FAIQ TOBRONI, SHI., MH

Faiq Tobroni, SHI., MH.

FAIQ TOBRONI, SHI., MH Sejarah dan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana

SEJARAH HUKUM PIDANA


Prof. Mr. J. E. Jonkers mengatakan “orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudra luas memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya, membawa hukumnya sendiri untuk berlaku baginya. (Het Nederlandsch-Indische Strafstelsel, 1940). Pada masa penjajahan Belanda terdapat dualisme perundang-undangan, termasuk dalam pidana.

SEJARAH (LANJUTAN) 




Untuk orang Eropa berlaku suatu kitab undang-undang hukum pidana yang termuat dalam Firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 no. 54 (Staatsblad 1866 no. 55), yang mulai berlaku 1 Januari 1867. Untuk orang Indonesia dan orang Timur Asing berlaku suatu kitab undang-undang hukum pidana tersendiri yang termuat dalam Ordonnantie tanggal 6 Mei 1872 (Staatsblad 1872 no 85), yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873.





Kedua kitab undang-undang hukum pidana tersebut merupakan jiplakan dari Code Penal Perancis, yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Belanda pada waktu negara itu ditaklukan oleh Napoleon pada awal abad kesembilan belas. Dualisme hukum, baik di daerah jajahan dan di wilayah Belanda sendiri, baru berakhir pada tahun 1881. tahun ini telah terbentuk hukum pidana baru yang bersifat nasional dan sebagian besar mencontoh KUHP di Jerman.





Sikap semacam ini merambah ke Indonesia dengan dibentuknya KUHP baru (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1915. Pemberlakuan kitab yang baru ini untuk semua orang yang berada di wilayah HindiaBelanda. Keadaan hukum pidana ini dilanjutkan pada zaman pendudukan Jepang dengan peraturan peralihan yang dibuat pemerintah kolonial Jepang.





Pada masa awal kemerdekaan, masih berlaku juga dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian diperbarui dengan UU 1/1946 (tanggal 26 Februari 1946), yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II no.9. Jika Pasal II aturan peralihan hanya menyatakan “peraturan sebelumnya masih berlaku selama belum ada peraturan baru”, maka dalam UU baru ini diperketat “(1)peraturan sebelumnya masih berlaku selama belum ada peraturan baru dan tidak bertentangan dengan UU ini, dan (2) tentang mulai berlakunya yakni 17 Agustus 1945).



Beberapa poin penting dari UU 1/1946 tentang status kitab undang hukum pidana tersebut adalah: 1. Pasal III, tulisan “Nederlandsch-Indie” atau “Nederlandsch-Indisch (e) (en)” harus dibaca “Indonesie” atau “Indonesisch (e) (en)”. 2. Perintah dan larangan yang dimaksudkan kepada pegawai yang sebelumnya mengabdi kepada pemerintah kolonial, maka –saat setelah hengkangnya pemerintah kolonial–menjadikan aturan tersebut harus dipahami dimaksudkan kepada pegawai yang telah mengabdi kepada pemerintahan Indonesia.

SEJARAH LANJUTAN 3.

Keadaan ini masih tetap berlangsung sampai pada 27 Desember 1949 saat pembentukan Republik Indonesia Serikat.


4.

Pasal VI: nama “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie” diubah menjadi “Wetboek van Starfrecht” dan bisa disebut “Kitab Undangundang Hukum Pidana”. Pasal VII: kata “Nederlandsch onderdaan” diganti “warga negara Indonesia”.

SISTEMATIKA KUHP KUHP (WvS) tersusun dari 3 buku dan terdiri 569 pasal. 2. 3.

Buku I tentang Aturan Umum [9 bab 103 pasal (Pasal 1-103)]. Buku II tentang Kejahatan [31 bab 385 pasal (Pasal 104-488)]. Buku III tentang Pelanggaran [9 bab 81 pasal (Pasal 489-569)].

Aturan Umum yang disebut dalam Buku Pertama Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi Buku Kedua (Kejahatan), Buku Ketiga (Pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain(lihat Pasal 103 KUHP).


1.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA


(Barda Nawawi Arief) pembaharuan hukum adalah upaya meninjau dan membentuk kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Dari segi ilmu hukum pidana, pembaharuan KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan secara parsial, yakni dengan mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Kedua, pembaharuan secara universal, total atau menyeluruh, yaitu pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana.

PEMBAHARUAN PARSIAL Tambahan

Nama Undang- Undang

Perubahan nama WvSNI menjadi WvS/KUHP; beberapa pasal dan krimininalisasi delik pemalsuan uang dan kabar bohong.

UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Menambah jenis pidana pokok berupa pidana tutupan.

UU Nomor 8 Tahun 1951 tentang penangguhan Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi.

Menambah kejahatan praktek dokter

UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUH Pidana

Menambah kejahatan terhadap bendera RI

UU Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP

Memperberat ancaman pidana Pasal 359, 360, dan


UU Nomor 1 Tahun 1946


Nama Undang- Undang

Merubah vijf en twintig gulden dalam beberapa pasal menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

Hukuman denda dibaca UU Nomor 18 Prp Tahun 1960 dalam mata uang rupiah dan tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dilipatkan lima belas kali dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.


UU Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP

UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama

Penambahan Pasal 156a

UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian (memperberat ancaman pidana bagi perjudian)

(Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 542) dan memasukkannya Pasal 542 menjadi jenis kejahatan (Pasal 303


Nama Undang-Undang

(memperluas ketentuan berlakunya hukum pidana menurut tempat (Pasal 3 dan 4), penambahan Pasal 95a, 95b, dan 95c serta menambah Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan).

UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara

(menambah kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 107 a-f)


UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

PEMBAHARUAN TOTAL


Pembaharuan KUHP secara menyeluruh dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Tahun 1964 dikeluarkan Konsep KUHP pertama kali, diikuti dengan Konsep KUHP 1968, 1971/1972, Konsep Basaroedin (Konsep BAS) 1977, Konsep 1979, Konsep 1982/1983, Konsep 1984/1985, Konsep 1986/1987, Konsep 1987/1988, Konsep 1989/1990, Konsep 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998. Terakhir kali Konsep/Rancangan KUHP dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perundangundangan RI pada tahun 1999/2000. Rancangan KUHP 1999/2000 ini telah masuk di DPR RI untuk dibahas dan disahkan. Dari segi pembuatannya saja, para pakar hukum di Indonesia telah membuat Rancangan KUHP sebanyak 12 kali (termasuk revisinya) selama 39 tahun (sejak tahun 1964 s.d. 2000). Pasalpasal dalam konsep terakhir tahun 2000 juga membengkak menjadi 647 pasal. Sedangkan KUHP sekarang (WvS) “hanya” berjumlah 569 pasal.

PERBANDINGAN SISTEMATIKA KUHP DAN RANCANGAN KUHP 1999-2000 KUHP

Rancangan KUHP 1999-2000

Buku Kesatu Aturan Umum

Buku Kesatu Ketentuan Umum

Bab

Materi

Ba b

Materi

Batas-batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundangundangan (Pasal 1-9)

I

II

Pidana (Pasal 10-43)

II Tindak Pidana dan

Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana (Pasal 44-52a)

II Pemidanaan, Pidana, dan I Tindakan

Percobaan (Pasal 53-54)

I Gugurnya Kewenangan V Penuntutan

III IV

Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundangundangan (Pasal 1-14) Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 15-49) (Pasal 50-136)

dan Pelaksanaan Pidana (Pasal 137-


I

KUHP


Buku Kesatu Aturan Umum

Buku Kesatu Ketentuan Umum

Bab

Materi

VI Perbarengan Tindak Pidana VI Mengajukan dan Mnarik I Kembali

Pengaduan dalam Hal Kejahatankejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan (Pasal 72-75)

VI II

Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana (Pasal 76-85)

IX

Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang (Pasal 86-101)

Materi

V Ketentuan Penutup (Pasal 192) I Faiq Tobroni, SHI., MH.

(Pasal 63-71)

Ba b

KUHP


Buku Kedua Kejahatan

Buku Kedua Tindak Pidana

Bab

Materi

Ba b

Materi

I

Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 104-129)

I

II

Kejahatan-kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 130-139)

II Tindak Pidana terhadap Martabat

III

Kejahatan-kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya (Pasal 139ª- 145)

II Tindak terhadap Negara Sahabat, I Kepala Negara Sahabat, dan

Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan (Pasal 146-153)

I Tindak Pidana terhadap V Kewajiban

Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Pasal 154-181)

V Tindak Pidana terhadap

V

Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 224-227)


IV

Tindak Pidana terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan (Pasal 193-223)

Perwakilan Negara Sahabat (Pasal 228-237) dan Hak Kenegaraan (Pasal 238245) Ketertiban Umum (Pasal 246-287)

KUHP




Bab

Materi

Bab

Materi

VI Kejahatan yang Membahayakan I Keamanan Umum bagi Orang

VII Tindak Pidana terhadap Agama

VI Kejahatan terhadap Penguasa II Umum (Pasal 207-241)

VII Tindak Pidana yang I Membahayakan

IX

Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Pasal 242)

IX

X

Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Pasal 244-252)

XI

Pemalsuan Materai dan Merk (Pas al 253-262)

atau Barang (Pasal 187-206)


dan Kehidupan Beragama (Pasal 290297) Keamanan Umum bagi Orang, Barang, dan Lingkungan Hidup (Pasal 298-337)

X XI

Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara (Pasal 338-374) Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Pasal 375)

Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Pasal

KUHP




Bab

Materi

Bab

Materi

XII Kejahatan terhadap Asal-usul I dan

XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat

XI V

Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 281-303 bis)

XIV Tindak Pidana terhadap Asasl-

XV

Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Pasal 304-309)

XV

(Pasal 395-405)


Perkawinan (Pasal 277-280)

usul dan Perkawinan (Pasal 406-410) Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 411-441)

XVI Penghinaan (Pasal 310-321)

XVI Tindak Pidana Menelantarkan

XVI Membuka Rahasia (Pasal 322I 323)

XVI Tindak Pidana Penghinaan (Pasal 447-456) I

XVI Kejahatan terhadap II Kemerdekaan Orang (Pasal 324-337)

XVI Tindak Pidana Pembocoran II Rahasia

Orang (Pasal 442-446)

(Pasal 457-459)

KUHP




Bab

XX

Materi Penganiayaan (Pasal 351-358)

Bab

Materi Tindak Pidana terhadap Nyawa (Pasal 475-483)

XXI Menyebabkan Mati atau Lukaluka Karena Kealpaan (Pasal 359-361)

XXI

Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 484-488)

XXI Pencurian (Pasal 362-367) I

XXII Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Pasal 489-490)

XXI Pemerasan dan Pengancaman II (Pasal 368-371)

XXII Tindak Pidana Pencurian (Pasal I 491497)

XXI Penggelapan (Pasal 372-377) V

XXI V

XX V

XXV Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 502-507)

Perbuatan Curang (Pasal 378395)


XX

Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 498-501)

KUHP




Materi

Bab

Materi

XXVI I

Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406-412)

XXVI Tindak Pidana Merugikan Kreditor I atau Orang yang Berhak (Pasal 534543)

XXVI II

Kejahatan Jabatan (Pasal 413-437)

XXVI Tindak Pidana Penghancuran atau II Perusakan Barang (Pasal 544-550)

XXIX

Kejahatan Pelayaran (Pasal 438-479)

XXIX Tindak Pidana Jabatan (Pasal 551580)

XXIX A

Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Pasal 479a-479r)

XXX

XXX

Penggelapan (Pasal 372-377)

XXXI Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan (Pasal 620637)

XXXI

Aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai-bagai Bab (Pasal 486-488)

XXXI Tindak Pidana Pemudahan (Pasal I 638-645)


Bab

Tindak Pidana Pelayaran (Pasal 581619)

XXXI Ketentuan Penutup (Pasal 646-647) II

KUHP Buku Ketiga Pelanggaran Bab

Materi Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Pasal 489-502)

II

Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520)

III Pelanggaran terhadap Penguasa Umum (Pasal 521528)

IV Pelanggaran Mengenai Asal-usul dan Perkawinan (Pasal 529-530) Pelanggaran terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Pasal 531)

VI Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532- 547) VI Pelanggaran mengenai Tanah, Tanaman, dan I Pekarangan (Pasal 548-551) VI Pelanggaran Jabatan (Pasal 552-559) II IX Pelanggaran Pelayaran (Pasal 560- 569)


I

V


FAIQ TOBRONI, SHI., MH

Recommend Documents