Roadmap e-Government Oleh: Direktur e-Government
Tangerang, 15 Maret 2017
e-Government mendukung pencapaian Nawa Cita
Definisi
Optimasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan kepuasan publik atas kualitas jasa layanan Pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan publik, serta meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Ruang Lingkup
Berbagai sistem digitalisasi/elektronik, tata kelola kelembagaan dan proses Pemerintah secara high-level, untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional (Nawa Cita) melalui, namun tidak terbatas pada: ▪ Peningkatan kepuasan publik atas kualitas pelayanan pemerintah (G2C dan G2B). ▪ Peningkatan efisiensi proses intra dan antar instansi pemerintahan (G2G dan G2E). 2
Kerangka e-Government secara keseluruhan : Government in One Page GtoG, GtoB, GtoC
3
Acuan Pemerintah dalam merancang Roadmap e-Government NAWACITA
TRISAKTI •
Berdaulat dalam politik
•
Berdikari dalam ekonomi
•
Berkepribadian dalam kebudayaan
Analytics
Towards Real-Time National Visibility
Automation
Cloud
1
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman
2
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3
Membangun Indonesia dari Pinggiran
4
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
5
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional
7
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8
Melakukan revolusi karakter bangsa
9
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Integrated & Transparent Citizen-Centric Services
Master Data Single View of Citizen
4
Setiap negara memiliki Journey e-Government yang berbeda-beda berdasarkan profil ekonomi dan sosial
Builder
Enhancer
Cutter
• Pertumbuhan GDP tinggi • Defisit anggaran rendah atau surplus anggaran • Pengeluaran biaya investasi TIK tinggi
• Pertumbuhan GDP menengah • Defisit anggaran rendah atau surplus anggaran • Pengeluaran biaya investasi TIK menengah
• Pertumbuhan GDP rendah/negatif • Defisit anggaran tinggi • Pengeluaran biaya investasi TIK cukup menengah
“Fokus pada pembangunan dan penguatan layanan publik”
“Fokus pada peningkatan inovasi layanan publik”
“Fokus pada efisiensi biaya”
Negara Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Saudi Arabia, South Africa, Thailand, Turkey and United Arab Emirates
Negara Australia, Austria, Canada, Denmark, Germany, Malaysia, Norway, Singapore and South Korea
Negara France, Greece, Ireland, Italy, Japan, the Netherlands, Poland, Russia, Spain, United Kingdom, and United States
Sumber: Diolah dari riset Accenture 2013 bertajuk “ Achieving Digital Excellence in Public Service”
5
Journey e-Government Nasional yang mengarah pada Digital society
6
Berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita) 2015-2019, terdapat 10 bidang prioritas untuk implementasi e-Government … Sasaran Pokok Pembangunan Nasional
Bidang Prioritas
Indeks makro
Kesehatan
Pembangunan manusia & masyarakat
Pendidikan
Pembangunan sektor unggulan
Kependudukan
Dimensi Pemerataan
Kedaulatan Pangan
Pembangunan wilayah & antar wilayah Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan
Arahan Strategis Jangka Pendek
Maritim & Kelautan Pariwisata Investasi & Perizinan Usaha
Meningkatkan transparansi
Lapangan Kerja
Berdampak pada masyarakat luas
Kawasan Perbatasan
Meningkatkan efisiensi pemerintahan
Tata Kelola Pemerintahan
Sumber: RPJMN 2015 – 2019 dan hasil workshop Kemkominfo – Kemenpan&RB tanggal 24 November 2015.
7
Inisiatif Roadmap e-Government
Pelayanan Publik
Tahun 1
Tahun 2
Aspirasi dan Pengaduan Nasional Terpadu
P01
e-Payment Bantuan Tunai Nasional
P02
Tahun 3
Informasi Penunjang Sektor Pertanian dan Perikanan Integrasi Pelaporan Ekspor Impor
P06a P06b
Perijinan Online Terintegrasi Seluruh KL di Pusat, Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan & Sulawesi
National Single Portal P09 dimulai dari layanan publik di Jawa P03 –P04
Sulawesi
Seluruh Indonesia
Sistem Informasi Imunisasi Sumatra dan Kalimantan
P05
Sulawesi
Seluruh Indonesia
E-Voting Jawa & Bali
Efisiensi K/L
E02
P10
Daerah Lain sesuai kesiapan Infrastruktur E01
National President’s Priority Programs Dashboard e-Budgeting Nasional
E09
PNS Data Management
National Big Data Integrasi Data Dasar pada seluruh K/L
Standardisasi Seluruh Portal K/L
Sumatra dan Kalimantan E04
Sistem Informasi Peradilan
E03
Sulawesi E09
E08
E06
Layanan e-Office Seluruh K/L di Pusat
P08
Seluruh Indonesia
P07
Sistem Informasi Administrasi (SIA) Kependudukan Sumatra dan Kalimantan
Tahun 4
Standardisasi Aplikasi Back Office K/L
Seluruh Indonesia E07
8
Program Flagship dan Inisiatif Roadmap e-Government Sasaran Pokok Pembangunan Nasional
Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan
2016 - 2019
e-Government
Roadmap
Tahun 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Aspirasi dan Pengaduan Nasional Terpadu ePayment bantuan tunai nasional Layanan akta kelahiran & kematian online** Identitas anak nasional ** Sistem informasi imunisasi** e-Budgeting, Pengadaan online Layanan e-office*** Standardisasi Seluruh Portal K/L National President’s Priority Programs Dashboard*
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Informasi Penunjang sektor pertanian & perikanan * Integrasi pelaporan ekspor & impor * Layanan akta kelahiran dan kematian online ** Identitas elektronik anak ** Sistem informasi imunisasi ** PNS Data Management Layanan e-office *** e-Voting**** Sistem Informasi Peradilan National President’s Priority Programs Dashboard*
Pembangunan manusia & masyarakat
Indeks makro
Tahun 2 ▪
Pembangunan wilayah & antar wilayah
Dimensi Pemerataan
Pembangunan sektor unggulan
Tahun 3 ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Perizinan online terintegrasi seluruh K/L Layanan akta kelahiran dan kematian online ** Identitas elektronik anak ** Sistem informasi imunisasi ** Standardisasi aplikasi back-office K/L Integrasi data dasar Layanan e-office ***
Tahun 4 ▪ ▪ ▪ ▪
Perizinan online terintegrasi National Single Portal dimulai dari layanan publik di Pulau Jawa National Big Data Layanan e-office *** * Memerlukan diskusi lebih lanjut dengan K/L terkait ** Implementasi di Sumatra & Kalimantan (T1), Sulawesi (T2), seluruh Indonesia (T3) *** Implementasi di K/L Pusat (T1), Pemda di Sumatera, Kalimantan (T2), Pemda di Sulawesi (T3), Pemda seluruh Indonesia (T4) **** Implementasi di Jawa & Bali (T2), Implementasi di daerah lain sesuai kesiapan infrastruktur (T3-T4)
Roadmap Program Flagship
Kebijakan Dasar Prasyarat: Penguatan Struktur dan Manajemen Tata Kelola TIK Program 1: Keamanan Informasi Pemerintah Program 2: Jaringan Intra Pemerintah Program 3: Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Program 4: Pusat Data Elektronik Terpadu
9
Roadmap e-Government C01
KEBIJAKAN DASAR
K01
Government CIO dan Fungsi-Fungsi Pendukung
Pembangunan Infrastruktur JARINGAN INTRA PEMERINTAH
I01
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH KEAMANAN INFORMASI
I02
PUSAT DATA ELEKTRONIK TERPADU
I03
S01
10
Elemen Pendukung Keberhasilan Implementasi e-Government Untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran implementasi inisiatif-inisiatif e-Government, diperlukan adanya fungsi Government CIO yang didukung oleh 5 fungsi pendukung:
Government CIO memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia berbasis TIK (e-Government)
Mengkoordinasikan kegiatan Manajemen Perubahan yang mencakup Pengelolaan Stakeholder, Penyesuaian Organisasi, Komunijasi dan Pelatihan Mengkoordinasikan kegiatan pemetaan kebutuhan data dan menentukan Tata Kelola Data untuk kebutuhan implementasi eGovernment
Merencanakan dan mengkoordinasikan aktivitas implementasi e-Government dengan seluruh pihak yang terlibat
PMO
Manajemen Perubahan
Government CIO
Manajemen Data
Restrukturisasi Kebijakan & Proses Bisnis
Tata Kelola Aplikasi & Infrastruktur
Melakukan analisis dan merekomendasikan kebijakan dan proses bisnis yang berkaitan dengan e-Government di seluruh K/L/D
Melakukan penetapan dan penataan aplikasi berbagi di seluruh K/L/D dan melakukan perencanaan dan penataan infrastruktur di seluruh K/L/D 11
Government CIO dan Elemen Pendukung Government CIO dapat mendorong implementasi e-Government melalui pembentukan lembaga baru atau dapat berupa kementerian yang memiliki kompetensi yang sesuai atau yang dianggap memiliki kompetensi bisnis proses, manajemen e-Government sehingga implementasi berjalan dengan sukses , yang harus diputuskan/ditetapkan oleh Presiden. Government CIO dan elemen-elemen pendukungnya diusulkan berada di bawah koordinasi BAPPENAS* dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan: PMO
Manajemen Perubahan Restrukturisasi Kebijakan & Proses Bisnis
▪ BAPPENAS
▪ Kemenpan RB
▪ Kantor Staf Presiden
▪ Kemenkominfo – Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
▪ BAPPENAS
▪ Kemenkominfo – Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
▪ Kemenpan RB ▪ Kemenpan RB – Kedeputian Lembaga dan Tata Laksana ▪ Badan Pusat Statistik
Manajemen Data
Tata Kelola Aplikasi & Infrastruktur
▪ Badan Informasi Geospasial ▪ Kemenkominfo – Direktorat Jendral Aplikasi Informatika – Subdirektorat Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
▪ Kemenkominfo – Direktorat Jendral Aplikasi Informatika – Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur eGovernment
* Berdasarkan arahan menteri Kominfo pada rapat tanggal 5 Agustus 2016
12
Government CIO Government CIO
Government CIO memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia berbasis TIK (e-Government)
AKTIVITAS • Mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK • Melakukan koordinasi, pengendalian keterpaduan, monitoring, dan evaluasi e-government secara nasional
PRESIDEN
Government CIO
• Membantu pengkoordinasian secara internal pemerintahan dan secara eksternal instansi non-pemerintah, dan masyarakat • Membantu Badan Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas sumber daya berbasis TIK yang diperlukan untuk melaksanakan e-government • Menyelenggarakan secara berkala Forum Koordinasi Government CIO
PMO Manajemen Perubahan
Manajemen Data
Restrukturisasi Kebijakan & Proses Bisnis
Tata Kelola Aplikasi dan Infrastruktur
FUNGSI PENDUKUNG GOVERNMENT CIO
13
Program Management Office
PMO
Pelaksana harian koordinasi aktivitas e-Government lintas Lembaga Pemerintah
AKTIVITAS • Merencanakan dan mengkoordinasikan aktivitas implementasi eGovernment dengan seluruh pihak yang terlibat • Berkoordinasi dengan Project Manager dari masing-masing inisiatif untuk mendapatkan laporan progress, perubahan scope dan masalah yang dihadapi
• Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam implementasi eGovernment • Menyiapkan laporan regular perkembangan implementasi eGovernment secara keseluruhan (lintas program) • Menyampaikan kemajuan, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi e-Government kepada Government CIO
14
Manajemen Perubahan Manajemen Perubahan
Mengkoordinasikan kegiatan Manajemen Perubahan yang terdiri dari Stakeholder Management, Organization Alignment, Communication dan Training & Performance Support
AKTIVITAS Stakeholder Management : • Mengidentifikasi stakeholder program e-Government • Menyiapkan program untuk membangun komitmen para stakeholder Organization Alignment : • Mengkoordinasikan pemetaan dan analisa dampak implementasi eGovernment terhadap organisasi K/L/D • Memberikan rekomendasi tindak lanjut dari sisi SDM dan organisasi K/L/D terkait Communication • Menentukan media komunikasi dan materi komunikasi untuk sosialisasi program e-Government • Bekerja sama dengan penanggung jawab setiap program dan Change Agent di K/L/D, menjalankan dan mengevaluasi aktivitas sosialisasi program e-Government Training & Performance Support • Menentukan strategi pelatihan bagi SDM pemerintah untuk dapat menyelenggarakan e-Government secara keseluruhan • Memantau persiapan dan pelaksanaan pelatihan serta penyediaan materi pendukung dari setiap inisiatif e-Government
15
Restrukturisasi Kebijakan dan Proses Bisnis Restrukturisasi Kebijakan & Proses Bisnis
Melakukan analisis dan merekomendasikan kebijakan dan proses bisnis yang berkaitan dengan e-Government di seluruh K/L/D
AKTIVITAS • Melakukan analisis terhadap kebijakan dan proses bisnis yang berkaitan dengan implementasi e-Government di seluruh K/L • Memfasilitasi diskusi lintas K/L dan memberi rekomendasi harmonisasi kebijakan dan proses bisnis dengan K/L terkait • Menetapkan tenggat waktu untuk: • penyusunan dan penerbitan kebijakan • revisi proses bisnis serta menyelaraskan dengan jadwal implementasi e-Government secara keseluruhan • Memantau progress secara keseluruhan untuk dilaporkan ke PMO
16
Manajemen Data
Manajemen Data
Mengkoordinasikan kegiatan pemetaan kebutuhan data dan menentukan Tata Kelola Data untuk kebutuhan implementasi eGovernment
AKTIVITAS • Berkoordinasi dengan seluruh Lembaga Pemerintahan untuk melakukan analisis dan pemetaan kebutuhan data di seluruh sektor pemerintahan untuk kebutuhan implementasi eGovernment • Berkoordinasi dengan penanggung jawab setiap inisiatif eGovernment untuk menetapkan tata kelola data yang akan diterapkan terhadap data yang digunakan untuk penyelenggaraan e-Government • Berkoordinasi dengan pemilik data di seluruh K/L/D untuk mendapatkan persetujuan penggunaan data terkait implementasi e-government sesuai dengan peraturan perundang-undangan
17
Tata Kelola Aplikasi dan Infrastruktur Tata Kelola Aplikasi & Infrastruktur
Melakukan penetapan dan penataan aplikasi berbagi di seluruh K/L/D dan melakukan perencanaan dan penataan infrastruktur di seluruh K/L/D
AKTIVITAS • Membuat rencana dasar infrastruktur di lingkungan badan pemerintah di seluruh Indonesia • Menyusun kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi egovernment dengan pertimbangan : • Distribusi cakupan wilayah • Keamanan informasi • Interoperabilitas • High availability • Mengatur aplikasi dan konsolidasi aplikasi berbasis standar terbuka dan terdiri atas: • Aplikasi Umum yang digunakan oleh seluruh Badan Pemerintahan • Aplikasi Khusus yang dikembangkan sesuai tugas dan fungsi Badan Pemerintahan tertentu • Berkoordinasi dengan seluruh K/L/D untuk memastikan penerapan tata kelola aplikasi dan infrastruktur berbagi pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18
Implementasi “roadmap quick wins e-Gov Indonesia ” dalam 4 th kedepan akan membantu Indonesia dalam mensukseskan agenda pembangunan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
19
Pedoman Umum Implementasi e-Government Dalam pengimplementasian e-Government, perlu ditekankan hal-hal berikut:
Proses
SDM
• Mengutamakan proses yang ramping, efektif, hemat waktu dan hemat biaya • Memaksimalkan kolaborasi dan standardisasi lintas K / L • Mengedepankan transparansi dan interaksi dengan masyarakat • Menyelaraskan kemampuan SDM K/L dengan kebutuhan skill untuk mendukung pelaksanaan e-Government • Menyiapkan struktur organisasi / posisi pendukung pelaksanaan e-Government
Teknologi
• • • •
Masyarakat Pengguna
• Mendekatkan informasi kepada masyarakat • Memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menyediakannya melalui fitur-fitur e-Government • Memperhatikan kemampuan dan keterbatasan masyarakat dalam mengadopsi layanan e-Government
Peraturan Pendukung
• Mengharmonisasikan Perundangan dan Peraturan pendukung lainnya • Menyiapkan peraturan sementara bila penerbitan peraturan yang bersifat permanen membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama
Menguatkan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan e-Government Memanfaatkan teknologi terkini namun mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas Konsolidasi data di tingkat nasional Memastikan keamanan dan privasi terjaga
20
Fokus, Kunci Kesuksesan dan Tantangan dalam Implementasi e-Government Kunci Kesuksesan
Fokus
Berdasarkan profile ekonomi dan sosial, journey e-Government di Indonesia masih dalam tahap
•
Visi Kepemimpinan yang tangguh dan Komitmen para pemangku kepentingan
•
Komitmen politik beserta dengan Kewenangan investasi infrastruktur IT
“Building the Basic” dengan fokus pada
•
Pembangunan dan Penguatan Layanan Publik
•
serta Peningkatan
K/L.
Efisiensi
Tantangan •
Resistensi karena tidak tercapainya Kesepakatan dan kurangnya Sosialisasi
•
Harmonisasi Kebijakan dan Pengadaan Infrastruktur IT
Integrasi lintas K/L, tidak melihat
yang membutuhkan proses yang cukup panjang
kebutuhan secara silo
Panduan dan strategi umum yang jelas dan ringkas
•
PMO yang kuat dan Manajemen Perubahan yang berkesinambungan
•
Evaluasi berkala selama pelaksanaan
• Terbatasnya SDM
yang menguasai eGovernment ditambah dengan kurangnya
pengembangan kapasitas dan kapabilitas institusi
implementasi Sumber: Dirangkum dari Accenture “Digital Government Best Practice Case Studies - 2014” dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia
21
Keberhasilan Implementasi Roadmap e-Government 2016-2019 tergantung pada beberapa Faktor Kunci Keberhasilan
22
TERIMA KASIH
23
