RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 33/PUU-XIII/2015 Ketentuan Tidak Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Petahana dan Keharusan Memberitahukan Pencalonannya Kepada Pimpinan Dewan Bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Persyaratan Menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota I. PEMOHON Adnan Purichta Ichsan Kuasa Hukum Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H. dan Mursalin Jalil, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015 II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
-
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang 1
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; -
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak, yang pekerjaan/jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r dan huruf s, serta Penjelasan Pasal 7 huruf r UU Pilkada Tahun 2015 tentang persyaratan bagi warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA MATERIIL Norma yang dimohonkan pengujian yaitu: -
Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r dan huruf s UU Pilkada Tahun 2015: “Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1
Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), diubah sebagai berikut: ... 6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2
Pasal 7 Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: .... r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana; s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota
Dewan
Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD; ....” -
Penjelasan Perubahan Pasal 7 huruf r dalam Pasal I angka 6 UU Pilkada Tahun 2015 “r. Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”.
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 3
Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; Pasal 28J UUD 1945 (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Pembatasan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada Tahun 2015 hasil revisi DPR tanggal 17 Februari 2015, menurut Pemohon tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, tidak ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, serta tanpa mempertimbangkan 4 (empat) hal, yakni moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; 2. Ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada Tahun 2015 hasil revisi DPR justru memberikan keistimewaan atau keringanan perlakukan kepada sebagian warga negara Indonesia dengan jabatan tertentu terkait persyaratan memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota
Dewan Perwakilan
Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD; 4
3. Persyaratan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis dan asumtif, seolah-olah setiap calon
yang
mempunyai
hubungan
darah
maupun
hubungan
perkawinan dengan petahana dipastikan akan membangun dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa, tanpa mempertimbangkan lagi sisi kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas calon yang bersangkutan secara objektif; 4. Hubungan darah merupakan kodrat ilahi yang hakiki dan asasi, yang menurut agama manapun secara universal diakui sebagai hubungan yang sacral dan bukan sebagai hubungan yang menghalangi untuk berkiprah dalam pemerintahan, demikian halnya dengan hubungan karena perkawinan yang sah; 5. Hukum yang berlaku universal, seharusnya tidak lagi membeda-bedakan antara calon yang berasal dari Anggota Legislatif dengan calon lainnya yang menjabat sebagai incumbent dan yang menjabat di BUMN/BUMD, maupun yang berstatus PNS, dan Anggota TNI/POLRI; 6. Apabila
filosofi
pembatasan
persyaratan
bagi
incumbent,
pejabat
BUMN/BUMD serta PNS dan Anggota TNI/POLRI adalah didasarkan pada dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka seharusnya kekhawatiran yang sama juga berlaku bagi calon dari Anggota Legistatif yang berpotensi
menyalahgunakan
kekuasaannya,
jika
hanya
disyaratkan
memberitahukan pencalonannya saja, tanpa harus mengundurkan diri; 7. Untuk mengembalikan kedudukan semua warga negara yang sama di mata hukum, maka seharusnya bagi calon yang berstatus Anggota Legislatif juga disyaratkan mengundurkan diri dari jabatannya selaku anggota legislatif, atau jika tidak, baik calon incumbent, pejabat BUMN/BUMD serta PNS dan Anggota TNI/POLRI dipersyaratkan sama dengan calon dari Anggota Legislatif; VII. PETITUM Dalam Permohonan Prioritas: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memproiritaskan pemeriksaan perkara a quo, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilukada serentak tahun 2015. 5
Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf r beserta Penjelasannya dan huruf s UU Pilkada Tahun 2015 terhadap UUD 1945; 2. Menyatakan Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf r UU Pilkada Tahun 2015 beserta Penjelasannya bertentangan UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf r UU Pilkada Tahun 2015 beserta Penjelasannya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 4. Menyatakan Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf s UU Pilkada Tahun 2015, konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai “mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak ditetapkan sebagai calon”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
6