge (GC.14.11)

Periode Kontraktor Menyiapkan Draft Final Statement (GC.14.11)

Dalam waktu 56 hari

Engineer Mengeluarkan Final Payment Certificate (GC.14.11)

Employer Membayar Kepada Kontraktor (GC.14.7)

Periode Engineer Menyampaikan Final Payment Certificate (GC.14.13)

Periode Employer Membayar Kontraktor (GC.14.7 (c))

Dalam waktu 28 hari

Dalam waktu 56 hari

Maksimum 168 hari

Periode Akhir Kontrak


7 - 54


7.4.10. Penangguhan dan Pemutusan Kontrak Ketentuan penangguhan atau pemutusan kontrak yang diatur dalam syarat umum kontrak antara lain: - GCC Pasal 15 (Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa); - GCCPasal 16 (Penangguhan dan Pemutusan Kontrak oleh Kontraktor); - GCC Pasal 19 (Keadaan Kahar). Tujuan ketentuan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tetapi juga memberikan perlakuan yang adil bagi kedua belah pihak jika terjadi kegagalan pada salah satu pihak, atau dalam hal terjadi peristiwa yang tidak diharapkan seperti terjadinya keadaan kahar. A. Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa: Apabila Kontraktor gagal melaksanakan setiap kewajiban dalam Kontrak, Enjinir akan secara tertulis meminta Kontraktor untuk memperbaiki kegagalan tersebut dalam waktu yang ditentukan (GCC Pasal 15.1). Pengguna Jasa (Employer) berhak memutus kontrak jika Kontraktor gagal atau menelantarkan pekerjaan atau melakukan praktek korupsi, pada setiap atau lebih dari sepuluh keadaan yang disebutkan secara rinci dalam GCC. Pada kondisi ini, PPK harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Bina Marga. Tergantung dari peristiwa atau keadaannya, Pengguna Jasa dapat memutus kontrak dan mengeluarkan Kontraktor dari lapangan, baik setelah menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 14 hari kepada Kontraktor, atau dalam keadaan tertentu dapat memutus kontrak secepatnya. Keputusan Pengguna Jasa untuk memutus kontrak tidak akan mengurangi hak – hak lain Pengguna Jasa menurut Kontrak, atau lainnya. Setelah pemutusan kontrak, Pengguna Jasa dapat mencairkan seluruh jumlah Jaminan Pelaksanaan dan menyelesaikan pekerjaan dan/atau menugaskan setiap badan hukum lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Pengguna Jasa dan badan hukum tersebut dapat menggunakan setiap barang, dokumen kontraktor dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau atas nama Kontraktor (GCC Pasal 15.2). Pengguna Jasa juga berhak memutus kontrak setiap saat demi kebaikan Pengguna Jasa, sesuai dengan GCC Pasal 15.5 [Hak Pengguna Jasa untuk Memutus Kontrak demi Kebaikan].


7 - 55


B. Penangguhan atau Pemutusan Kontrak oleh Kontraktor: Setelah menyampaikan pemberitahuan tidak kurang dari 21 hari kepada Pengguna

Jasa,

memperlambat

Kontraktor

pekerjaan)

dapat

kecuali

menangguhkan

Kontraktor

telah

pekerjaan menerima

(atau

Sertifikat

Pembayaran, atau bukti pembayaran yang layak, apabila: a. Enjinir dalam waktu 56 hari setelah menerima laporan tagihan dan dokumen pendukungnya (lengkap) tidak dapat memberi pengesahan berdasarkan GCC Pasal 14.6 [Penerbitan Sertifikat Pembayaran Sementara] atau b. Pengguna Jasa tidak dapat memenuhi ketentuan GCC Pasal 2.4 [Pengaturan

Keuangan

Pengguna

Jasa]

atau

GCC

Pasal

14.7

[Pembayaran], atau c. Bank telah menangguhkan/menghentikan pembayaran atas pinjaman dan tidak ada dana lain yang tersedia. Tindakan Kontraktor tersebut tidak akan mengurangi hak – haknya atas beban keuangan berdasarkan GCC Pasal 14.8

[Keterlambatan Pembayaran] dan

pemutusan kontrak berdasarkan GCC Pasal 16.2

[Pemutusan Kontrak oleh

Kontraktor]. Kontraktor berhak memutus kontrak berdasarkan salah satu dari Sembilan keadaan yang ditentukan dalam GCC Pasal 16 . Tergantung dari peristiwa atau keadaannya, Kontraktor dapat memutus kontrak baik setelah menyampaikan pemberitahuan sekurang – kurangnya 14 hari kepada Pengguna Jasa, atau dalam keadaan tertentu dapat memutus kontrak secepatnya. Keputusan Kontraktor untuk memutus kontrak tidak akan mengurangi hak – hak lain Kontraktor berdasarkan kontrak atau sebaliknya. Apabila ada indikasi tersebut, Pengguna Jasa akan menjalankan prosedur Sengketa. 7.4.11. Sengketa Ketentuan dalam Syarat – Syarat Umum Kontral adalah adanya Dewan Penyelesaian Sengketa – Dispute Board (DB) yang terdiri dari satu atau tiga orang anggota, atau sejumlah orang anggota yang ditunjukkan dalam data kontrak dalam GCC Pasal 20 (Tuntutan, Sengketa dan Arbitrasi). Dewan Penyelesaian Sengketa harus dibentuk untuk setiap kontrak dalam waktu 28 hari setelah Tanggal Dimulainya Pekerjaan (GCC Pasal 20.2). Di dalam proyek RRDP, DB hanya terdiri dari satu anggota saja. Jika anggota DB tidak dicalonkan dalam rentang waktu sebagaimana ditentukan dalam kontrak, BANI atau ICC


7 - 56


merupakan pilihan badan hukum yang ditunjuk. Calon DB yang harus merupakan anggota BANI yang mendapatkan honorarium (retainer fee) apabila terjadi sengketa dam sudah dinyatakan pengangkatannya (tidak ada biaya tunggu (retention fee)di dalam RRDP). Pembiayaan DB adalah 50% dari Pengguna Jasa dan 50% dari Kontraktor (GCC Ayat 20.2). Baik Pengguna Jasa ataupun Kontraktor sendiri tidak dapat mengganti anggota DB yang sudah disepakati, apabila ada penggantian harus disetujui bersama. Kriteria untuk keanggotaan DB, hak dan kewajiban anggota DB, Pengguna Jasa dan Kontraktor, dan metode pembayaran anggota DB dijelaskan dalam Lampiran Syarat – Syarat Umum, termasuk “Syarat – Syarat Umum Perjanjian Dewan Penyelesaian Perselisihan” dan “Aturan – aturan Prosedural”. Diharapkan agar anggota DB memiliki pengalaman dalam Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa. Di dalam lampiran syarat-syarat khusus kontrak terdapat model perjanjian DB dengan masing – masing anggota, yang harus ditandatangani oleh ketiga pihak yaitu Pengguna Jasa, Kontraktor, dan anggota DB. Pembayaran mencakup Imbalan Harian (bila bekerja untuk menyelesaikan sengketa) dan Pengeluaran (termasuk perjalanan ke lapangan). Pemilihan anggota DB dan negosiasi biaya tergantung pada Pengguna Jasa dan Kontraktor. Porsi 50% yang dibayarkan Kontraktor merupakan merupakan mata pengeluaran tambahan (overhead), bukan mata pembayaran. Porsi 50% yang dibayarkan Pengguna Jasa akan ditambahkan ke dalam nilai Kontrak, sehingga dapat dibayarkan kepada Kontraktor melalui Laporan Pembayaran apabila terjadi sengketa yang melibatkan arbiter. 7.5.

MANAJEMEN PENGENDALIAN MUTU Pekerjaan harus dilaksankan berdasarkan Program Pengendalian Mutu yang telah disepakati agar dapat menghasilkan pekerjaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Terdapat 2 komponen dalam Majemen Pengendalian Mutu yaitu : a. Quality Control/ Pengendalian Mutu: Merupakan proses pemeriksaan terhadap pekerjaan agar hasil pekerjaan untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan atau tidak memenuhi standar dan juga sebagai evaluasi dan mengindentifikasi kinerja pekerjaan sebagai usaha untuk mengurangi terjadinya pekerjaan yang tidak memuaskan.


7 - 57


Quality Control/ Pengendalian Mutu merupakan tanggung Jawab Penyedia Jasa b. Quality Assurance / Jaminan Mutu: Merupakan proses evaluasi untuk meyakinkan

bahwa hasil pekerjaan telah

memenuhi Standar Mutu yang ada. Quality Assurance / Jaminan Mutu merupakan tanggung Jawab Enjinir (bersama para Asitennya. Pengendalian mutu terhadap material dan pekerjaan yang rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan dilapangan yang menyangkut mutu bahan dan pekerjaan harus mendapatkan perhatian khusus oleh pengawaslapangan/DSC dan auditor di dalam RRDP. Enjinir wajib mengamati pelaksanaan pengujian mutu bahan dan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor maupun yang dilakukan pihak lain. Setiap pelaksanaan pengujian mutu harus dilakukan personil yang profesional dan mempunyai sertifikasi sebagai teknisi laboratorium, dan peralatan laboratorium yang digunakan harus dikalibrasi. 7.5.1. Pengendalian Mutu oleh Kontraktor Penyedia Jasa harus menyiapkan Rencana Pengendalian Mutu (QC Plan) atau pada umumnya disebut Rencana Mutu Kontrak (RMK) sebagai sistem jaminan kualitas untuk menjamin kesesuaian dengan persyaratan kontrak (GCC.4.9) dan harus diserahkan dan mendapatkan persetujuan Enjinir. Rencana pengendalian mutu merupakan proses dalam memeriksa hasil produk pekerjaan untuk menentukan apakah hasil-hasil pekerjaan tersebut memenuhi standar mutu yang disyaratkan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dari mutu yang lebih rendah dari yang disyaratkan serta cara-cara untuk mengidentifikasi penyebab hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat. Setiap jenis pekerjaan (termasuk pekerjaan sementara) harus tertuang dalam Rencana Pengendalian Mutu (QC Plan) secara detail yang harus disampaikan kepada Enjinir, dan dapat diterima sebagai bagian prinsip dari Rencana Pengedalian Mutu (QC Plan) dari setiap jenis pekerjaan. Struktur Dokumen QCP harus memenuhi ISO 9001:2000/ SNI-9001-2001 dan secara jelas harus memperlihatkan pemahaman dan komitment Penyedia Jasa terhadap Pengendalian

Mutu

(QC

Plan)

juga

prinsip Manajemen Mutu. Rencana harus

mencakup

pekerjaan

secara

keseluruhannya, termasuk tanpa pembatasan terhadap semua bahan yang dipasok Penyedia Jasa dan Sub-Penyedia Jasa, dan semua jenis dan tahap pelaksanaan pada Kegiatan. Program Pengendalian Mutu Penyedia Jasa (QC Plan) harus dikelola dengan baik dan hasil pengujian yang mewakili hasil pekerjaan aktual dilapangan


7 - 58


sesuai ketentuan yang disyaratkan didalam spesifikasi teknis, hasil-hasil tersebut akan dilaporkan secara akurat dan dalam suatu waktu tertentu. Rincian daftar peralatan laboratorium sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran spesifikasi teknik pada setiap paket pekerjaan harus dipenuhi oleh Kontraktor. Meskipun demikian, ketentuan dalam kontrak tidak melarang Kontraktor untuk menggunakan fasilitas pengujian dari luar, baik miliknya sendiri maupun komersial. Enjinir berhak mengamati pengujian yang dilakukan Kontraktor tetapi tidak ada kewajiban kontraktual bagi Kontraktor untuk menyediakan fasilitas pengujiannya bagi Enjinir. 7.5.2. Titik Tunggu - Hold Points (Tahap dimana pekerjaan dapat dilanjutkan bila pekerjaan sebelumnya telah disetujui) Dalam spesifikasi umum seksi 1.21.4. mensyaratkan agar setidaknya Kontraktor memberitahu Enjinir bahwa tahapan – tahapan pekerjaan berikut apabila telah dilaksanakan, dan Enjinir atau yang diberi wewenang akan memeriksa dan menyetujui sebelum Kontraktor melanjutkan pekerjaan selanjutnya yang titik-titik tunggu kelanjutan pekerjaan yaitu: a. Pengukuran (Setting out). b. Ketinggian Permukaan (setelah pembersihan dan pengupasan). c. Pile tests. d. Penggalian pondasi jembatan. e. Pembesian dan pemasangan acuan/cetakan sebelum pembetonan. f.

Permukaan subgrade.

g. Permukaan lapis pondasi B yang telah dipadatkan. h. Permukaan lapis pondasi A yang telah dipadatkan, termasuk proof rolling, impact hammer atau tes lain yang diminta Enjinir. i.

Penyiapan lapisan permukaan aspal lama untuk pelapisan ulang.

j.

Setiap lapisan aspal.

k. Struktur gorong – gorong dan drainase. l.

Saluran subgrade, saluran pembuang dan timbunan permeable (tidak kedap air).

m. Bangunan utilitas bawah tanah. Enjinir dapat mengusulkan kegiatan – kegiatan lain yang perlu diperiksa sebagai titiktitk tunggu. Untuk setiap titik tunggu, Enjinir dan Kontraktor akan menyetujui prosedur, waktu dan tempat untuk memberikan perintah inspeksi.


7 - 59


7.5.3. Jaminan Mutu oleh Enjinir Di dalam RRDP, Team Leader/CSE – DSC selaku Enjinir akan bertanggungjawab terhadap penjaminan mutu untuk seluruh pekerjaan konstruksi. Asisten Enjinir/SE sesuai pelimpahan wewenang yang diberikan secara tertulis dari CSE akan bertanggungjawab untuk sejumlah kontrak pekerjaan. Dan Enjinir akan selalu mengarahkan dan memonitor Tim Supervisi Lapangan untuk masing – masing kontrak terhadap keandalan laporan jaminan mutu. Tujuan Rencana Jaminan Mutu dan kegiatan-kegiatan inspeksi adalah untuk memastikan bahwa pembayaran yang dibuat hanya untuk pekerjaan yang telah diterima di lapangan, dan dapat berdasarkan pengambilan benda uji dan pengujian dalam jumlah yang terbatas. Team Leader DSC akan menyiapkan dan melaksanakan Rencana Jaminan Mutu (Quality Assurance Plan) yang akan mengidentifikasi tindakan – tindakan untuk menjamin hasil pekerjaan secara konsisten memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam kontrak. Rencana Jaminan Mutu ini akan dilaksanakan di lapangan oleh SE, di bawah pengawasan CSE mengikuti prosedur yang akan diuraikan dalam Rencana Penjaminan Mutu (QA). CTC akan memonitor, dan melaporkan pelaksanaan dan keefektifan rencana penjaminan mutu / quality assurance (QA) dilapangan. CSE/SE akan memantau operasi Penyedia Jasa dan program Pengendalian Mutu untuk memastikan bahwa standar tersebut telah dipenuhi dan untuk mengakses pembayaran apa yang telah diperoleh menurut ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Setiap jenis pekerjaan yang Tidak Diterima berdasarkan persyaratan mutu yang ditetapkan harus dibuat dalam Laporan Ketidak-sesuaian (NCR) yang diterbitkan untuk Penyedia Jasa. Kegiatan program Pengendalian Mutu tidak akan melepaskan tanggungjawab Pengendalian Mutu Penyedia Jasa menurut ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Frekwensi inspeksi dan pengujian Jaminan Mutu umumnya sekitar 0 – 10% (nol sampai sepuluh persen) dari frekwensi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam Rencana Pengendalian Mutunya dan pada awalnya akan ditetapkan pada tingkat yang setaraf dengan keyakinan Enjinir dalam keefektifitan yang diantisipasi dari program Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Enjinir dapat menaikkan atau menurunkan frekwensi dari inspeksi dan pengujian Jaminan Mutu selama pelaksanaan Pekerjaan, yang merupakan bagian dari keefektifan aktual dari Rencana Pengendalian Mutu Penyedia Jasa.


7 - 60


7.6.

MANAJEMEN LAYANAN KONSULTAN

7.6.1. Manajemen Layanan CTC Aspek – aspek penting layanan CTC yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup hal – hal berikut: A. Jaminan Mutu CTC akan melakukan progress monitoring dan auditing atas kinerja DSC, untuk menjamin keefektifan Rencana Jaminan Mutu (Quality Assurance Plan – QAP) yang dilakukan DSC, yang harus sesuai dengan ketentuan jaminan mutu dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus termasuk jenis pengujian mutu bahan, frekuensi pengujian, metode inspeksi pekerjaan dan syarat penerimaan pada “titik tunggu (Hold Points)” sesuai Spesifikasi Umum Seksi 1.21. CTC akan mengevaluasi dokumen Jaminan Mutu dari DSC yang dilengkapi dengan dokumen Penyedia Jasa untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang telah selesai memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dan semua Laporan Ketidak-sesuaian telah diselesaikan. B. Pelaporan Bulanan dan Triwulan Pelaporan yang harus disiapkan oleh CTC antara lain : -

Laporan Bulanan yang berisi tentang kemajuan progress phisik dan progress keuangan, status pengadaan (jika ada), pemantauan lingkungan dan

catatan

tentang

permasalahan

dilapangan

dan

rekomendasi

penyelesaiannya; -

Laporan Triwulan yang berisi tentang ringkasan progress phisik dan keuangan dalam triwulan terkait, ringkasan laporan penjaminan mutu pekerjaan civil works serta kejadian-kejadian penting lainnya.

C. Laporan Khusus Laporan khusus yang harus disiapkan oleh CTC dalam RRDP meliputi : -

Laporan pemantauan lingkungan;

-

Laporan pemantauan sosial; dan

-

Laporan Pengamat Pihak Ketiga (Third Party Monitoring);

-

Laporan kampanye pencegahan HIV-AIDS;

-

Laporan ACAP (Anti Corruption and Action Plan); dan

-

Laporan Akhir Proyek (Project Completion Report).


7 - 61


D. Monitoring Kegiatan Layanan Konsultan RRDP CTC juga membantu PMU selaku Executing Agency RRDP, untuk melakukan monitoring atau pemantauan kegiatan layanan konsultan lainnya (diluar DSC) dan melaporkan hasil pemantauan. Adapun kegiatan layanan konsultan lain yang pada RRDP antara lain : 1. Kegiatan Road Safety Support; 2. Layanan Institutional Development for Road Network Management; 3. Road Safety Awareness Campaign and Training; 4. Overloading and Speed Enforcement; 5. Indonesia Transport Sector Development Strategy and Policy Study; 6. Integrated Vehicle Overloading Control Strategy; 7. HIV/AIDS and Anti Trafficking Program. 7.6.2. Manajemen Layanan DSC Didalam RRDP terdapat 3 Tim DSC yang meliputi : 1. DSC – 1 yang berkedudukan di Banjarmasin dan wilayah pengawasan meliputi Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang merupakan pinjaman dari ADB; 2. DSC – 2 yang berkedudukan di Surabaya dan wilayah pengawasan di Propinsi Jawa Tengah yang merupakan pinjaman dari IDB; 3. DSC – 3 yang berkedudukan di Surabaya dan wilayah pengawasan di Propinsi Jawa Timur yang merupakan pinjaman dari ADB. Layanan kontrak DSC dikelola oleh Satuan Kerja BBPJN V (di Surabaya) untuk DSC2 dan 3 dan BPPJN VII (di Banjarmasin) untuk DSC-1, karena luasnya distribusi layanan supervisi/ pengawasan dalam beberapa propinsi, maka untuk kemudahan dalam komunikasi BBPJN menunjuk seorang staff selaku Project Officer untuk menangani kegiatan pengawasan pada setiap propinsi. Tugas Project Officer untuk mencatat kegiatan – kegiatan staff konsultan di propinsi terkait dan tugas lainnya yang diberikan untuk mengelola Satuan Kerja dalam kontrak DSC. Aspek – aspek penting dalam pelaksanaan layanan DSC mencakup hal – hal berikut: A.

Mobilisasi PMU dibantu oleh CTC akan memberikan penjelasan secara umum tentang tugas-tugas CTC dan peranan CSE/SE - DSC mengenai : (i) peranan Enjinir menurut FIDIC; (ii) peranan supervisor lapangan; (iii) tanggung jawab DSC;


7 - 62


(iv) monitoring masalah Lingkungan dan Sosial dan (v) ACAP RRDP, termasuk ketentuan audit, sanksi, dsb. B.

Pelaporan Bulanan Laporan Bulanan DSC akan berisi data – data berikut: a. Nilai masing – masing kontrak pekerjaan konstruksi, nilai kontrak awal, adendum kontrak yang telah disetujui, dan perkiraan nilai total tuntutan (klaim) yang belum selesai. b. Ringkasan aktual dan rencana kemajuan proyek untuk masing – masing kontrak, dengan representasi kemajuan dalam bentuk grafik selama keseluruhan periode kontrak. c. Tanggal – tanggal penting kontrak, membandingkan tanggal aktual dan rencana. d. Parameter fisik yang penting untuk kontrak, membandingkan aktual dan rencana. e. Jumlah

Pembayaran

Sementara

yang

disetujui

Enjinir,

yang

telah

disesuaikan untuk Uang Muka, Uang yang ditahan, dsb, berikut tanggal persetujuannya. f. Ringkasan laporan penjaminan mutu. g. Ringkasan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. h. Permasalahan – permasalahan utama yang terjadi dilapangan (bila ada). i. Narasi untuk masing – masing kontrak, termasuk peristiwa – peristiwa penting, penjelasan atas perubahan kontrak, masalah penjadwalan dan mutu pekerjaan, jika ada. C. Laporan Khusus Laporan khusus yang harus disiapkan oleh DSC dalam RRDP meliputi : -

Laporan Teknis seperti Justifikasi Teknis untuk revisi desain;

-

Laporan Penjaminan Mutu untuk pekerjaan kontruksi (civil works);

-

Laporan Pemantauan Lingkungan;

-

Laporan Pemantauan Sosial; dan

-

Laporan Akhir Proyek.


7 - 63

BAB 7 Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

4.2 Pengembalian Jaminan Pelaksanaan

Kontrak ditutup 14.9 Pembayaran Uang yang ditahan (Retention) (Paruh Kedua)

11.9 Penerbitan Sertifikat Pelaksanaan Pekerjaan

14.9 Pembayaran Uang yang akan ditahan (Retention) (Paruh Pertama)

Serah Terima

8.1 Tanggal Mulai Pekerjaan

1.6 Perjanjian Kontrak

Penerbitan Surat Penunjukan/LOA

Pemasukan Penawaran

10.1 Penerbitan Sertifikat Serah Terima 9.1 Tes atas Penyelesaian Pekerjaan

Uang Muka

Pengaturan Keuangan Pemilik 4.2 Penerbitan Jaminan Pelaksanaan

Penerbitan Dokumen Lelang

Tanggal Awal

<21 hari

7 - 64 Manual Manajemen Proyek

8.2 Waktu Penyelesain Pekerjaan

DNP PERIODE KONTRUKSI MAX 180 HARI

Periode Pemeliharaan

8.7 Keterlambatan dari Kontraktor

730 hari <28 hari 28 hari

Urutan Umum Kegiatan – Kegiatan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Tabel 7.12.

URUTAN UMUM KEGIATAN – KEGIATAN POKOK SELAMA KONTRAK PEKERJAAN berdasarkan Dokumen Lelang Standar

Bab 8 Manajemen Keuangan dan Pelaporan

BAB 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN

8.1.

PENDAHULUAN Dalam suatu kegiatan proyek, baik berskala besar, sedang maupun kecil, memerlukan adanya tatanan sistem dan prosedur untuk pengelolaan dan pengadministrasian

keuangannya.

pengadministrasian

keuangan

Sistem

proyek

dan

prosedur

ditentukan

oleh

pengelolaan

dan

ketentuan-ketentuan

darimana sumber dana yang digunakan untuk membiayainya berasal. Dana yang berasal dari APBN dan/atau APBD, ketentuan sistem dan prosedurnya mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres). Dana yang berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), ketentuan sistem dan prosedurnya mengacu pada ketentuan dari Lembaga Donor yang bersangkutan, dimana setiap Lembaga Donor memiliki ketentuan sistem dan prosedur sendiri-sendiri, yang pada umumnya diwujudkan dalam bentuk Buku Pegangan (Handbooks). Ketentuan sistem dan prosedur untuk pengelolaan dan pengadministrasian suatu proyek dengan sumber pendanaan PHLN, secara lebih spesifik dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (NPHLN). Regional Roads Development Project (RRDP) diselenggarakan dengan dukungan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD 180,0 juta, dengan Loan No. 2817-INO dan Islamic Development Bank (IDB) sebesar USD 65 juta dengan Financing No.0161-IND. Loan ADB dalam Loan Agreement ditandatangani pada 7 Mei 2012, mulai efektif loan 3 Juli 2012 sedangkan Financing IDB dalam Istisna’a Agreement ditandatangani pada 17 April 2012, dan mulai efektif 2 Mei 2013 penutupan loan (closing date) 31 Agustus 2016. Tata cara yang digunakan dalam pencairan dana ADB loan 2817-INO dijelaskan dalam Project Administration Manual (PAM) adalah dengan menggunakan tata cara pembayaran langsung (direct payment). Dalam pedoman ADB, tata cara ini secara lebih operasional dijelaskan dalam Loan Disbursement Handbook, July 2012. Penataan sistem dan prosedur pengelolaan dan pengadministrasian keuangan RRDP ini mengacu pada produk peraturan perundangan Indonesia, disamping mempertimbangkan Loan Agreement, Istisna’a Agreement, Project Administration Manual, Disbursement Manual IDB ....dan Loan Disbursement Handbook ADB.


8-1


8.2.

PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KEUANGAN Peraturan perundangan

bidang

keuangan yang

menjadi

dasar

pedoman

pelaksanaan RRDP adalah : 1. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri. 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 8. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK-06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan sendiri 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2006 Tanggal 4 September 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum. 13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN. 14. Surat Edaran Deputy Kepala BPKP No.SE-137/DI/04/2004 tentang Pedoman Audit atas Laporan Keuangan Proyek-proyek yang dibiayai Pinjaman / Hibah Luar Negeri


8-2


8.3

GAMBARAN

UMUM

PENYUSUNAN

DOKUMEN

ANGGARAN

DAN

PELAKSANAANNYA Direktorat Bina Program menginformasikan pagu dana untuk masing-masing paket kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dibawah proyek RRDP antara lain : 1. Core Team Consulant : Satker NVT Pembinaan Administrasi dan Pelaksanaan Pengendalian PHLN untuk paket konsultan 2. DSC-1 : Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII untuk paket konsultan Desain dan Pengawasan wilayah Kalimantan 3. DSC-2 : Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V untuk paket konsultan Desain dan Pengawasan wilayah Jawa Tengah 4. DSC-3 : Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V untuk paket konsultan Desain dan Pengawasan wilayah Jawa Timur 5. Paket 28-RCP01A : Satker NVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Jawa Timur untuk paket pekerjaan sipil Jolosutro – Sendangbiru 6. Paket 24-RCP01 : Satker NVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Jawa Tengah untuk paket pekerjaan sipil Tambakmulyo - Wawar 7. Paket 24-RCP02 : Satker NVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah untuk paket pekerjaan sipil Giriwoyo - Duwet 8. Paket 24-RCP03 : Satker NVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Jawa Tengah untuk paket pekerjaan sipil Wawar – Congot 9. Paket 30-RCP01 : Satker NVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Kalimantan Barat untuk paket pekerjaan sipil Sosok – Tayan, Tanjung – Bts. Kota Sanggau 10. Paket 30-RCP02 : Satker NVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Barat untuk paket pekerjaan sipil Tebas – Singkawang (Section 1 dan 2), bypass Sambas, Galing - Tanjung Harapan 11. Paket 30-RCP03 : Satker NVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Barat untuk paket pekerjaan sipil Galing – Tanjung, Tanjung – Aruk (Bts. Serawak) – Sp. Tanjung 12. Satker NVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Timur untuk pekerjaan sipil : a. Paket 34-RCP01 : Tanjung Selor – Sp. 3 Tanjung Palas ; Sp. 3 Tanjung Palas – Sekatak Buji (Section 1) b. Paket 34-RCP02 : Paket Sp. 3 Tanjung Palas – Sekatak Buji (Section 2) c. Paket 34-RCP03 : Paket Sp. 3 Apas – Simanggaris (Section 1)


8-3


d. Paket 34-RCP04 : Paket Sp. 3 Apas – Simanggaris (Section 2) ; Simanggaris – Bts. Negara (Serudong) Berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), alokasi dana diajukan ke Direktorat Bina Program melalui Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II, selanjutnya Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II memberikan rekomendasi kepada Direktorat Bina Program atas pengajuan DIPA tersebut. Direktorat Bina Program akan memproses DIPA ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJA) Kementerian Keuangan. Pembahasan DIPA akan dilakukan

oleh Satker yang

bersangkutan di Direktorat Jenderal Anggaran cq Direktorat Anggaran III Jakarta. Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan cq Direktur Pelaksana Anggaran. Garis besar proses penyusunan dokumen anggaran dapat dilihat pada bagan alir dibawah ini : DPR RI

Presiden

4 5

6

3a

7 DJA

3

8

Kementerian/ Lembaga

2

9

Unit Organisasi

10

SATKER

1 Keterangan : 1. Konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker sesuai dengan Pagu Sementara 2. Konsep RKA Ditjen Bina Marga sesuai Pagu Sementara 3. Kementerian PU menyusun Konsep RKA K/L sesuai Pagu Sementara yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan (pertengahan bulan Juni)


8-4


4. RKA-KL hasil pembahasan DPR disampaikan kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas untuk ditelaah (Pertengahan bulan Juli). Kementerian Keuangan menelaah kesesuaian RKA-K/L hasil pembahasan DPR dengan pagu sementara yang telah disetujui sedangkan Bappenas menelaah kesesuaian RKA-K/L hasil pembahasan DPR dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kegiatan penelaahan tersebut diselesaikan paling lambat pada pertengahan bulan Juli. Rencana Undang Undang APBN , Nota Keuangan dan Himpunan RKA-KL dibahas dalam sidang kabinet dan disampaikan ke DPR pada pertengahan bulan Agustus 5. RUU APBN disahkan menjadi UU APBN paling lambat akhir Oktober 6. Konsep Keppres Rincian APBN disiapkan oleh Menteri Keuangan. 7. Keppres Rincian APBN ditetapkan paling lambat akhir bulan Nopember dan DIPA disahkan paling lambat 31 Desember 8. a. Pemberitahuan Pagu Definitif K/L b. Keppres Rincian APBN + Data RKA-KL 9. Pemberitahuan Pagu Definitif Unit Organisasi dari KL 10. Pemberitahuan Pagu Definitif Satuan Kerja dari Unit Organisasi

8.4

PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUNAN (DIPA)

8.4.1

Siklus Pelaksanaan APBN Sesuai dengan Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) berdasarkan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang telah disetujui oleh DPR dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja pemerintah pusat. Siklus pelaksanaan APBN dalam satu tahun anggaran adalah sebagai berikut: 1. Januari-April (Pagu Indikatif) Januari - April merupakan tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan merupakan rentang waktu bagi Pemerintah untuk menyusun dan menetapkan Pagu Indikatif. Pagu Indikatif K/L ditetapkan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Perencanaan


8-5


Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan. Dari Pagu tersebut kemudian dituangkan ke dalam aplikasi RKA-KL. 2. Mei-Agustus (Pagu Sementara) Periode ini merupakan rentang waktu bagi Pemerintah dalam menyusun dan menelaah RKA-KL Pagu Sementara K/L serta menyiapkan RUU APBN. Pemerintah akan menyesuaikan pagu indikatif dengan perkiraan kemampuan fiskal sesuai asumsi makro dan kebijakan fiskal untuk menjadi pagu sementara, yang selanjutnya didistribusikan ke seluruh K/L melalui Surat Edaran Menteri Keuangan. Berdasarkan SE Pagu Sementara tersebut, K/L menyusun RKA-KL Pagu Sementara, dan kemudian menyampaikannya ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. K/L segera menyesuaikan RKA-KL berdasarkan Pagu Sementara tersebut, dan segera menyusun data pendukung yang dibutuhkan. Pada periode ini dilakukan penelaahan terhadap RKA-KL Pagu sementara antara lain : •

Kesesuaian Pagu dalam RKA-KL;

•

Kesesuaian antara output masing-masing kegiatan dengan sasaran Program;

•

Ketepatan Volume kegiatan;

•

Kesesuaian Standar Biaya dalam RKA-KL dengan SBU dan SBK.

•

Ketepatan penggunaan akun belanja berdasarkan BAS (Bagan Akun Standar)

•

Kelengkapan data pendukung untuk masing-masing kegiatan;

•

Kesesuaian antara kegiatan dengan data pendukung yang dilampirkan.

RKA-KL tersebut selanjutnya dihimpun dan menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan (NK) dan RAPBN beserta RUU-nya dan selanjutnya disampaikan Presiden kepada DPR di depan Sidang Paripurna Luar Biasa DPR. 3. September-Desember (Pagu Definitif) September-Desember merupakan rentang waktu bagi Pemerintah untuk membahas RUU APBN menjadi UU APBN (Pagu Definitif) dan menyusun KEPRES tentang Rincian APBN serta menerbitkan dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pemerintah dan DPR membahas NK dan RAPBN beserta RUU-nya, untuk disahkan menjadi UU APBN (Pagu Definitif). Setelah UU APBN ditetapkan, Pemerintah menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L. Rincian Anggaran Belanja K/L tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari UU APBN.


8-6


8.4.2

Proses Penyusunan dan Pengesahan DIPA DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA. DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan–satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan perumusan anggaran. Selain itu, DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, laporan pelaksanaan, pengawasan dan sekaligus perangkat akuntansi pemerintah. Batas pagu dalam DIPA adalah nilai pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggung jawabkan. Penyusunan Konsep DIPA harus memperhatikan standar dalam Bagan Akun Standar untuk memastikan bahwa Rencana Kerja telah dibuat sesuai dengan standar kode dan uraian yang diatur dalam ketentuan tentang akuntansi pemerintahan. Proses ini merupakan sebuah mekanisme yang dilaksanakan setelah disahkannya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) melalui terbitnya Surat Pengesahan RKA-KL (SP-RKA-K/L) dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian keuangan setelah sebelumnya dilakukan penelaahan terhadap RKA yang disusun oleh Kementerian/Lembaga. Berikut ini proses yang dilakukan dalam penyusunan dan pengesahan DIPA :

Keterangan :


8-7


1-2) DJA meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan Kementerian Negara/ Lembaga dan dengan Pagu Definitif untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang ditetapkan dalam UU APBN. 3)

Jika tidak ada perubahan atas RKA-K/L maka Kementerian Keuangan mengesahkan Dokumen RKA-K/L dengan mengeluarkan SP RKA-K/L.

4)

SP-RKA-K/L disampaikan oleh DJA kepada Kementerian/Lembaga dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) yg berisi data Keppres mengenai rincian APBN dari Direktorat Jenderal Anggaran bersamaan dengan up-load Arsip Data Komputer RKA ke server bersama DJA-DJPBN sehingga DJPBN dapat men-download ADK tersebut sebagai bahan validasi data.

5)

DJPBN wajib menyampaikan Daftar Nominatif Anggaran (DNA) kepada Kantor Wilayah (Kanwil) DJPBN yang berisi nama-nama satker dan alokasi anggarannya dalam wilayah kerja provinsi Kanwil.

6-7) Validasi DIPA a. Proses validasi DIPA dilakukan untuk DIPA Satker Kantor Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta, DIPA Satker Kantor Perwakilan/Atase di Luar Negeri; b. Petugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK) Satker, selanjutnya melakukan validasi dengan: 

Mencocokkan DIPA dengan ADK Satker;



Mencocokkan ADK dengan data Keppres mengenai rincian APBN yang terdapat dalam database Aplikasi DIPA 2011;



Jika kode validasi sama, akan diterbitkan SP DIPA;



Jika kode validasi tidak sama, DIPA dan ADK dikembalikan kepada Satker K/L untuk diperbaiki.

DIPA dilengkapi Generate Code (12 digit) yang bersifat random (acak) dan akan berubah apabila isi DIPA dan/atau ADK berubah. Generate Code tersebut terletak pada sudut kiri bawah DIPA, Contoh : 2589 3258 5169 8)

Pengesahan DIPA

Apabila validasi data ADK DIPA Satker cocok dengan data Keppres maka akan segera diterbitkan Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA). Pengesahan DIPA dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan, untuk Satker Kantor Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta, dan DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) b.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan, untuk Satker Vertikal/Unit Pelaksana Teknis termasuk Satker Kantor Pusat di luar DKI Jakarta dan satker pusat yang ada di daerah, DIPA Dekonsentrasi, DIPA Tugas Pembantuan, dan DIPA Urusan Bersama.


8-8


8.4.3. Pelaksanaan DIPA 1. Pejabat Perbendaharaan Terhadap DIPA yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Satuan Kerja di lingkungan instansi yang bersangkutan dengan menerbitkan Surat Keputusan. Pejabat Perbendaharaan terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM (Pejabat yang bertanggung jawab memeriksa invoice dan menandatangani SPM) dan Bendahara (Pejabat yang bertanggung jawab menangani pembayaran). 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan, dan diberi wewenang untuk menggunakan anggaran dalam DIPA. Tugas dan wewenang KPA meliputi : a. Menyusun DIPA b. Menetapkan

PPK

untuk

melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja Negara; c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran belanja Negara; d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; f.

Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;

g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung Jawab KPA meliputi : a. Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; b. Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;


8-9


c. Menyusun

sistem

pengawasan

dan

pengendalian

agar

proses

penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; e. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; f.

Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan

g. Melakukan

pengawasan,

monitoring,

dan

evaluasi

atas

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Tugas dan tanggung jawab PPK meliputi : a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; •

Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya;

•

Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP

•

Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa c. Membuat, menandatanganidan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa d. Melaksanakan kegiatan swakelola e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara h. Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau


8 - 10


i. Membuat dan menandatangani SPP j. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA meliputi pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan dan penyelesaian tagihan kepada negara k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan l. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan m. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang

mengakibatkan

pengeluaran

anggaran

belanja

negara

sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. •

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

•

Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;

•

Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;

•

Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan

•

Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa

4. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan verifikasi atas permintaan pembayaran tagihan kepada Negara, dan selanjutnya menerbitkan SPM atas beban DIPA terkait. Tugas dan wewenang PPSPM: 1.

Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; 

kelengkapan dokumen pendukung SPP



kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK



kebenaran pengisian format SPP



kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker



ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;



kebenaran

formal

dokumen/surat

keputusan

yang

menjadi

persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai 

kebenaran

formal

dokumen/surat

bukti

yang

menjadi

persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa


8 - 11




kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan



kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;



kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan



kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak

2.

Menolak

dan

mengembalikan

SPP,

apabila

SPP

tidak

memenuhi

persyaratan untuk dibayarkan; 3.

Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

4.

Menerbitkan SPM; •

mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA

•

menandatangani SPM; dan

•

memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM

5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; 6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. 5. Bendahara Bendahara adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas : 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK 3. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu: a.

pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, jadwal waktu pembayaran, dan

nilai tagihan yang harus dibayar, menguji ketersediaan dana yang

bersangkutan. b.

pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan


8 - 12


c.

pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan 5. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara 7.

Mengelola rekening tempat penyimpanan UP

8. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN 2. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam DIPA setelah pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, PA/KPA menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA. 3. Revisi DIPA Dalam hal diperlukannya perubahan DIPA, PA/KPA dapat melakukan revisi DIPA untuk selanjutnya diajukan pengesahannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tata cara penyelesaian dan pengesahan revisi DIPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. (lihat lampiran 8.1) 8.4.4

Hal – hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan DIPA a. Angka Netto atau Bruto Angka alokasi DIPA untuk pinjaman RRDP (ADB No Register: 10846401 dan IDB No.Register : 10848804) harus merupakan angka Netto atau angka DIPA tidak termasuk pajak yang terkait dengan pengeluarannya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan. DIPA Pendamping harus merupakan angka Bruto atau angka DIPA termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini disebabkan oleh peraturan yang menyebutkan bahwa PPN tidak ditagihkan dalam pinjaman apapun.


8 - 13


b. Sumber Dana Angka yang tercantum dalam DIPA harus secara jelas menunjukkan sumber dananya yaitu sumber APBN Rupiah Murni (untuk dana pendamping) atau sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Hal ini penting untuk diketahui karena hal tersebut berkaitan dengan adanya hal-hal khusus dalam pelaksananaannya dan dana pendamping Rupiah Murni. c. Tata Cara Pengadaan Pencantuman angka – angka anggaran dalam DIPA sangat dipengaruhi oleh cara pelaksanaan anggaran yang akan dilakukan melalui pengadaan barang/jasa.

Pencantuman

angka

–

angka

dalam

DIPA

yang

akan

dilaksanakan akan berbeda dengan angka – angka yang akan dilakukan secara swakelola atau dengan cara pemborongan. d. Pembebanan Pengeluaran Pengeluaran akan dinyatakan memenuhi syarat apabila pembebanannya ke dalam alokasi pembiayaan tertentu sesuai dengan klasifikasi anggarannya. Meskipun demikian, dalam hal pengeluaran sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh PHLN (Pinjaman) maka perlu diperhatikan pula porsi yang dibebankan pada APBN Rupiah Murni atau anggaran lainnya. Kategori pinjaman tidak akan disebutkan dalam DIPA tetapi dalam Naskah Perjanjian Luar Negerinya (NPLN) sehingga perlu perhatian khusus saat membuat komitmen. e. Cara Pembayaran Pengeluaran Dalam hal pengeluaran yang dibebankan pada APBN, pembayarannya dilakukan melalui tata cara Pembayaran Langsung (LS) dan/atau pembayaran tunai melalui Uang Persediaan (UP) yang tersedia di dalam kas bendahara pengeluaran. Cara pembayaran pengeluaran yang dibebankan pada PHLN rekening khusus, umumnya sama dengan tata cara pembayaran dalam APBN Rupiah Murni hanya dimungkinkan untuk meminta pembayaran dalam bentuk mata uang asing dan/atau membuka letter of credit (LC). f. Aspek Perpajakan Dasar hukum perpajakan atas proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri adalah:


8 - 14


 Undang –Undang No.16 tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.  Undang - undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan  Undang – undang No. 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 8 tahun 1983 mengenai PPN & PPn BM.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Peraturan Ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Niliai dan Pajak Penjualan Atas Barang Merah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimna telah diubah dengan  Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 239 /KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk

Bea Masuk Tambahan (BM/BMT), Pajak Pertambahan Nilai dan

Penjualan k atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimna telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 486/KMK.04/2000;  Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE -19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentangl Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar negeri.  Surat Edaran Bersama DJA, DJP dan DJBC Nomor SE-64/A/71/0596; SE32/PJ/1996; SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN, dan PPnBM dan PPh dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Di dalam proses penarikan/pencairan dana baik dari APBN Rupiah Murni atau APBN PHLN, dan di dalam penyusunan kontrak atau SPK perlu diperhatikan perhitungan pajak dan penyediaannya dalam kontrak/SPK. Peraturan di bidang perpajakan khususnya perpajakan atas kontrak/SPK yang didanai dari PHLN akan diperhatikan oleh Kasatker sebagai pengguna anggaran dalam badan pelaksana. Aspek perpajakan yang perlu diperhatikan adalah:


8 - 15


a. Pajak yang terkait pembayaran, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan (BM/BMT) dan Pajak Penghasilan (PPh). b. Secara umum, PPN, PPnBM dan BM/BMT merupakan unsur biaya di dalam kontrak sehingga menjadi beban pengguna barang/jasa. Biaya untuk PPN, PPnBM dan BM/BMT harus disediakan dananya di dalam DIPA. Sebaliknya, PPh bukam merupakan komponen biaya dalam kontrak sehingga menjadi beban penyedia barang/jasa. c. Untuk pembayaran/penarikan dana dari kontrak yang seluruhnya atau sebagian dibiayai dari PHLN, PPh tidak dipungut. 8.4.5

Mekanisme Pembayaran Beban APBN Pada saat ini, cara penarikan/pencairan dana yang bersumber dari APBN mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Dalam pencairan dana pengeluaran negara dikenal 2 mekanisme pembayaran, yaitu mekanisme pembayaran langsung kepada pihak ketiga (LS) dan melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS menyalurkan pencairan dana dari Bendahara Umum Negara (BUN) kepada pihak ketiga sebagai penerima hak tagih kepada negara atas prestasi/kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan dari pemberi pekerjaan (Kementerian/satuan kerja (satker)). Mekanisme UP yaitu melakukan pembayaran kepada penerima hak tagih melalui bendahara pengeluaran masingmasing satker. Dalam hal penggunaan mekanisme UP, bendahara pengeluran terlebih dahulu mengajukan permintaan uang muka kerja (UP) kepada Kuasa BUN (KPPN).

8.4.6

Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Non Belanja Pegawai Sesuai dengan kategori dan persyaratan pinjaman RRDP maka tidak terdapat pembayaran-pembayaran untuk akun belanja pegawai. Pembayaran hanya dilakukan untuk non belanja pegawai meliputi belanja modal jalan dan jembatan (Civil Works), belanja jasa konsultan dan belanja barang (untuk operasional PMU). Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada yang berhak berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh KPA sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima, pembayaran menggunakan mekanisme LS (selain pembayaran gaji) menuntut prestasi terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran Oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Karena itu


8 - 16


diharapkan seluruh pencairan dana dalam rangka pengeluaran negara dilakukan melalui mekanisme pembayaran ini. Dengan demikian pembayaran atas hak tagih kepada negara dipastikan langsung diterima oleh penerima hak yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Pembayaran langsung kepada yang berhak umumnya didahului dengan tahapan sebagai berikut: a. Pembuatan Komitmen / Perikatan Pejabat Pembuat Komitment (PPK) melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA dengan melakukan proses pengadaan barang/jasa sampai dengan ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga. Untuk mengetahui tingkat penyelesaian kontrak barang/jasa oleh pihak ketiga, harus dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat kemajuan proyek yang ditunjuk oleh PPK. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dilengkapi dengan pernyataan kesaksian atas prestasi kerja yang telah diselesaikan. b. Pengajuan Tagihan dari Penerima Hak (Bendahara/ Kontraktor/ Konsultan) Penerima hak mengajukan tagihan (invoice) kepada negara atas komitmen berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran (Kuitansi, Daftar Hadir, IPC, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan,dll). Untuk tagihan hasil pelaksanaan pekerjaan kontraktor teridiri dari tagihan uang muka dan tagihan untuk pembayaran hasil pelaksanaan pekerjaan (tagihan pembayaran pekerjaan dalam. Untuk tagihan hasil pelaksanaan pekerjaan konsultan terdiri dari dua jenis, yaitu Tagihan Uang Muka dan Tagihan untuk Pembayaran hasil pelaksanaan pekerjaan. Tagihan atas hasil pelaksanaan pekerjaan terdiri dari tagihan langsung personil (Remuneration), dan tagihan non personil serta kegiatan lainnya yang terdiri dari duty travel, office equipment, office operational, rental expenses, reporting, training dll. c. Pembuatan

Surat

Permintaan

Pembayaran

Langsung

(SPP

LS)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan, pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan menyampaikan SPP kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM). SPP dilengkapi dengan: 1. Dokumen kontrak/SPK (Surat Perjanjian Kontrak), 2. Kuitansi tagihan yang disetujui oleh PPK


8 - 17


3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang berisi identitas pekerjaan, nomor dan tanggal kontrak, lokasi pekerjaan, nilai kontrak, nomor dan tanggal DIPA, tahap penyelesaian pekerjaan, dan rekomendasi pembayaran hak/tagihan atas penyelesaian pekerjaan. 4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. 5. Berita Acara Pembayaran 6. Faktur pajak yang dilampiri dengan SPP 7. Jaminan Bank (untuk uang muka dan/atau uang yang ditahan). 8. Dokumen

lain

yang

dipersyaratkan

dalam

kontrak

yang

sebagian/seluruhnya bersumber dari PHLN. 9. Ringkasan kontrak yang dibuat sesuai dengan ketentuan. d. Pembuatan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Pejabat

yang

berwenang

menerbitkan

SPM

(PPSPM)

melakukan

pengujian/pemeriksaan atas SPP berikut lampirannya untuk mengetahui: a. Keabsahan dokumen lampiran b. Ketersediaan pagu anggaran yang tersedia pada Mata Anggaran Keluaran (MAK) yang sesuai dalam DIPA. c. Kesesuaian hasil pekerjaan dengan rencana kerja dalam DIPA. d. Kebenaran hak tagihdari pihak ketiga (menyangkut nama yang berhak menerima pembayaran, nilai tagihan, ketepatan atas jadwal waktu pembayaran untuk memastikan bahwa tagihan belum kadaluarsa) e. Pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum di dalam DIPA atau spesifikasi teknis di dalam kontrak. Apabila SPP berikut dokumen lampirannya dinyatakan memenuhi syarat, oleh pejabat yang berwenang menguji/menerbitkan SPM LS menyampaikannya kepada kantor KPPN yang ditunjuk. SPM LS tersebut dilampiri dokumen berikut: a. Resume Kontrak/ SPK atau daftar nominatif perjalanan dinas. b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). c. Faktur Pajak disertai SPP yang telah ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM dan wajib pajak (termasuk pajak yang tidak dipungut/ditanggung pemerintah untuk beban PHLN). Lampiran SPP asli disimpan oleh KPA/Pembuat SPM d. Jaminan Bank (untuk uang muka dan/atau uang yang ditahan)


8 - 18


e. Peraturan Dirjen Perbendaharaan (dan perubahannya) mengenai tata cara pencairan dana loan. Khusus untuk SPM LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, dilampiri juga dengan: 

Asli Surat Jaminan Uang Muka;



Asli Surat Kuasa Bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan; dan



Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan bank atau perusahaan penerbit Jaminan Uang Muka.



Khusus untuk penyampain SPM-LS atas beban PHLN, juga dilampiri dengan Faktur Pajak

Hal yang perlu diperhatikan terkait petunjuk penyusunan SPM atau input data pada program aplikasi SPM yang bersumber dari loan RRDP adalah: 

Sumber Dana : Pinjaman Luar Negeri yaitu untuk pembayaran yang dananya berasal dari USD. Jumlah yang dibayar harus sesuai porsi yaitu 70% dari total tagihan (nilai fisik). Rupiah Pendamping yaitu untuk dana pendamping yang berasal dari Pemerintah Indonesia. Jumlah yang dibayar adalah 11% dari nilai fisik ditambah PPN 10%. Cara Penarikan (CP) : Pembayaran Langsung Nomor Register Pinjaman : 10846401 (ADB) dan 10848804 (IDB)


8 - 19


Gambar 8-1

PANITIA/ PEJABAT PENGADAAN 1

PENERIMAAN HAK/ REKANAN

Mekanisme Penerbitan SPM Non Belanja Pegawai

2

5

KPA/PPK

3

PPSM

4

6

BENDAHARA PENGELUARAN

7

KPPN

9

BANK OPERASINAL

BANK TUJUAN 8

Keterangan : 1) Penerima Hak/Rekanan menyerahkan barang dan/atau mengajukan kuitansi atau tagihan yang dilengkapi dokumen pendukung yang syah Kepada Pejabat/Panitia Pengadaan. 2) Pejabat/Panitia Pengadaan menyampaikan kuitansi dan/atau Berita Acara Serah Terima Barang/Pemeriksaan Pekerjaan kepada KPA/PPK. 3) PPK/KPA menyetujui pembayaran melalui Berita Acara Serah Terima Barang/ Pembayaran. 4) Bendahara membuat dan menyampaikan SPP kepada KPA/PPK. 5) PPK/KPA menyampaikan SPP kepada PPSPM 6) PPSPM menguji SPP dan menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada KPPN (lembar kesatu dan kedua) 7) KPPN menguji SPM dan menerbitkan SP2D kepada: · Bank Operasional (lembar kesatu) · KPA/PPK (lembar kedua) 8) Bank Operasional memindahbukukan ke rekening penerima pada bank tujuan. 9) Bank Operasional memberitahukan adanya pemindahbukuan penerimaan kepada Pihak ketiga/rekanan.

e. Pembayaran oleh KPPN. KPPN setelah menerima SPMLS dari KPA, KPPN melakukan pengujian substansi dan pengujian formal atas SPM LS beserta lampirannya. Apabila SPM LS tersebut dinyatakan memenuhi syarat, maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Operasional terkait untuk

memindahbukukan

dari

rekening

KPPN

ke

Rekening

Rekanan/Rekening Bendahara. SPM LS yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pembuat SPM.


8 - 20


KPPN tidak dapat menerima SPM dan tidak dapat menerbitkan SP2D apabila satuan kerja belum menyampaikan data perjanjian/kontrak beserta ADK (Arsip Data Komputer) untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada penyedia barang/jasa

8.5

RENCANA PENDANAAN RRDP

8.5.1

Jumlah Pinjaman dan Porsi Pembiayaan RRDP Sesuai dengan ADB Loan Agreement dan IDB Istisna’a Agreement untuk membiayai proyek RRDP senilai USD 380.5 juta terdiri dari ADB senilai USD 180 juta, IDB senilai USD 65.0 juta dan Pemerintah Indonesia senilai USD 135.5 juta yang dibutuhkan untuk 4 (empat) kategori yaitu : Tabel 8-1 Kategori Pembiayaan Proyek RRDP Nilai dalam Jutaan USD No

Kategori

1

Pekerjaan Sipil

2

Barang

3

Layanan Konsultan Biaya yg belum di

4

alokasikan Jumlah

ADB

Pemerintah

IDB

Indonesia

Jumlah

155.0

53.5

88.5

297.0

1.3

0

0

1.3

21.1

3

0

24.1

2.6

8.5

47

58.1

180.0

65.0

135.5

380.5

Kategori 1 : (Pekerjaan Sipil/ Civil Works) adalah kategori untuk membiayai pekerjaan sipil (Jalan) Kategori 2 : (Barang/ Goods) adalah kategori untuk membiayai pengadaan peralatan Kategori 3 : (Pelayanan Konsultan/ Consultant Services) adalah kategori untuk membiayai pengeluaran penyediaan layanan konsultasi Kategori 4 : (Biaya yang belum dialokasikan) adalah kategori untuk membiayai pengeluaran

8.5.2

Porsi Pendanaan Pendamping (Pemerintah Indonesia) Dalam RRDP Loan Agreement mencantumkan kontribusi (porsi) Pemerintah Indonesia berjumlah USD 135,5 juta (atau ekuivalen dalam rupiah) yag nilainya dapat diperbaharui sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Disamping itu, Pemerintah Indonesia juga harus menyediakan dana untuk membiayai pengeluaran lainnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan proyek. Kegiatan pembebasan tanah dan pelatihan merupakan kegiatan penting dalam proyek RRDP yang akan didanai sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia. Biaya untuk pengadaan tanah termasuk pemukiman kembali.


8 - 21


8.6

TATA CARA PENULISAN KONTRAK

8.6.1. Penulisan Nomor Kontrak a. Sebagaimana diketahui bahwa untuk paket pekerjaan yang lelangnya secara ICB, maka penawaran harga dapat dilakukan dalam Rupiah (untuk komponen lokal) plus valuta asing (untuk komponen asing).

Untuk keperluan evaluasi

lelang, maka valuta asing tersebut diekuivalenkan ke Rupiah dengan kurs sesuai ketentuan dokumen pelelangan. Pencantuman nilai/harga pada dokumen kontrak juga harus dalam masing-masing nilai Rupiah plus nilai valuta asingnya, tanpa/tidak boleh menyebutkan total ekuivalen Rupiahnya. Demikian pula kontrak dalam Rupiah tidak boleh mencantumkan nilai ekuivalen US Dollar-nya. Pencantuman nilai USD ekuivalen pada Form 2B (English Contract Summary) dimaksudkan hanya untuk keperluan monitoring. b. Tatacara penulisan kontrak dan perhitungannya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang : Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP). c. Untuk tujuan keseragaman dan tertib administrasi maka penomoran kontrak dibakukan sebagai berikut : nn/PP-RCP-xx/TT/ADB/2817/MMYY dimana : nn

: Nomor urut Kontrak

PP

: Kode Propinsi, sesuai dengan Kode Propinsi pada Ditjen Bina Marga

xx

: Nomor urut Paket

QQQ-RR

: Nomor Paket

TT

: Kode Jenis Pekerjaan, terdiri dari : NR

: New Road

RB

: Road Betterment,

PM

: Periodic Maintainance,

BR

: Bridge Replacement,

TR

: Truck Overloading

E

: Equipment

Sumber dana pinjaman terdiri dari ADB

: Asian Development Bank

IDB

: Islamic Development Bank

No Loan / Financing


ADB

: 2817

IDB

: 0161

8 - 22


Tanda Tangan Kontrak MM

: Bulan Penandatanganan Kontrak (01 s/d 12)

YY

: Tahun Penandatanganan Kontrak (13, 14, 15, 16)

Contoh nomor kontrak : 01 / 28 - RCP-01A / RB / ADB / 2817 / 0813

Agustus 2013 No Loan ADB ADB Road Betterment Kode Paket Kode Propinsi Nomor urut 1 (satu)

‘

Catatan : Apabila dalam satu paket terdapat dua kegiatan pekerjaan, seperti Periodic Maintenance dan Road Betterment, maka diambil kegiatan pekerjaan sebagai mayor works.

8.6.2. Penulisan Nilai Kontrak 1. Kategori Pekerjaan Sipil (Cathegory of Civil Works) Dalam RRDP, untuk paket-paket pekerjaan Jalan dan Jembatan (Kategori 1), porsi pendanaan 70% Loan dan 30% GoI, sehingga penulisan Nilai Kontraknya diatur sebagai berikut: (i) Contoh kontrak dalam Rupiah

Nilai Kontrak: (NK) Fisik

= Rp. 10.000.000.000

PPN 10%

= Rp. 1.000.000.000

Total Nilai Kontrak

= Rp. 11.000.000.000

Porsi Bank

70/110 x NK

= Rp. 7.000.000.000

Porsi GOI

40/110 x NK

= Rp. 4.000.000.000

Porsi GOI terdiri dari : - Dana pendamping (Rp. 10.000.000.000 - Rp. 7.000.000.000)

= Rp. 3.000.000.000

27,27%

- Pajak tidak ditagih (10% x porsi Bank Rp 7.000.0000.000)

= Rp.

700.000.000

6.36%

(10% x porsi Pendamping Rp 3.000.000.000) = Rp.

300.000.000

2,73%

= Rp. 4.000.000.000

36,36%

- Pajak ditagih


8 - 23


(ii) Contoh kontrak dalam Rupiah plus US Dollar Nilai Kontrak (NK) : Fisik

= Rp. 10.000.000.000 + USD 1.000.000

PPN 10%

= Rp. 1.000.000.000 + USD

Total Nilai Kontrak

= Rp. 11.000.000.000 + USD 1.100.000

Porsi Bank 70/110x NK

= Rp. 7.000.000.000 + USD

700.000*

Porsi GOI

= Rp. 4.000.000.000 + USD

400.000**

40/110x NK

100.000

Porsi GOI terdiri dari : - Dana pendamping

= Rp. 3.000.000.000 + USD

300.000

27,27 %

- Pajak tidak ditagih: (10% x Porsi Bank

= Rp.

700.000.000 + USD

70.000

6,36 %

= Rp.

300.000.000 + USD

30.000

2,73 %

= Rp. 4.000.000.000 + USD

400.000

36,36 %

- Pajak ditagih: (10% x Porsi GOI)

* **

Catatan:

dibayar dalam USD di KPPN VI dibayar dalam ekivalen Rp. (kurs saat pembayaran) oleh KPPN PPN 10% dibayarkan hanya PPN Pendamping.

2. Kategori Barang (Goods) Porsi Loan 100% maka beban ADB harus diperhitungkan dari netto kontrak (diluar PPN)

Fisik

= Rp. 10.000.000.000

PPN (10%)

= Rp. 1.000.000.000

Total Nilai Kontrak Porsi Bank

= Rp. 11.000.000.000

100/110x NK = Rp. 10.000.000.000

(terhadap netto) Porsi GOI

10/110x NK = Rp. 1.000.000.000

(untuk pajak yang tidak ditagih) 3. Kategori Konsultan (Consultant Services)

Fisik

= Rp. 10.000.000.000

PPN (10%)

= Rp. 1.000.000.000

Total Nilai Kontrak Porsi Bank

= Rp. 11.000.000.000

100% x NK

= Rp. 10.000.000.000

10% x NK

= Rp. 1.000.000.000

(terhadap bruto) Porsi GOI

(untuk pajak yang tidak ditagih)


8 - 24


8.7.

TATA CARA PENARIKAN PHLN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG

8.7.1. Jenis Tata Cara Penarikan Dana PHLN Penarikan dana PHLN pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) macam cara, yaitu : 

Tata

Cara Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement).

Pembiayaan

Pendahuluan (Reimbursement) merupakan tata cara penarikan dana untuk pembiayaan pendahuluan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kemudian pembayaran tersebut dimintakan penggantian kembali kepada Pemberi Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PPHLN). 

Tata Cara Pembayaran Langsung (Direct Payment). Pembayaran Langsung (Direct Payment) merupakan pembayaran secara langsung oleh PPHLN kepada pihak ketiga/rekanan, yang dilakukan dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (Withdrawal Application – WA) oleh KPPN Khusus Jakarta VI atas permintaan Satuan Kerja (Satker).



Tata Cara Pembukaan Letter of Credit (Opening L/C). Pembukaan LC merupakan tata cara penarikan dana melalui pembukaan L/C pada Bank Indonesia Pusat, dimana PPHLN akan membayar langsung kepada Bank Komersial yang ditunjuk. Prosedur ini digunakan khusus untuk pengadaan barang/peralatan dari luar negeri.



Tata Cara Rekening Khusus (Special Account). Rekening Khusus (Reksus) merupakan tata cara penarikan dana PHLN melalui rekening Pemerintah pada Bank Indonesia atau bank lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang disediakan khusus untuk menampung dana PHLN tertentu yang merupakan initial deposit dan bersifat revolving fund. Istilah tata cara Reksus untuk masingmasing PHLN tidak sama, dimana untuk ADB digunakan istilah imprest fund.

8.7.2. Tata Cara Penarikan PHLN dengan Pembayaran Langsung (Direct Payment) 8.7.2.1 Dokumen-dokumen Dasar Pembayaran Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar pembayaran atas pengajuan penarikan dana PHLN adalah : 1. Loan Agreement (LA) 2. Nomor register loan yang bersangkutan 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 4. Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan mengenai tata cara pembayaran 5. Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan mengenai eligibilitas paket-paket yang akan dibiayai dengan loan bersangkutan


8 - 25


6. Invoice (untuk Konsultan dan Supplier) / Monthly Certificate – MC (untuk Kontraktor), Berita Acara Pembayaran dan SPP/SPM 7. Withdrawal Application (WA) (lihat lampiran 8.2 & 8.3) Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.05/2012 tentang

Tata

Cara

Pembayaran

Dalam

Rangka

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara, dijelaskan bahwa pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi : 1.

Bukti perjanjian/kontrak;

2.

Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;

3.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

4.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;

5.

Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;

6.

Berita Acara Pembayaran;

7.

Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

8.

Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;

9.

Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau

10. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan. Sedangkan pra syarat dalam Penerbitan SP2D oleh KPPN untuk keperluan pembayaran langsung non belanja pegawai adalah : 1. Resume Kontrak/ SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 3.

Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak)


8 - 26


8.7.2.2 Mekanisme Penarikan PHLN dengan Pembayaran Langsung (Direct Payment) Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Pembayaran Langsung (Direct Payment) merupakan

pembayaran

secara

langsung

oleh

PPHLN

kepada

pihak

ketiga/rekanan, yang dilakukan dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (Withdrawal Application – WA) oleh KPPN Khusus Jakarta VI atas permintaan Satuan Kerja (Satker). Dalam RRDP ini, mekanisme pengajuan aplikasi ditentukan secara seragam dengan melalui satu pintu, yang dalam hal ini adalah PMU RRDP – sebagai administrator aplikasi ke ADB maupun IDB. Dalam kapasitasnya sebagai administrator ini, PMU RRDP dalam rangka memenuhi permintaan Kementerian Keuangan agar nomor aplikasinya urut berdasarkan tanggal penerbitan, maka penomoran Withdrawal Application (WA) ditentukan oleh PMU. Adapun standar penomoran WA yang ditentukan oleh PMU adalah Nomor Urut yang terdiri dari 1 (satu) karakter (huruf) dan 4 (empat) angka. Karakter (huruf) terdiri dari : K : untuk Kontraktor (paket-paket pekerjaan sipil) C : untuk Consultant (paket-paket pekerjaan Consultant Services) E : untuk Equipment (paket-paket pekerjaan pengadaan barang) Misalnya : Aplikasi untuk Kontraktor (paket pekerjaan sipil) dengan nomor urut pengajuan WA ke 10 (sepuluh). K

0

0

1

0

Tahapan penarikan PHLN (Loan ADB 2817-INO) dengan tata cara Pembayaran Langsung, adalah sebagai berikut : •

Berdasarkan Kontrak (Konsultan/ Kontraktor/ Supplier), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pihak Proyek menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Rekanan (Konsultan/ Kontraktor/ Supplier). Untuk pekerjaan sipil (civil work), sebelum SPMK diterbitkan, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Lapangan.

•

Berdasarkan SPMK, Rekanan (Konsultan/ Kontraktor/ Supplier) membuat Surat Permohonan Pembayaran (uang muka/ termin) dan disampaikan kepada PPK atau Pihak Proyek, dengan dokumen pendukung meliputi : Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bank atau Non Bank (jaminan pembayaran uang muka/ pelaksanaan), Surat Pernyataan Rekening Bank dan Kwitansi Pembayaran.


8 - 27


•

Untuk paket pekerjaan sipil work dengan dana pendamping, maka pencairan dana pendamping dilakukan lebih dahulu, dan dilanjutkan dengan pencairan dana Loan.

•

Untuk

pencairan

dana

pendamping,

berdasarkan

Surat

Permohonan

Pembayaran Rekanan (Kontraktor), PPK atau Pihak Proyek menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana pendamping dan dilanjutkan dengan penerimaan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penerbit SPM, dan selanjutnya dikirimkan ke KPPN setempat. Atas pengajuan SPM, KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berkas SP2D ini menjadi lampiran untuk pencairan dana Loannya. •

Untuk pencairan dana Loan, disiapkan : (a). MC yang ditandatangan oleh Kontraktor / Konsultan Supervisi dan PPK (untuk Pekerjaan sipil), (b). Menyiapkan Invoice yang ditandatangani oleh Konsultan dan PPK (untuk pekerjaan Konsultan dan Pengadaan Barang).

•

BAP – yang ditandatangani Rekanan

(Kontraktor/ Konsultan/ Supplier) dan

PPK. •

SPPP (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan) – Lembar A, untuk diajukan ke KPPN Khusus Jakarta VI dan permohonan kepada PMU untuk mengajukan nomor WA.

•

Berkas WA yang telah mendapatkan nomor dari PMU, beserta Summary Sheet dan kelengkapan dokumen lainnya, diajukan ke KPPN Khusus Jakarta VI.

•

PHLN (ADB) mentrasfer langsung ke Bank Rekanan di luar negeri atau di dalam negeri. Atas transfer ini, PHLN (ADB) mengirimkan Payment Advice (PA) / Debt Advice (DA) / Withdrawal Authorization KPPN Khusus Jakarta VI, dan mengirimkan copy PA/DA/WA ke Bank Indonesia.


8 - 28


Skema Penarikan PHLN melalui Pembayaran Langsung

5. Proses dan Persetujuan

ADB (PUSAT)

4. Persetujuan WA dan Summary Sheet untuk penagihan dilampiri dengan dokumen pendukung yang relevan diajukan ke ADB-IRM

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN Jakarta VI)

3. Summary Sheet dan WA yang sudah diberi nomor dan dokumen relevan diajukan ke KPPN VI)

6. Otorisasi Pembayaran (Rupiah)

ADB - IRM

8. Otorisasi Pembayaran (Valuta Asing)

Bank Penyandang ADB (Jakarta)

Bank Penyandang ADB (Jakarta)

Satuan Kerja (Satker) 2. Siapkan Summary Sheet dan WA (Withdrawal Application) dilampiri dengan dokumen pendukung yang relevan

PMU - RRDP DJ Bina Marga

7. Transfer dana ke Rekening Rekanan

9. Transfer dana ke Rekening Rekanan

Bank Koresponden

Bank Koresponden

1.Menyerahkan Klaim dengan dokumen pendukung yang relevan

Rekanan (Kontraktor atau Konsultan)

Sedangkan tahapan penarikan pembiayaan Islamic Development Bank (IDB No.0616-IND) melalui pembayaran langsung kepada rekanan (Konsultan / kontraktor). Rekanan mengajukan tagihan kepada pelaksana kegiatan dan diteruskan kepada Kementerian dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan antara lain: 

Foto kopi kontrak;



Advance Payment Guarantee;



Performance Guarantee; dan



Tanda bukti pembayaran yang bisa dalam bentuk receipt atau bank statement


8 - 29


Skema pembayaran Iangsung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Keterangan: 1. Rekanan mengajukan tagihan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). 2. Berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ), PA/KPA menyampaikan Surat Permintaan Penarikan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP APD-PL) kepada KPPN 3. Berdasarkan SPP APD-PL, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan APD-PL/ Withdrawal Application (WA) dan mengirimkannya kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PPHLN). 4. Berdasarkan APD-PL, PPHLN melakukan pembayaran Iangsung kepada rekening rekanan 5. Atas pembayaran tersebut Dit. PPHLN, BI dan KPPN menerima Pemberitahuan Pencairan atau Notice of Disbursement (NOD) dengan tembusan kepada Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman (PPP) dalam hal pinjaman diteruspinjamkan. 6. Atas dasar NOD, KPPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) kepada 61 dan PA/KPA.


8 - 30


8.8.

PELAPORAN

8.8.1. Pelaporan Satuan Kerja (Satker) Pelaporan Satuan Kerja (Satker) diatur dalam Permen PU No. 02/PRT/M/2006 tentang Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Permen PU No. 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. . 8.8.2. Kegunaan dan Tujuan Pelaporan Dalam Permen PU No. 02/PRT/M/2006 dijelaskan bahwa Laporan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja (Satker) yang mencakup laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Negara digunakan sebagai masukan dalam menyusun Realisasi Anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Laporan-laporan tersebut disusun dengan tujuan : 

Sebagai

pertanggungjawaban

keuangan

(financial

accountability)

atas

penggunaan dan pengelolaan dana yang dianggarkan; 

Sebagai

informasi

manajemen

dalam

proses

pemantauan,

evaluasi,

pengendalian dan penyusunan kebijakan untuk masa mendatang. 8.8.3

Laporan Bulanan Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada kepala instansi vertikal atasannya. Laporan bulanan yang disusun oleh Ka Satker meliputi :

8.8.4



Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak



Laporan Keadaan Kredit Anggaran (per sumber dana dan per nomor PHLN)



Laporan Keadaan Kas (per sumber dana dan per nomor PHLN)



Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca

Laporan Bulanan dan Semesteran 1.

Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) disamping wajib menyusun Laporan Keuangan

Bulanan,

juga

diwajibkan

menyusun

Laporan

Semesteran,

sebagaimana ketentuan yang berlaku. 2.

Laporan Keuangan Proyek yang disiapkan oleh Satuan Kerja (Satker) merupakan (Dukungan) Laporan Keuangan Proyek, yang merupakan bahan untuk menyusun Laporan Keuangan Proyek Konsolidasi, yang disiapkan oleh Executing Agency c.q. PMU dengan bantuan CTC.


8 - 31


8.8.5

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Untuk tujuan akuntabilitas, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi, tentang anggaran dan kegiatan instansi serta menjaga aset instansi, dilakukan pencatatan dan pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Tata cara pencatatan dan pemrosesan dalam penyusunan laporan keuangan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang dalam pelaksanaannya menggunakan program komputer Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang baku. Setiap Kementerian/ Lembaga wajib melaksanakan pencatatan dan pemrosesan tersebut melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebagai bagian dari SAPP. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). SAI menghasilkan Laporan berupa Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang perlu dilengkapi dengan penjelasan dan informasi tentang Laporan yang disajikan. Laporan tersebut dibuat pada setiap Semester (tengah tahunan) dan akhir tahun anggaran. Proses penyusunan laporan disusun secara berjenjang, dimulai dari laporan tingkat Satuan Kerja oleh Unit Akuntansi Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), laporan tingkat Wilayah oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), laporan tingkat Satminkal (Eselon I) oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) sampai dengan laporan tingkat Kementerian oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

8.9.

Pelaporan Manajemen RRDP

8.9.1. Jenis Laporan Manajemen RRDP Permen PU No. 02/PRT/M/2006 dalam Pasal 28 ayat 2 menjelaskan bahwa Sekjen melalui Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN) melakukan koordinasi dengan Satminkal untuk penyiapan laporan pemantauan pelaksanaan Kegiatan Triwulanan (Pasal 28 ayat 2), yang meliputi : 

Laporan pemantauan triwulanan 1, paling lambat 31 Maret



Laporan pemantauan triwulanan 2, paling lambat 30 Juni



Laporan pemantauan triwulanan 3, paling lambat 30 September



Laporan pemantauan triwulanan 4, paling lambat 31 Desember


8 - 32


Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan Bappenas secara rutin setiap 3 bulan menyelenggarakan rapat koordinasi pemantauan proyek dengan dukungan pendanaan PHLN, dengan form-form laporan meliputi

(lihat

lampiran 8.4 dan 8.4.1): 

Formulir A : Umum, meliputi Bagian A : Deskripsi dan Bagian B : Petugas yang dapat dihubungi.



Formulir B : Ringkasan

Pelaksanaan pada Tahun Anggaran …, meliputi : Bagian A :

Keuangan (dalam ribuan valas) dan Bagian B : Pelaksanaan Fisik (dalam %) 

Formulir C : Status permasalahan



Formulir D : Status Paket Kontrak, yang melipti D1 : Nama Paket Kontrak, D2 : langkahlangkah kegiatan, D3 : status kontrak dan D4 : status terakhir.



Formulir E : Rincian dokumen anggaran

Project Administration Manual (PAM) menyebutkan beberapa laporan yang harus dibuat Core Team Consultant sesuai TOR (Kerangka Acuan), yaitu : 

Laporan Pendahuluan (Inception Report)



Laporan Kemajuan Bulanan (Monthly Progress Report)



Laporan Pemantauan Keuangan Triwulanan

(Quarterly Financial Monitoring

Report)

8.9.2



Draft Laporan Akhir (Draft Final Report)



Final Report (Including Executive Summary)



Laporan Teknis (Technical Reports)



Laporan Penyelesaian Proyek (Project Completion Report)

Lingkup Laporan Manajemen Keuangan RRDP Permen PU No. 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum secara jelas mendeskripsikan lingkup

atau

batasan

dari

kegiatan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

program/proyek yang di danai dengan PHLN. Dari segi tahapannya, monitoring hanya mencakup tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Untuk tahap persiapan diperlukan Rencana Keuangan Tahunan (Yearly Financial Plan) yang dibuat di akhir tahun sebelumnya, monitoring keuangan terkait dokumen-dokumen persiapan


8 - 33


(PAM, estimasi dari DED dan perubahan) hingga DIPA. Untuk tahap pelaksanaan, monitoring keuangan lebih fokus pada perkembangan proses penyerapan dana dan dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan proses monitoring. Namun demikian, monitoring perkembangan realisasi penyerapan dana dan proses pencairannya, tidak dapat dipisahkan dari pemantauan perkembangan proses pengadaan (barang dan jasa) dan pemantauan perkembangan realisasi fisik. Dengan perkataan lain bahwa pemantauan keuangan proyek (RRDP) merupakan bagian dari pemantauan proyek (RRDP) secara menyeluruh, demikian juga dengan sistem pemantauan keuangan proyek (RRDP) merupakan sub sistem dari sistem pemantauan proyek (RRDP) secara menyeluruh. Dan pada akhirnya, bahwa Laporan Pemantauan Keuangan (Financial Monitoring Report – FMR) merupakan bagian dari Laporan Pemantauan Proyek (Project Monitoring Report). Financial Monitoring Report (FMR) adalah : a. Suatu mekanisme laporan triwulanan yang dibuat untuk membantu PMU, Satker / SNVT dalam mengelola dan memantau proyek. b. Disusun dalam kerangka sistem manajemen keuangan yang dapat diterima oleh Bank dan disampaikan dengan format yang telah ditetapkan. c. Keberhasilan proyek dan KaSatker (Kepala Satuan Kerja) salah satunya tercermin pada kinerja Satker dalam laporan Financial Monitoring Reportnya. FMR terdiri atas 3 bagian yaitu : (lihat lampiran 8.5) a. Financial Reports : laporan keuangan yang terdiri dari form 1A sd 1F b. Project Progress Reports : Laporan Kemajuan Proyek terdiri dari form 2A sd 2C c. Procurement Management Report : Laporan Manajemen Pengadaan dan Penyerapan dana terdiri atas form 3A sd 3D Sistem Pelaporan Financial Monitoring Report (FMR) a. KaSatker membuat FMR setiap 3 bulan sekali (Maret, Juni, September, Desember) yang kemudian disampaikan kepada PMU, dengan dilampiri SP3, SPM /SP2D, baik dana Loan RRDP dan Dana Pendamping APBN, selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. b. Penyusunan

FMR

pada

dasarnya

diwajibkan

untuk

peminjam

yang

menggunakan sistem pembayaran langsung.


8 - 34


8.9.3. Laporan Manajemen Keuangan RRDP 8.9.3.1 Pengorganisasian Direktorat Jenderal Bina Marga berkedudukan sebagai Executing Agency (EA), yang bertanggung jawab atas manajemen proyek secara keseluruhan dan dalam pelaksanaan hariannya. Tanggung jawab atas manajemen proyek secara keseluruhan dilimpahkan ke Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. Sedangkan untuk pelaksanaan harian, dibentuk Project Management Unit (PMU), yang memiliki tugas dan tanggung jawab : ” ... Responsible for day-today implementation and preparation of progress reports, ensuring that financial and reporting requirements are met and ADB procurement procedures followed with full coordination with Project Implementation Unit (PIU)….. ”. Untuk melaksanakan tugas tersebut, PMU didukung oleh Core Team of Consultant (CTC) dan 3 Design and Supervision Consultant (DSC), yaitu DSC-1 (Wilayah Kalimantan), DSC-2 (Wilayah Jawa Tengah) dan DSC-3 (Wilayah Jawa Timur). Dalam tatanan operasional, 5 unit organisasi dalam Organisasi Manajemen Proyek (RRDP), yaitu PMU, CTC, DSC-1, DSC-2 dan DSC-3 yang akan berperan didalam melakukan pengumpulan data / informasi monitoring dan penyiapan laporannya. Jaringan atau hubungan kerja antara kelima unit tersebut untuk mendukung Executing Agency dalam penyiapan laporan pemantauan keuangan RRDP, dimana CTC menyiapkan sistem database dan pengolahan data / informasi untuk laporan pemantauan keuangan. Sistem database keuangan RRDP, diharapkan dapat mendukung PMU dalam melaksanakan tugas hariannya, terutama didalam menyiapkan data / informasi yang up to date dan menyiapkan laporan-laporan untuk unit-unit organisasi diatasnya atau yang terkait sesuai dengan periode laporannya secara tepat waktu (bulanan, triwulanan dan tahunan), maka CTC idealnya dapat mengoptimalkan dua jalur dari aliran proses dokumen serta aliran data / informasi, yaitu : a. Jalur Satker – PMU (untuk semua kategori pekerjaan : sipil, pengadaan barang dan jasa konsultan). b. Jalur Kontraktor - DSC (1,2 dan 3) - (untuk kategori pekerjaan sipil dan jasa konsultan – DSC nya sendiri) Pertimbangan penggunaan Jalur Satker – PMU karena dokumen proses penyelenggaraan kegiatan RRDP, terutama dokumen proses pencairan dana Loan ADB 2817-INO dan IDBFinancing No. IND - 0616 atau dokumen proses Withdrawal Application (WA) akan melalui PMU, guna mendapatkan nomor WAnya. CTC akan memanfaatkan data/informasi dan/atau proses dokumen yang ada pada PMU


8 - 35


dalam penyiapan laporan monitoring keuangan. Pada jalur hanya dibuatkan formform pengolahan dan/atau form-form output. Pertimbangan penggunaan Jalur DSC (1, 2 dan 3) – Kontraktor karena DSC memiliki peran memonitor dan mensupervisi Kontraktor, termasuk persetujuan Monthly Certificate (MC) oleh Supervision Engineer (SE), yang merupakan personil dalam Sub Tim DSC pada site level. Disamping itu, CTC memiliki tugas untuk memonitor dan mensupervisi DSC. Oleh karena itu, CTC idealnya dapat memperoleh data / informasi keuangan RRDP dari laporan-laporan DSC, baik yang bersifat bulanan, triwulanan maupun tahunan. Dengan demikian, untuk jalur ini perlu disiapkan form-form input data/informasi monitoring keuangan, dimana formform input dimaksud idealnya diisi secara rutin oleh DSC dan disampaikan secara periodik (pada akhir bulan) ke CTC. Secara lebih sederhana, Sistem Monitoring Keuangan merupakan pengorganisasian dalam rangka penyusunan Laporan Monitoring Keuangan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar. di bawah ini. PENGORGANISASIAN LAPORAN MONITORING KEUANGAN RRDP STEERING COMMITTE BAPPENAS Ministry of Public Works Ministery of Finance Ministery of Transportation Indonesian Policy

ADB / IDB

DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS (Executing and Lead Implementing Agency)

DIRECTORATE OF TECHNICAL Technical Assistance & Equipment Projects

DGH, DGLT, DGNTP, Bappenas

DIRECTORATE OF PLANNING

Dokumen Proses Pelaksanaan dan Pencairan Dana

PMU

1. Laporan Monitoring Triwulanan untuk kebutuhan SC (Form Bappenas terlampir) 2. Laporan Monitoring Bulanan, Triwulanan dan Tahunan sesuai PAM dan Kontrak CTC (Form-form FMR terlampir)

DIRECTORATE OF IMPLEMENTATION REGION II

Dokumen Proses Pelaksanaan dan Pencairan Dana

Dukungan Penyediaan Dokumen/ Data/ Informasi Proses Pelaksanaan dan Pencairan Dana

CTC Pengolahan Data dan Pelaporan

1. Laporan kemajuan DSC ( Bulanan,Triwulanan, Tahunan 2. Form Input Data Monitoring Keuangan yang sudah terisi sebagai lampiran laporan kemajuan

Civil Work

Projects

Jawa and Kalimantan

Form Pengolahan Data Monitoring Kemajuan Pencairan Dana per Nomor Kontrak Pekerjaan (terlampir)

Form Input Data Monitoring Keuangan DSC dan kontraktor di wilayah DSC ( DSC 1,2 & 3) (Form Input FMR terlampir)

DSC - Kalimantan - Central Java - East Java


8 - 36


8.9.3.2 Laporan Pemantauan / Kemajuan Proyek Secara Menyeluruh Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2006, Form Pemantauan Bappenas (Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan) dan dokumen Project Administration Manual (PAM), menggambarkan substansi atau materi pemantauan penyelenggaraan proyek secara keseluruhan dan secara per bagian (tahapan dan/atau aspek). Dari ketiganya terlihat bahwa aspek keuangan pada bagian tertentu menyatu dengan aspek-aspek yang lainnya dari proyek, dan pada bagian-bagian lainnya aspek keuangan merupakan bagian tersendiri. Dengan pertimbangan ini, maka Laporan Manajemen Keuangan disusun sebagai bagian dari Laporan Manajemen Proyek secara menyeluruh, dengan penekanan pada tabel-tabel tertentu yang lebih khusus pada aspek keuangan. 8.9.3.3 Laporan Pemantauan Keuangan DSC 1, 2 & 3 Laporan Pemantauan Keuangan yang akan disiapkan atau disusun oleh DSC 1 (Kalimantan), DSC-2 (Jawa Tengah) & DSC 3 (Jawa Timur) merupakan bagian dari Laporan Pemantauan Proyek (Civil Work) secara keseluruhan; dan sekaligus merupakan bagian dari Laporan Kemajuan (Bulanan, Triwulanan dan Tahunan) DSC. Laporan Pemantauan Keuangan yang akan disiapkan atau disusun oleh DSC 1 (Sumatera) dan DSC 2 (Kalimantan) yang meliputi periode Bulanan, Triwulanan dan Tahunan berupa form-form Pemantauan Kemajuan Pencairan Dana, baik yang berkaitan dengan tahapan proses pencairan (mulai dari tanggal pengajuan pencairan dana sampai dengan terkirimnya dana ke rekening rekanan) maupun jumlah dana yang telah dicairkan sampai status tanggal tertentu dari semua paket pekerjaan sipil (civil works) yang ada di wilayah DSC, termasuk kontrak pekerjaan DSCnya sendiri. 8.9.3.4 Laporan Pemantauan Keuangan CTC Sebagaimana disebut di atas, bahwa Laporan Pemantauan Keuangan disusun sebagai bagian dari Laporan Pemantauan Proyek secara menyeluruh, dengan penekanan pada tabel-tabel tertentu yang lebih khusus pada aspek keuangan. Adapun Laporan Pemantauan Keuangan yang ada didalam MPR/QPR CTC meliputi : 1. Disbursement Status 2. Current Loan Allocation and Disbursement (%) to date 3. The Overall of Financial Status 4. Project Cost and Financing Plan 5. S Curve_Planned and Actual Disbursement


8 - 37


Disamping itu, Laporan Monitoring Keuangan RRDP yang disiapkan oleh CTC antara lain: 1. Laporan Keuangan Tahunan sebagai bahan Audit Keuangan oleh Auditor Independen (BPK). 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (LPK-PHLN) terdiri dari form-form Monitoring dari Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan Bappenas dan 3. Quarterly Financial Monitoring Report (QFMR) yang meliputi keseluruhan kegiatan proyek yang disusun setiap triwulan terdiri dari a. Financial Report (Laporan Keuangan) 

Form

1A.

The Overall

of

Financial

Status

(Status Keuangan

Keseluruhan) 

Form 1B. Worksheet for Quarterly & Yearly Contract Awards / Commitments & Disbursement Projections (USD Million) for ADB and IDB

(Lembaran Kerja untuk Penghargaan Kontrak Triwulanan &

Tahunan Pemenng Kontrak / Komitmen & Proyeksi Pencairan dalam USD Juta untuk ADB dan IDB) 

Form 1C. S Curve_Planned and Actual Disbursement (Kurva S_ Rencana dan Realisasi Pencairan)



Form 1D. Project Cost and Financing Plan (Biaya Proyek dan Rencana Pembiayaan)



Form 1E. Summary Statement Expenditures for Contract Civil Works (Ringkasan Laporan Pengeluaran untuk Kontrak Pekerjaan Sipil)



Form 1F. Summary Statement Expenditures for Contract Consultant Services and Goods (Ringkasan Laporan Pengeluaran untuk Kontrak Konsultan dan Barang)

b. Project Progress Report (Laporan Kemajuan Proyek( 

Form 2A. Unit of Output by Project Activity (Unit Keluaran dari Kegiatan Proyek)



Form 2B. Actual and Planned Contract Packaging for Civil Works Rencana dan Realisasi paket kontrak untuk Pekerjaan Sipil)



Form 2C.Actual and Planned Contract Packaging for Consultant Services and Goods (Rencana dan Realisasi paket kontrak untuk Layanan Konsultan dan Barang)

c. Procurement Management Report (Laporan Manajemen Pengadaan) 

Form 3A. Procurement Process Monitoring for Works and Goods (Monitoring Proses Pengadaan untuk Pekerjaan Sipil dan Barang)


8 - 38




Form 3B. Procurement Process Monitoring for Consultant Services (Monitoring Proses Pengadaan untuk Layanan Jasa Konsultan)



Form 3C. Contract

Expenditures Report for Civil Works (Laporan

Pengeluaran Kontrak untuk Pekerjaan Sipil) 

Form 3D. Contract Expenditures Report for Consultant Services and Goods (Laporan Pengeluaran Kontrak untuk layanan Konsultan dan Barang)

Hubungan Substansi dalam Laporan Monitoring Kemajuan Proyek dengan Laporan Monitoring Keuangan Tahapan Monitoring Berdasarkan Permen PU No.18/PRTM/2006 A TAHAPAN PERSIAPAN 1 Program Calon RRDP Program RRDP Hasil 2 Negosiasi (PAM & LA)

3

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (DIPA, Dok Persiapan Tender)

Dit. Pemantauan dan Evaluasi Project Administration Pendanaan Pembangunan Manual (PAM-RRDP) Bappenas

Core Team Consultant (CTC) Quarterly Financial Monitoring Report (QFMR)

Monthly Progress Report (MPR)

Annual Financial Statement

Form A. UMUM Form A : Umum & Form B : Pelaksanaan Keuangan & Fisik & Form E: Rincian Dokumen Anggaran

Form 1B. Worksheet for Quarterly & Yerarly Contract Awards/ Commitments & Disbursement Projection (US$ Million)

Form B: Pelaksanaan Keuangan & Fisik & Form D : Status Paket Kontrak

Form 2A. Unit aof Qutput by Project Activeru

Consolidated Annual Plan and Actual Project Expenditure and Financing

B TAHAP PELAKSANAAN 1.

2.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Proses Pembayaran Pencairan Dana

Table 4. Cost Estimates (US$ Million)

Form 1A. The Overall of Financial Status

The Overall of Financial Status

Table 5. ASB Financing by Expenditure Category

Form 1C. S_Curve Planned and Actual Disbursement

S Curve_Planned and Actual Disbursement

Form B: Pelaksanaan Keuangan & Fisik Table 6. Allocation and Withdrawal of Loan Proceeds

Table 7. Summary Financing Plan of the Project 3.

Realisasi Penyerapan Dana

Form B: Pelaksanaan Keuangan & Fisik

Table 8. Detailed Cost Estimates by Financier Figure 4. Project Disbursement S_Curve Figure 3. Project Physical Progress S_Curve

Table 15.Tentative Contract Packaging (IDB funded) Pencapaian Pelaksanaan Form B: Pelaksanaan Keuangan 4. Table 16. Proposed Fisik & Fisik Detailed Contract Packaging (IDB funded) Table 17. Proposed Detailed Contract Packaging (ADB funded) 5.

Kendala dan Masalah

Form 1E. Summary Statement Expenditure for Current Loan Allocation Contract Civil Works and Disbusement (%) to Form 1F. Summary Date Statement Expenditure for Contract Consultant Services and Goods


Form 1D. Project Cost and Finanicng Plan Form 3C. Contract Project Cost and Expenditures Report for Civil Finanicng Plan Works Form 3D. Contract Expenditures Report for Consultant and Goods Form 2B. Actual and Planned Contract Packaging for Civil Works Form 2C. Actual and Planned Contract Packaging for Consultant Services Status of Disbursement Form 3A. Procurement Process Monitoring for Civil Works and Goods Form 3B. Procurement Process Monitoring for Consultant Services

Form C : Status Permasalahan


8 - 39

Bab 9 Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (RPPLS)

BAB 9 RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (RPPLS)

9.1.

UMUM Peran Jalan 1) sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam eksosbudpolhan-kam dan lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, 2) Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dan 3) Sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (RRPLS) merupakan acuan pengelolaan lingkungan dan sosial dalam

Regional Roads

Development Project (RRDP). Dokumen ini disusun berdasarkan rekomendasi lingkungan dan sosial yang dikembangkan selama Studi Persiapan Proyek/Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for the Regional Roads Development Project. Secara umum, dokumen RPPLS terdiri atas: a. Umum b. Gambaran Umum Proyek c. Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial d. Prosedur Penyaringan Lingkungan dan Sosial e. Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Sosial f. Penyebaran Informasi, Konsultasi dan Partisipasi g. Mekanisme Penanganan Keluhan h. Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan dan Sosial i. Organisasi Pelaksanaan 9.2.

GAMBARAN UMUM PROYEK Berdasarkan sasaran dari RRDP yang telah disepakati serta kriteria seleksi dan evaluasi sub proyek,

sejumlah 19 ruas jalan menjadi prioritas usulan melalui

kegiatan persiapan TA-RRDP yang kemudian dikelompokan menjadi 11 paket sub proyek. Seluruh pekerjaan fisik dari sub proyek yang diusulkan dalam RRDP merupakan jalan provinsi, sebagai bagian dari jaringan jalan strategis nasional. Oleh sebab itu,


9-1


ruas jalan yang diusulkan dalam sub proyek biasanya memiliki tingkat kepadatan lalu lintas dan kemacetan yang sedang. a. Tipe Proyek RRDP akan melebarkan, merekonstruksi, merehabilitasi atau membangun sekitar 476 km (3.390 m di antaranya adalah

untuk rehabilitasi atau penggantian

jembatan) jalan nasional, provinsi dan kabupaten (kabupaten), dan struktur drainase yang terkait. ADB akan membiayai sekitar 399 km dari jalan proyek sedangkan pembiayaan IDB akan mencakup sekitar 77 km dari jalan (470 m berupa jembatan). Pekerjaan sipil di bawah RRDP akan mencakup pelebaran dan rekonstruksi sebagian dari ruas jalan dengan lebar minimal 6 m. Semua jalan subproyek dirancang sebagai jalan dua jalur dua arah, yang terdiri dari 6 m badan jalan ditambah 2 x 1 m perkerasan bahu dan 2 x 1 m saluran samping. Pekerjaan sipil yang akan dilakukan di bawah RRDP adalah sebagai berikut: (i)

Peningkatan kekuatan struktur jalan dan geometrik jalan (betterment)

(ii)

Pembangunan Jalan Baru (New Road)

(iii)

Pelebaran (Widening) Jalan dan Jembatan

(iv)

Duplikasi (Duplication) Jembatan

(v)

Penggantian (Replacement) Jembatan

Pekerjaan sipil akan melibatkan sejumlah kegiatan terkait. Ini termasuk kegiatan penggalian, pengoperasian quarry, ekstraksi bahan untuk tanggul menggunakan prosedur cut and fill, perlindungan kawasan longsor dan jatuhan batu, langkahlangkah untuk melindungi sisi-lereng yang kritis, ekstraksi dan pasir untuk campuran agregat,

perkerasan dengan semen, pengolahan aspal, dan

pembuatan bengkel kontraktor dan lokasi penyimpanan. b. Kategori Proyek Kategorisasi lingkungan dari subpryek jalan dilakukan sesuai dengan SPS ADB untuk menentukan keseluruhan kategorisasi lingkungan RRDP. Hasil dari proses penyaringan menunjukkan bahwa jalan proyek akan menimbulkan beberapa dampak lingkungan yang merugikan tapi dalam jangka pendek, sementara, reversibel, dan dapat dikelola dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi sehingga RRDP diklasifikasikan oleh ADB sebagai kategori lingkungan B. c. Lokasi Proyek Proyek ini terletak di Pulau Jawa (di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara). Lokasi subproyek Manual Manajemen Proyek

9-2


jalan untuk masing-masing provinsi ditunjukkan pada Gambar 9.1 dan Gambar 9.2. Rincian jalan subproyek yang diusulkan ditunjukkan pada Tabel 9.1. Jalan sub-proyek adalah jalan raya nasional dan jalan strategis (i) dalam area di dekat perbatasan Malaysia bagian Barat dan Provinsi Kalimantan Timur; dan (ii) selatan dari Jalur Lintas Selatan Jawa di Pulau Jawa. Pada keduanya tidak dikembangkan koridor baru tetapi diharapkan untuk menciptakan koridor fungsional dan efisien di daerah-daerah yang saat ini tidak dilayani oleh jaringan jalan yang memadai.


9-3


Gambar 9.1. Peta lokasi Subproyek RRDP Di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur


9-4


Gambar 9.2. Peta Lokasi Subproyek RRDP Di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur/Utara


9-5


Tabel 9.1. Detil Sub Proyek RRDP No.

No. Paket

Jawa Timur 1. 28-RCP 01A (CW-01) Jawa Tengah 2. 24-RCP 01 (CW-02) 3.

24-RCP 02 (CW-03)

4.

24-RCP 03 (CW-04)

Kalimantan Barat 5. 30-RCP 01 (CW-05)

6.

7.

30-RCP 02 (CW-06)

30-RCP 03 (CW-07)

Ruas

Item

Panjang (km)

Panjang Disain (km)

Lebar (m)

Lebar Disain (m)

Jolosutro-Sendangbiru

Jalan

21,3

21,3

4,5-6

6

Tambak Mulyo-Wawar

Jalan, Saluran dan Jembatan Jalan dan Saluran Jalan dan Saluran

38,6

38,6

4

6

27,3

23,75

5,4

7

24

14,13

4

6

Jalan Jalan

46,1 39

41,6 37,3

6 5,9

6 6

Jalan

3,6

3,6

5,5-7,2

6-7,2

Jalan

43,6

26,2

4,7

6

Jalan Jalan

6,1 20,1

6,1 20,1

0 6

6 6

Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan Jalan

41,4

20

4,5

6

21,4

4

6

11,3

11,2

6

6

Jalan

12,9

12,8

6

6

Jalan

22

22

6

6

Jalan

65,1

65,1

6

6

Jalan

45

45

6

6

Jalan

33,1

33,1

6

6

Jalan

14,5

14,5

6

6

Giriwoyo-Duwet (Seksi-1) Wawar-Congot Sosok-Tayan Tanjung-Batas Kota Sanggau Tebas-Singkawang (Section-1) Tebas-Singkawang (Section-2) Bypass Sambas Galing-Tanjung Harapan Simpang TanjungGaling (Section 1) Simpang TanjungGaling (Section 2) Aruk (Batas Sarawak)Simpang Tanjung

Kalimantan Timur

8.

34-RCP 01 (CW-08)

9.

34-RCP 02 (CW-09)

10.

34-RCP 03 (CW-10)

11.

9.3.

34-RCP 04 (CW-11)

Tanjung SelorSimpang Tiga Tanjung Palas Simpang Tiga Tanjung Palas-Sekatak Buji (Section-1) Simpang Tiga Tanjung Palas-Sekatak Buji (Section-2) Simpang Tiga ApasSimanggaris (Seksi-1) Simpang Tiga ApasSimanggaris (Seksi-2) Simanggaris-Batas Negara (Serudong)

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

9.3.1. Peraturan Perundangan-undangan/Landasan Hukum 1)

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;

2)

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja;

3)

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.


9-6


4)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan

5)

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

6)

Undang-Undang

Republik

Indonesia

No.

13

Tahun

2003,

tentang

Ketenagakerjaan; 7)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air;

8)

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

9)

Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undangundang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.

10)

Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009, tentang Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan.

11)

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

12)

Undang-undang

Republik

Indonesia

Nomor

23

tahun

2007

tentang

Perkeretaapian. 13)

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

14)

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

15)

Undang-Undang

No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 16)

Peraturan Pemerintah RI No 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan.

17)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1998 Tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api.

18)

Peraturan Pemerintah Republik Indoensia No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

19)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

20)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan;

21)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

22)

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No.28 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.


9-7


23)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

24)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.24 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

25)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

Tentang

Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 26)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 Pengelolaan Kawasan Aliran Sungai.

27)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

28)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaam Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

29)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaam Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

30)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014

Tentang

Jenis dan Tarif AtasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup; 31)

Keputusan

Presiden

Republik

Indonesia

No.32

Tahun

1990

tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung. 32)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.

33)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

34)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Th 2011 tentang Pedoman Umum KLHS.

35)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.


9-8


36)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

37)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

38)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Keterlibatan

Masyarakat

Dalam

Proses

Analisis

Dampak

Lingkungan Hidup. 39)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertbitan Izin Lingkungan

40)

Peraturan Menteri Kehutanan No. 19 Tahun 2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

41)

Peraturan Menteri Kehutanan No. 148 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

42)

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

43)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Pm. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain.

44)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65/2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

45)

Peraturan Kepala BPN No.5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.

46)

Keputusan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air.

47)

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Getaran.

48)

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.KEP-49/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

49)

Keputusan Kepala BAPEDAL No.Kep-056 Tahun 1994, tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting.


9-9


50)

Keputusan Kepala BAPEDAL No. 229 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL.

51)

Safeguard Project Statement (SPS) ADB June 2009.

52)

Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, Cetakan 1, Mei 2014, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

9.3.2. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia 9.3.2.1.

Penyaringan Penyaringan lingkungan hidup bidang jalan menjelaskan (1) Perundangundangan dan Peraturan Lingkungan Hidup terkait persyaratan penyaringan dalam menentukan jenis dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) serta perizinan lainnya yang dibutuhkan (misal: izin meningkatkan jalan di kawasan hutan, mekanisme kolaborasi dll) sebelum dilaksanakannya pekerjaan fisik. (2) Prosedur penyaringan. (3) Pelaporan hasil penyaringan. 1) Kriteria Rencana Pembangunan Jalan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL Penentuan kegiatan jalan yang wajib dilengkapi AMDAL didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut: (i) Berdasarkan jenis dan skala/ besaran rencana kegiatan. Kriteria jenis dan skala/ besaran rencana kegiatan jalan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012, tercantum pada Tabel 9.2. (ii) Berdasarkan sensitifitas lingkungan di lokasi alinyemen jalan dan sekitarnya. Berdasarkan

Keputusan

Presiden

No.32

Tahun

1990

tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung. Pada dasarnya, semua jenis rencana kegiatan pembangunan jalan yang melalui atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dan daerah sensitif lain, potensial menimbulkan dampak penting sehingga wajib dilengkapi AMDAL, walaupun skala/ besaran rencana kegiatannya tidak memenuhi kriteria yang tercantum pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012. Untuk mengetahui apakah kegiatan yang direncanakan berdekatan atau berada pada kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Peraturan Pemerintah No.

28 Tahun 2011),

Kawasan Lindung

(Keputusan. Presiden No.32 Tahun 1990) dan Kawasan Hutan Alam


9 - 10


Primer dan Lahan Gambut (Instruksi Presiden No.06 Tahun 2013). Untuk jenis-jenis kawasan lindung dan daerah sensitif lainnya tercantum pada Tabel 9.3. Tabel 9.2. Kriteria Rencana Pembangunan Jalan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL No. 1.

Jenis Kegiatan Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar RUMIJA (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha): a. Di kota metropolitan/besar - Panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan b. Di kota sedang - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan c. Di pedesaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan

2.

3.

Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar Rumija): a. Di kota metropolitan/besar - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan b. Di kota sedang - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan

c. Pedesaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan a. Pembangunan subway/ underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang / flyover, dengan panjang. b. Pembangunan jembatan, dengan panjang.


Skala/Besaran

≥ 5 km dengan pengadaan lahan >10 ha ≥ 30 ha

5 km dengan pengadaan lahan > 20 ha ≥ 30 ha

≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 ha ≥ 40 ha

Alasan Ilmiah Khusus a. Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak b. Memicu alih fungsi lahan beririgrasi teknis menjadi lahan permukiman dan industri c. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial b. Ahli fungsi lahan a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial b. Ahli fungsi lahan Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial

≥ 5 km denganpengadaan lahan >20 ha ≥ 30 ha ≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 ha ≥ 40 ha

≥ 5 km dengan pengadaan lahan >40 Ha ≥ 50 ha > 2 km > 500 m

Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (land subsidence), air tanah serta gangguan beupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, 9 - 11


No.

Jenis Kegiatan

Skala/Besaran

Alasan Ilmiah Khusus gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012

Tabel 9.3. Daftar Kawasan Lindung No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Jenis Kawasan Lindung Kawasan hutan lindung; Kawasan bergambut; dan Kawasan resapan air; Sempadan pantai; Sempadan sungai; Kawasan sekitar danau atau waduk; Suaka margasatwa dan suaka alam; Cagar alam dan cagar alam laut; Kawasan pantai berhutan bakau; Taman nasional dan taman nasional laut; Taman hutan raya; Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk Daerah Karst Berair, Daerah dengan Budaya Masyarakat Istimewa, Daerah Situs Lokasi Purbakala atau Peningkatan Sejarah Bernilai Tinggi); Kawasan cagar alam geologi ; Kawasan imbuhan air tanah; Sempadan mata air; Kawasan perlindungan plasma nutfah; Kawasan pengungsian satwa; Terumbu karang; dan Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi; Kawasan Rawan Bencana. B. Daerah Sensitif lain Komunitas Rentan ( Komunitas Adat Terpencil dan Kelompok Miskin ) Daerah Pemukiman Padat Daerah Komersial Lahan Produktif Daerah berlereng curam

Sumber: Lampiran: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

2) Kriteria Rencana Pembangunan Jalan yang Wajib Dilengkapi UKL-UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Kriteria jenis dan skala/ besaran kegiatan jalan yang wajib dilengkapi UKL-UPL adalah yang tidak termasuk dalam Tabel 9.2. dan 9.3. akan tetapi masuk dalam Konsep Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum


9 - 12


No.10 Tahun 2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL/UPL (lihat Tabel 9.4.) Tabel 9.4. Konsep Revisi Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang pekerjaan Umum yang wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) No 1

Jenis Kegiatan

Skala/Besaran

Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan Tol Yang Membutuhkan Pengadaan Lahan Di Luar Rumija (Ruang Milik Jalan) Dengan Skala/Besaran Panjang (km) dan Skala/Besaran Luas Pengadaan Lahan (ha) a. Di kota metropolitan/besar: a. 5 km denganpengadaan lahan<10 ha; atau - Panjang jalan dengan luas b. < 5 km denganpengadaan lahan< 30 ha; pengadaan lahan; atau atau - Luas pengadaan lahan < 30 ha a. 5 km denganpengadaan lahan<20 ha; atau b. < 5 km denganpengadaan lahan< 30 ha; atau

b. Di kota sedang: - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan

2

<30 ha

c. Di pedesaan: a.  5 km dengan pengadaan lahan<30 ha; atau - Panjang jalan dengan luas b. < 5 km dengan pengadaan lahan< 40 ha; pengadaan lahan; atau Atau - Luas pengadaan lahan <40 ha Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan dengan Pelebaran yang Membutuhkan Pengadaan Lahan (di Luar Rumija) a. Di kota metropolitan/besar: - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; Atau - Luas pengadaan lahan

a. 5 km dengan pengadaan lahan1 ha ≤ X< 20 ha; atau b. < 5 km denganpengadaan lahan1 ha ≤ X< 30 ha; atau c.

1 ha ≤ X<20 ha

b. Di kota sedang: a. 5 km dengan pengadaan lahan1 ha ≤ X<30 ha; atau - Panjang jalan dengan luas b. < 5 km denganpengadaan lahan1 ha ≤ X< 40 ha; pengadaan lahan; atau atau - Luas pengadaan lahan 1 ha ≤ X< 30 ha c. Di pedesaan: a. 5 km dengan pengadaan lahan 1 ha ≤ X<40 ha; atau - Panjang jalan dengan luas b. < 5 km dengan pengadaan lahan1 ha ≤ X< 50 ha; pengadaan lahan; atau atau 1 ha ≤ X<40 ha - Luas pengadaan lahan Pembangunan Subway / Underpass, Jalan Layang / Flyover, Terowongan / Tunnel, dan Jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/flyover, dengan panjang b. Pembangunan/rehabilitasi/pengg antian/duplikasi jembatan, dengan panjang

< 2 km

a. Panjang bentang jembatan m; atau b. Panjang total jembatan m

100 m < Y ≤ 200 200 m < Z < 500

Keterangan: 1. Pembagian kawasan terdiri atas: a. Metropolitan, dengan jumlah penduduk 1.000.000 jiwa.


9 - 13


b. Kota besar, dengan jumlah penduduk > 500.000 s/d 999.999 jiwa. c. Kota sedang, dengan jumlah penduduk > 100.000 s/d 500.000 jiwa d. Kota kecil, dengan jumlah penduduk > 50.000 s/d 100.000 jiwa. Kota kecil dikategorikan sama dengan pedesaan. Sumber: PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Kriteria untuk Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) ini telah menyesuaikan dengan kriteria yang lebih tinggi yaitu kriteria Penyusunan Dokumen AMDAL sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL. 3. Arti notasi: a. X adalah luas pengadaan lahan (dalam hektar/ha) b. Y adalah panjang bentang jembatan (dalam meter/m) c. Z adalah panjang total jembatan (dalam meter/m)


9 - 14


Gambar 9.3. Bagan Alir Proses Penyaringan Lingkungan Pemrakarsa Mengisi Ringkasan Informasi Pekerjaan Jalan (Lampiran 2-2)

Ya Uji Keseuaian INPRES No. 6 Tahun 2013 tentang PIPIB

Tidak

-

Tidak dapat diproses Ajukan pengusulan RTR ke BAPPEDA

Tidak Uji Keseuaian RTRW

Ya Uji Permeneg LHRI No.05/2012 tentang Jenis Rencana Kegiatan yang AMDAL

Ya

Tidak

Uji Lokasi Kegiatan Apakah berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasa lindung

Ya ⃰) PP No. 28 Thn 2011 ttg Pengelolaan Kw Suaka Alam & Kw Pelestarian, Kawasan Lindung No. 32 Tahun 2012 Lampiran III)

Tidak

+) Lakukan koordinasi/konsultasi dengan instansi lingkungan

Ya Apakah memiliki dampak penting

⃰ ⃰) Konsep Revisi Permen PU No. 10/PRT/M/2008 ttg Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Keg. Bidang PU Yg Wajib Dilengkapi dgn UKL/UPL

Tidak+) Wajib UKLUPL⃰⃰ ⃰

Wajib AMDAL

Sumber: Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Bidang Jalan 2014 , Kementerian PU Ditjen Bina Marga, Dit Bintek Keterangan: - PIPIB: Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (sesuai Inpres No.6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan gambut) - RTR : Rencana Tata Ruang - BAPPEDA: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - SPPL tidak berlaku untuk pekerjaan jalan dilihat dari jenis kegiatan


9 - 15


Penjelasan dari bagan alir pada gambar diatas adalah sebagai berikut: a) Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana kegiatan yang diusulkan. Informasi awal ini dapat diperoleh dari Kajian Kelayakan Jalan (Feasibility Study) untuk rencana pembangunan jalan baru ataupun data perencanaan awal lainnya maupun perencanaan teknis rinci (DED) untuk rencana peningkatan jalan atau pembangunan jalan baru. b) Uji kesesuaian lokasi rencana dengan rencana tata ruang yang berlaku. Apabila tidak sesuai maka kegiatan tidak dapat dilanjutkan. c) Uji ringkasan informasi dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) (Peta dapat diperoleh di Kementerian Kehutanan). Jika lokasi rencana kegiatan tersebut berada dalam PIPIB kecuali untuk kegiatankegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, maka dokumen tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan. Oleh karena itu, lokasi rencana kegiatan yang berada dalam PIPIB, sebaiknya dialihkan ke lokasi alternatif lainnya. (Peta PIPIB direvisi setiap 6 bulan sekali oleh Kementerian Kehutanan). d) Uji ringkasan informasi dengan daftar jenis rencana kegiatan yang wajib memiliki AMDAL (Tabel 9.2). Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang diusulkan yang TERMASUK dalam daftar pada Tabel 9.2, maka terhadap rencana kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki AMDAL. e) Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang diusulkan TIDAK TERMASUK dalam daftar pada Tabel 9.2, maka uji lokasi rencana kegiatan apakah lokasi tersebut berada di dalam dan/ atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. f)

Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang diusulkan BERADA di dalam dan/atau


9 - 16


berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka terhadap rencana kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki AMDAL. g) Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang diusulkan TIDAK BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka periksa apakah kegiatan tersebut memiliki dampak penting terhadap lingkungan sesuai Permeneg LH RI No. 5 Tahun 2012 Lampiran I Butir I. Apabila hasil analisis dalam 10 tahun terakhirmenunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari jenis kegiatan dimaksud menimbulkan dampak lingkungan yang tidak

dikenali

karakter

dampaknya

dan

tidak

tersedia

ilmu

pengetahuan, teknologi dan tata cara untuk mengatasi dampak penting negatifnya, maka kegiatan dimaksud yang semula tergolong tidak wajib memiliki AMDAL dapat digolongkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. h) Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang diusulkan TIDAK MEMILIKI DAMPAK PENTING,

maka

terhadap

rencana

kegiatan

yang

diusulkan

disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL. 1) Identifikasi Komponen Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sensitif Identifikasi karakteristik lingkungan dan sosial serta komponen lingkungan hidup yang sensitif dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang direncanakan berdekatan atau berada pada kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (PP No. 28 Tahun 2011), Kawasan Lindung (Kep. Pres. No.32 Tahun 1990) dan Kawasan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Ins. Pres No.06Tahun 2013). 2) Format Laporan Hasil Penyaringan Lingkungan Hasil penyaringan lingkungan disusun menjadi sebuah laporan sebagai berikut : a) Deskripsi rencana kegiatan dan rona lingkungan secara singkat. b) Kesimpulan hasil penyaringan. c) Alasan (dasar pertimbangan) kesimpulan. d) Isu-isu pokok lingkungan. e) Perkiraan biaya studi lingkungan selanjutnya. f)

Jadwal penyusunan studi lingkungan.

g) Jadwal rencana penyusunan desain teknis rinci. Manual Manajemen Proyek

9 - 17


h) Jadwal rencana pembangunan fisik. Pelaksanaan penyaringan lingkungan untuk jalan nasional sesuai Tugas dan Fungsi (TUSI) dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sedangkan untuk jalan provinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh Instansi Perencanaan/Unit Perencanaan Jalan Pemda terkait. Sedangkan untuk jalan tol dan jalan bebas hambatan serta jalan strategis nasional ataupun hal yang bersifat khusus, penyaringan dapat dilakukan oleh Direktorat Bina Teknik. Hasil penyaringan untuk jalan nasional, berupa Laporan sebagaimana, disampaikan

kepada

Direktorat

Bina

Pelaksanaan

Wilayah

dan

ditembuskan kepada: a) Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga (dengan maksud untuk pemeriksaan Readines Criteria*) untuk kemudian diteruskan kepada ADB. b) Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga (dengan maksud untuk pendataan dan pembinaan) Keterangan: *) Readines Criteria merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum pekerjaan fisik/konstruksi dilakukan, yaitu berupa: 1. Kesiapan perencanaan teknis rinci / detail engineering design(DED) 2. Izin Lingkungan dan/atau Dokumen Lingkungan untuk kegiatanyang wajib dilengkapi AMDAL/UKL-UPL 3. Perizinan lainnya dan Perjanjian Kerjasama (kolaborasi) yang diperoleh setelah Izin Lingkungan diterbitkan 4. Ketersediaan tanah/lahan. 9.3.2.2.

Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan Kelayakan lingkungan diterbitkan setelah dokumen KA-ANDAL, ANDAL,RKL atau RPL melalui pengujian tahap kegiatan, uji kualitas dokumen dan telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana kegiatan oleh tim teknis. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan melalui penyelenggaraan rapat Komisi Penilai AMDAL (KPA) yang wajib dihadiri oleh : -

pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan


9 - 18


-

ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal (apabila tim penyusun berhalangan hadir,wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya)

Hasil kesimpulan dari rapat KPA dapat berupa : 1) Rencana kegiatan dinyatakan layak/tidak layak lingkungan hidup; 2) Rencana kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota selaku pengambil keputusan. A. Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 1) Izin Lingkungan Prosedur permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Bab IV pasal 42-49) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (pasal 24, 26, 28). a) Prosedur Permohonan Izin Lingkungan 

Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.



Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal, RKL-RPL.



Uji

administrasi

berdasarkan

permohonan

kelengkapan

Izin

KA-Andal

Lingkungan

dilakukan

yang

disetujui,

telah

Dokumen Andal dan RKL-RPL, Dokumen pendirian kegiatan, Deskripsi kegiatan. 

Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan surat keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup.



Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan SKKLH, dan penerbitan Izin Lingkungan kepada: pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi;

atau Kepala Instansi

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.


9 - 19


b) Prosedur Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan 

Setelah

menerima

permohonan

Izin

Lingkungan,

Menteri,

Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. 

Pengumuman

dilakukan

melalui

multimedia

dan

papan

pengumuman di lokasi kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Andal, RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. 

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.



Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada Menteri,

Gubernur,

atau

Bupati/Walikota

sesuai

dengan

kewenangannya. 

Izin Lingkungan diterbitkan setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya SKKLH.



Izin Lingkungan paling sedikit memuat: persyaratan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penerima izin lingkungan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup, persyaratan dan



kewajiban

yang

ditetapkan

oleh

Menteri,

Gubernur,

atau

Bupati/Walikota, dan berakhirnya Izin Lingkungan. 

Dalam hal kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin

perlindungan

dan pengelolaan

lingkungan hidup,

Izin

Lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin kegiatan. Izin lingkungan ini masih berlaku selama kegiatan pada ruas jalan tersebut ada, termasuk kegiatan-kegiatan pada pasca konstruksi seperti kegiatan pemeliharaan.



Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.



Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.


9 - 20


Masa berlaku Izin Lingkungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (pasal 17, ayat 1, huruf (h)), Izin Lingkungan berlaku selama kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas kegiatan.

Apabila kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

(pasal

50),

pemrakarsa

wajib

mengajukan

permohonan perubahan Izin Lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud meliputi:  Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;  Perubahan yang memenuhi kriteria: -

Perubahan spesifikasi teknik;

-

Perubahan jenis konstruksi;

-

Perubahan sarana kegiatan;

-

Perubahan lahan kegiatan;

-

Perubahan waktu atau durasi kegiatan;

-

Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam Izin Lingkungan;

-

Perubahan kebijakan pemerintah;

-

Perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain.

 Perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;  Tidak dilaksanakannya rencana kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.  Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota

sesuai dengan kewenangannya.

Penerbitan

perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru. Penerbitan


9 - 21


perubahan

Izin

Lingkungan

dilakukan

bersamaan

dengan

penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. 2) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Apabila Izin Lingkungan diterbitkan sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan, maka Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

(PPLH)

diterbitkan

sebagai

persyaratan

yang

tercantum di dalam Izin Lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin PPLH sudah mulai diidentifikasi jumlah dan jenisnya pada saat penyusunan dokumen lingkungan dan dimasukkan ke dalam RKL-RPL berikut matriks RKL-RPL yang kemudian akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) serta Izin Lingkungan. Contoh Jenis Izin PPLH dapat dilihat pada Tabel 9.5 di bawah ini: Tabel 9.5. Contoh jenis Izin PPLH No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Jenis Perizinan Izin pembuangan limbah cair, Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Izin Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),

No. 11. 12.

Jenis Perizinan Izin dumping, Izin reinjeksi ke dalam formasi,

13.

Izin venting,

14.

Izin operasional alat berat

15.

Izin laik operasi AMP

16.

Izin lingkungan AMP

17.

Izin Quarry

18.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (apabila melintasi hutan lindung) Izin peningkatan jalan dalam kawasan Taman Nasional Izin PPLH diterbitkan sebelum dimulainya kegiatan dimana merupakan

19.

Izin pembuangan air limbah ke laut,

Izin PPLH diterbitkan sebelum dimulainya kegiatan dimana merupakan persyaratan teknis yang lebih rinci seperti indeks atau parameter lingkungan kuantitatif, kewajiban kelola dan pantau lingkungan untuk menjamin tercapainya PPLH, dan masa berlaku PPLH (Sumber: Biro hukum dan Humas Kementerian Lingkungan Hidup).


9 - 22


Pelanggaran terhadap izin lingkungan maupun Izin PPLH dapat menyebabkan

pencabutan

izin

usaha

dan/atau

kegiatan

atas

rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup 9.3.2.3.

Perizinan Terkait Kawasan Hutan Pembukaan hutan diperlukan sesuai dengan peraturan kehutanan jika proyek berada

dalam

kawasan

lindung.

Proyek

diwajibkan

untuk

mengajukan

permohonan izin dari Kementerian Kehutanan. Undang-undang Kehutanan, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan setiap proyek dengan "status prioritas" dan "dengan tidak ada alternatif lain selain menggunakan hutan", "hanya dalam situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga tidak akan ada efek lingkungan yang merugikan dengan menerapkan skema tersebut", dapat diberikan izin untuk menggunakan beberapa bagian dari hutan (hutan lindung/hutan produksi) untuk melaksanakan proyek tersebut. Peraturan tersebut juga mensyaratkan bahwa semua biaya yang berkaitan dengan pembukaan hutan, transportasi ke lokasi dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan ditanggung oleh proyek itu sendiri. Penggunaan hutan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Prosedur dan persyaratan untuk Hutan disewa secara jelas diuraikan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peraturan ini menyebutkan bahwa dalam rangka untuk kepentingan umum, beberapa bagian hutan (hutan produksi dan hutan lindung) dapat digunakan untuk keperluan lain. Beberapa persyaratan administratif dan teknis yang dibutuhkan untuk penerbitan izin pinjam pakai, seperti kompensasi, dokumen-dokumen dan lain-lain.. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, termasuk kegiatan pembangunan jalan umum dan jalan tol. Perizinan untuk infrastruktur yang

melintasi kawasan hutan harus dilengkapi

dengan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Daerah. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan


9 - 23


strategis yang tidak dapat dielakkan, termasuk kegiatan pembangunan jalan umum dan jalan tol. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan di dalam: 1. kawasan hutan produksi; dan/atau 2. kawasan hutan lindung. Pada dasarnya kegiatan pembangunan jalan tidak diijinkan apabila melintasi kawasan konservasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengatur bahwa : 

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (pasal 19 ayat 1)



Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (pasal 35 ayat 1)



Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (pasal 35 ayat 3)

Selain mengacu pada peta kawasan hutan, rencana pembangunan atau peningkatan jalan juga harus mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut atau lebih dikenal sebagai Moratorium, yang dituangkan ke dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB). Inpres No. 10/2011 yang berakhir pada Mei 2013 telah dilanjutkan oleh Inpres No. 6/2013 dengan isi serupa, tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kedua Inpres ini bertujuan memberikan kesempatan bagi Kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan selama jangka waktu tertentu. Peta Indikatif ini direvisi setiap enam bulan sekali melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan PIPIB. Tim ini beranggotakan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) serta masukan dari para pihak terkait lainnya.


9 - 24


Sebelum memulai kegiatan infrastruktur jalan yang bersinggungan atau melintas di dalam kawasan hutan, yang meliputi kegiatan pemeliharaan, pelebaran di dalam rumija, rehabilitasi dan peningkatan, diperlukan koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) – Kementerian Kehutanan, yang berwenang dalam pengelolaan hutan pada suatu wilayah. Juga, diperlukan konsultasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)/ atau Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan untuk memperoleh peta kawasan hutan yang paling mutakhir dan untuk mengetahui apakah trase pada rencana pembangunan atau peningkatan jalan melewati kawasan hutan. BPKH adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Indonesia. Lembaga ini memiliki tugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumberdaya hutan. Perkiraan kawasan hutan yang akan dilalui oleh rencana trase jalan sudah harus diketahui sejak tahap perencanaan teknis awal (Studi Kelayakan). Apabila telah diindikasikan bahwa trase jalan akan melewati kawasan hutan, B(B)PJN atau Direktorat Bina Teknik atau pemrakarsa lainnya di lingkungan Ditjen Bina Marga sebagai penanggungjawab penyiapan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL UPL) perlu Mengajukan Permohonan Telaahan Kawasan Hutan Lindung/Konservasi kepada Instansi Kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan /BPKH) untuk mendapatkan kepastian luas kawasan hutan yang akan terkena rencana jalan. Pengajuan Telaahan Kawasan Hutan ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses AMDAL/UKL UPL, tapi harus setelah mendapatkan kepastian titik-titik koordinat trase jalan, lebar rumija, jenis konstruksi yang akan menjadi bagian dari keseluruhan jalan, rencana kegiatan yang menggambarkan: trase jalan, rumija, jenis konstruksi, tahapan pembangunan, rencana/upaya pengelolaan lingkungan dan rencana/upaya pemantauan lingkungan), karena proses telaahan di Instansi Kehutanan memerlukan koordinat rencana trase jalan yang pasti. Berdasarkan hasil telaahan kawasan hutan dari BPKH, maka B(B)PJN dan/atau Dit. Bina Teknik atau pemrakarsa di lingkungan Ditjen Bina Marga kemudian menindaklanjuti prosedur perizinan kehutanan yang diperlukan. Perizinan untuk infrastruktur yang melintasi kawasan hutan harus dilengkapi dengan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Daerah.


9 - 25


Penyelenggaraan jalan di kawasan hutan bisa melalui dua macam prosedur perizinan yaitu: 1) Rencana kegiatan yang akan melalui hutan lindung, dan/atau hutan produksi, maka rencana kegiatan ini perlu proses izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yaitu penggunaan atas sebagai kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Objek pinjam pakai kawasan hutan yang dapat diberikan izin yaitu hanya kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Tujuan izin pinjam pakai adalah membatasi dan mengatur pengunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta menghindari terjadinya enclave di dalam kawasan hutan. 2) Rencana kegiatan yang melalui kawasan cagar alam, suaka alam, dan daerah hutan konservasi lainnya diperlukan proses kolaborasi. Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan. Kolaborasi hanya dapat dilakukan apabila jalan sudah ada sebelum penetapan kawasan cagar alam, suaka alam, dan daerah hutan konservasi lainnya. Berikut ini diuraikan prosedur penggunaan kawasan hutan. a. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 1) Prosedur pengajuan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Permohonan

izin

pinjam

pakai

kawasan

hutan

(IPPKH)

untuk

penyelenggaraan jalan diajukan kepada Menteri Kehutanan oleh Menteri Pekerjaan Umum, atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan status kewenangan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang disiapkan.


9 - 26


Ketentuan mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 2) Prosedur IPPKH di dalam Kementerian Kehutanan hingga terbit Persetujuan prinsip. Setelah

seluruh

persyaratan

IPPKH

diserahkan

ke

Kementerian

Kehutanan, B(B)PJN dan/atau Dit. Bina Teknik atau pemrakarsa lainnya di lingkungan Ditjen Bina Marga selaku perwakilan Kementerian PU sebagai pemohon dapat memantau perkembangan proses perizinannya di internal Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dimana diperlukan waktu hingga 90 hari kerja untuk menerbitkan izin prinsip kehutanan. 3) Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan adalah persetujuan penggunaan sebagian kawasan hutan yang memuat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai dasar untuk diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Setelah terbitnya surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, B(B)PJN atau unit pelaksana teknis lainnya selaku penanggungjawab kegiatan konstruksi perlu memenuhi kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan. 4) Prosedur Penerbitan IPPKH Setelah Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan. Setelah mendapatkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, maka B(B)PJN atau unit pelaksana teknis lainnya, selaku pemrakarsa kegiatan konstruksi jalan harus melakukan pemenuhan kewajiban persetujuan

prinsip

penggunaan

kawasan

hutan.

Berdasarkan

pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah dilakukan, B(B)PJN menyiapkan pengajuan permohonan penerbitan IPPKH dari Menteri PU kepada Menteri Kehutanan. Setelah menyerahkan permohonan penerbitan IPPKH melalui loket informasi perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dijelaskan pada butir 10 di atas,


B(B)PJN

dapat

memantau

prosedur

yang

berlangsung

di

9 - 27


Kementerian Kehutanan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja hingga terbitnya IPPKH 5) Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) B(B)PJN atau unit pelaksana teknis lainnya, selaku pemrakarsa kegiatan konstruksi jalan yang mewakili Menteri PU sebagai pemegang IPPKH untuk penyelenggaran jalan, memiliki kewajiban: a) melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi; b) melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; c) memenuhi

kewajiban

keuangan

sesuai

peraturan

perundang-

undangan, meliputi: (1)

Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

(2)

Membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR);

(3)

Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;

(4)

Mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan apabila kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan/pengelolaan;

d) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai ketentuan sebagai berikut, sebagai contoh dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 Pasal 6 huruf b: (1)

penggunaan

untuk

nonkomersial

dikenakan

kompensasi

membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1; (2)

penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori


9 - 28


L3. penanaman tersebut di atas dilaksanakan sebelum jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir; e) melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan; f)

melakukan pemeliharaan batas areal pinjam pakai kawasan hutan;

g) melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundangundangan; h) mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan: (1)

Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi;

(2)

Kepala

Dinas

Kabupaten/Kota

yang

membidangi

urusan

kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau (3)

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut;

i)

memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

j)

mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;

k) menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir a sampai dengan butir h, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah ditetapkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan; l)

membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan: (1)

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;

(2)

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;

(3)

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

(4)

Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;


9 - 29


(5)

Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;

(6)

Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam wilayah kerjanya;

(7) (8)

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Laporan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, memuat: 

rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;



rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;



rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



pemenuhan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;



rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan; dan



pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pelaporan dilakukan selama jangka waktu IPPKH berlaku. b. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Peraturan Menteri Kehutanan No. 19 Tahun 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menjadi acuan pelaksanaan apabila rencana jalan akan melintasi Taman Nasional (dan kawasan sejenisnya) yang merupakan hutan konservasi, jalan yang akan dibangun harus sangat dibutuhkan untuk kepentingan umum (membuka daerah

terisolir,

menghubungkan

kawasan

pemukiman

(adat)

yang

sebelumnya sudah ada di kawasan Taman Nasional. Bila tidak, maka trase jalan harus menghindari kawasan taman nasional, sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 PP 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan hanya diizinkan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung. Permohonan untuk pembangunan infrastruktur jalan/kegiatan berkaitan dengan jalan pada Taman Nasional atas sejenisnya dilaksanakan oleh


9 - 30


Menteri Pekerjaan Umum (atau Dirjen Bina Marga atas nama Menteri Pekerjaan Umum) melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dengan persyaratan yang sama dengan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan. Kementerian Kehutanan akan mengundang untuk menjelaskan rencana kegiatan dan jenis konstruksi yang akan dibangun. Hasil dari diskusi menghasilkan kajian lebih lanjut yang diperlukan, misalnya flora dan fauna atau ekosistem yang ada pada kawasan tersebut, jenis konstruksi jalan atau jenis konstruksi lainnya untuk pengamanan kawasan. Kajian ini menjadi acuan penerbitan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam naskah kolaborasi untuk mengakomodir kegiatan pembangunan jalan tersebut. Naskah kolaborasi berisikan kesepakatan para pihak yaitu antara pelaksana kegiatan konstruksi (Kepala B(B)PJN Kementerian PU) dengan Kepala Balai Taman Nasional (TN) atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), Kepala Pemerintah Daerah (sesuai dengan wilayah yang dilintasi rencana jalan), dan diketahui oleh Dirjen masing-masing. 1) Ketentuan Kolaborasi Para pihak yang dapat terlibat dalam Kolaborasi Kawasan Konservasi, antara lain : a) Pemerintah Pusat termasuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasonal/Konservasi Sumber Daya Alam (UPT TN /KSDA) b) Pemerintah Daerah c) Kelompok Masyarakat setempat d) Perorangan baik dari dalam maupun luar negeri e) Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, nasional, dan internasional yang bekerja di bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati f)

BUMN, BUMD, BUMS, atau

g) Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah/lembaga pendidikan Dalam proses terwujudnya kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam masing-masing pihak sebagaimana dimaksud di atas dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator maupun pendampingan. Kriteria para pihak selain pengelola Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Alam

sebagaimana

dimaksud

di

atas

yang

dapat

berkolaborasi antara lain:


9 - 31


a) Merupakan representasi dari pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap kelestarian Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. b) Memiliki perhatian, keinginan dan kemampuan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dukungan para pihak sebagaimana dimaksud di atas dalam melakukan kolaborasi dapat berupa : a) Sumberdaya manusia b) Sarana dan prasarana c) Data dan informasi d) Dana, atau e) Dukungan lain sesuai kesepakatan bersama. Pelaksanaan kolaborasi oleh para pihak sebagaimana dimaksud di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan bersama yang berisi materi-materi kesepakatan, antara lain : a) Kegiatan-kegiatan pengelolaan suatu Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam yang akan dikolaborasikan; b) Dukungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak; c) Jangka waktu kolaborasi; d) Pengaturan sarana dan prasarana yang timbul akibat adanya kolaborasi setelah jangka waktu berakhir. Pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam bentuk kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud di atas mencakup tahapan : a) Persiapan pelaksanaan; b) Pelaksanaan kolaborasi; c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Persiapan pelaksanaan kolaborasi berupa : a) Melakukan

inventarisasi

dan

identifikasi

atas

jenis

kegiatan

pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang akan dikolaborasikan. b) Koordinasi dan konsultasi antara para pihak. c) Penandatangan kesepakatan bersama.


9 - 32


Kolaborasi dilaksanakan dengan ketentuan : a) Dapat membentuk kelembagaan guna memperlancar pelaksanaan kolaborasi. b) Menyusun perencanaan kegiatan sesuai jangka waktu kesepakatan. c) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana. d) Monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kolaborasi dilakukan dengan ketentuan : a) Melakukan monitoring secara bersama agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. b) Melakukan evaluasi secara bersama pada setiap akhir suatu kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kolaborasi. Seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan menjadi proses pembelajaran bersama, sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitasnya. Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a) Tidak mengubah status Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai kawasan konservasi, b) Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan

Pelestarian

Alam

tetap

berada

pada

Menteri

Kehutanan, c) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kolaborasi yang dilakukan tidak bertentangan

dengan

prinsip-prinsip

kolaborasi

dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang konservasi. Pendanaan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka

Alam

dan

Kawasan

Pelestarian

Alam

didasarkan

pada

kesepakatan antar para pihak yang tidak berasal dari hutang dan tidak mengikat. Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam berakhir apabila : a) Jangka waktu kolaborasi telah habis, b) Berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kolaborasi sebelum jangka waktu habis.


9 - 33


2) Pelaporan a) Para pihak yang berkolaborasi melaporkan hasil kegiatan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSDA) secara periodik kepada Kepala Balai TN/ Balai KSDA yang bertindak bukan sebagai pihak yang berkolaborasi. b) Kepala Balai TN/ Balai KSDA wajib membantu dan memfasilitasi kelancaran proses penyusunan dan memantau langsung untuk mengetahui kebenaran Laporan Periodik Hasil Kegiatan Kolaborasi. c) Kepala Balai TN/ Balai KSDA berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir a, melaporkan keluaran dan manfaat (outcome) kegiatan

kolaborasi,

serta

saran

dan

rekomendasi

untuk

meningkatkan kinerja kolaborasi kepada Direktur Jenderal PHKA. 3) Jenis-jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan Jenis-jenis

kegiatan

yang

dapat

dikolaborasikan

dalam

rangka

pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah: a) Penataan Kawasan (1)

Dukungan

dalam

rangka

percepatan

tata

batas

kawasan/pemeliharaan batas. (2)

Penataan Zonasi.

b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam c) Pembinaan Daya Dukung Kawasan (1) Inventarisasi/ monitoring flora fauna dan ekosistem. (2) Pembinaan populasi dan habitat jenis. (3) Monitoring populasi dan habitat jenis. (4) Rehabilitasi kawasan di luar cagar alam dan zona inti taman nasional. d) Pemanfaatan Kawasan (1)

(2)

Pariwisata alam dan jasa lingkungan 

Studi potensi dan obyek wisata alam dan jasa lingkungan



Perencanaan aktivitas wisata alam

Pendidikan bina cinta alam dan interpretasi 

Menyusun program interpretasi



Pengembangan media, sarana-prasarana interpretasi

e) Penelitian dan Pengembangan


9 - 34


(1)

Pengembangan

program

penelitian

flora,

fauna

dan

ekosistemnya (2) f)

Identifikasi/ inventarisasi sosial, budaya masyarakat

Perlindungan dan Pengamanan Potensi Kawasan (1)

Penguatan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan

(2)

Penguatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan

g) Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung pengelolaan KSA dan KPA (1)

Pendidikan dan Pelatihan terhadap petugas.

(2)

Pendidikan dan Pelatihan terhadap masyarakat setempat.

h) Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi

i)

9.3.2.4.

(1)

Sarana pengelolaan

(2)

2. Sarana pemanfaatan

Pembinaan Partisipasi Masyarakat (1)

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat

(2)

Program peningkatan kesadaran masyarakat

Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 1) Kegiatan Konsultasi Masyarakat Pemerintah Indonesia telah menetapkan serangkaian kegiatan konsultasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah yang relevan dengan perencanaan dan desain proyek jalan, yaitu: a. Konsultasi pada saat persiapan suatu program jalan nasional dan pada saat perencanaan dan desain untuk setiap ruas jalan b. Konsultasi untuk pengadaan tanah dan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan aset yang tidak bergerak lainnya c. Konsultasi untuk pemukiman kembali d. Konsultasi untuk rehabilitasi Konsultasi pada tahapan persiapan dapat berupa kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pada saat penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang lokasi rencana pembangunan tersebut dari Pihak yang berhak, dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan.


9 - 35


Konsultasi pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dapat berupa kegiatan

pemberitahuan kepada yang berhak melalui kepala desa/lurah;

pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data, pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah; dan pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi; serta pelaksanaan musyawarah antara Pelaksana Pengadaan Tanah (atau Panitia Pengadaan Tanah) dengan Pihak yang berhak untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan pelaksanaan musyawarah penetapan rencana lokasi tanah pengganti atau permukiman kembali (jika ada). 2)

Pengadaan Tanah dan Ganti Kerugian Proses kegiatan pengadaan tanah untuk paket-paket Program RRDP yang telah dimulai sebelum waktu mulai berlakunya Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 (7 Agustus 2012) dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dengan batas akhir penyelesaiannya 31 Desember 2014. Sementara itu, proses kegiatan pengadaan tanah untuk paket-paket Program RRDP yang akan dimulai akan mengacu kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012. Pelaksanaan

pengadaan

tanah

untuk kepentingan

umum

(termasuk

pembangunan jalan) yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Jika pelaksanaan pengadaan tanah dengan luasan lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (Perpres No. 36/2005 Jo Perpres No. 65/2006) atau Pelaksana Pengadaan Tanah/BPN (Perpres No. 71/2012). Pemerintah

Indonesia

telah

menetapkan

peraturan

tentang

proses

pengadaan tanah termasuk kelayakan ganti kerugian. Pada pasal 5 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 bahwa Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian.

Pada pasal 6 Undang-Undang No. 2

Tahun 2012 bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah. Di dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 mensyaratkan penyelenggaraan konsultasi masyarakat dan


9 - 36


persetujuan kesepakatan atas ganti rugi yang layak atas tanah dan hak milik tak bergerak lainnya. Juga di dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Ketentuan pokok pengadaan tanah dan ganti kerugian menurut Peraturan Indonesia adalah sebagai berikut: a. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Perpres 36/2005). Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak.

Pihak yang berhak pada pasal 17 ayat (2) Perpres 71/2012)

adalah Pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. b. Seluruh warga yang terkena proyek akan menerima ganti kerugian untuk seluruh tanah dan bangunan berdasarkan nilai nyata. Dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, nilai nyata untuk tanah akan ditentukan berdasarkan NJOP tahun berjalan berdasarkan penetapan oleh Tim Penilai Harga Tanah, nilai jual bangunan ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, dan nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

Dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, penetapan

besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian Jasa Penilai. Penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang yang dilakukan oleh Penilai meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, kerugian lain yang dapat dinilai. c. Peraturan lainnya adalah Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional No 3127/15.1-300/VII/2009, yang menentukan tingkat kompensasi; Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/2010 yang mengatur jangka waktu untuk sertifikasi lahan yang tersisa setelah pembayaran kompensasi; Undang-Undang Jalan Nomor 38/2004 yang mengakui orang-orang yang menempati tanah negara (Tanah Negara), termasuk penghuni liar; dan UU Nomor 9/2009 tentang Ketahanan Pangan, yang mengharuskan pihak memperoleh lahan produktif untuk memberikan penggantian lahan tiga kali lebih besar dari lahan produktif yang dibebaskan.


9 - 37


3)

Pemukiman Kembali Pada Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu bentuk ganti rugi adalah pemukiman kembali tetapi tidak ada penjelasan tentang pelaksanaannya secara rinci.

Demikian juga dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 3/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 36/2005 belum mengatur prosedur yang rinci untuk pemukiman kembali bagi warga terkena proyek. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah dan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 telah mengatur lebih lanjut tentang pemukiman kembali seperti penjelasan mengenai Pihak pelaksana kegiatan pemukiman kembali, lokasi pemukiman kembali, dan besarnya nilai pemukiman kembali. Beberapa prinsip dalam Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012 adalah unsur kesepakatan dan keterbukaan, seperti (1) Dalam hal disepakati ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali, Instansi yang memerlukan tanah menyediakan permukiman kembali paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah; (2) Pelepasan hak oleh Pihak yang berhak dilakukan pada saat telah disepakati lokasinya; (3) Pelepasan hak oleh Pihak yang berhak dilakukan tanpa menunggu selesainya pembangunan pemukiman kembali; (4) Penyerahan pemukiman kembali dilakukan setelah validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Ketentuan-ketentuan lainnya meliputi lokasi pemukiman kembali didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah bentuk ganti kerugian, nilai ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang, pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 4)

Penduduk Asli/Masyarakat Adat Prosedur ANDAS Pembangunan Jalan secara rinci mengacu pada Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 09/BM/2009. Suatus kegiatan pembangunan jalan jika melalui/berdekatan dengan komunitas adat dalam radius 10 km, diperlukan studi ANDAS yang difokuskan pada aspek sosial-budaya (dan ekonomi), namun jika tidak


9 - 38


melalui/berdekatan dengan komunitas adat maka tidak diperlukan studi ANDAS. Prosedur Analisis Dampak Sosial Pembangunan Jalan di Daerah Komunitas Adat digunakan untuk melakukan pelaksanaan studi ANDAS. Studi ANDAS yang menyimpulkan potensi dampak sosialnya penting akan diikuti dengan hasil akhir studi berupa rekomendasi Rencana Tindak Pemberdayaan

Komunitas

Adat

(RT-PKA).

Sedangkan

jika

potensi

dampaknya kurang penting akan diikuti dengan hasil akhir studi berupa rekomendasi Rencana Tindak Rehabilitasi Sosial (RT-RS). 9.3.3. Kebijakan Asian Development Bank (ADB) Pernyataan Kebijakan Perlindungan (Safeguard Project Statement) ADB, Juni 2009 menetapkan tiga kebijakan kunci: a) upaya perlindungan lingkungan (Environmental); b) upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela (Involuntary Resettlement); dan c) upaya perlindungan Penduduk Asli/Masyarakat Adat (Indigenous People). Semua

dokumen

lingkungan

(AMDAL/UKL&UPL)

dan

dokumen

sosial

(LARAP/LARP Study) pada program RRDP harus sudah selesai saat pengusulan sub proyek/sebelum proses Lelang dan disetujui oleh ADB (AMDAL dan LARAP/LARP) serta sudah diimplementasikan sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik. 9.3.3.1. Lingkungan ADB memerlukan pertimbangan isu-isu lingkungan dalam segala aspek operasional Bank, dan persyaratan untuk penilaian lingkungan dijelaskan dalam Safeguard Project Statement dari ADB, Tahun 2009. Dinyatakan bahwa ADB mensyaratkan kajian lingkungan dari semua pinjaman proyek, pinjaman program, pinjaman sektor, pinjaman program pembangunan sektor, pinjaman yang melibatkan perantara keuangan, dan pinjaman sektor swasta. Bank mengelompokkan sub-proyek ke dalam 3 kategori dalam kaitannya dengan dampak lingkungan dan sosial, berdasarkan jenis kegiatan, lokasi, sensitivitas, skala, besaran dan jenis dampak, serta ketersediaan teknologi penanganan dampak yang efektif dari segi biaya, yaitu: 1) Kategori A :

sub-proyek yang mempunyai dampak negatif lingkungan yang besar dan penting, maka harus menyusun Environmental Impact Assessment (EIA).


9 - 39


2) Kategori B : sub-proyek yang mempunyai beberapa dampak negatif lingkungan yang derajat „pentingnya‟ lebih kecil dari kategori A diatas, maka Initial Environmental Examination (IEE) harus disusun untuk menentukan apakah dampak

penting tersebut perlu dianalisis

lebih lanjut dalam EIA atau cukup dengan IEE tersebut sebagai dokumen kajian lingkungan yang final. 3) Kategori C : sub-proyek yang tidak mempunyai dampak negatif lingkungan yang penting, maka tidak perlu menyusun EIA ataupun IEE, walaupun implikasi terhadap lingkungan masih perlu dikaji. Prinsip-prinsip kebijakan dan cakupan upaya perlindungan lingkungan berkembang dari fokus awal untuk melakukan satu pengkajian teknis dan langkah-langkah mitigasi menjadi penekanan pada penyusunan dan pelaksanaan satu rencana pengelolaan lingkungan (environment management plan/EMP) yang menyeluruh. Unsur-unsur kunci EMP adalah langkah-langkah mitigasi, program-program pemantauan, perkiraan biaya, anggaran dan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan. Selain daripada itu, proses pengkajian lingkungan menekankan pada konsultasi publik dan pengungkapan informasi serta pertimbangan akan alternatif. Safeguard Project Statement (SPS) ADB menetapkan Prinsip-Prinsip Kebijakan sebagai berikut: 1. Menggunakan satu proses penyaringan untuk masing-masing usulan proyek sedini mungkin, untuk menentukan cakupan dan jenis pengkajian lingkungan sehingga kajian-kaijan yang tepat bisa dilakukan sesuai dengan nilai penting potensi dampak dan risiko. 2. Melakukan satu pengkajian lingkungan untuk setiap usulan proyek untuk mengidentifikasi potensi dampak dan risiko langsung, tidak langsung, kumulatif dan yang didorong oleh aktivitas proyek terhadap sumber daya fisik, biologi, sosial ekonomi (termasuk dampak pada penghidupan melalui media lingkungan, kesehatan dan keselamatan, kelompok-kelompok rentan, dan isu-isu gender) dan sumber daya budaya fisik dalam konteks pengaruh wilayah proyek. Mengkaji potensi dampak lintas batas dan global, termasuk perubahan ikilim. Menggunakan pengkajia lingkungan strategis bila perlu. 3. Menelaah alternatif-alternatif bagi lokasi, rancangan, teknologi dan komponen proyek dan potensi dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkannya dan mendokumentasikan latar belakang pemikiran untuk memilih alternatif tertentu yang diusulkan. Juga mempertimbangkan untuk memilih alternatif tidak dilakukannya proyek. Manual Manajemen Proyek

9 - 40


4. Menghindari, dan apabila menghindari tidak memungkinkan, meminimalkan, meredam,

dan/atau

menyeimbangkan

dampak-dampak

merugikan

dan

meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Menyusun satu rencana pengelolaan lingkungan (environmental management plan/EMP) pemantauan

yang

mencakup

lingkungan

dan

usulan-usulan persyaratan

langkah-langkah pelaporan,

mitigasi,

penyelenggaraan

kelembagaan atau organisasional terkait, pengembangan kapasitas dan pelatihan, jadwal pelaksanaan, perkiraan biaya, dan indikator-indikator kinerja. Pertimbangan-pertimbangan kunci untuk menyusun EMP mencakup mitigasi potensi dampak-dampak yang merugikan hingga sampai pada tingkat dimana tidak ada dampak yang signifikan pada pihak ketiga dan diberlakukannya prinsip bahwa yang melakukan pencemaran harus bertanggung jawab (polluter pays principle). 5. Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya. Memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. Melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dampak dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian sedini mungkin dalam proses penyiapan proyek dan memastikan bahwa pandanganpandangan dan kepedulian mereka diberitahukan kepada dan dipahami oleh para pengambil keputusan dan dipertimbangkan. Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku ekpentingan di seluruh pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan. Menyusun satu mekanisme penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi resolusi kekhawatiran dan keluhan penduduk yang terkena dampak berkenaan dengan kinerja lingkungan proyek. 6. Menyampaikan satu konsep pengkajian lingkungan (termasuk EMP) secara tepat waktu sebelum penilaian proyek di tempat yang bisa dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa(bahasa) yang dipahami oleh penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Menyampaikan pengkajian lingkungan akhir dan pembaharuannya, jika ada, kepada para penduduk yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. 7. Melaksanakan EMP dan memantau keefektifannya. Mendokumentasikan hasilhasil pemantauan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan dan pengungkapan laporan-laporan pemantauan.


9 - 41


8. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas proyek di kawasan-kawasan dengan habitat kritis, kecuali (i) tidak ada dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuan fungsinya, (ii) tidak ada pengurangan jumlah spesies yang terancam punah (endangered) atau sangat terancam punah, dan (iii) segala dampak yang lebih kecil diredam. Jika sebuah proyek terletak di dalam satu kawasan lindung, lakukan program-program tambahan untuk mendorong dan meningkatkan tujuan-tujuan pelestarian kawasan lindung tersebut. Di sebuah kawasan habitat alam, tidak boleh ada pengalihan fungsi yang berarti atau perusakan, kecuali (i) tidak ada alternatif lain, (ii) manfaat keseluruhan proyek jauh lebih besar dari biaya lingkungan, dan (iii) pengalihan atau kerusakan diredam dengansemestinya. Menggunakan satu pendekatan yang hati-hati dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan. 9. Menggunakan teknologi dan praktik-praltik pencegahan dan pengendalian polusi yang sejalan dengan praktik-praktik internasional dan unggulan seperti tercermin dalam standar-standar Panduan kelompok Bank Dunia tentang Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (Environmental, Health and Safety Guidelines) yang

diakui

secara

internasional.

Menghindari

polusi,

atau

jika

tidak

dimungkinkan, minimalkan atau kendalikan intensitas atau kandungan emisi pencemar atau limbah, termasuk emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung, penghasilan limbah, dan pelepasan bahan-bahan berbahaya dari produksi,

transportasi,

penanganan

dan

penyimpanannya.

Menghindari

penggunaan bahan-bahan berbahaya yang secara internasional dilarang untuk digunakan

atau

harus

mulai

dihentikan

penggunaannya.

Pembelian,

penggunaan dan pengelolaan pestisida dengan menggunakan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan kurangi ketergantungan pada pestisida kimiawi sintetis. 10. Menetapkan kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan cegah kecelakaan, cedera dan penyakit. Membuat langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dan respons keadaan darurat untuk menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan dampak-dampak dan risiko-risiko merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan penduduk setempat. 11. Melestarikan sumber daya budaya fisik dan hindari penghancuran atau perusakannya

dengan

menggunakan

survei

berbasis

lapangan

yang

menggunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman selama


9 - 42


pengkajian lingkungan. Mengembangkan prosedur “temuan kebetulan” yang mencakup satu pendekatan pengelolaan dan pelestarian yang disetujui sebelumnya untuk bahan-bahan yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan proyek. 9.3.3.2. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali . Untuk

sebuah

proyek

yang

menimbulkan

pengadaaban

tanah

dan/atau

pemukiman kembali tidak secara sukarela, akan disusun sebuah rencana pengadaan tanah pemukiman kembali (LARAP/LARP). Safeguard Project Statement (SPS) ADB menetapkan 12 prinsip dalam penerapaan Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela yaitu: a. Menyaring proyek sejak awal untuk mengidentifikasi dampak dan risiko terjadinya pemukiman kembali tidak dengan sukarela di masa lalu, saat ini dan di masa mendatang. Menentukan cakupan perencanaan pemukiman kembali melalui satu survei dan/atau sensus tentang orang-orang yang tergusur, termasuk analisis gender, terutama yang berkaitan dengan dampak dan risiko pemukiman kembali. b. Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak, masyarakat tempatan, dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian. Memberitahukan kepada orang-orang yang harus dipindahkan akan hak-hak mereka serta pilihan-pilihan untuk pemukiman kembali. Memastikan agar mereka berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program-program pemukiman kembali. Memberi perhatian khusus pada kebutuhan kelompok-kelompok rentan, khususnya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, penduduk yang tidak memiliki lahan, kaum lanjut usia, perempuan dan anak-anak, dan masyarakat adat, dan mereka yang tidak punya kepemilikan sah terhadap lahan, dan memastikan peran serta mereka dalam konsultasi. Membuat satu mekanisme penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian terhadap kekhawatiran penduduk yang terkena dampak Membantu lembaga-lembaga sosial dan budaya dari orang-orang yang dipindahkan dan masyarakat tempatan mereka. Apabila muncul dampak yang sangat kompleks dan peka akibat pemukiman kembali tidak dengan sukarela, keputusan-keputusan dalam pemberian ganti rugi dan pemukiman kembali harus didahului oleh satu tahap persiapan sosial. c. Meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, penghidupan orang-orang yang dipindahkan melalui (i) strategi pemukiman kembali sedapat mungkin berbasis


9 - 43


lahan jika mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak berbasis lahan atau memberikan ganti rugi uang tunai sesuai dengan nilai penggantian jika kehilangan

lahan

tidak

mengurangi

penghidupan

mereka,

(ii)

segera

memberikan ganti rugi atas aset dengan akses atas aset yang bernilai setara atau lebih tinggi, (iii) segera memberikan penggantian secara penuh untuk asetaset yang tidak bisa dipulihkan, dan (iv) tambahan penghasilan dan layanan melalui skema pembagian manfaat jika memungkinkan d. Memberikan bantuan yang diperlukan kepada penduduk yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi, termasuk berikut ini: (i) jika ada relokasi, menyediakan lahan relokasi, perumahan yang lebih baik di lokasi pemukiman kembali dengan akses terhadap pekerjaan dan peluang produksi yang sebanding, integrasi penduduk yang dimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat tempatan, (ii) bantuan transisional dan bantuan pembangunan, seperti misalnya pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang pekerjaan; dan (iii) prasarana untuk warga dan layanan masyarakat, sesuai kebutuhan. e. Meningkatkan standar-standar hidup penduduk miskin yang dipindahkan dan kelompok-kelompok rentan lainnya, termasuk perempuan, paling tidak hingga memenuhi standar-standar minimum di tingkat nasional. Di kawasan pedesaan, menyediakan akses yang sah dan terjangkau terhadap lahan dan sumber daya, dan di kawasan perkotaan memberikan sumber-sumber penghasilan dan akses yang sah dan terjangkau terhadap perumahan yang memadai. f. Menyusun prosedur-prosedur secara transparan, konsisten dan setara jika penyelesaian dalam pembebasan lahan dilakukan melalui perundingan untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam upaya mencapai penyelesaian lewat perundingan akan tetap mempunyai penghasilan dan status penghidupan yang sama atau lebih baik. g. Memastikan bahwa penduduk yang dipindahkan yang tidak punya sertifikat hak milik atas lahan atau hak-hak atas lahan yang diakui secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan pemukiman kembali dan ganti rugi atas hilangnya aset non-lahan. h. Menyusun satu rencana pemukiman kembali yang merinci hak penduduk yang dipindahkan, strategi untuk memulihkan penghasilan dan penghidupan, pengaturan kelembagaan, kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, anggaran dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu.


9 - 44


i. Mengungkapkan satu draft rencana pemukiman kembali, termasuk dokumentasi proses konsultasi secara tepat waktu, sebelum dilakukan penilaian proyek, di tempat yang dapat dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa (bahasa-bahasa) yang bisa dipahami penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Mengungkapkan rencana akhir pemukiman kembali dan pembaharuannya kepada penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. j. Menyusun dan melakukan pemukiman kembali tidak secara sukarela sebagai bagian dari satu proyek atau program pembangunan. Memasukkan seluruh biaya pemukiman kembali dalam presentasi tentang biaya dan manfaat proyek. Untuk sebuah proyek yang memiliki dampak besar dalam pemukiman kembali tidak dengan sukarela, mempertimbangkan agar komponen pemukiman kembali tidak secara sukarela dilaksanakan sebagai satu operasi yang terpisah. k. Membayar ganti rugi dan menyediakan hal-hal lain yang menjadi hak penduduk dalam pemukiman kembali sebelum dilakukan pemindahan secara fisik dan ekonomi. Melaksanakan rencana pemukiman kembali dengan pengawasan yang ketat di seluruh pelaksanaan proyek. l. Memantau dan menilai hasil-hasil dari pemukiman kembali, dampaknya terhadap standar-standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan apakah tujuan-tujuan

rencana

pemukiman

kembali

telah

tercapai

dengan

mempertimbangkan kondisi awal (baseline) dan hasil dari pemantauan terhadap pemukiman kembali. Mengungkapkan hasil pemantauan. 9.3.3.3. Penduduk Asli/Masyarakat Adat ADB telah melakukan pembaharuan terhadap kebijkana perlindungan terhadap Penduduk Asli/Masyarakat Adat dengan: (i) memperjelas bagian-bagian dalam Kebijakan tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang ambigu atau dipahami secara salah, termasuk definisi tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat; (ii) mengintegrasikan isu-isu tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat ke dalam Rencana pemukiman kembali atau Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) dimana risiko yang dihadapi Penduduk Asli/Masyarakat Adat terutama berkaitan dengan pemukiman kembali atau kerusakan lingkungan; (iii) mengklarifikasi persyaratan-persyaratan mengenai proses konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan proyek; (iv) mengembangkan pendekatan yang berurutan untuk pengembangan kapasitas dalam penerapan upaya perlindungan Penduduk Asli/Masyarakat Adat; dan (v) mengembangkan satu pendekatan lanjutan untuk


9 - 45


pengembangan

kapasitas

dalam

menerapkan

perlindungan

Penduduk

Asli/Masyarkat Adat. Untuk proyek-proyek yang menimbulkan dampak pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat, akan disusun satu rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Tingkat rincian rencana dan kelengkapannya akan sesuai dengan tingkat dampak yang timbul. Tingkat dampak ditentukan dengan mengevaluasi (i) besarnya dampak terhadap hak-hak adat Penduduk Asli/Masyarakat Adat dalam penggunaan dan akses terhadap lahan dan sumber daya alam; status sosial ekonomi; integritas budaya dan komunal; kesehatan, pendidikan, sistem penghidupan, dan status jaminan sosial; atau kearifan adat; dan (ii) kerentanan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak. SPS ADB menetapkan prinsip-prinsip berikut untuk perlindungan Penduduk Asli/Masyarakat Adat (Indigenous Peoples): a. Penyaringan awal untuk menentukan (i) apakah masyarakat adat yang hadir dalam, atau memiliki keterikatan kolektif, wilayah proyek; dan (ii) apakah dampak proyek terhadap masyarakat adat. b. Melakukan penilaian sesuai dengan budaya dan peka gender dari dampak sosial atau menggunakan metode serupa untuk menilai dampak proyek potensial, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat adat. Memberikan pertimbangan penuh terhadap pilihan masyarakat adat yang terkena dampak lebih dalam kaitannya dengan penyediaan manfaat proyek dan desain langkah-langkah mitigasi. Mengidentifikasi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat adat yang terkena dampak yang sesuai dengan budaya dan gender dan antar generasi inklusif dan mengembangkan langkah-langkah untuk menghindari, meminimalkan, dan / atau mengurangi dampak merugikan terhadap masyarakat adat. c. Melakukan konsultasi bermakna dengan masyarakat adat yang terkena dampak dan perhatian organisasi masyarakat adat untuk meminta partisipasi mereka (i) dalam merancang, melaksanakan, dan langkah-langkah untuk menghindari dampak merugikan atau, jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan, mengurangi atau memberikan kompensasi untuk efek seperti pemantauan; dan (ii) dalam menyesuaikan manfaat proyek bagi komunitas masyarakat adat yang terkena dampak dengan cara yang sesuai dengan budaya. Untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat adat, proyek yang mempengaruhi mereka akan menyediakan pembangunan kapasitas inklusif budaya dan gender. Membentuk mekanisme keluhan inklusif sesuai dengan Manual Manajemen Proyek

9 - 46


budaya dan jenis kelamin untuk menerima dan memfasilitasi resolusi kekhawatiran Masyarakat Adat. d. Memastikan persetujuan dari komunitas masyarakat adat yang terkena dampak kegiatan proyek berikut: (i) pembangunan komersial sumber daya budaya dan pengetahuan masyarakat adat; (ii) pemindahan secara fisik dari lahan tradisional atau adat; dan (iii) pembangunan komersial sumber daya alam di tanah adat yang digunakan yang akan berdampak pada mata pencaharian atau penggunaan budaya, upacara, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas masyarakat adat. Untuk tujuan penerapan kebijakan, persetujuan dari komunitas masyarakat adat yang terkena dampak mengacu pada ekspresi kolektif oleh komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, melalui individu dan / atau wakil mereka yang diakui, dukungan masyarakat luas untuk kegiatan proyek tersebut. Dukungan masyarakat luas mungkin ada bahkan jika beberapa individu atau kelompok yang menentang kegiatan proyek. e. Hindari, semaksimal mungkin, akses terbatas dan fisik perpindahan dari kawasan lindung dan sumber daya alam. Dimana penghindaran tidak memungkinkan, pastikan bahwa komunitas masyarakat adat yang terkena dampak berpartisipasi dalam perancangan, implementasi, dan monitoring dan evaluasi pengaturan pengelolaan untuk daerah tersebut dan sumber daya alam dan manfaatnya dibagi merata. f. Siapkan Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan-IPP) yang didasarkan pada [penilaian dampak sosial] dengan bantuan ahli yang berkualitas dan berpengalaman dan yang menarik pada pengetahuan lokal dan partisipasi dipengaruhi komunitas masyarakat adat. IPP mencakup kerangka kerja untuk konsultasi lanjutan dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek; menentukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa

masyarakat

mengidentifikasi

adat

menerima

langkah-langkah

manfaat

untuk

sesuai

menghindari,

dengan

budaya;

meminimalkan,

mengurangi atau memberikan kompensasi atas setiap dampak proyek yang merugikan; dan termasuk prosedur yang sesuai dengan budaya pengaduan, monitoring dan evaluasi pengaturan, dan anggaran dan tindakan terikat waktu untuk melaksanakan langkah-langkah yang direncanakan. g. Mengungkapkan konsep IPP, termasuk dokumentasi proses konsultasi dan hasil [penilaian dampak sosial] secara tepat waktu, sebelum penilaian proyek, di tempat yang dapat diakses dan dalam bentuk dan bahasa (s) dipahami oleh komunitas masyarakat adat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan


9 - 47


lainnya. IPP final dan update-nya juga akan diungkapkan kepada komunitas masyarakat adat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. h. Siapkan rencana aksi untuk pengakuan hukum atas hak-hak adat atas tanah dan wilayah atau domain leluhur ketika proyek melibatkan (i) kegiatan yang tergantung pada pengadaan hak yang diakui secara hukum atas tanah dan wilayah masyarakat adat yang secara tradisional dimiliki atau yang dipergunakan atau ditempati, atau (ii) akuisisi paksa lahan tersebut. i. Memantau

pelaksanaan

IPP

menggunakan

ahli

yang

berkualitas

dan

berpengalaman; mengadopsi pendekatan pemantauan partisipatif, sedapat mungkin; dan menilai apakah tujuan dan hasil yang diinginkan IPP ini telah tercapai, dengan mempertimbangkan kondisi awal dan hasil pemantauan IPP. Menginformasikan laporan pemantauan. 9.3.3.4. Perhatian Terhadap Keselamatan, Kesehatan dan Gender Rencana pencegahan HIV / AIDS and Human Anti-Trafficking. Proyek ini akan menimbulkan beberapa dampak sosial yang merugikan. ADB dan Pemerintah telah sepakat bahwa proyek harus mengupayakan

pencegahan HIV / AIDS dengan

sasaran pekerja konstruksi dan orang-orang yang berinteraksi dengannya, khususnya penanganan dampak dari HIV / AIDS pada perempuan, yang lebih rentan dibandingkan pria. Disarankan bahwa rencana pencegahan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Komite Penanggulangan AIDS Nasional Indonesia (KPAN) dan Komite Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP). Instansi-instansi ini akan

mengambil

peran

utama

untuk

merencanakan,

mengkoordinasikan,

mengawasi dan melaporkan kegiatan di masing-masing provinsi. Untuk komponen Perdagangan Manusia akan difokuskan pada peningkatan kesadaran akan permasalahan, pengalaman KPA dengan informasi dan program edukasi yang dimiliki akan mempermudah pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan untuk mengawasi dan mencegah HIV / AIDS dan Perdagangan Manusia akan meliputi (i) survei baseline, (ii) Advokasi, (iii) kampanye dan edukasi, (iv) Penyediaan Paket medis (tes klinik HIV / AIDS dan IMS di lokasi konstruksi), (v) Pelaporan dan Pemantau Independen. Untuk mengurangi risiko ini, dalam kontrak konstruksi akan mensyaratkan kontraktor untuk mengijinkan pekerja mereka untuk menghadiri sesi edukasi dimana bahan-bahan seperti kondom dan brosur akan didistribusikan. Pelaksanaan kegiatan ini akan dimulai minimal 3 bulan sebelum dimulainya pekerjaan sipil.


9 - 48


9.3.3.5. Penyaringan Sosial ADB akan menyaring semua proyek untuk menentukan apakah proyek-proyek tersebut akan menimbulkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela, maka akan disusun sebuah rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LARP) sesuai dengan cakupan dan tingkat dampak yang ditimbulkan. Tingkat dampak harus ditentukan berdasarkan (i) cakupan pemindahan secara fisik dan ekonomi, dan (ii) kerentanan penduduk yang terkena dampak. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar tidak ada warga yang menjadi menderita akibat terkena proyek dikarenakan tanpa pembayaran kompensasi yang memadai dan prosesnya dilaksanakan secara transparan.

Jika pembebasan lahan sudah

dilaksanakan sebelum paket ruas jalan diprogramkan, maka diperlukan Kajian Ulang (Due Delligence).

Penyaringan sosial dapat digambarkan seperti Gambar

berikut. Gambar 9.4. Bagan Alir Proses Penyaringan Sosial RENCANA KEGIATAN

Ya MEMERLUKAN LAHAN

- INVENTARISASI KEHILANGAN - SURVEI SOSIAL EKONOMI - SURVEI BIAYA PENGGANTIAN

LARAP / LARP

Ya

Tidak

LAHAN SUDAH BEBAS

TERKENA MASYARAKAT ADAT

SURVEI SOSIAL EKONOMI DELLIGENCE

IPP

DUE DELLIGENCE

Keterangan: LARP = Land Acquisition and Resettlement Plan IPP = Indigenous People Plan

9.4.

PROSEDUR PENYARINGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

9.4.1

Langkah-langkah Penyaringan Secara garis besar hal–hal yang perlu dilakukan pada kegiatan penyaringan (penapisan) adalah sebagai berikut:


9 - 49


1. Mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilakukan penyaringan dan mengidentifikasi jenis dan besaran rencana kegiatan. Informasi awal ini dapat diperoleh dari Kajian Kelayakan Jalan (Feasibility Study) untuk rencana pembangunanjalan baruataupun data perencanaan awal lainnya maupun data perencanaan teknis rinci (DED) untuk rencana peningkatan jalan maupun pembangunan jalan baru dengan penjelasan sebagai berikut: a. Identifikasi Jenis dan Besaran Rencana Kegiatan Identifikasi jenis dan rencana besaran kegiatan diklasifikasikan sebagai berikut: 

Jenis Kegiatan yang berlokasi di Kota besar/metropolitan, Kota Sedang dan Kota Kecil. - Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar RUMIJA (ruang milik jalan). - Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar RUMIJA). - Pembangunan subway / underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/ flyover. - Pembangunan Jembatan.



Besaran Rencana Kegiatan Jenis dan besaran kegiatan yang diperlukan terkait dengan deskripsi rencana kegiatan adalah: - Panjang ruas jalan (funsional dan efektif) - Status Jalan (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota) - Fungsi Jalan - Kelas Jalan - Lebar badan jalan (eksisting dan rencana) - Jenis lapisan perkerasan (eksisting dan rencana) - Lebar RUMIJA (eksisting dan rencana) - Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT) dalam satuan mobil penumpang (smp) per hari (eksisting dan rencana) - Kecepatan Desain (eksisting dan rencana) - Luas area pengadaan tanah yang diperlukan


9 - 50


b. Identifikasi Komponen Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sensitif Identifikasi karakteristik lingkungan dan sosial serta komponen lingkungan hidup yang sensitif direncanakan

dilakukan untuk mengetahui

apakah

kegiatan yang

berdekatan atau berada pada kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam (PP No. 28 Tahun 2011), Kawasan Lindung (Kep. Pres. No.32

Tahun 1990) dan Kawasan Hutan Alam Primer dan Lahan

Gambut (Ins. Pres No.10 Tahun 2011). Serta identifikasi keberadaan daerah sensitif lainnya seperti cagar budaya, areal pemukiman padat, daerah komersial, lokasi prasarana umum (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah), lahan pertanian produktif serta areal berlereng curam. Data mengenai keberadaannya dapat diperoleh dengan cara yang diuraikan di atas. 2. Penentuan kegiatan jalan dan jembatan yang wajib dilengkapi AMDAL atau UKLUPL. Untuk menentukan apakah rencana kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan perlu dilengkapi dengan AMDAL atau UKL- UPL,dilakukan tahapan penyaringan yang secara skematis dapat dilihat pada Gambar 9.3. 3. Penentuan kebutuhan perizinan atau kerjasama (kolaborasi) lainnya yang perlu dilengkapi. 4. Penyusunan laporan hasil penyaringan lingkungan. 9.4.2

Ringkasan Hasil Penyaringan Lingkungan dan Sosial Studi kelayakan dari segi lingkungan dan sosial sudah dilakukan pada tahap persiapan proyek. Dari hasil penyaringan yang dilaksanakan pada tahap tersebut, semua paket perlu dilengkapi dokumen pengaman baik berupa AMDAL, UKL-UPL, IEE ataupun LARAP/LARP. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan akan ada paket proyek yang memerlukan penambahan lahan sehingga harus disiapkan dokumen pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LARAP/LARP) serta adanya perubahan terhadap design sehingga harus dilakukan pembaharuan terhadap dokumen lingkungan. Berdasarkan pelaksanaan proses penyaringan, studi pendukung yang diperlukan adalah sebagai berikut:


9 - 51


Tabel 9.6. Ringkasan Hasil Penyaringan Pada RRDP No.

Package No.

Project Nam e

Length (Km )

Safeguard Docum ent

Intial Environm ental Exam ination (IEE)

Environm ental

Social

New Road Construction incl. raising grade and New Bridge Construction

Yes

AMDAL

LARAP/LARP

AMDAL

LARAP/LARP

District

Type of Works

EAST JAVA 1

28-RCP01

Jolosutro - Sendang Biru

21.30

Malang

Tambak Mulyo – Waw ar

38.46

Kebumen

Widening, Resurfacing and New Bridge Construction

Yes Yes

CENTRAL JAVA 2

24-RCP01

3

24-RCP02

Giriw oyo - Duw et (Section-1)

23.75

Wonogiri

New Road Construction, Widening and New Bridge Construction

4

24-RCP03

Waw ar – Congot

14.13

Purw orejo

Widening and Resurfacing

Yes

79.20

Sanggau

Reconstruction and Resurfacing (Direct Overlay)

Yes

Reconstruction, Resurfacing and Widening

Yes

WEST KALIMANTAN Sosok - Tayan; 5

30-RCP01 Tanjung-Batas Kota Sanggau Tebas - Singkaw ang (Section-1);

UKL/UPL UKL/UPL

Singkaw ang AMDAL

LARAP/LARP

Tebas - Singkaw ang (Section-2); 6

30-RCP02

55.97 Bypass Sambas;

Sambas

UKL/UPL

Galing-Tanjung Harapan;

UKL/UPL

Sp.Tanjung-Galing (Section-1)-(21,4 km); 7

30-RCP03

Sambas

Sp.Tanjung-Galing (Section-2)-(11,3 km);

UKL/UPL New Road Construction incl. raising grade and Reconstruction

52.04

Yes

Aruk (Bts.Seraw ak)-Sp. Tanjung

UKL/UPL

LARAP/LARP

UKL/UPL

EAST KALIMANTAN Tanjung Selor - SP. 3 Tanjung Palas; 8

34-RCP01

34.82

Bulungan

New Road Construction incl. raising grade and Reconstruction

Yes

Tanjung Palas - Sekatak Buji (Sec.1)

UKL/UPL

9

34-RCP02

SP.3 Tanjung Palas - Sekatak Buji (Sect 2)

65.03

Bulungan

Grade Improvement and Resurfacing

Yes

10

34-RCP03

SP.3 Apas - Simaranggis (Sect 1)

45.00

Nunukan

New Road Construction incl. raising grade and Reconstruction

Yes

11

34-RCP04

43.04

Nunukan

Widening and Reconstruction

Yes

LARAP/LARP

UKL/UPL LARAP/LARP

SP.3 Apas - Simaranggis (Sect 2) (21,4 km)

UKL/UPL

Simanggaris-Bts Negara (Serudong) (20,7 km)

UKL/UPL

Salinan seluruh studi LARAP yang telah selesai dikirimkan kepada ADB untuk dikaji dan mendapatkan persetujuan dan penerbitan No Objection Letter oleh Bank. Sedangkan seluruh studi lingkungan (AMDAL, UKL&UPL) diserahkan kepada BLH/BLHD Provinsi, Kab/Kota untuk dikaji dan disetujui untuk mendapatkan rekomendasi dan Surat Kelayakan Lingkungan dari BLH/BLHD serta Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota untuk kemudian salinan studi tersebut diteruskan kepada ADB. 9.5.

PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL Penyusunan

dokumen

kajian

lingkungan

(AMDAL/UKL-UPL)

dan

sosial

(LARAP/LARP) sesuai dengan format yang telah ditentukan baik dari GOI maupun dari ADB. Berdasarkan hasil penyaringan terhadap paket - paket proyek yang termasuk dalam program RRDP maka dokumen kajian lingkungan yang diperlukan berupa laporan AMDAL/UKL-UPL atau LARAP/LARP sudah disiapkan pada saat persiapan proyek termasuk

dokumen

Initial

Environmental

Examination

(IEE)

yang

disusun

berdasarkan ketentuan ADB. Manual Manajemen Proyek

9 - 52


9.5.1. Penyusunan Dokumen AMDAL a. Penyusunan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Beberapa paket pekerjaan pada program RRDP diperlukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), penyusunan dokumen tersebut mengacu kepada Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012.

Sebagaimana disepakati untuk proyek ini, semua studi AMDAL harus melalui kajian

dan

persetujuan

tentang

Kelayakan

Lingkungan

dari

BLH

dan

mendapatkan Izin Lingkungan dari Gubernur/Bupati/Walikota, kemudian dikirim ke ADB. Penyusunan dokumen AMDAL bidang Jalan menguraikan tentang proses penyusunan dokumen AMDAL mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. secara garis besar penyusunan dokumen AMDAL ini terdiri dari kegiatan pengumuman di media massa dan papan pengumuman, konsultasi publik, pelingkupan, prakiraan dampak penting, evaluasi prakiraan dampak penting, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Gambar 9.5. Tahapan Penyusunan dan Penilaian AMDAL


9 - 53


b. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, bahwa dalam proses AMDAL, masyarakat dilibatkan melalui pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Pengumuman

studi

AMDAL

dilakukan

segera

setelah

ditetapkannya

DIPA.Pengumuman ini dilakukan selama 10 hari kerja untuk menampung saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat, melalui media berupa: 1. Surat kabar lokal dan/atau nasional (wajib) 2. Papan pengumuman yang mudah dijangkau masyarakat terkena dampak (wajib). 3. Pamflet, brosur, spanduk (opsional). 4. Media elektronik dan media komunikasi lainnya (opsional). Masyarakat yang diikut sertakan dalam proses AMDAL mencakup: 1. Masyarakat terkena dampak 2. Masyarakat pemerhati lingkungan 3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AmdalKonsultasi publik harus dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 9.5.2. Penyusunan Dokumen UKL&UPL Formulir UKL-UPL disusun untuk kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jalan yang tidak masuk dalam kriteria wajib Amdal. Hal ini sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL”, dan pasal 59 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan bahwa “Setiap perencanaan teknis jalan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.


9 - 54


A. Penyusunan UKL-UPL Penyusunan UKL-UPL Bidang Jalan menguraikan tentang proses penyusunan UKL-UPL dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. B. Pemeriksaan UKL-UPL 1. Penerimaan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL secara administratif. Pemrakarsa

akan

menerima

tanda

bukti

penerimaan

permohonan

pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan Izin Lingkungan dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kepala Instansi

Lingkungan

Hidup

Kabupaten/Kota

sesuai

kewenangannya,

dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan Izin Lingkungan. 2. Pemeriksaan UKL-UPL secara teknis Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Lampiran VIII Panduan 02. 3. Output UKL-UPL Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala

Instansi

Lingkungan

Hidup

Provinsi/Kepala

Instansi

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menerbitkan rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL. Tahapan penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL dapat dilihat pada Gambar 9.6.


9 - 55


Koordinasi & Survei

Pengisian Formulir UKL-UPL Pengajuan Pemeriksanaan UKLUPL & Permohonan Izin Lingkungan Pemeriksanaan Kelengkapan Administrasi Formulir UKL-UPL Tidak Lengkap?

Melengkapi Administrasi Formulir UKL-UPL

Ya Pemeriksaan Substansi UKL-UPL Tidak Sesuai?

Perbaikan Formulir UKL-UPL

Ya Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Gambar 9.6. Tahapan Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL

9.5.3. Integrasi Pertimbangan Lingkungan Ke Dalam Desain Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011, agar proses pengelolaan lingkungan dapat berjalan efektif, perlu adanya kesempatan dalam setiap tahapan pelaksanaan untuk mengkaji ulang desain serta memasukkan langkah-langkah untuk menghilangkan potensi dampak lingkungan. Untuk itu, penting bagi ahli-ahli lingkungan CTC dan DSC untuk terlibat aktif dengan kajian desain dan proses pemeriksaan serta berhubungan erat dengan konsultan perencana, Ditjen Bina Marga dan BLHD. Beberapa aspek lingkungan yang dapat dipertimbangkan selama kajian ulang desain dan proses pemeriksaan adalah sebagai berikut: a. Kajian ulang terhadap usulan ruang milik jalan (Rumija) berkaitan dengan struktur bangunan yang ada dan/atau wilayah sensitif . b. Kajian ulang terhadap kuantitas dan penanganan terhadap galian dan timbunan (embankment) untuk menilai dampak keperluan quarry dan transportasi, dan juga memperhatikan kemungkinan erosi, tanah longsor, dan stabilitas areal penggalian dan penimbunan.


9 - 56


c. Menjamin bahwa pola aliran air, drainase dan habitat kawasan hutan dipertimbangkan secara tepat pada kegiatan yang diusulkan dan, d. Menjamin ketersediaan akses pada area sekitarnya. e. Aspek keselamatan pengguna jalan harus diakomodir/diintegrasikan dalam desain jalan, termasuk didalamnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan guadrails. Penugasan Ahli lingkungan CTC/DSC dengan pendampingan teknis dari Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan (TLKJ) untuk melakukan kunjungan lapangan diperlukan untuk melakukan verifikasi terhadap rekomendasi AMDAL atau UKL & UPL, berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Kunjungan lapangan ini akan dilaksanakan bersama tenaga ahli rekayasa (engineer) dari DSC guna memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dan penjelasan aspek desain. Kegiatan integrasi rekomendasi dokumen lingkungan harus dilaksanakan pada tahap perencanaan dan diimplementasikan pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus memenuhi setiap rekomendasi yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Rekomendasi pertimbangan lingkungan adalah komponen pengelolaan lingkungan yang diambil dari RKL/UKL yang berisi daftar mengenai lokasi (stasiun ruas yang ditinjau), deskripsi lokasi dan rencana teknik mitigasi atau penanganan. Rekomendasi pertimbangan lingkungan kemudian diintegrasikan dalam desain dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan teknis. A. Langkah – Langkah Pengintegrasian Lingkungan ke dalam Desain Pengintegrasian Lingkungan ke dalam Desain dilakukan oleh penyusun dokumen desain (pada tahap desain teknis rinci) oleh seorang Ahli Teknik Jalan, Teknik Jembatan, Ahli Geoteknik, Ahli Teknik Terowongan, atau ahli teknik bangunan konstruksi lainnya dibantu oleh Ahli Teknik Lingkungan. Pengintegrasian Lingkungan ini dilakukan dengan memasukan rekomendasi pertimbangan lingkungan yang disusun oleh penyusun dokumen lingkungan ke dalam desain teknis rinci. Pengintegrasian Lingkungan ke dalam Desain, dapat dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut: 1) Persiapan Penjabaran Dokumen RKL/ UKL Kegiatan penjabaran dokumen RKL maupun UKL dilakukan setelah dokumen AMDAL atau UKL/ UPL selesai dibuat (ditetapkan/ disahkan). Persiapan penjabaran dokumen RKL/UKL meliputi: a) Mengumpulkan dokumen lingkungan ruas jalan terkaittermasuk izin lingkungannya (apabila ada sesuai ketentuan). Manual Manajemen Proyek

9 - 57


b) Mempelajari dokumen lingkungan apakah masih relevan dengan kondisi lapangan atau tidak. c) Apabila dokumen sudah tidak relevan, maka dapat dilanjutkan dengan survei detil lingkungan pada tahap pelaksanaan desain rinci dan memberikan rekomendasi yang relevan. d) Apabila dokumen masih relevan dengan kondisi lapangan, maka dilanjutkan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari butir-butir rekomendasi lingkungan dalam dokumen lingkungan. 2) Pemantapan Dokumen RKL/ UKL Pemantapan dokumen RKL/ UKL pekerjaan jalan harus didahului dengan kegiatan pengkajian ulang dokumen RKL/UKL untuk melihat apakah dokumen

masih

sesuai

dengan

kondisi

saat

ini.

Apabila

terdapat

rekomendasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka tenaga Ahli Teknik Lingkungan dapat memberikan perbaikan rekomendasi sehingga dapatdigunakan dalam desain. Terkait dengan pengintegrasian lingkungan di dalam desain maka dalam hal ini pemantauan dan evaluasi terfokus pada tahap pra-konsruksi dimana pemrakarsa desain bersama dengan konsultan desain melakukan kegiatan survei lingkungan untuk melihat: a) Adanya kemungkinan terjadi perubahan alinyemen jalan, dan atau perubahan luas lahan yang diperlukan, yang dapat mempengaruhi jenis dan besaran dampak yang timbul, termasuk penanganannya. b) Adanya kemungkinan terjadi perubahan kondisi lingkungan hidup di tapak kegiatan, seperti jumlah jenis bangunan dan tanaman yang perlu dibebaskan, serta jumlah penduduk atau KK yang harus dipindahkan. c) Adanya kemungkinan kebijakan baru dari pemerintah yang harus diacu dalam melaksanakan kegiatan seperti pengadaan tanah/pembebasan lahan. 3) Penjabaran Dokumen RKL/ UKL Kegiatan Jalan dalam Perencanaan Teknis Dalam tahap perencanaan teknis rinci (desain teknis rinci) terdapat gambar kerja, spesifikasi, dan persyaratan teknis pelaksanaan konstruksi yang merupakan tahap awal

dari

penyiapan

dokumen

pengadaan,

yang

selanjutnya akan menjadi bagian dalam dokumen kontrak pekerjaan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, antara lain: a) Mempelajari butir-butir rekomendasi yang tercantum pada Dokumen Lingkungan terkait kegiatan. Manual Manajemen Proyek

9 - 58


b) Menuangkan rekomendasi tersebut ke dalam gambar rencana. c) Menambahkan penggunaan spesifikasi yang memuat tentang lingkungan hidup. d) Menghitung biaya yang timbul akibat kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. e) Menambahkan klausul pengelolaan lingkungan ke dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada standar dokumen pengadaan. Penjabaran pertimbangan rencana pengelolaan lingkungan hidup ke dalam desain tersebut juga dapat menghindari terjadinya perbedaan persepsi dari pelaksana konstruksi dalam menangani dampak yang terjadi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (RKL/UKL), seperti misalnya dalam RKL/UKL dikemukakan perlu membuat perkuatan tebing untuk mencegah timbulnya longsoran tanah, apabila tidak diterjemahkan ke dalam gambargambar teknis, sangat sulit bagi pelaksana konstruksi untuk mengimplementasikannya secara tepat sesuai keinginan perencana. Selain itu dimaksudkan pula untuk dapat menghitung dimensi dan volume struktur, serta biaya yang diperlukan untuk menangani dampak yang timbul, seperti misalnya berupa dinding penahan tanah yang sesuai dengan arahan lingkungan dengan dimensi dan jenis struktur tertentu. B. Pencantuman Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kontrak a) Rumusan persyaratan pengelolaan lingkungan secara umum Untuk menjamin agar persyaratan pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam RKL atau UKL benar-benar dilaksanakan pada tahap konstruksi, hal itu harus dicantumkan baik dalam dokumen pengadaan maupun dokumen kontrak pekerjaan konstruksi. Perumusan ketentuan atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyiapan dokumen pengadaan merupakan tangung jawab perencana dan harus dikemukakan dengan jelas dan rinci, agar tidak terjadi salah penafsiran atau salah pengertian. b) Rumusan persyaratan pengelolaan lingkungan secara rinci Untuk dapat memberi jaminan, bahwa kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikemukakan dalam dokumen kontrak tersebut akan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dalam menyusun rencana kegiatan (work plan), harus

mencantumkan

rekomendasi

pengelolaan

lingkungan

hidup,

sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak. Manual Manajemen Proyek

9 - 59


Bila dalam dokumen kontrak, belum atau tidak tercantum rekomendasi pengelolaan lingkungan secara rinci, maka kontraktor pelaksana akan menyusun rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKPPL, dengan bantuan tenaga Ahli Teknik Lingkungan. Dalam menyusun rencana kerja harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang ada di sekitar lokasi kegiatan dan berpotensi terkena dampak pekerjaan jalan. Rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPPL) tersebut harus disetujui oleh Pemilik Pekerjaan/PPK pekerjaan konstruksi. Dasar penyusunan RKPPL mengacu pada Ketentuan dari Spesifikasi Umum Bab V dari Dokumen Kontrak, pasal: 1.17.1.(1) yang menyebutkan: “Kontraktor harus memahami dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan kegiatan konstruksi, serta cara penanganannya sesuai dengan petunjuk dari Direksi Pekerjaan.Sebelum melaksanakan kegiatan fisik di lapangan,Kontraktor harus menyusun program pelaksanaan manajemen lingkungan yang harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan” Pada saat Prebid meeting PPK/Satker harus menyampaikan dokumen lingkungan kepada penyedia jasa (kontraktor) dan/atau Direksi teknik sebagai rujukan pelaksanaan pengamanan lingkungan hidup untuk menyusun RKPPL sesuai Spesifikasi Umum dokumen kontrak pekerjaan jalan dan jembatan. RKPPL dilaksanakan oleh kontraktor dan dilaporkan setiap bulan sebagai lampiran Monthly Progress Report (MPR). Format RKPPL adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Pada latar belakang menguraikan rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan mengacu pada klausul dalam spesifikasi umum dokumen kontrak pekerjaan jalan. 1.2. Tujuan dan Sasaran Menguraikan

tujuan

dan

sasaran

dari

pengelolaan

dan

pemantauan lingkungan yang akan dilakukan. 1.3. Lokasi Kegiatan Menyebutkan lokasi proyek (lengkapi dengan peta yang jelas) dan uraikan dengan singkat deskripsi proyek (Klasifikasi jalan, Panjang, Rumija, dll)


9 - 60


Bab II Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan 2.1. Struktur Organisasi Proyek/Kontraktor 2.2. Rona Awal Menguraikan rona awal lingkungan secara umum sepanjang ruas jalan yang dikerjakan sesuai hasil survai lapangan, mencakup kawasan sensitif dll). 2.3. Pengelolaan Lingkungan Rencana pengelolaan lingkungan dapat dibuat dengan mengisi : Tabel Pengelolaan Lingkungan oleh Kontraktor, disajikan pada lampiran. Bab III Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan

menggunakan

Tabel

Pemantauan

Lingkungan

oleh

Kontraktor.


9 - 61


Gambar 9.7. Proses Pengelolaan Lingkungan ke dalam Pelaksanaan Kontruksi

Prebid Meeting

1. Pemrakarsa (Satker/PPK) menjelaskan perlunya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam pelaksanaan fisik termasuk kewajiban penyusunan RKPPL. 2. Menyediakan copy (AMDAL/UKL-UPL dan diserahkan kepada Penyedia Jasa.

Kontraktor mempertimbangkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam penawaran (RAB) berdasarkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL/ UKL&UPL)

Tender 1.

PCM*)

Pelaksanaan Konstruksi

2.

Kontraktor mempresentasikan konsep rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPPL) hidup dalam rencana kerja pelaksanaan konstruksi Konsultan Supervisi /DSC mereview dan menyusun rencana pengawasan pelaksanaan RKPPL dan dikonsultasikan kepada CTC . kemudian CTC akan berkonsultasi kepada Sub Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan.

1. Kontraktor melaksanakan RKPPL dan membuat laporan pelaksanaan RKPPL sebagai lampiran dalam MC 2. Konsultan Supervisi (DSC) mengawasi pelaksanaan RKPPL dan menyiapkan laporan monitoring internal bulanan dan laporan monitoring ekternal, kemudian dikirimkan ke Balai untuk ditindak lanjuti sesuai amanat yang tertulis pada Izin lingkungan.

3. CTC mereview dan mengevaluasi Laporan Monitoring Lingkungan Internal Bulanan dan laporan ekternal yang disiapkan DSC Konsultan Supervisi (DSC). dan memeriksa pelaksanaannya di lapangan yang akan dilakukan bersamaan dengan monitoring lingkungan

4. Pemrakarsa harus melaporkan hasil pemantauan.

9.5.4. Prosedur Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Ditjen Bina Marga akan memastikan bahwa LARAP/LARP akan disiapkan sesuai dengan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali yang disepakati setelah selesainya desain rinci dan akan diserahkan kepada ADB untuk ditinjau dan persetujuan. Tidak ada pelaksanaan pembebasan lahan atau pembersihan lahan sampai LARAP/LARP final telah disepakati antara Bina Marga dan ADB, dan ketentuan dalam LARAP/LARP final telah dilaksanakan secara memuaskan. Dalam kasus perbedaan antara peraturan perundang-undangan pihak Peminjam dengan SPS ADB (Juni 2009), maka kebijakan ADB yang berlaku. Prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum (termasuk pembangunan jalan) diselenggarakan sesuai Perpres No. 71 Tahun 2012 melalui tahapan: a.

Perencanaan;

b.

Persiapan;

c.

Pelaksanaan; dan

d.

Penyerahan hasil.


9 - 62


Instansi-instansi terkait dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dalam

program

RRDP

meliputi

Direktorat

Jenderal

Bina

Marga

(Bina

Program/Koordinator PMU, Bina Pelaksanaan/PMU, Bina Teknik, dan B(B)PJN termasuk Satker PJN dan P2JN);

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; BPN

(termasuk Kanwil dan Kantor Pertanahan); dan Masyarakat (warga terkena proyek). 9.5.4.1. Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah Tahapan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan pada program RRDP dilakukan pada tahap perencanaan teknis (akhir) didalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan. Pada tahapan perencanaan teknis akhir ini dilakukan kegiatan Penyusunan Dokumen LARAP/LARP (sesuai ketentuan ADB), dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (sesuai Peraturan Indonesia/Perpres No. 71 Tahun 2012) atau Proposal Rencana Pembangunan (Perka BPN No. 7 Tahun 2007).

Penyusunan

Dokumen

LARAP/LARP

dan

Dokumen

Perencanaan

Pengadaan Tanah atau Proposal Rencana Pembangunan dilakukan oleh B(B)PJN atau Satker PJN/P2JN yang dapat dibantu oleh Konsultan. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah didasarkan pada RTRW, RPJMN, Renstra, Studi Kelayakan (termasuk dokumen lingkungan) atau Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah minimal memuat: a. Maksud dan tujuan rencana proyek/pembangunan b. Kesesuaian dengan RTRW & RPJM c. Letak tanahmenurut wilayah administrasi (desa, kecamatan, kab/kota, provinsi) d. Luas tanah yang dibutuhkan e. Gambaran umum status tanah f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan h. Perkiraan nilai tanah i. Rencana penganggaran j. Studi lain yang diperlukan Sesuai ketentuan ADB, untuk paket program RRDP yang memerlukan kegiatan pengadaan tanah harus dilengkapi dengan Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP/LARP).


9 - 63


Tahapan penyusunan Dokumen LARAP/LARP meliputi: a. Persiapan Penyusunan LARAP/LARP 1) Konsultasi berjenjang dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait dengan: a). Kebijakan

Pemda

(Kabupaten/Kota)

dalam

penanganan

kegiatan

pengadaan tanah dan pemukiman kembali b). Kesiapan perangkat pelaksanaan dan kerangka kelembagaannya, c). Kesiapan/rencana pelaksanaan pengadaan tanah, 2) Pengumpulan data sekunder, meliputi: a). Dokumen akhir perencanaan teknis (DED) b). Peta persil tanah dan data status kepemilikannya c). Peta dasar dan/atau peta situasi/konfigurasi bangunan d). Data (dokumen) tentang kebijakan Pemda setempat dalam menangani kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta perangkat pelaksanaannya e). Dokumen rencana tata ruang kabupaten/kota (RUTR/RTRK) di Kantor Bappeda. 3) Briefing Tim Penyusun LARAP/LARP (termasuk surveyor), tentang manfaat dan dampak rencana kegiatan jalan, dan data primer kependudukan yang perlu dikumpulkan. b. Konsultasi Tidak Langsung Konsultasi tidak langsung ini bertujuan untuk menjalin kerjasama sekaligus untuk menyamakan persepsi serta menampung saran/tanggapan dari para tokoh masyarakat/ketua adat mengenai manfaat pembangunan jalan dan upaya penanganan dampak sosial ekonomi dari kegiatan pengadaan lahan. c. Survai Sosial Ekonomi 1)

Tujuannya memperoleh gambaran rinci mengenai kondisi sosial ekonomi warga terkena proyek sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.

2)

Metode sensus dengan menggunakan perangkat survai (kuesioner). Uraian jenis data sosial ekonomi yang perlu dikumpulkan, antara lain: 1. Luas, kondisi, dan status tanah, bangunan, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang terkena proyek, 2. Identitas penduduk terkena proyek (meliputi: jumlah, umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, standar hidup, lama tinggal). 3. Informasi tentang kelompok rentan (seperti: fakir miskin, kepala rumah tangga perempuan, janda, kelompok jompo, anak-anak, kelompok


9 - 64


minoritas, komunitas adat, dan orang-orang yang tidak dilindungi oleh hukum terutama yang berkaitan dengan kompensasi atas tanah). 4. Pola penguasaan tanah dan sistem pengalihannya. 5. Informasi harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah, harga bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Informasi didasarkan atas informasi tertulis dari instansi berwenang seperti Keputusan Bupati, Keputusan Instansi Teknis terkait. 6. Dampak kegiatan pembangunan jalan terhadap pola-pola interaksi sosial dalam komunitas penduduk termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial. 7. Krakteristik budaya, seperti sistem kepercayaan, upacara adat dan keagamaan/ kepercayaan, kelompok-kelompok budaya. 8. Jika diperlukan pemukiman kembali, perlu pengumpulan data karakteristik sosial budaya dari penduduk yang tinggal di sekitar lokasi baru, seperti: (i) peta lokasi, (ii) jumlah dan kepadatan penduduk, kondisi sosial budaya dan ekonomi, (iii) tataguna dan status kepemilikan tanah, (iv) potensi pengembangan ekonomi, (v) infrastruktur sosial yang ada, (vi) kesediaan penduduk setempat menerima pendatang. d. Diskusi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah 1) Diskusi dan konsultasi ini membahas hasil survai sosial ekonomi. Pemerintah daerah terdiri dari Bupati/Walikota atau Sekretaris kabupaten/kota, Dinas PU, Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas UKM/Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Instansi lain yang relevan. 2) Sasaran dari diskusi dan konsultasi ini adalah perumusan konsep penanganan dampak sosial pengadaan tanah untuk pembangunan jalan. e. Penyusunan Laporan Studi dan Konsep LARAP/LARP Aspek-aspek substantif secara dalam garis besar dalam menyusun rencanarencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LARAP/LARP) meskipun tidak dengan urutan seperti ditunjukkan di bawah ini. 1) Cakupan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Bagian ini: (i)

Membahas

potensi

dampak

proyek

dan

menyertakan

peta-peta

kawasankawasan atau zona-zona dampak yang diakibatkan komponen atau aktivitas proyek;


9 - 65


(ii) Menjelaskan cakupan pembebasan lahan (menyediakan peta) dan menjelaskan mengapa perlu untuk proyek investasi utama; (iii) Memberi ringkasan dampak-dampak kunci terkait dengan aset-aset yang diperlukan dan tentang pendduk yang dipindahkan; dan (iv) Memberikan rincian tentang segala sumber daya properti umum yang akan dibebaskan. 2) Informasi dan Profil Sosial Ekonomi Pada bagian ini memberi garis besar tentang hasil-hasil pengkajian dampak sosial, survei sensus dan kajian-kajian lain, dengan informasi dan/atau data terpilah dari segi gender, kerentanan dan pengelompokan sosial lainnya, termasuk: (i)

Menentukan, mengidentifikasi, dan menghitung penduduk dan komunitas yang akan terkena dampak;

(ii) Menjelaskan dampak-dampak pembebasan lahan dan aset yang mungkin timbul pada penduduk dan komunitas yang terkena dampak dengan menggunakan parameter-parameter sosial, budaya, dan ekonomi sebagai pertimbangan; (iii) Membahas dampak-dampak proyek pada penduduk miskin, Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan/atau etnis minoritas; dan kelompok-kelompok rentan lainnya; dan (iv) Mengidentifikasi dampak-dampak gender dan keberhakan serta situasi sosial ekonomi dan dampak, kebutuhan dan prioritas perempuan. 3) Penyebaran Informasi, Konsultasi dan Partisipasi (i)

Mengidentifikasi

para

pemangku

kepentingan

proyek;

khususnya

pemangku kepentingan utama; (ii) Menjelaskan mekanisme konsultasi dan partisipasi yang akan digunakan selamaberbagai tahap siklus proyek; (iii) Menjelaskan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang proyek dan pemukiman kembali selama rancangan proyek dan persiapan untuk melibatkan para pemangku kepentingan; (iv) Memberi ringkasan tentang hasil-hasil konsultasi dengan para penduduk yang terkena dampak (termasuk masyarakat tempatan) dan membahas bagaimana permasalahan yang diangkat dan rekomendasi yang dibuat ditangani

dalam

rencana

pemukiman

kembali;

Menegaskan

pengungkapan konsep rencana pemukiman kembali kepada penduduk


9 - 66


yang

terkena

dampak

dan

mencakup

penyelenggaraan

untuk

mengungkapkan rencana-rencana selanjutnya; dan (v) Menjelaskan perencanaan langkah-langkah pengungkapan informasi (termasuk jenis informasi yang akan disebarkan dan metode diseminasi) dan proses konsultasi dengan penduduk yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek. 4) Mekanisme Penanganan Keluhan Bagian ini menjelaskan mekanisme untuk menerima dan memfasilitasi pemecahan

permasalahan

dan

keluhan

penduduk.

Ia

menjelaskan

bagaimana prosedur bisa dijangkau oleh penduduk yang terkena dampak dan peka gender. 5) Kerangka Kerja Hukum Bagian ini: (i)

Menjelaskan undang-undang dan peraturan nasional dan lokal yang berlaku pada proyek dan mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan setempat

dengan

persyaratan

kebijakan

ADB;

dan

membahas

bagaimana kesenjangan tersebut akan ditangani. (ii) Menjelaskan komitmen hukum dan kebijakan dari lembaga pelaksana untuk semua jenis penduduk yang dipindahkan; (iii) Memberi garis besar tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan untuk menentukan pemberian nilai dan tingkat ganti rugi sebagai biaya pengganti untuk aset-aset, penghasilan dan penghidupan; dan menetapkan kriteria kelayakan untuk mendapakan ganti rugi dan bantuan dan bagaimana serta kapan ganti rugi dan bantuan akan diberikan. (iv) Menjelaskan proses pembebasan lahan dan menyiapkan satu jadwal untuk memenuhi persyaratan prosedural kunci. 6) Keberhakan, Bantuan dan Manfaat Bagian ini: (i)

Mengidentifikasi keberhakan dan kelayakan penduduk yang dipindahkan dan menjelaskan semua langkah-langkah bantuan pemukiman kembali (termasuk satu matriks hak-hak);

(ii) Menjelaskan

semua

bantuan

untuk

kelompok

rentan,

termasuk

perempuan dan kelompok-kelompok khusus lain; dan


9 - 67


(iii) Memberi garis besar tentang peluang-peluang untuk para penduduk yang terkena dampak untuk mendapatkan manfaat pembangunan yang semestinya dari proyek. 7) Relokasi Perumahan dan Pemukiman Bagian ini: (i)

Menjelaskan pilihan-pilihan untuk merelokasi perumahan dan strukturstruktur lain, termasuk perumahan pengganti, ganti rugi tunai pengganti, dan/atau pemilihan sendiri (memastikan bahwa permasalahan gender dan dukungan untuk kelompok rentan teridentifikasi);

(ii) Menjelaskan alternatif lokasi-lokasi relokasi yang menjadi pertimbangan; konsultasi dengan masyarakat dilakukan; dan justifikasi untuk memilih lokasi, termasuk rincian tentan glokasi, pengkajian lingkungan tentang lokasi dan kebutuhan pembangunan; (iii) Memberikan jadwal untuk persiapan dan transfer lokasi; (iv) Menjelaskan penyelenggaraan hukum untuk mensahkan penguasaan lahan dan memindahkan hak kepemilikan ke penduduk yang dimukimkan kembali; (v) Memberi

garis

besar

tentang

langkah-langkah

untuk

membantu

pemindahan dan menetapnya penduduk yang dipindahkan di tempat baru; (vi) Menjelaskan rencana-rencana untuk menyediakan prasarana umum [civic infrastructure]; dan (vii) Menjelaskan bagaimana integrasi dengan penduduk setempat akan dilakukan. 8) Pemulihan dan Rehabilitasi Penghasilan Bagian ini: (i) Mengidentifikasi risiko-risiko terhadap penghidupan dan menyusun tabel-tabel terpilah berdasarkan pada data demografi dan sumbersumber penghidupan; (ii) Menjelaskan program pemulihan penghasilan, termasuk berbagai pilihan

untuk

memulihkan

semua

jenis

penghidupan

(contoh

mencakup pembagian manfaat proyek, pengaturan pembagian pendapatan, saham gabungan untuk kontribusi penyertaan modal seperti lahan, membahas keberlanjutan dan jaring pengaman);


9 - 68


(iii) Memberi garis besar tentang langkah-langkah untuk memberikan jaring pengaman sosial melalui asuransi sosial dan/atu dana khusus proyek; (iv) Menjelaskan langkah-langkah khusus untuk mendukung kelompok rentan; (v) Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan gender; dan (vi) Menjelaskan program-program pelatihan. 9) Anggaran Pemukiman Kembali dan Rencana Pendanaan Bagian ini: (i) Memberikan satu anggaran yang dirinci per item untuk semua aktivitas pemukiman kembali, termasuk untuk unit pemukiman kembali, pelatihan staf, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan rencana pemukiman kembali selama pelaksanaan pinjaman; (ii) Menjelaskan aliran dana (anggaran pemukiman kembali tahunan harus menunjukkan pengeluaran dibandingkan anggaran untuk itemitem kunci); (iii) Menyertakan satu justifikasi untuk semua asumsi yang dibuat dalam menghitung tingkat kompensasi dan perkiran biaya lain (dengan mempertimbangkan baik kontinjensi fisik maupun biaya), termasuk biaya-biaya penggantian; (iv) Menyertakan informasi tentang sumber pendanan untuk anggaran rencanapemukiman kembali. 10) Penyelenggaraan Kelembagaan Bagian ini (i) Menjelaskan tanggung jawab dan mekanisme penyelenggaraan kelembagaan

dalam

melaksanakan

langkah-langkah

rencana

pemukiman kembali; (ii) Menyertakan program pengembangan kapasitas lembaga, termasuk bantuan teknis, jika perlu; (iii) Menjelaskan peran LSM-LSM, jika terlibat, dan organisasi-organisasi penduduk yang terkena dampak dalam perencanaan dan pengelolaan pmkb; dan (iv) Menjelskan bagaimana kelompok perempuan akan terlibat dalam rencana dan pengelolaan pemukiman kembali,


9 - 69


11) Jadwal Pelaksanaan Bagian ini mencakup satu jadwal pelaksanaan yang rinci dan terikat waktu untuk semua aktivitas kunci dalam pemukiman kembali dan rehabilitasi. Jadwal pelaksanaan harus mencakup semua aspek aktivitas pemukiman kembali yang disinkronkan dengan jadwal proyek dalam konstruksi kerja sipil dan memberikan proses dan kerangka waktu pembebasan lahan. 12) Pemantauan dan Pelaporan Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang tepat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pemukiman kembali. Ia menetapkan pengatuan untuk partisipasi penduduk yang terkena dampak

dalam

proses

pemantauan.

Bagian

ini

akan

juga

menggambarkan prosedur pelaporan. f.

Konsultasi Langsung (Pleno). Forum pleno ini untuk menyepakati konsep rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Peserta Pleno ini meliputi: Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Bappeda, Ditjen Bina Marga/Satker PJN, Instansi terkait, WTP atau perwakilannya, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk kalau diperlukan anggota DPRD.

g. Finalisasi konsep LARAP/LARP 1. Berdasarkan Pleno, penyusun LARAP/LARP memfinalkan Dokumen LARAP/LARP. Konsep LARAP/LARP selanjutnya dikirim oleh B(B)PJN atau Satker ke PMU/CTC untuk diperiksa (review) sebelum dimintakan No Objection Letter (NOL) dari ADB. 2. Setelah mendapatkan NOL, LARAP/LARP ditetapkan oleh Satker PJN sehingga program pengadaan tanah dan permukiman kembali dapat dilaksanakan oleh Satker dan instansi penanggung jawab lainnya. 3. Dokumen

LARAP/LARP

ini

dapat

dilampirkan

dalam

Dokumen

Perencanaan Pengadaan Tanah yang akan dikirimkan oleh B(B)BJN / Satker

PJN

ke

Gubernur

untuk

mendapatkan

penetapan

lokasi

pembangunan untuk kepentingan umum. Contoh Sistematika LARAP/LARP A. Ringkasan Eksekutif B. Deskripsi Proyek C. Cakupan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali


9 - 70


D. Informasi dan Profil Sosial Ekonomi E. Pengungkapan Informasi, Konsultasi dan Partisipasi F. Mekanisme Penanganan Keluhan G. Kerangka Kerja Hukum H. Keberhakan, Bantuan dan Manfaat I.

Relokasi Perumahan dan Pemukiman

J. Pemulihan dan Rehabilitasi Penghasilan K. Anggaran Pemukiman Kembali dan Rencana Pendanaan L. Penyelenggaraan Kelembagaan M. Jadwal Pelaksanaan N. Pemantauan dan Pelaporan 9.5.4.2.

Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Tahapan persiapan pengadaan tanah dilakukan pada tahap pra-konstruksi dalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan. Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan

pengadaan

tanah

setelah

menerima

Dokumen

Perencanaan

Pengadaan Tanah(termasuk Lampiran berupa Dokumen LARAP/LARP) dari Direktorat Jenderal Bina Marga c/q B(B)PJN atau Satker PJN/P2JN. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim Persiapan, yang akan bertugas: a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan (proyek jalan) b. Melakukan pendataan awal lokasi proyek jalan c. Melaksanakan konsultasi publik rencana proyek jalan d. Menyiapkan penetapan lokasi proyek jalan e. Mengumumkan penetapan lokasi proyek jalan Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan(proyek jalan)dari Gubernur, Ditjen Bina Marga c/q B(B)PJN atau Satker PJN/P2JN mengajukan pelaksanaan pengadaan

tanah

kepada

Kepala

Kantor

Wilayah

BPN/Kepala

Kantor

Pertanahan Kabupaten selaku Ketua Pelaksana Pengadaaan Tanah (Prepres 71/2012) atau Bupati sebagai Panitia Pengadaan Tanah (Perpres 36/2005 Jo Perpres 65/2006). Pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapi dengan: a. Keputusan Penetapan Lokasi Proyek Jalan b. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (termasuk Lampiran Dokumen LARAP/LARP) c. Data awal Pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.


9 - 71


Tim Monitoring Internal yang dibentuk oleh Kepala Satker PJN akan melakukan penyusunan laporan implementasi LARAP/LARP selama proses tahapan persiapan pengadaan tanah. Laporan 9.5.4.3.

Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah (termasuk di dalamnya tahapan implementasi LARAP/LARP) dilakukan pada tahap pra-konstruksi dalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan.

Pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan

oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Perpres No 71/2012) atau oleh Panitia Pengadaan Tanah (Perpres 36/2005 Jo Perpres 65/2006).Dalam hal kompensasi/ganti kerugian bukan dalam bentuk uang, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menugaskan kepada instansi yang memerlukan melaksanakan

tanah

atau

kegiatan

instansi

terkait

lain

sesuai

tersebut.

Kepala

Kantor

bidangnya

Wilayah

BPN

untuk dapat

menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah. Proses kegiatan pengadaan tanah pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi: 1. Sosialisasi rencana pengadaan tanah 2. Inventarisasi dan identifikasi aset terkena 3. Penetapan Penilai 4. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian 5. Pemberian ganti kerugian 6. Pelepasan obyek pengadaan tanah Pada tahapan ini, Tim Monitoring Internal yang dibentuk oleh Kepala Satker PJN melakukan penyusunan laporan implementasi LARAP/LARP selama proses pelaksanaan pengadaan tanah hingga selesai pemberian ganti rugi/pelepasan obyek pengadaan tanah dan pemecahan surat tanah (splitzing 9.5.4.4.

Tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah dilakukan menjelang tahap konstruksi dalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan.

Ketua Pelaksana

Pengadaan Tanah (Panitia Pengadaan Tanah) menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Ditjen Bina Marga c/q B(B)PJN/Satker PJN disertai data


9 - 72


Pengadaan Tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak obyek pengadaan tanah. Pada tahap pasca konstruksi hingga tahap evaluasi pasca konstruksi dalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan, BPN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan

hasil

pengadaan tanah untuk kebutuhan paket ruas jalan yang bersangkutan dan menyerahkan hasil laporan pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Ditjen Bina Marga/Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota


9 - 73


Gambar 9.8. Prosedur Pengadaan Tanah danTANAH LARAP/LARP pada Program Gambar 10.5 PENGADAAN DAN PADA Gambar 10.5 PROSEDUR PROSEDUR PENGADAAN TANAH DAN LARAP LARAP PADA WINRIP WINRIP RRDP Tahap Pembangunan Jalan

Peran Ditjen Bina Marga No

Tahapan LARAP

Bina Program (Koordinator PMU)

Bina Pelaksanaan (PMU)

Bina Teknik

Peran PEMDA terkait dengan Penyusunan B(B)PJN (termasuk dan Pelaksanaan LARAP dan Pengadaan Tanah Satker PJN & P2JN

BPN (termasuk Kanwil dan Kantor Pertanahan)

Masyarakat / WTP

Keterangan

PERENCANAAN PERENCANAAN UMUM UMUM Persiapan Loan Agreement (dalam kaitan tabel ini hanya untuk penyusunan LARAP), Tim Konsultan Persiapan PHLN (PPTA) yang dikoordinir oleh Bipran melakukan identifikasi kebutuhan LARAP (Penyaringan Sosial) berdasar FS dan/atau Pra FS

PERENCANAAN PERENCANAAN TEKNIS TEKNIS AWAL AWAL

PERENCANAAN PERENCANAAN TEKNIS TEKNIS AKHIR AKHIR

Penyusunan Dokumen LARAP oleh Tim Konsultan (CTC) yang dikoordinir oleh PMU dengan tetap koordinasi bersama Bipran, Binlak, Bintek, dan B(B)PJN

1. 1.

Alternatif 1 :Penyusunan Dok. Lingk dan/ atau izin lingk. berdasarkan FS (belum ada DED dan tanpa data sosekbud detil)

DED jadi

Persiapan Penyusunan LARAP a.Konsultasi awal dgn Pemda b.Pengumpulan data sekunder

Membuat kesepakatan dukungan Teknis

Mendukung & menyaksikan/ memantau

2. 2.

3. 3.

mendukung

Tokoh Masyarakat diharapkan dapat mendukung Menyepakati jumlah WTP, juga perkiraan besaran, pilihan dan bentuk ganti kerugian. Termasuk rencana pemukiman kembali dan rehabilitasi

Survai sosial ekonomi Mendukung & menyaksikan/ memantau

4. 4.

5. 5.

mengetahui untuk menjadi catatan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah (PT)

Diskusi & konsultasi pemrakarsa/tim survai dengan Pemda tentang hasil survai sosek

Alternatif 2: Penyusunan Dok. Lingkungan dan/atau izin lingkungan dilakukan bersamaan / paralel dengan Penyusunan LARAP (berdasarkan DED dan data lebih detil)

Penyusunan Laporan Studi dan konsep LARAP , minimal berisi: a. kerangka program rehabilitasi sosial ekonomi/ pembinaan, b. mekanisme monitoring & evaluasi, c. jadwal waktu pelaksanaan (termasuk pembangunan jalan), d. anggaran & sumber pembiayaan;

Mendukung, menghadiri /menyaksikan Pleno ini

6. 6.

7. 7.

mengetahui

Konsultasi tidak langsung (dengan Tokoh masyarakat

Menyepakati bentuk dan besaran ganti kerugian (perkiraan), kerangka Program rehabilitasi/ pembinaan , mekanisme monev, kerangka kelembagaan, jadwal waktu pelaksanaan, dan anggaran dalam LARAP

Menyepakati bentuk dan besaran ganti kerugian termasuk kerangka Program rehabilitasi/ pembinaan dan jadwal waktu pelaksanaan

Konsultasi langsung (pleno) untuk menyepakati konsep LARAP (termasuk penetapan cut off date)

Finalisasi konsep LARAP (perbaikan hasil pleno bila ada

mengetahui untuk menjadi catatan dalam pelaksanaan PT

Bina Marga mengirimkan konsep LARAP Final ke Lembaga Donor untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL)

Setelah mendapatkan NOL, LARAP ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait di Pemda , Ditjen Bina Marga dan/atau BPN

Salinan Penetapan Dokumen LARAP didistribusikan oleh PMU ke Bintek, B(B)PJN, Satker PJN, P2JN, serta instansi-instansi di bawah Pemda yang terkait,

Dokumen LARAP menjadi lampiran dari Dok. Perencanaan Pengadaan Tanah (PT) untuk dikirimkan ke Gubernur

A


Gubernur menerima Dok. Perencanaan PT

Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah (PT)

B

9 - 74


A

PRA-KONSTRUKSI PRA-KONSTRUKSI

8. 8.

B

Gubernur / Bupati/ Walikota Membentuk Tim Persiapan untuk melakukan :

Implementasi LARAP B(B)PJN dan/ atau Bina Teknik mendukung PMU untuk memantau dan mencatat proses persiapan PT di lapangan. Sebagai bagian dari laporan implementasi LARAP yang disusun oleh PMU

9. 9.

Monitoring implementasi LARAP

PMU melalui CTC / DSC melakukan penyusunan laporan implementasi LARAP selama proses Pengadaan Tanah hingga selesai pemberian ganti kerugian.

Laporan monitoring internal ini di berikan ke Lembaga Donor dalam bentuk Laporan bulanan, Laporan triwulanan, Laporan per tahun, dan Laporan Akhir (Lap. akhir termasuk laporan data Hasil PT yang diserahkan oleh BPN di akhir proses).

Laporan/ hasil Monitoring (terkait progress implementasi) secara berkala harus dapat diakses dan ditanggapi oleh masyarakat (terutama WTP)

1. pemberitahuan rencana pembangunan

2. pendataan awal (dapat mengacu pada data LARAP) menghasilkan daftar sementara lokasi rencana pembangunan

Jika diperlukan Relokasi dan Revisi DED maka diserahkan kembali ke Bina Marga (namun bila LARAP dilakukan secara benar, maka seharusnya disini sudah tidak ada keberatan masyarakat

dikabulkan

PASKA PASKA KONSTRUKSI KONSTRUKSI

Menyepakati bentuk ganti kerugian, (untuk besaran ganti kerugian akan ditentukan oleh Penilai di tahap Pelaksanaan PT) termasuk kerangka Program rehabilitasi/ pembinaan dan jadwal waktu pelaksanaan. (kesepakatan ini seharusnya mengacu/ berdasarkan pada LARAP

Masyarakat keberatan ? ditolak

4. Menyiapkan & mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan Ketua Pelaksana PT (Kepala Kantor Pertanahan) membentuk Satuan Tugas Pelaksana PT

Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan, Bina Marga mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksanaan PT

Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan: 1. Inventarisasi dan Identifikasi 2. Penetapan Penilaian 3. Musyawarah dan Penetapan Ganti Kerugian

B(B)PJN dan/ atau Dit. Bina Teknik mendukung PMU untuk memantau dan mencatat proses penyerahan ganti kerugian . Sebagai bagian dari laporan implementasi LARAP yang disusun oleh PMU

Penyerahan Ganti Kerugian

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah ke Bina Marga

Bina Marga mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah

KONSTRUKSI KONSTRUKSI

Tahap Persiapan PT

3. Konsultasi Publik, untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan

B(B)PJN dan/ atau Dit. Bina Teknik mendukung PMU untuk memantau dan mencatat proses pelaksanaan PT di lapangan. Sebagai bagian dari laporan implementasi LARAP yang disusun oleh PMU Pada tahap Pelaksanaan PT Tim Monitoring internal melakukan pemutakhiran dokumen LARAP terkait besaran harga ganti kerugian yang ditetapkan Tim Penilai (Appraisal)

mengetahui untuk menjadi catatan dalam pelaksanaan PT

10. 10.

monitoring dan evaluasi eksternal

Bina Marga (PMU) menugaskan tim Monitoring Independen (Konsultan/ Akademisi/ LSM) untuk melakukan monitoring hasil implementasi LARAP yang telah dilakukan (1-2 tahun sebelumnya)

menerima ganti kerugian

menerima sertifikat tanah sisa

Penyerahan Ganti Kerugian

WTP terkait memberikan informasi tentang perubahan kondisi sosial ekonominya pasca terkena dampak PT

Mendukung

Bina Marga menerima hasil monitoring dan evaluasi BPN

11. 11.

KETERANGAN KETERANGAN SIMBOL SIMBOL // GAMBAR GAMBAR ::


Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah (PT)

Menyelesaikan Permohonan Sertifikat

Tim Monitroring Independen tetap berkoordinasi dengan PMU, Bintek, dan B(B)PJN dalam pelaksanaan monitoring eksternal ini EVALUASI EVALUASI PASKA PASKA KONSTRUKSI KONSTRUKSI

Menyepakati bentuk dan besaran ganti kerugian yg ditentukan oleh Penilai termasuk kerangka Program rehabilitasi/ pembinaan dan jadwal waktu pelaksanaan.

Tahapan Tahapan Inti Inti Prosedur Prosedur LARAP LARAP

Tahapan Tahapan Penyerahan Penyerahan Ganti Ganti Kerugian Kerugian

Prose Prose Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah berdasarkan berdasarkan UU UU no.2 no.2 thn thn 2012 2012

Prose Prose Paralel Paralel lainnya lainnya

Tahap Tahap Perencanaan Perencanaan Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah

Proses Proses Paralel Paralel yanh yanh terkait terkait // mendukung mendukung LARAP LARAP

Tahap Tahap Persiapan Persiapan Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah

Garis Garis Proses Proses

Tahap Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah

Garis Garis Dukungan Dukungan

Monev dilakukan oleh BPN terhadap penggunaan dan pemanfaatan hasil PT bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Sumber Sumber :: Petunjuk Petunjuk Praktis Praktis Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Bidang Bidang Jalan Jalan 2014, 2014, Kementerian Kementerian PU PU Ditjen Ditjen Bina Bina Marga, Marga, Dit Dit Bintek Bintek dan dan Perpres Perpres No No 71 71 Thn Thn 2012 2012

9 - 75


9.5.5. Perencanaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat Aspek-aspek yang akan dikaji dalam penyiapan Perencanaan untuk Penduduk Asli/Masyarakat Adat adalah sebagai berikut: 1) Deskripsi Proyek Bagian ini memberikan satu gambaran umum tentang proyek; membahas komponenkomponen dan aktivitas-aktivitas proyek yang bisa menimbulkan dampak pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat; dan mengidentifikasi wilayah proyek. 2) Pengkajian Dampak Sosial Bagian ini: (i) meninjau kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang berlaku untuk Penduduk Asli/Masyarakat Adat dalam konteks proyek; (ii) memberikan informasi dasar tentang karakteristik demografi, sosial, budaya dan politik tentang komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak; lahan dan teritori yang secara tradisional telah mereka miliki atau secara adat mereka manfaatkan atau tempati; dan sumber daya alam yang menjadi gatungan mereka; (iii) mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci dalam proyek dan menjabarkan satu proses yang selaras budaya dan peka gender dalam melakukan konsultasi yang bermakna dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat di setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan tinjauan dan informasi dasar. (iv) mengkaji, dengan didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak, potensi dampak yang positif maupun merugikan yang ditimbulkan proyek. Penting dalam penentuan potensi dampak merugikan adalah analisis peka gender tentang kerentanan relatif dan risiko Penduduk Asli/Masyarakat Adat mengingat kondisi khusus mereka dan keterikatan mereka yang erat dengan lahan dan sumber daya alam serta kurangnya akes mereka ke peluang-peluang yang secara relatif tersedia untuk kelompok sosial lain dalam komunitas , kawasan atau masyarakat nasional dimana mereka tinggal; (v) mencakup satu pengkajian peka gender tentang persepsi Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak tentang proyek dan dampaknya pada status sosial, ekonomi dan budaya mereka;


9 - 76


(vi) mengidentifikasi

dan

merekomendsikan,

dengan

didasarkan

pada

konsultasi bermakna dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak, langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak yang merugikan atau, jika penghindaran seperti itu tidak mungkin dilakukan, untuk mengidentifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, meredam, dan atau memberi ganti rugi untuk dampak-dampak seperti itu dan untuk memastikan bahwa Penduduk Asli/Masyarakat Adat menerima manfaat proyek yang selaras dengan budaya. 3) Pengungkapan Informasi, Konsultasi dan Partisipasi Bagian ini: (i) menjelaskan pengungkapan informasi, konsultasi dan proses partisipasi dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak, yang dilakukan selama persiapan proyek; (ii) meringkas komentar-komentar Penduduk Asli/Masyarakat Adat tentang hasil-hasil pengkajian dampak sosial dan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat selama konsultasi dan bagaimana permasalahanpermasalahan tersebut telah ditangani dalam rancangan proyek; (iii) apabila aktivitas-aktivitas proyek memerlukan dukungan masyarakat secara luas, mendokumentasikan proses dan hasil konsultasi-konsultasi dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak dan segala kesepakatan yang dihasilkan dari konsultasi-konsultasi semacam itu untuk aktivitas proyek dan langkah-langkah perlindungan yang dilakukan untuk menangani dampak-dampak aktivitas-aktivitas seperti itu; (iv) menjelaskan mekanisme-mekanisme konsultasi dan partisipasi yang akan digunakan selama pelaksanaan untuk memastikan partisipasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat selama pelaksanaan; dan (v) menegaskan pengungkapan konsep IPP dan versi akhirnya pada komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat. 4) Langkah-Langkah yang Memberi Manfaat Bagian

ini

menjelaskan

langkah-langkah

yang

harus

diambil

untuk

memastikan bahwa Penduduk Asli/Masyarakat Adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang selaras budaya dan peka gender. 5) Langkah-Langkah Peredaman Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk menghindari dampak merugikan pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat; dan apabila penghindaran


9 - 77


tidak mungkin dilakukan, menjelaskan langkah-langkah untuk meminimalkan dan memberikan ganti rugi untuk dampak merugikan yang tak terhindarkan yang

telah

teridentifikasi

untuk

masing-masing

kelompok

Penduduk

Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak. 6) Pengembangan Kapasitas Bagian ini memberikan langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan sosial, legal dan teknis (a) badan (badan) pemerintah untuk menangani permasalahan Penduduk Asli/Masyarakat Adat di wilalayah proyek; dan (b) organisasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat di wilayah proyek untuk memungkinkan mereka mewakili Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak dengan lebih efektif. 7) Mekanisme Penanganan Keluhan Bagian ini menjelaskan prosedur-prosedur untuk menangani keluhan oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Ia juga menjelaskan prosedur-prosedur yang bisa dijangkau oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan yang selaras budaya dan peka gender. 8) Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang tepat untuk proyek untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IPP. Ia juga menjelaskan pengaturan

untuk

partisipasi

Penduduk

Asli/Masyarakat

Adat

dalam

persiapan dan validasi laporan pemantauan dan evaluasi. 9) Penyelenggaraan Kelembagaan Bagian ini menjelaskan tanggung jawab dan mekanisme penyelenggaraan kelembagaan untuk melaksanakan berbagai langkah dalam IPP. Ia juga menjelaskan proses memasukan lembaga-lembaga setempat dan LSM-LSM yang relevan untuk melaksanakan langkah-langkah IPP. 10) Anggaran dan Pendanaan Bagian ini memberikan anggaran per item untuk semua aktivitas yang dijelaskan di dalam IPP. Contoh Sistematika IPP A. Ringkasan Eksekutif Rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat B. Deskripsi Proyek C. Pengkajian Dampak Sosial D. Langkah-Langkah yang Memberi Manfaat


9 - 78


E. Langkah-Langkah Peredaman F. Pengembangan Kapasitas G. Mekanisme Penanganan Keluhan H. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi I.

Penyelenggaraan Kelembagaan

J. Anggaran dan Pendanaan 9.5.6. Penyiapan Studi-Studi Lanjutan RRDP Jika untuk selanjutnya diperlukan studi-studi yang lebih rinci, seperti misalnya studi LARAP/LARP atau AMDAL/UKL & UPL, sumber pendanaan harus disediakan oleh Pemerintah Indonesia (Pusat/Daerah) sesuai dengan keperluan proyek.

Konsultan

eksternal tambahan mungkin diperlukan untuk melaksanakan studi tersebut. CTC akan bertanggung jawab atas penyiapan Kerangka Acuan Kerja untuk studi-studi tersebut dan konsultan lokal yang terpisah dapat ditunjuk untuk melaksanakan studi atau memberikan bantuan teknis sesuai yang dibutuhkan dan disetujui oleh proyek. 9.6.

PENYEBARAN INFORMASI, KONSULTASI, DAN PARTISIPASI A. Penyebaran Informasi. Sesuai dengan Kebijakan Konsultasi Publik ADB, ADB mempunyai komitmen bekerjasama dengan para peminjam/klien untuk memastikan bahwa informasi yang terkait (apakah positif atau negatif) mengenai isu upaya perlindungan sosial dan lingkungan tersedia tepat waktu, di tempat yang terjangkau, dan dalam bentuk dan bahasa (bahasa-bahasa) yang dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak dan oleh para pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat umum, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang berarti ke dalam rancangan dan pelaksanaan program. B. Konsultasi dan Partisipasi. Konsultasi dan partisipasi sangat penting dalam pencapaian tujuan-tujuan kebijakan upaya perlindungan. Kebijakan-kebijakan ADB yang ada saat ini tentang upaya perlindungan mempunyai persyaratan-persyaratan konsultasi yang beragam. Semuanya secara tidak langsung menyatakan perlunya perundingan awal dan konsultasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya dengan orang-orang yang terkena dampak serta masyarakat dalam konteks perencanaan upaya perlindungan dan konsultasi berkelanjutan selama pelaksanaan proyek untuk mengidentfikasikan dan membantu menangani isu-isu upaya perlindungan yang mungkin timbul. ADB perlu secara jelas menyatakan


9 - 79


bahwa mereka mensyaratkan para peminjam/klien untuk melakukan konsultasi yang bermakna dengan oang-orang dan masyarakat yang terkena dampak dalam pelaksanaan kebijakan upaya perlindungan tersebut. Selain itu, ADB perlu untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan “konsultasi yang bermakna”. Untuk penerapan kebijakan, konsultasi bermakna akan mengacu pada satu proses yang (i) dimulai pada tahap dini persiapan proyek dan dilakukan secara berkelanjutan dalam seluruh siklus proyek; (ii) memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai serta tepat pada waktunya yang bisa dipahami dan langsung bisa dijangkau oleh penduduk yang terkena dampak; (iii) dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; (iv) inklusif dan peka gender dan diselaraskan dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang

beruntung

dan

rentan;

dan

(v)

memungkinkan

dimasukkannya

pandangan-pandangan yang relevan dari para penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan, seperti perancangan proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan isu-isu pelaksanaan. Selain itu, ADB mengakui bahwa Penduduk Asli/Masyarakat Adat kemungkinan secara khusus menjadi rentan dalam situasi proyek tertentu. Oleh karena itu, ijin dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak akan dipastikan diperoleh melalui konsultasi yang bermakna untuk aktivitas-aktivitas proyek berikut ini: (i) pengembangan sumber daya budaya dan pengetahuan Penduduk Asli/Masyarakat secara komersial, (ii) relokasi fisik dari lahan tradisional atau adat; dan (iii) pengembangan sumber daya alam di dalam lahan adat secara komersial untuk penggunaan yang akan berdampak pada penghidupan atau pemanfaatan budaya, seremonial atau spiritual yang menegaskan identitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Untuk tujuan penerapan kebijakan, ijin dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak mengacu pada ekspresi kolektif Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak, melalui perorangan dan/atau wakil mereka yang diakui, yang menunjukkan dukungan masyarakat

secara

luas

terhadap

aktivitas-aktivitas

proyek

seperti

itu.

Peminjam/klien akan memastikan apakah Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak memberikan dukungan mereka yang luas pada aktivitasaktivitas proyek dan jika ada dukungan semacam itu, rencana penduduk asli/masyarakat adat akan dengan jelas mendokumentasikan proses konsultasi. ADB akan mengevaluasi dokumentasi peminjam/klien mengenai proses


9 - 80


pelibatan, dan selain itu, melalui investigasinya sendiri, ADB akan memastikan bahwa dukungan masyarakat yang luas terhadap aktivitas proyek telah ditunjukkan oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak. ADB tidak akan mendanai proyek jika tidak ada dukungan masyarakat luas seperti itu. 9.7

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN Sebuah diagram mekanisme penanganan keluhan yang diketuai oleh Ditjen Bina Marga melalui Direktorat Bina Program,

dibentuk untuk mencatat keluhan dari

masyarakat mengenai aspek teknis, sosial dan lingkungan. Proses ini akan dirancang untuk agar

transparan, responsif gender, sesuai dengan budaya dan

sepadan dengan risiko dan dampak merugikan dari proyek, serta mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat yang terkena dampak. Orang yang terkena dampak diinformasi tentang mekanisme tersebut melalui media massa. Proses partisipatif ini harus memastikan bahwa semua pandangan masyarakat layak untuk dikaji dan sesuai untuk dimasukkan dalam proses desain dan implementasi. Kelompok Konsultasi Lokal (KKL) adalah kelompok tersebut akan diwakili oleh Kepala Desa, LSM, dan masyarakat lokal. Peran kelompok akan menjadi sangat penting selama perencanaan dan pelaksanaan kegiatan subproyek. Pandangan mereka akan dipertimbangkan dalam setiap tahap pelaksanaan proyek. Selama pelaksanaan kelompok tersebut akan mengamati / memantau pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktordan berpartisipasi dalam prosedur penyelesaian keluhan. Seperti disajikan dalam Gambar 9.8, alur prosedur penanganan keluhan adalah sebagai berikut: 1. Warga yang terkena dampak

akan mengirimkan keluhan / pengaduan ke

Kelompok Konsultasi Lokal (KKL) seperti Kepala Desa, LSM atau Pihak lainnya untuk diselesaikan. 2. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan di tingkat KKL dalam waktu tiga hari, maka pengaduan tersebut akan diteruskan kepada Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN). 4. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan pada tingkat P2JN dalam waktu tiga hari, maka akan dirujuk ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional B(B)PJN) untuk diselesaikan. B(B)PJN , dengan bantuan ahli Lingkungan dan / atau Pemukiman Kembali DSC akan berkoordinasi dengan KKL dan pelapor untuk menyelesaikan keluhan. Disamping itu pihak B(B)PJN juga akan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Marga.


9 - 81


5. Hasil verifikasi akan diinformasikan kepada WTP tidak lebih dalam 12 hari kerja untuk

berdiskusi

dengan

WTP

guna

mencari

solusi

dan

kesepakatan/persetujuan. Gambar berikut ini menunjukkan alur prosedur penanganan keluhan WTP pada program RRDP. Gambar 9.9. Bagan Alir Mekanisme Penanganan Keluhan Orang yang Terkena Dampak/Komunitas

Keluhan/Komplain

Kelompok Kosultasi Lokal (Kepala Desa. LSM atau Pihak Lainya)

Penanganan Keluhan

3 hari

Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN)

12 hari kerja

3 hari

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)

Design Supervision Consultants (Ahli Lingkungan dan/ atau Pemukiman Kembali)

Direktorat Jenderal Bina Marga Dit. Bina Program

9.8.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI LINGKUNGAN DAN SOSIAL Pemantauan merupakan salah satu unsur penting dari keseluruhan proses, mencakup Pemantauan Lingkungan dan Pemantauan LARAP/LARP. Tujuan utama pemantauan dan evaluasi dalam hal ini adalah: 

Memastikan bahwa persyaratan-persyaratan Pemerintah Indonesia dan Bank Pembangunan Asia diikuti secara keseluruhan selama proses pembangunan jalan dengan mempertimbangkan secara khusus proses penyaringan, konsultasi,


9 - 82


penilaian dampak lingkungan, pengelolaan lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kembali. 

Ketepatan

langkah-langkah

pengelolaan

lingkungan

yang

diterapkan

berdasarkan persyaratan terkait yang disusun dalam dokumen kontrak RRDP, atau prosedur pengelolaan dan pemantauan khusus yang disiapkan sebagai bagian dari studi UKL & UPL, AMDAL, LARAP/LARP untuk sub proyek yang sensitif. 

Memastikan

bahwa

penduduk

yang

terkena

dampak

langsung

oleh

pembangunan jalan, menerima ganti rugi dan bantuan yang layak dalam proses pemukiman kembali

sesuai

kebijakan

kerangka

pengadaan tanah

dan

pemukiman kembali. 

Adanya kekurangan dalam proses atau hasil kegiatan, akan ditangani dalam proyek yang akan datang melalui perubahan dan peningkatan proses pelaksanaan dan perbaikan lainnya.

9.8.1. Pemantauan Lingkungan Pemantauan dilakukan secara berkala oleh CTC, sedang pemantauan rutin terhadap pelaksanaan RKPPL oleh Kontraktor dilaksanakan DSC. Laporan pemantauan ini tercakup dalam persyaratan laporan proyek yang disiapkan oleh PMU dan tim konsultan, dan diserahkan ke ADB; beberapa aspek kunci sistem pemantauan disajikan pada bagian berikut:

Pemantauan Internal (dilakukan oleh DSC setiap bulan) Laporan Kemajuan Bulanan masing-masing sub proyek, akan: a. Dibuat oleh Design Supervision Consultant (DSC) b. Diperiksa oleh Core Team Consultant (CTC) yang kemudian akan dikonsultasikan dengan Subdit TLKJ 1) Pemantauan External (Pelaksanaan RKL dan UKL) a. Dibuat dan diserahkan oleh Pemrakarsa/Satker Pelaksanaan Jalan Nasional ke BLH/BLHD terkait. b. Dikaji oleh Design Supervision Consultant (DSC) dan Core Team Consultant (CTC) c. Diperiksa oleh Subdit TLKJ sebagai bahan pembinaan A. Laporan Pemantauan Lingkungan Bina Marga, dengan bantuan dari Design and Supervision Consultant (DSC) dan dukungan Core Team Consultant (CTC), akan (i) melakukan pemantauan berkala kinerja lingkungan kontraktor dalam hal pelaksanaan langkah-langkah Manual Manajemen Proyek

9 - 83


mitigasi yang ditunjukkan dalam RKPPL; (ii) memantau dan melaporkan dampak lingkungan selama konstruksi, dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi; (iii) melakukan pemantauan dampak lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, kualitas air, dan lain-lain berdasarkan RKPPL; dan (iv) menyiapkan laporan pemantauan semi-tahunan untuk diserahkan kepada ADB. Selain pemantauan lingkungan yang dijelaskan di atas, untuk kategori lingkungan, Bina Marga juga akan melibatkan ahli eksternal yang handal dan berpengalaman, diterima ADB, untuk mengkaji dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kedalaman, dan relevansi informasi yang diberikan oleh Ditjen Bina Marga kepada ADB berkaitan dengan implementasi RKPPL. Tenaga ahli eksternal akan melaksanakan pemantauan tersebut setiap

tahun dan wajib

menyampaikan laporan pemantauan tahunan kepada Ditjen Bina Marga dan ADB B. Waktu Pemantauan 1. Pemantauan Rutin terhadap pelaksanaan RKPPL dilaksanakan oleh DSC. 2. Pemantauan Berkala: Laporan Pemantauan berkala terhadap subproyek wajib AMDAL dilakukan setiap 4 bulan sekali dan sub proyek wajib UKL&UPL setiap 6 bulan sekali. 9.8.2. Pemantauan Pelaksanaan LARAP/LARP Pemantauan (monitoring) pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan penanganan terhadap dampak dari kegiatan pengadaan tanah sebagaimana termuat dalam dokumen LARAP/LARP. 1) Pemantauan Internal: a. Dilakukan oleh B(B)PJN/Satker PJN mendapatkan

persetujuan

ADB,

guna kebutuhan pelaporan untuk

PMU/CTC

melakukan

pemantauan

implementasi LARAP/LARP. b. Dilakukan sejak Persiapan Pengadaan Tanah c. Pelaporan dilakukan secara bulanan, triwulanan dan tahunan d. PMU/CTC melakukan update dokumen LARAP/LARP antara lain mengenai besaran ganti kerugian, perbedaan nama dan lainya.


9 - 84


2) Pemantauan dan Evaluasi Eksternal Pemantauan secara eksternal terhadap pelaksanaan LARAP/LARP untuk mengkaji hasil pemantauan internal akan dilakukan untuk paket-paket RRDP oleh Tim Pemantau Indipenden dibawah koordinasi PMU dengan tugas: a. Melakukan kajian hasil pemantauan internal. b. Menilai proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali sudah sesuai yang disyaratkan, khususnya apakah mata pencaharian dan taraf hidup WTP telah terpulihkan atau ditingkatkan. c. Menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan serta dampak dari kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan, yang hasilnya

akan menjadi acuan untuk

kebijaksanaan

dalam

penyelenggaraan

pembuatan dan perencanaan kegiatan

pengadaan

tanah,

pemukiman kembali dan pemberdayaan di masa mendatang; d. Memastikan apakah kelayakan ganti kerugian dan bantuan yang diberikan telah memenuhi tujuan, dan apakah tujuan tersebut sesuai dengan kondisi WTP saat ini. 9.8.3. Pelaporan Pemantauan Pelaksanaan LARAP/LARP 1) Laporan

pemantauan

internal

akan

menggambarkan

tingkat

kemajuan

implementasi LARAP/LARP 2) Laporan pemantauan internal dibagi dalam 4 (empat) tahapan, yakni laporan bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan akhir kegiatan. 3) Laporan pemantauan internal disampaikan oleh Satker PJN sesuai periode pemantauan untuk selanjutnya disampaikan PMU. Laporan pemantauan internal (implementasi LARAP/LARP) tersebut akan diperiksa oleh PMU/CTC sebelum disampaikan ke ADB. 4) Sebuah lembaga pengawasan eksternal (lndependent Monitoring Agency-IMA) juga akan dilibatkan oleh Ditjen Bina Marga untuk melakukan pemantauan dan penilaian independen. Lembaga pengawasan eksternal akan menyerahkan laporan pemantauan tengah tahunan (semi annual) kepada Ditjen Bina Marga untuk diteruskan ke ADB. 5) Semua laporan pemantauan akan diunggah dalam website ADB. 9.8.4. Pemantauan Program Kampanye Pencegahan HIV-AIDS dan Human Trafficking Secara umum program ini adalah sebagai upaya untuk mencegah atau menanggulangi penyebaran Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno


9 - 85


Deficiency Syndrom (HIV-AIDS) pada pekerja di sektor konstruksi khususnya pembangunan jalan dan jembatan. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, dan perhatian para pekerja terhadap kesehatan, serta untuk peningkatan perhatian atau kepedulian terhadap permasalahan human trafficking. PMU akan menyerahkan laporan triwulanan kepada. Ditjen Bina Marga akan memastikan bahwa semua kontrak pekerjaan Proyek memasukkan ketentuan dan anggaran yang menyatakan bahwa kontraktor: (a) mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan kewajiban perjanjian internasional terkait dan tidak mempekerjakan pekerja anak; (b) menyiapkan kondisi kerja yang aman, dan air dan fasilitas sanitasi terpisah untuk pekerja laki-laki dan perempuan; (c) memberikan upah sama dengan pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya; (d) menyediakan layanan penitipan untuk pekerja konstruksi perempuan; dan (e) melaksanakan program pencegahan HIV/AIDS dan Human Trafficking. Program ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan yang dibantu oleh lembaga yang berkompeten di bidangnya sebagai narasumber. Dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi bersama DSC untuk membantu pelaksanaan kegiatan, sementara CTC membantu PMU dalam penyiapan pelaporan. 9.8.5. Evaluasi ADB akan melaksanakan sebuah misi awal dalam waktu 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian pinjaman untuk proyek. Kunjungan misi akan dilakukan secara semesteran bersama oleh perwakilan dari ADB, Peminjam, dan Ditjen Bina Marga. Kunjungan pengadaan

misi akan menilai status pelaksanaan proyek termasuk

pekerjaan

konstruksi,

progress

financial,

ketaatan

terhadap

perlindungan lingkungan dan sosial, dan keberlanjutan pembangunan jalan. Kunjungan lapangan yang diperlukan untuk semua proyek yang berdampak lingkungan atau

sosial. Sebuah misi jangka menengah akan dilakukan 2 tahun

setelah pinjaman efektif. Setiap kajian ketaatan terhadap

jangka menengah akan mengevaluasi

persyaratan, rencana kerja, ketentuan, dan upaya yang

ditetapkan dalam perlindungan lingkungan dan sosial, dan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Kajian ini akan memungkinkan untuk


9 - 86


melakukan perbaikan yang diperlukan di tengah jalan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan proyek. Dalam waktu 6 bulan setelah penyelesaian pekerjaan fisik, Ditjen Bina Marga akan menyerahkan laporan penyelesaian proyek kepada ADB. 9.9.

ORGANISASI PELAKSANAAN Beberapa lembaga di tingkat nasional dan provinsi akan terlibat dalam pelaksanaan program RRDP seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.10. Peran dan tanggungjawab masing-masing lembaga dalam hal pelaksanaan proyek dan pengelolaan lingkungan dijelaskan pada Tabel 9.7. Ditjen Bina Marga akan menjadi badan pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RRDP keseluruhan. Unit

pengelolaan

proyek

(Project

Management

Unit-PMU)

dibentuk

untuk

memfasilitasi pembebasan lahan, pemukiman, dan langkah-langkah pengamanan lingkungan dan akan memastikan bahwa keprihatinan lokal ditangani memadai. Unit akan dipimpin oleh seorang ketua, yang akan mengawasi sehari-hari kegiatan pelaksanaan fisik dan menyiapkan laporan kemajuan. PMU akan bekerja dengan Sub-Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan (TLKJ) berkaitan dengan pelaksanaan dan pemantauan rencana pengelolaan lingkungan, bersama dengan Konsultan baik dari CTC (Core Team Consultant) dan DSC (Design and Supervision Consultant) akan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama pekerjaan sipil.


9 - 87


Gambar 9.10. Organisasi Pelaksanaan Proyek

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat Bina Teknik

Sub Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan

Direktorat Bina Program Core Team Consultant (CTC)

PMU (Project Management Unit) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

P2JN

Design and Supervision Consultant (CTC)

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

BLHD Provinsi

: Garis Komando : Garis Koordinasi

Kontraktor

Pelaksanaan Konstruksi

Tabel 9.7. Peran dan Tanggungjawab Lembaga dalam Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Instansi

Peran

Direktorat Jenderal Bina Marga

Instansi Pelaksana, Pengelolaan proyek keseluruhan, perencanaan dan pemrograman proyek jalan

Sub Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan

Pemantauan Lingkungan dan Sosial


Tanggungjawab  Mengawasi secara langsung Project Management Unit (PMU).  Memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk melaksanakan EMP (Environmental Management Plan) atau Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan.  Memastikan bahwa ketentuan EMP dilaksanakan untuk seluruh proyek.  Pastikan bahwa pelaksanaan proyek sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan dan persyaratan lingkungan dari Pemerintah Indonesia dan ADB.  Memastikan bahwa dokumen tender dan kontrak termasuk EMP.  Menetapkan mekanisme penanganan keluhan sebagaimana dijelaskan dalam IEE (Intital Environmental Examination).  Menyerahkan laporan pemantauan tengah tahunan pelaksanaan EMP kepada ADB.  Menetapkan prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai persyaratan Pemerintah Indonesia dan ADB.  Berkoordinasi dengan PMU untuk memastikan bahwa EMP dilaksanakan dengan benar, dan diperlukan pemantauan dan pelaporan sesuai yang disyaratkan dalam EMP.

9 - 88


Instansi

Peran

Project Management Unit (PMU)

Pelaksanaan pengelolaan proyek

Core Team Consultants (CTC)

Mendukung PMU dalam pengelolaan proyek

Design and Supervision Consultants (DSC)

Mengawasi desain proyek jalan dan pengawasan konstruksi pekerjaan sipil


Tanggungjawab  Memberikan pelatihan kepada para pejabat provinsi dan Kabupaten tentang sistem pengelolaan lingkungan dan sosial untuk proyek jalan.  Berkoordinasi dengan kantor Bapedalda/BLHD di tingkat Kabupaten/Kota, dan Provinsi yang berkaitan dengan ketaatan persyaratan lingkungan di Indonesia.  Menyertakan EMP di dokumen tender dan kontrak.  Memastikan bahwa ketentuan EMP dilaksanakan pada berbagai tahapan proyek secara ketat.  Melakukan pemantauan pelaksanaan EMP (langkahlangkah pengelolaan dan pemantauan) dengan bantuan dari DSC.  Pastikan bahwa DSC menyiapkan laporan laporan pemantauan lingkungan bulanan untuk diserahkan kepada PMU / CTC.  Dengan dukungan dari CTC, menyiapkan laporan pemantauan lingkungan tengah tahunan untuk diserahkan kepada ADB.  Menyiapkan laporan tengah tahunan pelaksanaan EMP (langkah-langkah pengelolaan, penyediaan data dasar, pemantauan lingkungan, dll) berdasarkan laporan pemantauan bulanan yang disampaikan oleh DSC. Laporan pemantauan lingkungan tengah tahunan wajib disampaikan kepada ADB melalui Ditjen Bina Marga / PMU.  Melaksanakan program pengembangan kapasitas/ pelatihan lingkungan yang diusulkan dalam IEE. Pelatihan dilakukan untuk Sub Dit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan, Dinas PU, P2JN, dan staf Bina Marga di kantor propinsi dan kabupaten, dan staf lingkungan di tingkat provinsi dan kabupaten dari pemerintah daerah melalui lokakarya pelatihan tentang persyaratan perlindungan lingkungan ADB dan pengalaman internasional dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.  Mengembangkan panduan audit lingkungan pada masa konstruksisebagai pedoman DSC.  Melakukan pemantauan secara rutin terhadap kontraktor dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai yang ditentukan dalam EMP.  Menyiapkan laporan pemantauan lingkungan bulanan untuk diserahkan kepada Bina Marga / PMU dan CTC. Laporan tersebut menjadi dasar bagi laporan pemantauan tengah tahunan yang harus disiapkan oleh CTC untuk diserahkan ke ADB.  Melibatkan laboratorium atau lembaga terakreditasi / berlisensi untuk melakukan penyediaan data dasar kualitas udara, kebisingan dan kualitas air permukaan sebelum dimulainya pekerjaan lapangan berdasarkan EMP. Menyiapkan laporan untuk dikirimkan ke Bina Marga / PMU dan CTC.  Mengkaji dan menyetujui rencana pengelolaan lingkungan  Rencana Pengelolaan Limbah Cair, Rencana Pengelolaan Limbah Padat) harus disiapkan oleh kontraktor sebagaimana ditentukan dalam EMP.  Mengadakan on-the-job training untuk staf SDEA, Dinas PU, P2JN, Bapedalda/BLHD provinsi dan kabupaten dalam pemantauan kinerja lingkungan kontraktor dan penyiapan laporan.

9 - 89


Instansi

Peran

Tanggungjawab 

Kontraktor

Pelaksanaan konstruksi





Mengawasi pekerjaan sipil untuk memastikan ketaatan terhadap EMP. Merekrut manajer kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang ditentukan dalam EMP diterapkan dengan benar. Melaksanakan dan menyediakan dana yang cukup dan manusia sumber daya untuk implementasi yang tepat dan tepat waktu langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dalam EMP

Dinas Pekerjaan Umum

Bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan jalan nasional dalam provinsi setelah selesai konstruksi

Melaksanakan pemantauan EMP selama operasional

Bapedalda/BLHD

Berperan dalam pengelolaan lingkungan, pemantauan dan konsultasi di masing-masing wilayah administratif.






Mengkaji ulang dan menyetujui laporan analisis lingkungan yang disyaratkan oleh Pemerintah. Melakukan pemantauan kinerja lingkungan proyek sesuai kewenangan mereka

9 - 90

Bab 10 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi

BAB 10 RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI DAN UPAYA PENYELENGGARAAN PROYEK DENGAN MENINGKATKAN TRANSPARANSI

10.1

DASAR HUKUM 1)

UU No 2 tahun 2012 Tentang Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Umum

2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

3)

UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

4)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, terutama pasal 3, dan pasal 62 tentang peran masyarakat

6)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

8)

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

9) 10)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

11)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

12)

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan

Organisasi,

dan

Tata

Kerja

Menteri

Negara

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003. 13)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

14)

Keppres 74/2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


10 ‐ 1


15)

Keppres 44/2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

16)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

17)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

18)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 323/Prt/M/2005 Tentangtata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

19)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14/Prt/M/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi. Untuk RRDP menggunanakan semi e-procurement (terlampir)

10.2.

RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK)

10.2.1. Definisi Korupsi Praktek Kecurangan dan Korupsi (KKN) 

“praktek

korupsi”

berarti

menawarkan,

memberikan,

menerima,

atau

mengupayakan, langsung maupun tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai agar dapat mempengaruhi keputusan seorang penjabat publik di dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; 

“praktek penipuan dan penggelapan” berarti memalsukan atau mengabaikan fakta agar dapat mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan suatu kontrak;



“praktek persekongkolan/kolusi” berarti berkomplot atau mengatur antara dua peserta lelang atau lebih, dengan atau tanpa sepengetahuan peminjam, merancang untuk menghasilkan harga penawaran semu, pada tingkat yang tanpa persaingan;



“praktek pemaksaan” berarti merugikan atau mengancam untuk merugikan, langsung atau tidak langsung, orang, atau harta mereka untuk mempengaruhi keikutsertaan mereka di dalam proses pengadaan, atau mempengaruhi pelaksanaan suatu kontrak.

Dalam Proyek RRDP akan diberikan penekanan pada penguatan terhadap semua aspek pengelolaan dan pelaksanaan proyek, demikian juga dengan memaksimalkan


10 ‐ 2


efektifitas pengeluaran dana publik dengan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana masyarakat melalui perbuatan-perbuatan penyimpangan atau praktek-praktek korupsi. Sebagai bagian dari hal ini, Rencana Tindak Anti Korupsi atau Anti Corruption Action Plan (ACAP) telah dipersiapkan oleh Pemerintah, dan diterapkan oleh semua institusi yang berpartisipasi di dalam RRDP sesuai dengan ketentuan ADB (Asian Development Bank) dan IDB (Islamic Development Bank). Ketentuan-ketentuan dalam ACAP akan diuraikan dibawah ini, dan akan diikuti oleh seluruh Proyek serta pemenuhan ketentuan-ketentuan ini akan dimonitor sepanjang pelaksanaan Proyek serta merupakan prasyarat untuk berpartisipasi dalam Proyek. Proyek RRDP merupakan penanganan terhadap jalan-jalan nasional di koridor utama pulau Jawa dan sebagian wilayah pulau Kalimantan. Pelaksana kegiatan unsur-unsur pemerintah pusat adalah Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan satuan-satuan kerja wilayah yang ditunjuk/dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Sehingga secara keseluruhan tanggung jawab pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan ini akan terletak pada Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Kepala satuan kerja baik di pemerintahan pusat maupun setiap Provinsi yang berpartisipasi. PMU RRDP sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Bina Marga cq Direktorat Bina Program bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan dari ketentuan‐ketentuan ini dan melaporkan hasilnya. Dokumen ACAP/RTAK yang menjadi rujukan dapat dilihat pada lampiran 1 (yang merupakan kopian dari Kesepakatan Dokumen ACAP Program RRDP). 10.3

PENUNJUKAN WAKIL PENGAMAT MASYARAKAT (WPM)

10.3.1. PENUNJUKAN WAKIL PENGAMAT MASYARAKAT (WPM) DALAM PROSES PENGADAAN Keterlibatan masyarakat setempat untuk membantu dan menjamin bahwa dana digunakan

secara

benar,

dan

pekerjaan

pembangunan/peningkatan

jalan

dilaksanakan secara tepat, merupakan mekanisme yang sangat kuat untuk mendapatkan manfaat Proyek yang maksimal. Karena itu penting untuk mendorong masyarakat setempat dan masyarakat sipil pada umumnya untuk berpartisipasi aktif dalam Proyek ini. Salah satu tempat dimana wakil masyarakat dapat memainkan peranan adalah sebagai pengamat dalam proses pengadaan. Dengan membuka proses pengadaan


10 ‐ 3


ini kepada pengawasan publik akan meningkatkan transparansi, dan secara signifikan akan mengurangi kesempatan penyalahgunaan dana publik. 10.3.1.1 Penunjukan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM). Dalam Proyek RRDP, sebagai bagian dari komponen ACAP telah disetujui untuk mengikut sertakan masyarakat atau wakil dari masyarakat sipil sebagai pengamat dalam pertemuan‐pertemuan panitia pengadaan yang dibentuk untuk setiap satuan kerja, dan memberi kesempatan kepada wakil‐wakil masyarakat ini menjalankan peran mereka. Setiap panitia pengadaan wajib mengikut sertakan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM)/Community Representative Observer (CRO), Apabila WPM utama tidak dapat hadir maka dapat diwakilkan kepada anggota WPM untuk berperan sebagai pengganti melalui proses seleksi. Karena kondisi setiap wilayah Provinsi, maka tidaklah tepat untuk memberikan prosedur yang kaku untuk memilih wakil masyarakat ini. Di bawah ini akan diuraikan mengenai prinsip-prinsip umum dalam memilih wakil masyarakat. Setiap wilayah Provinsi diharapkan dapat melaksanakan pemilihan WPM yang difasilitasi oleh Satker paket terkait dengan koordinasi dari PMU berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Direktorat Jenderal Bina Marga dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/ Kepala Satuan Kerja baik dipusat dan disetiap Provinsi bertanggung jawab untuk menjamin pemilihan WPM secara partisipatif untuk panitia pengadaan Nasional di Provinsi. WPM akan dicalonkan dan ditunjuk sebagai pengamat pada kegiatan panitia pengadaan sesuai dengan prosedur di bawah ini. Laporan singkat untuk menegaskan bahwa pemilihan WPM sudah dilakukan, dan usulan mengenai nama-nama dan alamat dari perwakilan yang ditunjuk, harus di sampaikan kepada PMU. Pengesahan WPM akan diterbitkan oleh PMU sebelum proses pengadaan dimulai (sebelum Pengumuman Pelelangan). Pemberitahuan tertulis dari PMU akan disampaikan dalam waktu 5 hari setelah laporan itu diterima dan memenuhi syarat. Perwakilan-perwakilan masyarakat akan ditunjuk sebagai pengamat untuk mengikuti kegiatan panitia pengadaan yaitu informasi pengumuman lelang, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran serta pengumuman pemenang lelang termasuk debriefing setiap proyek. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya perselisihan kepentingan, maka perwakilan masyarakat tersebut tidak boleh terkait langsung atau


10 ‐ 4


tidak langsung dengan setiap perusahaan yang terlibat dalam pelelangan. 10.3.1.2 Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) a. Kualifikasi WPM. Orang‐orang yang mempunyai posisi sebagai abdi masyarakat atau seseorang yang mempunyai peran yang sama dalam masyarakat, dan memenuhi ketentuan‐ketentuan khusus di bawah ini, yaitu: 1. Warga Negara Indonesia 2. Sehat jasmani dan rohani, serta jujur 3. Tidak terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kontraktor, konsultan, supplier atau pegawai yang menjadi bagian pengelola RRDP 4. Berusia minimal 25 tahun 5. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; Catatan : apabila yang bersangkutan berasal dari latar belakang pendidikan teknik bangunan atau yang sejenis lebih diutamakan. 6. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) 7. Berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa 8. Bukan PNS/Militer/Polisi aktif, kecuali yang berprofesi sebagai pendidik (guru/dosen) dan bukan anggota partai politik. Calon WPM berdasarkan keanggotaan dalam Organisasi non Pemerintah harus memiliki reputasi yang baik dalam Organisasi tersebut atau Organisasi Masyarakat; calon WPM juga bisa berasal dari perguruan tinggi (prioritas). b. Prosedur Pemilihan WPM Untuk proyek RRDP yang menangani Jalan Nasional yang akan berpengaruh pada masyarakat setempat sebagai pengguna akhir atas manfaat proyek, maka tidak mudah untuk menentukan dari kelompok masyarakat setempat mana yang dapat dipilih menjadi WPM. Dalam kondisi seperti ini, pilihan terbaik adalah kelompok Perguruan Tinggi yang berskala regional/nasional. Pemilihan dapat dilakukan melalui kesepakatan peserta rapat secara aklamasi (mufakat) atau dapat pula melalui pemungutan suara. Apabila kesepakatan aklamasi tidak dapat dicapai maka pemungutan suara dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I untuk menetapkan 2 (dua) orang calon dengan jumlah suara terbanyak, yang dapat dilakukan secara mufakat atau pemungutan suara. Selanjutnya dilakukan pemilihan Tahap II, yaitu untuk memilih salah satu dari kedua orang Calon tersebut. Apabila dilakukan melalui pemungutan suara, maka Calon yang


10 ‐ 5


memperoleh suara 50% plus 1 (satu) adalah WPM terpilih. Orang yang mendapat suara kurang dari 50% menjadi Orang Terpilih Kedua. Walaupun pada dasarnya WPM yang dibutuhkan hanya satu orang untuk setiap paket proyek, namun Orang Terpilih Kedua perlu disiapkan, sebagai pengganti apabila WPM Terpilih berhalangan memenuhi undangan Panitia Lelang untuk menghadiri proses lelang. Dalam hal ini, WPM terpilih, dengan pemberitahuan tertulis kepada Panitia Lelang, dapat langsung menunjuk Orang Terpilih Kedua sebagai WPM Pengganti untuk menghadiri proses lelang. c. Prosedur Pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat: 1. Calon WPM mendaftarkan diri kepada Satker setempat sesuai undangan menghadiri pemilihan WPM dan persyaratan yang telah ditentukan 2. Hadirin memilih Ketua dan Sekretaris untuk pelaksanaan PIL‐WPM 3. Melaksanakan pemungutan suara Tahap I, untuk memilih 2 (dua) orang dengan jumlah suara terbanyak satu dan dua 4. Menetapkan 2 (dua) orang dengan suara terbanyak satu dan dua 5. Melaksanakan pemungutan suara Tahap II, untuk memilih 1 (satu) dari dua yang terpilih pada Tahap I. 6. Calon yang mendapat suara terbanyak (50% plus 1 suara) pada Tahap II menjadi WPM terpilih 7. Menetapkan WPM terpilih menjadi Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM). d. Peran WPM Yang Diharapkan Kehadiran pengamat dari wakil masyarakat pada kegiatan Panitia Pengadaan bermaksud untuk mempromosikan transparansi dan proses pengadaan lebih terbuka.

Dengan

masyarakatnya

kehadiran

maka

pengamat

prosedur

yang

untuk benar

mengamati akan

diikuti.

kepentingan Pengalaman

menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi secara menyeluruh dapat dicapai. Wakil Pengamat masyarakat bertanggungjawab kepada PMU, sifat penyertaan WPM sukarela tetapi keberadaannya wajib. Peran pengamat dari wakil masyarakat adalah pasif dan bukan aktif. Sebagai pengamat, mereka tidak berhak untuk memberikan suara atau aktif berpartisipasi dalam diskusi atau memberi keputusan kepada panitia, kecuali kalau pendapat mereka diminta atau diminta memberikan komentar oleh ketua panitia. Komentar atau pendapat mengenai tata cara kerja atau keputusan panitia dapat disampaikan secara formal atau tidak formal kepada salah satu atau lebih dari


10 ‐ 6


daftar pejabat di bawah ini: 1.

Ketua Panitia.

2.

Pejabat Pembuat Komitmen

3.

Kepala Satuan Kerja

4.

Kepala Dinas PU

5.

PMU

6.

Direktorat Jenderal Bina Marga

7.

Menteri Pekerjaan Umum

Semua pengamat dari wakil masyarakat akan diberi daftar alamat lengkap yang dapat dihubungi. Alamat PMU yang dapat dihubungi: Project Management Unit (PMU) RRDP Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 021‐7220260

Faximile 021‐7220260

e‐mail: [email protected] up. Ketua PMU RRDP/Ketua Pelaksana Harian PMU RRDP e. Prosedur untuk memfasilitasi partisipasi pengamat yang efektif. WPM dapat berperan efektif bila mereka dapat mengetahui keseluruhan tentang Proyek

tersebut

secara

rinci

serta

mereka

dilibatkan

dalam

proses

implementasinya. Diharapkan pemilik proyek dapat menunjang pengamat dengan memfasilitasi agar mereka dapat berpartisipasi efektif. Prosedur di bawah ini akan membantu tingkat partisipasi pengamat:

1.

WPM akan diundang untuk menghadiri penjelasan ringkas proyek yang diorganisir oleh PMU, dan didorong untuk berpartisipasi dalam pelatihan formal dan informal yang diadakan melalui Proyek ini. Pembiayaan untuk pelatihan tersebut akan disediakan oleh pemrakarsa Proyek.

2.

WPM/Pengamat akan diundang untuk menghadiri Pertemuan Panitia Pengadaan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pemberitahuan tentang waktu dan tempat pertemuan harus diberikan kepada WPM satu minggu sebelum pertemuan dilaksanakan.

3.

Biaya langsung yang layak yang dikeluarkan oleh WPM untuk mengikuti pertemuan (contoh biaya transport) akan disediakan oleh pemrakarsa proyek sesuai dengan alokasi dana yang ada.


10 ‐ 7


f. Pemantauan dan Pelaporan Keefektifan dari kebijakan ini secara berkala akan dikaji oleh PMU berdasarkan diskusi dengan semua pihak termasuk WPM dan masyarakat lebih luas, serta staf pemerintah yang terlibat dalam pengadaan g. Langkah‐langkah Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) Ringkasan langkah‐langkah pemilihan WPM seperti pada Gambar 1. di bawah ini:


10 ‐ 8

Bab 10 Rencana Tindak Anti Korupsi Dan Upaya Penyelenggaraan Proyek Dengan Meningkatkan Transparansi

Langkah langkah Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) Gambar 1. Ringkasan Langkah‐langkah Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) Pelaksana Kegiatan ini adalah Ditjen Bina Marga Cg. Direktorat Bina Program

Direktorat Bina Pelaksana II ( Kalimantan , Jawa) untuk Pelaksana di Direktorat Bina Pelaksana II(sesuai wilayahnya dan perencanaan di Direktorat Bina Teknik Subdit Teknik Jalan dan Jembatan.

Tahap 1 Identifikasi & Penyaringan

1 Identifikasi elemen – elemen Akademis (perguruan tinggi)/ LSM / kelompok masyarakat yang ada di Provinsi wilayah tersebut Disarankan bekerjasama dengan Kesbang Linmas & Dinas Sosial Beberapa point kriteria penyaringan adalah bahwa calon WPM tersebut a Peduli tentang Good Governance b Peduli masalah jalan/angkutan/transport c Peduli Pemberantasan korupsi d Peduli utuk membela konsumen Pemakai e.Peduli tentang pembangunan daerahnya dalam skala nasional Poin-poin tersebut diatas kalau dapat dipenuhi semua akan baik. Organisasi masyarakat lainnya yang perlu diundang (jika wakil prioritas perguruan tinggi) tidak atau kurang calon adalah : Tokoh masyarakat/agama (jika wakil prioritas perguruan tinggi) laiannya ecara langsung tidak langsung menggunakan proyek bersangkutan

Tahap 2 Diseminasi

1 Undang Kelompok Terpilih 2 Diseminasikan kepada mereka melalui workshop kecil dengan bahan-bahan  Maksud dan tujuan workshop  Penjelasan tentang RRDP  Penjelasan Kriteria WPM 3. Sampaikan kepada mereka > Penjelasan tentangbahwa ACAP diusahakan pemilihan WPM diantara mereka sendiri,usulan > Penjelasan tentang pelibatan WPM criteria WPM 2 orangpaket (ketua dan wakilnya) > Penjelasan - paket proyek melibatkan WPM 4. Usahakan agar ketua rapat pemilihan WPM di pilih dari antar mereka semua  

Pendidikan minimal setimgkat SLTA. (criteria wajib calon WPM) Tidak terkait dengan kontraktor dan konsultan dan atau panitia lelang yang mengikuti proyek RRDP baik langsung atau tidak langsung

   

Kriteria Tambahan Calon WPM Sebagai penerima manfaat langsung proyek tsb Tinggal didekat lokasi proyek memahami kegiatan proyek (pelelangan proyek) mempunyai networking dengan masyarakat madani

Didalam surat undangan sebaiknya dilampirkan bahan - bahan untuk workshop tersebut


10 ‐ 9

Bab 10 Rencana Tindak Anti Korupsi Dan Upaya Penyelenggaraan Proyek Dengan Meningkatkan Transparansi

Pelaksana Kegiatan ini adalah Ditjen Bina Marga Cg Direktorat Bina Program

Tahap 3 Pemilihan WPM

1. Ketua rapat memimpin jalannya pemilihan WPM 2. Metoda Pemilihan dimulai dengan menampilkan usulan kriteria wajib dan tambahan dari PU 3. Apabila ada upaya merngubah

Direktorat Bina Pelaksana II ( Kalimantan , Jawa) untuk Pelaksana di Direktorat Bina Pelaksana II(sesuai wilayahnya dan perencanaan di Direktorat Bina Teknik Subdit Teknik Jalan dan Jembatan.

Tahap 4 Peningktan Kapasitas WPM

1. Kumpulkan WPM terpilih dalam satu Provinsi 2. Selenggarakan workshop untuk peningkatan kapasitas WPM terpilih 3. Materi workshop antara lain:  Pemahaman  Pemahaman proses pelelangan Kontraktor dan

dan menambah kriteria,

Konsultan (diusahakan dalam bahasa yang

diakomodasi dan dikaji bersama

mudah dimengerti oleh orang awam)

tingkat efektifitasnya 4. Apabila ada banyak calon, dapat diseleksi berdasarkan pemenuhan

 Jelaskan di bagian mana WPM harus terlibat  Sarankan agar mereka menulis sesuatu tentang korupsi dalam proses lelang

terhadap kriteria tambahan 5. WPM terpilih ditentukan berdasarkan kriteria terbanyak yang dapat dipenuhi oleh calon WPM


10 ‐ 10


10.4

TINJAUAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN KEPADA PUBLIK. Komponen penting dalam ACAP adalah peningkatan trasparansi dalam segala aspek pelaksanaan proyek termasuk aspek dokumen, rencana kegiatan proyek, informasi yang terkait dengan semua aspek pada pelelangan, penetapan pemenang lelang dan materi‐materi lainnya. “Keterbukaan kepada Publik” artinya menjadikan sesuatu tersedia untuk dilihat oleh publik. Keterbukaan dilaksanakan melalui penyediaan materi yang berkaitan dengan proyek sehingga masyarakat dapat melihat apabila mereka menghendaki, dan juga pemberitahuan kepada publik tentang materi apa yang tersedia, di mana dapat dilihat dan bagaimana mendapatkan penjelasan. Dalam Keppres No. 70 Tahun 2012 dan Bab Pengadaan di PMM, telah disusun persyaratan‐ persyaratan formal untuk informasi publik sebagai bagian dari ketentuan untuk pengadaan. Persyaratan umum dibawah ini hanya merupakan pelengkap dari persyaratan tersebut. Prosedur di bawah ini mengidentifikasi materi yang akan dibuka, metode dan prosedur yang diusulkan untuk keterbukaan kepada publik. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur ini merupakan wewenang dari Pemerintah, dan akan dimonitor oleh Executing Agency untuk menjamin bahwa hal ini sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut di atas.

10.4.1 Tanggung Jawab Pelaksanaan. Tanggung jawab pelaksanaan prosedur di bawah ini tergantung pada apakah informasi

yang

akan

dibuka

berhubungan

dengan

proyek

Satuan

Kerja

masing‐masing atau secara keseluruhan pada wilayah tersebut. Umumnya keterbukaan informasi proyek adalah tanggung jawab dari Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen. Direktorat Jenderal Bina Marga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa elemen kebijakan keterbukaan kepada publik telah dilaksanakan di seluruh kegiatan terkait. Disarankan agar Direktorat Jenderal Bina Marga memberikan tanggung jawab tersebut kepada personal yang mampu dalam pelaksanaan dan kelanjutannya. PMU akan memonitor setiap saat mengenai fungsi, dan memberi saran kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau Ka Satker bila ditemukan kelemahan‐ kelemahan serta inefisiensi. 10.4.2 Metode Keterbukaan kepada Publik Beberapa metode yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Pengumuman kepada Publik:


10 ‐ 11


Melalui surat kabar setempat untuk pemberitahuan yang meliputi kegiatan proyek yang akan dilaksanakan atau kegiatan terkait (misalnya pertemuan dengan masyarakat), dan lokasi dimana dokumen proyek tersedia untuk dapat dilihat. Media surat kabar resmi sekarang untuk nasional adalah melalui koran TEMPO, sedangkan di daerah tergantung pada daerah masing-masing. b. Papan Nama Proyek: Semua proyek harus mempunyai papan pengumuman yang memuat nama proyek, pemilik pekerjaan, dan nama kontraktor. Informasi ini termasuk nama, alamat dan nomor telepon petugas yang berwewenang pada proyek, yaitu: 1. Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen 2. Kepala Balai 3. DirektoratJenderal Bina Marga 4. PMU c. Ruang Informasi Proyek: Berlokasi di ibukota Provinsi, dan di kota yang terdekat dengan lokasi proyek, dimana semua dokumen proyek dapat disediakan untuk dikaji pada setiap saat, seperti: 1.

Rencana Proyek

2.

Informasi Pemenang Kontrak

3.

Hasil Audit Tahunan, laporan kajian proyek (Audit oleh BPK)

d. Dokumen yang tersedia sesuai Permintaan: Tidak semua laporan dan dokumen diletakkan di tempat umum, tetapi masyarakat diizinkan untuk meminta dokumen pada kantor proyek PMU atau instansi terkait. Ketersediaan dokumen sesuai permintaan akan diberitahukan bila telah tersedia, dan daftar materi yang tersedia di tempat untuk diakses oleh publik. e. Website/Situs: Executing Agency RRDP telah mempunyai website yang akan menyediakan informasi mengenai aktifitas proyek dan dapat didownload yang akan diperbaharui setiap bulan, termasuk proyek di wilayah Provinsi terkait dengan uraian sebagai berikut: 1.

Rincian dari kontrak-kontrak yang telah terkontrak

2.

Kemajuan proyek

3.

Pengumuman dan informasi umum lainnya.


10 ‐ 12


4.

Informasi tentang bagaimana memberikan informasi balik misalnya berupa keluhan dan saran.

5.

Informasi dan dokumen lainnya tentang RRDP.

TAHAPAN PELELANGAN DENGAN SEMI e-PROCUREMENT KEGIATAN e PROSES MANUAL Undangan Lelang * V Iklan di Koran Upload (Ul) Dokumen lelang V Hard copy tersedia Pendaftaran Peserta V Tidak ada Download (Dl) Dokumen Lelang V Hard copy, email atau CD Penyampaian Penawaran X Hard copy saja Ul BA. Pembukaan Penawaran V Tersedia untuk Peserta Lelang Dl Laporan Pembukaan Penawaran V Peserta Lelang menerima BA Laporan Status Adm dan Kualifikasi V Laporan internal (& ke Donor) Klarifikasi Penawaran X Tertulis (bukan email) Pengumuman Calon Pemenang V Papan Pengumuman dan Surat Penyampaian Sanggahan X Tertulis (atau email) Tanggapan Sanggahan X Tertulis (atau email) Pengumuman Pemenang V Papan Pengumuman & Surat

Wajib Wajib Tidak ada Boleh Wajib Wajib Boleh Wajib Wajib Wajib Boleh Boleh Wajib

*) Dilayangkan dalam formulir standar, bila menginginkan formulir tertentu dapat dilakukan dengan bantuan PUSDATA V Proses oleh Panitya Lelang, V Proses oleh (calon) Peserta lelang

X Tidak melalui Semi e-Proc

10.4.3 Prosedur Keterbukaan kepada Publik a. Pengumuman kepada Publik PMU akan memberikan informasi kepada publik yang meliputi kegiatan utama proyek dengan cara pengumuman publik misalnya dalam bentuk iklan dan proses pelelangan melalui web site. Informasi di dalam pengumuman harus menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagian proyek yang sedang di-iklankan untuk kegiatan pelelangan 2. Dokumen pelelangan dan yang lainnya yang masih berlaku untuk dapat dipelajari atas dasar permintaan

3. Ikhtisar secara periodik (tiga bulanan) kegiatan Pusat Pengaduan 4. Pertemuan publik yang dilaksanakan untuk keperluan pemilihan Wakil-wakil Masyarakat Sipil untuk bertindak sebagai Pemantau dalam Panitia Pengadaan

5. Pemberitaan Pers dari Executing Agency atau ADB yang berkaitan dengan proyek. b. Stan Informasi Proyek Stan Informasi Proyek (Project Information Booth/PIB) agar dapat disediakan di


10 ‐ 13


lokasi kantor pusat, PMU, dan masing‐masing proyek. PIB terbuka selama jam kerja dan tersedia staf yang dapat membantu pertanyaan dari publik. Semua dokumen yang disediakan melalui PIB tersedia dalam jumlah cukup, disimpan di rak‐rak yang aman dalam jangka waktu 12 bulan setelah kegiatan terkait selesai. PIB disarankan berupa papan pengumuman dimana informasi proyek yang berjalan dapat ditayangkan. Dokumen yang tersedia dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipakai dalam rangka keterbukaan kepada publik serta dapat di gandakan dengan besaran biaya sesuai biaya fotokopi dan pengirimannya. Stan Informasi Proyek yang ada di Pusat terbuka untuk jangka waktu selama pelaksanaan proyek dan harus dipelihara selama jangka waktu pelaksanaan proyek. Informasi minimal yang ada di Stan Informasi Proyek: 1. Audit akhir resmi dari auditor independen 2. Semua dokumen lelang dan usulan pemenang lelang harus tersedia paling sedikit satu tahun setelah penyelesaian kontrak; 3. Laporan Semester/Enam bulanan dari Bank yang terintegrasi dengan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi 4. Dokumen resmi proyek: fotocopy Project Appraisal Document (PAD), Loan Agreement, PAM dan telah disetujui Bank 5. Informasi Kontrak Pemenang dan ikhtisarnya dengan uraian sebagai berikut: 6. Nama pemenang 7. Harga kontrak 8. Peserta lelang yang dinyatakan tidak menang disertai alasan, tanggapan serta pengaduan dari Kontraktor 9. Penjelasan umum sehubungan dengan kemajuan proyek dan laporan dari Executing Agency, Bank atau konsultannya. 10. Informasi tersedia dalam bentuk dokumen di kantor‐kantor tersebut di atas serta situs internet dan akan dimutahirkan sebulan sekali. c. Bahan yang tersedia untuk publik. PMU Pusat dan Direktorat Jenderal Bina Marga, serta Satuan Kerja terkait membuat materi dari dokumen proyek yang dapat diakses oleh publik dengan mengajukan permohonan. Permohonan tersebut dibuat secara tertulis ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja terkait dan/atau PMU. Dokumen/materi tersebut


10 ‐ 14


mencakup:

1. Semua dokumen lelang, Request For Proposal (RFP), dokumen yang tersedia untuk publik hanya tersedia setelah perusahaan dinyatakan menang. Dokumen ini tersedia selama paling sedikit satu tahun setelah penyelesaian kontrak;

2. Daftar pendek konsultan dan daftar kontraktor serta para supplier; 3. Ikhtisar evaluasi semua penawaran dan khususnya usulan kontrak, tersedia setelah

pengumuman

pemenang

kepada

kontraktor/konsultan

telah

ditetapkan;

4. Informasi pemenang kontrak untuk semua supplier dan kontraktor untuk barang dan pekerjaan tetap di informasikan ke publik.

5. Daftar semua kontrak per tiga bulanan mulai tanggal masing‐masing kontrak, nama kontraktor/konsultan, nilai kontrak, metode pengadaan yang dilakukan dan data kontrak. Dokumen‐dokumen yang dapat di fotocopy adalah dokumen lelang, RFP, Dokumen kontrak, Laporan evaluasi pelelangan, Laporan evaluasi teknis dan harga (Konsultan), Pengumuman pemenang lelang, dan dokumen lainnya yang telah disebutkan didalam butir tersebut di atas. Dokumen berupa fotocopy dikirim ke publik paling lambat 7 hari sejak tanggal diterimanya permohonan dengan penggantian biaya riil fotocopy dan pengirimannya. d. Situs Internet Executing Agency (Direktorat Jenderal Bina Marga) telah menyiapkan situs internet dan PMU akan mengatur update informasi bulanan masing-masing proyek. Dengan alamat: - www. pu. go.id 10.4.4 Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Publik Ringkasan kebijakan keterbukaan Informasi kepada publik dapat lihat pada uraian dibawah ini.


10 ‐ 15


10.4.4 Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Publik Diseminasi dokumen publik Metoda

Jenis dokumen/ informasi yang dipublikasikan

Penanggung Jawab

Waktu

Koran Apa?

1. Laporan mengenai kegiatan pelelangan yang telah,sedang & akan dilakukan oleh Satker. 2

Melalui Surat

2. Dokumen yang tersedia pada Stan Informasi Proyek

Kabar Lokal

3. Ikhtisar secara periodik (triwulan) kegiatan Pusat

dalam bentuk siaran pers (Pers Release) atau bentuk iklan.

pengaduan 4. Dokumen2 pelelangan dan dokumen lainnya yang masih berlaku u/ dapat dipelajari (atas dasar permintaan). 5. Laporan mengenai rencana dan hasil pertemuan publik u/ keperluan pemilihan wakil‐wakil pengamat masyarakat (WPM), konsultasi AMDAL, LARAP dll. 6. Pemberitaan pers/Asean Dev Bank yang

1. Satker (Koran lokal)

2. Koran tingkat Provinsi

3. PMU (Koran nasional) sesuai dengan ketetapan Bappenas

PMU melakukannya 1x setahun dalam bentuk siaran pers, kecuali iklan yg jadwalnya menyesuaikan

Kalbar : Pontianak Pos,dan Metro Pontianak. Kaltim : Tribun Kaltim. Jateng : Suara Merdeka Jatim : Jawa Post

Project procurement plan atau kasus2 khusus.

berkaitan dengan proyek. Nama proyek, Pemilik Pekerjaan, nama Kontraktor termasuk nama, alamat dan no telp yang berwenang pada proyek yaitu Ka. Satker/ Satker, Ka. Dinas PU, Dirjen Bina Marga, PMU


Kontraktor atas instruksi dari Ka. Satker terkait.

Ketika akan dimulai pekerjaan/ rencana

Lokasi proyek

mobilisasi/

pematokan.

10 ‐ 16


b. Penyediaan Ruang Informasi Proyek Yang

Jenis dokumen/ informasi yg dipublikasikan

Kapan

Dimana

Sejak

Di kantor

1. Audit akhir yang resmi dari auditor independen

dimulainya

proyek/

2. Rencana pengadaan tahunan dan seleksi konsultan

naskah

kantor Dinas

perjanjian

PU/

pinjaman

Provinsi /

4. Laporan semesteran dari WB yg terintegrasi dengan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi.

/hibah

Pusat

5. Copy Project Appraisal Document; Loan Agreement; PMM

ditanda

6. Program Kerja tahunan (Annual Work Programs) yang disetujui oleh ADB/IDB.

tangani

Melakukan

Dokumen yang siap dibaca di stan informasi proyek

3. Semua lelang dan usulan pemenang lelang harus tersedia paling sedikit satu tahun

PMU

setelah

penyelesaian proyek

7. Informasi kontrak pemenang & ikhtisarnya dengan uraian sbb: 

Nama Pemenang



Harga Kontrak



Lelang yang dinyatakan tidak menang disertai alasan, tanggapan serta pengaduan dari

kontraktor. 8. Penjelasan umum sehubungan dengan kemajuan proyek / laporan konsolidasi Dokumen yang dapat diminta sesuai dengan permintaan.


10 ‐ 17


Syarat‐syarat 

Mengirim surat resmi kepada Kepala Satuan Kerja cc. Kepala Dinas PU, Dirjen Bina Marga terkait dengan menyebutkan jelas identitas pemohon dan keperluannya. Bersedia Mengganti biaya fotocopy/ ongkos kirim



Proyek akan secepatnya (maksimal 1 minggu) menyediakan data‐data yang diinginkan oleh pemohon Jenis data‐data yang dapat diminta : 1. Arsip semua dokumen lelang, RFP setelah ditetapkan pemenangnya (paling tidak satu tahun setelah penyelesaian kontrak) 2. Daftar Pendek konsultan dan daftar pra kualifikasi kontraktor serta para supplier 3. Ikhtisar evaluasi semua penawaran dan khususnya usulan kontrak; setelah pengumuman pemenang kepada kontraktor konsultan telah ditetapkan. 4. Informasi pemenang kontrak u/ semua supplier dan kontraktor. 5. Daftar semua kontrak per tiga bulanan mulai (a) tanggal masing‐masing kontrak (b) nama kontraktor/ konsultan (c) nilai kontrak (d) metoda pengadaan yang dilakukan. Dengan fasilitas (a) Stan Informasi Proyek (b) Tim Penyediaan Dokumen sesuai Permintaan


10 ‐ 18


c. Melalui Website Jenis Dokumen/ Informasi yg dipublikasikan

Yang melakukan PMU

Website Pusat sekurang-kurangnya berisi 1. Konsolidasi Kemajuan proyek secara menyeluruh (rencana dan realisasi)

Kapan PMU harus

Sesuai lokasi

sudah melakukannya setelah loan

2. Daftar proyek (civil work, goods, consultant) yang akan ditenderkan,

efektif. (dengan

3. Status Penyerapan Loan

asumsi sudah

4. Dokumen-dokumen petunjuk pelaksanaan : ( PIP, PMM, standar-

mempunyai

standar teknis, RFP, Bid document, safeguard) (status dokumen bisa di

Dimana

website)

download) 5. Catatan-catatan komplain dan tindak lanjutnya yang dianggap cukup signifikan 6. Audit Report dari Auditor Independen 7. Aide Memoire & its follow up 8. Pengumuman-pengumuman tentang Pengadaan dari Ditjen Praswil


10 ‐ 19


10.4.5 Meningkatkan Keterbukaan yang Berhubungan dengan Prosedur Pelelangan a. Pengumuman Pelelangan 1. Media cetak dengan sirkulasi International, nasional dengan oplag/tiras minimal 150.000 per hari. 2. Media elektronik melalui www.pu.go.id; 3. Papan pengumuman di Dep. PU, Ditjen Bina Marga, Dinas PU/Bina Marga/PU Provinsi, Satker dan di institusi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. 4. Untuk ICB, selain ketentuan di atas, dilaksanakan pengumuman pada United Nation

Development

Bussiness

Online,

Development

Gateway

Market/dgMarket dan koran yang berbahasa Inggris. ICB dengan nilai paket besar (> 10juta US$) diumumkan pada koran dengan sirkulasi Internasional. b. Pembukaan Penawaran Hasil Pembukaan Penawaran pelelangan harus segera disampaikan kepada ADB dengan tembusan kepada Direktorat terkait dan PMU melalui Faksimili atau E‐mail untuk semua proses post dan prior review (paling lambat 24 jam setelah tanggal dan jam Pembukaan Penawaran). Nomor faksimili adalah (021) 7220260 dan PMU adalah [email protected] c. Informasi Kepada Publik Executing Agency (Ditjen Bina Marga) secara teratur/periodik menyiapkan informasi kepada publik berupa informasi dari rencana proyek, anggaran, rencana pelelangan, data pelelangan secara spesifik (nama pemenang dan harga) dan resume informasi untuk amandemen kontrak. Penyampaian informasi tersebut melalui PU net. Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Direktorat Bina Program cq. Sub Direktorat Program dan Anggaran akan menyiapkan informasi kepada publik melalui website yang akan ditentukan kemudian. Data yang tersedia melalui website adalah: 1. Data Rencana Proyek dan Anggaran a) Nama Paket b) Lokasi Proyek c) Uraian singkatjenis pekerjaan d) Pagu Proyek e) Alamat Kantor yang membawahi proyek tersebut f) Contact Person g) Sumber Dana Manual Manajemen Proyek

10 ‐ 20


h) TahunAnggaran 2. Data Pelelangan a) Tanggal Pengumuman Pelelangan b) Tanggal Pengambilan Dokumen Pelelangan c) Tanggal Pemasukan Penawaran d) Pengumuman Pemenang Lelang 1, Cadangan 1 dan 2 meliputi nilai penawaran, nama dan alamat rekanan. 3. Data Kontrak a) Nama Paket b) Lokasi Proyek c) Nama rekanan d) Nilai Kontrak awal e) Nilai Addendum terakhir f) Tanggal dimulai pekerjaan g) Tanggal selesai pekerjaan h) Tanggal Berita Penyerahan Pekerjaan Sementara (PHO) i)

Nilai pekerjaan yang dibayar setiap bulan

j)

Prosentase fisik setiap bulan

k) Nilai denda (jika ada). Data tersebut di atas diperbaharui satu kali sebulan sesuai tanggal dan siklus pelaporan melalui Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP). d. Informasi Melalui Media Internet Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 02/IN/M/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Peningkatan Informasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Media Internet di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka Pengumuman yang juga harus diumumkan di media internet adalah: 1.

Pengumuman Pelelangan

2.

Sanggahan dan jawaban atas sanggahan

3.

Undangan pelelangan dan pengambilan dokumen lelang

4.

Berita Acara/penjelasan pelelangan (Aanwijzing)

5.

Berita Acara Pembukaan Penawaran

6.

Pengumuman penetapan pemenang lelang

7.

Sanggahan dan jawaban atas sanggahan

8.

Sanggahan banding dan jawaban atas sanggahan banding


10 ‐ 21


10.5

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN (COMPLAINT HANDLING SYSTEM) Tinjauan Umum Aspek penting dalam manajemen proyek RRDP adalah penekanan dalam peningkatan efektifitas proyek dengan cara mengurangi kesempatan timbulnya penyalahgunaan dana publik. Sebagai bagian dari hal ini, ditekankan juga adanya prosedur yang meningkatkan transparansi pengambilan keputusan publik dan partisipasi masyarakat. Mekanisme penanganan pengaduan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu prosedur keterbukaan kepada publik. Perhatian dan pengaduan anggota masyarakat pada setiap aspek pelaksanaan proyek harus ditindak-lanjuti oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, bukti bahwa pihak yang berwenang memperhatikan setiap masukan dari masyarakat adalah dengan bertindak cepat, sungguh-sungguh dan transparan.

Hal ini akan

memberikan dorongan kuat bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasinya karena masyarakat yakin bahwa masukan mereka dinilai dan ditindak-lanjuti. Dengan demikian, akan membantu terbentuknya kerjasama yang akan memberikan keuntungan besar baik pada proyek maupun dukungan peningkatan pelayanan pemerintah di masa mendatang. Penanganan pengaduan yang benar memerlukan perhatian, kebijaksanaan dan kepekaan. Yang penting adalah “Pelapor” perlu dilindungi dan identitasnya dirahasiakan, jika tidak demikian mereka tidak akan memberikan informasi. Pengungkapan yang terlalu dini terhadap isi pengaduan, berpotensi merusak dan harus dihindari. Setiap individu yang dituduh melakukan kesalahan diberi hak penuh sampai pengaduannya terselesaikan masalahnya. Pemerintah Pusat dan Satker setuju bahwa prosedur penanganan pengaduan yang mendukung pelaksanaan Rencana Tindakan Anti Korupsi (ACAP) dalam RRDP harus ditetapkan. Dalam kaitannya dengan RRDP, PMU sesuai dengan fungsinya akan menyiapkan prosedur tersebut yang dapat memberikan nilai tambah bagi derajat independensi WPM (Wakil Pengamat Masyarakat). Kegiatan ini di bawah supervisi PMU yang akan mengkaji rekomendasi dan temuan temuan yang berkaitan dengan setiap penyelidikan - khususnya Ditjen Bina Marga - dan PMU akan membuat rekomendasi tentang sanksi dan penalti yang diperlukan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya. Prosedur yang diuraikan di bawah ini adalah kerangka kerja pengaduan yang akan ditangani, namun hasil identifikasi dapat diperbaiki sesuai kebutuhan. Tujuan secara


10 ‐ 22


keseluruhan adalah untuk membuka akses pada masyarakat yang akan ditangani secara efisien, responsif, dan menyeluruh untuk semua pengaduan atas pelaksanaan RRDP. Tingkat efektiftas prosedur ini akan dipantau di setiap daerah dan akan disesuaikan sesuai pelaksanaan proyek. Referensi Peraturan Menteri PU no. 323/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 10.5.1 Prosedur Penanganan Pengaduan

a. Tanggung Jawab Penanganan Pengaduan, Investigasi dan Keputusan PMU akan bertanggung jawab untuk menfasilitasi dalam penanganan semua pengaduan didalam wilayah tanggung jawabnya secara professional dan menyeluruh, menjaga hak penuh dalam kerahasiaan kegiatan ini. Tanggung jawab PMU juga meliputi fasilitasi pelaksanaan investigasi dan membuat rekomendasi kepada „orang yang diduga sebagai pelaku‟ (jika diperlukan). Untuk tindakan lebih lanjut, hasil rekomendasi PMU dapat digunakan untuk pelaksanakan serangkaian tindak aksi termasuk sanksi atau penalti apabila diperlukan oleh Ditjen Bina Marga

b. Penanganan Pengaduan pada RRDP Penyampaian Pengaduan Provinsi di sampai ke Satker masing masing paket dalam bentuk Surat secara resmi, sedangkan ke Pusat disampaikan ke PMURRDP. c. Registrasi

Pengaduan:

Penetapan

Register

Pengaduan

(disesuaikan

dengan website RRDP) Suatu sistem registrasi yang lengkap sangat esensial untuk mencatat keadaan yang sebenarnya bahwa suatu pengaduan telah diterima dan menjadi arsip yang terbuka untuk bahan yang berkaitan dengan pengaduan sebagai dokumen awal. Register harus digunakan untuk menyimpan catatan status penanganan pengaduan sesuai dengan setiap tahapan proses tindak lanjutnya. Dalam hal ini register menyediakan semua data yang diperlukan untuk pemantauan dan menghindarkan adanya keperluan untuk memeriksa setiap arsip aktif untuk pemantauan biasa. Register harus sesuai dengan Nomor Arsip yang disiapkan untuk pengaduan. Identitas pelapor tidak dicatat dalam sistim register agar informasi pelapor hanya dapat diketahui oleh kalangan terbatas. Register akan mencatat informasi untuk setiap pengaduan yang diterima sebagai berikut:


10 ‐ 23


1. Registrasi awal: Nomor Register (masukkan juga kedalam Arsip) Nomor arsip yang disediakan Tanggal penerimaan pengaduan

2. Klasifikasi Pengaduan: Tipe pengaduan (1‐4: lihat halaman berikut) Pokok pengaduan (lihat halaman berikut) Nomor Paket Proyek RRDP

3. Pencatatan Penanganan Pengaduan Tanggal Laporan Awal Penyelidikan, dikirim ke PMU Tanggal Surat Advis, dikirim ke Pelapor Rekomendasi investigasi lebih jauh ? (Ya/Tidak) Tanggal Laporan Investigasi, dikirim ke PMU

4. Hasil investigasi: Tanggal kesimpulan investigasi Pengaduan yang dijumpai masih berlaku? (Ya/Sebagian/Tidak) Tanggal sanksi yang diusulkan oleh PMU Tipe sanksi yang diusulkan oleh PMU (Katagori pencatatan – ditetapkan) Tanggal sanksi yang dijatuhkan Tipe sanksi yang dijatuhkan (Katagori pencatatan – ditetapkan) d. Klasifikasi Pengaduan Untuk memudahkan pelaporan, setiap pengaduan harus diklasifikasikan atas tipe pengaduan, kategori dan referensi oleh pelapor. Penetapan kategori pengaduan seperti dicatat pada Register 1. Tipe Pengaduan (Kategori pengaduan berdasartipe masalah): a)

Prosedur – Terutama terkait dengan kesalahan prosedur sesuai observasi atau peraturan yang berlaku

b)

Penyalahgunaan Dana – Terutama terkait dengan kegiatan korupsi, kecurangan atau kolusi, pemaksaan, serta penyalahgunaan dana

c)

Kinerja – Terutama terkait dengan kinerja yang rendah atau tidak memenuhi syarat untuk hasil pekerjaan fisik, termasuk aspek lingkungan dan sosial

d)

Lain‐lain

2. Kategori (Pihak yang terlibat/bertanggungjawab/diadukan) Untuk institusi serta perorangan yang terlibat, meliputi Nama Kementerian,


10 ‐ 24


Pemerintah Provinsi dan/atau Nama orang yang terlibat. 3. Referensi Proyek RRDP Nama/nomor paket proyek RRDP yang diadukan (kosongkan apabila pengaduan tidak ada kaitannya dengan proyek tertentu) 10.5.2 Penyidikan Awal Pengaduan Langkah awal dalam proses investigasi adalah ‟penyidikan awal‟ atas pengaduan untuk mengidentifikasi apakah kasus yang dilaporkan layak untuk di‐investigasi atau apakahpengaduan muncul akibat perbedaan pengertian atau kurangnya informasi yang diperoleh pelapor. Staff PMU/konsultan independen diminta untuk mengawali penyidikan pengaduan yang sudah diterima secepatnya dan hasilnya dilaporkan ke PMU. Penyidikan awal harus mengkaji secara hati‐ hati keadaan sebenarnya berdasarkan materi pengaduan dan orang yang diduga terlibat. Pada tahap ini, kerahasiaan secara penuh harus dijaga dan tidak ada pembahasan yang harus dilakukan dengan pihak‐ pihak yang terlibat di dalam kasus ini. Harus secepatnya diketahui apakah pengaduan adalah syah untuk dilakukan investigasi lebih lanjut atau hanya karena salah pengertian. Apabila investigasi lebih lanjut diperlukan, lingkup kerja yang disyaratkan untuk menangani investigasi harus di‐identifikasi. Tindakan yang diperlukan untuk di tangani oleh Tim Kecil PMU dapat diuraikan di bawah ini dan dilaksanakan untuk setiap pengaduan yang diterima: a. Menangani penyidikan awal secara rahasia atas pengaduan serta membuat kesimpulan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau apakah pengaduan terjadi karena salah pengertian; b. Menyiapkan Laporan Penyidikan Awal (Initial Inquiry Report (IIR) secara singkat dengan uraian investigasi yang ditangani, gambaran, kesimpulan dan sumber daya yang diperlukan untuk investigasi berikutnya. Mengirimkan laporan penyidikan awal ke PMU (berikut lampiran kopi pengaduan awal). Target tanggal untuk menyelesaikan laporan tersebut tidak lebih dari 14 hari setelah diterimanya pengaduan awal; c. Bilamana identitas telah diketahui, memberikan informasi secara tertulis (tidak lebih dari 7 hari setelah diterimanya pengaduan awal) kepada pelapor bahwa pengaduannya telah diterima PMU, investigasi lebih lanjut akan dilakukan oleh Satker/Panitia terkait dan pihak pelapor akan diberi informasi lebih lanjut oleh


10 ‐ 25


PMU setelah investigasi selesai ditangani. d. Mencatat kegiatan ini di Register. 10.5.3. Prosedur Investigasi rinci Target Tanggal untuk Penyelesaian Investigasi Secepat mungkin setelah Laporan Penyidikan Awal dikirim ke PMU, ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi atas pengaduan tersebut. Waktu yang diperlukan untuk investigasi yang rinci tidak lebih dari 14 hari, kecuali ada persetujuan PMU dimana waktu yang diperlukan lebih panjang sesuai kebutuhan. Target waktu penyelesaian yang akan diterapkan dalam tahap ini adalah: a. Pengaduan tanpa tambahan sumber daya dari Tim Kecil. Target Tanggal penyelesaian dalam waktu 1 bulan setelah tanggal pengaduan awal b. Pengaduan dengan tambahan sumber daya dari Tim Kecil. Target Tanggal penyelesaian dalam waktu 2 minggu setelah PMU meminta kepada Perwakilan PMU untuk memulai kegiatan tersebut. 10.5.4 Prosedur Investigasi Ketentuan tentang prosedur terinci yang diberlakukan dalam investigasi detail untuk suatu pengaduan sangat tergantung kepada cakupan dan jenis pengaduan. Beberapa petunjuk untuk proses secara keseluruhan yang menjadi rujukan Petugas Investigasi dapat diuraikan di bawah ini.

a. Pengumpulan Informasi. Kumpulkan semua informasi yang relevan tentang keadaan yang menjadi pokok pengaduan, termasuk identifikasi semua pihak yang terlibat

b. Lakukan klarifikasi awal. Wawancarai pihak‐pihak yang terkait untuk menerima lebih banyak informasi terinci, penjelasan peran dan/atau kegiatan seseorang yang dilaporkan, dsb.

c. Investigasi terinci. Berdasarkan pada semua informasi yang relevan, lakukan kajian terinci atas pengaduan dan menarik kesimpulan tentang kebenarannya serta langkah berikutnya yang diperlukan. Siapkan Laporan Investigasi dan laporkan ke PMU untuk kajian lebih lanjut.

d. Kajian temuan dan menentukan tindakan. Hasil dan rekomendasi setiap investigasi akan dikaji oleh Ditjen Bina Marga dan PMU atau oleh tim kecil untuk kegiatan khusus ini. Tugasnya adalah merekomendasi langkah‐langkah selanjutnya termasuk sanksi dan penalti serta


10 ‐ 26


mempersiapkan prosedur banding yang tepat.

e. Laporan Hasil Investigasi. Publikasi laporan atas hasil temuan setiap penyelidikan sangat diperlukan, tetapi prosedur resmi perlu disiapkan untuk meyakinkan bahwa keseluruhan pengumuman tidak mengganggu investigasi lebih lanjut atau meyalahi hak perorangan atau hukum yang ada. Keputusan akan dibuat atas dasar kasus per kasus oleh PMU. Kesimpulan setiap investigasi akan dicatat di Register: a. Hasil investigasi: 1. Tanggal kesimpulan investigasi 2. Pengaduan yang dijumpai apakah berlaku? (Ya/Sebagian/Tidak) 3. Tanggal sanksi yang diusulkan oleh PMU 4. Tipe sanksi yang diusulkan oleh PMU 5. Tanggal sanksi yang dijatuhkan 6. Tipe sanksi yang dijatuhkan b. Penyelesaian Register PMU dan Tim Kecil menyelesaikan masukan kedalam register untuk setiap pengaduan, sekaligus hasil yang telah diselesaikan. Oleh sebab itu, adalah tanggung jawab PMU untuk menjamin bahwa hasil akhir dimasukkan kedalam Register. c. Pemantauan Pemantauan keseluruhan kinerja atas mekanisme penanganan pengaduan merupakan monitoring untuk menilai efektifitas penerapan ACAP, dan dalamhal ini akan ditangani oleh PMU sebagai bagian dari pelaporan bulanan kemajuan proyek. Pengukuran kinerja mencakup:

1. Jumlah pengaduan yang diterima atas dasar kategori (bulanan; kumulatif) 2. Prosentase (%) penanganan pengaduan untuk penerimaan pengaduan yang telah disampaikan oleh pengadu dalam periode target (dua minggu)

3. Jumlah masalah pada pengaduan 4. Prosentase (%) pengaduan yang ditindak‐lanjuti dengan Laporan Penyidikan Awal yang telah diserahkan dalam periode target (dua minggu)

5. Jumlah kasus yang direkomendasikan untuk penanganan lebih lanjut (tanpa investigasi lebih lanjut, investigasi lebih lanjut) secara bulanan dan kumulatif.


10 ‐ 27


6. Jumlah investigasi akhir yang terselesaikan dalam periode (bulanan; kumulatif)

7. Jumlah kasus untuk investigasi yang sedang berjalan 8. Prosentase (%) investigasi yang tereselesaikan dalam periode target (1 bulan dari data penerimaan pengaduan)

9. Jumlah investigasi akhir menurut sanksi yang dijatuhkan (bulanan, kumulat if). Ringkasan langkah‐langkah penanganan pengaduan, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.


10 ‐ 28


Langkah – Langkah Penanganan Pengaduan

Langkah - langkah 1 Mem eriks a P. O B O X t i ap hari 2 Registrasi surat kom plain yang meliputi 2.1 Registrasi awal a Nom or Register b Nomor A rsip c Tanggal penerimaan pengaduan 2.2 Klasifikasi Pengaduan a Apakah keluhan masalah prosedur? b Apakah keluhan penyalahgunaan dana? c Apakah keluhan masalah kinerja? d Apakah keluhan lain2 (diluar diatas?) 3 Lakukan investigasi awal 3.1 Identifikasi & pastikan bahwa keluhan tsb Disebabkan oleh : a Kurang inform asi b Salah pengertian c atau ada m asalah yang cukup signifikan untuk dilakukan investigasi lebih dalam 3.2 Buat laporan Investigasi Awal dan rekomendasikan tindakan berikutnya kepada Tim Kecil PMUm enerim a hasil kajian dari PMU 1. melakukan proses pencatatan Laporan investigasi awal berisi /: registrasi 2. Mengkaji hasil "catatan" dari PMU a. hasilnya Gambarantidak ringkasan 3. Jika perlu complain tindak lanjut yang b. Rekomendasi kebutuhan waktu atau kurang asum sinya bisa salah pengertian pengertian / informasi maka segeraapayang akan c. Sumber daya rencana tindakan konsepkan surat penjelasan kepada Pelapor dilakukan 4. Jika hasilnya perlu rekomendasi lebih lanjut maka perlu dilakukan investigasi rinci Investigasi lebih rinci 1. Kum pulkan informasi - informasi lebih rinci 2. M elakukan klarifikasi melalui wawancara pihak - pihak yang terkait 3. Tentukan dan simpulkan kebenaran yang ada 4. Laporkan ke PMU dan berikan rekomendasi


Complaint/Pengadua n

TIM KECIL PMU

By email & by Fax max/hari

PO.BOX BOXBOX

1. Menerima laporan hasil investigasi 2. Kaji laporan hasil investigasi 3. Memberikan kajian paling tidak berisi keputusan perlu tidaknya invertigasi yang lebih dalam atau tidak 4. Berdasarkanhasil kajian dan butir2 PMU memberikan rekomendasi tentang kebutuhan sumber daya, waktu, biaya dan lain-lain.

14 hari maksimal

PELAPOR

Rekomendasi dan Perwakilan PMU akan dikaji oleh PMU dan menentukan pilihan (a) langsung memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah dan mem berikan kesempatan banding atau (b) menugaskan perwakilan PMU u/ melakukan kajian lebih rinci lagi guna mendapatkan oyektifitas yang lebih jelas. Maksimal 1 bulan Jika ada yang naik banding maka perlu diputuskan oleh kom isi Penyelesaian Penanganan Pengaduan dibawah Inspektorat Jenderal PU

10 ‐ 29


10.5.5 Komisi Penyelesaian Penanganan Pengaduan Diusulkan

untuk

menetapkan

5‐anggota

Komisi

Penyelesaian

Penanganan

Pengaduan dibawah Inspektorat Jenderal PU. Susunan struktur dibawah diusulkan untuk keperluan ini. Ketua

: InspektoratJenderal Pekerjaan Umum

Wakil Ketua

: Executing Agency (Ditjen Bina Marga)

Sekretaris

: Dit. Bina Program Ditjen Bina Marga

Anggota

: Direktorat terkait Setditjen Bina Marga Unsur lain yang diperlukan

10.5.6 Perbaikan atas Monitoring Proses dan Hasil Pelelangan a. Executing Agency harus menyiapkan prosedur untuk menangani protes/keberatan/ komplain dan prosedur pengumuman sanksi‐sanksi yang dilaksanakan. Semua rekanan yang mengikuti pelelangan jika ada Pengaduan/Sanggahan wajib mengisi format yang telah tersedia dalam Dokumen Lelang dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan tembusan kepada PMU. Format tersebut berisi pertanyaan (kuesioner) untuk menampung adanya protes/keberatan/komplain atau laporan penyimpangan lainnya yang merugikan rekanan. Di dalam menyampaikan kuesioner tersebut, jika ada protes/ keberatan/komplain dan laporan penyimpangan lainnya, pelapor wajib memberikan identitas yang lengkap sesuai isian dan harus disertai bukti atau saksi atau pernyataan tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup sebagai lampiran dari kuesionair tersebut. Laporan kuesionair dan komplain lainnya disampaikan kepada alamat berikut: Direktur Jenderal Bina Marga Gedung Sapta Taruna Lt.2 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp : (021) 7253358 Project Management Unit (PMU) RRDP ADB/ IDB Direktorat Bina Program Gedung Sapta Taruna Lt.5 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Manual Manajemen Proyek

10 ‐ 30


Telp. : (021) 7220260

dan Fax: (021) 7220260

E-mail address:

[email protected] Penanganan atas protes/keberatan/komplain atau laporan penyimpanganpenyimpangan lainnya dilaksanakan bersama-sama Direktorat Jenderal Bina Marga dan Inspektorat Jenderal. Jika laporan dari rekanan tersebut benar, Direktorat Jenderal Bina Marga setelah berkoordinasi dengan unit-unit terkait dan setelah adanya persetujuan ADB/IDB, maka proses pelelangan tersebut dapat dibatalkan/ditunda/diulang serta akan memberikan sanksi PP 30 kepada Panitia Pelelangan atau kepada pejabat yang terkait proses pengadaan tersebut. Pemberian sanksi sesuai butir e akan dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Bank Dunia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. b. Executing Agency akan mengembangkan kerangka dan prosedur untuk melaksanakan survei tahunan pada Kontraktor, Supplier, Konsultan, Pengamat Pihak Ketiga (P2K) /TPM dan kelompok masyarakat yang terkait dengan proyek untuk mendapatkan pandangan, informasi, saran, kritik, pengalaman yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat. Dari hasil pengembangan tersebut di atas, maka akan dilaksanakan uji coba atas pengembangan kerangka dan prosedur tersebut di atas sebagai percontohan.

c. Executing agency akan mengembangkan Kajian Independen Tahunan terhadap proses pelelangan dan hasilnya (berupa harga, kuantitas dan kualitas dari barang dan hasil pekerjaan, jasa yang disediakan, membandingkan harga kontrak dengan harga di pasar untuk jenis pekerjaan yang sama dan pengecekan akhir dari penggunaan hasilnya). Untuk belanja/shopping, evaluasi ini terhadap verifikasi dari perusahaan yang menyediakan penawaran/quoting, independensi dari setiap perusahaan dan eksistensi mereka, regular vendors dari setiap item yang telah dilelangkan. Dari hasil pengembangan tersebut diatas, maka akan dilaksanakan uji coba atas Kajian Independen Tahunan sebagai percontohan.

d. Kode Etik dan Tindakan yang benar harus dijalankan oleh Institusi Pelaksana (Implementing Agencies), Penawar, Supplier, Kontraktor dan Konsultan. Kode Etik dan tindakan yang benar yang harus diterapkan berbagai pihak adalah sebagai berikut:


10 ‐ 31


1. Melaksanakan kewajiban secara tertib yang disertai rasa penuh tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan ba rang/jasa.

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa. 7. Menghindari dan mencegah penyalah gunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. 8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. 10.6

SANKSI DAN PENALTI a.

Tanggung Jawab Idealnya, detail ACAP berisi suatu daftar sanksi dan penalti yang ditetapkan secara jelas untuk diterapkan kepada perusahaan, individu dan/atau staf pemerintahan yang didapati telah bertindak secara tidak benar atau terbukti bersalah melakukan kecurangan dan korupsi. Daftar terinci sepenuhnya belum disiapkan untuk versi awal Prosedur Pelaksanaan ACAP ini. Untuk hal ini, diusulkan untuk menetapkan suatu Penyelesaian Pengaduan di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang berstatus „sebagai temuan‟ yang perlu ditindaklanjuti dengan mengkaji hasil investigasi, membuat keputusan dan temuan‐temuan apakah pelanggaran telah terjadi serta


10 ‐ 32


menerapkan atau merekomendasi sanksi atau penalti sesuai dengan prosedur baku. Beberapa kemungkinan penanganan dapat diidentifikasi dalam hal perorangan terbukti telah berbuat sesuatu yang tidak benar: 1. Jika hasil investigasi menjumpai adanya masalah kriminal yang dilakukan oleh perusahaan‐perusahaan atau perorangan yang melakukan korupsi, maka Inspektorat Jenderal akan menangani dan menyerahkan masalah tersebut kepada Polisi untuk penanganan lebih lanjut. 2. Apabila pelanggar adalah staf PU, maka Inspektorat Jenderal secara langsung memberikan penalti kepada staf terkait 3. Apabila pelanggar adalah staf pemerintah Provinsi, masalahnya wajib ditangani pada tingkat pemerintahan tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal PU. 4. Dalam hal kasus perusahaan swasta, sanksi harus diterapkan oleh Executing Agency pada semua tingkat pemerintahan (Pusat dan Provinsi) 10.7

MENINGKATKAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN KONSTRUKSI a.

Kepala Satker (pejabat pembuat komitmen) melaksanakan sosialisasi di awal pelaksanaan kepada masyarakat di sekitar Proyek.

b.

Menyebarkan leaflet kepada masyarakat dan pihak‐pihak terkait, tentang proyek yang akan dilaksanakan.

c.

Satker (pejabat pembuat komitmen) wajib memberitahukan alamat, nama pimpinan, nama pengawas, nama pelaksana, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan dan data proyek lainnya didalam leaflet tersebut.

d.

Satker (pejabat pembuat komitmen) harus memasang papan proyek di kedua ujung proyek yang ditanganinya.

e.

Hasil pengawasan atau pengaduan oleh masyarakat dan pihak‐pihak terkait, oleh Satker (pejabat pembuat komitmen) harus ditindak lanjuti dan diklarifikasi kepada pihak yang terkait serta diberi penjelasan yang faktual dan aktual. Pengaduan dan jawaban tersebut oleh Satker disampaikan juga ke Pembina Proyek dan PMU untuk dicatat dan ditindak lanjuti (jika diperlukan).

f.

Jika pengaduan masyarakat dan pihak‐pihak terkait tersebut benar, maka Satker (pejabat pembuat komitmen) serta Pembina Proyek, wajib menindak lanjuti dan memberi teguran tertulis untuk yang melaksanakan kesalahan tersebut dan pekerjaan harus di tolak di diperbaiki sesuai dokumen kontrak.


10 ‐ 33


LAMPIRAN 1 Anti‐Corruption Action Plan as adopted by Ministry of Public Works Enhanced Disclosure 1.

Rencana Tindakan Anti Korupsi yang digunakan oleh Kementerian PU

The MPW will provide the following information in the PIP, PMM, 1. the MPW website, and in the bidding documents:

Transparansi/Keterbukaan

“The contact point for complains related to the Strategic Roads Infrastructure Project:

Kementerian PU akan menyediakan informasi di bawah ini didalam Rencana Pelaksanaan Proyek/Project Implementation Plan (PIP), Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Proyek/Project Management Manual (PMM), website Kementerian PU dan di dalam dokumen penawaran. “Unit kerja yang dapat dihubungi untuk pengaduan yang berhubungan dengan RRDP adalah:

To: Directorate of Planning Ministry of Public Works Tel: 62-21-7393928 Fax: 62-21 -7393928 e-mail : [email protected] To: Inspectorate General Ministry of Public Works

Kepada: Direktorat Bina Program, Kementerian PU Tel : 62-21-7393928 Fax: 62-21-7393928 e-mail : [email protected] Kepada: Inspektorat Jenderal, Kementerian PU

Tel : 021-7397770 Fax: 021-72797851 e-mail : To the : ADB/IDB Fraud and Corruption Unit

Tel :021-7397770 Fax : 021-72797851 e-mail : Kepada: ADB/IDB cq. Fraud and Corruption Unit

Email : [email protected] Website: http://www.adb.org/integrity/complaint.asp If you prefer to remain anonymous, you may wish to make use of a free email service (such as Hotmail or Yahoo) to create an email account using a pseudonym. This way, we could correspond with you as necessary, to seek clarification or additional information.

e-mail : [email protected] Website: http://www.adb.org/integrity/complaint.asp Bila anda lebih menginginkan tidak diketahui namanya (anonim), maka anda dapat menggunakan pelayanan email yang bebas/gratis (seperti Hotmail atau Yahoo) untuk membuat sebuah email dengan nama samaran. Dengan cara ini maka dapat dilakukan korespondensi sesuai kebutuhan dan untuk klarifikasi atau informasi tambahan.


10 ‐ 34


3.

4.

MPW will publish a quaterly newsletter on the official website of 3 Kementerian PU akan menerbitkan laporan tiga bulanan pada website MPW including information concerning the list of contracts, Kementerian PU termasuk informasi berkaitan dengan daftar kontrak, implementation progress, project-related workshops and the kemajuan pelaksanaan, pelaksanaan workshop, jenis type dan status number, typology and status of complaints for each location. MPW pengaduan dari setiap lokasi proyek. Kementerian PU akan mengirim will send the quaterly newsletter to the civil society (e.g. NGO) laporan tiga bulanan kepada forum masyarakat (spt NGO) di Provinsiforum in each project province in hardcopy or through an Provinsi terkait baik dalam bentuk hard copy maupun melalui e-mail electronic mailing list. Guidelines on disclosure of information to the public on project and 4. Pedoman untuk transparansi penyampaian informasi kepada procurement activities shall be incorporated in the PMM, and will masyarakat tentang kegiatan proyek dan pelelangan akan dituangkan di include the following key actions : dalam PMM, termasuk kegiatan utama sebagai berikut a. The MPW will and the ADB/IDB may make publicly available, promptly after completion of a mid-term review of the project carried out in accordance with the loan agreement, the midterm review report and the aide memoire prepared for this purpose. MPW will also post this on the MPW official website within 2 months of the completion of the mid-term review.

a. Kementerian PU dan ADB/IDB sesuai dengan Loan Agreement

b. The MPW will and the ADB/IDB may make publicly available

promptly after receipt all BPKP‟s final financial audit reports (including qualified audit reports)and all technical audit reports for the Project prepared in accordance with the loan agreement and all formal responses of the government in relation to such reports. MPW will also post this on the MPW official website within 1 month of the report being accepted as final.

b. Kementerian PU danb ADB/IDB sesuai dengan Loan Agreement akan menyiapkan tersedianya informasi, segera setelah menerima semua laporan akhir audit keuangan BPKP (termasuk laporan audit yang masih bersyarat) dan semua laporan audit teknik proyek dan semua tanggapan/tindak lanjut resmi dari Pemerintah dalam hubungannya dengan laporan ini. Kementerian PU akan menayangkan pada website Kementerian dalam waktu kurang dari 1 bulan dari penerimaan terakhir laporan ini.

c.

The MPW will and the ADB/IDB may:

c. Kementerian PU dan ADB/IDB akan :



Make publicly available promptly after finalization all annual Procurement Plans and schedules, including all updates there to ; MPW will also post this on the official website of MPW within one month of the end of the fiscal year.




akan menyiapkan tersedianya informasi, segera setelah selesainya pemeriksaan mid-term pada proyek, juga laporan pemeriksaan midterm dan aide memoire. Kementerian PU akan menayangkan laporan ini pada website Kementerian dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah selesai pemeriksaan mid-term ini.

Menyiapkan tersedianya informasi, segera setelah semua Rencana dan Jadwal Pelelangan tahunan selesai, termasuk semua perubahannya; Kementerian PU akan menayangkan laporan ini pada website Kementerian PU dalam waktu kurang dari 1 bulan dari akhir tahun fiskal.

10 ‐ 35


 Make vailable to any member of the public promptly upon request all bidding documents and requests for proposal (this provision does not include actual bids and proposals) issued in accordance with the procurement provisions of the loan agreement, subject to payment of a reasonable fee to cover the cost of printing and delivery. Each such document will continue to be made available until a year after completion of the contract entered into for the goods, works, or services in question.  make available to any member of the public promptly upon request all shortlists of consultants.







Dengan aktif mengajak wakil pengamat masyarakat (WPM) untuk hadir dalam pembukaan penawaran dan tahapan‐ tahapan inti dari pelelangan.WPM akan dimasukkan sebagai pengamat dan menandatangani daftar hadir pada proses seleksi/pelelangan.



Untuk Jasa Konstruksi : (i) Untuk 6 (enam) paket pekerjaan fisik pertama, dimana Procurement Advisor belum tersedia, maka akan digunakan notaris publik yang akan (A) hadir pada pembukaan penawaran dan memberi paraf pada Berita Acara pembukaan penawaran; (B) mengirim 1 (satu) copy dari dokumen penawaran (setelah pembukaan penawaran) kepada PMU dalam waktu kurang dari 24 jam; dan (C) menyimpan pada tempat yang aman 1(satu) copy dari dokumen penawaran yang disegel (setelah pembukaan penawaran) dan akan menyerahkan copy dokumen penawaran dan berita acara pembukaan penawaran kepada Procurement Advisor ketika telah tersedia. (ii) Untuk paket pekerjaan fisik yang tersisa, Procurement Advisor akan melakukan semua tahapan diatas.



Actively encourage representatives of civil society groups to attend the public bid openings and other key procurement steps. Representatives of civil society will be included as observes and sign the attendance list for the Procurement/Selection process. For Works : (i) For the first six civil work contracts, if the Procurement Advisor has not been hired, then a public notary will (A) attend the opening of bids, and certify the Minutes of opening of bids; (B) send one copy of the bids (after the bid opening) to the PMU within 24 hours; and (C) keep in safe place one copy of the sealed bids (after the bid opening) and make available upon request the copy of the bids and the minutes of the opening of bids to the Procurement Advisor when hired. (ii) For the remaining civil works contracts, the Procurement Advisor will do all the above steps.




Menyiapkan tersedianya informasi kepada masyarakat, sesuai dengan Loan Agreement, berdasarkan permintaan, terhadap semua dokumen penawaran jasa konstruksi dan barang/jasa konsultansi Request For Proposal (penyediaan ini tidak termasuk dokumen penawaran/proposal rinci) yang diterbitkan berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan, dengan memberikan biaya penggantian sewajarnya untuk menggandakan dan pengiriman. Setiap dokumen tersebut akan terus tersedia sampai dengan 1 (satu) tahun setelah selesainya kontrak. Menyiapkan berdasarkan permintaan, semua daftar pendek (short list) konsultan.

10 ‐ 36








For Consultants‟ services : (i) For the CTC consultants, the CSC consultants and the Procurement Advisor, a Procurement Agent will be used (ii) For the procurement of the other consultants services contracts where a Procurement Agent is not used, a public notary will be invited to officially witness the opening of technical and financial proposals, and certify the Minutes of Opening of technical/financial proposals. The public notary will also keep in safe place one copy of the technical proposals submitted by each consultant (once they are open), the sealed financial proposals (before they are open), and one copy of the financial proposals submitted (after they are open). In line with the Procurement Guidelines, within two weeks of contract award (Bank‟s no objection) publish on MPW website, and send to those who submitted bids, contract award information identifying the bid and lot numbers and the following information (a) name of each bidder who submitted a bid (b) bid prices as read out at the bid opening , (c) name and evaluated prices of each bid taht was evaluated; (d) name of bidders who bids were rejected and the reason for their rejection; and (e) name of the winning bidders, and the price it offered, as well as the duration and summarry scope of the contract awarded. Make available, promptly upon request by any person or campany, a list of all contracts awarded in the three months preceding the date of such request in respect of a project, including the name of contractor/ supplier/ consultant, the contract amount, the number of bidders/proposes, the procurement method followed and the purpose of the contract.




Untuk Jasa Konsultansi : (i) Untuk pengadaan konsultan CTC, CSC, dan Procurement Advisor, akan menggunakan Procurement Agent. (ii) untuk pengadaan jasa konsultan lain dimana Procurement Agent tidak digunakan, seorang notaris publik akan diundang sebagai saksi resmi pada pembukaan usulan teknis dan biaya dan memberi paraf pada berita acara pembukaan usulan teknis dan biaya. Notaris juga akan menyimpan di tempat yang aman 1 (satu) copy usulan teknis yang disampaikan setiap konsultan (segera setelah dibuka), usulan biaya yang disegel (sebelum dibuka), dan 1 (satu) copy dari usulan biaya yang diserahkan (setelah dibuka).



Sesuai dengan Petunjuk Pelelangan, kurang dari 2 minggu dari penyerahan kontrak (NOL Bank), harus diumumkan di website Kementerian PU, dan dikirim kepada semua peserta yang mengajukan penawaran, tentang Informasi Penyerahan Kontrak, dan informasi lainnya sebagai berikut : (a) nama semua penawar yang mengajukan penawaran (b) harga penawaran pada saat pembukaan penawaran (c) nama penawar dan harga penawaran yang telah dievaluasi; (d) nama penawar yang penawarannya ditolak dan alasan penolakan; dan (e) nama pemenang penawaran, dan harga yang ditawarkan juga jadwal/waktu pelaksanaan dan rangkuman lingkup penawaran yang dimenangkan. Menyiapkan tersedianya informasi, berdasarkan permintaan perseorangan atau perusahaan tentang daftar semua penyerahan kontrak dalam 3 bulan sebelum permintaan dibuat, termasuk nama kontraktor/ supplier/konsultan, besarnya kontrak, jumlah peserta yang memasukan penawaran, metoda pelelangan yang digunakan, dan tujuan dari kontrak.



10 ‐ 37


5.

The MPW will establish a webpage within the official RRDP 5. Kementerian PU akan membuat webpage khusus RRDP bagian dari website of MPW that provides monthly updated information on website Kementerian yang menyediakan informasi kegiatan proyek project activities. This information would include, for each province yang diperbarui setiap bulan sesuai dengan kegiatannya. Dalam or district, inter alia : nature of contracts awarded (estimated cost, informasi ini di tingkat Provinsi/kota diantaranya mencakup yaitu : scope of works, contractor details); current estimate of the Informasi kontrak yang diserahkan (perkiraan biaya, lingkup pekerjaan, progress of implementation (e.g. gross estimate of completion as a keterangan tentang kontraktor); perhitungan kemajuan pelaksanaan pekerjaan saat ini (perkiraan kasar penyelesaian pekerjaan dari percentage of works to be carried out); other project‐related keseluruhan pekerjaan sebagai persentase pekerjaan yang telah activities such as workshops; data concerning complaints and dilaksanakan); hal‐hal lain, yang berhubungan dengan kegiatan proyek remedial actions. seperti workshop; data mengenai keluhan dan tindakan perbaikan. Civil Society Oversight

Wakil Pengamat Masyarakat (WPM)

MPW will actively encourage representatives of civil society groups to attend public bid openings and other key procurement steps. Civil society observers may be invited from local universities or oyher independent institutions. Experience in other projects strongly suggests that the unit being monitored should not control the selection and briefing of such representatives, therefore a thirdparty, the Inspectorate General, acting on behalf of the Project, amy be required to perform these roles. Dtails concerning the selection and briefing of representatives must be recorded at the national level. Guidelines on appropriate procedurs will be provided in PMM.

Kementerian PU dengan aktif mengajak wakil pengamat masyarakat untuk hadir pada pembukaan penawaran dan pada tahapan-tahapan inti pelelangan. Wakil pengamat masyarakat yang diundang dapat berasal dari universitas setempat atau institusi independen lainnya. Pengalaman di proyek-proyek lain sangat disarankan bahwa unit yang akan dimonitor/diawasi sebaiknya tidak mengontrol pemilihan dan menjelaskan kepada para wakil pengamat masyarakat, oleh karena itu pihak ketiga seperti Inspektorat Jenderal, akan bertindak mewakili proyek, mungkin diperlukan untuk berperan. Perincian/detail berkaitan dengan pemilihan dan penjelasan kepada wakil pengamat masyarakat harus dicatat pada tingkat Nasional/Pusat. Petunjuk tentang prosedur pemilihan dan penjelasan kepada para WPM akan dituangkan dalam PMM.

The MPW will establish a mechanism wherby the media and civil society groups can become involved in monitoring the progress of the project including implementation. This mechanism will include regular sharing of information with the media. Copies of press clippings (etc.) will be sent to the national level for discussion and filling.

Kementerian PU akan membuat sebuah mekanisme dimana media dan group wakil masyarakat dapat dilibatkan dalam memonitor kemajuan dari proyek termasuk pelaksanaan pekerjaan. Mekanisme ini juga akan mengatur tukar menukar informasi yang teratur dengan media. Salinan dari kliping koran dan lain-lain akan dikirim ke Kementerian di tingkat Nasional/Pusat untuk dibahas dan diarsip.


10 ‐ 38


Regular (e.g.annual) Accountability Meetings will be held to enhance accountability and sharing of information. The first of these will ocur at the province level, before procurement of contractors or service providers, so that any civil society and community representatives required for the procurement processes (etc.) can be selected in a transparent manner. Each meeting must be properly organized and the agenda widely distributed amongst interested parties.

Rapat-rapat yang berkaitan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pertukaran informasi perlu dilakukan secara reguler/berkala. Yang pertama akan dilaksanakan di tingkat pusat/Provinsi, yaitu sebelum pengadaan jasa konstruksi, sehingga para WPM yang akan memonitor proses pelelangan dapat dipilih secara transparan, setiap rapat/pertemuan-pertemuan harus diselenggarakan secara baik dan agendanya disebarluaskan kepada semua pihak yang terkait.

Mitigation of Collusion Risks Works contracts. MPW will hire a Procurement Advisor to support the management of the procurement of goods and works for the Project.

Pencegahan Resiko Kolusi Pengadaan Jasa Konstruksi. Kementerian PU akan menggunakan Procurement Advisor untuk mendukung pengadaan pelelangan barang dan jasa konstruksi.

o All Invitations to Bid, o Bidding documents and drawings, o Clarification of bids o Bid opening minutes, o Information on contract award Manual system will continue to run in parallel for contractorswho wish to use it.

Kementerian PU akan menggunakan “semi” e-procurement dan mengumumkan pada website Kementerian untuk semua pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi fisik: o Semua undangan penawaran, o Dokumen penawaran dan gambar desain, o Klarifikasi penawaran, o Berita Acara pembukaan penawaran, o Informasi penandatanganan dan penyerahan kontrak Secara paralel sistem manual masih akan dilakukan untuk kontraktor yang ingin menggunakan ini.



Bidding documents will be avilable for download on-line No charge for electronic documents.



Dokumen kontrak dapat didownload secara on-line dengan gratis.



“Procurement Advisor” to confirm the documents are on-line prior to the issuance of the Invitation to Bid and remain available to bid opening.



“Procurement Advisor” memastikan bahwa dokumen kontraksudah tersedia secara on-line sebelum dikeluarkan undangan penawaran dan akan tetap tersedi sampa denganpembukaan penawaran.

●

No pre-qualification.

● Tidak ada pra kualifikasi

-

MPW will use”semi” e-procurement and publish on its official website for all works contracts:


-

10 ‐ 39


●

List of bidders remains confidential until bid opening

● Daftar peserta penawar tetap akan dirahasiakan sampai pembukaan penawaran..

● No pre-bid meetings. The specifications shall be defined clearly in the bidding documents. Clarifications can be sought through written correspondence and replies will be sent to all bidders. Appropriate guidelines providing for this will be prepared.

● Tidak ada rapat penjelasan (Pre-bid/aanwizjing). Spesifikasi persyaratan dan lain-lain akan ditetapkan dengan jelas di dengan korespondensi tertulis dan jawaban/penjelasan akan dikirim kepada semua peserta penawar. Panduan untuk prosedur klarifikasi ini akan disiapkan.

● “Procurement Advisor” to be present to observe the bidding process and opening Bids to be under control of “Procurement Advisor” during the “Bid Submission Period”

● “Procurement Advisor” hadir untuk memonitor proses pelelangan dan pembukaan penawaran. Dokumen penawaran dibawah kontrol “Procurement Advisor” selama “Bid Submission Period”.

● Two sealed copies of the bids submitted to be kept by “Procurement Advisor”, which will send one sealed copy to PMU within 24hours to be kept in PMU

● Dua copy dokumen penawaran yang disegel, diserahkan untuk disimpan oleh “ Procurement Advisor”, 1 copy dokumen yang disegel tersebut akan dikirim kepada PMU kurang dari 24 jam dan disimpan di PMU.

 “Procurement Advisor” to immediately check the bids for any signs of collusion (using tracking software) and to certfy the minutes to be submitted to Procurement Committee, and copy to the PMU

● “Procurement Advisor” memeriksa dengan segera apabila ada tandatanda kolusi (menggunakan piranti-piranti penelusuran/ tracking software) dan memberi paraf pada berita acara yang akan diserahkan kepada Panitia Pelelangan, dan dicopykan kepada PMU.

· Bid Evaluation Report to be complete and submitted within 4 weeks and prepared by “Procurement Advisor” to be submitted to Procurement Committee, and copy to the PMU

●

Laporan evaluasi penawaran harus diselesaikan dan diserahkan sekurang-kurangnya 4 minggu dan disiapkan oleh “Procurement Advisor” untuk diserahkan kepada Panitia Pelelangan, dan dicopykan kepada PMU.

· Bids awarded within original bid validity period. Any extension of bid validity period for the second time or for cumulatively greater than 8 weeks requires Bank no objection. Bank would not provide such no objections.

●

Penanda-tanganan/penyerahan dokumen-dokumen harus dalam kurun waktu validitas penawaran. Setiap perpanjangan masa berlaku validitas dokumen penawaran untuk kedua kali atau seterusnya akumulasi lebih lama dari 8 minggu harus mendapatkan persetujuan NOL Bank.


10 ‐ 40


●

No rebids. If needs a rebid due to corruption and/or collusion, sub-project is not eligible for financing.

●

Tidak ada pelelangan ulang. Jika ada pelelangan ulang disebabkan karena korupsi dan kolusi, sub-proyek tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan/dibiayai.



MPW to use FIDIC arrangments with the independent supervision consultants having responsibility as the “Engineer” in the works contract.

●

Kementerian PU akan menggunakan ketetapan FIDIC bahwa konsultan pengawas yang independen mempunyai tanggung jawab sebagai “Engineer” di dalam kontrak kerja.



MPW will track the following indicators from the bill of eight randomly selected APBN financed contracts and report in the quaterly Progress Report: bid price of concrete, bitumen.

●

Kementerian PU akan memonitor indikator dari BOQ dari kontrakkontrak RRDP dan 8 kontrak APBN yang dipilih secara acak dan melaporkan di dalam laporan tiga bulanan kemajuan pekerjaan : harga penawaran beton, aspal bitumen.

Consultant services. MPW will hire a Procurement Agent to assist Procurement Committee to undertake the procurement of the consulting services for the project. This is expected to apply to three key consulting contracts for consulting services.MPW will use “semi” e-procurement and publish on its official website for all consultant contracts

Pengadaan Jasa Konsultan. Kementerian PU akan menggunakan Procurement Agent untuk membantu Panitia Pelelangan untuk melakukan pengadaan jasa konsultansi. Khususnya direncanakan /diaplikasikan pada tiga kontrak konsultan utama. Kementerian PU akan menggunakan “semi” e-procurement dan mengumumkan pada website Kementerian untuk semua pelaksanaan kontrak pengadaan jasa konsultansi



Shortlisting: New process for shortlistting



Daftar pendek: proses baru untuk membuat daftar pendek



Request for Proposals. Only the CVs of key personnel with be requested and evaluated up to about 10 staff. (Currenly up to 100CVs have been requested and evaluated making this a very mechanical process)



Permintaan Usulan penawaran. Hanya CV tenaga inti yang diminta dan yang akan dievaluasi sampai dengan maksimum 10 staf (Sekarang ini lebih dari 100 CV dievaluasi yang menjadikan proses ini seperti mekanikal proses)

NCB procedures. No NCB procurement of works is expected. The clarification of NCB procedures following Keppres 80/2003 to be acceptable by the Bank is included in the Legal Agreements. Following such clarifications, the implementation plan includes:

Prosedur Pengadaan National Competitive Bidding (NCB). Pada RRDP diharapkan tidak ada pelelangan pekerjaan dengan NCB. Klarifikasi prosedur pengadaan NCB mengikuti Keppres 80/2003 yang harus dapat diterima oleh Bank seperti yang dituangkan di dalam Loan Agrreement. Seperti halnya klarifikasi, rencana pelaksanaan pekerjaan termasuk:





Advertisement in national newspapers


Pemasangan iklan pada surat kabar nasional

10 ‐ 41




Removal of geographic and other restrictions Use of postqualification which allows participation by bidders without any restriction



Peniada batasan lokasi geografi dan batasan-batasan lainnya. Menggunakan pasca-kualifikasi dimana mengijinkan partisipasi para penawar tanpa ada batasan.

Advertisement of bids. The MPW will employ a standard agreed format (minimum column size =20x10) of advertisement and place in nationally circulated newspaper, on the MPW official website, on the ADB/IDB on-line and dg Market websites.

Pengumuman Pelelangan. Kementerian PU akan menggunakan sebuah format standar yang disetujui (ukuran kolom minimum=20x10) untuk iklan dan ditayangkan pada suratkabar nasional, website Kementerian, ADB/IDB on-line dan dg Market websites.

Project Managers. Project Managers to be assigned based on agreed qualifications as stated in MPW criteria requirements to be put in the Project Management Manual.

Pemimpin Proyek. Pemimpin Proyek dipilih berdasarkan kriteria kualifikasi yang disyaratkan dan disetujui Kementerian PU dan dituangkan didalam PMM.

Guidelines for preparation of spesifications/selection criteria in the Bidding Documents/request for proposal will be prepared to ensure compliance with Bank guidelines. This will include suggestions to conduct simple surveys on available products in the market and the alternative of hiring consultants for procurement of works/services to define the specification/terms of reference.

Pedoman untuk penyiapan spesifikasi/seleksi kriteria pada dokumen penawaran /Usulan akan disiapkan untuk memastikan sesuai dengan pedoman Bank. Termasuk didalamnya adalah usulan untuk mengadakan survey sederhana pada produk-produk yang terdapat di pasar dan alternatif-alternatif konsultan untuk pelelangan barang dan jasa dalam menetapkan spesifikasi/TOR.

Guidelines to prepare owner estimates, particularly for consultancy work will bw defined. This will include the requirement to provide a detailed breakdown of estimates, suggestions to conduct simple market price surveys, maintaining data base of survey results and previous purchases under EIRTP-1 and EIRTP-2, which will be accessible to all Implementing Units.

Pedoman untuk menyiapkan OE, terutama untuk pekerjaan jasa konsultansi akan ditetapkan. Termasuk didalamnya persyaratan untuk melengkapi perhitungan dengan perincian yang detail, usulan untuk mengadakan survey sederhana tentang harga pasar, memelihara database hasil survey dan pembelian peralatan sebelumnya melalui EIRTP-1 dan EIRTP-2, dimana mungkin dapat digunakan untuk unit-unit pelaksanaan RRDP.

A narrative justification of each shortlisting will be required for proposing shortlists for prior review contracts. Guidelines on preparing these justification will be prepared.

Narasi justifikasi (penjelasan) dari setiap daftar pendek disyaratkan untuk pengusulan daftar pendek sebelum kontrak diperiksa. Pedoman untuk membuatjustifikasi ini akan disiapkan.

Public openings for ICB and QCBS processes will be attended by the Procurement Officer/Treasurer/Civil Society Representatives.

Pengumuman proses ICB dan QCBS akan dihadiri oleh Panitia Pelelangan/bendaharawan/dan wakil pengamat masyarakat.


10 ‐ 42


The reports/records of public openings for all prior review contracts shall be submitted promptly to the Bank (2 x 24 hours). The MPW will provide guidelines and training on how to conduct clarifications/negotiations that are in line with the Bank guidelines. The MPW will prepare guidelines and training on monitoring contract implementation. Mitigation of Forgery and Fraud Risks

Laporan/catatan dari pengumuman kepada masyarakat untuk semua kontrak yang akan diperiksa oleh ADB/IDB harus diserahkan kepada Bank sekurang-kurangnya (2 x 24jam). Kementerian PU akan melengkapi dengan pedoman dan pelatihan tentang tata cara klarifikasi/negosiasi yang sesuai dengan pedoman Bank. Kementerian PU akan menyiapkan pedoman dan pelatihan untuk monitoring pelaksanaan kontrak. Pencegahan Resiko Pemalsuan dan Kecurangan

Each Project Implementation Unit will include a qualified procurement specialist/officer and financial management specialist/officer The MPW will establish procedures to maintain proper project and procurement filing including filing of advertisements, bidding documents, evaluation reports, contract award and final contract documents.

Setiap Unit Pelaksana Proyek harus dilengkapi panitia pelelangan dan bendahara yang memenuhi syarat.

Timelines for procurement decisions will be agreed between GOI and the ADB/IDB to establish service standards and avoid procurement delays to reduce opportunities for corruption. These will be clearly stated in the Project Management Manual.

Rencana jadwal pelelangan harus disetujui antara GOI dan ADB/IDB untuk menciptakan standar pelayanan yang baik dan menghindari penundaan proses pelelangan dan untuk mengurangi kemungkinan tindak korupsi. Hal ini akan dimuat di dalam PMM.

The MPW will establish procedures for regular review of accounting reports including all supporting documents (i.e. travel report, receipts, etc.)

Kementerian PU akan membuat prosedur untuk pemeriksaan rutin/berkala terhadap laporan akuntansi termasuk semua laporan pendukungnya (laporan perjalanan, bukti pembayaran, dll).

Guidelines for submission of complete documentation required for requests for payments to KPPN will be prepared by MOF via Circulated Letter of DG Treasury MOF to all KPPN.

Pedoman/tata cara untuk penyampaian kelengkapan dokumen sebagai syarat pengajuan pembayaran ke KPPN akan dibuat oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Edaran dari Ditjen. Perbendaharaan, Kementerian Keuangan untuk semua KPPN.


Kementerian PU akan membuat prosedur untuk pemeliharaan dan pengarsipan file proyek yang baik termasuk pengarsipan pengumuman lelang, dokumen penawaran, laporan evaluasi, penyerahan kontrak dan dokumen kontrak final.

10 ‐ 43


The MPW shall conduct regular interim audits by BPKP, which will include review of procurement process and procurement results (end use checks, quality and quantity of acquired goods/works/services, verification of payments, price comparison between contract price and market price, etc.)

Kementerian PU akan melakukan audit rutin/berkala melalui BPKP, dimana termasuk pemeriksaan proses pelelangan dan hasilnya (tanda terima keuangan/pembayaran/pembelian, kualitas dan kuantitas dari pengadaan barang/pekerjaan/jasa yang diperoleh, verifikasi pembayaran, perbandingan harga antara kontrak harga satuan dan harga pasar, dll).

The MPW shall conduct training as needed to improve the capability of key personnel at all levels. This will include, as necessary, aspects of procurement, financial management, design, and supervision of implementation. The design capability and the quality of design will be improved in order to avoid any design review in post contract signing.

Kementerian PU akan mengadakan pelatihan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan pegawai inti pada semua tingkat . Hal ini termasuk jika diperlukan seperti, aspek pelelangan, manajemen keuangan, desain, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Kesempurnaan dan kualitas perencanaan/desain perlu ditingkatkan dengan tujuan menghindari perencanaan desain ulang setelah penandatangan kontrak. Kementerian PU akan mendelegasikan tanggung jawab teknis pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang akan dimuat dengan jelas dan terinci di dalam dokumen kontrak berkaitan kewenangan “Engineer dan Engineer Representatif”

The MPW shall delegate the authority for supervision of works by stating clearly and in detail the bidding/contract document the aithority for Engineer‟s and Engineer‟s Representative Complaint Handling System A complaints handling mechanism, which includes maintaining a project complaint log and filing to monitor status of follow up of each received complaints, will be established by the implementing Agency and the Bank. The mechanism will include provision for follow up investigations of substantial complaints by the internal Auditors, or third party audit to ensure independency and reliability of the system. All complaints received shall be responded to by the Project Implementation Unit (PIU) within 7 days of receipt, with copy to PMU, ADB/IDB and DGRI.


Sistim Penanganan Keluhan Mekanisme penanganan keluhan, termasuk didalamnya cara penyimpanan catatan keluhan proyek dan arsip untuk memonitor kelanjutan dari status keluhan yang sudah diterima, akan dibuat oleh Ditjen Bina Marga dan Bank. Mekanisme ini termasuk ketentuan untuk menindak lanjuti investigasi dari substansi keluhan oleh Audit internal, atau audit pihak ketiga untuk menjamin kebebasan dan kelayakan dari sistem.Semua keluhan yang diterima akan ditanggapi oleh masing‐masing Unit Pelaksana Proyek kurang dari 7 hari sejak diterima, dengan mengirimkan copy ke PMU, ADB/IDB, dan Ditjen. Bina Marga.

10 ‐ 44


All complaints handling component will be included in the website to be established for the project. This will be updated on a monthly basis. For the complaints mechanism to function, it is essential that information concerning the alternative conduits for complaint ( telepohone hotline, dedicated email ad+ and PO Box) is widely disseminated. Strict procedures to ensure anonymity of informants will be enforced. Recording and appropiate referral of all incoming complaints will be undertaken by the Implementing Agency with each case generating an automatic, standard format report to the Bank. Tracking of the status of investigations and measures taken will be reported in monthly reports to management and the Bank. Complaints deemed possible serious infringements may be further investigated by the Bank.

Semua hal dalam penanganan keluhan akan diumumkan di website yang akan dibuat untuk proyek RRDP. Website ini akan diperbarui/diupdate setiap bulan. Agar mekanisme penanganan keluhan ini berfungsi, yang utama adalah penyebar luasan informasi mengenai alternatif penyaluran keluhan (juga dilengkapi dengan informasi telpon khusus/hotline, alamat email tersendiri yang digunakan dan PO Box). Prosedur yang tepat khususnya untuk menjamin pemberi informasi tanpa nama perlu disiapkan. Pencatatan dan referensi yang tepat terhadap semua keluhan yang masuk akan dilaksanakan oleh Ditjen. Bina Marga, dimana setiap kasus akan direferensikan secara otomatis dengan format standar laporan untuk Bank. Penelusuran status investigasi dan evaluasi yang diambil akan dilaporkan dalam laporan bulanan kepada pihak pengelola dan Bank. Keluhan yang dianggap sebagai pelanggaran yang serius akan dilanjutkan dengan investigasi oleh Bank.

Sanctions and Remedies

Sanksi dan Perbaikan

Remedies for non compliance with agreed time lines for procurement decisions/service standards will be established and will include the following remedies:

Penyelesaian/perbaikan terhadap tidak terpenuhinya keputusan/pelayanan pada proses pelelangan akan dibuat, dan mencakup perbaikan sebagai berikut:

● An Evaluation report must be submitted to the ADB/IDB within four weeks of bid/proposal submission. Failure to do so will be deemed to be a failure of due diligence; timely and appropiate action acceptable to the bank will be required to remedy the situation.

●

● Request for extension of bid validity for 8 weeks beyond the original validity will quire the Bank‟s prior approval. Bank will not give such no objections.

● Permohonan untuk perpanjangan masa berlakunya penawaran untuk 8 minggu melebihi masa berlaku penawaran asli harus melalui persetujuan Bank terlebih dahulu. Jika tidak Bank tidak akan memberikan NOLnya.


Laporan evaluasi harus diserahkan kepada ADB/IDB dalamwaktu kurang dari 4 minggu dari pemasukan penawaran/usulan. Jika tidak dipenuhi dianggap suatu kegagalan karena menyalahi ketentuan hukum. Untuk memperbaiki keadaan ini, harus dilakukan tindakan dan usulan waktu yang dapat diterima oleh Bank.

10 ‐ 45


The MPW will establish the remedial actions and sanctions for cases of fraud and corruption that are reported and for which evidence is found. This will include sanctions to staff proven to be involved in such cases.

Kementerian PU akan membuat tindakan perbaikan dan sanksi untuk setiap kasus kecurangan dan korupsi yang dilaporkan dan terbukti. Hal ini termasuk sanksi untuk pegawai yang terbukti terlibat.

In all contracts, sufficient evidence of fraud, corruption, collusion and coercive practices will result in termination of the relevant contract, possibly with additional penalties imposed such as fines, blacklisting, etc. In accordance with Bank and/or Government regulations and may result in suspension of disbursement of funds with respect to that contract. Any entity that is found to have misused funds may be excluded from subsequent funding. Information regarding such cases, where lessons are learned and funds are retrieved, will be widely disseminated

Dalam semua kontrak, bukti yang cukup dari tindakan kecurangan, korupsi, kolusi, dan pemaksaan akan menyebabkan penghentian dari kontrak terkait, yang dimungkinkan dengan tambahan hukuman yang dijatuhkan seperti denda, masuk daftar hitam, dll sesuai dengan peraturan Bank dan/atau Pemerintah dan juga akan mengakibatkan pengskorsan dalam pengeluaran pembayaran yang terdapat di dalam kontrak terkait. Setiap hal dimana ditemukan kesalahgunaan dana akan dikeluarkan dari pinjaman berikutnya. Informasi berkenaan dengan setiap kasus, dengan permasalahan dan besaran dana yang diselamatkan, akan disebarluaskan Pembayaran untuk setiap kontrak yang telah dialokasi dapat ditangguhkan atau dihentikan seterusnya jika kasus korupsi terkait tidak ditangani dengan efektif.

Disbursement to any given contract/loction can be suspended or stopped completely if cases of corruption are not dealt with effectively.


10 ‐ 46



10 ‐ 47

Bab 11 Audit Keteknikan dan Keuangan

BAB 11 AUDIT KETEKNIKAN DAN KEUANGAN

11.1. AUDIT KETEKNIKAN 11.1.1 Umum Audit Keteknikan (Technical Audit) dimaksudkan dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan pada proyek RRDP dan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan dokumen kontrak yang ditetapkan. Pelaksanaan Audit Teknik pada pekerjaan konstruksi dilakukan untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau pada pekerjaan yang belum dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan (PHO). Sedangkan untuk pekerjaan yang sudah dilaksanakan PHO namun belum dilaksanakan serah terima akhir pekerjaan (FHO) hanya dapat dilakukan Audit Mutu atau Audit Pasca Konstruksi. Audit atau pengawasan oleh pihak di luar lingkungan proyek merupakan bagian dari system pengendalian secara menyeluruh dan bentuk dari pengawasan instansi di luar lingkungan proyek berupa Audit baik Keteknikan dan Keuangan. Audit Keteknikan berupa inspeksi dan pemeriksaan terhadap administrasi proyek, administrasi mutu pekerjaan dan data kuantitas hasil pekerjaan. Sedangkan Audit Mutu/Pasca Konstruksi lebih banyak dilakukan terhadap mutu dan kuantitas hasil pekerjaan apakah sesuai dengan dokumen mutu yang ditetapkan. Audit Keteknikan dan Mutu harus dilakukan oleh pihak Auditor yang berwenang yaitu Internal Auditor oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Eksternal Auditor oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 11.1.2 Sasaran Sasaran pelaksanaan audit adalah pekerjaan konstruksi pada proyek RRDP ADB Loan NO. 2817‐INO dan IDB No.IND-0161 sebagai berikut: 1. Dalam masa konstruksi dan telah dilaksanakan penarikan pembayaran sementara (interm Payment Certificate / MC) dan 2. Pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% tetapi masih dalam masa pemeliharaan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO).


11 - 1


11.1.3 Tujuan Tercapainya

sasaran

akhir

proyek

untuk

pekerjaan

rehabilitasi

jalan,rekonstruksi jalan dan peningkatan kapasitas maupun peningkatan jalan sesuai dengan desain, dan tercapainya kualitas konstruksi sesuai dengan umur layanan jalan yang direncanakan. Dalam mendukung sasaran audit tersebut diperlukan langkah‐langkah sebagai berikut : a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Kegiatan Proyek terhadap sasaran yang dicapai/target; b. Melakukan Perbaikan kerusakan yang terjadi dalam masa pemeliharaan; c. Memberikan Rekomendasi Penilaian Kinerja Proyek; d. Menghindari terjadinya pekerjaan yang tidak sesuai dokumen kontrak; e. Menghindari kerugian Negara akibat kesalahan perhitungan Kuantitas dari pelaksanaan; 11.1.4 Metode Pelaksanaan Audit Keteknikan Pelaksanaan kegiatan audit keteknikan dilakukan menurut metode yang dirancang dapat mewakili dan diterima oleh semua pihak yang terkait. Unsur terkait terdiri atas Auditor (Inspektorat dan BPK), Satker/Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Supervisi dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan audit keteknikan. a. Tata Cara pelaksanaan Audit Keteknikan Teknis pelaksanaan audit keteknikan dalam hal menentukan titik lokasi pemeriksaan selayaknya mengacu kepada langkah dan metode yang sudah dilakukan oleh pihak proyek, hal ini untuk menghindari sanggahan maupun munculnya ketidak sepakatan seluruh unsur terkait terhadap hasil pemeriksaan bersama dilapangan. Setiap

unsur

terkait

(

Satker/PPK,Kontraktor,Konsultan

Supervisi

)

diwajibkan hadir dalam pelaksanaan audit keteknikan yang bersifat mengikat dan mempunyai ketetapan hukum. Surat Pemberitahuan pelaksanaan audit berikut jadwal tentatif disampaikan kepada unsur terkait selambat‐lambatnya 15 hari sebelum pelaksanaan dan dinyatakan kepastiannya telah diterima oleh instansi yang bersangkutan ( Bukti tanda terima ditanda tangani ). Selambat‐lambatnya dalam waktu 7 hari setelah menerima surat pemberitahuan, pihak Satker/PPK menjawab kesediaan dilakukan audit keteknikan termasuk kesiapan unsur proyek yang lain (Kontraktor, Konsultan Supervisi ). Sebelum melakukan audit keteknikan, Manual Manajemen Proyek

11 - 2


terlebih dahulu diadakan rapat awal rencana pelaksanaan audit keteknikan yang dihadiri oleh pihak terkait ( Pihak auditor dan pihak proyek, Kontraktor dan Konsultan Supervisi). b. Bahan Rujukan 1. Pekerjaan yang sedang dikerjakan (on going) dengan bahan rujukan yang digunakan yaitu dokumen kontrak, daftar pekerjaan (progress phisik) yang telah selesai dikerjakan termasuk data pendukung (back up data) kualitas dan kuantitas serta sertifikat pembayaran (Interim Payment) . 2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan serah terima sementara (PHO) bahan rujukan yang digunakan dokumen kontrak, daftar periksa dokumen PHO yang meliputi dokumen mutu, dokumen kuantitas pekerjaan, gambar terlaksana (as built drawing) dan sertifikat pembayaran dan dokumen administrasi proyek. 3. Sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan audit keteknikan pada saat kunjungan lapangan adalah : a. Dokumen pendukung pembayaran pekerjaan 100 % sesuai kemajuan meliputi: 1. Data Paket termasuk lokasi item pekerjaan; 2. Data dukung Final Kuantitas; 3. Data dukung Final Kualitas; 4. Gambar Terlaksana (as built drawing); 5. Spesifikasi dan Gambar Rencana; 6. Sertifikat Pembayaran. b.

Perlengkapan Pendukung 1. Jack Hammer 2. Hammer Test 3. Mesin Core Drill (aspal dan beton) 4. Jangka Sorong 5. Pengukur Temperatur 6. Mistar kerataan, Meteran 7,5m, 100m 7. Cat/penanda 8. Odometer jalan (Manual) 9. Perlengkapan pendukung lain (Stamper dll)

c. Fasilitas Pendukung 1. Laboratorium 2. Base Camp 3. Kendaraan Operasional Manual Manajemen Proyek

11 - 3


4. Institusi lain yang berwenang dan berkaitan dengan Pekerjaan yang kehadiran maupun perannya dibutuhkan dalam pelaksanaan audit atas kesepakatan semua pihak yang terkait). d. Pengambilan sampel hasil pekerjaan untuk pengujian mutu dapat dilakukan secara acak dengan melihat kondisi lapangan dan membandingkan hasil pengujian mutu yang telah dilaksanakan pada saat pelaksanaan. Jumlah dan cara pengambilan sampel hasil pekerjaan tidak harus sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi teknik. e. Perangkat pendukung lain adalah segala peraturan dan perundangundangan terkait yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .c.

Prosedur Pelaksanaan Audit Keteknikan: Pelaksanaan audit keteknikan dilakukan menurut prosedur maupun tatacara ketentuan audit dan untuk pengujian mutu hasil pekerjaan yang secara substansi sesuai dengan rujukan dari Spesifikasi Teknik Pekerjaan dan dokumen‐dokumen yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan konstruksi. Pengambilan sampel (benda uji) dilapangan untuk keperluan audit diambil pada lokasi yang mewakili, jumlahnya disesuaikan menurut ketentuan audit dan tidak merujuk dari spesifikasi teknis. Penjelasan Prosedur Pelaksanaan Audit sebagai berikut : 1. Auditor mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit termasuk jadwal tentative kepada Pengguna Jasa, tembusan kepada PMU dan Direktorat Wilayah terkait, 15 hari sebelum pelaksanaan. 2. Pengguna Jasa membuat surat balasan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima Surat Pemberitahuan. 3. Pengguna Jasa menyiapkan bahan untuk audit ( from Daftar Periksa Dokumen TO, untuk yang 100%, dan Daftar Periksa Pekerjaan yang sedang berjalan) dan Dokumen pendukung pembayaran. 4. Rapat Tim Auditor Keteknikan dan Administrasi dengan pihak Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Enjinir (rapat ke1) 5. Setelah melakukan Audit Keteknikan dan Administrasi didapat Hasil dari tim Audit. 6. Pembahasan Hasil Audit dengan Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Enjinir (rapat ke2) 7. Auditor menyimpulkan hasil dari Audit Keteknikan dan Administrasi.


11 - 4


8. Pengguna Jasa membuat laporan tindak lanjut Hasil Audit dilampiri bukti dan berkas pendukung kepada Auditor termasuk tembusan ke PMU dan Direktorat Wilayah terkait. Prosedur Pelaksanaan Audit dapat dilihat pada bagan berikut ini.

6

1

2

Auditor mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit termasuk jadwal tentatif kepada Kasatker, tembusan kepada Ketua PMU

Kasatker membuat Surat Jawaban

1. Rapat Tim Administrasi Auditor dengan pihak Proyek 2..Audit Administrasi di kantor Satker didampingi unsur proyek

4

3

Kasatker menyiapkan dokumen pendukung

7

Pembahasan hasil audit antara Auditor, Satker dan Unsur Proyek

8

Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

9

5

Hasil Audit Administrasi dan Keteknisan

1. Rapat Tim Teknis Auditor dengan pihak proyek 2..Audit Teknik ke lapangan didamping unsur proyek

10

Satker membuat laporan Tindak Lanjut Hasil Audit dilampiri bukti dan berkas pendukung diserahkan kepada Auditor, tembusan ke PMU

Surat hasil penilaian Tindak Lanjut Hasil Audit dilampiri Laporan Akhir Proyek dari Auditor kepada Satker

‘Hasil Audit Produk dari pelaksanaan audit di lapangan ada beberapa hal sebagai berikut : 1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan bersama; 2. Daftar hasil pengukuran bersama; 3. Hasil Pengujian / Test Laboratorium yang dilakukan dan disaksikan secara bersama; 4. Foto pelaksanaan audit; 5. Laporan awal hasil audit termasuk rekomendasi; 6. Surat hasil audit dari Auditor ke Kepala Satker; 11.1.5 Rekomendasi Untuk mencapai keberhasilan sasaran proyek maka diperlukan perangkat utama terhadap hasil temuan audit yaitu berupa rekomendasi yang bersifat


11 - 5


mensukseskan

penyelesaian

proyek

secara

tepat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Rekomendasi harus dapat segera ditindaklanjuti / dilaksanakan dengan cepat, memuaskan dan diselesaikan sebelum periode kontrak berakhir. Beberapa

rekomendasi

yang

diberikan

untuk

dilakukan

oleh

proyek

diantaranya: a. Melengkapi kekurangan dan ketidaksesuaian yang terjadi b. Melakukan perbaikan kerusakan/kekurangan karena adanya cacat mutu ringan. c. Melakukan pembongkaran dan pembuatan ulang pekerjaan di lokasi tertentu karena hasil investigasi menyatakan tidak dapat diterima menurut spesifikasi dan membahayakan pengguna jalan. d. Mengembalikan kelebihan pembayaran karena adanya kekurangan volume pekerjaan dan kualitas yang dibayarkan (jika ada) dengan catatan bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan penurunan kualitas dan sasaran proyek. e. Membuat teguran maupun peringatan secara tertulis kepada penyedia jasa karena kelalaian dalam menyelesaikan pekerjaan f. Memasukkan penyedia jasa kedalam Daftar Hitam karena melakukan unsur perbuatan melawan hukum secara sengaja dan mengandung tindak pidana korupsi maupun kriminal (setelah diputuskan melalui proses hukum yang berlaku). 11.1.6. Tindak Lanjut Audit Rekomendasi yang diterbitkan dan disepakati seperti yang dituangkan dalam berita acara harus direspon dengan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi tersebut oleh pihak pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi baik yang bersifat administratif maupun teknis. Segala konsekuensi dari temuan merupakan tanggungjawab Pelaksana Pekerjaan (Satker, Kontraktor, Konsultan Supervisi) termasuk didalamnya penyediaan alat pendukung pelaksanaan kegiatan audit tersebut. Tindak lanjut dilaksanakan dan diselesaikan dengan memuaskan sehingga dapat diterima Auditor dan semua pihak terkait. Bentuk dari tindak lanjut adalah berupa Laporan Tindak Lanjut Temuan Auditor yang berisi antara lain: a. Laporan Perbaikan Administrasi maupun Teknis. b. Membongkar dan mengerjakan ulang pekerjaan jika diperlukan. c. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dilampiri bukti setor ke Kas Negara. d. Surat Teguran atau Peringatan akibat kelalaian dalam melaksanakan


11 - 6


pekerjaan (Pengawasan, Pelaksanaan, Kesalahan Administrasi dll). e. Foto pelaksanaan Tindak Lanjut (Sebelum Perbaikan, Sedang Perbaikan, Sesudah Perbaikan). f. Hasil Pengujian Laboratorium termasuk foto proses pengujian disaksikan bersama. g. Rekapitulasi rekomendasi dan tindak lanjut. h. Berita Acara Tindak Lanjut.

i. Lampiran – lampiran. Langkah lain adalah berkoordinasi dengan Auditor dan pihak lain yang terkait setelah pihak Pelaksana Pekerjaan selesai melaksanakan tindaklanjut temuan dan rekomendasi. 11.2.

AUDIT KEUANGAN Salah satu kewajiban Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Loan RRDP dengan dukungan pendanaan Loan ADB No. 2817-INO dan pembiayaan IDB No.IND-0161 adalah menyampaikan General Audit kepada ADB dan IDB selambatlambatnya 9 (sembilan) bulan dari akhir tahun anggaran. General Audit disepakati dilaksanakan oleh Auditor Independen, yang dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

11.2.1 Penyiapan Bahan Audit Penyiapan bahan audit merupakan penyiapan bahan yang diperlukan Auditor Independen (BPK) untuk dapat melaksanakan tugasnya melakukan audit atas paket-paket proyek atau pekerjaan RRDP berbantuan ADB Loan No. 2817-INO dan IDB Financing No. IND-0161. Pedoman Audit Atas Laporan Keuangan Proyekproyek Berbantuan Luar Negeri dijelaskan bahwa bahan yang diperlukan tersebut meliputi Laporan Keuangan Proyek (Project Account) serta dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan pedoman yang terkait dengan RRDP ADB Loan No. 2817INO dan IDB Financing NO.IND-0161 a. Laporan Keuangan Proyek (Project Account) Laporan Keuangan Proyek (Project Account) merupakan Laporan Keuangan yang menggambarkan pertanggungjawaban keuangan proyek setiap tahun anggarannya,yang juga merupakan salah satu kewajiban Pemerintah terhadap Pemberi Pinjaman. Sumber dana yang dicakup dalam Laporan Keuangan Proyek (Porject Account) meliputi dana dari Loan ADB No. 2817-INO dan dana dari Pemerintah Indonesia (GoI) sebagai dana pendamping lainnya. Laporan Keuangan Proyek (Project Account) terdiri dari :


11 - 7




Laporan Keuangan Proyek menggunakan SAI yang merupakan laporan keuangan penggunaan DIPA, yang disiapkan oleh Satuan Kerja (Satker)



Laporan Keuangan Proyek Konsolidasi Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota. (Laporan ini untuk proyek-proyek relatif kecil, jumlahnya banyak dan tersebar di banyak daerah).



Laporan Keuangan Proyek Konsolidasi, yang disiapkan oleh Executing Agency.

Dari ketiga jenis Laporan Keuangan tersebut, yang disiapkan oleh Executing Agency c.q. Project Management Unit (PMU) adalah Laporan Keuangan Konsolidasi RRDP ADB Loan No.2817-INO dan IDB Financing No.IND-0161. Untuk penyiapan laporan ini, PMU dibantu oleh Core Team Consultant (CTC). Prosedur

penyiapan

Laporan

Keuangan

Konsolidasi

ini

memanfaatkan

pengorganisasian pelaporan manajemen, sebagaimana disebut di atas. Oleh karena penyiapan laporan untuk keperluan audit ini perlu dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, sementara tidak semua dokumen tersedia di PMU, antara lain Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan (SP3), maka perlu adanya kegiatan tambahan dalam pengorganisasian pelaporan manajemen untuk sekaligus dapat menghasilkan laporan untuk keperluan audit. Kegiatan tambahan tersebut adalah pengambilan dokumen yang diperlukan pada masing-masing satuan kerja RRDP, baik di Jakarta, Kalimantan, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh PMU, CTC atau PMU dan CTC. Adapun susunan fisik dari Laporan Keuangan Konsolidasi RRDP ADB Loan No. 2817-INO dan Financing IDB No.IND-0161 adalah : 

Kulit Depan



Lembaran Judul Laporan



Daftar Isi



Bagian I : 1) Laporan Keuangan Pokok, terdiri dari : (1) Consolidated Annual Plan and Actual Project Expenditure and Financing (2) Consolidated Cumulative Project Expenditure and Financing 2) Informasi tambahan yang diperlukan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pokok : (1) Kebijakan Akuntansi


11 - 8


(2) Penjelasan

Laporan

Keuangan

Pokok

dan

daftar

yang

mendukungnya 

Bagian II : Informasi Tambahan yang Disajikan Manajemen 1) Informasi Manajemen 2) Struktur Organisasi 3) Administrasi Proyek 4) Tujuan Proyek 5) Sasaran Tahunan Proyek 6) Penyerapan Dana Proyek, Pencapaian Target Fisik/ Kegiatan Proyek dan hambatannya

Lampiran-lampiran : 

Consolidated Annual Plan Project Expenditure and Financing by Province



Cumulative Project Expenditure and Financing by Province



Surat Persetujuan ADB (No Objection Letter)



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)



Dokumen Pembayaran

b. Dokumen, Peraturan dan Pedoman Auditor Independen (BPK) didalam melaksanakan tugasnya, akan memerlukan dokumen-dokumen, peraturan dan pedoman yang terkait, yang perlu dipersiapkan, antara lain meliputi : 

Loan Agreement (LA)



Project Administration Manual (PAM)



Struktur Organisasi Proyek



Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa



Risalah-risalah rapat, persetujuan-persetujuan pejabat berwenang dan surat-surat keputusan



DIPA, PO dan Lembaran Kerja (LK), termasuk revisi-revisinya



Dokumen Kontrak, surat menyurat, dsb



Dokumen terkait dengan pencairan dana (antara lain SP2D untuk porsi GoI, serta WA dan SP3 untuk porsi Loan).

11.2.2 Pelaksanaan dan Pelaporan Audit Pelaksanaan dan pelaporan audit RRDP Loan ADB No. 2817-INO dan IDB Financing No.IND-0161 dilakukan oleh Auditor Independen, yang dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit yang akan dilakukan sesuai dengan jenis Laporan Keuangannya, yaitu : Manual Manajemen Proyek

11 - 9




Audit atas Laporan Keuangan Proyek yang disiapkan oleh Satuan Kerja (Satker)



Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi RRDP Loan ADB No.2817-INO dan IDB Financing No. IND-0161 yang disiapkan oleh Executing Agency c.q. PMU.

Susunan fisik dari Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Konsolidasi terdiri atas 3 (tiga) laporan sebagai berikut : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Kulit Depan






Daftar Isi



Daftar Tabel



o

Rincian Anggaran Kegiatan

o

Rincian Penerimaan Dana

o

Rincian Pengeluaran Dana

o

Rincian Sisa Dana

Daftar Gambar o

Struktur Organisasi Pelaksana



Sistematika Hasil Pemeriksaan



Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan



Laporan Keuangan






Catatan Atas Laporan Keuangan a. Gambaran Umum Loan ADB No,2817-INO RRDP b. Kebijakan Akuntansi c. Penjelasan Laporan Keuangan



Gambaran Umum Pemeriksaan a. dasar hukum pemeriksaan, 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan 5. Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2014 dan


11 - 10


6. Loan Agreement Regional Roads Development Project between Republic of Indonesia and Asian Development Bank (ADB) No.2817INO Article IV (Particular Covenants) section 4.05 (a) b. tujuan pemeriksaan, Untuk memberikan opini dilakukan dengan memperhatikan 1. Penilaian atas sistem pengendalian intern dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum berkaitan dengan pengeluaran dan transaksi lainnya. 2. Penilaian atas kecukupan bukti yang mendukung pelaksanaan prosedur pencairan dana; 3. Penilaian atas kepatuhan pelaksanaan proyek dengan perjanjian pinjaman dan ketentuan yang ditetapkan oleh Loan Agreement c. sasaran pemeriksaan, 1. Pelaksanaan kegiatan tingkat pusat oleh Satker Direktorat Bina Program dan Direktorat Bina Teknik pada Ditjen Bina Marga. 2. Pelaksanaan

kegiatan

tingkat

wilayah

oleh

Direktorat

Bina

Pelaksanaan Wilayah Kalimantan dan Jawa, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Kalimantan dan Jawa 3. Pelaksanaan kegiatan tingkat provinsi oleh Satker Pelaksanaan Jalan dan Jembatan (Satker PJN) dan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (Satker P2JN) 4. Pendukung kegiatan RRDP yang dilakukan oleh Design and Supervision Consultant (DSC) d. standar pemeriksaan, 1. Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007 dan 2. Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) Tahun 2008 e. metodologi pemeriksaan, Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut : 1. Pendekatan Risiko Metodologi

yang

diterapkan

dalam

melakukan

pemeriksaan

keuangan menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) penyusunan Laporan Keuangan. Hasil pemahaman dan pengujian tersebut akan menentukan tingkat keandalan asersi manajemen Manual Manajemen Proyek

dan

ketentuan

yang

berlaku.

Penetapan

risiko 11 - 11


pemeriksaan simultan dengan tingkat keandalan pengendalian risiko serta tingkat risiko bawaan entitas yang akan diperiksa dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan risiko deteksi yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akan dilakukan serta menentukan fokus pemeriksaan. 2. Materialitas 3. Uji petik pemeriksaan Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas transaksi dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan diperoleh berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa menentukan luas sampel berdasarkan hasil penilaian resiko yang telah dilakukan dengan memperhatikan kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai atas jenis transaksinya. 4. Pelaporan 5. Pemeriksa menyusun Konsep Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

apabila

menemukan

permasalahan

yang

perlu

dikomunikasikan kepada entitas. Permasalahan tersebut meliputi (1) Ketidakefektifan sistem pengendalian intern, (2) Penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan (3) Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan. f.

waktu pemeriksaan,

g. obyek pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan berupa Consolidated Annual Plan and Actual Project Expenditure and Financing per 31 Desember setiap tahunnya. h. batasan pemeriksaan Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern 

Kulit Depan





11 - 12




Daftar Isi



Resume Laporan Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)



BAB 1 . Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Hasil pemeriksaan atas penatausahaan keuangan, terkait ketertiban dokumen realisasi pembayaran paket pekerjaan, petunjuk teknis yang mengatur manajemen proyek, kebijakan akuntansi, struktur organisasi.



BAB 2. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Sebelumnya



Temuan Pemeriksaan SPI



Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI sebelumnya

3. Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-

undangan 

Kulit Depan






Daftar isi



Daftar Tabel



Resume Laporan Atas Kepatuhan



BAB 1. Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan



BAB 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

11.2.3 Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Atas Laporan hasil pemeriksaan oleh Auditor Indenpenden (BPK) atas Laporan Keuangan Konsolidasi tersebut di atas, memuat tentang Temuan Audit, serta rekomendasinya.

Temuan

Auditor

dan

rekomendasinya

tersebut

perlu

ditindaklanjuti oleh masing-masing Satuan Kerja terkait, yang dikoordinir oleh PMU dengan bantuan CTC. Tindak lanjut yang telah dilakukan atas temuan dan rekomendasi auditor indenpenden dituangkan dalam Laporan Tindak Lanjut, yang dibuat oleh PMU dan CTC, yang selanjutnya oleh PMU disampaikan ke pihak ADB dan IDB. 11.2.4. Jenis-jenis Opini Dalam Penilaian Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, BPK memberikan penilaian dalam bentuk empat kategori opini yaitu : 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau Uniqualified Opinion) adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pihak yang diperiksa telah disajikan


11 - 13


dengan wajar. Dengan kata lain, pelaporan dinilai telah disusun dengan memuaskan. 2. Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP atau Qualified Opinion) adalah opini bahwa pada umumnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar namun terdapat sejumlah bagian tertentu yang belum memenuhi standar. 3. Opini Tidak Wajar (TW) atau Adverse Opinion adalah opini bahwa laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan penyusun laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang diajukan auditor dalam pemeriksaan. 4. Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer Opinion adalah opini bahwa auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan, karena berbagai hal, misalnya karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan.


11 - 14

PROJECT MANAGEMENT MANUAL (PMM) (Manual Manajemen Proyek) REGIONAL ROADS DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)

Recommend Documents