Modul ke:
GOOD GOVERNANCE Mengetahui bentuk pemerintahan yang baik
Fakultas
FAKULTAS www.mercubuana.ac.id
Program Studi
RINA KURNIAWATI, SHI, MH
Pengertian Istilah good governance lahir sejak berakhirnya Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Sejak itu pula sering diangkat menjadi wacana atau tema pokok dalam setiap kegiatan pemerintahan • PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE 1. Good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. 2. Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik. Ranah Good Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil org non pemerintah & swasta. 3. Pemerintahan yang baik adalah: baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat pembangunan.
Prinsip Good Governance 1. Partisipasi (participation) bahwa msyarakat berhak dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. 2. penegakan hukum sebagaimana karakter penagakan hukum yaitu, a) supremasi hukum the supremacy of law, b). keputusan hakim legal certaintly. c). hukum yang responsive. d). penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif. E) independensi peradilan. 3. Transparansi (transparency) menurut Gaffar bahwa delapan aspek penyelenggaraan negara yang harus ditransparansikan, yaitu ; A) penetapan posisi, jabatan atau kedudukan. B) kekayaan pejabat public. C) pemberian pengharhgaan. D) penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. E) kesehatan. F) moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public. G) keamanan dan ketertiban. H) kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.
Lanjutan... 4. responsive (responsiveness) yakni pemerintah harus pekah dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. 5. Konsensus (consensus orientation) yakni pengambilan keputusan secara musyawarah dans emaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. 6. kesetaraan dan keadilan (equity) yaitu kesetaraan dan keadilan baik suku, agama, ras, etnik, budaya, geopolitik, dan lain sebagainya. 7. efektifitas (effectiveness) dan efesiensi (efficiency) atau tepat guna dan tepat waktu 8. akuntabilitas (accountability) artinya pertanggung jawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberikan delegasi atau kewenangan dalam berbagai urusan untuk kepentinganmereka. 9. visi strategis (strategic vision) adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa akan datang
Konsepsi Good Governance Konsepsi GG: 1. Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. 2. ”Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsipprinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demikrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. 3. Unsur GG: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
Penerapan Good Governance •
Sektor Pemerintahan:
1. Perubahan sistem politik kearah yang demokratis, partisipatif & egaliter 2. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI) 3. Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme bierokrasi pemerintah 4. Reformasi pemerintahan : perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi 5. Menciptakan pemerintah yang bersih (clean goverment) : bersih KKN; Disiplin penerimaan dan pengeluaran anggaran; akuntabilitas publik
• 1. 2. 3. 4. 5.
Good Governance Pada sektor Swasta (Good Corporate Governance) Transparasi Kemandirian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kewajaran (fairness)
yang berpengaruh terhadap clean and good governance, diantaranya: • Integritas Pelaku Pemerintahan ; Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi. • Kondisi Politik dalam Negeri ; Jangan menjadi dianggap lumra setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan. • Kondisi Ekonomi Masyarakat ; Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
Lanjutan... •
•
Kondisi Sosial Masyarakat ; Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan. Sistem Hukum ; Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Good governanance tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance
Banyak pihak yang pada dasarnya memiliki peran masing-masing untuk menjalankan dan menjadi problem solving atas good governance yang sampai saat ini belum tercapai sepenuhnya. Dalam bidang ekonomi transparansi setiap anggaran baik daerah maupun nasional sangat diharapkan oleh masyarakat. Mengembalikan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia maka harus bisa menunjukkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jaminan keamanan dan penegakkan hukum bagi seluruh masyarakat, konsistensi, disiplin dan kejelasan kebijakan pemerintah, integritas dan profesionalisme birokrat, stabilitas sosial dan politik, dan adanya kepemimpinan nasional yang kuat adalah hal-hal penting dalam pemerintahan yang baik. Fungsi dan kinerja Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) juga dimaksimalkan untuk memonitoring penegakan kebijakan pemerintah. Kemandirian lembaga peradilan juga tentu harus ditingkatkan demi perbaikan masalah sosial. Oleh karena itu masyarakat bersama pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan terhadap daerah lain yang menyimpan potensi konflik.
Terima Kasih RINA KURNIAWATI, SHI, MH
