MENUJU SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

MENUJU SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Yeremias T. Keban Disampaikan pada DIKLATPIM 1 Angkatan XXII – XXII – LAN RI LAN RI 30 September 2011 Jakarta

© Pusdiklat Spimnas 2011

Pendahuluan • Makna Umum: – Tatalaksana : serangkaian proses yang diberlakukan dalam organisasi agar mencapai agar mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. – Tatalaksana : dapat diartikan sebagai “manajemen” yang didasarkan p pada p prinsip p tertentu;; – Tatalaksana = POAC

• Makna Ideal: – Tatalaksana = tata tata kelola – Tatalaksana yang baik = good governance – Yang baik: tatakelola yang partisipatif, berdasarkan hukum, transparansi, responsif, musyawarah, keadilan p , p , y , dan p perlakuan yang adil, efektif dan ekonomis, serta dapat dipertanggungjawabkan – Wujud dari Social Responsibility Pemerintah kepada Masyarakat


• Tujuan: j – – – –

Menjamin tercapainya tujuan organisasi Mencegah terjadinya KKN M Memperhatikan h tik kaum k minoritas i it Melibatkan minoritas dalam pengambilan keputusan

• Posisi Dalam Pemerintahan – Sebagai FUNGSI yang normati f: merencanakan, mengarahkan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan memotivasi mengendalikan mengkoordinasikan, memotivasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi; – Fungsi ini harus dituntun oleh prinsip yang ideal yaitu “G d G “Good Governance” sebagai ” b i wujud j d Social S i l Responsibility


Sejarah Sistem Tatalaksana • Dalam Paradigma OPA (Old Public Administration) – Periode 1900 – 1900 – 1992/3 – Prinsip Birokrasi: Perubahan melalui bentuk organisasi (p g “Ideal “ menurut kacamata Max Weber (pembagian kerja, hirarki, aturan, loyal, hubungan impersonal, training kompetensi, urusan kedinasan); administrasi h harus di i hk dari dipisahkan d i politik li ik (dikotomi; netralitas) (dik i li ) – Dalam kenyataan kurang ideal karena menegasi dinamika lingkungan, dan lingkungan dan culture‐bound, melahirkan culture‐bound melahirkan overregulasidan overbirokrasi (Weber ‘s fallacy); – Dalam buku Reinventing Government, paradigma g ,p g ini dikritik tetapi sebagian besar prinsipnya masih tetap digunakan sampai sekarang;


• Dalam Paradigma NPM (New Public Management) – Periode 1990 ‐ 2003 – Mempertimbangkan prinsip bisnis dalam pemerintahan dipromosikan p oleh Hood (1991) ( ) – Suntik Semangat Kewirausahaan dalam pemerintahan oleh Gaebler dan Osborne (1992); – Pasar, teknologi Pasar teknologi dan user memegang user memegang peran penting; – Manajemen harus lebih fleksibel, berorientasi pasar dan hasil; – peran pemerintah sebagai fasilitator – Mengeritik model klasik karena terlalu kaku, hirarkis dan birokratis, seolah‐olah paling benar; – Hubungan pemerintah, swasta pemerintah swasta dan masyarakat ditata lebih baik dalam governance.


• Dalam Paradigma NPS (New Public Service): – Periode 2003 sampai sekarang – Denhardt dan Denhardt (2003) mengingatkan gerakan New Public Management agar tidak g g melupakan p citizens yang harus dilayani melalui pelayanan yang lebih baik; – Orientasi bisnis perlu ditinjau kembali; – Mengutamakan suara dan aspirasi masyarakat – Melibatkan masyarakat menuju kemandirian – Mengendalikan pelayanan publik yang prima – Kualitas K lit Pelayanan P l publik blik merepresentasikan t ik “trust” pada “t t” d pemerintah. – Respons dalam bentuk Pelayanan Prima.


• Perkembangan g Tatalaksana di Indonesia – Kurang mengikuti periodisasi paradigma yang ada; – Lebih dipengaruhi oleh latar belakang sosial Indonesia yang majemuk; yang majemuk; – Lebih dibatasi oleh hambatan‐hambatan fisik dan geografis – Lebih didikte oleh gerakan sosial politik dan kepentingan tertentu; – Lebih didominasi oleh p partai p politik p pasca Orba;; – Lebih ditata dalam keseimbangan kekuatan partai dan kurang melihat kompetensi dan kinerja – Intervensi dari negara donor dan donor dan kerjasama regional regional dan internasional


Tatalaksana Pemerintahan Era Orde Baru (1969 Era Orde (1969 – 1998) • Orientasi Pemerintahan – – – –

Integrasi Bangsa Stabilitas Pertumbuhan Pemerataan

• Tatalaksana: – – – – – – –

Sentralisasi yyang tinggi g gg dan top down p Birokrasi Pusat yang Kuat SDM birokrat dengan tingkat loyalitas tinggi Kepemimpinan yang otoriter yang otoriter Kurang mengakomodasikan kepentingan daerah Penyeragaman di berbagai bidang Kontrol terhadap roda pemerintahan daerah minim


– – – – – – – – – –

Pertumbuhan ekonomi meningkat Kestabilan politik dan keamanan Tumbuh rasa nasionalisme yang tinggi Berhasilnya beberapa program yang cukup monumental seperti l i transmigrasi, keluarga i i k l berencana, swasembada pangan, dsb. Kesenjangan j g ekonomi dan sosial Semarak KKN dan pelanggaran HAM Terkekangnya kebebasan individu dan pers Pengg naan kekerasan dan pemaksaan kehendak; Penggunaan kehendak Anggaran sangat ditentukan secara top down Fungsi g p perencanaan, implementasi, monitoring dan , p , g evaluasi sangat lemah (kamuflase).


Tatalaksana Pemerintahan Era Reformasi I (1998 Era Reformasi I (1998 – 2004) • Orientasi Pemerintahan – Meninggalkan warisan Orba – Upaya p y p pemulihan ekonomi – Melonggarkan pengawasan terhadap media massa – Kebebasan berekspresi – Liberalisasi parpol – Kerjasama internasional (IMF) – Kepentingan daerah


• Tatalaksana ata a sa a Sentralisasi mulai longgar Birokrasi pusat mulai lemah SDM birokrat mulai berkurang loyalitasnya Kepemimpinan mengalami krisis Kurang mengakomodasikan kepentingan daerah Berkurangnya trust pada pemerintah di berbagai bidang – Kontrol terhadap roda pemerintahan masih lemah – Kekuatan politik mulai menggerogoti roda pemerintahan – – – – – –


– Perhatian terhadap p kinerja j sangat g rendah – Anggaran masih diwarnai oleh konspirasi aparat pusat dan daerah – Fungsi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program masih lemah – Orientasi O i t i politik litik mulai l i kencang k d mulai dan l i merasukk para birokrat (birokrat diisi oleh postur delegat) – Rekrutmen dan penempatan pegawai masih kacau – Roda pemerintahan tidak fokus karena pengaruh kepemimpinan p p nasional yyang goyah gg y


Tatalaksana Pemerintahan Era Otonomi Daerah (2004 Era Otonomi Daerah (2004 – 2009) • Orentasi Pemerintahan – – – – – – – –

Pemberdayaan pemerintahan daerah (UU 32/2004) Daerah mendapatkan bagian bagi hasil yang lebih Daerah mendapatkan yang lebih adil Mendekatkan pelayanan ke masyarakat Demokratisasi pemerintahan daerah Partisipasi dan pemberdayaan yang lebih besar Variasi kepentingan daerah diperhatikan Pemekaran daerah dimungkinkan Penguatan g aparat p lokal


• Tatalaksana Desentralisasi menjadi pusat perhatian Birokrasi Pusat mulai berpaling ke daerah SDM bi k t daerah SDM birokrat d h masih ih loyalitas l lit tinggi ti i Kepemimpinan daerah bernada demokratis Kepentingan epe ga masyarakat asya a a dae daerah a jad jadi tujuan ujua Penyeragaman sudah berkurang dan local wisdom diangkat ke permukaan – Kontrol terhadap roda pemerintahan daerah minim – Banyak Kepala Daerah dan DPRD terlibat KKN – Kinerja pemerintah daerah menurun – – – – – –


– Pemekaran masih bersifat p politis bukan p pertimbangan g kemampuan potensi dan manajerial – Banyak daerah yang belum siap menjalankan roda pemerintahan secara profesional – Merebaknya KKN dalam tubuh birokrasi khususnya dalam penerimaan pegawai, promosi, dan penempatannya; – Muncul tradisi konspirasi dalam mengatur anggaran di daerah dan di pusat – Perencanaan, implementasi, monitoring dan evalluasi masih lemah


Tatalaksana Pemerintahan Era Reformasi II (2009 Era Reformasi II (2009 – sekarang) • Orientasi Pemerintahan – – – – – – – – – – – –

Reformasi birokrasi dan tata kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan kemiskinan Ketahanan Pangan I f Infrastruktur k Iklim Investasi dan usaha Energi Lingkungan hidup dan bencana, Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik Kebudayaan kreativitas dan inovasi teknologi Kebudayaan, kreativitas, dan Didukung politik, hukum, dan keamananan, perekonomian serta KESRA;


• Tatalaksana – – – – – – – – – –

Reformasi birokrasi dibebankan ke Menpan & RB P t j k desain Petunjuk d i dan d road map oleh d l h Menpan M & RB & RB Banyak daerah dan kementerian belum menjalankan RB Reformasi e o as masih as sebatas ttrial and error (quick wins) a a d e o (qu c s) Reformasi masihdiarahkan untuk mendapatkan remunerasi R f Reformasi i menggerogoti ti anggaran tanpa t h il hasil Difokuskan untuk membuat dokumen / laporan Kegiatan g RB masih difokuskan p pada p pekerjaan j kepegawaian dan hukum Kinerja sebelum dan sesudah reformasi masih sama Para pimpinan belum memiliki persepsi dan sikap yang Para pimpinan yang sama tentang reformasi


– Reformasi belum menyentuh lembaga tinggi negara sebagai contoh – Belum ada gerakan yang nyata yang nyata terhadap reformasi birokrasi – Kekuatan politik masih mendominasi; – Birokrat masih diwarnai oleh kepentingan pribadi dan politik; – Belum memadai penghargaan terhadap merit system; – Konspirasi masih bertumbuh subur dalam anggaran dan perencanaan; – Masih lemahnya fungsi kontrol; – Fungsi F i perencanaan, implementasi, monitoring dan i l t i it i d evaluasi nampak masih lemah (manipulatif). – Penilaian kewajaran pemanfaatan keuangan tidak diikuti dengan penilaian tentang tercapainya hasil akhir/manfaat


Refleksi • Kegagalan Tatalaksana harus diakui: – Banyakk anggaran kemiskinan k k d diperbesar b tetapi jumlah l h orang miskin bertambah; – Upaya p y meningkatkan g HDI dari tahun ke tahun sangat g besar, tetapi indeks HDI kita masih relatif lamban meningkat; – Prinsip good governance yang menjadi good governance yang menjadi penuntun tatalaksana pemerintahan masih belum diimplementasikan secara sungguh‐sungguh – Banyak kegiatan perencanaan dan anggaran, serta anggaran serta implementasi dan monitoring & evaluasi bersifat manipulatif dan konspiratif; – Reformasi birokrasi dijalankan dengan cara birokratis , dituntun dari atas, dan sekedar memenuhi persyaratan formal administratif;


– Banyak y p pejabat j dan dewan p perwakilan rakyat y masih terlibat KKN; – Belum ada keadilan dan keberpihakan kepada rakyat kecil; – Pelayanan publik masih memprihatinkan; – Kewajaran penggunaan anggaran dan kinerja organisasi masih memprihatinkan; – Banyak pencurian sumberdaya oleh pihak luar dan persekongkolan k k l pihak ih k luar l d dalam; dan d l – Banyak daerah yang masih belum mendapatkan perhatian secara memadai; – Ketimpangan pendapatan semakin nyata


• Sumber Kegagalan – Mengapa terus terjadi kegagalan ini dari waktu ke waktu? (Mungkin pengaruh dari LINGKUNGAN) – Apakah kita tidak mampu mengatasi kegagalan yang terjadi selama ini? Atau apakah kita kurang cerdas dalam mengatasi kegagalan ini? (Mungkin ini? (Mungkin pengaruh kurang KOMPETENSI) – Atau mengapa kita membiarkan terus terjadinya kegagalan ini? Apakah kita tidak perduli? (Mungkin karena kurang TANGGUNG JAWAB SOSIAL ATAU MORAL) MORAL)


– Pembangunan birokrasi selama ini diabaikan, kalau toh ada, tidak integratif, terarah dan sistimatis serta g berkesinambungan – Birokrasi berkembang tanpa visi yang jelas – Postur Birokrat yang ada justru masih bermasalah: • Lebih sebagai tuan dari pada sebagai pelayan (lihat pendapat Niskanen, 1973); p y kegiatan g dari p pada memikirkan • Cenderungg memperbanyak risiko (lihat Blau. 1956) • Cenderung membuat organisasi berskala besar tanpa alasan yang masuk akal (lihat Schumaker, 1973) • Tidak berkomitmen memperjuangkan human dignity (lihat Thayer, 1973); Di era pembangunan, mereka menjadi penghambat • Di era pembangunan, mereka pembangunan ( dalam Turner dan Hulme, 1997)


– Lebih banyak y birokrat berkarakter (p (postur) politico )p (pejuang kepentingan ideologi dan posisi) dan delegates (sebagai wakil partai atau kelompok), dari pada trustee (yang paling ideal karena trustee (yang paling ideal karena benar benar‐benar benar mengutamakan kepentingan umum); – Leadership development sebagai investasi besar jangka k panjang, kurang k db dibenahi h sehingga h muncull krisis kepemimpinan; – Kurang adanya trust terhadap trust terhadap pemimpin – Leadership development tidak diarahkan kepada perubahan postur birokrat yang ideal


Penutup: Tatalaksana Pemerintahan Yang Baik Yang Baik • Orientasi Pemerintahan – Apa yang ditangani harus didasarkan pada tuntutan /masalah lingkungan; – Menangani tuntutan /masalah lingkungan berarti melaksanakan tanggung jawab sosial (Tanggung Jawab Hasil/ Manfaat); – Menangani tuntutan ini harus didasarkan pada prinsip good governance (Tanggung jawab Aksi) – Setelah menanganinya, harus dicek apakah tuntutan / masalah lingkungan sudah tercapai/terjawab (wujud social responsibility)


• Dua Pendekatan Reformasi Tatalaksana – Pendekatan Aksi: Mendalami tujuan j lalu mendesain aksi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut dengan memperhitungkan lingkungan: – Pendekatan Hasil: Mengevaluasi Hasil: Mengevaluasi hasil dan menelusuri hambatan baik dari aksi maupun dari lingkungan, dan mengatasinya. – Unsur Lingkungan: • • • • • • •

Kondisi ekonomi Kondisi sosial & budaya Dinamika politik Hukum & regulasi Administratif (struktural) Fi ik (geografis) Fisik ( fi ) Globalisasi


• Langkah Strategis: – Setiap organisasi pemerintah wajib menerapkan Corporate Corporate Social Responsibility (CSR) atau wajib memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat, atau minimal tidak merugikan masyarakat (selama ini hanya diutamakan pada swasta atau dunia d i bisnis); bi i ) – Setiap instansi pemerintah wajib menerapkan prinsip Good Governance (GG) dalam tatalaksana sebagai jaminan dan di i f driving force terhadap t h d terwujudnya t j d S i lR Social Responsibility; ibilit – Setiap instansi pemerintah wajib melakukan penilaian dan melaporkan hasil pelaksanaan kedua kewajiban tersebut; Hal ini akan menumbuhkan trust di Hal ini trust di masyarakat terhadap pemerintah yang pada gilirannya akan menumbuhkan solidaritas dan keberhasilan organisasi. – Moral dan Moral dan kompetensi harus dibangun, lewat dibangun lewat reformasi tatalaksana, untuk menumbuhkan trust .


SEKIAN DAN TERIMA KASIH SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA


MENUJU SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Recommend Documents