Review-2 tahun 2016, as of KATA PENGANTAR

Review-2 tahun 2016, as of 100816

KATA PENGANTAR Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan yang ditetapkan pada 5 Februari 2016, maka terdapat perubahan nomenklatur pada unit-unit di lingkungan Kementerian Perdagangan. Salah satu perubahan tersebut terdapat pada BPPP yang semula merupakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) menjadi Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP). Walaupun terdapat perubahan nomenklatur pada unit BPPP, namun peran BPPP terhadap penyusunan kebijakan perdagangan nasional masih tetap sama yang ditunjukkan dengan keluaran yang dihasilkan masih berupa rekomendasi kebijakan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh para stakeholder. Dalam rangka mewujudkan kinerja BPPP yang optimal, maka perlu dilakukan sinkronisasi tugas dan fungsi setiap unit di lingkungan BPPP serta penyesuaian target kinerja dan rumusan indikator kinerja yang telah disusun sesuai dengan nomenklatur baru pada dokumen Rencana Strategis BPPP 2015-2019. Diharapkan sinkronisasi dan penyesuaian yang dituangkan dalam Laporan Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 Tahun 2016 ini dapat semakin meningkatkan kualitas proses pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BP3. Tiada gading yang tak retak, dokumen ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu akan memerlukan perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga hasil review Rencana Strategis BP2KP 2015-2019 TA 2016 ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan, khususnya untuk menciptakan kebijakan perdagangan yang berkualitas dalam pembangunan perdagangan. Jakarta,

April 2016

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

Tjahya Widayanti

Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

i


DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 5 1.1 Kondisi Umum ...................................................................................................................... 5 1.2 Potensi dan Permasalahan ............................................................................................ 46 1.2.1. Potensi..................................................................................................................... 46 1.2.2. Permasalahan ....................................................................................................... 51

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BP2KP............................................................................................ 65 2.1 2.2 2.3 2.4

VISI.......................................................................................................................................... 66 MISI......................................................................................................................................... 67 Tujuan.................................................................................................................................... 67 Sasaran Stategis Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan ....................................................................................................................... 68

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.......................................................................................................................... 72 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan .................................. 76 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan .................................................................................................. 77 3.3 Kerangka regulasi ............................................................................................................. 81 3.4 Kerangka kelembagaan .................................................................................................. 84 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ....................................................... 97 4.1. Target kinerja ..................................................................................................................... 97 4.1.1. Target Kinerja BP2KP pada Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan ......................................................................................................... 97 4.1.2. Tujuan #1: Penyediaan rekomendasi kebijakan perdagangan yang artikulatif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan .......................................................................................................... 97 4.1.3. Tujuan #2: Pengelolaan data dan informasi secara berkesinambungan........................................................................................... 100 4.1.4. Tujuan #3: Pengelolaan sistem jaringan TIK yang mudah diakses .................................................................................................................................. 102 4.2. Kerangka Pendanaan .................................................................................................... 103 BAB V PENUTUP ................................................................................................................................... 105


ii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

:

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019

Gambar 2

:

Keterkaitan Tujuan K/L, Misi dan Tujuan BP2KP Tahun 2015 – 2019

Gambar 3

:

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BP2KP Tahun 2015 – 2019


iii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

:

Matrik Kinerja Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan 2015 - 2019

Lampiran 2

:

Matriks

Rencana

Pendanaan

Badan

Pengkajian

dan

Pengembangan Kebijakan Perdagangan 2015 - 2019 Lampiran 3

:

Matriks Indikator Kinerja Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan 2015-2019

Lampiran 4

:

Daftar Kajian Bidang Perdagangan Tahun 2010 - 2014


iv


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Selama menunjukkan

kurun

waktu

perannya

2010-2014

terhadap

sektor

pertumbuhan

perdagangan ekonomi

semakin nasional.

Sebagaimana ditunjukkan oleh peran ekspor yang semakin meningkat terhadap pertumbuhan PDB Nasional. Pada bulan Desember tahun 2013 neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang dua tahun terakhir, yaitu mengalami surplus USD 1,5 miliar, terdiri dari surplus non-migas sebesar USD 2,3 miliar, sedangkan neraca migas masih mengalami defisit sebesar USD 0,8 miliar.

Namun demikian, pada tahun 2014 terjadi defisit neraca

perdagangan akibat resesi dunia yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja ekspor non-migas Indonesia. Selama periode Januari-Desember 2014, BPS mencatat nilai ekspor nasional sebesar US$ 176,29 miliar atau lebih rendah dari impor yang mencapai US$ 178,18 miliar. Secara umum, nilai ekspor Indonesia turun 3,43 persen pada 2014, sejalan dengan impor yang juga turun sebesar 4,53 persen (BPS). Memasuki tahun 2015, kondisi ekonomi makro relatif stabil dengan belanja pemerintah yang juga menunjukkan kinerja cukup baik. Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan ekonomi hingga bulan Mei 2015 mencapai 4,7 persen dan berpotensi meningkat apabila sektor manufaktur mampu tumbuh di atas 5 persen. Tingkat inflasi tercatat sebesar 6,8 persen (yoy). Angka ini sudah di atas Outlook pemerintah sebelumnya yang mematok pada kisaran 4 persen, namun masih di bawah asumsi APBN yang sekitar 5 persen. Pada bulan Mei 2015 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) rara-rata sebesar Rp.12.866/dollar AS, dengan depresiasi rata-rata sekitar 8,5 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan tingkat suku bunga SPN 3 bulan tercatat sebesar 5,6 persen atau lebih rendah dari asumsi APBN-P 2015 sebesar 6,2 persen. Harga minyak


5


mentah Indonesia (ICP) rata-rata tercatat sebesar 53 dollar AS per barel yang lebih rendah dari asumsi APBN-P sebesar 60 dolar AS/barel. Begitu juga dengan lifting minyak Indonesia yang masih ada di kisaran rata-rata 742 ribu barel/hari, masih lebih rendah dari asumsi sebesar 60 dolar AS/barel. Terakhir, lifting gas mencapai 1.164 ribu barel setara minyak per hari, yang masih lebih rendah dari asumsi sebesar 1.221 ribu barel setara minyak per hari. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro tersebut, maka pada tahuntahun mendatang diperlukan kebijakan perekonomian yang komprehensif dan mendukung pertumbuhan berbagai sektor, khususnya sektor penghasil devisa negara, termasuk sektor perdagangan. Di sisi perdagangan dalam negeri, Kementerian Perdagangan berperan penting dalam menjaga stabilisasi harga bahan pangan dan barang penting lainnya. Untuk menjaga masyarakat dari serbuan barang-barang lokal maupun impor yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen, Kementerian Perdagangan secara simultan mengadakan kegiatan pengawasan barang beredar dan pendidikan konsumen hingga tingkat nasional. Sebagai salah satu regulator pada sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan sangat memahami bahwa sarana distribusi memegang peran vital dalam menstabilkan harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung

stabilisasi

harga

tersebut,

Kementerian

Perdagangan

mencanangkan kebijakan revitalisasi pasar tradisional dan pusat distribusi. Lebih dari 1000 pasar telah dibangun melalui dana dekonsentrasi yang selama ini digelontorkan ke seluruh provinsi di Indonesia, disamping gudang-gudang pendukung implementasi sistem resi gudang. Dinamika perdagangan internasional yang diwarnai dengan munculnya berbagai kesepakatan perdagangan baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral direspon oleh Kementerian Perdagangan maupun pemerintah Indonesia secara umum secara cukup baik. Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan mengambil bagian penting dari Paket Bali yang disetujui pada Konferensi Tingkat Menteri WTO pada bulan Desember 2013 lalu yang dinilai


6


oleh dunia internasional telah membawa kerja sama multilateral ke tingkatan baru. Di tingkat regional seperti telah diketahui bersama implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 telah berada di ambang pintu. Untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia, baik umum maupun pelaku usaha, Kementerian Perdagangan dengan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap dampak pelaksanaan AEC dan potensi manfaat yang didapat oleh bangsa Indonesia apabila mampu memanfaatkan kerja sama tersebut. Sedangkan di tingkat bilateral, Indonesia juga menghadapi persaingan dari negara-negara lain untuk menghasilkan kerjasama perdagangan yang menguntungkan demi meningkatkan kinerja perdagangan dan menggerakkan ekonomi nasional. Agar setiap perjanjian internasional yang dimasuki oleh Indonesia dapat membawa hasil yang positif, Kementerian Perdagangan berupaya untuk selalu melakukan feasibility study dengan hati-hati terkait posisi runding Indonesia dengan negara calon mitra dagang. Berbagai dialog melibatkan unsur-unsur pemerintah, kalangan akademisi, maupun pelaku usaha di berbagai sektor gencar dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Berbagai kerja sama yang tengah berjalan juga di evaluasi untuk memastikan bahwa Indonesia tidak dirugikan akibat kesepakatan yang ada, disamping memaksimalkan potensi yang ada. Penghujung periode rencana pembangunan jangka menengah ke-2 ini juga menjadi

tonggak

bersejarah

bagi

Kementerian

Perdagangan

dengan

disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Terbitnya kebijakan ini semakin membuka jalan bagi Kementerian Perdagangan untuk lebih jauh berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa melalui sektor perdagangan. Kebijakan yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Desember 2014 ini mengatur secara menyeluruh peran Kementerian Perdagangan dan instansi pemerintah terkait lainnya dalam mengelola sektor perdagangan.


7


Namun demikian, masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang menanti Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan sektor perdagangan sebagai penggerak utama daya saing dan kemakmuran bangsa. Berbagai evaluasi capaian kinerja telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan tujuan menginventarisasi kembali berbagai target periode 2010-2014 yang belum terpenuhi atau pun yang belum dicapai secara maksimal untuk dapat disempurnakan atau diwujudkan pada periode berikutnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra Kementerian Perdagangan periode 2015-2019. Dokumen tersebut selanjutnya juga menjadi acuan bagi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dalam menyusun Rencana Strategis di tingkat eselon I. Sejalan dengan proses reformasi birokrasi yang berjalan dan tuntutan terhadap kebijakan publik di sektor perdagangan yang berkualitas (sound trade policy), diperlukan lembaga litbang/think tank di lingkungan Kementerian Perdagangan yang kompeten. Untuk itu, pada tahun 2010 Badan Litbang Perdagangan berubah menjadi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan atau disingkat BP2KP. Perubahan nomenklatur ini sekaligus mengamanatkan peran yang lebih strategis dan mendalam bagi BP2KP untuk mendukung Kementerian Perdagangan dalam mengeluarkan kebijakankebijakan yang holistik, antisipatif, responsif, artikulatif, dan solutif. Kemudian, dengan adanya penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan, nomenklatur BP2KP kembali berubah menjadi Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan atau disingkat BPPP sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016. Namun, perubahan nomenklatur ini tidak mengubah outcome yang dihasilkan BPPP yang berupa rekomendasi kebijakan. Sebagai satu-satunya unit kelitbangan internal (internal think tank), dukungan BP2KP terhadap Kementerian Perdagangan diwujudkan lewat berbagai rekomendasi kebijakan yang disusun melalui kajian baik di subsektor perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan kerja sama perdagangan


8


internasional. Disamping dukungan kajian, dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil pengkajian BPPP juga mengadakan berbagai kegiatan public outreach diantaranya yaitu diseminasi hasil-hasil pengkajian kebijakan perdagangan dan penerbitan publikasi ilmiah dan populer BPPP. Diseminasi hasil-hasil pengkajian kebijakan perdagangan dilaksanakan di Jakarta dan beberapa kota besar di daerah. Kegiatan ini diikuti oleh para pemangku kebijakan

dan stakeholder terkait kajian, serta akademisi. Adapun capaian

utama BPPP selama periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: a. Hasil pengkajian kebijakan perdagangan Kegiatan pengkajian kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh BPPP utamanya bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, seiring dengan permintaan dan kebutuhan akan kajian untuk mendukung penyusunan kebijakan perdagangan selama periode 2010-2014 terdapat tren kenaikan jumlah kajian yang dihasilkan oleh BPPP, terlepas dari dinamika pagu yang didapat BPPP setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 2010 terdapat total 12 kajian jangka panjang yang dihasilkan oleh BPPP. Kondisi ini dapat dijelaskan mengingat pada tahun 2010, BPPP masih menggunakan sistem lama, yaitu hanya melakukan kajian jangka panjang yang berdurasi 10-12 bulan sehingga output yang dihasilkan biasanya banyak digunakan sebagai referensi bagi kebijakan strategis dan berdurasi jangka panjang. Namun berdasarkan permintaan dan tuntutan para stakeholder agar kajian yang dihasilkan BPPP dapat dimanfaatkan secara cepat, khususnya untuk menangani isu-isu kebijakan terkini (current issues), maka pada tahun 2011 BPPP mulai menerapkan sistem baru. Pada sistem ini, kajian di BPPP digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu kajian jangka panjang dan kajian jangka pendek dengan penekanan output pada kajian jangka pendek atau yang lebih dikenal sebagai analisis. Pemberlakuan sistem ini membuat output hasil kajian BPPP melonjak menjadi 46 buah kajian, baik panjang maupun pendek


9


pada tahun 2011 melebihi target rencana kinerja sebesar 30 laporan kajian. Tahun berikutnya yaitu 2012 output kajian BPPP kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan 67 laporan kajian, melampaui target sebesar 37 kajian. Disamping itu pada tahun yang sama BPPP mengeluarkan 41 rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Perdagangan. Jumlah kajian terus bertambah dimana pada tahun 2013 dihasilkan kajian 110 hasil kajian dengan 41 diantaranya digunakan sebagai rekomendasi kebijakan. Sedangkan pada tahun 2014, BPPP menghasilkan 62 kajian dan 12 rekomendasi kebijakan. Pada tahun 2015, BPPP konstan menghasilkan 62 kajian yang terdiri dari 9 kajian jangka panjang dan 53 analisis jangka pendek

yang

keseluruhan

hasil

rekomendasi

kebijakannya

telah

disampaikan ke para stakeholder terkait. Peningkatan jumlah hasil kajian di atas selama 2010-2014 sebagaimana dijelaskan diatas menunjukkan bahwa peran kajian semakin penting dalam penyusunan kebijakan di Kementerian Perdagangan (research-based policy). Beberapa contoh hasil kajian BPPP selama kurun waktu 2010-2014 yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan tersaji pada tabel berikut ini: Tabel 1. Beberapa hasil kajian BPPP yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan tahun 2009-2015 No. Judul Kajian 1 HPP gula

2

HPP beras


Rekomendasi Direkomendasikan sebagai bahan rapim kementerian perdagangan dimana perlu ada pemahaman bahwa HPP bukan merupakan satu-satunya instrumen yang dapat mendukung perbaikan sistem pergulaan nasional, termasuk kesejahteraan petani gula. HPP yang tinggi hanya akan menguntungkan pabrik swasta yang tidak menerapkan KSO karena business operationnya yang jauh lebih efisien. Penggunaan bibit unggul dan efisiensi pabrik gula milik BUMN justru merupakan hal yang paling utama dalam pengembangan sistem pergulaan nasional agar lebih efisien Direkomendasikan sebagai bahan rapim kementerian perdagangan dimana Besaran HPP beras tahun 2013 tidak berubah dan masih mengacu besaran HPP tahun 2012

10


3

Upaya Peningkatan Implementasi UU WDP di Daerah

4

Peningkatan Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM Sektor Perdagangan

mengingat dinamika harga baik di tingkat nasional maupun internasional relatif stabil Direkomendasikan agar Ditjen Dagri memaksimalkan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada. Cara tersebut merupakan opsi unggulan dibandingkan opsi lainnya dalam menyelesaikan permasalahan implementasi pendataan WDP. Masih terus meningkatkan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran perusahaan yang selama ini telah dilakukan - Direkomendasikan kepada lembaga perbankan agar meningkatkan sosialisasi kepada UMKM tentang eksistensi lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank khususnya koperasi. Bagi lembaga pembiayan perbankan yang tidak memiliki core usaha pada usaha mikro dapat menggunakan model pembiayaan linkage dan channeling dengan lembaga pembiayaan lainnya. Selain itu juga perlu sistem informasi debitur terintegrasi antar lembaga pembiayaan bank dan non bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan berulang pada UMKM yang sama

- Direkomendasikan kepada Kemendag

agar dilakukan kemitraan antara pemerintah pusat, daerah dan lembaga pembiayaan dalam hal memberikan bantuan teknis kepada UMKM, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat lebih terintegrasi. Perlunya kebijakan yang mewajibkan UMKM untuk mengikuti pembinaan dari lembaga pembiayaan dan menyerahkan laporan keuangan usaha secara periodik kepada lembaga pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadi penyimpangan pemanfaatan kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan

5

Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Dan Daging


- Direkomendaikan kepada Kemendag

agar kebijakan perdagangan dalam bentuk Tarif Bea Masuk (TBM), baik tarif spesifik untuk beras dan gula, maupun tarif ad-valorem untuk jagung, kedelai

11


Sapi)

dan daging sapi, sebagai salah satu bentuk perlindungan kuantitatif bagi pertanian di Indonesia, masih tetap diperlukan. Tujuan kebijakan perdagangan dalam bentuk Tarif Bea Masuk (TBM) ini adalah untuk menghambat laju pertumbuhan konsumsi per kapita yang berlebihan, utamanya beras, sekaligus untuk mendorong pertumbuhan produksi beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi, sehingga swasembada dapat lebih cepat tercapai

- Direkomendasikan kepada kementerian

pertanian untuk mendorong produksi pangan dan pertanian yang juga diperlukan, antara lain: (1) Pengembangan teknologi secara terus menerus; (2) Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk beras dan Harga Patokan untuk gula; (3) Pemberian subsidi harga input (benih dan pupuk); (4) Perbaikan prasarana pertanian (jaringan irigasi, jalan pertanian, dan lain-lain); (5) Pencetakan sawah untuk padi, dan pengadaan lahan untuk kedelai dan gula; dan (6) Pengendalian/pencegahan pemotongan sapi potong betina produk

6

7

Upaya Meningkatkan Efektifitas Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditi Jagung

Dinas Perindag bekerasama dengan Bappebti perlu meningkatkan sosialisasi secara rutin dan intensif untuk mendorong petani menerapkan SRG dengan melibatkan dinas terkait dan stakeholders lainnya (penyuluh dan petani yang telah sukses menerapkan SRG). Selin itu dinas perindag untuk memfasilitas kerjasama antar pengelola gudang, seperti PT. Pertani dan PT. Bhanda Ghara Reksa (sebagai BUMN Pengelola Gudang) Kinerja Logistik Perdagangan Direkomendasikan kepada kementerian PU Studi Kasus: Beras Dan Semen untuk melaksanakan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur terutama akses jalan ke pelabuhan, perencanaan jalur transportasi baik barang dan manusia dengan mempertimbangan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, peningkatan ketertiban dan


12


8

Pusat (PDR)

Distribusi

Regional

9

Antisipasi Perubahan Konsumsi Pangan

Pola

10

Penentuan Kriteria Komoditas Bapok

Dan

11

Faktor Yang Mempengaruhi Harga Daging Sapi Di Dalam Negeri


kesadaran pengguna sarana transportasi dan infrastruktur terhadap aturan-aturan transportasi dan aturan lain seperti beban muatan Merekomendasikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi perlu menyiapkan proses bisnis, manajemen, teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai agar PDR dapat berfungsi secara optimal selain itu Pembangunan PDR di wilayahwilayah lain hendaknya lebih memperhatikan ketersediaan infrastruktur transportasi laut dan transportasi darat, termasuk jalan raya sebagai penghubung ke/dari PDR Direkomendasikan agar promosi produk makanan dilakukan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen dan pemerintah harus berperan dalam upaya diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis sumber daya lokal Direkomendasi kan pemerintah perlu membatasi jumlah bapok dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan pertanian, tingkat kesulitan dan biaya dalam kebijakan pangan, dinamika konsumsi dan dinamikan pasar internasional dengan pertimbangan jumlah bapok seyogyanya tidak lebih dari 10 komoditas Merekomendasikan kepada kementrian perdagangan upaya stabilisasi harga dilakukan melalui monitoring harga secara berkala pada setiap jenis daging sapi serta jenis pasar juga perlu memperhatikan perubahan terhadap mekanisme waktu importasi antara daging sapi, sapi bakalan serta sapi siap potong sangat penting serta penataan kembali jalur tata niaga sapi maupun dagng sapi antar provinsi melalui kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

13


12

Peningkatan Daya Saing Dan - Merekomendasikan kepada Badan Perlindungan Konsumen Standardisasi Nasional (BSN) untuk Melalui Standar Nasional melakukan peninjauan, perubahan Indonesia (SNI) (amandemen) SNI khususnya produk eskpor ke negara tujuan sesuai perkembangan dan perubahan selera konsumen dan teknologi - Merkomendasikan kepada perwakilan dagang RI di luar negeri, untuk menjadi bagian solusi dari kasus-kasus penolakan produk ekspor Indonesia antara lain melakukan mediasi, konsultasi, dan menyediakan informasi terkait perkembangan standar dan selera pasar mitra dagang kepada para eksportir di Indonesia

13

Upaya Peningkatan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Di Pasar Tradisional

14

Upaya Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemberlakuan SNI Wajib Produk Elektronik

15

Upaya Peningkatan Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya


Direkomendasikan agar pemerintah Provinsi dan Kabupaten /kota meningkatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP bersifat mandatory dalam upaya perlindungan konsumen. Dalam upaya meningkatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP khususnya timbangan antara lain : membentuk UPT dan UPTD-UPTD yang dilengkapi jumlah dan kompetensi SDM (penera dan pegawai yang berhak) yang memadai; ketersediaan sarana dan prasarana (gedung, peralatan standar, alat transportasi, dll), kegiatan pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang. Perlu juga koordinasi dengan pengelola pasar dibutuhkan dalam meningkatkan akses pelayanan tera/tera ulang adalah kelengkapan data UTTP yang valid di pasar tradisional Direkomendasikan kepada lembaga penguji dan LSpro agar harmonisasi biaya pengujian produk maupun pemprosesan SPPT-SNI. Perlu penyeragaman waktu pengujian hingga penerbitan SPPT – SNI Direkomendasikan agar Kemendag merevisi Permendag terutama pada pasalpasal yang tertuang pada Permendag Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan B2 yang menyangkut aspek pengadaan, distribusi dan pengawasan serta penerapan sanksi, perlu ada penyempurnaan. Selain itu perlu juga diatur ketentuan mengenai

14


16

Analisis Mengatasi Perdagangan

17

Analisis Impor Produk Tertentu Melalui Pelabuhan Krueng Geukeuh-Aceh Utara dan Pelabuhan Kuala LangsaKota Langsa

18

Analisis terhadap Impor Sakarin, Natrium Siklamat, Perkakas Tangan serta Preparat Bau-bauan dan Campuran Mengandung Alkohol Analisis Impor Kepolimer dari Hasil analisis ini, BP2KP memberikan Propilen rekomendasi ke Direktorat Impor terkait lampiran Kepmenperindag No.230/MPP/Kep/7/ 1997 yang menggunakan HS 1996 dan jumlah HS yang berjumlah 9 digit, maka perlu dilakukan penyesuaian lampiran SK tersebut sesuai dengan BTKI 2012. Rekomendasi yang diberikan telah ditindak lanjuti oleh pimpinan dengan hasil telah disusunnya Rancangan Permendag mengenai Ketentuan Impor Plastik Analisis Kebijakan Impor Hasil analisa ini merekomendasikan kepada Klinker dan Semen Direktorat Impor bahwa pentingnya melindungi investasi di sektor industri

19

20

Defisit

sanksi yang lebih jelas dan menimbulkan efek jera sesuai dengan pelanggarannya dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi segala kewajiban, antara lain pelaporan. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran perlu ditegakkan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen Hasil analisa ini sebagai bahan rekomendasi terkait langkah-langkah mengatasi defisit perdagangan dengan cara: menaikkan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi sehingga dapat menghemat APBN dan mengurangi impor; (b).Meningkatkan penggunaan biodiesel; (c). Melonggarkan aturan maksimum titik kabut menjadi 1920o C Hasil analisa ini menjadi rekomendasi Direkturat Impor bahwa dimungkinkan Pelabuhan Krueng Geukueh dibuka sebagai pelabuhan impor produk tertentu di Aceh. Hasil outcome dari rekomendasi ini adalah telah diterbitkannya Permendag Nomor 61/M/DAG/PER/9/2013, yang menetapkan Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara sebagai pintu masuk Impor Produk Tertentu Hasil analisis ini direkomendasikan kepada Direkturat Impor bahwa perlu dilakuan revisi atas Kepmenperindag No.230/MPP/Kep/ 7/1997


15


semen. Tindak lanjut dari Pimpinan adalah telah disusunnya Rancangan Permendag mengenai Ketentuan Impor Semen Hasil analisis ini merekomendasikan pada Direktur Ekspor, bahwa upaya untuk merevisi BK CPO yang berlaku saat ini harus mempertimbangkan adanya investasi di industri pengolahan CPO yang sudah masuk dan konsistensi kebijakan tersebut pada investor dalam negeri maupun asing; dan Kementerian Perdagangan tidak merekomendasikan adanya revisi berupa penurunan BK CPO Hasil rekomendasi dari analisis ini telah diterbitkan PMK No. 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas PMK No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 9 September 2013

21

Analisis Dampak Kebijakan Bea keluar (BK) CPO: Statistical Desk Research

22

Hasil Analisis Harga Referensi CPO dengan Menggunakan Metode Tertimbang BKDI 60%: MDX 20%: Rotterdam 20%: Statistical Desk Research

23

Tanggapan atas Implementasi Pemerintah AS untuk kasus Clove Cigarrettes (DS 406) setelah berakhirnya Reasonable Period of Time tanggal 24 Juli 2013

Hasil analisis ini sebagai bahan rapat pimpinan dalam menanggagapi implementasi Pemerintah AS untuk kasus clove cigarettes (ds 406) setelah berakhirnya reasonable period of time tanggal 24 Juli 2013

24

Hasil penelusuran Pasar Tradisional Ekspor Non Migas

Hasil analisis ini sebagai bahan rapat pimpinan dalam menelusuri definisi pasar tradisional tujuan ekspor non migas

25

Penyesuaian Tarif Bea Masuk Hasil rekomendasi analisis ini atas Impor Kedelai diterbitkannya PMK No. 133/PMK.011/2013 tanggal 3 Oktober 2013, tentang Perubahan atas PMK no 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Tarif Bea masuk untuk impor kedelai diturunkan menjadi 0% Analisis Dampak Kebijakan Analisis ini memberikan rekomendasi Pelarangan Ekspor Raw terkait penerapan kebijakan pelarangan Mineral dan Tambang ekspor raw mineral tambang di tahun 2014 Tanggapan atas surat Asosiasi Hasil analisis ini sebagai bahan rapat Niaga Pupuk Indonesia pimpinan dalam menanggagapi surat mengenai Pengadaan, Asosiasi Niaga Pupuk Indonesia mengenai Distribusi, dan Pengawasan Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya Bahan Berbahaya

26 27

Definisi Tujuan


16


28

Masukan atas surat Ditjen. Basis Industri Manufaktur, Kemenperin atas usulan pengecualian 6 pos tarif/HS dari Pengenaan BMAD CRC/S

Hasil analisis ini merekomendasikan kepada Direktur Kerjasama Bilateral, dengan isi menyatakan bahwa usulan pengecualian terhadap 6 pos tariff/HS untuk dikecualikan dari pengenaan BMAD melalui interim review untuk saat ini belum dapat dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

29

Analisis Importasi Teh dan Tepung Terigu Pakan Ternak

Rekomendasi dari hasil analisa ini sebagai bahan masukan dalam rapat Pleno Tim Tarif terkait kebijakan importasi teh

30

Bahan Masukan Konsultasi Hasil analisa ini memberikan masukan Bilateral Indonesia-Thailand kepada Direktur Pengamanan Perdagangan, terkait Kasus Safeguard Ditjen Daglu pada konsultasi bilateral Indonesia-Thailand terkait pengenaan tindakan pengamanan perdagangan oleh Thailand terhadap produk glass block Indonesia (HS 701690) Analisis Lonjakan Impor Analisa ini sebagai tindak lanjut surat dari Produk Plastik Direktur Impor, nomor 2759/DAGLU.43/ND/10/2013 perihal Permintaan Kajian terkait Usulan Kementerian Perindustrian mengenai Pengendalian Impor Produk Plastik Analisis Persiapan Regional Hasil analisa ini digunakan oleh Direktorat Comprehensive Economic Kerjasama ASEAN untuk menyusun Partnership (RCEP) Dalam modalitas dan strategi negosiasi yang Working Group On Trade In tercermin dalam posisi runding Indonesia di Goods forum RCEP Kajian Kesiapan Indonesia Hasil analisa ini digunakan oleh Direktorat dalam Menghadapi ASEAN- Kerjasama ASEAN untuk menyusun posisi Hongkong FTA runding dalam ASEAN-HongKong FTA Analisis Peluang Kerjasama Hasil analisa ini digunakan oleh Bilateral Indonesia-Nigeria Kementerian Luar Negeri dalam menyusun melalui Skema Preferential Joint Trade Commission dengan Nigeria Trade Agreement Kajian Dampak Implementasi Hasil analisa digunakan oleh Direktorat Penggunaan Terms of Delivery Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional FOB menjadi CIF untuk untuk menyusun Roadmap pengubahan Kegiatan Ekspor yang sesuai term of trade dari FOB menjadi CIF dengan Komitmen Kerjasama Multilateral

31

32

33 34

35


17


36

Kajian Posisi Runding Perdagangan Jasa dalam rangka Indonesia-Korea CEPA

37

Kajian Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di bidang Jasa Kajian Dampak Aksesi Sudan dan Ethiopia Sebagai Anggota WTO Bagi Kinerja Perdagangan Indonesia Kajian Pendampingan Stakeholder dalam Rangka Menunjang Kerjasama APEC

38

39

40

Analisis Peningkatan Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia Tunisia

41

Kajian Strategi Kerjasama Indonesia dalam Pembukaan Akses Pasar di Pasar Non Tradisional

42

Analisis Target Ekspor Indonesia 2014 – 2015

43

Analisis Kinerja Perdagangan Luar Negeri

44

Analisis Kebijakan Bea Keluar (BK) CPO Dan Produk Turunannya


Hasil analisa digunakan oleh Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa untuk perundingan Jasa untuk forum IndonesiaKorea CEPA Hasil analisa digunakan oleh Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa untuk perundingan Jasa untuk forum RCEP Hasil analisa digunakan oleh Direktorat Kerjasama Multilateral untuk menyusun posisi runding Indonesia Hasil analisa digunakan oleh Direktorat Kerjasama APEC dan Organisasi Lainnya dalam penyusunan posisi memasukkan CPO ke dalam Environmental Goods List di KTT APEC tahun 2013 di Bali Hasil analisa digunakan menjadi basis updating Joint Study Group IndonesiaTunisia oleh Direktorat Kerjasama Bilateral yang akan diadakan dalam bulan Maret 2014 Hasil ini digunakan oleh Direktorat Kerjasama Bilateral dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor dalam rangka pengembangan akses ke negara tujuan ekspor non tradisional. Direktorat Kerjasama Bilateral telah menggunakan kajian untuk menganalisis Trade Agreement antara Indonesia dengan Uzbekistan Rekomendasi kebijakan digunakan untuk: • Menetapkan perubahan target ekspor 2014 sebesar USD 190,0 miliar, naik 4,1% (YoY). • Ditetapkannya 33 negara (14 negara utama dan 19 negara prospektif tujuan ekspor) dan 10 produk utama dan 10 produk prospektif ekspor. Hasil analisis dijadikan bahan masukan Menteri Perdagangan dalam melakukan siaran pers mengenai kinerja perdagangan setiap bulan. Analisis menyarankan kepada Pemerintah agar tidak merevisi kebijakan penurunan tarif BK CPO dan produk turunannya dengan pertimbangan akan menyurutkan semangat hilirisasi yang sudah berjalan sampai saat ini.

18


45

46

47

48

49

50

51

52

Analisis Usulan Pembebasan Hasil analisis merekomendasi agar Bea Masuk Impor Biji Kakao Pemerintah tidak perlu melakukan perubahan kebijakan (do nothing) dan menyerahkan kondisi yang ada kepada para pelaku usaha untuk melakukan adaptasi dan menemukan keseimbangan Analisis Usulan Pelabuhan Hasil analisis digunakan untuk kebijakan: Bitung-Sulawesi Utara sebagai Permendag Nomor Pelabuhan Tujuan Impor 36/M/DAG/PER/7/2014 Pelabuhan Bitung Produk Tertentu Sulawesi Utara dapat dibuka dan ditetapkan sebagai pelabuhan impor Produk tertentu untuk produk produk Makanan dan Minuman, Pakaian Jadi, dan Elektronika. Evaluasi Perdagangan Lintas Hasil evaluasi digunakan untuk Batas mengusulkan perubahan besaran nilai transaksi perdagangan lintas batas sesuai perkembangan dan merekomendasikan komoditi gula agar dimasukkan ke dalam negative list perjanjian perdagangan lintas batas (Border Trade Agreement/BTA). JSG Indonesia-Peru PTA Hasil analisis digunakan sebagai pertimbangan bagi Ditjen KPI bahwa PTA Indonesia-Peru dapat dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan tingkat daya saing dengan pesaing JSG Indonesia-Tunisia PTA Hasil analisis digunakan sebagai pertimbangan Kerjasama yang direkomendasikan adalah dalam bentuk kerjasama Preferential Trade Agreement (PTA) yang berupa penurunan tarif Sektor Jasa Dalam IJ EPA Sosialisasi yang efektif terkait program IJEPA; Penguatan lisensi dan legitimasi terhadap kompetensi tenaga kerja; Peningkatan program pelatihan/kursus bahasa; Peningkatan Fasilitasi kerjasama Strategi Menghadapi ASEAN Hasil kajian digunakan bagi penentuan Economic Community (AEC) posisi pemerintah dalam mendorong 2015 terciptanya Mutual Recognition Agreement (MRA) dan harmonisasi kebijakan non tarif untuk food product dan chemical, rubber, and plastic product; perlu adanya peninjauan kembali kebijakan non tarif terhadap bahan baku/penolong untuk produk-produk utama Indonesia (textile, food product dan chemical, rubber, dan plastic product). Analisis Kerjasama Ekonomi Dapat dilakukan dengan memanfaatkan FTA dan Perdagangan Indonesia yang telah dilakukan oleh Yordania dan dan Yordania dalam kerangka membangun gudang perdagangan


19


ASEAN - Jordan FTA 53

Posisi Runding Indonesia dalam Kejasama RCEP

54

Posisi Runding Indonesia dalam isu Environment Goods List (EGs List) di Forum APEC

55

Review pemanfaatan peluang Sektor Jasa Dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) - studi banding: jasa konstruksi

56

Roadmap Pelaksanaan TOD CIF

57

Peta Diplomasi CPO di Italia

58

Peta Diplomasi CPO di Turki

(wholesale) di Aqoba sebagai sevice hub untuk memasuki pasar negara Arab lainnya Kebijakan RCEP harus diikuti dengan capacity building dan economic cooperation; perlu peningkatan infrastruktur yang signifikan dalam upaya mendapatkan manfaat dari RCEP. Perlu memasukkan produk unggulan ekspor Indonesia seperti CPO, sedangkan untuk melindungi pasar dalam negeri, Indonesia hanya dapat menerima produk pertanian dengan kisaran tarif 7,8% - 9,6% Sosialisasi mengenai peta posisi komitmen Indonesia di AFAS serta upaya-upaya peningkatan produktivitas ; harmonisasi mengenai regulasi dan persyaratan untuk menembus pasar jasa ASEAN untuk memperkuat daya saing segera menyusun rencana strategis untuk pengadaan 35 kapal handymax sampai tahun 2020 atau setara dengan 6 kapal per tahun, serta memberikan insentif agar pengusaha dapat menyisihkan 20 persen dari total volume ekspor mereka untuk diangkut dengan kapal nasional. Indonesia perlu melakukan berbagai lobby melalui fora bilateral, regional dan multilateral untuk menjamin akses pasar minyak sawit dan produk turunannya di Italia dan Uni Eropa; serta meningkatkan minat pengusaha untuk berinvestasi di Italia. Indonesia perlu melakukan perjanjian liberalisasi PTA untuk produk minyak sawit dan turunannya dari Turki dan produk Articles of jewelery dari Indonesia; serta meningkatkan minat pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di Turki.

Tabel 2. Beberapa hasil kajian BPPP yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan tahun 2015 No. 1

Memo Kebijakan Rekomendasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri Upaya peningkatan Ekspor UKM disampaikan kepada Direktur Jenderal Melalui Trading House Perdagangan Dalam Negeri melalui Nota Dinas No.22/BPPKP/ND/2/2015 tanggal 27 Februari 2015 sebagai bahan pertimbangan dalam rangka upaya peningkatan ekspor sebesar 300% pada


20


2

Analisis Pola Harga Tahunan Daging Ayam

3

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia

4

Penetapan Harga Khusus Barang Kebutuhan Pokok (Permendag)

5

Kemungkinan Penjualan Gula Petani dan/atau Gula PTPN Tanpa Mekanisme Lelang Kriteria PG untuk Memperoleh Fasilitas Raw Sugar Guna Memenuhi Idle Capacity Harga Patokan Petani (HPP) Gula Tahun 2015

6 7

8

Besaran Harga Beli Petani (HBP) Kedelai


tahun 2019 dimana salah satu upayanya adalah pemberdayaan PT. Sarinah dan PT. PPI sebagai Trading House Sehubungan dengan adanya isu penurunan harga unggas (ayam potong), analisis singkat mengenai pola harga tahunan daging ayam disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Nota Dinas No.24/BPPKP/ND/03/2015 tanggal 9 Maret 2015 Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Nota Dinas No.77/BPPKP/ND/05/2015 tanggal 29 Mei 2015. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan konsumen, sehubungan dengan indikator kinerja menunjukkan bahwa upaya perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Nota Dinas No.78/BPPKP/ND/05/2015 tanggal 29 Mei 2015. Hal ini sejalan dengan Rancangan Perpres tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dinyatakan bahwa salah satu penetapan kebijakan harga adalah penetapan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan nasional serta pada saat terjadi gejolak harga Hasil analisis telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui nota dinas nomor 103/BPPKP/ND/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Memo kebijakan disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui nota dinas nomor 102/BPPKP/ND/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Hasil analisis disampaikan disampaikan kepada saekretaris Jenderal melalui nota dinas nomor 65/BPPKP/ND/05/2015 tanggal 12 Mei 2015 sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Pertanian nomor 105/KB.330/M/4/2015 perihal Penetapan Awal dan Akhir Giling MT 2014/2015 tanggal 29 April 2015 dilakukan sebagai tindak lanjut merebaknya isu tentang rencana penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai sebesar Rp.10.000/kg. Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui nota dinas nomor 57/BPPKP/ND/04/2015 tanggal 22 April 2015

21


9

10

11

12

13

14

Masukan Terhadap Usulan Sehubungan dengan adanya pelaksanaan deregulasi Deregulasi Kementerian kebijakan Kementerian Perdagangan, BP2KP telah Perdagangan Terkait Gula menyampaikan usulan deregulasi terkait gula yang disampaikan kepada Staf Ahli Bidang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus melalui nota dinas nomor 123/BPPKP/ND/9/2015 tanggal 9 September 2015 Usulan Harga Pembelian Usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemerintah (HPP) Beras Tahun Perdagangan Dalam Negeri melalui nota dinas 2015 nomor 28/BPPKP/ND/03/2015 tanggal 11 Maret 2015 sebagai tanggapan atas surat Perum Bulog nomor B-121/II/DO100/03/2015 tentang usulan HPP Gabah dan Beras tanggal 6 Maret 2015 Perkiraan Harga Bahan Pangan Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga di Pokok Pada Bulan Mei-Juli 2015 bulan Puasa dan Idul Fitri, telah disampaikan analisis perkiraan harga kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui nota dinas nomor 70/BPPKP/ND/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 Arah Pengembangan Pasar Analisis dilakukan untuk mendapat pemahaman Rakyat awal yang komprehensif terhadap produk hukum terkait pengembangan pasar rakyat dan dan informasi terkait implementasi kebijakan revitalisasi di Kementeriaan Perdagangan dan kementerian lainnya. Hasil analisis telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui nota dinas nomor 79.1/BPPKP/ND/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Gambaran Perdagangan di Hasil analisis disampaikan kepada Menteri Kawasan Perbatasan Entikong Perdagangan melalui nota dinas nomor 79/BPPKP/ND/5/2015 tanggal 29 Mei 2015 sebagai tanggapan atas suart Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan nomor B.467/Polhukam/04/2015 tentang penyampaian salinan Instruksi Persiden No.6 tahun 2015 tentang Percepatan pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Penunjang di Kawasan Perbatasan Dampak Harga Pembelian Rekomendasinya adalah template yang sudah Pemerintah Beras, Harga Patokan dibangun dapat digunakan sebagai instrumen Petani Gula, dan Harga Energi untuk mengestimasi dampak kenaikan HPP beras Terhadap Inflasi dan Kemiskinan dan gula serta harga energi kepada inflasi dan kemiskinan, kemudian hasilnya dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan policy mix. Rekomendasi ini disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Nota Dinas No. 86.1/BPPKP/ND/06/2015 tanggal 25 Juni 2015


22


15

16

17

18

19

20

21

Analisis Efektifitas Operasi Pasar Hasil analisis ini direkomendasikan kepada Beras Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Nota Dinas No. 152/BPPKP/ND/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015. Merekomendasikan bahwa setiap daerah perlu memiliki referensi volume beras OP yang akan efektif menurunkan harga, OP dapat mempertahankan pola yang sudah dijalankan saat ini dan HBKN oleh Bulog sebagai pelaksana, serta kualitas beras yang disalurkan dalam OP harus ditingkatkan. Hasil Policy Dialogue Series PDS dilaksanakan oleh BP2KP bekerjasama dengan Revitalisasi Pasar Rakyat AIPEG. Menindaklanjuti arahan Menteri Perdagangan untuk mengadakan diskusi tentang peran pasar sebagai sarana distribusi, pengendalian supply dan arah salah satu instrumen harga, telah dilaksanakan PDS yang hasilnya telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui nota dinas nomor 85/BPPKP/ND/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 Hasil Policy Dialogue Series Hasil diskusi telah disampaikan kepada Menteri Pengembangan Jasa Pergudangan Perdagangan melalui nota dinas nomor Dalam Meningkatkan Daya Saing 138/BPPKP/ND/09/2015 tanggal 30 September Sistem Logistik di Indonesia 2015 Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri Analisis kondisi sektor industri Rekomendasi disampaikan kepada Pimpinan di Serat Polyester (PSF), Benang Lingkungan Kementerian Perdagangan melalui Filament (PFY), dan Purified Nota Dinas No.13/BPPKP.3/ND/01/2015 tanggal 9 Terepthalat Acid (PTA) Januari 2015 sebagai tanggapan atas surat Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI) kepada Mendag melalui surat No.057/APSyFI/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 Analisis Revitalisasi Angkutan Rekomendasi disampaikan ke Direktur Fasilitasi Khusus Pelabuhan Tanjung Priok Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, melalui Nota Dinas No.33/BPPKP.3/ND/01/2015 tanggal 21 Januari 2015 sebagai tanggapan atas permintaan analisis revitalisasi angkutan khusus pelabuhan Tanjung Priok melalui surat No.171/DAGLU.5.4/ND/X/2014 Analisis Kebijakan Impor Ban didasari oleh usulan dari Kementerian Perindustrian mengenai pengaturan tata niaga impor Ban. Rekomendasi disampaikan ke Direktur Impor melalui Nota Dinas No.102/BPPKP.3/ND/3/2015 tanggal 3 Maret 2015 Analisis Ekspor Sarang Burung Rekomendasi disampaikan kepada pimpinan unit Walet dan Susu Kementerian Perdagangan melalui Nota Dinas No 114/BPPKP.3/ND/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 sebagai tanggapan atas surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing


23


22

Analisis Kinerja Perdagangan Indonesia-Brunei Darussalam

23

Analisis Impor Pakaian Bekas

24

Analisis Upaya Penerapan Skema Imbal Dagang dalam Rangka Meningkatkan Ekspor ke Rusia untuk Mendukung Pencapaian Target Ekspor Strategi Melipat-tigakan Ekspor dalam Lima Tahun Ke depan

25

26

Analisis Penguatan Industri dan Perdagangan Elektronik

27

Analisis Implikasi pemberlakuakn PPN untuk produk Pertanian dan Kehutanan


No.B.0101/Beijing/150214 tanggal 13 Februari 2015 Rekomendasi disampaikan kepada pimpinan unit Kementerian Perdagangan melalui Nota Dinas No.149/BPPKP.3/ND/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 sebagai tanggapan atas surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan No.R-00049/BSBegawan/150214 tanggal 27 Februari 2015 Rekomendasi disampaikan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Nota Dinas No.41/BPPKP/ND/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 sebagai tindak lanjut pembahasan perlindungan terhadap konsumen atas dampak buruk penggunaan pakaian bekas impor Rekomendasi disampaikan ke Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui Nota Dinas No.42/BPPKP/ND/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 sebagai tindak lanjut hasil rapat forum diskusi Policy Position ke-2 tahun 2015 Rekomendasi diberikan kepada pimpinan unit Kementerian Perdagangan terkait peningkatan ekspor non migas 300% di tahun 2019 melalui Nota Dinas No.219/BPPKP/ND/12/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi ke beberapa pelaku usaha di Semarang pada tanggal 13 Januari 2015 dan di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2015, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Rekomendasi ini juga dimuat dalam harian Bisnis Indonesia tertanggal 8 Juni 2015, dengan judul Strategi Melipatigakan Ekspor Non Migas Rekomendasi disampaikan kepada Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui surat No.228/BPPKP.3/SD/4/2015 tanggal 24 April 2015, sebagai tanggapan atas surat dari Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi, BSN perihal permohonan Kajian Penguatan Perdagangan untuk sektor Elektronika Rekomendasi disampaikan ke pimpinan Kementerian Perdagangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Ditjen Daglu, melalui surat No.59/BPPKP/ND/04/2015 tanggal 28 April 2015. Rekomendasi diberikan sebagai tanggapan

24


28

Analisis Kinerja Perdagangan LN Komprehensif Dalam Menyikapi Kondisi Perdagangan Global Dan Nasional

29

Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Besi Baja Nasional

30

Analisis Evaluasi Kebijakan Impor Produk Tertentu;

31

Analisis Tata Niaga Impor Nitro Cellulose (NC)

32

Analisis Membaiknya Perekonomian Italia Terhadap Kinerja Ekspor Non Migas Indonesia Ke Italia

33

Analisis Penurunan Kinerja Industri Manufaktur Indonesia


atas surat Ketua Umum Dewan Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) No. 058.A1/DPPASKINDO/XI-2014 tanggal 20 Nopember 2014 Rekomendasi disampaikan kepada pimpinan, para Unit Eselon I dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui surat nomor 63/BPPKP/ND/05/2015, tanggal 11 Mei 2015 dan surat nomor 72/BPPKP/ND/05/2015, tanggal 19 Mei 2015. Analisis ini merupakan tanggapan atas arahan Menteri Perdagangan terkait Analisis Kinerja Perdagangan Luar Negeri secara komprehensif dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan nasional Dalam rangka pengembangan industri besi baja nasional, BP2KP telah menyampaikan hasil analisis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui nota dinas nomor 94/ BPPKP/ND/07/2015 pada tanggal 7 Juli 2015 Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Impor melalui surat dinas nomor 540/BPPKP.3/ND/09/2015 pada tanggal 21 September 2015, sebagai tanggapan surat dinas Direktur Impor nomor 2179/Daglu.4.4/ND/6/2015 tentang permohonan kajian revisi Permendag tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagai dasar penyusunan deregulasi kebijakan perdagangan Rekomendasi disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui nota dinas nomor 83/BPPKP/ND/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 sebagai tindak lanjut surat Menteri Perindustrian nomor 204/M-IND/4/2015 perihal Tata Niaga Impor NC Hasil analisis disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional melalui nota dinas nomor 89/BPPKP/ND/06/2015 tanggal 30 Juni 2015. Analisis dilakukan sehuhbungan dengan laporan Kedutaan Besar RI di Roma No.R00145/ROMA/150520 perihal laporan membaiknya kondisi perekonomian Italia Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui nota dinas nomor 100/BPPKP/ND/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 sebagai tindak lanjut adanya isu penurunan kinerja industri manufaktur di Indonesia

25


34

35

36

37

38

39

40

41

42

Analisis Barang Yang Dibatasi Rekomendasi disampaikan kepada Direktur dan Dilarang Impornya Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui nota dinas nomor 99/BPPKP/ND/07/2015 tgl 13 Juli 2015 sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Barang yang Dilarang, Dibatasi dan Diawasi Perdagangannya Analisis Kebijakan Larangan Hasil analisis disampaikan kepada Direktur Impor Rokok Elektrik melalui nota dinas nomor 456/BPPKP.3/ND/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 sebagai tindak lanjut surat Bentoel Group nomor 06/BINI-Kemendag/Reg/07/2015 tentang tanggapan dan saran atas draft peraturan mengenai pelarangan impor dan peredaran rokok elektrik Analisis Potensi Ekspor Indonesia Hasil analisis singkat dalam rangka peningkatan ke Kawasan Timur Tengah ekspor non migas ke pasar tradisional ini telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui nota dinas nomor 125/BPPKP/ND/09/2015 tanggal 9 September 2015 Analisis Potensi Ekspor Indonesia Analisis dilakukan untuk menindaklanjuti arahan ke Kawasan Afrika menteri Perdagangan perihal analisis potensi ekspor non migas Indonesia di kawasan Afrika dalam rangka peningkatan ekspor ke pasar baru (non tradisional). Hasilnya telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui nota dinas nomor 124/BPPKP/ND/09/2015 tanggal 9 September 2015 Proyeksi Ekspor Non Migas Sehubungan dengan perkembangan kinerja ekspor Hingga Akhir 2015 selama Januari – Agustus 2015 dan revisi target ekspor 2015, hasil analisis singkat telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui nota dinas nomor 135/BPPKP/ND/09/2015 tanggal 23 September 2015 Role of Goverment in Trade Kesimpulan dari hasil Policy Dialogue Series ini Financing to Enhance Export of disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui non Oil and Gas nota dinas nomor 73/BPPKP/ND/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 Effective Rate of Protection (ERP) Laporan hasil diskusi dan rekomendasi telah Analysis for Indonesia disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui nota dinas nomor 117/BPPKP/ND/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Peran Trading House dalam Laporan hasil diskusi dan rekomendasi telah Mendorong Kinerja Ekspor disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui Indonesia nota dinas nomor 113/BPPKP/ND/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 Analisis Penentuan Produk Impor Rekomendasi disampaikan ke Direktorat Jenderal Yang Akan Dikenakan Retalisasi : Perdagangan Luar Negeri melalui Nota Dinas Studi Kasus Safeguards India Nomor 140/BPPKP/ND/10/2015 tgl 8 Oktober


26


43

44

45

46

47

Terhadap Produk Impor 2015. Analisis merupakan permintaan dari Saturated Fatty Alcohol Asal Direktorat Pengamanan Perdagangan yang Indonesia disampaikan dalam rapat, melalui surat 169/DAGLU.6.4/UND/04/2015 tgl 20 April 2015 dan 200/DAGLU.6.4/UND/05/2015 tgl 11 Mei 2015. Analisis Pemetaan Produk Ekspor Rekomendasi merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait "Upaya Mendorong Industri Nasional" tgl 19 Oktober 2015 dan telah disampaian ke Menteri Perindustrian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui Surat Dinas Nomor 909/M-DAG/SD/11/2015 tgl 6 Nopember 2015 dan 150/BPPKP/ND/10/2015 tgl 21 Oktober 2015. Analisis Perubahan Bea Keluar Rekomendasi merupakan tanggapan atas surat Biji Kakao Menjadi Fixed 15% Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) dan telah disampaikan ke Menteri Perdagangan, Sekretaris Jenderal, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui Nota Dinas Nomor 162/BPPKP/Nd/11/2015 tanggal 17 November 2015. Analisis Usulan Penurunan Tarif Rekomendasi merupakan tindaklanjut dari risalah Bea Masuk Impor Komponen rapat pimpinan perdagangan pada tanggal 3 Pesawat Terbang November 2015 mengenai usulan paket kebijakan ekonomi tahap VII untuk importasi produk komponen pesawat terbang dan telah disampaikan ke Menteri Perdagangan, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan Ketua Tim Deregulasi Kemendag melalui Nota Dinas Nomor 166/BPPKP/ ND/11/2015 tanggal 20 November 2015. Analisis Usulan Larangan Ekspor Rekomendasi merupakan tanggapan atas surat Tepung Ikan Menteri Kelautan dan Perikanan No. B88/MENKP/II/2015 perihal usulan pelarangan ekspor tepung ikan dan telah disampaikan ke Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Para eselon I dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui Nota Dinas Nomor 171/BPPKP/ND/11/2015 tanggal 23 November 2015. Hasil Pengkajian terhadap usulan Rekomendasi merupakan tanggapan atas surat penghapusan pos tarif Dirjen Daglu No. 217/DAGLU/ND/10/2015 ex1207.99.40.00 pada mengenai permohonan pengkajian terhadap usulan Permendag No. 44/M- penghapusan Pos Tarif ex 1207.99.40.00 pada DAG/PER/7/2012 Permendag No. 44/m_DAG/PER/7/2012, dan telah disampaikan ke Plt. Direktur Jenderal Perdagangan


27


Luar Negeri dan Para eselon I dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui Nota Dinas Nomor 172/BPPKP/ND/11/2015 tanggal 23 November 2015. Rekomendasi merupakan tanggapan atas surat PT Comextra Majora No. 3094/SRK/PTCM/VIII/2015 perihal usulan pengenaan Bea Keluar Mete Gelondong, dan telah disampaikan ke Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Para eselon I dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Perdagangan, melalui Nota Dinas Nomor 175/BPPKP/ND/11/2015 tanggal 23 November 2015. Laporan hasil forum diskusi dan rekomendasi telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui Nota Dinas Nomor ND 157/BPPKP/ND/11/2015 tanggal 10 Nopember 2015.

48

Analisis Usulan Pengenaan Bea Keluar Atas Ekspor Mete Gelondong

49

Review of Deregulation Policy to Enhance Industry Competitiveness: Sosialisasi Permendag Terkait Kebijakan Ekonomi Tahap I Outlook Perdagangan Indonesia Laporan hasil forum diskusi dan rekomendasi telah Tahun 2016 disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui Nota Dinas Nomor 178/BPPKP/ND/11/2015 tanggal 26 November 2015 Analisis Hubungan Perdagangan Hasil analisis ini Negara Selatan Selatan yang akan Indonesia dengan Selatan Selatan dijadikan sasaran ekspor, harus yang memiliki PDB dan populasi penduduk yang relatif tinggi. Comprehensive regional integration sangat diperlukan karena negara anggota Selatan Selatan, adalah negara berkembang yang menerapkan tariff barrier dan policy barrier yang relatif tinggi. Pameran misi dagang ke Selatan Selatan perlu diintensifkan. Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) terutama untuk membuka pasar ke Afrika juga dibutuhkan karena dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia, Afrika merupakan potensi pasar baru (Afrika rising, benua masa depan). Pokja tersebut untuk menangani hambatan perdagangan Indonesia ke negara Selatan Selatan di kawasan Afrika. Rekomendasi telah disampaikan ke Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Para eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan, melalui Nota Dinas Nomor 182/BPPKP/ND/11/2015 tanggal 30 Nopember 2015. Kajian Efektivitas Kebijakan Untuk mendukung efektivitas kebijakan impor Impor Produk Pangan Dalam dalam menjaga stabilitas harga, pemerintah perlu Rangka Stabilitas Harga mengidentifikasi kapan dan berapa jumlah sapi yang harus diimpor (terkait alokasi impor/kuota yang diberikan), izin impor diberikan minimal 3

50

51

52


28


53

53

bulan sebelum terjadinya musim paceklik yang berpotensi menaikkan harga. Identifikasi kapan dan jumlah produk pangan yang akan diimpor dapat dilakukan apabila produk pangan memiliki Early Warning System (EWS). Untuk memperbaiki bottleneck dalam mekanisme impor pangan, program paket kebijakan ekonomi Kementrian Perdagangan berupa kebijakan deregulasi perlu dioptimalkan dalam prakteknya. Rekomendasi disampaikan ke Menteri Perdagangan, Para eselon I dan Staf Khusus Mendag, melalui Nota Dinas Nomor 191/BPPKP/ND /12/2015 tanggal 7 Desember 2015 Kajian Pengembangan Dalam upaya pengembangan Atdag/ITPC maka Pembukaan Perwakilan direkomendasikan untuk: (i) Pengembangan input Perdagangan Luar Negeri pada aspek peningkatan anggaran operasional, kompetensi SDM dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; (ii) pengembangan output pada aspek informasi pasar/market intelligent, pengembangan jejaring perdagangan, dan penanganan hambatan peraturan di negara setempat; Hasil studi berhasil mengidentifikasi 16 negara prioritas dengan Atdag atau ITPC yang perlu dikembangkan input dan outputnya, yaitu Singapura, Jepang, Korsel, Amerika Serikat, Belgia, Australia, Belanda, Perancis, Kanada, RRT, Spanyol, Thailand, Malaysia, UEA, Jerman dan Inggris. Selain itu, pemerintah juga perlu membentuk Atdag atau ITPC baru di 3 negara prioritas yang saat ini belum memiliki Atdag dan ITPC, yaitu Myanmar, Swedia dan Austria. Rekomendasi disampaikan ke Menteri Perdagangan, Para eselon I dan Staf Khusus Mendag, melalui Nota Dinas Nomor 194/BPPKP/ND/12/2015 tanggal 14 Desember 2015. Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerjasama Perdagangan Internasional Optimalisasi Kerjasama ASEANChina Free Trade Agreement (ACFTA)dan ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)


Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jeneral Kerjasama Perdagangan Internasional melalui Nota Dinas No. 189/BPPKP/ND/12/2015 tanggal 3 Desember 2015, dimana rekomendasinya adalah:  Indonesia perlu merundingkan kembali agar RRT membuka sektor hilirnya yang masih ditutup dalam CAFTA melalui forum perundingan lain, misalnya RCEP atau forum bilateral Indonesia – RRT;  Indonesia perlu membuka sektor jasa dan investasi di dalam perjanjian perdagangan bebas

29


54

Usulan Penentuan Negara Mitra Prioritas, Produk Prioritas dan Strategi Kerjasama Perdagangan Internasional

55

Peningkatan Ekspor Melalui Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia-Tunisia

56

Posisi dan Potensi Indonesia dalam Global Value Chain (GVC) di Kawasan RCEP

57

Potensi Perdagangan Indonesia di Kawasan Afrika

58

Potensi Perdagangan Indonesia di Kawasan Timur Tengah


seperti ACFTA dan AKTA agar partisipasi Indonesia meningkat dan tercipta upgrading posisi Indonesia dalam GVC Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jeneral Kerjasama Perdagangan Internasional melalui Nota Dinas No. 184/BPPKP/ND/11/2015 tanggal 30 November 2015, dimana rekomendasinya adalah: Untuk meningkatkan akses pasar ekspor, disarankan agar Indonesia dapat memprioritaskan negosiasi kerjasama dengan Amerika Serikat, Brasil, dan Rusia; Untuk meningkatkan akses pasar ke USA dan Brasil disarankan menegosiasikan NTM untuk produk pertanian, sedangkan jika ke Rusia menegosiasikan NTM untuk TBT Disampaikan kepada Direktur Kerjasama Perdagangan Internasional melalui nota dinas nomor 30/BPPKP/ND/3/2015 tanggal 17 Maret 2015 sebagai tindak lanjut nota dinas Dirjen KPI nomor 201/KPI/ND/03/2015 tanggal 2 Maret 2015 Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jeneral Kerjasama Perdagangan Internasional melalui Nota Dinas No. 92BPPKP/ND/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, dimana rekomendasinya adalah: bahwa 75 produk Indonesia yang memiliki potensi dan akan memperoleh manfaat dari rantai nilai global di kawasan RCEP adalah mineral product (HS 25-27), chemical and allied industries (HS 28-38), plastics/rubber (HS 39-40), wood and wood product (HS 44-49), dan metals (HS 72-83) Rekomendasi disampaikan kepada Menteri Perdagangan Internasional melalui Nota Dinas No. 145/BPPKP/ND/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, beberapa sektor yang belum memiliki daya saing di kawasan Afrika seyogyanya difasilitasi untuk ditingkatkan daya saingnya.Liberalisasi perdagangan terhadap sektor yang rendah daya saingnya dilakukan secara bertahap, sedangkan yang sudah berdaya saing tinggi dibuka selebarlebarnya Perdagangan Internasional melalui Nota Dinas No. 146/BPPKP/ND/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, beberapa sektor yang belum memiliki daya saing di kawasan Afrika seyogyanya difasilitasi untuk ditingkatkan daya saingnya.Liberalisasi perdagangan terhadap sektor yang rendah daya saingnya dilakukan secara bertahap, sedangkan yang sudah berdaya saing tinggi dibuka selebarlebarnya

30


59

60

61

62

63

Biaya dan Manfaat Keikutsertaan Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jeneral Indonesia Dalam Asia Pacific Free Kerjasama Perdagangan Internasional melalui Nota Trade Agreement (FTA-AP) Dinas No. 176/BPPKP/ND/11/2015 tanggal 25 November 2015, dimana rekomendasinya adalah: Indonesia dapat bergabung dalam FTA-AP dengan cara melakukan liberalisasi secara bertahap, mulai dari pemotongan tariff 50% kemudian mengarahkan pada liberalisasi secara penuh. Agar sektor-sektor dalam Negeri dapat mempersiapkan diri dan menyusun NTM sehingga Indonesia tidak semata-mata menjadi pasar bagi negara negara Asia Pasifik. Usulan Posisi Runding Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Perdagangan Jasa Indonesia pada Perundingan Jasa melalui Nota Dinas Perundingan ACFTA No.636/BPPKP.4/ND/12/2015 tanggal 2 Desember 2015, bahwa komitmen Indonesia masih rendah khususnya dalam Kerjasama ACFTA, direkomendasikan untuk membuka sektor jasa bisnis, pendidikan dan keuangan sesuai dengan komitmen Indonesia pada AFAS 5. Liberalisasi Jasa Pariwisata Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Indonesia dan Dampaknya Pada Perundingan Jasa melalui Nota Dinas FDI (Foreign Direct Investment) No.638/BPPKP.4/ND/12/2015 tanggal 2 Desember 2015, dimana rekomendasinya adalah: Untuk mendorong peningkatan investasi asing di jasa pariwisata tidak cukup dengan hanya meliberalisasikan Moda 3, tetapi harus diiringi dengan promosi investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, bandara, dan sebagainya serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Analisis Kesiapan Indonesia Rekomendasi disampaikan kepada Direktur dalam Penerapan Safeguard Perundingan Perdagangan Jasa melalui Nota Dinas Measures dalam Perdagangan No.639/BPPKP.4/ND/12/2015 tanggal 2 Desember Jasa Internasional 2015, meskipun Indonesia salah satu inisiator proposal safeguard ASEAN tetapi secara teknis Indonesia belum siap untuk menerapkan mekanisme safeguard perdagangan jasa Usulan Posisi Runding Indonesia Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Untuk Negosiasi Sensitive Product Kerjasama Multilateral melalui Nota Dinas di Konferensi Tingkat Menteri X No.635/BPPKP.4/ND/12/2015 tanggal 2 Desember 2015, bahwa Indonesia belum siap untuk memberlakukan kebijakan SePS dan tidak akan efektif jika tetap di laksanakan. Sehingga Indonesia sebaiknya dalam posisi stand still (wait and see) dalam KTM WTO ke-10, mengingat kondisi Indonesia saat ini belum dapat memeberlakukan kuota impor sebagai instrument utama pelaksanaan kebijakan SePS.


31


64 65

Usulan Untuk Meningkatkan Akses Pasar Ekspor Produk CPO Indonesia ke Amerika Serikat Usulan Posisi Runding Indonesia Mengenai Post Bali Work Program WTO

66

Joint Study Group (JSG) Indonesia – Nigeria

67

Hasil Policy Dialogue Series ASEAN Sevices Integration Post 2015: Opportunities and Challenges for Indonesia

Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Kerjasama Multilateral melalui Nota Dinas No.03/BPPKP.4/ND/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Kerjasama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya melalui Nota Dinas No.633/BPPKP.4/ND/12/2015 tanggal 02 Desember 2015, dimana Indonesia bersama Malaysia memiliki standar RSPO bagi perusahaan sawit sebagai bukti bahwa perkebunan di Indonesia telah memberlakukan sistem berkebunan lestari. Perlu dilakukan upaya agar sertifikasi RSPO dapat diterima konsumen di USA melalui mutual recognition agreement antara kebijakan RSPO dan NODA (Notice of Data Availability) Hasil studi kelayakan ini disampaikan kepada Direktur Kerjasama Perdagangan Internasional melalui nota dinas nomor 30/BPPKP/ND/3/2015 tanggal 17 Maret 2015 Kesimpulan dan rekomendasi dari hasil diskusi telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui nota dinas nomor 80/BPPKP/ND/06/2015 tanggal 8 Juni 2015

b. Publikasi pengkajian kebijakan perdagangan Setiap tahunnya BPPP menerbitkan beberapa jenis publikasi, yaitu Bulletin Ilmiah Litbang Perdagangan (BILP), Bunga Rampai Info Komoditi Prioritas (BRIK) yang sebelumnya merupakan Buletin Info Komoditi Prioritas, Leaflet Artikel di Bidang Perdagangan, Warta Pengkajian Perdagangan, dan yang terbaru adalah Call for Paper. Secara singkat, BILP berisi artikel ilmiah yang ditulis oleh para peneliti dan pakar baik di BPPP maupun eksternal. Bunga Rampai Info Komoditi Prioritas, yang sebelumnya bernama Buletin Info Komoditi Prioritas, ditulis oleh peneliti BPPP yang isinya mencakup informasi mengenai potensi komoditi unggulan di Indonesia. Kedua publikasi ini terbit setiap semester dalam setahun. Adapun Leaflet Artikel di Bidang Perdagangan memaparkan beberapa rangkuman hasil kajian BPPP dan isuisu faktual seputar perdagangan yang dikemas secara singkat namun tetap informatif dan akurat. Leaflet terbit hanya 1 kali dalam setahun dan biasanya terdiri dari 12 judul kajian. Warta Pengkajian Perdagangan menyajikan


32


berbagai liputan dan artikel terkait kegiatan BPPP terbit 3 kali dalam setahun. Mulai tahun 2016, BPPP akan melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dan Call for Paper. Kegiatan Call for Paper ini merupakan kompetisi atas tulisan ilmiah di bidang perdagangan untuk para penulis internal BPPP maupun masyarakat umum dan tulisan terpilih akan diterbitkan dalam bentuk prosiding. Tulisan-tulisan terpilih ini akan diseminarkan dalam kegiatan Seminar Nasional. Adapun kegiatan Call for Paper dan Seminar Nasional akan diadakan satu kali dalam setahun. Selain berbagai publikasi di atas, sejak tahun 2006 hingga 2012 BP2KP juga pernah menerbitkan Profil Komoditi bagi produk unggulan dan potensial. Buku ini diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan dicetak sebagai buku eksklusif serta informatif yang ditujukan untuk membantu diseminasi informasi produk-produk Indonesia ke mancanegara. Hingga tahun 2013 telah diterbitkan 23 judul. Saat ini penerbitan Profil Komoditi tersebut dilanjutkan oleh Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional dengan lingkup yang lebih kecil. c. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan perdagangan Untuk menyebarluaskan hasil-hasil kajian kepada stakeholders BP2KP maupun masyarakat umum, secara rutin BP2KP mengadakan seminar diseminasi

hasil

pengkajian

kebijakan

perdagangan.

Kegiatan

ini

diselenggarakan rata-rata sebanyak 5-6 kali setiap tahunnya yang mengambil tempat di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia yang bertujuan untuk menjangkau kalangan dunia usaha dan akademisi di seluruh Indonesia. Beberapa kota besar yang menjadi target penyelenggaraan diseminasi selama periode 2010-2014 diantaranya adalah Pekanbaru, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Bali. Sementara pada tahun 2015 dilaksanakan di Makassar dan Medan serta pada tahun 2016 di Surabaya, Bandung, dan Padang. Peserta kegiatan ini terdiri dari unit teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan, dan dari kalangan stakeholders eksternal berasal dari kalangan akademisi serta pelaku usaha.


33


d. Penyediaan dukungan terhadap operasional Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, pada tahun 2012 dibentuk Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional dimana Kepala BP2KP duduk sebagai Ketua. Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional bertugas memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil investigasi yang dilakukan KADI/KPPI terhadap tuduhan adanya praktek perdagangan yang merugikan seperti dumping. Tim yang terdiri dari perwakilan beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk menerima/menolak hasil investigasi dari KADI/KPPI dan selanjutnya memberitahukan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti secara legal dan formal. Google Analytics mencatat bahwa website Kementerian Perdagangan telah diakses sebanyak 481.130 pengunjung rata-rata per tahun dari seluruh dunia, guna

mendapatkan

informasi

utama

antara

lain

regulasi/kebijakan

perdagangan, statistik perdagangan, publikasi berita perdagangan, publikasi harga kebutuhan pokok dan internasional, publikasi buletin ilmiah perdagangan dan akses menuju pelayanan publik perdagangan. Memperhatikan capaiancapaian BPPP pada periode 5 tahun terakhir tersebut, maka BPPP melakukan evaluasi dan merancang kembali kebijakan-kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun berikutnya. Dalam penyusunan Renstra tersebut, telah dilakukan analisis dan evaluasi kondisi umum kinerja sektor perdagangan saat ini, potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam pembangunan perdagangan lima tahun ke depan serta selanjutnya penetapan rencana strategis pembangunan perdagangan 2015−2019 yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan perdagangan yang akan dilaksanakan selama periode tersebut.


34


Dalam perjalanannya terjadi perubahan-perubahan

yang belum

diantisipasi pada awal penyusunan Renstra tersebut sehingga perlu dilakukan review untuk menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi ke depan. Pentingnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian Indonesia dapat tercermin dari penyerapan tenaga kerja dan pendapatan devisa. Selama periode 2010−2014 kinerja ekspor Indonesia menujukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil walaupun tidak cukup cepat, dari USD 157,78 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 176,29 miliar pada tahun 2014 atau meningkat ratarata 1,14 persen per tahun. Peningkatan ekspor tersebut didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas, sedangkan ekspor migas terkontraksi sebesar -0,82 persen pada periode yang sama. Selama periode 2010–2014, ekspor migas sedikit naik dari USD 28,0 miliar menjadi USD 30,3 miliar dengan rata-rata pertumbuhan -0,82 persen, dan ekspor nonmigas meningkat dari USD 129,7 miliar menjadi USD 145,9 dengan rata-rata pertumbuhan 1,59 persen. Struktur produk ekspor non-migas Indonesia pada periode 2010-2014 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Ekspor produk pertanian meningkat dari USD 5 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 5,7 miliar di tahun 2014. Sementara itu, ekspor produk manufaktur juga meningkat dari USD 98 miliar di tahun 2010 menjadi USD 117,3 miliar di tahun 2014. Sebaliknya, akibat pelaksanaan UU Minerba yang membatasi ekspor bahan mentah, maka ekspor produk pertambangan mengalami penurunan dari USD 26,7 miliar tahun 2010 menjadi USD 22,8 miliar di tahun 2014 (BPS, diolah Pusdatin Perdagangan, 2015). Importasi dikelola agar lebih berorientasi pada kepentingan nasional, yaitu sesuai kaidah standar kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, dan moral bangsa. Pertumbuhan impor selama periode 2010−2014, khususnya nonmigas, meningkat rata-rata 10,83 persen per tahun. Impor nonmigas sebagian besar berupa impor bahan baku atau penolong dan barang modal yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi dan produksi di dalam negeri, termasuk diantaranya untuk orientasi ekspor. Pengelolaan impor


35


juga diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan transparan di dalam negeri guna mencegah terjadinya perdagangan yang tidak adil dan memastikan impor yang masuk melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) memenuhi syarat. Sumber impor nonmigas terbesar Indonesia selama kurun waktu 2010-2014 diperoleh dari negara RRT, Jepang, dan Singapura. Ketiga negara tersebut memberikan kontribusi sebesar 41,9 persen dari total impor nonmigas Indonesia tahun 2014. Peran diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional semakin kuat. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya penyelesaian masalah-masalah perdagangan internasional dan meningkatnya akses pasar.

Dalam rangka

meningkatkan akses pasar, dilakukan strategi multijalur di forum multilateral, regional, dan bilateral. Melalui strategi multijalur ini, Indonesia telah berhasil memperkuat perannya di dunia internasional, baik di forum multilateral, regional maupun bilateral. Dalam forum multilateral Indonesia berperan di World Trade Organization (WTO) melalui G-20, G-33, dan NAMA 11. Sementara dalam forum regional, Indonesia juga menunjukkan peran besar dalam forum ASEAN, ASEAN plus mitra dialog, dan APEC. Sedangkan dalam forum bilateral Indonesia menjalin kerjasama perdagangan dengan beberapa negara mitra. Salah satu peran nyata Indonesia dalam forum multilateral di WTO diantaranya adalah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-9 WTO di Bali pada tahun 2013. Dalam KTM tersebut dihasilkan kesepakatan paket Bali yang tediri dari tiga hal, yaitu terkait Fasiltasi Perdagangan (Trade Facilitation), Pertanian (Agriculture) dan Least Developed Countries (LDCs). Sementara dalam forum regional, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2011 menyelengarakan ASEAN Summit 2011 di Nusa Dua, Bali. Selain itu juga pada tahun 2013 Indonesia juga menyelenggarakan KTT APEC. Di samping itu juga Indonesia terlibat aktif dalam penyusunan produk ramah lingkungan (Environmental Goods List) dalam forum APEC. Dan juga terlibat dalam forum ASEAN plus mitra dialog (ASEAN + 6) atau dikenal dengan Regional


36


Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang digagas pada KTT ASEAN di Bali tahun 2012. Sedangkan dalam forum Bilateral Indonesia mengadakan perundingan dalam rangka pembentukan Indonesia– Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) dan Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). Di samping itu Indonesia juga menjajagi kesepakatan kerjasama perdagangan dengan Uzbekistan (Indonesia – Uzbekistan Trade Agreement). Selain itu juga diantisipasi adanya peluang Kerjasama Bilateral Indonesia-Nigeria Melalui Skema Preferential Trade Agreement (PTA), dan terakhir adalah adanya pembentukan Indonesia- Peru Preferential Trade Arrangement. Dalam perekonomian Indonesia, investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor dan impor. Investasi akan mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku penolong, dimana produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk memproduksi produk baik untuk keperluan di dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor. Mempertimbangkan adanya korelasi positif antara investasi dan ekspor-impor, maka Kementerian Perdagangan juga turut serta mendukung peningkatan investasi melalui berbagai program peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif seperti antara lain tergabung dalam Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Peningkatan Ekspor (Timnas PEPI) yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan peningkatan investasi dan peningkatan ekspor, pengembangan kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus, termasuk disahkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan peningkatan pelayanan perizinan perdagangan bagi dunia usaha. Stabilitas harga bahan pangan dan kecukupan pasokan di dalam negeri periode 2010-2014 relatif stabil. Harga bahan-bahan pangan mengalami kenaikan yang fluktuatif, namun secara umum harga dan kecukupan pasokan bahan pangan dapat dikendalikan. Pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis ekonomi di beberapa negara Eropa menurunkan permintaan Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

37


pangan dunia. Andil inflasi bahan pangan pun cukup rendah dan stabil walaupun masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Andil inflasi bahan pangan tahun 2010-2014 berturut-turut adalah: 3,50 persen; 0,84 persen; 1,31 persen; 2,75 persen dan 2,06 persen untuk tahun 2014. Meskipun harga-harga bahan pokok relatif terkendali, masih terdapat permasalahan disparitas harga antar daerah yang masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh musim atau geografis serta permasalahan sarana dan prasarana distribusi di daerahdaerah yang masih terbatas.

Disparitas harga yang tinggi dapat memicu

terjadinya masalah-masalah kelangkaan pasokan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Peran pasar tradisional dalam perekonomian Indonesia diharapkan terus meningkat.

Untuk

itu

telah

dilakukan

berbagai

upaya

agar

lebih

memberdayakan pasar tradisional. Upaya-upaya ini antara lain: perbaikan fisik dan manajemen pasar; pencanangan hari pasar bersih nasional; dan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dalam hal penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, telah diterbitkan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang ditindaklanjuti dengan Permendag No. 53 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 yang kemudian diubah dengan Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang mengatur secara rinci mengenai zonasi dan tata ruang untuk mengatur lokasi pasar dan pusat perbelanjaan atau toko modern; hubungan pemasok dan toko modern; dan kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil, pasar tradisional, dan pedagang pasar tradisional. Peraturan tersebut kemudian dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri

Perdagangan

Pembangunan

dan

No.

48/M.DAG/PER/8/2013

Pengelolaan

Sarana

Distribusi

tentang

Pedoman

Perdagangan

yang

merupakan dasar hukum pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional dan pusat distribusi. Peraturan ini meliputi klasifikasi dan kriteria sarana distribusi


38


perdagangan, pembiayaan, tata cara pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan. Revitalisasi Pasar Tradisional dilakukan melalui tugas Dana Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus. Perlindungan konsumen dilakukan Kementerian Perdagangan melalui peningkatan

standardisasi,

pengawasan

barang

beredar

dan

jasa,

pemberdayaan konsumen, serta tertib ukur atau metrologi legal. Selain itu, dilakukan pula upaya pengamanan perdagangan melalui perlindungan dan pembelaan produsen dalam negeri dari praktek perdagangan yang tidak sehat. Peningkatan standardisasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha dan masyarakat di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan diperkuat dengan Permendag No.14/M-DAG/PER/3/2007 yang telah diubah sebanyak tiga kali melalui Permendag 30/M-DAG/PER/7/2007; Permendag No. 47/M-DAG/PER/8/2014; dan Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Kemudian,

pengawasan barang beredar dan jasa melalui 6 (enam)

parameter, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), label Bahasa Indonesia, Manual dan Kartu Garansi (MKG) untuk produk telematika dan elektronik, cara menjual termasuk iklan, purna jual barang, dan klausula baku. Kewajiban produsen untuk mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dan pendaftaran MKG bertujuan untuk menjamin bahwa konsumen akan mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai. Pengaturan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia dilandasi oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/MDAG/PER/11/2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/MDAG/PER/1/2014 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Melalui


39


pelaksanaan

pengawasan

tersebut

diharapkan

dapat

membendung

kemungkinan masuknya barang – barang yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Saat ini, pelaksanaan pengawasan barang beredar yang terkait dengan mutu telah didukung oleh beberapa laboratorium di pusat dan daerah melalui pengujian contoh barang yang telah diambil di pasar. Terkait perlindungan

dengan

tertib

konsumen

ukur

atau

didasarkan

metrologi pada

legal,

upaya-upaya

Permendag

No.08/M-

DAG/PER/2010 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Akurasi dan reliabilitas UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara.

Pedagang dilindungi dari

kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/dibayarkannya. Pasar komoditi yang dikembangkan adalah Pasar Komoditi Terorganisir yang didukung oleh pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG). Pengembangan pasar komoditi terorganisir yang mencakup Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Pasar Lelang (PL) akan memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha (pedagang, prosesor, dan eksportir) termasuk petani. Berbagai fungsi dari PBK, SRG, dan PL adalah sebagai sarana pengendalian resiko harga, pembentukan harga yang transparan, pengendalian pasokan komoditi dan efisiensi distribusi serta sebagai alternatif pembiayaan dalam rangka memberikan kepastian usaha dan daya saing yang lebih baik. Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), terus mengalami perkembangan yang pesat baik dari sisi volume transaksi, jumlah pelaku usaha (perusahaan pialang, pedagang, dan wakil pialang) maupun jumlah kontrak yang diperdagangkan. Kegiatan Pasar Lelang Forward (PLF) meliputi berbagai jenis komoditi yang terdiri dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Disamping itu, di beberapa lokasi lelang juga Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

40


memperdagangkan hasil industri seperti makanan dan tekstil. Dari sekian komoditas yang dilelangkan, terdapat beberapa komoditas yang dominan, seperti beras, sapi potong, kopra, dan pala yang menjadi komoditi potensial masing-masing daerah. Hingga saat ini, semua Pasar Lelang tersebut diselenggarakan oleh dinas yang menangani Bidang Perdagangan di Propinsi/Kabupaten. Revitalisasi Pasar Lelang akan dilakukan di masa mendatang dengan penyelenggara pasar lelang adalah pihak swasta, Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dan koperasi dengan memperdagangkan komoditi unggulan daerah setempat. Sejak diterbitkannya Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 pada 14 Juli 2006 yang kemudian diperbaharui dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 pada 8 Agustus 2011. Penambahan penting dari UU Sistem Resi Gudang yang baru adalah pengaturan mengenai Lembaga Jaminan untuk memenuhi kebutuhan usaha di bidang Resi Gudang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/M-DAG/PER/2/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang perubahan Keputusan

Menteri

Perdagangan

No.

37/M-DAG/PER/11/2011,

telah

ditetapkan 10 komoditi yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, garam, dan rotan. Uraian diatas merupakan gambaran umum tentang kondisi perdagangan dewasa ini yang perlu diketahui dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan. Sebagai salah satu unit pendukung di lingkungan Kementerian Perdagangan, selama periode 2005 – 2009 dan dilanjutkan pada periode 20102014, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan mempunyai peran yang strategis dalam memberikan bahan masukan melalui pengkajian kebijakan kepada pimpinan dalam menyikapi isu-isu perdagangan yang berkembang di masyarakat maupun sebagai rekomendasi kebijakan untuk pengembangan


41


kegiatan perdagangan secara nasional, disamping juga menyediakan layanan berbasis teknologi informasi. Selama periode 2015-2019, walaupun terdapat perubahan nomenklatur pada 2016, namun tidak merubah peran strategis BPPP dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan. Secara garis besar, kegiatan pengkajian maupun pendukung lainnya pada BPPP digambarkan sebagai berikut: 1. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, dan Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, dengan tugas pokok sebagai berikut: a. Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengkajian dan pengembangan perdagangan dalam negeri. b. Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengkajian dan pengembangan perdagangan luar negeri. c. Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas

melaksanakan

penyusunan

kebijakan

teknis,

pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengkajian dan pengembangan kerja sama perdagangan internasional. d. Sekretariat

Badan

Pengkajian

dan

Pengembangan

Perdagangan

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPPP. 2. Penyusunan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dilakukan dengan melibatkan stakeholders dalam setiap tahapannya. Selain itu, untuk memperoleh hasil kajian yang berkualitas, dalam setiap tahapan penyusunan


42


kajian, BPPP berupaya untuk mengikutsertakan tenaga ahli dan nara sumber yang berkompeten pada topik dan materi kajian yang diusung. Lebih jauh, keterlibatan tenaga ahli dan nara sumber dari kalangan akademisi diharapkan mampu memperkaya referensi dan mempertajam analisis yang dipaparkan. Sedangkan stakeholders lainnya baik pelaku usaha dan masyarakat, serta instansi terkait lainnya memberikan masukan tentang permasalahan riil di lapangan dan upaya pemecahan masalah dilihat dari berbagai aspek kebutuhan. 3. Hasil akhir kajian berupa rekomendasi kebijakan disampaikan kepada pimpinan Kementerian Perdagangan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan. Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga litbang, hasilhasil kajian setiap tahunnya juga disebarluaskan kepada para stakeholders lainnya untuk dimanfaatkan melalui forum diseminasi. Kegiatan diseminasi hasil kajian dilaksanakan di pusat dan daerah dengan mengundang pihakpihak yang terkait seperti instansi pemerintah pusat dan daerah, asosiasi, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, dan masyarakat umum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil-hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh BPPP kepada stakeholders perdagangan. Dengan demikian, diharapkan para stakeholders yang mengikuti diseminasi tertarik untuk memanfaatkan hasil kajian. Disamping itu diseminasi juga mempunyai beberapa tujuan penting lainnya, yaitu untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap para peneliti dan hasil karyanya sehingga mendorong tumbuhnya minat menjadi peneliti di lingkungan BPPP, memperluas jejaring kerja dan komunikasi antara BPPP dengan para stakeholders dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya yang menangani bidang perdagangan. Penyebarluasan hasil kajian juga dilakukan melalui penerbitan hasil kajian dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Buletin tersebut didistribusikan kepada unit-unit di lingkungan Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, asosiasi, dunia usaha, perguruan tinggi dan instansi


43


terkait lainnya. Pada beberapa kesempatan, hasil-hasil kajian terpilih juga diterbitkan di beberapa jurnal ilmiah baik dalam dan luar negeri. 4. Untuk memperluas jejaring kerja pengkajian kebijakan, BPPP menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga kelitbangan dan lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh, di dalam negeri BPPP 5. secara rutin berpartisipasi dalam Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) yang merupakan forum lembaga litbang pemerintah. Untuk memperlancar pelaksanaan kajian yang seringkali melibatkan pemerintah daerah, BPPP juga mengadakan Forum Peningkatan Kerja Sama Kelitbangan dengan Daerah yang terdiri dari lembaga litbang daerah dan Dinas Perindag seluruh provinsi di Indonesia yang berlangsung dari tahun 2011 - 2013. Selain di dalam negeri, BPPP menjalin kerja sama dengan lembaga donor seperti World Bank, Netherlands Education Support Office (NESO), Overseas Development Institute (ODI) UK, Asian Competitiveness Institute of Lee Kwan Yeuw Public Policy School, National University of Singapore, AIPEG, TPSACanada, IDEAS-JETRO dan terus meningkatkan penjajakan dengan lembaga lain. Beberapa bentuk kerja sama yang masih terlaksana pada periode 20152016 adalah sebagai berikut: No 01 02 03 04

Partner Kerja Sama World Bank MPFTIC TPSA- Canada Nuffic NESO AIPEG

05 EU-TCF 01 JICA

Bentuk Kerja Sama Training, analisis, dan workshop. Training dan internship. Training Training, analisis, dan policy dialogue series di Jakarta dan di daerah. Training, internship, dan analisis. Riset dan pendampingan tenaga ahli; training dan internship; serta seminar.


Kontrak Waktu Pelaksanaan 2013 - 2016 2015 - 2019 2015 - 2016 2015 - 2017 2016 Berakhir 2020

44


Selama kurun waktu 2010-2014, BPPP telah menghasilkan sebanyak 174 laporan kajian yang meliputi bidang perdagangan dalam negeri 57 kajian, bidang perdagangan luar negeri 57 kajian dan bidang kerjasama perdagangan internasional 60 kajian. Dukungan hasil pengkajian kebijakan perdagangan berupa rekomendasi untuk bahan perumusan kebijakan sektor perdagangan selama kurun 2015-2019 akan meliputi isu-isu sebagai berikut : a. Isu Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri 1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas distribusi 2. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha 3. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri 4. Peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri 5. Perlindungan konsumen b. Isu Pengkajian Perdagangan Luar Negeri 1. Review Kebijakan Perdagangan Luar Negeri 2. Fasilitasi Perdagangan 3. Tindakan Pengamanan Perdagangan 4. Menjaga dan Meningkatkan Akses Pasar Ekspor 5. Promosi dan Perluasan Pasar di Negara Tujuan 6. Peningkatan Nilai Tambah Produk Melalui Hilirisasi 7. Peningkatan Mutu Produk Ekspor 8. Evaluasi Kebijakan Preshipment Inspection 9. Kebijakan Tarif Bea Masuk 10. Substitusi Impor 11. Struktur Manufaktur 12. Strategi Pengembangan Ekspor 13. Strategi Pengendalian Impor 14. Target Ekspor-Impor 2015-2019 Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

45


c. Isu Pengkajian Kebijakan Kerja Sama Perdagangan Internasional 1. Isu-isu kebijakan terkait perundingan pada forum bilateral, seperti Indonesia-EFTA, Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). 2. Isu-isu kebijakan terkait perundingan pada forum multilateral, seperti WTO. 3. Isu-isu kebijakan terkait perundingan pada forum regional, seperti ASEAN, APEC. 1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1. Potensi Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan perdagangan dalam jangka waktu lima tahun ke depan juga terdapat sejumlah potensi substansial, baik di internal maupun di lingkungan eksternal Kementerian Perdagangan yang dapat mempengaruhi kinerja perdagangan, sebagai berikut : Kegiatan usaha perdagangan dan investasi akan dapat berkembang dengan baik apabila tercipta suasana yang kondusif. Hingga saat ini, Kementerian Perdagangan berkomitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha, khususnya di sektor Perdagangan. Komitmen dan konsistensi untuk terus memperbaiki iklim usaha di Indonesia tidak saja merupakan potensi untuk mendukung kinerja investasi dan ekspor, tetapi juga akan senantiasa mempertahankan ekspektasi positif pelaku usaha untuk melakukan dan meningkatkan aktivitas-aktivitas bisnisnya di Indonesia. Perbaikan iklim investasi telah diupayakan pemerintah melalui berbagai cara, seperti: penciptaan pelayanan publik, misalnya: National Single Window melalui INATRADE; kemudahan prosedur; penyederhanaan prosedur dan modernisasi sistem Bea Cukai; harmonisasi standards and conformance yang dapat memudahkan akses ke pasar regional; pengembangan e-commerce; peningkatan prosedur pelayanan SKA; dan kredit sindikasi untuk ekspor melalui LPEI. Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

46


Dalam forum internasional, Indonesia mempunyai peran semakin penting di dunia internasional. Selain karena fakta bahwa Indonesia merupakan pasar dengan ukuran besar yang tetap tumbuh positif di tengah krisis global, kinerja diplomasi internasional Indonesia juga telah mampu menempatkan Indonesia menjadi pemeran sentral dalam berbagai forum multilateral maupun regional. Seperti peran Indonesia sebagai ketua di ASEAN pada tahun 2011, ketua di APEC tahun 2013 dan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTM ke-9 WTO di Bali pada bulan Desember 2013. KTM ke-9 WTO menghasilkan kesepakatan yang cukup penting yang dikenal dengan paket Bali yang terdiri dari Fasilitasi Perdagangan, Pertanian dan Least Developed Countries. Peran sentral ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung

pertumbuhan

ekonomi,

khususnya

melalui

perdagangan

internasional (ekspor dan impor) dan kerjasama investasi. Perkembangan perekonomian nasional telah membuka peluang bagi usaha ritel modern di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun di era krisis ekonomi global, perkembangan bisnis ritel modern di Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan potensi pasar di Indonesia masih cukup besar dan menguatnya usaha kelas menengah dan

kecil

sehingga

menambah

banyaknya

kelompok

masyarakat

berpenghasilan menengah-atas untuk berbelanja di ritel modern. Perkembangan positif ritel modern dan ritel tradisional merupakan kekuatan tersendiri yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kelancaran arus barang, dimana ritel modern dan ritel tradisional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem distribusi dan logistik nasional. Pada akhirnya, keberadaan ritel ini akan dapat membantu stabilitas harga dan mengurangi disparitas harga. Selain aspek tesebut pasar tradisional Indonesia memiliki posisi khusus dalam perekonomian Indonesia, karena sangat berkaitan erat dengan aspek kultural, geografis, dan tradisi masyarakat Indonesia. Pasar tradisional mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja; menjaga stabilitas harga bahan pokok; Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

47


memberdayakan

usaha

mikro,

kecil,

dan

menengah;

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengembangan pasar dalam negeri juga dilakukan lewat kebijakan pemberdayaan para pelaku usaha lewat pasar komoditi yang dapat dikembangkan menjadi Pasar Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang. Lebih lanjut, ketiga kebijakan tersebut memiliki potensi untuk mendukung stabilisasi harga dan pemberdayaan produsen komoditi. Perdagangan

berjangka

merupakan

salah

satu

sarana

untuk

menciptakan transparansi dan kestabilan harga komoditi. Melihat potensi pasar berjangka

ini,

Kementerian

Perdagangan

terus

berupaya

perdagangan berjangka yang saat ini semakin berkembang.

membenahi Pasar lelang

mampu membentuk harga yang transparan dan menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Potensi pasar lelang ini dikembangkan Kementerian Perdagangan melalui fasilitas pasar lelang di beberapa daerah. Selain mampu menjaga stabilitas harga, Sistem Resi Gudang (SRG) juga memberi peluang bagi pembiayaan produsen, dimana komoditi-komoditi yang disimpan di dalam gudang dapat dijadikan agunan bank. Indonesia memiliki beragam jenis komoditi unggulan dan sumber daya alam yang berlimpah dengan potensi untuk dikembangkan. Komoditi-komoditi unggulan tersebar di seluruh daerah di Indonesia, baik komoditi yang sudah memiliki potensi daya saing di pasar internasional (kondisi permintaan), maupun komoditi unggul berdasarkan kompetensi daerah-daerah (kondisi penawaran). Keragaman komoditi unggul ini merupakan salah satu alternatif solusi diversifikasi produk ekspor nasional, dimana ekspor nonmigas nasional masih didominasi oleh sepuluh produk ekspor utama (TPT, elektronika, karet dan produk karet, minyak kelapa sawit, hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi) dengan kontribusi ekspor mencapai 41% persen di tahun 2014.


48


Disamping potensi tersebut diatas, juga terdapat potensi dan lingkungan stratejik yang mempengaruhi kinerja untuk pencapaian sasaran dan tujuan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. Adapun beberapa potensi tersebut meliputi : a. Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas. Kualitas sumber daya manusia Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan setiap tahunnya semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya pegawai BPPP yang meraih gelar S2 dan S3 serta komposisi pejabat fungsional, khususnya peneliti. Untuk menunjang peningkatan kualitas SDM BPPP tersebut, selain mengikuti pendidikan formal, BPPP juga mengadakan berbagai pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, pemagangan dan joint research baik di dalam maupun luar negeri. Berikut disajikan komposisi SDM BPPP berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis jabatan. 1) Jumlah SDM Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan per 31 Maret 2016 seluruhnya berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) pegawai, dengan komposisi sebagai berikut : -

S3 sebanyak 5 orang,

-


-


-

D3 sebanyak 7 orang,

-

SLTA sebanyak 13 orang,

-

SLTP sebanyak 2 orang, dan

-

SD sebanyak 3 orang

Sedangkan untuk jumlah pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan per 31 Maret 2016 seluruhnya berjumlah 28 pegawai dan calon pejabat fungsional berjumlah 20 orang, dengan komposisi sebagai berikut : -

Peneliti sebanyak 18 orang, dan calon peneliti 14 orang


49


-

Statistisi sebanyak 3 orang, dan calon statistisi 1 orang

-

Calon Pranata Komputer sebanyak 1 orang

-

Calon Perencana sebanyak 2 orang, dan

-

Calon Analis Kepegawaian sebanyak 2 orang.

2) Untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, secara rutin diadakan berbagai pelatihan dan workshop untuk memperluas wawasan dan menambah keahlian pegawai di BPPP. Beberapa pelatihan tersebut misalnya diklat peningkatan kemampuan bahasa berupa kursus TOELF/IELTS. Workshop/seminar peningkatan pengetahuan seperti Workshop Knowledge sharing dan Workshop Lecture Series secara berkala diadakan dengan mengundang narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya untuk berbagi ilmu dan pandangan terhadap isu-isu perdagangan dan terkait perdagangan yang sedang hangat. Total ratarata setiap tahunnya peserta untuk kegiatan diklat tersebut sebanyak lebih dari 500 orang, baik dari kalangan BPPP maupun Kementerian Perdagangan pada umumnya.

b. Pemanfaatan Hasil Kajian Perhatian yang tinggi dari Pimpinan Kementerian Perdagangan terhadap pemanfaatan hasil kajian menjadi motor penggerak atau pendorong bagi berkembangnya kegiatan kajian di Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan. Perhatian pimpinan ini harus didukung oleh adanya peningkatan mutu dan kualitas hasil kajian sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Disamping pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan kebijakan oleh unit-unit di lingkungan Kementerian Perdagangan juga diharapkan pemanfaatannya oleh para stakeholder seperti dunia usaha dan instansi terkait sehingga akan memacu meningkatkan kinerja Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dalam menghasilkan kajian yang berkualitas.


50


c. Berkembangnya lembaga pengkajian di Indonesia Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

maupun

pemerintah

dalam

memanfaatkan iptek, termasuk hasil kajian/studi semakin besar dalam mencari

solusi

atau

sekedar

menganalisa

suatu

kondisi

dan

perkembangannya ke depan. Peningkatan kebutuhan akan studi/kajian serta produk-produk akademis lainnya yang dapat dipercaya telah mendorong tumbuhnya institusi/lembaga penelitian/pengkajian dan pengembangan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan akan studi dan analisis baik yang bersifat mikro maupun makro. Dengan kemajuan dibidang

mendorong

terciptanya berbagai institusi pengkajian yang berkualitas dan diharapkan dapat menciptakan sinergi kegiatan serta terbukanya kerjasama kajian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil kajian. Lembaga litbang swasta dan juga di perguruan tinggi saat ini telah banyak berkembang dan diakui kredibilitasnya oleh masyarakat, misalnya CSIS, LM-UI, Lemlit UGM dan sebagainya. 1.2.2. Permasalahan Dinamika sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan strategis yang dapat menciptakan peluang dan permasalahan. Selain berbagai potensi yang dimiliki, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dibidang perdagangan untuk dapat dilakukan pengkajian dan selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan pemecahannya. a. Akses dan Pengamanan Pasar Luar Negeri Akses dan pengamanan pasar luar negeri masih terkendala oleh beberapa aspek seperti stagnannya putaran negosiasi Doha WTO, kapasitas kelembagaan pengamanan perdagangan luar negeri yang harus ditingkatkan, dan kecenderungan negara-negara menerapkan tindakan nontarif.


51


1) Stagnasi Negosiasi Putaran Doha WTO Stagnasi negosiasi putaran Doha WTO terutama ditandai adanya perbedaan mendasar pada Doha Development Agenda (DDA), pada tiga isu (Triangle Issues) yaitu: (1) Pertanian ; (2) Non Pertanian (NonAgricultural Market Access); dan (3) Jasa (Services). Selain itu terdapat beberapa isu lainnya seperti: regulasi (rules), fasilitasi perdagangan (trade facilitation), lingkungan perdagangan yang kondusif (trade and environment), dan lain-lain. Indonesia berkepentingan di semua isu. Secara khusus untuk bidang pertanian di dalam WTO selain mengatur mengenai dukungan domestik dalam bentuk subsidi, juga diatur hal lainnya yakni Special Product (SP) dan Special Safeguard Measure (SSM). Special Product (SP) merupakan instrumen bagi suatu negara untuk dapat melindungi beberapa produk pertaniannya yang dianggap sensitif sehingga memiliki fleksibilitas proteksi terutama dalam hal penurunan tarifnya. Perjuangan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dalam memperjuangkan proposal SP sebagai bagian dari special and different treatment terus berlanjut di Konferensi Tingkat Menteri (KTM) VII WTO tahun 2009 di Jenewa, namun hal tersebut masih belum berhasil. SP dan SSM adalah dua hal yang berbeda. SSM hanya digunakan manakala terjadi lonjakan impor sehingga berdampak pada produksi/suplai domestik. Sementara SP memiliki konsep dasar untuk memberikan perlindungan terhadap beberapa produk pertanian sensitif dalam negeri yang memiliki bound tarif rendah (rata-rata 45-50%). Sementara, hasil KTM IX pada Desember 2013, yang dikenal dengan Paket Bali, cukup membuahkan hasil

positif

dimana

negara

berkembang

dan

negara

kurang

berkembang diperbolehkan untuk mengadakan program pengamanan stok cadangan pangan dan subsidi untuk sementara waktu, sampai solusi permanen diperoleh dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun demikian, sampai sekarang belum disepakati solusi permanen


52


dalam hal pengamanan pangan negara berkembang ini. Koalisi negara G-33 yang diketuai oleh India mengajukan Proposal Program Pengamanan Pangan untuk solusi permanen, namun proposal ini ditolak oleh WTO di Jenewa terutama pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa. 2) Kecenderungan Peningkatan Hambatan Non tarif Permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global adalah kecenderungan negara-negara meningkatkan hambatan non-tarif seiring dengan menurunnya hambatan tarif. Daya saing produk Indonesia terkait aspek kualitas dan standar produk merupakan hal terpenting dalam meningkatkan akses pasar ekspor. Disamping itu, kebijakan non-tarif terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan kesehatan, merupakan hambatan non-tarif yang sering dihadapi terutama untuk produk pertanian dan perikanan. Terkait upaya penetrasi

ekspor

terutama

pada

pasar

non-tradisional,

maka

peningkatan diplomasi perdagangan menjadi salah satu upaya yang perlu dioptimalkan. Selain mengusahakan penetrasi pasar, peningkatan terhadap pengamanan pangsa pasar juga dilakukan. Sebagai contoh, tercatat bahwa jumlah kasus hambatan perdagangan yang ditangani oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 sampai dengan bulan November terdiri dari 3 kasus dumping dan 2 kasus safeguards. b. Fasilitasi Perdagangan Fasilitasi perdagangan bukan saja dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi aktivitas ekspor dan impor, tetapi juga berperan untuk mendorong daya saing ekonomi dalam negeri. Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya diplomasi dan fasilitasi perdagangan baik yang didorong atas keinginan sendiri maupun dalam kerangka kerjasama multilateral, regional dan bilateral. Pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya agar berbagai prosedur dan ketentuan di bidang fasilitasi perdagangan menjadi lebih baik dari sebelumnya.


53


Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 di Bali, Agreement on Trade Facilitation

(ATF)

berhasil

disepakati.

Komitmen

Indonesia

atas

implementasi TFA menjadi sangat penting bagi negara eksportir anggota WTO lainnya. Kondisi ini menyebabkan Indonesia kemungkinan akan mendapat tekanan yang sangat kuat untuk memberikan komitmennya agar langsung mengimplementasi aturan TFA yang lebih banyak (kategori A). Tekanan tersebut khususnya datang dari negara maju dan negara berkembang yang menjadikan Indonesia sebagai pasar produknya. c. Diversifikasi Ekspor Saat ini, produk ekspor Indonesia masih didominasi oleh 10 produk utama yang terdiri dari TPT, elektronika, karet dan produk karet, minyak kelapa sawit, hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi. Konsentrasi ekspor produk utama terhadap total ekspor pada tahun 2010 mencapai 58.26% dan konsentrasi ini tidak berubah pada tahun 2014 yaitu sebesar 58.29%. Indikasi ini memang menunjukkan pertumbuhan ekspor pada 10 produk utama cenderung stagnan dan diversifikasi produk masih kurang. Dari nilai tersebut, tercermin juga bahwa pangsa ekspor produk utama sebesar hampir 60 persen dinilai relatif tinggi. Kinerja total ekspor nasional akan sangat rentan jika terjadi gejolak ekonomi maupun fluktuasi harga, baik di sisi permintaan maupun penawaran dari 10 produk utama tersebut. Ketergantungan ekspor pada pasar tradisional dirasakan masih cukup tinggi walaupun terdapat penurunan. Pangsa ekspor di pasar tradisional Amerika Serikat, RRT, Jepang, India dan Singapura cenderung turun, yaitu sebesar 50.31 persen di tahun 2010 menjadi 48.99 persen di tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan ekspor ke negara non tradisional lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor ke negara non tradisional. Rata-rata pertumbuhan ekspor per tahun ke negara tradisional pada periode tahun 2010 – 2014 sebesar 3.4 persen, namun pertumbuhan ekspor ke pasar non tradisional hanya sebesar 4.24% persen pada periode tahun yang sama.


54


Berdasarkan hal di atas, upaya diversifikasi ekspor telah cukup mampu menurunkan ketergantungan ekspor dan upaya tersebut perlu terus ditingkatkan sehingga konsentrasi produk ekspor maupun pasar tujuan ekspor dapat terus menurun. d. Daya Saing Indonesia Daya saing suatu Negara yang direpresentasikan oleh berbagai survei seperti Index Ease of Doing Business, Logistic Performance Index, Index of Economic Freedom (kebebasan berusaha), dan Global Competitiveness Index masih menempatkan Indonesia pada peringkat yang lebih rendah dibanding negara-negara pesaing utamanya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, India, dan RRT dalam ekspor dan investasi. Indonesia menduduki peringkat ke-38 dari 148 negara yang disurvei dalam Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2014−2015 yang dilakukan oleh World Economic Forum. Dalam hal kebebasan berusaha yang ditentukan dalam Index of Economic Freedom tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-105 dari 178 negara yang disurvei. Sementara itu, Index Ease of Doing Business yang dipublikasikan oleh IFC-Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dari 189 negara yang disurvei di tahun 2015. Sedangkan Logistic Performance Index 2014 yang diterbitkan oleh Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 53 dari 160 negara yang disurvei. e. Ekonomi Biaya Tinggi Indonesia masih menempati peringkat lebih rendah dibanding negara-negara pesaing ekspor dan investasi utama dalam hal daya saing yang disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi di Indonesia. Ekonomi biaya tinggi ini terutama disebabkan oleh aspek institusional, aspek infrastruktur, dan aspek logistik. Pada aspek institusional, Indonesia dihadapkan pada permasalahanpermasalahan seperti adanya indikasi: korupsi dan penyalahgunaan wewenang; belum terjaminnya keamanan berusaha (belum berjalannya


55


penegakan hukum dengan baik); dan kurang efektifnya peraturan perundang-undangan (belum konsisten antara peraturan yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan). Dalam hal infrastruktur utama, seperti jalan raya, sarana telekomunikasi, dan listrik, Indonesia masih perlu berbenah menuju arah yang lebih baik lagi untuk mengejar ketertinggalannya. Biaya logistik yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor utama penyebab ekonomi biaya tinggi. Berdasarkan survei Logistic Performance Index yang dilakukan oleh Bank Dunia (2014), Indonesia menduduki peringkat ke-53, lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, RRT, Thailand, dan Vietnam; yang masing-masing menduduki peringkat 5, 25, 28, 35, dan 48. Kondisi logistik turut mempengaruhi waktu dan biaya melakukan ekspor. Waktu yang diperlukan di Indonesia untuk melakukan ekspor termasuk lebih lama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Disamping itu, biaya ekspor per kontainer juga masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara tetangga sebagai akibat dari sistem logistik yang belum efisien. Penyebab utama tingginya biaya ekspor per kontainer adalah biaya transportasi kargo, belum efisiennya manajemen di pelabuhan serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur. Selain itu, adanya pungutan-pungutan tidak resmi mengakibatkan semakin tingginya biaya logistik di Indonesia. Berdasarkan hasil Kajian Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri mengenai Kinerja Logistik Antar Pulau (2013) dalam perdagangan antar pulau biaya sea freight merupakan komponen terbesar. Salah satu yang menjadi faktor tingginya biaya sea freight adalah kecilnya volume barang yang diangkut. Untuk kasus Sorong, ketidakseimbangan volume barang antara inbound turut memperbesar biaya sea freight. Selain itu infrastruktur pelabuhan dapat mempengaruhi produktivitas bongkar muat di pelabuhan yang berdampak pada lamanya waktu tunggu di pelabuhan dan biayanya. Faktor kepadatan lalu lintas juga menjadi masalah utama hampir disemua


56


lokasi. Hal ini disebabkan lebar badan jalan kurang memadai yang juga banyak digunakan untuk transportasi manuasia. f. Stabilisasi Bahan Pangan Pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan telah menjadi komitmen nasional dan harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan harus dipenuhi empat aspek yaitu : kecukupan ketersediaan pangan (food availability), stabilisasi ketersediaan pangan (stability of supplies), kemudahan akses terhadap pangan (access to supplies), dan kualitas atau keamanan pangan (food utilization). Aspek-aspek yang berkaitan dengan ketahanan pangan tersebut diatas perlu diantisipasi dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan di sektor perdagangan, khususnya perdagangan dalam negeri. Kebijakan perdagangan dalam negeri pada dasarnya diharapkan untuk dapat menjaga stabilitas harga, distribusi, dan kemudahan akses pangan. Kebijakan menjaga stabilitas harga diharapkan dapat mendukung kebijakan ketahanan pangan melalui kecukupan ketersediaan pangan (food availability) serta stabilisasi ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun (stability supplies). Sementara itu distribusi nasional yang efisien dan efektif sebagai instrumen penting untuk menjaga kemudahan akses terhadap pangan (access to supplies). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah menjamin ketersediaan barang, stabilitas harga dan menurunkan disparitas harga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menetapkan Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting. Bahan pangan pokok

memegang peranan penting dalam aspek ekonomi, sosial, bahkan politik, namun sampai saat ini pemerintah masih belum memiliki daftar komoditi yang dapat dikategorikan sebagai bahan pangan pokok (bapok) secara konsisten. Saat ini sedang

dibahas

Peraturan Presiden tentang Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang mengakomodir hasil analisis


57


Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri mengenai Pengelompokkan Komoditi Sebagai Bahan Pangan Pokok yang dilakukan pada tahun 2013. g. Sistem Distribusi Nasional Salah satu permasalahan dan tantangan utama terkait dengan perdagangan dalam negeri adalah kualitas sistem logistik nasional yang memberikan dampak yang signifikan pada terjadinya ekonomi biaya tinggi. Sistem distribusi barang dan belum optimalnya sistem distribusi komoditas strategis, bahan pokok kebutuhan masyarakat banyak masih belum memadai, ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi, terjadinya disparitas harga antarwilayah, dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Belum optimalnya sistem distribusi ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata baik, belum tersedianya data yang akurat tentang harga dan permintaan barang di tingkat konsumen, belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat produsen serta terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi. Hal tersebut pada satu sisi mengakibatkan pengambil kebijakan di bidang Perdagangan, Pertanian, dan Industri kesulitan menyesuaikan kebijakan yang perlu diambil. Sementara di sisi lain, petani, peternak, dan produsen tidak dapat menyesuaikan tingkat produksinya sesuai kondisi yang terjadi. Hal ini turut memicu munculnya masalah lain yaitu belum optimalnya sinergi kebijakan perdagangan antarpulau untuk mendukung peningkatan transaksi perdagangan antarpulau dan masih belum optimalnya peran UMKM dalam perdagangan domestik. Tidak meratanya sistem distribusi nasional juga disebabkan oleh aktivitas perdagangan yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu daya dorong pengembangan perdagangan ke luar Pulau Jawa. Faktor koordinasi dengan Pemda terutama berkaitan konsep strategis rantai pasokan dengan negara lain, termasuk lintas batas, menjadi tantangan utama.


58


h. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri Lingkup kegiatan perlindungan konsumen sangatlah luas. Besarnya lingkup kegiatan perlindungan konsumen terkait dengan jumlah konsumen di Indonesia yang harus dilindungi dan luasnya jenis kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta banyaknya jenis produk yang harus diawasi. Hal ini masih dianggap permasalahan karena upaya perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri belum dilaksanakan secara optimal. Jumlah konsumen yang harus dilindungi sebanyak jumlah penduduk Indonesia, yaitu berkisar 250 juta jiwa. Sementara, jenis kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen meliputi aspek metrologi, pengamanan pasar dalam negeri, standardisasi, pengawasan barang beredar, pengujian mutu, sampai kepada penanganan kasus dan pengaduan konsumen. Semakin terbukanya Indonesia dalam globalisasi mengakibatkan semakin beragamnya produk yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga permasalahan pengawasan barang pun menjadi semakin kompleks. Sebagai antisipasi semakin terintegrasinya pasar dalam negeri ke dalam pasar global, maka perlu optimasi tindakan pengamanan bagi produsen domestik. Pengawasan barang beredar di satu sisi sangat penting bagi produsen agar dapat terlindungi dari persaingan yang tidak sehat baik untuk produksi dalam negeri maupun luar negeri dan disisi lain konsumen juga mendapat haknya memperoleh barang yang terjamin mutu dan keamanannya. Barang yang beredar di masyarakat diawasi dalam pemenuhannya terhadap standar mutu, pencantuman label, pelayanan purna jual, klausula baku, cara menjual (penawaran, promosi, pemberian hadiah, obral atau lelang, pemaksaan, pesanan dan pengiklanan). Penetapan standar mutu bertujuan sebagai jaminan pemenuhan kualitas produk bagi konsumen, sebagai nilai tambah suatu produk (bagian dari marketing) label halal, kesamaan standar terhadap mutu. Di sisi lain pencantuman label bertujuan untuk menjamin kualitas dan keamanan guna


59


memberikan informasi dan melindungi konsumen. Pelayanan purna jugal bertujuan agar konsumen mendapat perlindungan purna jual. Penetapan standar di samping untuk tujuan melindungi konsumen juga merupakan filter bagi masuknya produk impor yang kualitasnya tidak sesuai standar. Salah satu prinsip yang dianut dalam penetapan standar, harus berlaku untuk semua barang baik yang asal produksi dalam negeri maupun asal luar negeri. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah masih sedikitnya produk Indonesia yang telah distandar, sehingga tidak efektif untuk dijadikan pembatas impor produk sejenis. Di lain pihak kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk dalam negeri masih rendah. Dinamika pengamanan pasar pada masa mendatang diperkirakan akan masih terus berkembang. Hal ini akan mempengaruhi baik pasar dan industri dalam negeri serta produk impor. Oleh karena itu permasalahan yang berkaitan dengan pengamanan pasar perlu dikaji sehingga dapat dirumuskan kebijakan pengamanan pasar yang

memberi

manfaat

secara

optimal

pada

konsumen

sekaligus

pengembangan pasar dan industri dalam negeri. Selain

permasalahan

tersebut

diatas,

Badan

Pengkajian

dan

Pengembangan Perdagangan juga menghadapi permasalahan internal dalam melaksanakan kegiatan kajian dan pengembangan kebijakan. Adapun permasalahan tersebut yaitu : a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas peneliti Salah satu kunci sukses untuk memenuhi meningkatnya permintaan akan kajian dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas BPPP adalah memiliki sumber daya manusia khususnya peneliti yang jumlahnya proporsional, profesional dan kompeten di bidangnya. Walaupun setiap tahunnya diusahakan

terdapat

penambahan

jumlah

peneliti,

namun

pertumbuhannya tidak secepat naiknya permintaan akan kajian kebijakan maupun isu-isu perdagangan yang memerlukan kajian dalam penyusunan kebijakannya. Kondisi ini terjadi karena terbatasnya alokasi formasi


60


peneliti yang dialokasikan kepada BPPP setiap tahunnya. Terbatasnya jumlah peneliti ini terlihat dari rasio pejabat fungsional peneliti yang ada saat ini. Dari total 153 pegawai BPPP pada bulan Agustus 2015, yaitu hanya sebanyak 17 orang, dengan rincian Peneliti Pratama berjumlah 7 orang, dan Peneliti Muda berjumlah 10 orang. Jumlah peneliti tersebut dirasakan masih sangat kurang dibanding beban tugas yang diemban Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan mengingat tupoksi baru yang semakin strategis. Selain

terbatasnya

jumlah

peneliti,

kemampuan

peneliti

dalam

menghasilkan kajian dan output lainnya, seperti karya tulis ilmiah yang siap diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah juga dirasakan masih kurang. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh peneliti BPPP merupakan peneliti muda yang masih memerlukan banyak bimbingan dan peningkatan kemampuan. Rata-rata peneliti baru menjabat sebagai fungsional peneliti selama kurang lebih 1 hingga 2 tahun saja. Dengan demikian sebenarnya masih terbuka luas kesempatan pembinaan yang lebih intensif bagi mereka. Isu tingkat pendidikan para peneliti juga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Walaupun rata-rata peneliti telah meraih gelar S2, namun kualitasnya masih dapat ditingkatkan dengan menaikkan tingkat pendidikan peneliti menjadi S3 dan mengadakan kegiatan pembangunan kapasitas lainnya yang diperlukan bagi mereka. Kondisi ini perlu direspon oleh manajemen BPPP mengingat berdasarkan pengamatan, lembaga-lembaga litbang dalam dan luar negeri kini tengah berlomba untuk memperbaiki tingkat kompetensi mereka, dimana salah satunya melalui perbaikan tingkat pendidikan para peneliti. Bahkan ditemukan ada lembaga litbang yang hanya menerima lulusan S3 sebagai peneliti mereka.


61


b. Rendahnya Minat Pegawai menjadi Peneliti Rendahnya jumlah peneliti terutama disebabkan karena kurangnya minat pegawai Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan untuk menjadi peneliti pengkaji di sektor perdagangan. Hal ini perlu disikapi secara serius dan perlu dicarikan jalan pemecahannya. Sistem kompensasi bagi peneliti yang telah diatur oleh pemerintah pusat dirasakan masih kurang menarik, sehingga belum dapat memberikan motivasi atau rangsangan positif bagi para calon peneliti. Sistem penghargaan serta fasilitas-fasilitas seperti sarana publikasi atas karya-karya ilmiah yang telah diberikan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan juga ternyata belum berjalan maksimal sehingga belum dapat menjadi motivasi yang efektif untuk menjadi peneliti. c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengkajian Ruang kerja peneliti pada Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan yang representative perlu didukung oleh tersedianya sarana kerja pegawai yang berupa antara lain alat pengolah data yang fungsional. Secara ideal setiap pejabat peneliti seharusnya mempunyai fasilitas alat pengolah data (personal computer) masing-masing sehingga tidak tergantung pada pejabat peneliti lainnya. Selain itu, dukungan pengadaan sumber informasi dan referensi baik berupa software maupun hardware pengolah data, literatur baik berupa buku, jurnal, dan majalah ilmiah dapat dikatakan tidak ada, sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil kajian secara akademis. Bahkan BPPP tidak memiliki perpustakaan yang memadai. d. Monitoring Pemanfaatan Hasil Kajian Sistem monitoring terhadap hasil kajian yang sudah dimanfaatkan oleh para stakeholders diluar Kementerian Perdagangan untuk memperoleh umpan balik terhadap hasil kajian sulit dilakukan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan program kajian berikutnya karena bagaimanapun hasil kajian dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan disamping dimanfaatkan Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

62


oleh kalangan internal Kementerian Perdagangan juga dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh stakeholders. e. Masih terbatasnya pemanfaatan hasil kajian Hasil kajian yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para stakeholders, termasuk dunia usaha dan masyarakat umum belum terlaksana dengan baik pada BPPP. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya

akses

stakeholders,

terutama

yang

berada

di

luar

Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasilhasil kajian tersebut, baik sebagai referensi yang akan digunakan dalam karya ilmiah lainnya maupun sebagai tindak lanjut rekomendasi yang ada dalam hasil kajian tersebut. Oleh karena itu, BPPP harus menyediakan berbagai kemudahan dan sarana akses bagi para pengguna hasil kajian tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan website Kementerian Perdagangan yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Perdagangan. f. Kualitas hasil yang belum optimal secara akademis Minimnya pemanfaatan hasil kajian juga disebabkan oleh masih belum tercapainya kualitas maksimal dari kajian yang dilaksanakan oleh BPPP akibat masih banyaknya kelemahan dari segi akademis. Walaupun telah dilakukan berbagai tahap perencanaan, monitoring hingga evaluasi kegiatan kajian, namun tahapan tersebut masih belum dapat optimal meningkatkan kualitas hasil kajian. Hal ini disebabkan belum matangnya budaya penelitian yang kritis, tidak mudah puas terhadap hasil, dan bertanggungjawab pada para peneliti BPPP serta tidak adanya semacam dewan penasehat atau pengawas yang dapat memantau kualitas kajian yang dihasilkan, baik dari proses maupun hasil sebagaimana dimiliki oleh lembaga litbang yang telah dikenal reputasinya. Selama ini, review hasil kajian sementara dan akhir hanya dilakukan secara internal sehingga tidak memberikan dorongan yang cukup untuk menghasilkan kajian yang lebih berkualitas. Akibatnya, masih sering ditemui keengganan tim peneliti untuk mengadopsi masukan-masukan yang diberikan oleh


63


stakeholders/reviewer yang sebenarnya berguna bagi perbaikan hasil kajian mereka. Pada lembaga litbang yang telah well-established, permasalahan ini dapat diatasi apabila terdapat dewan pengawas/penasehat maupun keterlibatan stakeholders yang melakukan peer review terhadap hasil kajian BPPP.


64


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BPPP Dinamika lingkungan strategis sektor perekonomian secara umum dan sektor perdagangan khususnya sedikit banyak telah memunculkan berbagai persoalan yang luas dan komplikatif. Untuk merespon berbagai kondisi dan persoalan tersebut dibutuhkan kebijakan yang artikulatif, responsif, antisipatif, dengan dampak implementasi yang terukur. Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan nantinya dapat efektif menyelesaikan isu kebijakan yang dihadapi. Untuk menghasilkan kebijakan semacam itu dibutuhkan peran analisis/kajian yang komprehensif. BPPP sebagai internal think tank di lingkungan Kementerian Perdagangan diamanatkan untuk melakukan kajian/analisis atas isu-isu kebijakan yang dihadapi oleh Kementerian Perdagangan secara keseluruhan. Lebih jauh, diharapkan melalui rekomendasi kebijakan yang dihasilkannya, BPPP mampu memberikan peran yang berarti dalam menentukan arah kebijakan Kementerian Perdagangan jauh ke depan, baik bagi isu-isu terkini (current issue) maupun untuk isu-isu perdagangan jangka panjang dan strategis. Agar BPPP dapat lebih optimal mendukung proses penyusunan kebijakan di Kementerian Perdagangan, maka untuk mengarahkan kebijakan dan strateginya BPPP menyusun Rencana Strategis BPPP 2015-2019. Renstra tersebut disusun dengan

mempertimbangkan

isu-isu

kebijakan

dan

perkembangan

sektor

perdagangan yang akan dihadapi oleh Kementerian Perdagangan 5 tahun mendatang. Visi dan misi pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dijabarkan dalam 9 agenda prioritas “Nawa Cita” yang berisi cita-cita pembangunan Indonesia di segala bidang. Nawa Cita disusun berdasarkan ideologi “Trisakti”, yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan bangsa dan negara. Konsep Trisakti sendiri terdiri dari 3 pilar: 1) Kedaulatan dalam politik, 2) Berdikari dalam ekonomi, dan 3) Kepribadian dalam kebudayaan. Berdasarkan konsep asli Trisakti, pemerintah baru kemudian menjabarkan lebih rinci ketiga pilar tersebut ke dalam Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

65


31 agenda strategis, dengan rincian 12 agenda strategis untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dari 9 agenda prioritas Nawacita, 3 pilar Trisakti dan 31 agenda strategis kemudian Kementerian Perdagangan mengidentifikasikan tujuan-tujuan/sasaran strategis pembangunan yang sekiranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi dasar bagi penetapan operasional kegiatan di Kementerian Perdagangan selama 5 tahun ke depan, termasuk di BPPP.

2.1 VISI Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan sebagai salah satu unit pendukung Kementerian Perdagangan yang melakukan pengkajian kebijakan di bidang perdagangan memiliki pandangan jauh ke depan untuk mendukung pembangunan sektor perdagangan sesuai dengan amanat dari Nawa Cita. Pandangan ini kemudian dinyatakan dalam Rencana Strategis BPPP yang merupakan bagian integral dari Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 20152019. Oleh karena itu visi BPPP juga merupakan bagian integral dari visi pembangunan perdagangan 2015 – 2019 yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai pembangunan perdagangan. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BPPP untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional di bidang perdagangan. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat kabinet pertama, maka ditetapkan hanya ada visi dan misi Presiden dan seluruh Kementerian/Lembaga diminta untuk menjabarkan operasionalisasi visi dan misi presiden tersebut dalam kegiatan masing-masing organisasi. Oleh karena itu dalam rangka menentukan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan panjang dan dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah dan berbagai upaya pembangunan perdagangan ke depan maka visi BPPP 2015-2019 adalah : Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

66


“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dengan visi ini Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan berkomitmen mendukung visi Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan visi pemerintahan baru melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi unit pengkaji (think tank) yang dapat dipercaya (credible) dan secara aktif serta responsif terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan perdagangan. 2.2 MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka harus ditentukan caracara yang harus ditempuh oleh setiap unit eselon II yang ada di lingkungan BPPP yang tertuang sebagai misi. Misi tersebut merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait untuk mendukung pencapaian visi. Dengan pernyataan misi ini, diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal peran unit kerja secara lebih baik, dan dapat berpartisipasi dalam mendorong keberhasilannya dengan melaksanakan perannya masing-masing dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan adalah: “Menghasilkan

rekomendasi

kebijakan

perdagangan

yang

berdaya

guna

berdasarkan hasil kajian”. 2.3 Tujuan Peran Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan sangat strategis, terutama dalam mewujudkan kebijakan perdagangan yang artikulatif, responsif dan antisipatif. Upaya untuk mencapai membangun daya saing bangsa yang berkelanjutan, pemanfaatan peluang-peluang yang ada baik di luar maupun di dalam negeri dan penciptaan sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Oleh karena itu sebagai penjabaran dari visi dan misi Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, maka tujuan yang ingin dicapai pada periode 2015 – 2019 yaitu :


67


”Penyediaan rekomendasi kebijakan perdagangan yang artikulatif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan”. 2.4 Sasaran Stategis Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Sasaran strategis selama kurun waktu 2015 - 2019 menjadi indikator kinerja Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah disebutkan dapat dilihat berikut ini: ”Tersedianya rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan”.


68


Gambar 1 : Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019


69


Gambar 2: Keterkaitan antara Tujuan K/L, Misi dan Sasaran BP2KP Tahun 2015 - 2019

Sebagaimana terlihat pada gambar 2 diatas BPPP mendukung Kementerian Perdagangan melalui peran BPPP terhadap pencapaian tujuan Kementerian Perdagangan

dalam

meningkatkan

dukungan

kinerja

perdagangan

dan

meningkatkan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian. Dukungan BPPP tersebut diwujudkan lewat indikator sebagai berikut: a. (13) Peningkatan Dukungan kinerja perdagangan diwujudkan BPPP dengan sasaran utama: Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:


70


b. (14) Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian, diwujudkan dengan sasaran utama: Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian. Indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 3 : Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator BPPP Tahun 2015 - 2019


71


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Pembangunan nasional pada periode 2015-2019 ke depan diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Perdagangan sebagai salah satu penggerak perekonomian bangsa juga sangat bergantung kepada daya saing kompetitif tersebut. Mengikuti arah pembangunan dalam RPJMN, pembangunan sektor perdagangan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan diprioritaskan pada pembangunan perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri. IMF (2014) memprediksi bahwa kawasan asia dan afrika yang dihuni oleh negara berkembang

(emerging

and

developing

economies)

akan

menjadi

mesin

pertumbuhan ekonomi dunia dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 6% dan dengan peran PDB yang terus meningkat dalam 5 tahun ke depan. Dengan prospek yang baik tersebut, maka Kementerian Perdagangan diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan program kerjanya untuk memanfaatkan kondisi positif ke depan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sesuai RPJMN 2015-2019, fokus prioritas nasional Kementerian Perdagangan meliputi: (1) Pengelolaan fasilitas ekspor dan impor; (2) Pengelolaan impor; (3) Peningkatan kerjasama di bidang perdagangan jasa; (4) Peningkatan kerjasama dan perundingan ASEAN; (5) Peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok; dan (6) Pengembangan sarana distribusi perdagangan.

Selain 6 prioritas tersebut selain

enam prioritas nasional tersebut di atas, terdapat Prioritas Nasional Lainnya, yaitu Prioritas Bidang Sosial, Budaya dan Kehidupan Beragama, Ekonomi, Iptek, Sarana dan Prasarana, Politik, Hankam, Hukum dan Aparatur, Wilayah dan Tata Ruang serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan RPJPN 2005 – 2025. Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

72


Kementerian Perdagangan akan berperan dalam bidang ekonomi, sarana dan prasarana, Hukum dan Aparatur serta Wilayah dan Tata Ruang. Selain program prioritas nasional dan prioritas nasional lainnya, Kementerian Perdagangan juga bertanggung jawab atas tercapainya sasaran program dan rencana aksi jangka pendek Kabinet baru. Dalam program dan rencana aksi jangka pendek kabinet baru, Kementerian Perdagangan akan mendukung terlaksananya program jangka pendek kabinet baru berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang berada pada Kementerian Perdagangan, yaitu: 1.

Peningkatan ekspor barang non migas yang memiliki nilai tambah dan jasa melalui peningkatan pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.

2.

Pengamanan perdagangan dari praktik unfair trade, meliputi: (a) peningkatan pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional; (b) penurunan hambatan akses pasar tarif dan non tarif.

3.

Peningkatan dan optimalisasi akses pasar internasional, meliputi : (a) Peningkatan diversifikasi pasar dan produk ekspor; dan (b) Penurunan hambatan akses pasar tarif dan non tarif.

4.

Pemantapan promosi ekspor dan nation branding, melalui peningkatan kinerja promosi.

5.

Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa melalui peningkatan efektivitas pengelolaan impor.

6.

Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, meliputi : (a) Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pedagangan; dan

(b) Peningkatan konektivitas

distribusi dan logistik nasional 7.

Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri melalui: (a) Peningkatan konsumsi rumah tangga nasional terhadap produk dalam negeri atau menurunnya impor barang konsumsi dan (b) meningkatnya pengelolaan perdagangan perbatasan.


73


8.

Optimalisasi/Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistim Resi Gudang dan Pasar Lelang, melalui Peningkatan Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang.

9.

Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, meliputi: (a) memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah, (b) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan (c) peningkatan pengelolaan perdagangan perbatasan.

10. Peningkatkan

perlindungan

dan

pemberdayaan

konsumen

melalui:

(a)

Peningkatan pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur,

dan

pengawasan

barang/jasa,

dan

(b)

peningkatan

pengelolaan

perdagangan perbatasan. 11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, melalui Peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha. 12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi Kementerian Perdagangan, meliputi : (a) Peningkatan kinerja pelayanan public, (b) Peningkatan profesionalisme SDM Sektor Perdagangan, (c) Peningkatan Birokrasi dan Transparan, Akuntanbel, dan Bersih, dan (d) Peningkatan Efektifitas Pengawasan Internal. 13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan melalui terwujudnya sistem informasi perdagangan yang terintegrasi. 14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian melalui peningkatan kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian. Sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi serta wewenang Kementerian Perdagangan ke depan, maka kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk mencapai “Meningkatnya jenis produk, volume dan nilai ekspor setiap tahun dibanding dengan volume dan nilai impor secara berkelanjutan”. Untuk itu, strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan luar negeri selama periode 20152019 adalah:


74


1. Peningkatan ekspor produk non migas dan jasa 2. Peningkatan efisiensi pasar dalam negeri dan transaksi perdagangan Strategi di atas dilaksanakan melalui penentuan fokus prioritas untuk perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut: 1.

Mengamankan pangsa ekspor di pasar tradisional (Market maintenance)

2.

Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Non Tradisional (Market Creation);

3.

Mengidentifikasi Peluang Pasar Ekspor Produk dan Jasa Potensial (Product Creation).

4.

Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional. Sedangkan arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri yang telah

ditetapkan

dalam

Renstra

Kementerian

Perdagangan

2015-2019

adalah:

“meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas”. Untuk itu, strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan dalam negeri selama periode 2015-2019 adalah: 1.

Mengintegrasikan dan Memperluas Pasar Dalam Negeri.

2.

Meningkatkan Penggunaan dan Perdagangan Produk dalam Negeri.

3.

Meningkatkan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

4.

Meningkatkan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha Adapun fokus prioritas dan kegiatan prioritas untuk perdagangan dalam negeri

adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Fasilitasi Perdagangan.

2.

Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen

3.

Meningkatkan Efisiensi Distribusi dan Logistik

4.

Meningkatnya Iklim Usaha Perdagangan.


75


Setelah

menganalisis perkembangan

lingkungan

strategis

dan

dengan

memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta dengan menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi, maka dapat ditentukan strategi operasional. Strategi tersebut ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan perencanaan kebijakan dan program yang akan dipergunakan sebagai pedoman operasional. 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015−2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 20152019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu: 1.

Peningkatan kinerja perdagangan luar negeri yang bertumbuh dan berkelanjutan;

2.

Terwujudnya perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas;

3.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan. Berdasarkan tiga pokok pikiran tersebut di atas, Kementerian Perdagangan

menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu: a.

Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah;

b.

Peningkatan pengamanan perdagangan;

c.

Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;

d.

Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;

e.

Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;

f.

Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;

g.

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;


76


h.

Optimalisasi penguatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan pasar lelang;

i.

Peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting;

j.

Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan komsumen;

k.

Peningkatan Iklim usaha dan kepastian berusaha. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian

Perdagangan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, maka dilakukan programprogram kementerian yang terdiri dari sepuluh program utama, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Pengawasan Perdagangan;

dan

Peningkatan

(4)

Pengkajian

Akuntabilitas Kebijakan

Aparatur

dan

Negara

Informasi

Kementerian

Perdagangan;

(5)

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (6) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Peningkatan Perlindungan Konsumen; (8) Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional; (9) Pengembangan Ekspor Nasional; dan (10) Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yaitu (1) Penyediaan rekomendasi perdagangan yang artikulatif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan pemangku

kepentingan.

(2)

Pengelolaan

data

dan

informasi

secara

berkesinambungan, (3) Pengelolaan sistem jaringan TIK yang mudah diakses, maka kebijakan BP2KP pada hakekatnya diarahkan untuk : 1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas kajian kebijakan di sektor perdagangan kearah rekomendasi kebijakan yang bersifat demand-driven dan evidence-based.

2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPPP, khususnya peneliti dan pengelola TIK.


77


3.

Peningkatan jejaring kerja dengan pemerintah daerah (Disperindag, Balitbangda, TPID BI) dan lembaga kelitbangan lainnya di dalam dan luar negeri dalam rangka pengkajian kebijakan perdagangan.

4.

Peningkatan kapasitas BPPP dalam mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Perdagangan.

5.

Diseminasi hasil kajian dan diskusi kebijakan dengan triple helix dalam rangka penyebarluasan hasil kajian dan konsultasi publik, baik di pusat dan daerah. Sedangkan langkah/strategi yang akan ditempuh oleh BPPP yaitu :

1.

Melibatkan pakar/narasumber/tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya serta stakeholders terkait lainnya dalam kegiatan pengkajian kebijakan perdagangan dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

2.

Mengirim dan mengikutsertakan staf BPPP untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional, pemagangan pada lembaga riset di dalam dan luar negeri, seminar, workshop, dan forum ilmiah lainnya.

3.

Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pengkajian dan pengelolaan sistem informasi perdagangan. Sesuai dengan restrukturisasi program Kementerian Perdagangan, Badan

Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan mempunyai 1 (satu) program, yaitu “Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan”. Arah pelaksanaan program tersebut adalah: 1.

Pengkajian

dan

pengembangan

perdagangan

dalam

negeri

melalui

pengkajian dengan fokus kajian bidang sarana dan lembaga perdagangan, Bidang logistik, investasi dan fasilitasi usaha, standardisasi dan perlindungan konsumen; 2.

Pengkajian dan pengembangan perdagangan luar negeri melalui pengkajian dengan fokus kajian bidang ekspor impor, pengamanan dan fasilitasi perdagangan;

3.

Pengkajian dan pengembangan kerjasama perdagangan internasional melalui pengkajian dengan fokus kajian bidang kerjasama multilateral, regional dan bilateral;


78


4.

Peningkatan tatakelola administrasi yang baik, melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan fokus peningkatan urusan rencana, pemantauan program dan kerjasama, urusan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum, urusan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi dalam rangka meningkatkan kualitas kajian

dan pengembangan kebijakan

perdagangan. Adapun indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan akan disajikan dibawah ini, sedangkan cara penghitungan capaian target akan disajikan dalam Lampiran 3 (Matriks Indikator Kinerja).

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN NO.

PROGRAM

(1) 1.

(2) Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) (3) 1. Tersedianya rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan Indikator : a. Jumlah rekomendasi yang digunakan untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan b. Jumlah hasil kajian kebijakan yang dipublikasikan dan/atau didiseminasikan 2. Tersedianya data dan informasi perdagangan yang tepat guna Indikator : a. Jumlah pengguna data dan informasi di bidang perdagangan 3. Tersedianya jaringan TIK yang stabil guna mendukung layanan publik dan internal Kementerian Perdagangan Indikator : a. Persentase kesinambungan layanan (continuity of service) jaringan data/informasi


79


NO. (1) 1.

2.

3.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (2) (3) Dukungan Manajemen Dan Terlaksananya pelayanan teknis dan Dukungan Teknis lainnya Badan administratif kepada seluruh satuan organisasi Pengkajian dan Pengembangan dilingkungan Badan Pengkajian dan Perdagangan Pengembangan Perdagangan Indikator : 1) Jumlah rencana/program kegiatan yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. (Output: Dokumen) 2) Jumlah laporan evaluasi yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. (Output: Laporan) 3) Jumlah laporan bidang administrasi keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. (Output: Laporan) 4) Jumlah laporan kegiatan dukungan penanganan isu-isu perdagangan. (Output: Laporan) 5) Jumlah peserta yang selesai mengikuti workshop/diklat untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. (Output: Orang) 6) Jumlah kerja sama kelitbangan. (Output: Laporan Kerjasama) 7) Jumlah penyelenggaraan diseminasi hasil kajian (Output: Diseminasi) 8) Jumlah terbitan publikasi BP2KP. (Output: terbitan) Pengkajian dan Pengembangan Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi Kebijakan Perdagangan Dalam kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri Negeri dan Perlindungan dan perlindungan konsumen Konsumen Indikator : 1) Jumlah laporan hasil kajian di bidang perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen (Output: Laporan) 2) Jumlah laporan forum diskusi di bidang perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen. (Output: Laporan) Pengkajian dan Pengembangan Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi Kebijakan Perdagangan Luar kebijakan di bidang perdagangan luar negeri Negeri dan Pengamanan dan pengamanan perdagangan Perdagangan Indikator : 1) Jumlah laporan hasil kajian di bidang


80


NO.

KEGIATAN

(1)

(2)

4.

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional

5.

Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (3) perdagangan luar negeri dan pengamanan perdagangan. (Output: Laporan) 2) Jumlah laporan forum diskusi di bidang perdagangan luar negeri dan pengamanan perdagangan. (Output: Laporan) Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang kerjasama perdagangan internasional Indikator : 1) Jumlah laporan hasil kajian di bidang kerjasama perdagangan internasional. (Output: Laporan) 2) Jumlah laporan forum diskusi di bidang kerjasama perdagangan internasional (Output: Laporan). 1. Tersedianya data dan informasi yang akurat, cepat, dan tepat guna. Indikator: 1) Jenis data dan informasi yang tersedia (Output: Data/informasi) 2) Jumlah terbitan data dan informasi perdagangan Tersedianya sistem jaringan TIK yang handal. (Output: Terbitan) 2. Tersedianya layanan dan pemeliharaan jaringan intranet dan internet yang handal Indikator: 1) Laporan pengelolaan dan pengembangan website. (Output: Laporan) 2) Laporan penyediaan/pelayanan jaringan data dan informasi. (Output: Laporan) 3. Terlaksananya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kemendag Indikator: 1) Laporan penyelesaian gangguan SPSE. (Output: Laporan)

3.3 Kerangka regulasi Kerangka regulasi sebagaimana dijelaskan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas


81


No.1/2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 Pasal 1 angka 14 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas tentang Juklak Nomor 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN didefinisikan sebagai: “Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara”.

Lebih lanjut

dijelaskan tujuan disusunnya kerangka regulasi yaitu: (1) Mengarahkan proses perencanaan

pembentukan

regulasi

sesuai

kebutuhan

pembangunan;

(2)

Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan (3) Meningkatkan efeisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi. Dalam penyusunannya terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati sehingga kerangka regulasi dapat disusun sesuai dan berfungsi sebagaimana mestinya. Prinsipprinsip tersebut didasarkan pada kaidah perumusan kebijakan yang baik (sound policy formulation), yaitu sebagai berikut: 1.

Penyusunan kerangka regulasi dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

2.

Penyusunan kerangka regulasi perlu mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat.

3.

Penyusunan kerangka regulasi perlu mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik.

4.

Penyusunan kerangka regulasi dalam prosesnya melibatkan stakeholders terkait.

5.

Kerangka regulasi merupakan hasil review atau evaluasi terhadap peraturan yang ada, yang kemudian dilanjutkan melalui proses kajian dan penelitian (analisis dampak, biaya, dan manfaat).

6.

Kerangka regulasi jangka menengah dan tahunan dapat berisi angka kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi yang diperlukan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RKP.


82


7.

Kerangka regulasi yang dicantumkan dalam Renstra K/L berupa arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi (RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rencangan Perpres, Rancangan Inpres atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga). Meninjau dan memperhatikan seluruh ketentuan penyusunan Kerangka Regulasi

di atas, maka BPPP dengan tugas utama sebagai internal think tank dan pengelola sistem informasi perdagangan yang menjadi bagian dari amanat UU No.7/2014 tentang Perdagangan juga turut menyusun kerangka regulasi yang dibutuhkan bagi pembangunan perdagangan selama 5 tahun ke depan. Sebagai catatan, walaupun output yang dihasilkan oleh BPPP merupakan salah satu input utama dalam penyusunan kebijakan, namun BPPP bukan unit organisasi pembuat kebijakan (policy conceptor) maupun pelaksana kebijakan (policy executor). Dengan demikian, kerangka regulasi yang disusun BPPP lebih bersifat usulan kepada unit eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang sebagai policy conceptor dan policy executor. Fokus kerangka regulasi yang diusulkan oleh BPPP merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan sesuai UU No.7/2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 92 dimana dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai SIP diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dengan demikian diperlukan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur operasional teknis penyelenggaraan SIP. Matriks Usulan Kerangka Regulasi No

Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi

Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi existing, kajian dan penelitian

Unit Penanggung Jawab

Unit terkait/institu si

Target penyelesaian

1

2

3

4

5

6

1

Penyusunan landasan hukum penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan Nasional

Sesuai amanat UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 92 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai SIP diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Bentuk Rancangan Pemerintah

Peraturan: Peraturan


Pusdatin, BP2KP, Setjen

Seluruh Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah provinsi/Kab upaten

2017

83


3.4 Kerangka kelembagaan Secara garis besar program dan kegiatan masing-masing unit Eselon 2 di lingkungan BPPP tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk mendukung visi pemerintah di sektor perdagangan. Di tingkat Eselon II kegiatan Dukungan Manajemen Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan memiliki kegiatan yang bersifat koordinatif dan kegiatan penunjang lainnya yang dilakukan guna mendukung kegiatan masingmasing unit eselon 2. Setiap tahun anggaran berjalan, kegiatan Sekretariat BPPP secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun setiap tahunnya diupayakan terus mengalami perkembangan dan peningkatan mutu kegiatan. Sedangkan bagi pusat kebijakan (Puska) memiliki kegiatan pengkajian sesuai bidang masing-masing yaitu : a.

Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri

b.

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri

c.

Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional Untuk mengoperasionalkan arah kebijakan perdagangan dalam negeri, luar

negeri, serta kerja sama perdagangan internasional dalam lima tahun kedepan, BPPP telah menyusun program kajian prioritas yang akan menjadi arah kegiatan kajian BPPP tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam Rencana Induk Pengkajian Kebijakan Perdagangan atau disingkat RIPKP.

RIPKP pada dasarnya adalah

penjabaran sasaran pada program pengkajian pada Renstra BP2KP 2015-2019 yang disusun berdasarkan berbagai pertimbangan seperti analisis kebutuhan pengguna dan permintaan pasar serta isu-isu perdagangan yang potensial baik untuk masa jangka menengah dan panjang. Secara konseptual struktural, kerangka RIPKP terdiri dari dinamika lingkungan strategis, program pengkajian prioritas, dan keluaran program pengkajian. Dengan demikian, RIPKP akan terdiri dari beberapa kegiatan kajian yang akan dilaksanakan


84


oleh setiap Pusat Kebijakan setiap tahunnya. Adapun program kajian prioritas BPPP pada tahun 2015-2019 secara ringkas dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Penguatan Ketahanan Pangan Berbasis Agribisnis Kerakyatan Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dalam pemenuhan hak atas pangan. Pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan telah menjadi komitmen nasional secara konsisten dari waktu ke waktu. Ketahanan pangan berbasis agribisnis kerakyatan dimaksudkan agar pelaksanaan ketahanan pangan dapat dibangun berdasarkkan kearifan lokal dan sumber daya lokal sehingga tercipta kedaulatan pangan nasional, tanpa tergantung dengan produk pangan impor. Topik ini sangat erat kaitannya dengan berbagai isu strategis lingkungan perdagangan sebagai berikut: a. Kedaulatan pangan; b. Sistem distribusi dan pengendalian inflasi; c. Permasalahan perdagangan perbatasan; d. Menguatnya keterkaitan pasar food, feed, fuel, dan finance; e. Akses pasar, fasilitasi, dan ketahanan perdagangan; f. Pengamanan perdagangan: g. Integrasi ekonomi; h. Keterbatasan alat analisa Oleh karena itu topik ini layak dan masih sangat relevan menjadi salah satu prioritas pengkajian di BPPP Kementerian Perdagangan periode 2015-2019. Hal ini sangat sejalan dengan peran BPPP untuk senantiasa mampu memberikan rekomendasi yang tepat terkait ketahanan pangan berbasis agribisnis kerakyatan, utamanya yang bersinggungan langsung dengan sektor perdagangan. Mengingat ketahanan pangan ini merupakan pekerjaan yang sangat terkait dengan instansi maupun Kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia, maka rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian BPPP nantinya juga dapat disampaikan dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait.


85


2. Peningkatan Efisiensi Sistem Rantai Pasok (Logistik dan Distribusi) Upaya penguatan jaringan distribusi nasional masih menjadi salah satu isu perdagangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah Indonesia pada 2015-2019. Oleh karena itu, isu ini dituanngkan menjadi salah satu sasaran strategis

Kementerian

Perdagangan

2015-2019.

Sasaran

strategis

ini

diterjemahkan oleh Kementerian Perdagangan yang senantiasa berusaha menciptakan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang mendukung dan sinergis. Program pengkajian prioritas ini berusaha mengakomodasi tuntutan berbagai stakeholders BPPP untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan belum terciptanya sistem distribusi dan logistik yang efisien serta bagaimana upaya memperbaiki hal tersebut. Mengingat logistik dan distribusi merupakan sektor pendukung, maka program pengkajian ini juga sangat erat kaitannya dengan isu-isu strategis: a. Kedaulatan pangan; b. Pemberdayaan UMKM dan pasar rakyat (tradisional); c. Sistem distribusi dan pengendalian inflasi; d. Permasalahan pedagangan perbatasan; e. Percepatan investasi dalam rangka hilirisasi; f. Menguatnya keterkaitan pasar food, feed, fuel dan finance; g. Akses pasar, fasilitasi, dan ketahanan perdagangan; h. Percepatan peningkatan ekspor migas; i. Integrasi ekonomi; j. Perdagangan jasa, HKI, dan lingkungan; Berawal dari alasan inilah maka program ini masih sangat relevan dan tepat untuk dilaksanakan pada periode 2015-2019, utamanya terkait dengan peran BPPP untuk senantiasa proaktif memberikan masukan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem distribusi dan logistik yang efisien. Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

86


3. Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Perdagangan Perbatasan Program kajian prioritas penguatan pasar dalam negeri dan perdagangan perbatasan diharapkan dapat memberikan masukan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai isu yang berkembang dalam rangka menciptakan iklim usaha nasional yang kondusif. Topik penguatan pasar dalam negeri dan perdagangan perbatasan sangat relevan dengan isu-isu dalam lingkungan perdagangan yang berkaitan dengan: a. Kedaulatan pangan b. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap konsumen dalam negeri c. Pemberdayaan UMKM dan pasar rakyat (tradisional) d. Sistem distribusi dan pengendalian inflasi e. Permasalahan perdagangan perbatasan f. Akses pasar, fasilitasi dan ketahanan perdagangan g. Percepatan peningkatan ekspor nonmigas h. Pengamanan perdagangan i. Integrasi ekonomi j. Perdagangan jasa, HKI, dan lingkungan Isu-isu tersebut seringkali menjadi penyebab ketidakstabilan kebutuhan bahan pokok dan barang strategis yang berujung pada ketidakstabilan harga, inflasi dan kemiskinan. Alasan inilah yang membuat potensi permasalahan ini menjadi sangat penting untuk di antisipasi oleh BPPP sebagai salah satu unit kerja dari lembaga yang mempunyai mandat untuk mendukung menjaga stabilisas kebutuhan bahan pokok dan barang strategis. Dalam keterkaitannya dengan hal tersebut, kajian mengenai hal ini masih relevan untuk dibahas selama lima tahun ke depan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan salah salah satu tujuan dari Kementerian Perdagangan yang tersirat dalam dokumen Rencana Strategis 20152019 dan Program Prioritas Pemerintah 2015-2019.


87


4. Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Program prioritas kajian peningkatan perlindungan konsumen merupakan prioritas program yang sangat relevan mengingat isu-isu perlindungan konsumen berkembang sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh isu perlindungan terhadap produsen dan konsumen dalam negeri itu sendiri yaitu: a. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap konsumen dalam negeri b. Permasalahan perdagangan perbatasan c. Akses pasar, fasilitasi dan ketahanan perdagangan d. Pengamanan perdagangan e. Integrasi ekonomi Upaya perlindungan konsumen selalu memerlukan saran-saran rekomendasi yang akurat sehingga setiap kebijakan maupun terobosan yang dikeluarkan menjadi tepat sasaran dan efektif. Disinilah peran BPPP yang menjadikan program ini menjadi salah satu program pengkajian prioritas yang masih relevan untuk dilaksanakan pada 2015-2019.

5. Peningkatan Daya Saing Produk Indonesia Program pengkajian prioritas peningkatan daya saing produk indonesia tidak hanya terkait dengan peningkatan produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor dengan diversifikasi produk ekspor dan diversifikasi pasar tujuan ekspor. Hal ini juga terkait dengan isu perlindungan terhadap produsen dan konsumen dalam negeri yaitu : a. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap konsumen DN b. Pemberdayaan UMKM dan pasar rakyat (tradisional) c. Sistem distribusi dan pengendalian inflasi d. Permasalahan perdagangan perbatasan e. Percepatan investasi dalam rangka hilirisasi f. Menguatnya keterkaitan pasar food, feed, fuel dan finance; g. Akses pasar, fasilitasi dan ketahanan perdagangan Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

88


h. Percepatan peningkatan ekspor nonmigas i. Pengamanan perdagangan j. Integrasi ekonomi k. Perdagangan jasa, HKI, dan lingkungan l. Keterbatasan alat analisa Selain itu, program ini juga menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo selama 2015-2019 yang juga menjadikannya masih sangat relevan untuk dilaksanakan pada tahun 2015-2019 mendatang. 6. Kebijakan Perdagangan Untuk Percepatan Investasi dan Hilirisasi Kementerian Perdagangan menetapkan Kebijakan Perdagangan untuk percepatan hilirisasi merupakan program prioritas yang menjadi jawaban atas kondisi kurang optimalnya perkembangan industri hilir di Indonesia. Meskipun demikian, hal ini sangat berhubungan erat dengan isu-isu lain yaitu: a. Kedaulatan pangan b. Sistem distribusi dan pengendalian inflasi c. Permasalahan perdagangan perbatasan d. Percepatan investasi dalam rangka hilirisasi e. Menguatnya keterkaitan pasar food, feed, fuel dan finance; f. Akses pasar, fasilitasi dan ketahanan perdagangan g. Percepatan peningkatan ekspor nonmigas h. Pengamanan perdagangan i. Integrasi ekonomi j. Perdagangan jasa, HKI, dan lingkungan Oleh karena itulah program ini, dinyatakan masih sangat relevan dan layakuntuk dilaksanakan dan dijadikan salah satu program prioritas kebijakan pada periode 2015-2019 mendatang.


89


7. Percepatan Peningkatan Kinerja Ekspor Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional yang berlandaskan Trisakti dan Nawacita, sektor perdagangan berperan penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Salah satu program prioritas pemerintah 20152019 dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi adalah meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. Sejalan dengan misi tersebut, maka pada tahun 2015-2019 BPPP mengagendakan program ini menjadi salah satu program prioritas untuk dilaksanakan. Selain karena merupakan bagian terpenting dari misi Kementerian Perdagangan, program ini juga sangat terkait erat dengan berbagai isu-isu lingkungan strategis perdagangan, yaitu antara lain : a. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap konsumen dalam negeri b. Pemberdayaan UMKM dan pasar rakyat (tradisional) c. Sistem distribusi dan pengendalian inflasi d. Permasalahan perdagangan perbatasan e. Percepatan investasi dalam rangka hilirisasi f. Menguatnya keterkaitan pasar food, feed, fuel dan finance g. Akses pasar, fasilitasi dan ketahanan perdagangan h. Percepatan peningkatan ekspor nonmigas i. Pengamanan perdagangan j. Integrasi ekonomi k. Perdagangan jasa, HKI, dan lingkungan l. Keterbatasan alat analisa

8. Evaluasi dan Identifikasi Kerjasama Perdagangan Internasional Integrasi ekonomi mempunyai dampak terhadap peningkatan jumlah kerjasama multilateral, regional dan bilateral. Lambatnya proses perundingan dalam kerjasama multilateral mengakibatkan banyak negara mencari alternatif


90


kerjasama perdagangan baik di tingkat regional maupun bilateral. Evaluasi dan Identifikasi terhadap kemungkinan dibukanya hubungan kerjasama baik ditingkat regional maupun bilateral perlu dilaksanakan agar manfaat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dapat dirasakan bagi Indonesia termasuk didalamnya peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional merupakan salah satu upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam forum multilateral, regional, maupun bilateral. Pada masa-masa mendatang, program ini akan semakin penting untuk dieksplorasi karena hal ini sangat terkait erat dengan berbagai isu yaitu : a. Kedaulatan pangan b. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap konsumen dalam negeri c. Pemberdayaan UMKM dan pasar rakyat (tradisional) d. Sistem distribusi dan pengendalian inflasi e. Permasalahan perdagangan perbatasan f. Percepatan investasi dalam rangka hilirisasi g. Menguatnya keterkaitan pasar food, feed, fuel dan finance; h. Akses pasar, fasilitasi dan ketahanan perdagangan i. Percepatan peningkatan ekspor nonmigas j. Pengamanan perdagangan k. Integrasi ekonomi l. Perdagangan jasa, HKI, dan lingkungan m. Keterbatasan alat analisa Dalam keterkaitan dengan hal tersebut diataslah maka program ini masih sangat relevan untuk dijadikan program pengkajian prioritas pada periode 2015-2019.

9. Analisis Kebijakan Kesiapan Indonesia dalam Perdagangan Jasa Sektor jasa merupakan salah satu sektor yang sangat prospektif bagi Indonesia. Namun demikian, Indonesia belum mempunyai kemampuan yang cukup dalam


91


menghadapi persaingan perdagangan jasa yang semakin terintegrasi. Program prioritas ini berusaha menjawab tingkat tingkat kesiapan Indonesia dalam perdagangan jasa internasional. Program ini juga sangat erat kaitannya dengan beberapa isu strategis perdagangan antara lain: a. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap konsumen dalam negeri b. Pemberdayaan UMKM dan pasar rakyat (tradisional) c. Sistem distribusi dan pengendalian inflasi d. Permasalahan perdagangan perbatasan e. Percepatan investasi dalam rangka hilirisasi f. Menguatnya keterkaitan pasar food, feed, fuel dan finance g. Akses pasar, fasilitasi dan ketahanan perdagangan h. Percepatan peningkatan ekspor nonmigas i. Pengamanan perdagangan j. Integrasi ekonomi k. Perdagangan jasa, HKI, dan lingkungan l. Keterbatasan alat analisa Hal tersebut di atas menjadi latar belakang yang menjadikan program prioritas pengkajian ini masih relevan untuk dilaksanakan BPPP pada periode 2013-2015 mendatang sebagai upaya memberikan analisis dan rekomendasi terkait peningkatan kesiapan Indonesia dalam perdagangan jasa ini.

10. Pengembangan Model / Alat Analisis Perdagangan Indonesia (MAP-INA) Dalam rangka mengantisipasi dan merespon perkembangan di sektor perdagangan diperlukan model/alat analisis yang sudah teruji dan user friendly yang dapat digunakan dalam menganalisis kebijakan perdagangan baik yang bersifat komoditi, regional, nasional maupun global. Untuk itulah pengembangan model/alat analisis menjadi suatu keniscayaan dalam upaya menjawab berbagai tantangan dan permasalahan dalam perdagangan Indonesia.


92


Program ini sangat relevan dan tepat untuk dijadikan salah satu program prioritas BPPP 2015-2019 sebagai unit yang senantisa dituntut proaktif dalam memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan terkait perdagangan Indonesia kepada pimpinan Kementerian Perdagangan karena selain alasan tersebut di atas, hal ini juga sangat erat kaitannya dengan isu : a. Kedaulatan pangan b. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap konsumen dalam negeri c. Pemberdayaan UMKM dan pasar rakyat (tradisional) d. Sistem distribusi dan pengendalian inflasi e. Permasalahan perdagangan perbatasan f. Percepatan investasi dalam rangka hilirisasi g. Menguatnya keterkaitan pasar food, feed, fuel dan finance; h. Akses pasar, fasilitasi dan ketahanan perdagangan i. Percepatan peningkatan ekspor nonmigas j. Pengamanan perdagangan k. Integrasi ekonomi l. Perdagangan jasa, HKI, dan lingkungan m. Keterbatasan alat analisa Selain program prioritas terkait berbagai isu-isu hangat di bidang perdagangan, BPPP juga memfokuskan sumber dayanya dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan (SIP). Untuk mendukung tugas tersebut BPPP perlu dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai kerangka kelembagaan BPPP untuk menyelesaikan tugasnya. Kerangka kelembagaan berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas No.1/2014 didefinisikan

sebagai

“perangkat

kementerian/lembaga

-struktur

organisasi,

ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara- yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan


93


berpedoman kepada RPJM Nasional”. Kerangka kelembagaan disusun dengan memperhatikan: Pertama, ketepatan fungsi dan juga ketepatan ukuran dari fungsi dan struktur organisasi. Kedua, kerangka kelembagaan juga harus menciptakan sistem tata kelola pemerintahan (governance) yang terhubung dengan baik (well-connected). Terakhir, organisasi yang telah dibentuk harus diisi dengan sumber daya manusia aparatur/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Apabila ketiga unsur ini dapat terpenuhi maka diharapkan akan terjadi penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan memperhatikan arahan permen PPN tersebut, maka BPPP berusaha menyusun kerangka kelembagaannya dengan lebih baik. Sebagai sebuah unit pendukung di lingkungan Kementerian Perdagangan, BPPP berusaha menciptakan korelasi langsung antara unit-unit kerja mulai dari level eselon II hingga IV dengan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan yang membutuhkan rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu BPPP membagi unit eselon II berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam mengelola sektor perdagangan, yaitu sub-sektor perdagangan dalam negeri, sub-sektor perdagangan luar negeri, dan sub-sektor kerjasama perdagangan internasional. Untuk mendukung pengelolaan administrasi dan penyediaan dukungan teknis lainnya, maka BP2KP juga dilengkapi dengan 1 unit sekretariat. Secara umum, struktur organisasi BPPP tidak mengalami perubahan yang signifikan mengingat tugas dan fungsinya hampir tidak berbeda dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Perdagangan

Nomor:

57/M-

DAG/PER/8/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan BPPP terdiri dari 5 unit Eselon II dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 4 (empat) Kepala Pusat dan 1 (satu) Sekretaris Badan. Namun, dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 juga tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Pusat Data dan Informasi Perdagangan yang sebelumnya berada di dalam BPPP pindah ke Sekretariat Jenderal. Dengan demikian, BPPP terdiri dari 4 unit eselon II. Dalam menunjang pencapaian kinerja BPPP, maka setiap unit eselon II telah memiliki tugas pokok dan


94


fungsinya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, setiap unit tersebut selalu berkoordinasi untuk menciptakan sinergitas dalam rangka mencapai visi BPPP. Adapun perubahan fundamental dalam struktur organisasi BP3 terdapat pada hal-hal sebagai berikut:: 1.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan menjadi Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan;

2.

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan menjadi Sekretariat Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (Set. BPPP);

3.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri menjadi Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri (Puska Dagri);

4.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri menjadi Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri (Puska Daglu);

5.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional menjadi Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional (Puska KPI); Berkurangnya unit eselon 2 di lingkungan BP3 yang semula terdiri dari 5 unit eselon 2 menjadi 4 unit eselon 2 dengan pindahnya Pusat Data dan Sistem Informasi Perdagangan ke Sekretariat Jenderal.

6.

Perubahan struktur organisasi di Sekretariat BP3, yaitu: (i) Bagian Program dan Kerjasama yang semula terdiri dari Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Pemantauan Program, dan Subbagian Kerjasama menjadi Subbagian Program, Subbagian Anggaran, dan Subbagian Kerja Sama; (ii) Bagian Evaluasi dan Pelaporan khususnya Subbagian Dokumentasi menjadi Subbagian Dokumentasi dan Informasi

7.

Perubahan nomenklatur pada masing-masing unit eselon 3 dan 4 di lingkungan Pusat Pengkajian BPPP serta penambahan satu unit eselon 4 yang dibawahi langsung oleh Kepala Pusat yaitu Subbagian Tata Usaha.

Detail perubahan struktur organisasi BPPP sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 dapat dilihat di Lampiran X. Secara umum, tugas yang dilaksanakan oleh unit Sekretariat dan unit Eselon II Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

95


lainnya di lingkungan BPPP merupakan penyediaan dukungan penyediaan kajian yang akan digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan perdagangan, baik di bidang perdagangan dalam negeri, luar negeri, serta kerjasama perdagangan internasional. Disamping itu, BPPP juga menyediakan pelayanan sistem informasi dan teknologi informasi khususnya yang dibutuhkan oleh internal Kementerian Perdagangan. Sama halnya pada periode sebelumnya, pengaturan struktur organisasi ini juga dimaksudkan agar segenap unit di lingkungan BPPP dapat lebih responsif dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian guna menyusun policy options dari setiap unit eselon I yang ada pada Kementerian Perdagangan,

disamping

kajian

yang

dibutuhkan

langsung

oleh

pimpinan

Kementerian dalam penyusunan kebijakan perdagangan. Struktur organisasi BPPP juga saat ini dirancang untuk dapat merespon berbagai kebutuhan kajian yang bersifat jangka pendek (current issue) maupun jangka panjang (long term study), serta prakiraan (forecasting). Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan analisis dan studi di Pusat Pengkajian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Kerjasama Perdagangan Internasional dibutuhkan sebagai masukan dalam rangka penyusunan perumusan kebijakan perdagangan serta memberikan masukan atau merekomendasikan kebijaksanaan tersebut kepada Pimpinan Kementerian Perdagangan. Selanjutnya konsep atau masukan tersebut diangkat

menjadi

produk

kebijaksanaan

yang

bermanfaat

dalam

upaya

pengembangan sektor Perdagangan. Dalam pelaksanaannya, program kajian prioritas di atas akan dijabarkan menjadi program kegiatan kajian tahunan dengan tetap berpedoman pada tujuan dan sasaran serta target yang akan dicapai oleh BPPP.


96


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. Target kinerja 4.1.1. Target Kinerja Perdagangan

BP2KP

pada

Sasaran

Strategis

Kementerian

Berbeda dari periode sebelumnya, pada tahun 2015-2019 BPPP ikut menyumbang

terhadap

capaian

sasaran

strategis

Kementerian

Perdagangan. Terdapat 2 sasaran strategis yang merepresentasikan peran tugas pokok dan fungsi BPPP, yaitu sebagai berikut: a. Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan, dengan indikator kinerja yaitu:

b. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian

4.1.2. Tujuan #1: Penyediaan rekomendasi kebijakan perdagangan yang artikulatif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan Tujuan ini merupakan pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi BP2KP sebagai pendukung dalam penyusunan kebijakan perdagangan yang baik. Kemudian, untuk mencapai tujuan tersebut, BPPP menetapkan 1 sasaran “Tersedianya rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan”. Rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh BPPP keluar dari kajian akademis namun tetap dirancang untuk dapat diakomodir dalam penyusunan suatu kebijakan. Selain itu, agar kebijakan tersebut nantinya Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

97


menimbulkan efek yang diharapkan, maka dampak baik positif maupun negatifnya perlu dikomunikasikan terlebih dahulu melalui sebuah mekanisme konsultasi publik. Salah satu bentuk konsultasi publik tersebut adalah menyebarluaskan hasil kajian kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator kinerja utama yang disusun untuk mengukur keberhasilan pencapaiannya selama 2015-2019, sebagai berikut: Sasaran #1: Tersedianya rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan Target Indikator Sasaran (Kinerja Utama) 1. 2.

Jumlah rekomendasi yang digunakan untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan (rekomendasi) Jumlah hasil kajian kebijakan yang dipublikasikan dan/atau didiseminasikan (judul)

2015

2016

2017

2018

2019

20

21

22

23

24

20

22

22

22

22

Dari sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) tersebut kemudian diturunkan ke dalam sasaran dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang ada pada eselon II di lingkungan BPPP. Adapun indikator kinerja kegiatan yang digunakan pada sasaran ini berasal dari Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, dan Sekretariat BPPP. Mengingat hasil IKU bersifat outcome (hasil lanjut/dampak dari output), maka terdapat beberapa catatan dalam menterjemahkan IKU ke dalam IKK, khususnya terkait penghitungan targetnya, yaitu sebagai berikut: a.

Jumlah target IKU pertama yaitu rekomendasi kebijakan bukan merupakan akumulasi jumlah target output pada level IKK yaitu laporan hasil kajian dan laporan forum diskusi. Penentuan target IKU didasarkan pada fakta bahwa selama ini tidak semua hasil kajian yang akan sepenuhnya digunakan dalam penyusunan kebijakan.

Oleh

karena itu, jumlah rekomendasi kebijakan dihitung berdasarkan


98


rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh BPPP kepada unit terkait. b.

Satuan target IKU kedua berbeda dengan satuan target IKK pendukungnya pada level eselon II. Perbedaan ini terjadi karena target pada IKK merupakan keluaran (output) dari kegiatan tahunan yang dikerjakan oleh unit eselon II, yaitu jumlah publikasi dan frekuensi diseminasi. Sedangkan untuk target IKU ditetapkan dari tindak lanjut terhadap output pada level IKK, yaitu judul kajian BPPP yang dipublikasikan dan didiseminasikan. Rincian sasaran dan IKK serta target output pada masing-masing unit eselon II berdasarkan Aplikasi RENJA Bappenas yaitu sebagai berikut:

 Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen Target Indikator Kinerja Kegiatan 1. 2.

Jumlah laporan hasil kajian di bidang perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen (laporan) Jumlah laporan forum diskusi di bidang perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen (laporan)

2015

2016

2017

2018

2019

20

21

22

23

24

4

4

5

5

6

 Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan luar negeri dan pengamanan perdagangan Target Indikator Kinerja Kegiatan 1.

2.

Jumlah laporan hasil kajian di bidang perdagangan luar negeri dan pengamanan perdagangan (laporan) Jumlah laporan forum diskusi di bidang perdagangan luar negeri dan pengamanan perdagangan (laporan)


2015

2016

2017

2018

2019

21

22

23

24

25

4

4

5

5

6

99


 Tersusunnya bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang kerjasama perdagangan internasional Target Indikator Kinerja Kegiatan 1. 2.

2015

2016

2017

2018

2019

10

11

12

13

14

4

4

5

5

6

Jumlah laporan hasil kajian di bidang kerjasama perdagangan internasional (laporan) Jumlah laporan forum diskusi di bidang kerjasama perdagangan internasional (laporan)

 Tersedianya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Target Indikator Kinerja Kegiatan 1. 2.

Jumlah penyelenggaraan diseminasi hasil kajian (diseminasi) Jumlah terbitan publikasi BP2KP (terbitan)

4.1.3. Tujuan #2: Pengelolaan berkesinambungan

data

2015

2016

2017

2018

2019

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

dan

informasi

secara

Tujuan ke-2 BPPP mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP2KP sebagai unit pelaksana dan pembina pengelolaan sistem informasi perdagangan, termasuk didalamnya adalah data dan informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana maka ditetapkan sasaran “Tersedianya data dan informasi perdagangan yang tepat guna”. Sasaran ini mempunyai cakupan yang lebih luas yakni menyangkut pelayanan terhadap unit-unit di lingkungan Kementerian Perdagangan dan pelayanan kepada masyarakat luas mengenai kebutuhan data dan informasi perdagangan,

misalnya hasil

analisis statistik dalam bentuk soft copy maupun hard copy antara lain berupa buku statistik perdagangan. Selain itu terdapat aplikasi yang dapat Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

100


digunakan untuk melakukan simulasi data, yang tersedia dalam website. Oleh karena itu, terdapat 1 Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur kinerja sasaran ini yaitu: Sasaran #2: Tersedianya data dan informasi perdagangan yang tepat guna Target Indikator Sasaran (Kinerja Utama) 1.

Jumlah pengguna data dan informasi di bidang perdagangan (orang)

2015

2016

2017

2018

2019

1.325.920

1.458.512

1.604.364

1.941.280

2.210.000

Mengingat indikator sasaran yang digunakan adalah indikator outcome, maka diperlukan indikator output yang digunakan sebagai proksi dalam menghitung anggaran yang diperlukan untuk menghasilkan output pendukung pencapaian sasaran. Untuk keperluan tersebut, maka indikator kinerja utama diatas diterjemahkan ke dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: 1. Jenis data dan informasi yang tersedia dengan satuan output data/informasi. 2. Jumlah terbitan data dan informasi perdagangan dengan satuan output data/informasi. Adapun target sasaran output yang akan dicapai adalah sebagai berikut:  Tersedianya data dan informasi yang akurat, cepat, dan tepat guna Target Indikator Kinerja Kegiatan 1. 2.

Jenis data dan informasi yang tersedia (data/informasi) Jumlah terbitan data dan informasi perdagangan (terbitan)


2015

2016

2017

2018

2019

26

26

26

26

26

24

24

24

24

24

101


4.1.4. Tujuan #3: Pengelolaan sistem jaringan TIK yang mudah diakses Selain mengelola data dan informasi, BKIP juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan infrastruktur dan fasilitas pendukung sistem informasi

perdagangan.

Untuk mengukur

kinerja

tujuan

tersebut

digunakan sasaran “Tersedianya jaringan TIK yang stabil guna mendukung layanan publik dan internal Kementerian Perdagangan”. Sasaran ini meliputi pengembangan software dan hardware yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan data dan informasi yang dimanfaatkan baik untuk internal Kementerian Perdagangan maupun masyarakat umum pengguna

jasa

online

Kementerian

Perdagangan.

Layanan

dan

ketersediaan data melalui jaringan online diberikan kepada unit-unit di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan menggunakan jaringan intranet dan kepada masyarakat luas melalui jaringan internet. Untuk menjamin agar layanan online BPPP dapat terus dilakukan maka perawatan infrastruktur maupun sewa jaringan harus terus dilakukan. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran ini pada tahun 2015-2019 adalah:

Sasaran #3: Tersedianya jaringan TIK yang stabil guna mendukung layanan publik dan internal Kementerian Perdagangan Target

1.

Indikator Sasaran (Kinerja Utama)

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase continuity of service jaringan data dan informasi (%)

95

95

95

95

95

Sama halnya dengan indikator sasaran (outcome) ke-2, karena indikator sasaran “Persentase continuity of service jaringan data/informasi” adalah indikator kinerja utama (outcome), maka perlu diterjemahkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (output) sebagai berikut:


102


1. Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Website, dengan satuan output laporan; dan 2. Laporan penyediaan/pelayanan jaringan data dan informasi, dengan satuan output laporan. 3. Laporan Penyelesaian Gangguan SPSE, dengan satuan output berupa laporan. Adapun sasaran dan target kinerja untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan tersebut tahun 2015-2019 pada Pusdatin yaitu sebagai berikut:  Tersedianya layanan dan pemeliharaan jaringan intranet dan internet yang handal Target Indikator Kinerja Kegiatan 1. 2.

Laporan pengelolaan dan pengembangan website (laporan) Laporan penyediaan/pelayanan jaringan data dan informasi (laporan)

2015

2016

2017

2018

2019

3

3

3

3

3

8

8

8

8

8

 Terlaksananya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan Target Indikator Kinerja Kegiatan 1.

Laporan penyelesaian gangguan SPSE (laporan)

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

4.2. Kerangka Pendanaan Pendanaan merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam mencapai target kinerja BPPP selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu perlu disusun kerangka pendanaan yang memadai baik yang mencukupi untuk kegiatan operasional maupun kegiatan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPP dalam menghasilkan kajian sebagai bahan rekomendasi kebijakan dan pengembangan sistem informasi perdagangan. Berikut dipaparkan prakiraan maju kebutuhan pendanaan BPPP selama 2015-2019.


103


Matriks rencana kerangka pendanaan BPPP 2015-2019 (dalam juta rupiah)

Pagu BP2KP

2015

2016

2017

2018

2019

64.183,70

67.346,65

70.690,91

73.871,91

77.225,56

Sumber: Aplikasi Renja Bappenas BP2KP TA 2016

Prakiraan maju pendanaan BPPP dihitung menggunakan aplikasi Rencana Kerja (Renja) yang dikeluarkan oleh Bappenas setiap tahunnya. Pagu yang ada pada aplikasi ini menjadi pagu baseline yang menjadi rujukan dalam penyusunan anggaran BPPP setiap tahunnya. Mengingat fungsinya sebagai baseline, maka pagu ini dapat berubah menyesuaikan peraturan/regulasi dan kondisi keuangan negara pada tahun yang bersangkutan.


104


BAB V PENUTUP Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) 2015-2019 disusun sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019 dan dengan mempertimbangkan kepentingan para stakeholders terkait. Dengan adanya Renstra ini yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun rencana kerja setiap tahunnya oleh unit-unit di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan maka diharapkan perencanaan pelaksanaan rencana kerja akan lebih terarah dalam rangka mendukung proses pembangunan berkesinambungan. Dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2015 – 2019 dan memperhatikan pedoman penyusunan RPJMN dan Renstra K/L sebagaimana tertuang dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2014, kian terlihat bahwa penyusunan kebijakan saat ini harus disertai dengan background study, indepth analysis, analisis biaya manfaat dan sebagainya yang merupakan berbagai bentuk dari kajian. Ini menunjukkan peran kajian yang semakin penting sebagai input utama dalam penyusunan kebijakan. Sejalan dengan kondisi tersebut, BPPP sebagai unit pendukung di Kementerian Perdagangan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dari kajian menghadapi tuntutan untuk terus-menerus mengeluarkan hasil kajian dan rekomendasi yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan, khususnya di sektor perdagangan. Tantangan ini dijawab dengan penetapan arah dan kebijakan yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, dan target indikator BP2KP 2015-2019. Berdasarkan fokus prioritas kebijakan di sektor perdagangan, maka selama lima tahun ke depan BPPP memfokuskan kegiatan kajian yang ada pada bidang perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2019. Di samping itu, mulai tahun 2015 BPPP juga akan mendukung penuh penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan sebagai amanat UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaksanaan seluruh kegiatan, baik pengkajian maupun pengelolaan Review Rencana Strategis BPPP 2015-2019 TA 2016

105


sistem informasi perdagangan tentunya tetap memperhatikan dinamika lingkungan strategis sektor perdagangan dan Kementerian Perdagangan itu sendiri sebagai organisasi dimana BPPP berada. Dengan demikian, di samping arah kebijakan yang telah ditetapkan selama 5 tahun ke depan dalam Renstra Strategis, BPPP tetap akan melihat perkembangan yang dinamis baik di lingkungan internal maupun eksternal BPPP untuk menjaga seluruh kegiatan BPPP dapat tetap menghasilkan outcome/output yang dibutuhkan oleh sektor perdagangan, dan Kementerian Perdagangan khususnya. Untuk itu, setiap tahunnya akan diadakan penyesuaian rencana strategis BPPP melalui review.


106

Review-2 tahun 2016, as of KATA PENGANTAR

Recommend Documents