PUBLIKASI KINERJA Ags_2015 PENTINGNYA PELAPORAN LHKASN MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENANGKAL TUMBUHNYA PRAKTEK KORUPSI
Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan bagi pegawai yang tidak termasuk wajib laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). LHKASN disampaikan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masing-masing Pemerintah Daerah. Kewajiban tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Bupati Bogor telah menetapkan kebijakan melalui Keputusan Bupati Bogor Nomor : 849.4/187/Kpts-Bup/2015 yang isinya antara lain menetapkan wajib LHKASN bagi seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah
Ka. BKPP Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor, kecuali yang sudah wajib LHKPN tidak perlu lagi menyampaikan LHKASN. Selain itu juga menetapkan batas waktu penyampaian formulir LHKASN dan sanksi yang akan diberikan, demikian disampaikan Drs. Dadang Irfan, M.Si Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor.
Tahun 2015 ini adalah tahun pertama
bagi
pegawai
menyampaikan
untuk
LHKASN,
sehingga Badan Kepegawaian, Pendidikan Kabupaten
dan
Pelatihan
Bogor
menyelenggarakan
telah Sosialisasi
mengenai LHKPN dan LHKASN KA. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR MEMBUKA KEGIATAN SOSIALISASI TETANG LHKPN DAN LHKASN
kepada
pejabat/pegawai
di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada Bulan Mei-Juni 2015 dengan jumlah pejabat yang hadir sebanyak 1931 orang.
PESERTA SOSIALISASI MENDENGARKAN MATERI DENGAN SERIUS YANG DISAMPAIKAN NARASUMBER
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa dalam LHKASN, pegawai wajib menyampaikan perhitungan mengenai penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun. Berbeda dengan LHKPN, LHKASN tidak wajib untuk melampirkan dokumen-dokumen pendukung, namun perhitungan yang cermat tetap diperlukan. Dadang menyebutkan bahwa penyampaian LHKASN ini juga memberikan nilai positif bagi pegawai. “Sisi hikmahnya, kita belajar teratur didalam menghitung penerimaan dan belanja. Hal ini merupakan kebiasaan yang baik, terutama untuk membiasakan diri menghitung kewajiban-kewajiban yang lain”, ungkapnya.
Narasumber sosialisasi ini adalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Sekretaris Daerah dan dari unsur Inspektorat sebagai APIP Kabupaten Bogor. Disampaikan
Narasumber
dalam sosialisasi tersebut bahwa sebenarnya LHKASN hampir sama dengan Laporan PajakPajak Pribadi (LP2P) yang telah dilaporkan
oleh
pegawai
di
lingkungan Pemerintah Daerah. Jika
dibandingkan
LHKASN, NARASUMBER SEDANG MENYAMPAIKAN MATERI SOSIALISASI
data
dengan yang
disampaikan melalui LP2P 95%
hampir sama. Perbedaannya hanya pada kewajiban pelaporan jumlah pengeluaran per tahun dalam LHKASN. Seharusnya tidak terjadi duplikasi dan tambahan pekerjaan, karena tujuannya sama yaitu mencegah tindakan KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam sosialisasi ini disampaikan tentang muatan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang mencakup : 1) Data Pribadi dan Keluarga a. Data Pribadi b. Data Istri/Suami c. Data Anak Tanggungan d. Data Anak Tidak Tertanggung 2) Harta Kekayaan a. Harta Tidak Bergerak b. Harta Bergerak c. Surat Berharga d. Kas (Tabungan, Deposito dll) e. Piutang/Hutang 3) Penghasilan a. Penghasilan dari Jabatan b. Penghasilan dari Profesi c. Penghasilan dari Usaha Lain d. Penghasilan dari Hibah/Lainnya
e. Pengahasilan dari Suami/Istri Bekerja f.
Pengeluaran Per Tahun
g. Surat Pernyataan
Sedangkan harta yang dilaporkan dalam LHKASN adalah : 1) Harta Aparatur Sipil Negara 2) Harta Suami/Istri 3) Harta Anak Tanggungan 4) Harta Atas Nama Siapapun yang dikuasai ASN
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ditujukan kepada Pimpinan Organisasi melalui APIP Kabupaten dengan waktu penyampaian : 1) 1 Oktober 2015 bagi pejabat esselon III, IV, V, Fungsional P2UPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 2) 31 Maret 2016 sisanya; 3) 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan; 4) 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
Pada akhir obrolan Kepala BKPP mengutip pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, yang mengatakan bahwa kewajiban penyampaian LHKASN di lingkungan instansi pemerintah adalah wujud pernyataan integritas atas harta kekayaan aparatur sipil negara. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas tugas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, sehingga diperlukan langkah preventif atau pencegahan dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang khususnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
GEDUNG SERBAGUNA : PESERTA SOSIALISASI SEDANG MENDENGARKAN PENJELASAN DARI NARASUMBER
JUMLAH
PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bogor
No
Waktu Pelaksanaan
Peserta
Jumlah
1
Senin, 25 Mei 2015
Pejabat Ess II, Kepala BUMD dan Auditor pada Inspektorat Kabupaten
98
2
Selasa, 26 Mei 2015
Pejabat Ess III Lingkup SKPD
171
3
Rabu, 27 Mei 2015
Camat, Sekcam, Lurah dan Sekretaris Lurah
114
4
Kamis, 28 Mei 2015
Kasubag dan Kasubid Lingkup SKPD
210
5
Kamis, 4 Juni 2015
Kepala Seksi Lingkup SKPD
225
6
Senin, 8 Juni 2015
Kepala Seksi Lingkup Kecamatan dan Kelurahan
257
7
Selasa, 9 Juni 2015
Kepala Sub. Bagian Lingkup Kecamatan
120
8
Rabu, 10 Juni 2015
Kepala UPT
180
9
Kamis, 11 Juni 2015
Kasubag TU UPT
188
10
Senin, 15 Juni 2015
Kepala Sekolah SMAN/SMKN dan SMPN
138
11
Selasa, 16 Juni 2015
Ka TU Sekolah SMAN/SMKN, SMPN, Bendahara Pengeluaran SKPD
223
