RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor 9/PHPU.D-X/2012 Tentang Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2012
I.
PIHAK-PIHAK -
PEMOHON 1. Dr. H. Sa’duddin, M.M. 2. Dr. H. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Urut 2 pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
-
KUASA PEMOHON R. Hikmat Prihadi, S.H. dkk, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Saja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2012.
-
TERMOHON Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, yang beralamat di Jalan Raya Rengas Bandung No. 103, Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
-
BATAS WAKTU PENDAFTARAN PERMOHONAN Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa: “(1) Permohonan
pembatalan
penetapan
hasil
penghitungan
suara
Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; (2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi”. KPU Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Terpilih Periode 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor
30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012, yang selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja.
II.
POKOK PERMOHONAN Dasar utama permohonan ini adalah Permohonan Keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Terpilih Periode 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Tanggal 15 Maret 2012 (Vide Bukti P-4 dan P-3).
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum adalah: 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”; 3. Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur ketentuan antara lain: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan KPU Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 jo. Berita Acara Nomor 42/BA/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 (vide Bukti P.1 dan P.2); 3. Bahwa perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
NO. 1.
2.
3.
NAMA PASANGAN dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos. Dr. H. Sa’duddin, M.M. dan Dr. H. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M. H.M. Darip Mulyana, S.Sos., M.Si. dan H. Jejen Sayuti, S.E.
PEROLEHAN SUARA
PROSENTASI
442,857
41.06%
331,638
30.75%
304,108
28.19%
1,078,603
V.
100.00%
ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa KPPS selaku perangkat Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan membuat kartu pemilih atas nama anak yang masih balita yang namanya sama persis dengan nama yang tercantum dalam kartu pemilih akan tetapi identitas lainnya berbeda contohnya terjadi di Perum Lembah Hijau, Kecamatan Pebayuran. Dalam hal ini sudah sangat jelas KPU Kabupaten Bekasi telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menentukan bahwa pemilih adalah WNI yang telah berumur genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Sebagaimana terjadi di Kecamatan Pebayuran (vide bukti P.5 s.d. P.9); 2. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 seharusnya menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebupaten Bekasi Tahun 2012 berpedoman pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 dimana Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota harus memperhatikan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, dan profesionalitas, namun perangkat Termohon adanya pembiaran praktik pemberian uang (money politic) atau janji tertentu agar pemilih memilih pasangan nomor urut 1 (satu) (vide bukti P.10); 3. Bahwa
Termohon
dibawahnya
yaitu
(KPU)
Kabupaten
KPPS
telah
ikut
Bekasi terlibat
melalui
perangkat
menciptakan
yang
kecurangan-
kecurangan politik uang yang dilakukan oleh pasangan tertentu untuk memenangkan pasangan tertentu dalam Pemilukada Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012, yang mana surat undangan C-6 diberikan kepada warga Bekasi yang akan memilih pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 dalam pembagiannya telah disisipkan uang (money politic) agar calon Pemilih memilih Pasangan Nomor 1 (Nero), hal ini terjadi di seluruh Kabupaten Bekasi, salah satunya adalah di Kecamatan Tambun Selatan, dengan demikian Termohon (KPU) Kabupaten Bekasi telah ikut terlibat ambil bagian dalam terjadinya Pelanggaran Pemilu Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012; 4. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana di catat dalam formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 pada rapat pleno KPU Kabupaten Bekasi tanggal 15b Maret 2012; 5. Bahwa politik uang yang dilakukan pasangan Nomor Urut 1 untuk memenangkan pemilihan umum bupati dan wakil bupati Tahun 2012 dengan memanfaatkan
aparat
pemerintahan
desa
yang
pemilihannya
telah
disukseskan ayah kandung drg. Neneng Hasanah Yasin setidaknya telah terjadi di 23 Kecamatan yakni: Kecamatan Babelan, Cabangbungin, Cibitung, Sukawangi, Tarumajaya, Tambelang, Kedung Waringin, Tambun Utara, sukakarya, Sukatani, Pebayuran, Setu, Muaragembong, Serang Baru, Tambun selatan, Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Karang Bahagia (vide bukti P.11 s.d. P.103).
VI.
PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten
Bekasi
Nomor
30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012
tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret; 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos. sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012; 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Sa’duddin, M.M. dan Dr. H. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012. Atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bekasi melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanpa diikuti oleh
Calon Pasangan Nomor Urut 1 dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan diucapkan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
