RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 119/PUU-XII/2014 Pengujian Formil Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Perppu 2/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah I. PEMOHON 1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. 2. Heriyanto, S.H., M.H. 3. Ramdansyah, S.H. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): -

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah

satu

kewenangan

Mahkamah

Konstitusi

adalah

bahwa

melakukan

pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945. -

Pasal 9 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

-

Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010,mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada

paragraf

[3.13]

PutusanNomor

138/PUU-VII/2009

tersebut 1

Mahkamah menyatakan, “...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hokum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hokum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak ataumenyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapatdalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuanoleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi UndangUndang”; IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Para Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menurut UUD 1945, yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 karena mengakibatkan pemilihan kepala daerah langsung justru tidak dapat diselenggarakan yang pada akhirnya berpotensi merugikan para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI DAN NORMA UUD 1945 A. PENGUJIAN FORMIL 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: 2

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: Gubernur,

Bupati,

dan

Walikota

masing-masing

sebagai

Kepala

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: Dalam

hal

ihwal

kegentingan

yang

memaksa,

Presiden

berhak

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 melanggar prosedur pembentukan Perppu sebagaimana lazimnya, yaitu harus ada unsur kegentingan yang memaksa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVIII/2009 tertanggal 8 Februari 2010, yang menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan memaksa yaitu: 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memakai waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan 2. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 belum mendapat persetujuan dari DPR sehingga Peraturan KPU sebagai sebuah Peraturan Delegasi (Delegated Legislation) dari Perppu juga tidak mendapat persetujuan sampai dengan Perppu tersebut ditetapkan dan disetujui DPR sebagai Undang-Undang. Konsekuensi dari tidak adanya Peraturan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung adalah tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung tidak dapat diselenggarakan. 3

3. Presiden (Soesilo Bambang Yudhoyono) sudah menyetujui UndangUndang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (mulai dari penerbitan Amanat Presiden (AMPRES) sampai dengan memberikan persetujuan dengan menandatangani RUU tersebut). Apabila Presiden tidak menyetujui RUU Pilkada seharusnya Presiden dapat mencabut AMPRES yang sudah diterbitkan sehingga pembahasan RUU Pilkada berhenti sebelum disetujui Paripurna tanggal 25 September 2014, namun tidak dilakukan oleh Presiden. 4. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menghidupkan kembali kewenangan Penyelenggara Pemilu dalam pemilihan kepala daerah

yang diatur di

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang sebelumnya telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sehingga seharusnya Perppu No.1 Tahun 2014 harus mencantumkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di dasar mengingat. 5. Perppu No.1 Tahun 2014 ketika mengatur penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi tidak mencantumkan dasar yuridis Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyesaikan Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah. Dasar yuridis menjadi sangat penting supaya masyarakat mengetahui alasan yuridis mengapa kewenangan sengketa hasil pemilihan kepala daerah diserahkan kembali kepada Mahkamah Agung. 6. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menghidupkan kembali kewenangan KPU namun tidak menghidupkan kembali kewenangan Bawaslu. Pasal 9 Perppu Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota namun tidak mengatur tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tanpa adanya pengawasan yang dilakukan Bawaslu sama saja akan membiarkan KPU Pusat tanpa adanya Pengawasan. 7. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemilihan kepala daerah dikarenakan Perppu ini harus dimintakan persetujuan DPR pada masa persidangan berikutnya. 4

8. Apabila setiap penolakan masyarakat harus direspon berlebihan dengan mengeluarkan Perppu, tentu akan sangat banyak Perppu yang diterbitkan karena hampir dipastikan setiap kebijakan yang diputuskan adalah kebijakan yang tidak populer bagi masyarakat. 9. Dengan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang pengaturan pemilihan Kepala Daerah, membuat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bisa demokratis dikarenakan: 1) Mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih langsung kepala daerah 2) Kedekatan emosional rakyat dengan mengenal dekat calon kepala daerah dikarenakan kampanye dan sosialiasi dilakukan langsung kepada masyarakat 3) Dapat mengakomodir kegentingan yang memaksa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dikarenakan sudah siap dari sisi regulasi, struktur, pendanaan, dan masyarakat. 4) Adanya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dan jajarannya 5) Ada

pengawasan

dari

masyarakat

dalam

bentuk

pemantauan

pemilihan 6) Kedudukan yang sama bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dengan calon dari jalur partai politik di dalam pemilihan kepala daerah 7) Adanya sistem penegakan hukum yang jelas dan terpadu (antara Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan) 8) Pengaturan sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi pidana yang jelas dan tegas VII. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 5

3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) tidak bertentangan atau konstitusional terhadap UUD 1945. 5. Menyatakan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) tidak bertentangan atau konstitusional terhadap UUD 1945. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Catatan: -

Perubahan pada Petitum a. Permohonan Awal 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589)bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 6

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589)tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan Penundaan keberlakuan dan kekuatan mengikat UndangUndang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR dengan

memasukan

perbaikan-perbaikan

demokrasi

sebagaimana

tercantum di dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 ke dalam Undang-Undang tersebut. 5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

atas

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang untuk pemilihan kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat kembali sebagaimana sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR dengan memasukan perbaikanperbaikan demokrasi sebagaimana tercantum di dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 ke dalam Undang-Undang tersebut. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 7

b. Perbaikan Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) tidak bertentangan atau konstitusional terhadap UUD 1945. 5. Menyatakan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) tidak bertentangan atau konstitusional terhadap UUD 1945. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

8