Hilangnya Sifat Tindak Pidana dan Kewenangan Menuntut Pidana Faiq Tobroni
Table of Content y Dua macam alasan menghilangkan sifat tindak pidana y menghilangkan sifat melanggar hukum y Hal memaafkan si pelaku
y Hapusnya Kewenangan Menuntut y Hapusnya H H Hakk M Melaksanakan lk k Pid Pidana y Grasi y Amnesti y Abolisi y Rehabilitasi
Dua macam alasan menghilangkan sifat tindak pidana 1 1.
Menghilangkan sifat melanggar hukum (wederrechttelijkheid atau onrechmatigheid) karena fait justificatief, yaitu: A. B. C.
2.
Keperluan p membela diri ((Ps 49 ((1)) KUHP); ) Adanya suatu peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya justru berupa peraturan yang bersangkutan (Ps 50 KUHP); Apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan, yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Ps 51 (1)).
Meskipun perbuatannya terdapat unsur melawan hukum, tetapi j si ppelaku tidak dapat p ada hal-hal khusus yyangg menjadikan dipertanggungjawabkan. Dua hal ini melekat pada persoon atau pribadi dari si pelaku. Alasan ini dinamakan juga fait d’excause.
Fait d’Excuse atau Hal Memaafkan si Pelaku Ps 44 (1) KUHP terhadap orang yang mempunyai gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku. 2 Ps 48 KUHP terhadap perbuatan yang didorong oleh 2. paksaan yang tidak dapat dicegah. 3 Ps 49 (2) KUHP bagi yang mempertahankan diri. 3. diri 4. Ps 51 (2) KUHP bagi bawahan yang menjalankan tugas. 1 1.
Hapusnya Kewenangan Menuntut 1.
2. 3. 4.
Perkaranya telah diadili dan diputusakan dengan putusan yang menjadi tetap, dan ini berkaitan dengan yang disebut nebis in idem. Meninggalnya terdakwa. Daluwarsa atau verjaring. P Penyelesaian l d luar di l pengadilan d l yang hanya h b l k untukk berlaku pelanggaran dan yang telah berada di luar KUHP, yaitu abolisi dan amnesti. Hapusnya Hak Melaksanakan Pidana 1. Meninggalnya terdakwa (Ps 83) 2. Kadaluwarsa atau verjaring (Ps 84-85) dan yang berada di luar KUHP, yaitu grasi.
Alasan hilangnya hak menuntut pidana 1.
2.
Tidak adanya y ppengaduan g ppada delik-delik aduan,, contoh Ps 284 (perzinaan) yang berhak mengadu adalah suami/istrinya, dan ps 332 (melarikan wanita) yang berhak mengadu adalah wali bagi wanita yangg belum kawin, wanitanya sendiri atau suaminya bagi g yangg telah kawin. Nebis in Idem, ps 76 KUHP yakni: A. B. C.
3. 4.
Telah ada pputusan hakim yyangg berkekuatan tetap; p; Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama; Perbuatan yang dituntut adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu
Matinya terdakwa. Kedaluwarsa, ps 78 ukurannya yaitu: A. A B.
Sesudah 1 tahun utk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan. percetakan Sesudah 6 tahun bagi kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau penjara maksimal 3 tahun;
Sesudah 12 tahun bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun; D. Sesudah 18 tahun bagi g kejahatan j yyangg diancam dengan g pidana mati atau seumur hidup C C.
Telah ada ppembayaran y denda maksimum kepada p ppejabat j tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja Ps 82. 6. Ada abolisi atau amnesti. 5.
Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana y Menurut KUHP, KUHP kewenangan menjalankan pidana dapat
hapus karena: 1 1. matinya terdakwa (Ps 83) 2. Kedaluwarsa (Ps 84-85) T Tenggangwaktu k kedaluwarsa kdl adalah d l h sebagai b i berikut: b ik 1. 2 2. 3. 4.
Semua pelanggaran kedaluwarsanya 2 tahun; Kjh Kejahatan percetakan k kedaluwarsanya kdl 5 tahun; h Kejahatan lainnya kedaluwarsanya sama dengan kedaluwarsa penuntutan ditambah 1/3; Pidana mati tidak ada kedaluwarsanya.
Tentang Grasi y Grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan, bersangkutan
hanya menghapus atau mengurangi dan meringankan pidana. Grasi G as dapat apat berupa: e upa: a) pe peringanan ga a atau pe perubahan u a a je jeniss pidana; b) pengurangan jumlah pidana; c) penghapusan ppelaksanaan ppidana. y Grasi diatur dalam UU 3/1950. karena tidak menghilangkan pputusan hakim,, maka ggrasi dapat p berupa: p 1)) tidak mengeksekusi seluruhnya; 2) hanya mengeksekusi sebagian; dan 3) mengganti jenis pidana/komutasi.
Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rahabilitasi Grasi G Tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. seseorang Amnesti Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun p yyangg belum dijatuhi j hukuman, yyangg sudah ataupun p yyangg belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan j kepada p orangg banyak. y . Pemberian amnesti yyangg ppernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. negara
Abolisi suatu keputusan p untuk menghentikan g ppengusutan g dan ppemeriksaan suatu pperkara,, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan k kepentingan ti negara yang tidak tid k bisa bi dikorbankan dik b k oleh l h keputusan k t pengadilan. dil Rehabilitasi Merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yyangg diperoleh p kembali dan hal ini tidak tergantung g g kepada p Undang-undang g g tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.
