Disusun oleh:
Lukman Adam, S.Pi., M.Si. Iwan Hermawan, S.P., M.Si. Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si Hariyadi, S.IP, M.PP. Dewi Wuryandani, S.T, M.M. Achmad Wirabrata S.T., M.M.
1
RINGKASAN EKSEKUTIF
Isu fasilitasi perdagangan mencuat kembali pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 pada bulan Desember 2013 di Bali, di mana isu tersebut menjadi rumusan penting dalam Paket Bali.1 Persetujuan fasilitasi perdagangan berisi tentang ketentuan untuk mempercepat pergerakan, release, dan clearance barang, termasuk pula barang-barang dalam perjalanan (transit).2 Implementasi fasilitasi perdagangan Indonesia yang baik menjadi esensial karena memengaruhi kemampuan negara dalam mengirimkan barang dan jasa secara tepat waktu dan biaya yang terjangkau. Pada dasarnya fasilitasi perdagangan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut sektor perdagangan saja, tetapi juga berkaitan dengan sektor lainnya (atau multisektoral) seperti kepabeanan, pertanian (karantina), dan non-pertanian (industri), bea cukai, investasi hingga infrastruktur dan logistik. Dinamika dan ragam kondisi di daerah memengaruhi peran pemerintah daerah dalam menyukseskan fasilitasi perdagangan tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada satu isu utama yaitu bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan fasilitasi perdagangan. Selanjutnya, isu utama tersebut diperinci ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. bagaimana kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meraih benefit yang optimal dari fasilitasi perdagangan tersebut? 2. apakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam (a) fasilitasi perdagangan produk pertanian dan produk industri manufaktur, (b) melakukan adjustment sehingga fasilitasi perdagangan dan ketentuan SPS dapat berjalan beriringan, (c) penerapan INSW, dan (d) menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung fasilitasi perdagangan? dan 3. bagaimana
peran
pemerintah
dan
pemerintah
daerah
dalam
(a)
mengembangkan produk pertanian dan produk industri manufaktur, (b) penyelarasan fasilitasi perdagangan dengan SPS, (c) penerapan INSW, dan (d)
1
2
Isu-isu utama yang terangkum dalam Paket Bali adalah (1) pertanian, mencakup masalah penimbunan stok untuk ketahanan pangan, persaingan ekspor produk pertanian, dan administrasi tariff rate quota, (2) fasilitasi perdagangan, dan (3) masalah pembangunan yang merupakan kepentingan khusus negara kurang berkembang seperti duty free-quota free, ketentuan Surat Keterangan Asal, dan kemudahan akses pasar jasa ke negara-negara maju. “Trade Facilitation”, (http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm, diakses 27 Januari 2015).
2
mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung fasilitasi perdagangan. Penelitian
ini
menggunakan
metode
kualitatif
untuk
menjelaskan
permasalahan penelitian (research problem), yaitu mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam fasilitasi perdagangan. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan primer. Data sekunder berasal dari literatur dan sumber lainnya seperti surat kabar, majalah, dan sumber rujukan internet. Sedangkan data primer bersumber dari hasil wawancara narasumber terkait. Dalam hal ini, narasumber dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu (1) narasumber yang berada di wilayah Jakarta sebagai representasi dari keberadaan pemerintahan pusat atau instansi yang berada di pusat dan (2) narasumber yang berada di lokasi penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Adapun narasumber yang berada di wilayah Jakarta yaitu: Direktorat Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI; Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI; dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Sedangkan narasumber yang berada di lokasi penelitian lapangan, baik di Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Sulawesi Utara, yaitu: Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pertanian; Bappeda; Otorita Pelabuhan; Pelaku Usaha yang diwakili Kadinda dan Asosiasi Ekspor-Impor; Kantor Bea Cukai; Badan Karantina; Akademisi; dan BPS. Rentang waktu penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan, yaitu mulai Februari 2015 sampai dengan Oktober 2015. Penelitian pendahuluan akan dilakukan di wilayah Jakarta dalam bentuk diskusi dengan Kementerian Perdagangan dan sekaligus pengumpulan data dari kementerian/lembaga terkait. Sementara itu, penelitian lapangan akan dilakukan di Propinsi Jawa Timur dan Kota Manado-Bitung, Propinsi Sulawesi Utara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah: 1.
Kebijakan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari fasilitasi perdagangan adalah: a. Bagi pemerintah. Kebijakan yang telah ditempuh menyangkut: (1) upaya sosialisasi Paket Bali kepada para pemangku kepentingan dan semua sektor terkait dalam negeri; (2) identifikasi peraturan penunjang untuk implementasi pelaksanaan setiap ketentuan (article) dalam ATF; (3) memperbarui analisa kebutuhan (needs assesment), dalam bentuk 3
pengidentifikasian jangka waktu dan jenis bantuan bagi setiap sektor maupun instansi terkait yang diperlukan dan jenis-enis hambatan dalam mengimplementasikan ATF; (4) sinkronisasi pelaksanaan/prosedur yang telah
ada
di
masing-masing
instansi/kementerian;
(5)
agenda
pembentukan Komite Nasional TF; (6) dan menotifikasikan kategorisasi komitmen kepada WTO dan meratifikasi ATF ke dalam Peraturan Nasional. b. Bagi pemerintah daerah. Pimpinan daerah Propinsi Jawa Timur memiliki perhatian sangat baik terhadap fasilitasi perdagangan. Ada 3 komitmen dari Gubernur yang sangat penting dalam mendukung fasilitasi perdagangan, yaitu: (1) kemudahan perizinan melalui perizinan terpadu satu pintu (PTSP), (2) kepastian lahan, dan (3) jaminan ketersediaan listrik. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur menyampaikan solusi yang sudah tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan permasalahan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Propinsi. Di Propinsi Sulawesi Utara, untuk mengatasi kurangnya pasokan listrik, Pemerintah Propinsi mengupayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan investor dari Tiongkok. Selain itu, di Propinsi Sulawesi Utara, dalam upaya meningkatkan pemanfaatan fasilitasi ekspor, pemerintah daerah mengembangkan keberadaan Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara juga mengembangkan atase perdagangan di 25 negara dengan tujuan memfasilitasi pembeli dan penjual yang melakukan transaksi perdagangan terhadap produk yang dihasilkan Sulawesi Utara. 2.
Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam: a.
fasilitasi perdagangan produk pertanian adalah terjadi perlambatan kinerja ekspor Propinsi Jawa Timur yang disebabkan penurunan volume ekspor komoditas unggulan, penurunan kemampuan sektor industri pengolahan, dan penurunan permintaan dari beberapa negara tujuan ekspor.
b.
fasilitasi perdagangan produk manufaktur adalah (1) buruknya sistem logistik sehingga menurunkan daya saing, (2) rata-rata waktu tunggu kontainer yang lama, (3) prosedur administratif yang berbelit, dan
4
mekanisme perdagangan yang tidak efisien; dan masih rendahnya pemerintah daerah menyusun roadmap industri unggulan. c.
penyelarasan fasilitasi perdagangan sektor pertanian dengan SPS adalah: (1) pelanggaran dan penegakan hukum. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran, baik dalam bentuk pidana penjara dan denda. Namun, sanksi dalam UU ini masih lemah karena: tidak membuat gradasi pengaturan tentang pelanggaran perdata; sanksi pidana relatif masih rendah; berkaitan dengan pemusnahan dan anggaran pemusnahan; dan (2) keterbatasan kapasitas laboratorium dan sumber daya manusia.
d.
Sosialisasi penerapan INSW belum mampu merubah sikap masyarakat dan pemangku kepentingan yang bersangkutan terkait INSW. Sosialisasi baru menyentuh tahapan memperkenalkan INSW dan layanannya, menarik perhatian, dan pemahaman. Belum sampai pada perubahan sikap dan tindakan.
e.
mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung fasilitasi perdagangan adalah membuat tim pembebasan lahan di Propinsi Jawa Timur yang bertujuan melakukan percepatan pembebasan lahan yang akan digunakan pembangunan infrastruktur. Gubernur Jawa Timur memberikan jaminan kemudahan dalam perizinan; kepastian lahan; ketersediaan listrik; dan buruh yang demokratis.
3.
Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam a. Pengembangan
sektor
pertanian.
Pemerintah
melalui
Kementerian
Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian mengenai tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah segar dan sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dalam konteks fasilitasi perdagangan, peraturan ini diterbitkan guna melindungi petani dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan ke sentra pertanian yang letaknya jauh dari pelabuhan laut dan udara yang telah ditunjuk sebagai tempat pemasukan dan tempat pengeluaran. Pemerintah juga melakukan perbaikan dwelling time pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia untuk menurunkan biaya ekonomi tinggi melalui mempersingkat waktu janji layanan. Waktu janji layanan tersebut berkaitan
5
erat dengan barang yang diinspeksi dan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Selain itu, instansi bea cukai sebagai salah satu otoritas terdepan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran juga melakukan manajemen risiko untuk menangani pemasukan dan pengeluaran produk. Badan karantina sebagai otoritas kompeten di tempat pemasukan dan pengeluaran juga melakukan pengelompokan produk-produk pertanian berdasarkan level risiko, sehingga memperpendek waktu layanan. Selain kategorisasi produk pertanian berdasarkan risiko, upaya untuk mempercepat waktu layanan dilakukan dengan membangun Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) yang melibatkan terutama instansi bea cukai dan karantina. Pemeriksaan oleh petugas balai karantina dapat dilakukan setelah pemeriksaan surat pemberitahuan pengeluaran barang (SPPB) dilakukan oleh bea cukai. Peran pemerintah daerah guna mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam fasilitasi perdagangan sangat terkait dengan sektor lain, sehingga dukungan yang dilakukan melalui: kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur; mengeluarkan kebijakan di daerah mengenai tata niaga atau pemasukan produk pertanian. b. Pengembangan produk industri manufaktur Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah, melalui: pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia;
dan
pendekatan
bottom-up
dengan
penetapan
kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Sedangkan kebijakan pemerintah daerah guna meraih manfaat optimal dari fasilitasi perdagangan dilakukan melalui pengembangan kompetensi inti di tingkat propinsi yang disebut sebagai Industri Unggulan Propinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri 6
prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan. c. Penyelarasan fasilitasi perdagangan dengan ketentuan SPS adalah: (1) mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendukung fasilitasi perdagangan sesuai ketentuan SPS, baik border agencies maupun non border agencies; (2) memfasilitasi eksportasi produk-produk pertanian dengan menerbitkan Certificate of Analysis (Coa) atau Health Certificate; (3) memfasilitasi kegiatan pemeriksaan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) untuk produk olahan perikanan yang diekspor; (4) mensosialisasikan ketentuan-ketentuan ekspor-impor baru/lama secara kontinu kepada pelaku usaha; (5) menstandarisasi jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan guna terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasl darat, laut, atau udara; (6) mewacanakan tentang peran pemerintah daerah agar dapat memberikan rekomendasi untuk produk atau komoditas yang akan diekspor (persetujuan ekspor) sehingga dapat mempermudah koordinasi
dengan
balai
karantina;
(7)
meningkatkan
kapasitas
laboratorium di luar laboratorium balai karantina; (8) membangun infrastruktur kelistrikan, karena listrik sebagai input terpenting dalam pengembangan industri hulu-hilir. d. Penerapan INSW masih belum optimal. Pemerintah daerah meski sudah mengetahui mengenai INSW, namun belum memiliki pemahaman yang cukup untuk bisa melaksanakan INSW. Di Propinsi Jawa Timur, Bappeda mempunyai sistem tersendiri, namun instansi teknis, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memahami sistem tersebut. Selain itu, pungutan liar sebagai mata rantai kegiatan perdagangan yang hendak dihapus akibat adanya INSW masih ada.
Sedangkan rekomendasi yang diberikan adalah: 1.
Aspek kebijakan/regulasi menjadi persoalan yang sampai sekarang belum dianggap sepenuhnya ramah terhadap dunia usaha (friendly business) termasuk di dalamnya masih terbatasnya sosialisasi. Diakui sejumlah 7
kebijakan/regulasi telah memberikan payung hukum yang memadai secara kuantitas. Namun demikian, sejumlah hal yang ditunggu dunia usaha adalah kebijakan dan regulasi terkait dengan misalnya, skema insentif (fiskal), perijinan, pendanaan perbankan yang lebih kompetitif, rendahnya pendanaan pemerintah terhadap analisa pasar (market research) selama ini. Hal terkait lain mencakup meningkatnya kapasitas intelijen pasar di setiap atase perdagangan RI di luar negeri dan memperbaiki kelembagaan penegak remedi perdagangan. Hal yang juga penting terkait dengan pengawasan dan penegakkan hukum serta sinkronisasi antar-regulasi untuk menghindari tumpang tindihnya regulasi. 2.
Dalam mengatasi permasalahan pembiayaan, sesungguhnya pemerintah daerah dapat membiayai infrastruktur di daerah melalui penerbitan obligasi daerah, sebagaimana amanat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah. Sehingga untuk dapat membenahi infrastruktur di daerah, dana yang digunakan tidak lagi terbatas pada dana perimbangan, tetapi juga dana pihak ketiga yang pengalokasiannya diatur dalam APBD sebagai komponen pendapatan daerah.
3.
Untuk memperbaiki fasilitasi perdagangan produk manufaktur, maka perbaikan yang dilakukan adalah menerapkan secara optimal rencana konektivitas tol laut sebagai solusi terhadap buruknya system logistik dan memperbaiki prosedur administratif di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran agar rata-rata waktu tunggu menjadi cepat.
4.
Melakukan revisi terhadap UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan memberikan solusi terhadap permasalahan dan menuangkan kebutuhan yang diperlukan dalam fasilitasi perdagangan.
5.
Merubah mekanisme sosialisasi penerapan INSW agar tujuan dari INSW dapat tercapai.
Sosialisasi
yang
dilakukan
mulai
dari
pemerintah
daerah
kabupaten/kota, propinsi, pelaku usaha, dan masyarakat perguruan tinggi. Seluruh pelayanan terpadu satu pintu yang ada di daerah sudah harus diintegrasikan dengan INSW yang ada di pusat, sehingga hanya ada satu pelayanan terpadu satu pintu di Indonesia, yaitu INSW. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun ini, merupakan kewajiban dari pemerintah untuk segera mensosialisasikan INSW sampai dalam tahap perubahan sikap dan tindakan.
8
6.
Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur, maka tindakan yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai manfaat menambah panjang jalan, pelebaran jalan, dan pembangunan jalan tol. Termasuk didalamnya menggunakan alternatif jalan baru yang dirasakan lebih mudah.
9
