Modul ke:
OTONOMI DAERAH Mengetahui wewenang daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat
Fakultas
FAKULTAS www.mercubuana.ac.id
Program Studi
RINA KURNIAWATI, SHI, MH
Otonomi Daerah Otonomi daerah : pemberian wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri dan berdaya untuk membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya. • Otonomi Daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumberdaya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah
Latar belakang perlunya OTDA: 1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta centris). 2. Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. 3. Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
tujuan pemberian otonomi daerah adalah : • a) Mengemukakan kesadaran bernegara/berpemerintah yang mendalam kepada rakyat diseluruh tanah air Indonesia. • b) Melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakat di daerah terutama dalam bidang perekonomian
Pembagian urusan: Provinsi: • Perencanaan dan pengendalian pembangunan • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang • Penyelenggaraan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat • Penyediaan sarana dan prasarana umum • Penanganan bidang kesehatan • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial • Penanggulangan masalah sosial lintas kapupaten/kota • Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota • Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; • Pengendalian lingkungan hidup • Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota • Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil • Pelayanan administrasi umum pemerintahan • Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; • Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kab/kota • Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pembagian urusan: Kabupaten/Kota 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang 3. Penyelenggaraan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum 5. Penanganan bidang pendidikan 6. Penanggulangan masalah sosial 7. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 8. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 9. Pengendalian lingkungan hidup 10. Pelayanan pertahanan 11. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil 12. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 13. Pelayanan administrasi penanaman modal 14. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan 15. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan.
berbagai argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi daerah adalah: 1. Untuk terciptanya efesensi dan efektifitas penyelenggara pemerintah. 2. Sebagai sarana pendidikan politik. 3. Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. 4. Stabilitas politik. 5. Kesetaraan politik (political equlity). 6. Akuntabilitas publik[3]. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan dapat diawasi secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena masyarakat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintah melalui proses pemilihan secara langsung.
LANJUTAN... • Prasyarat OTDA: 1. Memiliki territorial kekuasaan yg jelas 2. Memiliki Pendapatan daerah sendiri 3. Memiliki Badan Perwakilan 4. Memiliki Kepala Daerah yang di pilih sendiri melalui Pemilu
• Implementasi OTDA untuk Kewilayahan 1. otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran dan tanggungjawab pemerintah pusat 2. Pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 3. Tugas dan fungsi pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintahan umum yaitu penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah 4. Pejabat pembina wilayah dilaksanakan oleh kepala daerah • Implementasi OTDA untuk SDM 1. memberikan wewenang pembinaan sumberdaya manusia kepada daerah. 2. daerah harus mempersiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan dengan prinsip keterbukaan, dan akuntabilitas 3. Memperbaiki cara kerja birokrasi 4. Mengurangi penyimpangan pelayanan birokrasi. 5. Struktur organisasi yang sehat
LANJUTAN... • Implementasi OTDA untuk memberantas kemiskinan 1. Otonomi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumberdaya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan penduduk 2. Pengentasan kemiskinan menggunakan prinsip: pengembangan SDM dengan memberdayakan peranan wanita, 3. Membangun paradigma baru tentang peranan pemda yaitu: dari pelaksana menjadi fasilitator 4. Pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus mengedepankan peran masyarakat dan sektor swasta • Implementasi OTDA hubungan eksekutif dan legislatif 1. Prinsip kerja dalam hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah adalah: proses pembuatan kebijakan transparan, pelaksanaan kerja melalui mekanisme akuntabilitas, bekerja berdasarkan susduk yang mencakup kebijakan, prosedur dan tata kera, menjalankan prinsip kompromi,dan menjunjung tinggi etika. 2. Memberikan kewenangan antara kepala daerah dan DPRD 3. Membangun jalinan komunikasi dua arah 4. Pemda mempunyai SDM yang berkualitas: seleksi transparan, SDM berkualifikasi dan kompetensi, penempatan yang tepat, membangun kreativitas SDM
• Otonomi daerah sudah menggelinding berbarengan dengan reformasi. Ia merupakan terobosan untuk memperkuat Indonesia sebagai sebuah negara bangsa dengan mengakomodasi keragaman daerah. Akomodasi ini bukan untuk memperlemah, tapi sebaliknya, untuk memperkuat Indonesia.
Terima Kasih RINA KURNIAWATI, SHI, MH
