LAPORAN NEGARA. Korupsi dan Kolusi Tantangan Indonesia Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

LAPORAN

NEGARA

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. INDONESIA WINFRIED WECK Oktober 2010 www.kas.de/indonesien

Korupsi dan Kolusi Tantangan Indonesia Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

nakan oleh pemerintahan otoriter Suharto

sebagai lembaga yang memerangi ko-

dan kroninya selama 32 tahun1, sehingga

rupsi di Indonesia akan memiliki pe-

selama 12 tahun pelaksanaan reformasi,

mimpin baru. Lembaga tersebut sedang

hampir semua aspek pemerintahan dari bi-

menanti pimpinan baru yang akan dipi-

dang legislatif, yudikatif dan eksekutif, ma-

lih oleh DPR setelah melewati serang-

sih diwarnai korupsi. Dan kolusi pun masih

kaian intrik akibat rekayasa penahanan

merupakan pelicin yang paling efektif dalam

kedua

dan

melancarkan usaha ekonomi. Peringkat In-

pencopotan ketuanya akibat tersangkut

donesia dalam indeks korupsi yang dirilis

pimpinan

sementaranya

menyita

oleh Transparency International menggam-

berbulan-

barkan hal tersebut: setidaknya Indonesia

bulan. Hal ini cukup menjadi alasan un-

berhasil memperbaiki indeksnya dalam Ska-

tuk membahas masalah korupsi dan

la 0 sampai 10 dari 2,0 pada tahun 2004

potensi negatifnya dalam proses de-

menjadi 2,8 pada tahun 2009 .

kasus

pembunuhan

perhatian

publik

yang

selama

mokratisasi dan penegakan hukum seUntuk dapat memahami bagaimana korupsi

cara lebih mendalam.

telah mengakar dalam setiap sendi kehiduKorupsi sering kali dilihat sebagai sebuah

pan, seseorang memang harus telah mera-

subkultur alami yang diterima dan dilestari-

sakan langsung kehidupan di Indonesia:

kan oleh masyarakat di berbagai negara

Bermula dari pedagang kaki lima yang ha-

berkembang. Korupsi yang sudah menem-

rus membayar uang „keamanan“, polisi lalu

bus segala sendi kehidupan, umumnya ter-

lintas yang harus mengumpulkan jumlah

jadi dalam bentuk kolusi antara pegawai

uang tertentu dari denda tilang tidak resmi

pemerintahan di semua lini dengan pihak

dan kemudian harus disetor kembali kepada

pengusaha dan nepotisme oleh pihak kelu-

atasannya, untuk kemudian disetor pula ke-

arga yang berkuasa, yang semenjak peng-

pada perwira yang lebih tinggi2, dan sete-

hapusan struktur pemerintahan otoritar ma-

rusnya, juga sang profesor yang menerima

sih

„pelicin“

menguasai

menjadi

perekonomian

setempat

penghambat utama proses de-

mokratisasi yang sedang berlangsung.

dari

mahasiswanya

yang

ingin

memastikan kelulusan ujian dan wisudanya, hingga pada kroni dan anggota keluarga Suharto, yang hingga hari ini mampu men-

Indonesia termasuk ke dalam kelompok ne-

geruk miliaran rupiah keuntungan dari usa-

gara berkembang yang demokrasinya tersandera oleh perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Asal muasal KKN mengakar jauh ke sejarah kolonial selama penja-

1

jahan 350 tahun oleh Belanda, dilanjutkan

2

oleh pemerintahan Sukarno dan disempur-

1966 ‐ 1998

Walau menerima dan memberikan suap antara polisi dengan pengguna lalu lintas sudah dikategorikan tin‐ dak pidana sejak 2009 (!).

2

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

ha-usaha

mereka,

tanpa

sepengetahuan

dan perlawanan dari publik: Korupsi di In-

KPK: Melawan Puncak Gunung Es Korupsi

INDONESIA

donesia sudah mendarah daging, ia menjadi

WINFIRED WECK

bagian dari keseharian, sampai-sampai ter-

Sebelum KPK didirikan pada tahun 2002,

dapat orang yang bahkan menjadikannya

hanya polisi dan kejaksaan yang berwenang

sebagai ciri khas membanggakan yang me-

untuk menangani perkara korupsi6; seperti

wakili identitas nasional. Mereka yang seba-

menjadikan tukang jahit sebagai tukang se-

liknya secara sadar berusaha untuk mela-

patu. Minimnya kemajuan dalam upaya

wan, lebih banyak menerima rasa sakit hati

pemberantasan korupsi memunculkan ha-

dan kesia-siaan. Dalam pandangan umum

rapan yang besar atas pendirian lembaga

orang Indonesia, korupsi justru hadir untuk

baru ini serta atas pendekatan dan konsep

memudahkan hidup orang banyak.

baru yang menjadi pedoman kerja KPK.

Oktober 2010 www.kas.de/indonesien

Upaya pembarantasan korupsi yang sudah Upaya pemberantasan korupsi padahal su-

berjalan sejak tahun 1950an, walau sebe-

dah dicanangkan sebagai prioritas utama

narnya tidak terlalu serius pula, terhambat

dalam rangka demokratisasi setelah era ke-

oleh tiga faktor utama: Pertama, ketidakbe-

pemimpian Suharto. Pada tahun 1999, DPR

ranian untuk menangkap para pemain besar

juga sudah mengesahkan UU yang menje-

alias big fish, yang saling menutupi satu

laskan

pentingnya pemerintahan yang be-

sama lain, kedua, dalam masyarakat yang

3

bas dari korupsi dan kolusi di semua lini.

sudah membudayakan korupsi, pertanyaan-

Peraturan tersebut, selain mendorong peran

nya adalah soal siapa yang berani menjadi

aktif masyarakat sipil dalam mendorong

whistle blower, dan ketiga, upaya pembe-

terciptanya lean government, juga menga-

rantasan korupsi baru mengutamakan tin-

wali langkah atas lahirnya peraturan perun-

dakan yang bersifat represif, seperti dengan

dang-undangan lain dengan fungsi untuk

melakukan investigasi dan upaya peninda-

memberikan kerangka hukum dan definisi

kan dengan memperkarakan lewat jalur hu-

akan

pidana

kum untuk diproses lebih lanjut di pengadi-

sannya

4

dan

korupsi

dan

pemberanta-

perlunya

pendirian

sebuah

lan.

lembaga khusus yang independen dalam bentuk komisi, dan Pengadilan Tindak Pi5

Namun, pengesahan UU dan peraturan ser-

dana Korupsi (Tipikor). Komisi tersebut kini

ta implementasinya tindakan represif terny-

dikenal

ata belum cukup, untuk memberangus peri-

sebagai

Komisi

Pemberantasan

Korupsi (KPK) dan sangat dihargai ke-

laku korup yang

beradannya

karena

tidak

gentar

sudah membudaya dan

dalam

dipandang secara permisif dalam kehidupan

memperkarakan kasus-kasus tokoh penting

bermasyarakat sehari-hari, jika faktor poli-

dari bidang politik, pemerintahan dan juga

tik, budaya, ekonomi dan juga nilai serta

pengusaha.

etika tidak dipertimbangkan. KPK kini mencoba sebuah pendekatan baru, yakni dengan melakukan upaya pencegahan korupsi dalam institusi pemerintahan dan juga me-

3

UU no 28/1999

4

UU 31/1999, pasal. 2: Tindak pidana korupsi terjadi ketika seseorang memperkaya orang lain dengan cara yang melanggar kaidah yang telah ditetapkan secara hukum, yang merugikan keuangan negara atau pere‐ konomian negara. Hukuman yang dijatuhkan bisa seu‐ mur hidup atau minimal 4 hingga 20 tahun ditambah dengan dengan minimal sebesar. 200 juta hingga 1 miliar rupiah. (kurang lebih. 16.000 ‐ 80.000 Euro). 5

UU no 30/2002

libatkan masyarakat di dalam upaya-upaya tersebut. Dalam hal ini KPK tidak bertindak sendirian atau memonopoli urusan pemberantasan korupsi, tetapi justru ingin melibatkan pelbagai institusi pemerintahan lain

6

Berdasarkan UU no 31/1999

3


untuk ikut andil secara efektif dalam meme-

kapan para tersangka dan penyelidikannya.8

rangi korupsi. Dengan demikian, KPK men-

Terakhir, kasus yang menyita perhatian be-

INDONESIA

gandalkan paduan antara sosialisasi dan

sar terjadi pada 2 Agustus 2010, saat seo-

WINFIRED WECK

juga pendidikan bagi para pegawai peme-

rang jaksa divonis oleh Pengadilan Tinggi

rintahan dan investigasi lapangan untuk

dengan putusan enam tahun penjara dan

mendeteksi

denda sebesar 200 juta Rupiah (kurang le-


potensi

korupsi

di

berbagai

lembaga. Dalam upaya pencegahan korupsi

bih

juga termasuk kewajiban para pejabat un-

mengumumkan nama dari 39 mantan ang-

tuk melaporkan harta kekayaan mereka se-

gota DPR dan yang masih aktif, yang diduga

7

16.000 Euro). Pada Maret 2010, KPK

tiap dua tahun ; prosedur ini harus ditaati

menerima uang suap berjumlah miliaran

oleh semua penyelenggara pemerintahan

dalam kasus pemilihan deputi senior BI.

dan pejabat tinggi. Adapun mitra strategis

Semua terdakwa kini sedang menunggu un-

yang sampai sekarang dianggap paling pen-

tuk diproses.

ting dalam pemberantasan korupsi adalah media maupun masyarakat sipil yang se-

Prestasi

makin terorganisir (kata kunci: watchdog)

18.000 aduan tentang dugaan kasus ko-

dan semakin gencar menyuarakan aspirasi-

rupsi yang dialamatkan kepada KPK9, yang

nya (kata kunci: facebook). Dalam hal ini,

lantaran terbatasnya sumber daya manusia

KPK juga turut bergantung pada pengaruh

hanya bisa memilih untuk menangani kasus

pihak-pihak tersebut, untuk dapat meny-

besar yang berdampak dan melibatkan ak-

ampaikan pesan secara efektif kepada ma-

tor penting dalam pemerintahan seperti gu-

syarakat. Media dewasa ini juga telah men-

bernur, anggota parlemen, menteri, pejabat

gambil

Pemberitaan

kepolisian, kejaksaan serta pengusaha in-

yang luas tentang keberhasilan KPK dalam

dustri dan perbankan; yaitu kelompok yang

menangkap berbagai tersangka, terutama

hingga saat ini senantiasa dilihat sebagai

tokoh publik dari bidang politik dan ekonomi

untouchable. Kini muncul wacana di dalam

turut mendongkrak popularitas KPK di ma-

DPR

syarakat.

peran

yang

positif.

ini

dihadapi

dengan

lebih

dari

untuk mendiversifikasi kerja KPK ke

Kenyataan bahwa para pemain

tingkat daerah, dengan membentuk sema-

kelas kakap kini mulai berfikir dua kali, juga

cam KPK tingkat provisi untuk pemberanta-

didasari kenyataan bahwa mereka sadar

san korupsi di tingkat daerah. Pada kenya-

akan hilangnya kredibilitas dan nama baik

taannya,

seperti yang telah dialami oleh para pejabat

menghasilkan korupsi di berbagai tingkat di

publik yang tersandung kasus korupsi.

daerah. Hal ini sudah sering diangkat oleh

desentralisasi

memang

juga

berbagai organisasi watchdog, yang kerap Keberhasilan KPK dalam mengungkapkan

menghadapi kesulitan lebih besar dalam

tindak pidana korupsi sangat tinggi, dengan

upaya pemberantasan korupsi di tingkat lo-

didukung peraturan yang memungkinkan

kal ketimbang tingkat nasional, karena da-

mereka untuk melakukan penyadapan sal-

lam banyak hal kelompok elit penguasa di

uran telefon: Sejak mengawali tugasnya, KPK telah menyelesaikan kurang lebih 100 kasus spektakuler lengkap dengan penang-

7

Pada tanggal 29 Agustus 2010, KPK mengumumkan nama‐nama pejabat publik yang belum mengumpulkan daftar harta kekayaan mereka. KPK juga mengumum‐ kan bahwa baru 5.550 pejabat yang mengumpulkan kewajiban tersebut, dari 6.543 yang seharusnya men‐ gumpulkan.

8

Norimitsu Onishi, Corruption Fighters Rouse Resis‐ tance in Indonesia; dalam: New York Times, 25. Juli 2009. Di dalamnya disebutkan lebih dari 86 kasus yang berujung pada penahanan para tersangka sampai dengan 2008. Dalam dua tahun terakhir ini telah bany‐ ak hukuman dijatuhkan kepada kepala daerah, jaksa dan terutama anggota DPR

9

Ibid., Sampai dengan 2008, diperoleh 16.200 berkas pengaduan. Menurut Jakarta Post tanggal 4. Agustus 2010, KPK memperoleh 2.223 aduan tindakan korupsi dalam kurun waktu September 2009 sampai dengan Juli 2010.

4


daerah lebih susah untuk disentuh. Rencana

kacang goreng di kota-kota besar di Indo-

untuk mendesentralisasi KPK juga menyim-

nesia; sebuah petanda jelas akan kegera-

INDONESIA

pan sebuah risiko. Karena potensi terjadi-

man masyarakat

WINFIRED WECK

nya korupsi dalam 34 lembaga secara alami

dan tingginya potensi korupsi dalam tubuh

lebih tinggi, ketimbang dalam satu lembaga

kepolisian.


terhadap penyelewengan

nasional yang disorot tajam oleh publik, rencana ini – seperti dikatakan oleh nada-

Pada tanggal 2 November, presiden Yud-

nada sumbang – justru didukung oleh para

hoyono membentuk sebuah tim independen

anggota DPR, yang mencoba memanfaatkan

yang bertugas untuk memperjelas duduk

situasi yang akan terjadi. Bahwa kebera-

perkara sesungguhnya. Keesokan hari ber-

daan KPK oleh beberapa pihak tidak disukai,

awal dengan dramatis, yakni dengan se-

sangat mudah dibuktikan oleh kasus pada

buah sidang terbuka di Mahkamah Konsti-

2009 silam, dimana kasus „Cicak versus

tusi, dimana sebuah rekaman pembicaraan

Buaya“ menjadi kisah tersendiri dalam per-

yang memuat bukti konspirasi oleh Susno

kembangan terakhir sejarah pemeberanta-

Duadji, wakil jaksa agung Abdul Hakim Ri-

san korupsi di Indonesia.

tonga dan Anggodo Widjojo terhadap KPK, diputar secara langsung. Sidang tersebut,

„Cicak versus Buaya“

yang

disiarkan

secara

langsung

melalui

televisi ke seluruh Indonesia, berujung pada Istilah Cicak versus Buaya menjadi terkenal

pelepasan Bibit dan Chandra dari tahanan

saat mantan Kabareskrim Polri Susno Duad-

pada hari yang sama.

ji menggunakan perbandingan kedua binatang

tersebut

pada

April

2009,

untuk

Pada saat persidangan Antasari Azhar, man-

menggambarkan kekesalannya saat menge-

tan pimpinan KPK yang ditahan sejak Mei

tahui jaringan telefonnya disadap oleh KPK,

akibat tersangkut kasus pembunuhan, yand

saat sedang menangani perkara korupsi.

diadakan pada tanggal 10 November 2009,

Pada saat itu, Susno membandingkan KPK

mantan Kombes Wiliardi Wizar10 mengung-

dengan seekor cicak, dan tentunya polisi

kapkan adanya paksaan dari beberapa pet-

adalah sang buaya. Juli 2009, kedua pimpi-

inggi kepolisian untuk membantu proses

nan sementara KPK,

penahanan Antasari.11

Chandra Hamzah und

Bibit Samad, dinon-aktifkan sementara atas dugaan tindakan pemerasan dan ditahan

„Tim 8“ yang dibentuk oleh presiden pun

demi kepentingan penyelidikan selama bu-

mengeluarkan rekomendasi sebagai beri-

lan September. Keduanya membantah se-

kut: Penghentian penyelidikan terhadap Bi-

mua tuduhan dan menuding polisi telah

bit dan Chandra serta menjatuhkan sanksi

memanfaatkan momentum yang tidak tepat

kepada pejabat-pejabat yang bertanggung

untuk menjerat keduanya serta mencoreng

jawab serta membentuk Komisi Negara un-

wajah lembaga tersebut. Dengan reputasi

tuk pembenahan lembaga-lembaga hukum

Bibit dan Chandra yang dikenal sebagai to-

dan perbaikan penegakan hukum.

koh yang berjuang melawan korupsi, publik pun menggalang kekuatan untuk melakukan

Seminggu kemudian, pada tanggal 23 No-

berbagai aksi dukungan dan mengecam tin-

vember, presiden Yudhoyono menanggapi

dakan yang diambil pihak kepolisian. Laman Facebook untuk mengumpulkan dukungan

10

terhadap Bibit dan Chandra pun dalam se-

DKI Jakarta terdiri atas lima wilayah kotamadya. Ja‐ karta Selatan memiliki kurang lebih 4 juta penduduk.

kejap mengumpulkan lebih dari 1 juta ang-

11

gota, yang mendukung si „cicak“. Kaos dan pernak–pernik bergambar cicak laku bak

Antasari kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun atas pembunuhan berencana pada Februari 2010. Sigid Haryo Wibisono dan.Wiliardi Wizar dijatuhi masing‐masing 15 dan 12 tahun.

5


laporan tersebut dan mengatakan bahwa

Integritas dan Tekad – Siapakah Pim-

kasus Bibit-Chandra sebaiknya diselesaikan

pinan KPK Berikutnya?

INDONESIA

di luar pengadilan, tanpa memberikan se-

WINFIRED WECK

buah keputusan yang pasti atas kasus ter-

Dengan kondisi ini, sangatlah penting untuk

sebut. Selain itu ia menekankan pentingnya

dapat mengisi posisi kepemimpinan KPK

reformasi di dalam tubuh kepolisian, kejak-

yang saat ini lowong dengan sosok yang

saan dan juga KPK, yang tidak hanya men-

memiliki integritas dan kualitas yang dapat

imbulkan banyak tanda tanya dalam „Tim

diandalkan. Proses penseleksian pimpinan

8“, tetapi juga memancing banyak protes

KPK baru yang cukup ambisius ini telah ber-

dari masyarakat atas sikap ambigu presiden

jalan dalam beberapa bulan terakhir. Dari

dalam


Pada

dua ratus lebih usulan yang sudah diterima,

tanggal 3 Desember, segala tuntutan terha-

sebagian besar sudah gugur terlebih dahulu

dap Bibit dan Chandra dicabut dengan pen-

dalam dua putaran seleksi pertama, dikare-

erbitan berkas SP3. Kemudian, awal Sep-

nakan latar belakang yang tidak memadai

tember 2010, Anggodo Widjojo divonis hu-

dan juga catatan hitam dalam rekam jejak

kuman 4 tahun atas keterlibatannya dalam

beberapa kandidat. Hanya 12 nama yang

kasus Bibit-Chandra oleh pengadilan Tipikor

tersisa hingga bulan Juni, yang kemudian

di Jakarta. Mantan kepala Bareskrim Susno

harus mengikuti berbagai tes medis dan

Duadji juga didakwa terlibat dalam be-

ujian yang mencakup keterampilan sosial-

berapa kasus yang terkait korupsi akhir

politik hingga akhirnya hanya akan menyi-

September yang lalu. Ia kini menanti anca-

sakan 7 calon. Panitia pemilihan yang terdiri

man hukuman seumur hidup.

atas 13 anggota ini kemudian menentukan

menyikapi

kasus

tersebut.

dua calon utama dan mengajukannya kepaCitra presiden Yudhoyono tidaklah membaik

da presiden akhir Agustus yang lalu. Presi-

akibat peristiwa ini, mengingat sikapnya

den kemudian memberikan persetujuannya

yang tidak pernah tegas terhadap para ter-

dan secara resmi mengajukan dua nama

sangka, yang setidaknya justru mengun-

tersebut kepada DPR. Kedua calon tersebut

tungkan KPK secara kelembagaan. Keper-

kemudian harus melewati fit and proper test

cayaan

komitmen

oleh DPR, sebelum dilaksanakannya pemili-

presiden dalam memimpin pemberantasan

han oleh para anggota dewan. Pemilihan

korupsi juga menurun, terutama saat pem-

harus dapat dirampungkan hingga bulan

berian remisi dalam rangka HUT RI kepada

Desember.

masyarakat

terhadap

beberapa terpidana kasus korupsi (dan juga kepada besannya). Pemberian remisi me-

Kedua calon dinilai baik oleh kalangan pen-

mang merupakan kebiasaan yang dilakukan

gamat serta masyarakat. Hal yang mengu-

pada HUT RI, namun pemberian remisi dan

atkan kedua kandidat adalah latar belakang

pengurangan hukum yang diberikan dalam

mereka yang tidak pernah bekerja di insti-

hal ini telah menuai banyak protes oleh ma-

tusi kejaksaan dan kepolisian; hal ini meny-

syarakat dan dinilai sebagai langkah yang

atakan banyak hal tentang independensi

patut dipertanyakan oleh media.12

kedua calon. Bambang Widjojanto, seorang advokat berumur 51 tahun, sudah berta-

12

Jakarta Post, 25. August 2010, Editorial, Lucrative Corruption Business: „President Susilo Bambang Yud‐ hoyono defeated his rivals easily in the August 2009 presidential elections … because Indonesians believed he was the only candidate with the capacity and will‐ ingness to fight Indonesia’s most acute disease: cor‐ ruption. … The old Indonesian credo that corruption will always be a lucrative business, especially for big‐ time crooks, will remain relevant as long as corrupt

people continue to steal huge amounts – and get away with it. They can use this money to hire top attorneys and bribe police, prosecutors, judges and other law enforcement officials. … Does the President under‐ stand how frustrated the public is that the leader they elected is clearly powerless against his own subordi‐ nates? The public cannot be blamed for saying he has been too lenient against corruption.”

6


hun-tahun terlibat dalam upaya pemberan-

kasus yang istimewa dari segi pelaksanaan

tasan korupsi dan pelaksanaan good gover-

dan obyeknya. 13

INDONESIA

nance, serta keterlibatan dalam advokasi

WINFIRED WECK

UU dan terlibat sebagai aktifis anti korupsi.

Dikarenakan banyaknya jumlah umat Mus-

Ia juga turut mendirikan lembaga swadaya

lim dari seluruh dunia yang ingin melaksa-

masyarakat yang bekerja dalam bidang

nakan ibadah haji sebagai salah satu kewa-

pemberantasan korupsi, Indonesia Corrup-

jiban, pihak Arab Saudi sebagai penyeleng-

tion Watch, yang merupakan salah satu

gara harus membatasi kontingen dari ma-

LSM anti-korupsi yang paling berpengaruh

sing-masing negara dengan kuota tertentu.

di masyarakat sipil Indonesia. Terakhir ia

Dalam kasus Indonesia, kontingen yang di-

bekerja sebagai dosen pada salah satu per-

batasi sejumlah 211.000 jemaat, ternyata

guruan tinggi swasta terkemuka di Jakarta

tidak bisa memenuhi kebutuhan yang jauh

dan sudah lama aktif sebagai penasihat hu-

di atas angka tersebut. Saat ini, 1,2 juta

kum KPK.

umat Islam di Indonesia sudah terdaftar


dalam daftar tunggu keberangkatan, denPesaingnya adalah Busyro Muqoddas (58)

gan masa tunggu hingga enam tahun.

yang juga merupakan seorang pengacara, mengajar di Universitas Islam Indonesia di

Calon jemat yang mendaftar harus menge-

Yogyakarta dan menjabat sebagai ketua

luarkan biaya ONH sejumlah 2.500 USD,

Komisi Yudisial sejak 2005. Kedua calon di-

sementara biaya ONH Plus ditetapkan sebe-

kenal memiliki kepribadian yang kuat, se-

sar 3.342 USD. Hingga saat ini, jumlah de-

hingga sebagian besar partai politik mem-

posit yang terkumpul dikatakan telah men-

berikan apresiasi atas hasil kerja panitia se-

capai 2,4 miliar USD , sementara tidak ada

leksi. Siapa yang akhirnya terpilih oleh se-

yang pasti mengetahui keberadaan uang

bab itu hanyalah menjadi masalah kedua.

tersebut dan siapa yang meraup keuntun-

Yang lebih penting, keputusan tersebut di-

gan darinya, mengingat ketiadaan penga-

ambil dalam waktu dekat dan tidak menjadi

wasan resmi atas dana tersebut.

ajang politik dagang sapi oleh para parpol di saat-saat terakhir.

KPK dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam bidang

Perkara Mafia Haji

pemberantasan korupsi juga tidak menyangkal keberadaan sebuah mafia haji yang

Sangatlah nyata bahwa Indonesia memer-

terdiri atas politikus, pejabat negara, dan

lukan sebuah lembaga seperti KPK yang ku-

beberapa biro perjalanan yang saling men-

at, jika negara ini sepenuh hati ingin mem-

genal dan telah menciptakan sebuah aturan

berantas korupsi sampai ke akar yang pa-

main sendiri demi kepentingan pribadi. Hal

ling mendalam. Yang jelas, proses ini akan

tersebut dapat menjelaskan, mengapa je-

memakan waktu bertahun-tahun, bahkan

maat asal Malaysia, sebagai contoh, dapat

hingga puluhan tahun, karena perubahan

membayar lebih sedikit untuk biaya Haji

tersebut harus terjadi dalam tingkat kesa-

mereka dan pada saat yang sama mempe-

daran para pelakunya, dan tercermin dalam

roleh layanan yang lebih baik pada saat be-

kehidupan sehari-hari dalam bentuk peng-

rada di Mekah dan Madinah.

hargaan dan sikap saling menghormati antara sesama individu. Berbagai kelemahan dalam bidang ini terlihat nyata dalam contoh perkara korupsi yang saat ini sedang diselidiki, dan sedang dinanti penyelesaiannya karena merupakan

13

Data tersebut diperoleh dari artikel dalam New York Times tanggal 7.8.2010: Indonesia: Corruption on Hajj Pilgrimage, serta dari informasi yang diperoleh penulis dari beberapa mitra dialog di Indonesia.

7


Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa

lah mengidentifikasi 48 perkara yang terkait

jemaah Indonesia sering kali mendapat pe-

dengan penyalahgunaan Dana Abadi Umat

INDONESIA

layanan dan akomodasi yang tidak layak.

terkait penyelenggaraan haji.

WINFIRED WECK

Tentu sangat mudah untuk menuduh bahwa


pihak Saudi Arabia melayani jemaah Indo-

Jika Anda sering berada di bagian pener-

nesia dengan servis layaknya untuk kelas

bangan internasional Bandara Soekarno-

ekonomi.

Hatta di Jakarta dan melihat sendiri jemaat Haji yang sedang menunggu keberangkatan

„Kami belum dapat mengungkap kebera-

atau baru saja tiba, maka dengan mudah

daan Mafia Haji ini, namun melihat fakta

kita bisa melihat kenyataan bahwa sebagian

yang terjadi di lapangan, bisa dikatakan

besar dari jemaat ini bukanlah bagian dari

bahwa mereka ini memang ada“, ungkap

kelas menengah baru Indonesia, melainkan

anggota DPR sekaligus anggota komisi yang

rakyat biasa yang mungkin menghabiskan

membidangi agama, Muhammad Baghowi,

seluruh hartanya atau bahkan berhutang

yang sedang mempelajari penyelewengan

untuk dapat menunaikan ibadah umat mus-

yang terjadi dan menarik kesimpulan se-

lim ini. Penilaian etis di luar penilaian hu-

mentara bahwa perhitungan biaya Haji tan-

kum atas Mafia Hajii dan kesewenang-

pa „biaya tambahan“ alias korupsi akan

wenangan mereka terhadap para jemaah

menurunkan jumlah biaya ONH untuk tiap

haji tersebut sebaiknya dikembalikan kepa-

calon jemaat sebesar ratusan Dollar. Pen-

da mereka yang merasakan langsung dam-

gusaha yang menggunakan visa bisnis un-

pak dari perilaku korup ini.

tuk bepergian ke Arab Saudi, dan kemudian menunaikan ibadah haji secara ilegal (oleh sebab itu disebut dengan istilah backpacker haji), memperkirakan biaya mereka sebesar kurang lebih 2000 USD. Meski pada tahun 2006 mantan Menteri Agama dan beberapa pejabat teras Kementerian Agama sudah ditangkap dan diadili atas penyalahgunaan Dana Abadi Umat serta suap, dalam praktiknya belum terlihat suatu perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan haji. Para peneliti dari Indonesian Corruption Watch juga mengaku telah menemukan bukti, bahwa beberapa perjanjian antara anggota DPR dan Kementerian Agama memungkinkan para anggota DPR dan keluarganya untuk memperoleh kemudahan dan prioritas dalam menjalankan ibadah haji, dan juga mengantongi atau mengatur komisi dengan biro perjalanan Haji ataupun pihak-pihak lain yang bekerja di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai imbalan, para anggota parlemen diduga memperoleh sebagian dari Dana Abadi Umat yang berjumlah 2,8 Juta US dan terutama dari bunga yang dihasilkan. Hingga kini KPK te-

LAPORAN NEGARA. Korupsi dan Kolusi Tantangan Indonesia Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Recommend Documents