Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
Technica1 Assistance for the Preparation of the Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)
STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT
1
RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, PEMUKIMAN KEMBALI DAN PEMBERDAYAAN (RK-PTPKP) SUB PROYEK NGAWI RING ROAD
L .
- -- --
-- -
P -
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
RP535 v4
MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS
PT Eskapindo Matra PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia PT Prospera Consulting Eng.
I
DAFTAR IS1 Halaman
Daftar Isi ............................................................................................................ I Daftar Tabel ...................... . ..............................................................................
II
. . A. Deskripsi Proyek .......................................................................................
1
B. Hasil Survey Sensus
2
C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali
7
D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek .................... . . ......
7
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ...........
7
F. Monitoring dan Pelaporan ............................................................................
11
G. Jadwal dan Pembiayaan
12
Lampiran : Gambar 1 Lokasi Proyek Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Ngawi Ring Road Garnbar 3 Lay Out Persimpangan Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP Dokumentasi
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel
B1
Data Pengadaan Tanah di Persimpangan ............................... ...
4
Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan Ngawi Ring Road Tahun Anggaran 2006 ........................................ 13
RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, PEMUKIMAN KEMBALI DAN PEMBERDAYAAN (RK-PTPKP) SUB PROYEK NGAWI RING ROAD
A. Deskripsi Proyek Ngawi Ring Road adalah salah satu dari Sub-project SRIP, yang terletak di sebelah barat perbatasan provinsi Jawa Timur. Letak kota Ngawi berada 33 km di sebelah utara Madiun, selanjutnya 184 km ke arah barat dari Kota Surabaya dan 74 km sebelah timur dari Kota Surakarîa ( Kota Solo ). Gambar 1. memperlihatkan lokasi strategis dari Sub-project Ngawi Ring Road. Rencana proyek pembangunan Jalan Lingkar Kota Ngawi melalui 7 desa di 3 kecamatan yaitu : Kecamatan Kasreman : Desa Tawun dan Legokulon Kecamatan Geneng : Desa Klitik m
Kecamatan Ngawi : Desa Grudo, Jururejo, Kandangan, dan Desa Tawun
Adapun panjang trase jalan yang akan dibangun kurang lebih sepanjang 10,75 km dengan melintasi sungai Madiun. Gambar ruas secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2. yang menunjukkan gambar layout dari Sub-project Ngawi Ring Road. Selengkapnya deskripsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Kota Ngawi adalah sebagai berikut :
Tipe dan Klas Jalan
: Tipe 11, Klas I
Kelas Fungsional
: Arîeri Primer
Panjang Jalan
: Lingkar
Jumlah dan Lebar Lajur
: 2 lajur. lebar
Jalur Pemisah
: Ada, marka
Bahu Jalan
: Dua sisi, lebar
RUMIJA (DAMIJA)
: Lebar rata-rata
Di sepanjang sub-project ini terdapat 6 (enam) persimpangan utama. Untuk pembebasan tanahnya dilaksanakan secara bertahap sejak Tahun 1995í1996,
2001, 2002 dan 2004. Namun dikarenakan adanya perubahan terhadap design persimpangan ses~iai arahan dari TA-SRIP serta untuk keperluan pemukiman kembali sehingga diperlukan penambahan lahan barli yang anggarannya disediakan dari APBD TA 2006. Layout persimpangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Secara rinci lokasi persimpangan dan luas pembebasan lahan pada setiap persimpangan di Jalan Lingkar Kota Ngawi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel A l . Lokasi Persimpangan dan Luas Kebutuhan Lahannya
Sumber: Bagian Perlengkapan, Kabupaten Ngawi
B. Hasil Survey Sensus
Melalui survey sensus yang dilaksanakan konsultan pada tanggal 23 - 27 Januari 2006, diidentifikasi warga dan aset serta besarannya yang terkena oleh proyek. Daftar warga dan seluruh aset terkena proyek terdapat dalam Tabel B1
1 . Luas lahan yang akan dibebaskan Lahan terkena sebagian
:
6.134,37 rnZatau 64 bidang
:
64 bidang
Lahan terkena seluruh
2. Bangunan yang akan terkena 6 unit (6 KK)
Bangunan terkena sebagian Bangunan yang terkena seluruhnya
3. Tanaman yang akan terkena
:
118 pohon
4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan terkena Pemilik
:
55 KK
Pemilik KiosIPKL
:
30 KK
Adanya rencana perbaikan persimpangan teridentifikasi 30 KK yang harus dipindahkan dan seluruhnya pemilik bangunan kios1PKL.
C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali
Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi, yaitu uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus, 55 KK yang akan terkena proyek menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang tunai. Adapun besaran kompensasi yang ditawarkan oleh PPT adalah sbb : Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan Pemerintah sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir). Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan rumah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dll, yang pembuatannya memerlukan biaya atau investasi. Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis, dan produktivitas tanaman. Fasilitasi penyediaan tempat penampungan untuk pemilik kioslPKL yang menempati lahan Rumija.
Pada sub proyek ini, tidak terdapat WTP atau KK pemilik lahan yang terpaksa harus pindah karena seluruh asetnya terkena proyek. Untuk tanah bengkok yang kepemilikannya merupakan milik pemerintah desa yaitu terletak di Desa Jururejo Kecamatan Ngawi dan Desa Klitik Kecamatan Geneng. kompensasi yang akan diterima adalah tanah pengganti dengan luasan minimal sama di lokasi yang sama sehingga tidak terjadi pengurangan jumlah aset lahan desa. Penyerahan tanah pengganti akan diterima oleh Kepala Desa. Pemukiman kembali yang dilaksanakan dalam sub proyek ini adalah terhadap 30 PKL yang terdapat di Desa Klitik, Desa Grudo dan Desa Beran. Ke 30 pemilik kios ini akan dipindahkan ke Desa Grudo dan Jururejo yang masing-masing desa terdapat dua lokasi (berseberangan) dan luasan untuk setiap lokasi adalah 200 mZ, jarak lokasi tersebut f. 400 - 500 m dari lokasi semula. Jumlah pemilik kios yang akan ditempatkan dimasing-masing desa sekitar 14 - 15 KK. Tanah dan bangunan kios akan disediakan oleh Pemkab melalui Dinas Koperasi (UKM), fasilitas yang akan disediakan adalah musholah, MCK, listrik dan air bersih. Untuk 30 Pemilik Kios disamping mendapatkan lahan dan bangunan untuk penampungan beserta fasilitasnya, mereka juga akan mendapatkan biaya pindah sebesar Rp. 250.000,- per KK. Pada tahun pertama para pemilik kios tidak akan dikenakan biaya apapun, baru
di tahun berikutnya akan dikenakan retribusi. Peta lokasi penampungan dapat dilihat pada lampiran. Program pemukiman kembali 30 kios tersebut akan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : 1. Sosialisasi kepada para pemilik kios pada bulan Maret 2006 2. Musyawarah tentang jadwal pemindahan ke bangunan usaha pengganti dan pembongkaran bangunan lama serta kesepakatan penempatan masing-masing pemilik bangunan pada bulan Mei 2006 3. Pembangunan 30 bangunan kios pengganti serta fasilitas pendukung (MCK, air bersih, dan listrik) pada bulan Juli 2006 4. Pemindahan 30 bangunan kios ke bangunan usaha pengganti yang difasilitasi
oleh Pemkab pada bulan Agustus 2006 5. Pembongkaran bangunan kios lama pada bulan Agustus 2006 6. Pengamanan lahan RUMIJA yang telah dikosongkan dimulai pada bulan Agustus
2006
D. Konsultasi Masyarakat Dengan Warga Yang Terkena Proyek Alternatif kompensasi yang diberikan oleh Pemda diinformasikan kepada warga yang akan terkena proyek (WTP) pada saat konsultasi masyarakat (sosialisasi dan musyawarah) yang dilaksanakan sebelum proses pengadaan tanah. Pada konsultasi ini, WTP diberi penjelasan bahwa mereka berhak untuk memilih bentuk kompensasi yang diinginkan dan berhak untuk mendapatkan kompensasi yang layak. Alternatif kompensasi dan besarannya harus disepakati antara Pemda dan WTP melalui musyawarah, sehingga musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari satu kali bila diperlukan.
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan Pada umumnya Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab dalani pelaksanaan setiap aktifitas yang akan yang terdapat dalam rencana kerja pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pemberdayaan. Selain itu juga terdapat dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang terlibat.
Bupati Ngawi sebagai penanggungjawab program akan mengfungsionalisasikan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran Bappeda pada tahapan pemukiman kembali dan Pemberdayaan. Dalam pelaksanaan, Linsur yang terlibat meliputi : Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan,
Badan
Pertanahan
Nasional
(BPN), Camat
dan
Kepala
DesaIKelurahan terkait. Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai berikut :
1 . Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset lain yang akan terkena; 2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena; 3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) rnengenai
rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang timbul dari proyek yang akan dilaksanakan, serta
sosialisasi tentang jadwal
pembangunan tempat penampungan, Jadwal pemberian biaya pindah, jadwal pemindahan lokasi baru, dan jadwal pembongkaran bangunan usaha lama; 4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek; 5. Melaksanakan
musyawarah
untuk
mencapai
kesepakatan dengan WTP
mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan mekanisme penempatan pemilik bangunan kios1PKL pada lokasi dan bangunan baru;
6. Melaksanakan pembayaran kompensasi, biaya pindah dan penempatan pemilik kios pada bangunan kios baru kepada WTP;
7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan bangunan terkena proyek;
8. Melaksanakan kegiatan pemindahan
WTP apabila ada yang terpaksa harus
pindah; 9. Melaksanakan
kegiatan
pemberdayaan
atau
pembinaan
dalam
upaya
mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP; 10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian
dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya dipublikasikan; 11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPKP setiap bulan selama rentang masa kerjanya;
12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPKP kepada Bupati Ngawi, Tim Monitoring dan Pelaporan, dan PMU-SRIP. Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam Tabel G1. WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, dapat mengajukan keluhan, keberatan atau usulan kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai penanggung jawab program. Keluhan, keberatan dan usulan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat-menyurat ke alamat Bappeda dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah di Kantor Bupati Ngawi Jl. Teuku Umar No.12 Ngawi, Telpon (0351) 749309, serta Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhannya kepada PMUSRIP yang beralamat di Departemen Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 Jl. Patimura No 20, Jakarta, Telepon (021) 7243473.
Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut : 1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP
melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT
Pengadaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur dan Tim Monitoring dan Pelaporan untuk melakukan penelitian; 2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution; 3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan, usulan,
akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor pemda, dan kantor desalkelurahan. Bagan alir proses tersebut terlampir.
Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran.
F. Monitoring dan Pelaporan Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi pada saat akan dimulainya pelaksanaan Rencana Kerja (action p l a ~ i )Pengadaan Tanah, Pemukiman Kembali dan Pemberdayaan akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Ngawi (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP). Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan. Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tim Monitoring dan Pelaporan,
akan
melakukan kegiatan pengawasan
pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat, pengadaan tanah. persiapan
dan
pembangunan
lokasi
pemukiman
kembali,
termasuk
pembangunan kembali fasum/fasos, pembangunan tempat usaha penggantilkios, serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan tingkat kehidupan warga terkena proyek. 2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan / keberatan dari WTP.
3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirimkan kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan
Jembatan Provinsi Jawa Timur dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia
-
Fax. 021
-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).
G. Jadwal dan Pembiayaan Kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pemberdayaan dimulai bulan Maret sampai dengan Oktober 2006. Pembiayaan sepenuhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui APBD Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, seluruh rencana kerja pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pemberdayaan (lembaga yang bertanggung jawab, biaya. jadwal dan lainnya), terdapat dalam Matriks Rencana Kerja (Acfion plat^) pada Tabel G.1.
P
Vi
2
t
9
m
z
t
e
ei
3
9
u
$g
5 83
-$3 g 3
35
82
2% g
G
x i7
6 x
2
0
-2.
h P ? "
?P?
?.y
N -
'
""P?"
B3 x a 7
"
s
a 3
z
'3Y 7.
as .g.
P.?"?
P
-J
2
0
'g;R? ggaslg
Z
a
z
2 3
3
? N e
F
z
3
S F
3
-z.
W ?
r
P +
5
E H ;P
Za
'C w
-
i? a s
A
z s
2
A
-
8 9.
s
z. 3 B D
8
.-
E S
B
",
2
r
g2
g!6 O
k2
z
2
:
5g
s
25 L
b.
8
.a J.
s
E
7
8
'5.
8
z
'.
8
3
2
5. ,
23 23 s
8
&F
.z m >
3
n 2
E
4
.E
m
C
0
=
E
.c
s X
* n
'g
p'
s-
A
0 -0
8
. O
E
-
-E
l i
, 5
m
co
s
m
z0 ' o ?
5
69 3;
L3
z
P
2
m 2
8
2
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY
LEGEND :
: NEWROAD : BETTERMENT
Gambar 2.b. ROUTE MAP
SUB PROJECT NGAWI RING ROAD
PROVINCE EAST JAVA
DIAGRAM ALUR M E K A N I S M E P E N Y A M P A I A N K E L U H A N Mekanisme Penanganan Kesepakatan dan Ketidaksepakatan Atas Kompensasi Proses (mengacu Perpres 3612005)
Mekanisme Penanganan Keluhan Pelaksanaan LARAP Proses
I
l
- Panitia Pengadaan Tanah @PT) - Bappeda - Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek)
- Bappeda
-
Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek) dalam 12 hari kerja
Investigasi dilakukan oleh Bappeda & Satker
C
F
P
Konsultasi dengan WTP
1
Tidak Sepakat
Peinbayaran Kompensasi Tidak Sepakat
l Tidak Sepakat
Gubernur Negen
Tanah oleh Presiden
Kesepakatan dengan WTP
Lokal
-FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP KiibupatenIKota: Sub-project: Periode pelaporan:
.................. ........................ ................
KONSULTASI 1. ~ o m ~ e n s a s i '
1
I
I
Kemajuanl status di lapangan
Masalah & rencana tiudalc lanjut
I
l Lampirkan: kopi notulensi Icesepakatan Lampirlían: kopi jadwal pemukiman Icembali yang dipublikasikan
2. Pemukiman kembali) IMPLEMENTASI 1. Pembayaran Icompensasi lsantunanlpesangon termasuk biaya pindah 2. Persiapan lokasi pemukiman Icembali uutulc : - Jumlah rumah
Lampirkan: lcopi tanda terima
l
-
Jumlah kios
-
Jumlah fasilitas (mesjid, sekolah,
'
Catatan
Laporan Kemajuanl
Rencana Kerja Dari LARAP Target Tauggal
Aktivitas
Jika kolom tidak menoukupi, rilahkan diynnknn Iembar keitas tambahan. Konsultari untuk kompenssri ndalah mengenai (i) harga pasar, (ii) jadwal untuk pemboyaran kompensasi, dan (iii) kepemiliknn nret, bessrnn dnn bentuk kompenrasi. Roniultssi untuk pemukiman kembnli adnlnh mengenai (i) jedwal pemindnhan, (ii) lokeri pemindshnn, (iii) pemindnlinn fasililai (seperti mesjid, sekolnh) dan sarana umum
Aktivitas
Rencana Kerjn Dari LARAP
Laporan ~ e m a j u a n ' Kemajuanl status di lapangan
Masalali & rencana tindak lanjut
J u m l a h sarana umum Cjaringan listrik, pipa air 3. Pemukiman kembali J u m l a h o r a n g yang dipindali
-
-
Jumlaii fasilitas
-
J u m l a h sarana umum
4. Sertifikasi tanah J u m l a h sertifikat baru di Iahan pernukiman kembali -
J u m l a h sertifikut yang dil-evisi
5. Keluhan atau pengaduan - J u m l a h keluhan pang diterima -
-
Jumlaii keluhan Jarig telah diselesaihan
Daftar kelulian yang dinjulian . - --
Lampirkan: - Kopi respon yang diherihan
i
Moy
DPU B I N R MRRGR & CIPTR K R 0351747994
16 06 01:44p
BANK JATIM BANK PEhlEANGUNAN DAEXAA JAWA
TIMUR
;~.o;~iiP:?zi)~!!f:
g ~ ; q ~ ~ i:zlifi3, ; r > ~ < ? n j j s i Fg,L.?rii 2x5, ...... . .ac.dc& *:.>, .,-.-.. . . !?z: GSiig6ti $., e,!! :u-+-.L:.L .%n - Kanior PEG r ieiia!cpir ;. >tangbe!'iá~upaaa ssat ini sok : ?$??pg?;?)
f
LZi di..'..... ,&.-a
U N T U R PUSAT :4. &b3i;',;
.
i,..:. .S... ........j...y.!..-... -3 .... !><,~.: !..Y... .-:z .->. h ~ 2 .?>. ~. ~,,t, n-,,8m , ~ > a=.i,#=,>+-,: &;;4:i8,.d~,, -uLu,,KA<.~ ,-,+..r~
3chmal 9C.iY. S ï r a W p - 0 i i i . T r a i!
,jl
WSS. Td.*
L
S2376.'19
-:
W D KP IA. FPLE. L3$1056.PO BOX917
6 06 0 1 : 4 4 p
DFIJ B I N R MFiRI;R
& CII'--R
%fl C 3 5 1 7 4 7 9 9 4
Yang bertanda *mfizz di 5ew& ini : Nama : HERWANT0 Tempafl@ Lahir : Surabaya, 0 7 Oktober 1952 Alamat : Ges2 2erm, Kec./Kab. N g w i Jabatan : 'hipiaïksiBeran Bdencmn.&ait L?i::11 kfi,ib?.?i 1. Jalan Daf.X.!;a Piere Tn3rJeiul
!.i:>?!:
Ad15!m,51w+;tztl: %.%:i .7..~ha3 ga=.
Rranjarigrri Sunan Kalijogo &.u&
Wareng " ~~~!~rrok~r:,:u, i3;;dang
?i.5 ~ 3 : ;~ C E L L:%:bagaibenkut : Harga k 100.000d d 200.000 Rupiah Harga k !O0 OOCdd 200.000 Rup>& Harga .t. 100.000 dd 200.wJ0 Harga 1: iOO.000 s/cl200.W;.0Rcpid~ Harga f !.OO.ï100d d 200.000 Ftupiab Karga 1: i 00.300 s/d 200.CiCiO Ru;ii& Harga f 100!3Kl dd 200.000 Rupiah !ia-eil 5: ??3,OWald 299.090 $R .: Harp ?L 100.000 $/d 23p.000 Xi.~@al? :Snrf;t; .i. ;!,;Y,,,P.~ .i: e914 !ci?00.000 Kupiah 1". I , . -iO,i.OOIl s't 2li~.i.i;1ril Supiaii -.S.
t ;:I;-J.Oi z;Ci 303.060 iiupiah t Zl!%GWd d 300.000 Kupiah ?.!floot's/; 3L;c.!jGC r:. ;..;: >i' >:')~,C(J~wc'Jac.g-Jp ::&j;:.>:, .- .. -!. '!!":ii.GlM SM >tlD.Oi.iD %b,.;F!,> j::?.>.s&?, 3'd >s&ggc xirc,r!.h c! .2!?0.(100s/d 300.000 Rupiah
i . Lí~0.000d d 301.'3CiO Kupkiii .L. .>.
. 'jS*.()C* &!d 45CE!C' gr.:i"
! :55O.iJOO ski +.3.j.;JOO F,ri!;ia%
k 75O.GDO 5:
1.?50.000 R i y h b
<., .- ,-.,. O,.Oi!!j SM ,>I.I.:.+~) R!.pikh
biia: ~z;:vk d,lycïgr~:;!::anscba.,?ini.ir.i
IJE1.viERi::G'AH K,I;\BUpATE:*:1qfi ;\V,q Z-:;ECALf&UI'~UJ GE,Np:$i T . '
l;',r.;,i,.;;,J
. . . u AL.
A V A .
.<.<,.ZQ &. >L> ...[ Y U U I %.
*-I
r.r,.;li..
,
LL , . %
,,
ALAMAT : DES.4 KLITIK iCt.:CANíTm G E m N G KABTGATZFPJG.A.5$.1- 63271 ...
l
BAKU HARGA TAN,iT YANG BE3X2\hW UMüI\J DI DESA EiL-<
RP.
50.000
Rp.
150.000
K A I U I A I I DAfI B LWMAtAN R 0 A . l
-ff
-
m
b
ZAHTOR DESA JURUEW0
zsz===!== -
.
-
--
..
'ZOMOR ...-. ..- . . . .
! -
<
ì,.?JS?.a.i -.--
.= i\.
.-
.... n
:.r:
c
y p:
--
.-..-.---.-...^~I-..,r~-.-. . . . . . . . .. . .
!i;
1.
I
2,
:
3;
! peda:! ! ~adia.%:'i
4
.
J ~ U ~ - I : ,.IJ*
?&w,pusc&&.
! jC,Un.
.
---,.-.
BAI13~:.ILERGNUALf.
U. e I.m
-
w
.
.
: . .--,.-.----.-I_-.._
-.---S--...
XARGA !?ZRTINGOI
b .ZT.'PYJ1E;kAiiNG.A;N
--W..
e , -
8j d
s j,&
,).
yjescjj~; '7,-. *
100. o00
e i &. . .'jru.í<j~~
!
100.00o a i d LOo.uoo a/d
!
iU0. i;.iri> a:ti..
...
i:,O,OOr.) CjO.,QOU
125 ,OCO
.pe.?-n. I
LICka
I
aii a
t
%.a
.
_-__
. I -
. . . : i -
s/&. 7.5.Gg9 sla,. '15 .&>la
.
!G
GO 01:4Tp
LIPU B::NR
MFIRGR & C I P I ' 8 K i i L !::l
7ri17:ë4
FEMERINTAH KABUFA lLr4 rubA\rlii KECAMATAN KASREMAK
KA.'hTTOR KILPALA DESA TAGVV3 JI Raya
5.
1 iIs.nc*n
!
6;
I istmn
1
'Y.
.
I Lus1
9,
Pemandian Tawun Ds Tamuri. Kec Kasreman, Ngawi 63281
I
f
5S.c;OO
!
sdn
I..QW
;
-m
3,
se$ss
? :
sda
!
20.000
I
~~.jw,Oou
sda
! Kanten
l
SO.WO
-
I
i.
[email protected];:jO
!
ado
I tucaw
t
50.001
t
2013
t
L 7.560
!
FAïBN,
10
:
sùa
Mei 2016
KZZALA DESA TAWN
16
O 6 01:47p
D P U B I N R M R R G R & CIPTR K R 0351747994
PEMERINTAH KABIJPATENN G A W KECAMATAN NGAWI
KANTOR DESA KANDANGAIY -
J h srfpnyau'~Kin SDrm RMdmigan, Kec.A'gaw~,Ku61IpareriN@IVI65251
SURAT KETERANfLA,Ji NO. 5 9 3 / 0 ~ . 1 7/ 404.3 10.06/2OM
Yang bertanda tangan dibawah ini komi Kepala Desa Kandangan
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, inenertüigY-m .i:ngnn sesungguhnya b h = harip
tand pada saat ini (tahun 2006) di Desa Kandmgan sebagai berikut;
lenis tanah
, Harga terendah per M?
Harga tutingi per hi2
b i ; + L m 7 i Demikian untuk menjadikgfl pe:iksa dan guna seperlunya
16 0 6 0 1 : 4 7 p
DPU B I N R M R R G R & C I P T R K R 0 3 5 1 7 4 7 9 9 4
SURAT KETERAHBAN HARCA TANAH BERDAF;.q3KI?,Ill:;,\,SIF!F3,:Zl ÏS..IJ#!i DAN BkiuGLihiA~ KABUPATEN NGAWI UNTUK DESA-OECA SEBAGAI BERIKUT :
TARIF PENETAPAN NJOP B E R Q A S A W N KLASfF!Kfi.Sl U E M S
NGAWI, 02 MEI 2006
a.n. Uepalc-Kantor PB8 NGAW
