PENGANTAR ILMU HUKUM
Nur Rahman, SHI, MH.
PENGANTAR ILMU HUKUM PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PIH PIH ADALAH ILMU YANG MEMPELAJARI TENTANG DASAR-DASAR ILMU HUKUM YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHANTARKAN DALAM MEMPELAJARI HUKUM LEBIH LANJUT.
APABILA PIH TIDAK DIPAHAMI DENGAN BAIK MAKA SULITLAH UNTUK DAPAT MEMAHAMI KAJIAN BIDANG-BIDANG HUKUM YANG ADA.
MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL ARISTOTELES MENGATAKAN BAHWA MANUSIA ADALAH ZOON POLITICON, ARTINYA MANUSIA ADALAH MAKHLUK SOSIAL YANG SELALU INGIN BERGAUL PENDORONG HIDUP BERMASYARAKAT: MERASA TERTARIK SATU SAMA LAIN MERASA MEMERLUKAN BANTUAN/PERLINDUNGAN DARI ORANG LAIN MERASA MEMPUNYAI HUBUNGAN KERJA DENGAN ORANG LAIN
DILIHAT DARI KESATUAN BIOLOGISNYA YANG TERDAPAT PADA NALURI MANUSIA, HIDUP BERMASYARAKAT TERJADI KARENA: ØHASRAT UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN MAKAN DAN MINUM ØHASRAT UNTUK MENGEMBANGKAN KETURUNANNYA ØHASRAT UNTUK MEMBELA DIRI
MANUSIA DALAM BERMASYARAKAT UNTUK SALING MEMENUHI KEPENTINGAN HIDUPNYA, TIDAK JARANG TERJADI PERGESERAN ATAU PERTENTANGAN (CONFLICT OF INTEREST), OLEH KARENA SETIAP ORANG DAPAT MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG BERTENTANGAN
UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN MANUSIA TERHADAP ANCAMAN DARI MANUSIA YANG LAIN MAKA DIPERLUKAN KAIDAH ATAU NORMA UBI SOCIETAS IBI IUS (CICERO) /DIMANA ADA MASYARAKAT DI SITU ADA HUKUM
PENGERTIAN NORMA NORMA ADALAH PEDOMAN TINGKAH LAKU MANUSIA DI DALAM HIDUP BERMASYARAKAT YANG TUJUANNYA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN MANUSIA BAIK SEBAGAI INDIVIDU MAUPUN DALAM KELOMPOK DENGAN JALAN MENTERTIBKAN
MACAM-MACAM NORMA SOSIAL 1. NORMA AGAMA ATURAN HIDUP YANG OLEH PARA PENGIKUTNYA DIANGGAP SEBAGAI PERINTAH DARI TUHAN, DAN BARANG SIAPA YANG MELANGGARNYA AKAN MENDAPATKAN HUKUMAN DI AKHIRAT DAN JANGANLAH KAMU MENDEKATI ZINA: SESUNGUHNYA ZINA ADALAH SUATU PERBUATAN YANG KEJI DAN SUATU JALAN YANG BURUK (SURAT AL ISRA AYAT 32) TUJUANNNYA AGAR SELAMAT HIDUP DI DUNIA DAN AKHIRAT
2.NORMA KESUSILAAN ATURAN HIDUP YANG BERSUMBER PADA RASA KESUSILAAN ATAU HATI NURANI DALAM DIRI MANUSIA JANGANLAH MEMBUNUH, BERZINAH, MENCURI, BERBOHONG, MENIPU, DLL TUJUAN NORMA KESUSILAAN UNTUK KEBAIKAN AKHLAK PRIBADI GUNA PENYEMPURNAAN MANUSIA DAN MELARANG MANUSIA MELAKUKAN PERBUATAN JAHAT
3.NORMA KESOPANAN ATURAN HIDUP YANG BERSUMBER, PADA KEPATUTAN ATAU KESOPANAN DALAM MASYARAKAT YANG BERLAKU DALAM LINGKUNGAN KECIL ATAU KELOMPOK KECIL MANUSIA, DAN BARANG SIAPA YANG MELANGGARNYA AKAN MENDAPAT UMPATAN ATAU CEMOOHAN DARI ANGGOTA MASYARAKAT YANG LAIN. BERPAIKAIANLAH YANG SOPAN KETUKLAH PINTU SEBELUM MASUK RUANGAN ATAU RUMAH ORANG, HORMATILAH ORANG TUA TUJUANYA MENCIPTAKAN KENYAMANAN DAN MEMBUAT KESEDAPAN DALAM PERGAULAN HIDUP ANTAR MANUSIA
4.NORMA HUKUM ATURAN HIDUP YANG DIBUAT OLEH PENGUASA DAN BARANG SIAPA YANG MELANGGARNYA AKAN MENDAPATKAN SANKSI BERUPA HUKUMAN YANG DAPAT DIPAKSAKAN NORMA HUKUM PIDANA, NORMA HUKUM PERDATA, DLL TUJUAN NORMA HUKUM UNTUK KETERTIBAN MASYARAKAT AGAR MASYARAKAT TERTIB, AGAR JANGAN SAMPAI JATUH KORBAN KEJAHATAN, AGAR TIDAK TERJADI KEJAHATAAN
ARTI PENTINGNYA NORMA HUKUM WALAUPUN SUDAH ADA NORMA-NORMA YANG LAIN 1. UNTUK MELINDUNGI SECARA TEGAS TERHADAP KEPENTINGAN-KEPENTINGAN MANUSIA YANG TELAH DILINDUNGI OLEH NORMA AGAMA, KESUSILAAN DAN KESOPANAN 2. UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN MANUSIA YANG BELUM DILINDUNGI OLEH NORMA AGAMA, KESUSILAAN DAN KESOPANAN ØJIKA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP NORMA AGAMA, KESUSILAAN DAN KESOPANAN SANKSINYA KURANG TEGAS KURANG DIRASAKAN Ø MASIH BANYAK KEPENTINGAN-KEPENTINGAN DARI MANUSIA YANG BELUM DILINDUNGI OLEH NORMA AGAMA, KESUSILAAN DAN KESOPANAN CONTOH: TERTIB LALULINTAS, PERKAWINAN,
PENGERTIAN HUKUM J. van Kan: hukum sebagai “keseluruhan ketentuanketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat”. Rudolf von Jhering, : “hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara” L.J. van Apeldoorn: “hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang dapat membuat definisi secara memuasakan”
ANEKA ARTI HUKUM Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto: Terdapat sembilaan arti hukum: 1) ilmu pengetahuan yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; 2) disiplin hukum, yakni suatu ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi; 3) norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas dan diharapkan; 4) tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta bentuk tertulis;
ANEKA ARTI HUKUM Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto: Terdapat sembilaan arti hukum: 5) petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum; 6) keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi; 7) proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; 8) sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian; dan 9) jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsikonsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.
ISI DAN SIFAT NORMA HUKUM ISI NORMA HUKUM : SURUHAN (GEBOD): EX: PASAL 103 KUHPerdata: SUAMI ISTERI, MEREKA HARUS SETIA MENSETIAI, TOLONG MENOLONG DAN BANTU MEMBANTU LARANGAN (VERBOD): EX: PASAL 8 UU NO.1 TH 1974 (UU PERKAWINAN) TTG FIHAK-FIHAK YANG DILARANG MELAKUKAN PERKAWINAN KEBOLEHAN (MOGEN): EX: PASAL 29 AYAT (1) UU NOMOR 1 TH 1974. TENTANG KEBOLEHAN BAGI CALON SUAMI-ISTERI MEMBUAT PERJANJIAN, PADA WAKTU ATAU SEBELUM PERNIKAHAN DILANGSUNGKAN, ASAL TIDAK MELANGGAR NORMA HUKUM, AGAMA DAN KESUSILAAN
SIFAT NORMA HUKUM 1. IMPERATIF ATAU MEMAKSA (DWINGEN RECHT): SUATU NORMA HUKUM YANG SECARA APRIORI HATUS DITAATI ATAU NORMA HUKUM DALAM HAL KONKRIT TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN OLEH SUATU PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK EX: PASAL 27 BUKU I KUHPerdata “DALAM WAKTU YANG SAMA SEORANG LAKI-LAKI HANYA DIPERBOLEHKAN MEMPUNYAI SATU ORANG PEREMPUAN SEBAGAI ISTERINYA, DAN SEORANG PEREMPUAN HANYA SATU LAKI-LAKI SEBAGAI SUAMINYA”
2. FAKULTATIF ATAU HUKUM YANG MENGATUR ATAU MENAMBAH (REGELEND RECHT ATAU AANVULLEND RECHT): ADALAH PERATURAN YANG TUNDUK PADA PERATURAN YANG DIBUAT DENGAN PERJANJIAN OLEH PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN EX: PASAL 29 UU NO.1 TH 1974 DAN PASAL 119 KUHPerdata.
TUJUAN HUKUM TEORI ETHIS: TUJUAN HUKUM ADALAH SEMATA-MATA UNTUK MENCAPAI KEADILAN, ISI HUKUM SEMATA-MATA HARUS DITENTUKAN OLEH KESADARAN ETHIS KITA (ETHIKA KITA) MENGENAI APA YANG ADIL DAN APA YANG TIDAK ADIL TOKOH: ARISTOTELES (ETHICA NICOMACHEA DAN RHETORICA) KEADILAN MELIPUTI: 1. KEADILAN DISTRIBUTIF (JUSTITIA DISTRIBUTIFA): MEMBERIKAN TIAP ORANG SESUAI JASANYA. 2. KEADILAN COMMUTATIEF (JUSTITIA COMMUTATIVA)
TEORI UTILITIS: TUJUAN HUKUM ADALAH MENJAMIN ADANYA KEBAHAGIAAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK JUMLAH ORANG SEBANYAK-BANYAKNYA (THE GREATEST GOOD OF THE GREATEST NUMBER) TOKOH: JEREMY BENTHAM. TEORI CAMPURAN: TUJUAN HUKUM ADALAH TATA TERTIB MASYARAKAT YANG ADIL DAN DAMAI TOKOH: LJ.VAN APELDOORN : TUJUAN HUKUM ADALAH MENGATUR PERGAULAN HIDUP SECARA DAMAI DAN ADIL VAN KAN: HUKUM BERTUJUAN MENJAGA KEPENTINGAN TIAP-TIAP MANUSIA SUPAYA KEPENTINGAN ITU TIDAK DAPAT DIGANGGU
MENGAPA HUKUM DITAATI 1. TEORI TEOKRASI: HUKUM ADALAH KEMAUAN TUHAN DAN MENDASARKAN KEKUATAN HUKUM ATAS KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN TOKOH: FREDERICH STAHL 2. TEORI PERJANJIAN: ORANG MENTAATI HUKUM KARENA MEREKA TELAH BERJANJI UNTUK MENTAATINYA TOKOH: JEAN JACQUEST ROUSSEAU, THOMAS HOBBES
MENGAPA HUKUM DITAATI 3. TEORI KEDAULATAN NEGARA: KETAATAN KEPADA HUKUM KARENA KEHENDAK NEGARA BUKAN KARENA MEREKA TELAH BERJANJI ATAU MENGIKATKAN DIRI TOKOH: JELLINEK DAN PAUL LABAND 3. TEORI KEDAULATAN HUKUM : HUKUM DITAATI KARENA HUKUM BERASAL DARI PERASAAN HUKUM YANG ADA PADA SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT TOKOH: LEON DEGUIT. DAN KRABE
SUBJEK DAN OBJEK HUKUM SUBJEK HUKUM: ADALAH SEGALA SESUATU YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN HUKUM. KEWENANGAN HUKUM ADALAH KECAKAPAN UNTUK MENJADI PENDUKUNG (SUBJEK) HUKUM MACAM SUBJEK HUKUM: 1.MANUSIA (NATUURLIJK PERSOON) 2. BADAN HUKUM (RECHTS PERSOON)
1. MANUSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM : ØØSETIAP MANUSIA TANPA KECUALI ADALAH SUBJEK HUKUM. PASAL 3 KUH.Perdata MELARANG KEMATIAN PERDATA EX: PERBUDAKAN ØØ MELARANG MANUSIA DIJADIKAN OBJEK HUKUM EX: DIJUAL BELIKAN, DIGADAIKAN ØØ WEWENANG UNTUK BERTINDAK HUKUM INI SUDAH TIMBUL PADA SAAT MANUSIA ITU DILAHIRKAN PADA SAAT MANUSIA ITU DILAHIRKAN DAN BARU BERAKHIR SETELAH MENINGGAL KECUALI PS.2 KUHPdt. (ANAK DALAM KANNDUNGAN SEKALIPUN BELUM LAHIR DIANGGAP TELAH ADA APABILA KEPENTINGAN MEMERLUKAN) ØØ SESEORANG YANG SUDAH DEWASA NORMAL “CAKAP HUKUM” TETAPI DALAM HAL-HAL TERTENTU IA DAPAT DINYATAKAN TIDAK CAKAP HUKUM APABILA: EX: GILA, DILETAKKAN DALAM PENGAMPUAN
2. BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM: ØØ TIAP PENDUKUNG HAK YANG BUKAN MANUSIA BADAN HUKUM MERUPAKAN PERSEKUTUAN MANUSIA YANG BERTINDAK DALAM HUBUNGAN HUKUM SEOLAH-OLAH SUATU SUBJEK HUKUM YANG TUNGGAL EX: KORPORASI, YAYASAN
DISIPLIN HUKUM DISIPLIN: SISTEM AJARAN MENGENAI KENYATAAN ATAU GEJALA-GEJALA YANG DIHADAPI DISIPLIN ANALITIS: SISTEM AJARAN YANG MENGANALISIS, MEMAHAMI, SERTA MENJELASKAN GEJALA-GEJALA YANG DIHADAPI EX: SOSIOLOGI, PSIKOLOGI, DAN EKONOMI DISIPLIN PRESKRIPTIF: SISTEM AJARAN YANG MENENTUKAN APAKAH SEYOGYANYA ATAU SEHARUSNYA DILAKUKAN DI DALAM MENGHADAPI KENYATAAN-KENYATAAN TERTENTU. DISIPLIN HUKUM
DISIPLIN HUKUM 1.ILMU HUKUM
2. POLITIK HUKUM
3.FILSAFAT HUKUM
1. ILMU HUKUM: A. ILMU TENTANG NORMA (NORMWISSENSCHAFT/SOLLENWISSENSCHAFT): ILMU YANG MENELAAH HUKUM SEBAGAI NORMA ATAU SISTEM NORMA DENGAN DOGMATIK HUKUM DAN SISTEMATIK HUKUM B. ILMU PENGERTIAN (BEGRIFFENWISSENSCHAFT) ILMU TENTANG PENGERTIAN POKOK DALAM ILMU HUKUM EX:SUBJEK HUKUM, HAK DAN KEWAJIBAN, PERISTIWA HUKUM, HUBUNGAN HUKUM DAN OBJEK HUKUM C. ILMU TENTANG KENYATAAN (TAATSACHENWISSENSCHAFT/SEINWISSENSCHAFT) ILMU YANG MENELAAH HUKUM SEBAGAI PERILAKU ATAU SIKAP TINDAK. ANTARA LAIN: SOSIOLOGI HUKUM, ANTROPOLOGI HUKUM, PSIKOLOGI HUKUM, PERBANDINGAN HUKUM, SEJARAH HUKUM
2. POLITIK HUKUM : MENCAKUP KEGIATAN MEMILIH DAN MENERAPKAN NILAI 3. FILSAFAT HUKUM : “Filsafat Hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilainilai misalnya: penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan/konservatisme dengan pembahatuan”
PERISTIWA HUKUM : PERISTIWA-PERISTIWA TERTENTU YANG MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM ATAU PERISTIWA YANG MENGAKIBATKAN TIMBUL ATAU LENYAPNYA HAK DAN KEWAJIBAN A. PERBUATAN SUBJEK HUKUM (MANUSIA) 1. MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM PERBUATAN YANG OLEH PERATURAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN TIMBUL ATAU LENYAPNYA HAK/KEWAJIBAN a. PERBUATAN SEPIHAK HANYA MENGANDUNG PERNYATAAN KEHENDAK DARI SATU SUBJEK HUKUM (SEORANG) SAJA UNTUK TIMBULYA AKIBAT HUKUM EX: SURAT WASIAT PS.875 KUHPdt. PENERIMAAN/PENOLAKAN WARISAN PEMILIKAN (OKUPASI) PS. 585 KUHPdt.
A. PERBUATAN SUBJEK HUKUM (MANUSIA) 1. MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM b. PERBUATAN HUKUM GANDA TERJADI KARENA ADANYA PERSESUAIAN DARI DUA SUBJEK HUKUM ATAU LEBIH EX: PERJANJIAN, PENDIRIN CV, PT, DLL 2. BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM a. PERBUATAN YANG OLEH PERATURAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN SUATU AKIBAT DI LUAR KEHENDAK ORANG YBS, TIDAK PEDULI APAKAH AKIBAT ITU DIKEHENDAKI ATAU TIDAK EX: PERBUATAN MENGURUSI KEPENTINGAN ORANG LAIN TANPA DIMINTA OLEH ORANG YANG KEPENTINGANNYA DIWAKILI (ZAAKWAARNEMING) PS. 1354 KUHPdt.
2. BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM b. PERBUATAN MELAWAN (ONRECHTMATIGEDAAD) SUATU PERBUATAN YANG OLEH PERATURAN HUKUM DIIKATKAN DENGAN SUATU AKIBAT, YAITU UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN ITU EX: PASAL 1365 KUHPdt. TERDAPAT PERLUASAN PENGERTIAN ONRECHTMATIGEDAAD (PERBUATAN MELANGGAR UNDANGUNDANG) DASAR: PUTUSAN HOGE RAAD BELANDA 31 JANUARI 1919 (LINDENBOUN COHEN ARREST) PERBUATAN MELAWAN HUKUM: BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU (MELALAIKAN SESUATU) YANG: 1. MELANGGAR HAK ORANG LAIN; 2. BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM DARI ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN ITU; 3. BERTENTANGAN DENGAN KESOPANAN MAUPUN ASASASAS PERGAULAN MASYARAKAT MENGENAI KEHORMATAN ORANG LAIN ATAU BARANG MILIK ORANG LAIN
B. BUKAN PERBUATAN SUBJEK HUKUM 1. KELAHIRAN: MERUPAKAN PERISTIWA YANG OLEH PERATURAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN TIMBUL DAN LENYAPNYA HAK DAN KEWAJIBAN. DENGAN LAHIRNYA ANAK, KEDUA ORANG TUA WAJIB MEMELIHARA DAN MENDIDIK ANAKNYA SEBAIK MUNGKIN SAMPAI DEWASA. DAN MUNCULNYA KEWAJIBAN ALIMENTASI (PS.45 S/D 49 UU NO.1 T 1974) 2. KEMATIAN: MERUPAKAN PERISTIWA YANG OLEH PERATURAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN TIMBUL DAN LENYAPNYA HAK DAN KEWAJIBAN. DENGAN KEMATIAN ORANG TUA, MAKA SEMUA AHLI WARIS BERHAK ATAS HARTA PENINGGALAN YANG ADA, DAN MEREKA WAJIB MEMBAGI SESUAI DENGAN NORMA HUKUM (PASAL. 830 & PASAL 833 KUHPdt)
B. BUKAN PERBUATAN SUBJEK HUKUM 3. DALUWARSA (VERJARING) DENGAN LAMPAUNYA WAKTU TERTENTU OLEH PERATURAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN TIMBULNYA ATAU LENYAPNYA HAK DAN KEWAJIBAN. DALUWARSA ADALAH SUATU UPAYA UNTUK MEMPEROLEH SESUATU ATAU UNTUK DIBEBASKAN DARI SUATU PERIKATAN DENGAN LEWATNYA SUATU WAKTU TERTENTU DAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG (PS. 1946 KUHPdt.)
3. DALUWARSA (VERJARING) a. DALUWARSA AKUISITIF (AQUASITIEF VERJARING) DALUWARSA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPROLEH HAK MILIK ATAU HAK-HAK LAINNYA, DENGAN SYARAT-SYARAT TERTENTU KARENA LEWAT WAKTU (PASAL 1963 KUHPdt). 3. DALUWARSA (VERJARING) b. DALUWARSA EKSTINKTIF (EXTINCTIEF VERJARING) DALUWARSA SEBAGAI UPAYA UNTUK DIBEBASKAN DARI SUATU KEWAJIBAN DENGAN SYARAT-SYARAT TERTENTU KARENA LEWATNYA WAKTUTU (PASAL 1967 KUHPdt). DALUWARSA HUTANG 30TH TIDAK PERNAH DITAGIH PASAL 78 KUHP (PENUNTUTAN) DAN PASAL 84 KUHP (PENJATUHAN PIDANA)
KLASIFIKASI HUKUM 1. FUNGSI HUKUM: 1.HUKUM MATERIIL (SUBSTANTIVE LAW) : TERDIRI ATAS PERATURAN-PERATURAN YANG MEMBERI HAK DAN DAPAT MEMBEBANI KEWAJIBAN 2. HUKUM FORMIL (ADJECTIVE LAW): HUKUM FORMIL MENENTUKAN BAGAIMANA CARANYA MELAKSANAKAN HUKUM MATERIIL, BAGAIMANA CARANYA MEWUJUDKAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HAL TERDAPAT PELANGGARAN HUKUM ATAU SENGKETA.
KLASIFIKASI HUKUM 2. UJUD ATAU BENTUK HUKUM: 1.HUKUM TERTULIS: HUKUM YANG DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2. HUKUM TIDAK TERTULIS: HUKUM KEBIASAAN DAN HUKUM ADAT 3. WILAYAH BERLAKUNYA HUKUM: 1.HUKUM NASIONAL: HUKUM YANG BERLAKU PADA SUATU WILAYAH NEGARA TERTENTU 2. HUKUM INTERNASIONAL: HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGANHUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL
KLASIFIKASI HUKUM 4. ISI ATAU KEPENTINGAN HUKUM : 1.HUKUM PUBLIK: HUKUM YANG OBJEKNYA KEPENTINGAN UMUM, ATAU DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI ATURAN HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN PERSEORANGAN ATAU HUBUNGAN ANTARA NEGRA DENGAN ALAT PERLENGKAPANNYA. EX: HTN, HTP, HK PIDANA, HUKUM ACARA PIDANA 2. HUKUM PRIVAT: HUKUM YANG OBJEKNYA KEPENTINGAN KHUSUS, ATAU KEPENTINGAN PERSEORANGAN, ATAU DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI ATURAN HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN PERSEORANGAN ANTARA ORANG YANG SATU DENGAN ORANG YANG LAIN DI DALAM PERGAULAN MASYARAKAT DAN DI DALAM HUBUNGAN KELUARGA
KLASIFIKASI HUKUM 5. SAAT ATAU MASA BERLAKUNYA HUKUM : 1.IUS CONSTITUTUM: HUKUM YANG TELAH DITETAPKAN, ATAU HUKUM YANG BERLAKU SEKARANG ATAU DISEBUT JUGA SEBAGAI HUKUM POSITIF. HUKUM POSITIF ADALAH HUKUM YANG BERLAKU SAAT INI DI SUATU TEMPAT ATAU NEGARA 2. IUS CONSTITUENDUM: HUKUM YANG MASIH HARUS DITETAPKAN ATAU HUKUM YANG AKAN DATANG ATAU HUKUM YANG DICITA-CITAKAN.
6. SIFAT ATAU DAYAKERJANYA HUKUM : 1.MENGATUR (REGELEND RECHT): HUKUM YANG DALAM KEADAAN KONKRIT DAPAT DIKESAMPINGKAN OLEH PERJANNJIAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK 2. MEMAKSA (DWINGEND RECHT): HUKUM YANG DALAM KEADAAN KONKRIT TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN OLEH PERJANNJIAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK
KLASIFIKASI HUKUM 7. LUAS BERLAKUNYA HUKUM : 1.HUKUM UMUM (IUS GENERALE): HUKUM YANG YANG BERLAKU UMUM ATAU BERLAKU BAGI SETIAP ORANG 2. HUKUM KHUSUS (IUS SPECIALE): HUKUM YANG BERLAKUNYA KHUSUS UNTUK HAL-HAL TERTENTU SAJA ATAU BERTALIAN DENGAN SEGI TERTENTU BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS DIKENAL DENGAN ASAS “LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALE” (HUKUM YANG KHUSUS MENGESAMPINGKAN HUKUM YANG UMUM) EX: KUHD TERHADAP KUHPdt.
BEBERAPA ASAS HUKUM BILA TERJADI KONFLIK HUKUM “LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALE” (HUKUM YANG KHUSUS MENGESAMPINGKAN HUKUM YANG UMUM) EX: KUHD TERHADAP KUHPdt. “LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI” (HUKUM YANG KEMUDIAN MENGESAMPINGKAN HUKUM YANG TERDAHULU) EX: UU PENGADILAN ANAK TERHADAP KUHP “LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI” (HUKUM YANG LEBIH TINGGI MENGESAMPINGKAN HUKUM YANG LEBIH RENDAH) EX: UU MENGESAMPINGKAN KEPRES
