RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 17/PUU-XV/2017 “Keberatan terhadap keharusan memenuhi pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SDWKLLJ)”
I. PEMOHON Suprayitno II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU 34/1964). III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Penjelasan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”; 2. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 3. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi
adalah
melakukan
pengujian
Undang-Undang
terhadap UUD 1945; 4. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
1
5. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 6. Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karena itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang; 7. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”; 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
2
c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemohon
menyatakan
dirinya
sebagai
perseorangan
warga
negara
Indonesia, Pemohon tidak menyebutkan secara rinci kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dialami. Pemohon hanya menyebutkan dasar hukum dari kedudukan hukum permohonan pengujian undang-undang. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Dalam petitum permohonan Pemohon tidak menyebutkan norma yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU 34/1964). B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 1. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2. Pasal 28H ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan penembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat.” 3. Pasal 28 I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 tidak mengatur tentang jaminan sosial atau santunan terhadap korban kecelakaan tunggal;
3
2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU 34/1964 mewajibkan kepada setiap warga negara pemilik angkutan lalu lintas jalan untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), akan tetapi apabila terjadi kecelakaan tunggal tetap tidak dapat diberikan jaminan sosial atau santunan; 3. Bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya UU 34/1964 adalah sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (social security); 4. Bahwa pada saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004), dan telah ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diberikan kewenangan untuk mengelola jaminan sosial; 5. Bahwa
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 telah menunjuk Jasa Raharja sebagai Penyelenggara Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004, Jasa Raharja tidak termasuk dalam BPJS; 6. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) UU 40/2004 mewajibkan bagi setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; 7. Bahwa dengan demikian Pemohon merasakan dirugikan karena harus membayar 2 (dua) kewajiban, yakni membayar iuran BPJS dan SWDKLLJ tetapi untuk perlindungan kesehatan yang sama.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 138, Tambahan Lembatan Negara No. 2721) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat; 4
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).
5