RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor 14/PHPU.D-X/2012 Tentang Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012
I.
PIHAK-PIHAK -
PEMOHON 1. Zeth Kadakolo, S.E, 2. H. Ibrahim Pokko Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Periode 2012-2017, dengan Nomor Urut 1 (satu).
-
KUASA PEMOHON M. Hasbi Abdullah, S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “M. Hasbi Abdullah, S.H. & Partners”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2012.
-
TERMOHON Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, yang beralamat di Jalan Cempedak No. 69 B, Malawili – Aimas Sorong, Kabupaten Sorong.
-
BATAS WAKTU PENDAFTARAN PERMOHONAN Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa: “(1) Permohonan
pembatalan
penetapan
hasil
penghitungan
suara
Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; (2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi”. Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong
Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012, yang selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja.
II.
POKOK PERMOHONAN Dasar utama permohonan ini adalah Keberatan dan Pembatalan terhadap Keputusan
KPU
Kabupaten
Sorong
Nomor
55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012
tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 (P.3) jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012 (P.6).
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum adalah: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Pemohon dalam perselisihan hasil pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada”.
V.
ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)
Kabupaten Sorong – Provinsi Papua Barat Tahun 2012, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 6 Februari 2012 Nomor 47/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Dan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 48/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012, tertanggal 8 Februari 2012 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sorong Tahun 2012 (Bukti P.5), Termohon menetapkan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat selaku peserta Pemilukada Kabupaten Sorong Periode Tahun 2012-2017, dengan komposisi nomor urut sebagai berikut:
NO
NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN SORONG
URUT
TAHUN 2012-2017
1
Zeth Kadakolo, S.E. & H. Ibrahim Pokko
2
Ir. Muhammad Said Noer, M.Si. & Anthon Jotlely, S.E., M.SI.
3
Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si. & Suka Harjono, S.Sos., M.Si.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sorong, tertanggal 27 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Termohon a quo, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut (P-3): NO
NAMA PASANGAN CALON
PEROLEHAN SUARA SAH
1
Zeth Kadakolo, S.E. & H. Ibrahim Pokko
20.715
2
Ir. Muhammad Said Noer, M.Si. & Anthon Jotlely, S.E., M.SI.
437
3
Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si. & Suka Harjono, S.Sos., M.Si.
38.332
3. Bahwa Bupati incumbent, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah melibatkan PNS dengan merangkul seluruh distrik se-Kabupaten Sorong dan jajaran birokraasi pemerintahan mulai tingkat Kabupaten sampai tingkat Rukun Tetangga, dalam pemenangannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan dan tindakan para kepala distrik dan birokrasi sampai tingkat jajaran RT dalam melakukan politik uang dan intimidasi serta mobilisasi
pemilih dan pembagian kartu undangan pemilih bagi pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3; 4. Bahwa incumbent Bupati dengan arogansi kekuasaan yang dimiliki, dengan leluasa memanfaatkan fasilitaas negara bagi kepentingan politiknya pada Pemilukada Kabupaten sorong, yaitu istri incumbent pasangan calon nomor urut 3 mempergunakan fasilitas negara berupa mobil dinas pada saat melakukan sosialisasi dengan dalih temu paguyuban, padahal itu adalah kampanye terselubung dengan melanggar zona-zona kampanye yang telah ditetapkan oleh Termohon; 5. Bahwa
berdasarkan
Keputusan
KPU
Kabupaten
Sorong
Nomor
49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, jumlah DPT sebanyak 88.885 pemilih, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Sorong sensus terkahir hanya berkisar 70.834 pada Tahun 2010, sedangkan pada Tahun 2011 sebanyak 78.807 jiwa berdasarkan data yang dilansir Bapeda Provinsi Papua Barat. Bahwa jumlah DPT sebanyak 88.885 pemilih adalah hasil manipulasi dalam arti yang lain bahwa nama yang ditetapkan dalam DPT tersebut tidaklah sesuai fakta. Salah satu bukti (indicator) penggelembungan DPT adalah bahwa jumlah DPT pada Dapil Kab. Sorong dalam Pemilihan Gubernur Papua Barat Tahun 2011 sebanyak 40.000 pemilih. Pilgub mana dilaksanakan hanya dalam waktu 3 bulan sebelum penetapan DPT Pemilukada Kab. Sorong tersebut tepatnya pada bulan November 2011. Sehingga sangat tidak wajar apabila daftar pemilih tetap (DPT lebih tinggi daripada jumlah penduduk; 6. Bahwa pada DPT tersebut terdapat: -
Nama-nama (identitas) orang yang bukan pemilih dalam wilayah hukum Kabupaten sorong, namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT tersebut;
-
Adanya nama-nama yang bukan pemilih (fiktif) yang terdaftar sebagai Pemilih dalam TPS atau di Desa/Kampung/Kelurahan, namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT;
-
Adanya anak di bawah umur (belum berumur 17 tahun) yang ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT.
7. Bahwa berdasar data yang dianalisis dari Model C1-KWK dan Model DA-KWK, ditemukan bahwa terjadi selisih yang nyata (manipulasi suara) pada setiap distrik jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (a) dengan jumlah
perolehan suara sah (b) dan tidak sah (c), yang dalam ketentuan harus sama atau (a) = (b) + (c), hal demikian bias terjadi jika penyelenggara melakukan penggelembungan suara pada salah satu pasangan calon dan atau pengurangan suara pada salah satu pasangan calon; 8. Bahwa berdasarkan data yang dianalisis dari Model DA-KWK, ditemukan bahwa terjadi perubahan berita acara pada tiap TPS (Model C1-KWK), hal tersebut dilakukan oleh penyelenggara (KPPS kerjasama dengan PPD) untuk mencocok-cocokkan data yang telah dirubah agar penggelembungan suara yang telah dilakukan di TPS dapat dirapikan pada rekap perolehan suara di tingkat distrik dan kabupaten; 9. Bahwa untuk memuluskan kecurangan manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh penyelenggara, maka mereka tidak memberikan sertifikat perolehan suara (model C-KWK dan lampirannya serta Model DA-KWK0, dan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur sampai pada tingkat kabupaten sehingga pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 tidak diberikan sertifikat perolehan suara (yang diberikan hanya berita acara perhitungan dan catatan perolehan suara) karena dari sertifikatlah dapat diketahui jumlah atau selisih kecurangan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pada semua tingkatan (KPU, PPD, PPS, dan KKPPS) dan pada saat rekap dilakukan KPU tidak membacakan sertifikat hasil perhitungan suara.
VI.
PETITUM PRIMAIR 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012; 3. Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Dr. Drs. Stefanus Malak, M.Si. dan Suka Harjono, S.Sos., M.Si. sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Zeth Kadakolo, S.E. dan H. Ibrahim Pokko sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012; 5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon nomor urut 1 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan ulang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong; atau
SUBSIDAIR 1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon keberatan; 2. Memerintahkan
kepada
KPU
Kabupaten
Sorong
untuk
melakukan
pencoblosan/pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Periode 2012 – 2017 pada seluruh TPS se-Kabupaten Sorong; 3. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh daerah pemilihan di kabupaten Sorong tersebut di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan; 4. Memerintahkan
kepada
KPU
Kabupaten
Sorong
untuk
melakukan
Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sorong Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Sorong; 5. Mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong, karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong; 6. Memerintahkan Pihak Terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara a quo. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono/naar billijkheid).
