Modul ke:
DEMOKRASI : ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA Mengetahui teori demokrasi dan pelaksanaanya di Indonesia
Fakultas
FAKULTAS Program Studi
http://www.mercubuana.ac.id
RINA KURNIAWATI, SHI, MH
DEFINISI Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan. Jadi secara bahasa Demokrasi adalah Pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. • Menurut International commission for jurist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik di selenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang di pilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas. • Menurut C.F Strong, demokrasi adalah suatu system pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya bmempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas. • Menurut Samuel Huntington, system politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu di pilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam system itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hamper semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. • Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi di Negara tersebut. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintahan demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistem pemerintahan kedaulatan rakyat.
PRINSIP DEMOKRASI Menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip demokrasi yang harus ada dalam pemerintahan, yaitu : • Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan : dalam mengambil keputusan pemerintah masih dikontrol oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD. • Adanya pemilihan yang teliti dan jujur : demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi dari warga negara yang dilakukan dengan teliti dan jujur. • Adanya hak memilih dan dipilih : hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan serta memutuskan tujuan untuk kepentingan bersama. • Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman : apabila warga negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik denagan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. • Adanya kebebasan mengakses informasi : demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, disisi lain DPR dan rakyat dapat juga mencari informasi, sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan benar. • Adanya kebebasan berserikat : kebebasan yang memberikan dorongan bagi warga yang merasa lemah dengan membuat kelompok dalam bentuk serikat. Contohnya seperti kelompok serikat pekerja.
Parameter untuk mengukur demokrasi •
• •
•
Pembentukan pemerintah melalui pemilu : pemerintah yang dihasilkan dari pemilu diharapkan dapat mengambarkan keinginan rakyat dalam mencapai tujuan. Sistem pertanggungjawaban pemerintahan : mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara : untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan dan harus diatur dalam tatanan aturan perundang-undangan. Pengawasan oleh rakyat : terjadinya check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh badan eksekutif dan legislatif
Teori-Teori Demokrasi Teori demokrasi ekonomis • Teori demokrasi ini berpandangan bahwa fungsi demokrasi pada prinsipnya sama dengan pasar dalam ekonomi. Kaum elit menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah-masalah politik suatu Negara. Kemudian rakyat memilih di antara elit-elit tersebut meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan maupun pelaksanaan program-program yang di tawarkan. Baik elit yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan dan penghasilan maupun para pemilih yang bertindak untuk kepentingan pribadinya. Tetapi melalui pemilihan umum yang demokratis kedua pihak pada akhirnya akan memperoleh apa yang mereka harapkan. Elit-elit politik mengejar jabatan bukan untuk mencapai kepentingan politik yang berkaitan dengan nilai-nilai tertentu tetapi untuk mendapatkan keuntungan dari jabatannya seperti kekuasaan, penghargaan, dan penghasilan. Tetapi untuk mendapatkan dukungan mayoritas suara mereka harus menumbuhkan kepercayaan dari para pemilih. Mereka hanya akan berhasil apabila para pemilih menentukan pilihan yang sesuai dengan kepentingannya dan program yang di tawarkan oleh elit politik tersebut cocok dengan keinginan mayoritas pemilih. Para elit yang bersaing pada prinsipnya bersedia menawarkan semua program kepada masyarakat pemilih melalui kampanye terbuka. Selain itu mereka juga berusaha melaksanakan program-program tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga bisa meraih suara mayoritas dalam pemilihan berikutnya. • Dalam konteks teori ini hanya pasar suara yang di jamin oleh system demokratis, yang memberikan jaminan bahwa kepentingan masing-masing pemilih akan di perhatikan oleh pemimpin politik demi mencapai kekuasaannya. Menurut teori ini hal-hal seperti sikap demokratis para pemilih dan elit, luasnya partisipasi warga pada pembentukan kehendak politik dan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan tidak diperlukan untuk mrnciptakan demokrasi yang baik. Yang terpenting bagi teori ini hanya system pemilihan umum yang mengamankan pasar politik dan masyarakat bebas yang menjamin arus informasi.
Teori demokrasi langsung • Demokrasi langsung muncul dari pengalaman bahwa wakil-walkil politik maupun lembaga-lembaga politik seperti partai, pemerintah dan parlemen pada umumnya berusaha untuk memisahkan diri dari kepentingan rakyat. Mereka hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri dan kemudian secara perlahan mengabaikan kepentingan rakyat yang di wakilinya. Demokrasi langsung berkeyakinan bahwa pada akhirnya tidak perlu ada pemisahan antara pemerintahan dan rakyat demi mencapai tujuan demokrasi. • Masyarakat yang dapat mengatur kehidupannya sendiri secara demokratis dapat mempraktekan demokrasi langsung dan tidak memerlukan lembagalembaga atau organisasi-organisasi sebagai perantara. Dalam demokrasi langsung waraga masyarakat dapat merumuskan kepentingan bersama dan menemukan alternative pemecahan masalah serta melaksanakanya dalam semangat kebersamaan. Menurut pandangan ini “masyarakat sipil” merupakan satu-satunya wadah pembuat keputusan politik yang memadai untuk semua masalah politik. Dengan demikian kehendak rakyat dapat diwujudkan dalam praktek keputusan politik tanpa perantara dan tanpa manipulasi.
Demokrasi media yang populistik • Demokrasi media Populistik lebih merupakan bentuk kegiatan tertentu dari demokrasi ketimbang sebuah model normative dari demokrasi modern. Dalam masyarakat modern politik sepenuhnya ditentukan oleh media khususnya televisi. Demokrasi media merupakan suatu fenomena dimana media masa khususnya televisi tidak hanya mempengaruhi masyarakat yang kesadaran politik dan opini masyarakat, tapi juga perilaku para politisi dan lembaga politik. Dalam demokrasi media massa masih terdapat partai-partai, asosiasi-asosiasi dan masyarakat bebas, tetapi fungsi dan peran mereka mengalami perubahan yang besar. Dalam demokrasi media pembentukan kehendak rakyat secara demokrasi dan pelaksanaanya dalam system politik tidak lagi memainkan peran sentral.
Demokrasi partai yang partisipatif • Sesuai dengan namanya model ini berupaya untuk mengatasi kelemahankelemahan ketiga teori yang telah disebutkan diatas. Demokrasi partai pluralistic dapat menggabungkan efisiensi politik dan partisipasi. Dalam demokrasi multipartai terjadi persaingan sejumlah partai untuk meraih pengauh dan kekuasaan, maupun untuk merencanakan kondisi kehidupan masyarakat. Disatu pihak, partai-partai merupakan organisasi besar dengan tingkat sentralisasi tertentu dan hadir diseluruh wilayah Negara. Jika mereka terorganisir dengan baik maka mereka akan mampu melakukan pembentukan aspirasi politik pada tingkat akar rumput, seperti di kabupaten, kecamatan dan desa. Mereka juga akan mampu menggabungkan langkah-langkah pengambilan keputusan pada semua tingkatan organisasi diseluruh wilayah Negara sampai ketingkat nasional. Demokrasi partai yang berfungsi dengan baik berakar dalam masyarakat sipil yang aktif dan efektif.
demokrasi Pancasila dapat diartikan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diliputi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beadab, Persatuan Indonesiaserta untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumberkan pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ciri negara demokrasi adalah adanya kebebasan bagi warganya untuk mengurus diri sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan adanya otonomi daerah. Dengan otonomi ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat utuk mengurus diri sendiri. Ciri-ciri Negara Demokrasi menurut Bingham Power Jr, yaitu : • Legitimasi pemerintah • Pengaturan organisasi secara teratur dalam negara paling tidak terdapat 2 partai politik • Setiap warga negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu • Setiap warga negara dalam pemilu dijamin kerahasiaannya • Masyarakat dijamin kebebasannya
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang dalam pemerintahan telah ditentukan dalam UUD 1945 bahwa Indonesia menggunakan demokrasi pancasila. Mengenai mekanisme atau pelaksanaan demokrasi pancasila sudah diatur dalam UUD 1945, baik yang bertalian dengan pelaksanaan demokrasi pancasila pada lembagalembaga konstitusional di tingkat pusat maupun yang bertalian dengan pelaksanaan demokrasi pancasila pada lembaga-lembaga konstitusional di tingkat daerah. Mekanisme Pada Lembaga-lembaga Konstitusional Tingkat Pusat Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada lembaga-lembaga pusat menurut UUD 1945, harus mengikuti prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945. Beberapa prinsip mekanisme demokrasi Pancasila : • Cita-cita Kenegaraan Kekeluargaan • Faham Unitarisme atau Kesatuan • Faham Negara Hukum • Faham konstitusionalisma • Supremasi MPR • Pemerintah yang Bertanggung Jawab • Pemerintah Berdasarkan Perwakilan • Sistem Pemerinyahan Presidensial • Pengawasan Parlemen terhadap Pemerintah
Terima Kasih RINA KURNIAWATI, SHI, MH
