PELAKSANAAN PIDANA ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI KINALI KABUPTEN PASAMAN BARAT
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
ROY JORDI 0910012111103
Program Kekhususan Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG
2015
1
EXECUTION OF TRADITIONAL MARRIAGE PENALTY TRIBESMEN IN NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT Roy Jordi1, Fitriati2, Yetisma Saini1 Legal Studies, Faculty of Law, University of Bung Hatta 2 Jurisprudence, Faculty of Law, University of Taman Siswa Email:
[email protected] 1
ABSTRACT In Indonesia regulations on marriage regulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage. In Minangkabau women are forbidden to marry men who have the same rate and vice versa. In fact there are indigenous Minangkabau who violate the rules of the marriage one of the tribes, in Nagari Kinali West Pasaman. The formulation of the problem is (1) how the implementation of criminal law sanctions against the marriage customs of the tribes in Nagari Kinali West Pasaman? (2) Does the legal consequences for those who do marriage one tribe in Nagari Kinali West Pasaman? The research approach used is the juridical sociological. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques obtained through interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. Conclusion The results of the study (1) the implementation of criminal law sanctions against the marriage customs of the tribes in Nagari Kinali West Pasaman namely the absence of sanctions in the form of waste saro 'and mandabiah Saikua Kace' (2) as a result of the law against those who do marriage one tribe in Nagari Kinali District West Pasaman will result ostracized by society and customs fines. Keywords: Law, Customary Criminal, Marriage, Tribesmen. sehingga atas dasar penciptaan itu,
Pendahuluan Perkawinan merupakan suatu
untuk membentuk sebuah keluarga
perbuatan mulia dan merupakan
yang sah, maka dibentuklah sebuah
kebutuhan rohani dan jasmani dalam
perkawinan.
kehidupan
manusia.
Di
Sesuatu
Indonesia,
peraturan
dijadikan Tuhan secara berpasang-
mengenai perkawinan diatur dalam
pasangan,
manusia
suatu produk hukum yang terdiri dari
dijadikan oleh Sang Pencipta dua
Undang-Undang Republik Indonesia
jenis, ada laki-laki dan perempuan,
Nomor
begitu
juga
2
1
Tahun
1974
tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah
garis
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
menentukan suku seseorang karena
1975 tentang Pelaksanaan Undang-
seorang anak yang dilahirkan secara
Undang Nomor 1 Tahun 1974
otomatis memiliki suku yang sama
tentang Perkawinan, serta Kompilasi
dengan ibunya sesuai dengan garis
Hukum
keturunan
Islam
di
Indonesia,
di
samping itu, pelaksanaan perkawinan
ibulah
yang
berdasarkan
garis
keturunan matrilineal tersebut.
dilakukan menurut Hukum Adat
Di
daerah masing-masing. Perkawinan
keturunan
Minangkabau
sistem
disebut
dengan
perkawinan mempunyai
perkawinan eksogami matrilokal atau
ketentuan-ketentuan dan peraturan
eksogami matrilineal yaitu suatu
dalam
Menurut
sistem dimana perkawinan dilakukan
hukum Adat Minangkabau bahwa
dengan orang yang mempunyai suku
seorang perempuan dilarang kawin
yang
dengan
ketentuan tersebut, dijelaskan alasan
pelaksanaannya.
seorang
laki-laki
yang
berbeda.
Sesuai
mempunyai suku sama, begitu juga
mengapa
sebaliknya, seorang laki-laki dilarang
melakukan perkawinan satu suku
menikahi seorang perempuan yang
adalah
memiliki suku sama dengannya,
Minangkabau
yang
sesuku itu merupakan hubungan
mana
garis
keturunan
di
muncul
dengan
bahwa
masyarakat
memandang
sedarah,
di
bahwa
Minangkabau ditentukan menurut
keluarga
garis keturunan ibu atau biasa juga
berdasarkan garis keturunan Ibu,
disebut dengan Matrilineal, sesuai
namun dalam perkembangan zaman,
dengan peraturan Adat Minangkabau
pada saat ini masih terdapatnya
3
yang
larangan
karena
pelanggaran terhadap ketentuan tidak
dunia.
bolehnya
surang se mah Laki-laki nan
melakukan
perkawinan
sesuku tersebut.
"Ibaraiknyo
cando
'Iduik' atau cando surang se
Menurut undang-undang Nan
mah Padusi nan 'Kambang' "
Duo Puluah, alasan mengapa tidak
(Ibarat macam seorang lelaki
diperbolehkannya larangan sesuku
yang
yaitu :
seorang
1. Menyempitkan pergaulan.
gagah
atau
perempuan
macam yang
cantik)
Kenapa kita harus menikah
2. Dapat
menyebabkan
dengan saudara terdekat kita
perpecahan besar.
sendiri, walaupun secara mata
Apabila dua insan sesuku itu
kasar
kelihatan
menikah maka tidak boleh
persaudaraan
dinafikan akan banyak terjadi
tidak
hubungan
secara ketara kerana jarak
perselisihan
atau tempat tinggal
berlaku dalam hidup berumah
yang
yang
berbeda-beda. Tapi harus di
tangga.
ingat
sesuku
sesuku terjadi, konflik besar
orang-orang
yang
akan lebih mudah terjadi,
mempunyai
garis
ibaratnya negara akan lebih
keturunan yang sama yang
mudah hancur apabila terjadi
telah ditetapkan oleh para
perselisihan
tokoh
rakyatnya
orang
adalah sedarah,
yang
dan
ulama
Ketika
biasa
pernikahan
sesama dari
pada
Minangkabau yang terkenal
perselisihan dengan negara
dengan
lain.
kejeniusannya
di
4
"Bini bacakak jo laki, bini
Pisikologis anak dari hasil
mangadu ka Amaknyo, nan
pernikahan
laki
ka
mendapatkan perlakuan rasis
Amaknyo, Amaknyo surang-
dan dikucilkan teman-teman
surang mangadu ka adiak-
sebayanya
adiaknyo, ka mamaknyo, ka
sekampung.
mangadu
pulo
datuaknyo jo ka paeteknyo. Akhianyo
sesuku
bahkan
rentan
orang
Berdasarkan hal-hal tersebut
tajadi
cakak
diatas maka penulis akan mencoba
padohal
awak
membahasnya dalam sebuah skripsi
badunsanak jo sasuku. Suku
dengan judul “Pelaksanaan Pidana
hancua, urang lain batapuak
Adat Terhadap Perkawinan Sesuku
tangan sambia galak kajang-
Di
kajang"
Pasaman Barat Propinsi Sumatera
banyak
3. Mencipta
keturunan
yang
perubatan
Kinali
Kabupaten
Barat”.
kurang berkualitas. Ilmu
Nagari
Metode penelitian moden
A. Jenis Penelitian
mendapati keturunan yang
Jenis
penelitian
yang
berkualiti tinggi itu apabila si
digunakan dalam penelitian ini
keturunan
adalah bersifat yuridis sosiologis
orang
tua
dihasilkan yang
dari tidak
(Sociological
mempunyai hubungan darah
menekankan
sama sekali.
lapangan dikaitkan dengan aspek
4. Psikologis Anak Terganggu.
Research) pada
yang
praktek
di
hukum atau perundang-undangan
5
yang berlaku berkenaan dengan
literatur atau hasil penelitian
objek penelitian yang dibahas.
yang erat kaitannya dengan
B. Bahan Hukum
Hukum Pidana, Hukum Pidana
1. Bahan Hukum Primer. Yaitu penelitian
Adat Minangkabau, dan jurnal.
bahan-bahan yang
berasal
dari
peraturan-peraturan
dan
ketentuan-ketentuan
yang
berkaitan
dengan
judul
3. Bahan Hukum Tersier Yaitu merupakan bahanbahan petunjuk
dan
memberikan
terhadap
bahan
hukum primer dan sekunder,
permasalahan diantaranya; a. Undang-Undang
yang
yang lebih dikenal dengan Negara
bahan acuan bidang hukum
Republik Indonesia Tahun
atau bahan rujukan bidang
1945
hukum
b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974
tentang
Perkawinan c. Kitab
Undang
dan
ensiklopedi
hukum
membantu
menterjemahkan
digunakan
Hukum Pidana (KUHP) Nan
pustaka Duo
yang
dalam
tinjauan
maupun
dalam
pembahasan dan bahan-bahan
Puluah
primer,
e. Tambo Adat Minangkabau
sekunder,
dan
penunjang (tersier).
2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu
kamus
berbagai istilah hukum yang
Undang-
d. Undang-undang
seperti
C. Teknik Pengumpulan Bahan
bahan-bahan
Hukum
penelitian yang berasal dari
6
Wawancara
dan
studi
sukarela maka ia akan diusir dari
dokumen adalah cara-cara yang
kampungnya
dilakukan dalam pengumpulan
orang kampungnya. Apabila ia ingin
bahan
kembali ke kampungnya maka ia
hukum
yang
cocok
dengan tujuan penelitian.
harus
D. Teknik Analisis Data Teknik kualitatif secara
mengadakan
oleh
perjamuan
data
meminta maaf kepada ninik mamak.
gambaran
Apabila sanksi yang
keseluruhan
menggunakan
paksa
dengan memotong seekor sapi serta
analisis
adalah
secara
tanpa
diberikan
mandabiah
saikua kace’, mulai saat
angka-angka
akan tetapi menggunakan kata
dikeluarkannya
putusan
atau kalimat.
sanksi adat maka orang
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
tersebut tidak lagi di ikut
A.
Pelaksanaan Sanksi Hukum
sertakan dalam pergaulan
Pidana Adat Terhadap Perkawinan
(sailia samudiak) sampai
Satu
suatu saat ia menyadari
Suku
Di
Nagari
Kinali
Kabupaten Pasaman Barat Apabila diberikan pasangan
kesalahannya
sanksi
buang yang
saro’,
dan
yang
membayar denda dengan
maka
mandabiah
melakukan
dan
saikua
kace’
mengundang
ninik
perkawinan sasuku harus segera
mamak
meninggalkan kampungnya secara
perjamuan.
sukarela. Apabila ia tidak mau
dalam
sebuah
Sanksi yang diberikan
meninggalkan kampungnya secara
dari
7
hasil
kesepakatan
musyawarah antara ninik
meminta
maaf
mamak
harus
mengakui
kesalahannya
pelaku.
Sanksi
tersebut
agar
pelaku
Namun setelah sanksi ia
kesalahannya
jalani ia mulai merasakan
menjadi
betapa beratnya sanksi yang
peringatan bagi orang lain
diberikan tersebut. Lambat
dan generasi sesudahnya
laun
agar
kesalahannya
bertujuan menyadari serta
dilakukan
juga
tidak
kepada
melakukan
kesalahan yang sama.
sasuku
Kanagarian
pun
mamak
melakukan
perkawinan
ia
mamak.
menyesali dan
mau
meminta maaf kepada ninik
Menurut pelaku yang pernah
ninik
dan
sukunya
dan
memilih untuk mengakhiri
di
perkawinannya.
Kinali
Beratnya sanksi adat
Kabupaten Pasaman Barat
yang
ini meskipun pada awalnya
pelaku
ia bersikeras pada pilihan
perkawinan
untuk
dirasakan
melakukan
diberikan yang
kepada
melakukan sesuku
sebagai
perkawinan dengan wanita
moral
yang
masyarakat kepada dirinya.
dengannya
juga dan
sesuku tidak
Seperti
yang
beban
pada
diberikan
sanksi
menghiraukan nasehat dari
mandabiah saikua kace’,
ninik mamak dan anggota
sebelum
sukunya serta tidak mau
seekor kace’ atau kerbau
8
ia
memotong
putih maka ia tidak akan
keluarganya
dibawa
dikucilkan kembali.
sailia
samudiak
oleh orang kampungnya.
akan
Apabila
permintaan
Apabila ada alek (pesta) di
maaf pelaku yang telah
kampungnya ia tidak akan
melakukan
diperhitungkan
atau
sesuku telah diterima oleh
diikutsertakan. Walaupun ia
ninik mamak sukunya maka
tetap
keputusan
tinggal
kampungnya keberadaannya tidak
ada.
di
perkawinan
menerima
maka
kembali kemenakannya ini
dianggap
akan diumumkan oleh ninik
Apabila
ia
mamak
secara
tidak
mengadakan pesta orang
langsung melalui malut ke
kampung
mulut saja kepada anggota
tidak
menghadiri kecuali
akan pestanya,
bila
sukunya.
terjadi
Walaupun
permintaan
maaf
pelaku
kematian dalam keluarga
telah diterima oleh ninik
yang
mamak
perkawinan
melakukan
tapi
dimata
sesuku
penduduk kampungnya ia
penduduk kampung akan
tetap cacat moral karena
menghadiri dan membantu
perbuatannya
prosesi pemakaman, setelah
membuat malu sukunya.
pemakaman
selesai
Menurut
Datuak
pasangan yang melakukan
Rangkayo
perkawinan sesuku beserta
adat di Kanagarian Kinali
9
Basa
telah
pemuka
Kabupaten Pasaman Barat apabila
pelaku
melakukan
Menurut
yang
Rangkayo
perkawinan
kehidupan
Datuak
Basa
dalam
sehari-hari
sesuku tidak mau mengakui
sanksi
kesalahannya
tidak
perkawinan
mau meminta maaf kepada
mandabiah
ninik mamak maka sanksi
tidak
tersebut
terus
dilakukan oleh masyarakat.
akan
Si
akan
berlanjut. buruk dan
serta
Hal
ini
terhadap anak
keluarga
hasil
uraian
dari
berdasarkan
tersebut
di
terhadap sesuku
saikua
lagi
kace’
sepenuhnya
pelaku
perkawinan
sesuku ini tetap tidak di
perkawinan sesuku tersebut. Jadi,
adat
bawa
sailia
dalam
acara
samudiak (alek)
kampungnya
di
seperti
atas
batagak gala, dan upacara perkawinan kaumnya, tapi
apapun
sanksi
yang
diberikan
kepada
pelaku
ia
tetap
diikutsertakan
perkawinan sesuku, akan
dalam
membawa dampak negative
nasional di kampungnya.
terhadap
anak-anak
hasil
perkawinan
dan
anggota
dari
Sanksi
acara
mandabiah
hari
saikua
besar
kace’
sesuku
terakhir kali diberikan pada
keluarga
kasus perkawinan sesuku
mereka yang lain seperti
pada
ayah,
dilakukan oleh Tuyun dan
ibu,
kakak,
atau
adiknya.
tahun
2008
yang
Ineng, dimana hubungan
10
pasangan tersebut sesuku
Kasus buang saro’ pernah juga
tapi
diberikan pada perkawinan sesuku
tidak
memiliki
hubungan darah. Dengan
pada
susah payah kedua keluarga
perkawinan yang dilakukan oleh
pasangan yang melakukan
pasangan Andi dan Rinta, dimana
perkawinan
hubungan pasangan tersebut adalah
mencari
sesuku
seekor
itu
kerbau
tahun
mamak
2011,
dengan
terhadap
kemenakan.
putih, namun kerbau putih
Pasangan yang melanggar tersebut
tersebut
kunjung
diancam dengan sanksi di usir dari
Karena
kampung apabila tidak membayar
tidak mampu menjalankan
denda dan meminta maaf kepada
sanksi
ninik mamak.
tidak
ditemukan
juga.
yang
telah
diputuskan
secara
B. Akibat Hukum Terhadap Orang
musyawarah oleh para ninik
Yang Melakukan Perkawinan Satu
mamak
Suku Di Nagari Kinali Kabupaten
sukunya
maka
pasangan itupun dikucilkan
Pasaman Barat
dari pergaulan masyarakat begitu
juga
Kawin satu suku dilakukan
keluarga
maka akan mendapatkan kutukan
mereka, karena tidak tahan
dalam biduk rumah tangga dan
maka
dan
keluarga (tidak Sakinah, Mawaddah,
pun
Warahmah),
pasangan
keluarganya memilih
itu untuk
pergi
diprediksikan tidak
akan dikarunia keturunan, Ada pun
meninggalkan
keturunan
yang
kampungnya.
mengalami
kecacatan
11
terlahir fisik
akan dan
keterbelakangan
mental
genetika),
Kalau
mendapatkan
keturunan
(akibat
pada saat ini, sedangkan dari segi
mereka
psikis,
para
maka
sesuku
ini
pelaku
perkawinan
dikucilkan
dari
keturunan diperkirakan akan buruk
masyarakat adatnya dan juga harus
laku
Rumah
menanggung malu dari pengucilan
tangganya akan selalu dirundung
tersebut, bukan hanya itu saja, pelaku
pertekengkaran, perseteruan, Mereka
perkawinan
yang kawin sesuku diyakini sebagai
membayar denda
pelopor kerusakan hubungan dalam
kepadanya,
kaumnya
(berakhlak
buruk),
(kalangan
Menimbulkan
tidak
bisa
dalam
akan
tetap
dikucilkan
dari
masyarakat hukum adat sampai ia hukum
bisa
dari
baik
bagi
Pasaman Barat yaitu para pelaku
pelaku
perkawinan
sesuku
yang
mana
dilakukan oleh Tuyun dan Ineng serta
Andi
dan
Rinta
akan
mengakibatkan mereka dikucilkan
dari segi moral yaitu dengan adanya
yang
yang
terjadi di Nagari Kinali Kabupaten
pelaku perkawinan sesuku tersebut,
banyak
denda
hukum dari perkawinan sesuku yang
bagi keluarga serta keturunan dari
sesuku,
membayar
ditetapkan tersebut. Selain itu, akibat
perkawinan sesuku tersebut, maupun
masyarakat
apabila
kesenjangan
juga berdampak bagi moral, psikis,
perkawinan
yang ditetapkan
membayar denda tersebut, maka ia
Kinali Kabupaten Pasaman Barat
mental
harus
suku),
perkawinan sesuku di Kanagarian
dan
juga
satu
tatanan sosial. Dampak
sesuku
dalam adat, artinya setiap pelaku
maka
perkawinan
tidak
sesuku
tidak
diikut
sertakan dalam acara adat apapun
mengenal lagi suku yang dimiliknya
12
juga, sealin acara kematian, namun
Pasaman Barat Propinsi Sumatera
setelah acara kematian tersebut para
Barat, maka dapat ditarik kesimpulan
pelaku perkawinan sesuku dikucilkan
sebagai berikut :
kembali oleh masyarakat hukum adat
1.
Pelaksanaan
yang ada di Nagari Kinali Kabupaten
hukum
Pasaman
perkawinan satu suku di Nagari
Barat
tersebut,
selain
dikucilkan dalam masyarakat hukum
pidana
adat
sanksi terhadap
Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Buang Saro’
adat dan tidak diikut sertakan dalam
a.
acara adat, para pelaku perkawinan
Buang saro’ yaitu dibuang
sesuku tersebut dapat dikenakan
sepanjang adat atau diusir selama-
denda adat yang berupa denda seekor
lamanya dari kampung dan kaumnya.
sapi ataupun seekor kerbau putih dan menjamu
mamak-mamak
b.
Mandabiah
saikua
kace’
dengan
Mandabiah
makan bersama dan para pelaku
kace’
disini
perkawinan sesuku itu tetap harus
adalah menyadari kesalahannya dan
meminta
meminta maaf kepada ninik mamak
maaf
kepada
mamak-
mamaknya.
sukunya dengan membayar denda
Simpulan
memotong seekor kace’ atau kerbau
baik
Setelah melakukan penelitian
putih dan kemudian mengundang
itu
ninik
maupun
penelitian penelitian
kepustakaan di
lapangan
mamak
dalam
sebuah
perjamuan.
tentang Pelaksanaan Sanksi Hukum
2.
Pidana Adat Terhadap Perkawinan
terhadap
Sesuku Di Nagari Kinali Kabupaten
13
Akibat orang
hukum
yang melakukan
perkawinan satu suku di Nagari
di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman
Kinali Kabupaten Pasaman Barat
Barat
Ada pun keturunan yang terlahir
sebagaimana
akan mengalami kecacatan fisik dan
generasi
keterbelakangan
(akibat
siapa saja garis keturunannya yang
mereka
sesuku
mental
genetika),
Kalau
mendapatkan
keturunan
agar
dapat
ditegakkan
mestinya,
selanjutnya
dengannya
supaya
mengetahui
karena
akan
maka
berdampak buruk kepada keturunan
keturunan diperkirakan akan buruk
selanjutnya, sehingga diminta kepada
laku
keturunan adat Minangkabau untuk
(berakhlak
buruk),
Rumah
tangganya akan selalu dirundung
menghindari kawin sesuku.
pertekengkaran, perseteruan, Mereka
Daftar Pustaka
yang kawin sesuku diyakini sebagai
A.
pelopor kerusakan hubungan dalam kaumnya
(kalangan
Menimbulkan
satu
suku),
kesenjangan
dalam
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada Datoek Toeah. Tanpa Tahun. Tambo Alam Minangkabau. Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia.
tatanan sosial.. Saran Berdasarkan
hasil
pembahasan
Edison Piliang. 2014. Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau. Bukittinggi : Kristal Multimedia
mengenai pelaksanaan pidana adat terhadap
perkawinan
sesuku
di
Nagari Kinali Kabupaten
Buku-Buku
Pasaman
Hilman Hadikusuma. 1989. Hukum Pidana Adat. Bandung: PT. Alumni.
Barat
pelaksanaan sanksi hukum pidana adat terhadap perkawinan satu suku 14
Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Iman Sudiyat. 1981. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)
A. Ridwan Halim. 1985. Hukum Adat Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-undang Puluah
Duo
Tambo Adat Minangkabau
Soepomo. 2007. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
C.
Sumber Lain. Amir, Adat Minangkabau, PT Mutiara Sumber Widya, diakses dari http://yisriakbar.blogspot.com /2010/03/hukum-adatminang-kabau.html
Soerjono Soekanto. 2012. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada Tenofrimer. 2012. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi DELICTI. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Afri, Larangan Nikah Sasuku, http://afrinolyefa.blogspot.co m/2014/01/larangan-nikahsasuku-itu-tidak-salah.html Aster, Larangan Kawin Sasuku, http://asterjuanda.blogspot.com/2012/10 /makalah-larangankawinsasuku.html
Yaswirman. 2011. Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Daniel, Perkawinan Menurut Hukum Islam, http://denchiel78.blogspot.co m/2010/04/perkawinanmenurut-hukum-islam.html http://id.wikipedia.org/wiki/Huku m
Zainuddin Ali. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Garfika. B.
Nan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perka winan
Peraturan Perundang-undangan
15
http://www.hukumonline.com/kli nik/detail/lt4be012381c490/s anksi-hukum-%28pidana,perdata,-danadministratif%29 Koentjaraningrat,2005, Pengantar Antropologi II, Prineka Cipta, Jakarta, diakses dari http://misterrakib.blogspot.co m/2013/05/sanksi-adatperkawinan-sesuku.html
16
