DEMOKRASI : TEORI DAN PRAKTIK
• • • • •
ADIA ALGHAZIA FANDI KARAMI IRHAM PRATAMA PUTRA PUTRI HAYATI NUFUS TANIA RIZKI AMALIA
11121020000 1112102000029 1112102000036 1112102000030 1112102000100
FARMASI B/D 2012
HAKIKAT DEMOKRASI PEMILU DAN PARTAI POLITIK
DEMOKRASI : TEORI DAN PRAKTIK
SEJARAH DEMOKRASI
UNSUR PENDUKUNG DEMOKRASI
Demokrasi : Teori dan Praktik a. Hakikat demokrasi b. Demokrasi : Norma – norma Hidup Bersama c. Sejarah Demokrasi d. Demokrasi di Indonesia
e. Unsur Pendukung Demokrasi f. Tatanan Kehidupan Demokratis g. Pemilu dan Partai Politik h. Islam dan Demokrasi
A. Hakikat Demokrasi Secara etimologis, Kata demokrasi berasal dari bahasa yunani : kata demos : rakyat kata cratein atau cratos : pemerintahan
Jadi, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat (goverment of the people) dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme BACK pemilihan yang berlangsung secara bebas.
Kesimpulan dari beberapa ahli, hakikat demokrasi merupakan pemerintah demokrasi yang meliputi : Pemerintah dari rakyat (government of the people) Pemerintah olehrakyat (government by the people) Pemerintah untuk rakyat (government for the people)
B. Norma – Norma Hidup Bersama Enam norma yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu : 1. 2. 3. 4.
Kesadaran akan pluralisme Musyawarah Cara haruslah sejalan dengan tujuan Norma kejujuran dan pemufakatan 5. BACK
Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban 6. Trial and erorr ( percobaan dan salah ) dalam berdemokrasi
C. Sejarah Demokrasi Muncul sejak abad ke-5 SM, yaitu pada masa Yunani Kuno yang dilakukan secara langsung (direct democracy). Di praktikkan pada abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Pada abad ke-10 sampai abad ke-20, usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjurus ke arah kekuasaan absolut telah menghasilkan ajaran rule of law (kedaulatan hukum). Setelah berakhirnya PD II, demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik oleh hampir semua negara di dunia. BACK
D. Demokrasi di Indonesia 1. 2. 3. 4.
Periode 1945-1959 Periode 1959-1965 Periode 1965-1998 Periode Pasca Orde Baru
BACK
Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer : sistem pemerintahan yang mentri-mentrinya bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Kelebihan : rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekurangan : kedudukan badan eksekutif tidak stabil.
Periode 1959-1965 Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) : presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Perbedaan dengan periode sebelumnya adalah peranan dan kendali presiden dalam pemerintahan sehingga peran partai politik sangat kurang
Periode 1965 - 1998 Merupakan pemerintahan presiden soeharto dengan Orde Barunya (demokrasi pancasila). Demokrasi pancasila : demokrasi yang di jiwai diwarnai, di semangati dan di dasari oleh pancasila.
sistem pemerintahan Indonesia di bagi menjadi tiga macam kekuatan pemerintahan, yang dapat di katakan penganut teori trias politika, meliputi : • Kekuasaan bidang legislatif • Kekuasaan bidang eksekutif • Kekuasaan bidang yudikatif
Periode pasca orde baru Periode ini sering di sebut era reformasi. Pada periode ini, berkaitan dengan pemberdayaan Masyarakat Madani (civil society) dan penegakkan HAM secara sungguh-sungguh.
E. Unsur pendukung demokrasi 1.
Negara hukum (Rechtsstaat atau the rule of law) Negara memberikan perlindungan hukum bagi melalui pelembagaan peradilan yang bebas, dan penjaminan HAM.
warga negara tidak memihak
2. Masyarakat madani (civil society) Masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi, dan tekanan negara.
BACK
3. Aliansi kelompok strategis Yaitu terdii dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (pers yang bebas dan bertanggungjawab).
F. Tatanan kehidupan Demokratis Terdapat tiga aspek yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi berjalan dalam suatu negara : 1.
Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah.
2.
Susunan kekuasaan negara yaitu kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah. 3.
BACK
Kontrol rakyat yaitu suatu relasi kuasa yang ebrjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (check and balance) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif)
Unsur-unsur yang dapat dijadikan parameter demokrasi : • • • • • • • • • •
Hak dan kewajiban politik Penegakkan hukum Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat Kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab Pengakuan terhadap hak minoritas Pembuatan kebijakan negara Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif Keseimbangan dan keharmonisan tentara yang profesional Lembaga peradilan yang independen
G. Pemilu dan partai politik 1. Pemilihan umum ( pemilu ) Merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman.
BACK
2. Partai Politik Adalah sebagai wadah penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai–nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik.
Sistem kepartaian berbeda setiap negara : •
Sistem satu partai (one party system) Partai Fasis di Italia, Partai Komunis di Uni Soviet, RRC, dan Vietnam.
•
Sistem dwi partai (two party system) AS (Partai Republik dan Partai Demokrat)
•
Sistem multi partai (multi party system) Jerman, Perancis, Malaysia, dan Indonesia.
H. Islam dan Demokrasi Banyak kalangan ahli demokrasi menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk menjadi demokratis. Karena alasan inilah dunia Islam dipandang tidak menjadi bagian dari proses gelombang demokratisasi dunia. Terdapat tiga pandangan tentang islam dan demokrasi. Pertama, Islam dan demokrasi adala dua sistem politik yang berbeda. Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan BACK dipraktikkan di negara-negara barat.
• Ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem negara demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Terdapat beberapa argumen teoritis yang bisa menjelaskan lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia islam. Pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Kedua, persoalan kultur dan yang ketiga, lambannya pertumbuhan demokrasi didunia islam tidak ada hubungannya dengan teologi kultur , melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri.
