REPUBLIK INDONESIA
Petunjuk Penyusunan Usulan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KATA PENGANTAR
Sesuai Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, pengajuan usulan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri (PLN) harus dilengkapi dengan Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) Pinjaman dan Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) Pinjaman. Buku ini berisi petunjuk penyusunan usulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Petunjuk Penyusunan Usulan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman
Luar
Negeri
ini
dimaksudkan
sebagai
panduan
bagi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara dalam menyusun usulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.
Jakarta,
Januari 2012
Wismana Adi Suryabrata Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i I.
UMUM ............................................................................................................. 1
II.
PENYAMPAIAN USULAN KEGIATAN .................................................. 2 A.
Surat Usulan ............................................................................................ 2
B.
Kelengkapan Persyaratan Usulan ........................................................ 3 B.1.
Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) Pinjaman ............. 4
B.2.
Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) Pinjaman ......................... 9
LAMPIRAN ........................................................................................................... 13 Lampiran 1: Contoh Surat Pengantar Usulan Kegiatan ......................... 14 Lampiran 2: Formulir DIPK Pinjaman ...................................................... 16
iii
I.
UMUM
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah,
dan
Peraturan
Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, usulan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri dicantumkan dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM). DRPLN-JM memuat rencana kegiatan yang diajukan untuk dibiayai dari pinjaman luar negeri, yang diusulkan oleh instansi pengusul, yaitu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN. DRPLN-JM disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk periode jangka menengah yang sama dengan periode RPJM Nasional. Dalam penyampaian usulan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, instansi pengusul menyampaikan surat usulan yang dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus. Dalam
bagian
selanjutnya
dijelaskan
hal-hal
yang
perlu
diperhatikan dalam menyusun usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh pinjaman luar negeri.
1
II.
PENYAMPAIAN USULAN KEGIATAN
A. Surat Usulan Instansi pengusul menyampaikan usulan kegiatan untuk dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas melalui surat yang ditandatangani oleh: 1.
Menteri atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri atas nama Menteri pada Kementerian untuk usulan yang berasal dari Kementerian;
2.
Pimpinan Lembaga atau Sekretaris Utama atas nama Pimpinan Lembaga untuk usulan yang berasal dari Lembaga;
3.
Gubernur/Bupati/Walikota untuk usulan
yang
berasal
dari
Pemerintah Daerah; atau 4.
Direktur Utama untuk usulan yang berasal dari BUMN.
Khusus usulan kegiatan untuk penyertaan modal negara pada BUMN, usulan kegiatan disampaikan melalui Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310
Contoh format surat usulan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.
2
B. Kelengkapan Persyaratan Usulan Surat usulan kegiatan Pinjaman Luar Negeri harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011, yakni: (a) Persyaratan Umum, yang terdiri dari: 1.
Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) Pinjaman; dan
2.
Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) Pinjaman.
(b) Persyaratan Khusus, yang disesuaikan berdasarkan instansi pengusul kegiatan: 1.
Usulan dari Kementerian/Lembaga, berupa: a.
Kegiatan penyertaan modal Negara kepada BUMN, persyaratan khususnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pelaksana,
persyaratan
khususnya
adalah
Surat
Persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan penugasan. 2.
Usulan dari Pemerintah Daerah, berupa: a.
Kegiatan
sebagai
penerusan
pinjaman
luar
negeri,
persyaratan khususnya adalah Surat Persetujuan Pimpinan DPRD setempat. b.
Kegiatan untuk diteruspinjamkan atau dihibahkan kepada Badan
Usaha
Milik
Daerah
(BUMD),
persyaratan
khususnya adalah Surat Persetujuan Pimpinan DPRD, dan Surat
Persetujuan
Direktur
Utama
BUMD
yang
bersangkutan.
3
3.
Usulan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penerusan pinjaman luar negeri, persyaratan khususnya adalah Surat Menteri yang menyelenggarakan urusan BUMN mengenai persetujuan atas usulan kegiatan dan kemampuan finansial BUMN yang bersangkutan, serta Surat Dewan Komisaris mengenai persetujuan atas usulan kegiatan BUMN yang bersangkutan. Surat
persetujuan
Menteri
BUMN
memuat
persetujuan
terhadap pemberian penerusan pinjaman luar negeri kepada BUMN yang bersangkutan dan pernyataan bahwa BUMN yang bersangkutan memiliki kemampuan finansial untuk mengelola dan mengembalikan pinjaman luar negeri tersebut. Kelengkapan persyaratan usulan untuk setiap kegiatan yang diusulkan disampaikan dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan elektronik (softcopy). Seluruh kelengkapan usulan dalam bentuk softcopy dapat disampaikan ke alamat email:
[email protected]. B.1. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) Pinjaman DIPK Pinjaman adalah dokumen yang berisi ringkasan informasi untuk pengusulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Format DIPK Pinjaman dapat dilihat pada Lampiran 2, dan dapat diunduh pada website http://www.bappenas.go.id. DIPK Pinjaman berisi informasi sebagai berikut :
4
I.
Umum 1.
Judul Kegiatan Judul kegiatan harus menggambarkan diusulkan secara singkat dan jelas.
2.
kegiatan
yang
Bentuk Kegiatan Terdapat 2 (dua) pilihan bentuk kegiatan, yaitu Project Assistance (PA) dan Technical Assistance (TA). Project Assistance adalah suatu kegiatan pembangunan yang memanfaatkan berbagai sumber daya luar negeri dengan kegiatan utama meningkatkan aset fisik instansi pengusul atau masyarakat. Technical Assistance adalah suatu rencana kegiatan yang menggunakan sumber daya luar negeri yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan sumber daya manusia dan sistem manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, penelitian, maupun lokakarya atau seminar.
3.
Instansi Penanggung Jawab Instansi penanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.
4.
Instansi Pelaksana Instansi pelaksana adalah instansi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan instansi yang bersangkutan, yaitu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN. Instansi pelaksana ini dapat dicantumkan sampai ke tingkat unit kerja (setingkat eselon 1) yang akan mengelola kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.
5
5.
Durasi Pelaksanaan Durasi pelaksanaan berisi informasi pelaksanaan kegiatan dalam satuan bulan.
6.
rencana
waktu
Perkiraan Tahun Pertama Pelaksanaan Perkiraan tahun pertama pelaksanaan merupakan perkiraan waktu dimulainya kegiatan.
II. Pembiayaan Dalam penyusunan perhitungan pembiayaan bagi usulan kegiatan ini, digunakan mata uang USD sesuai asumsi nilai tukar dalam APBN tahun berjalan. 7.
Nilai Pembiayaan Nilai pembiayaan menjelaskan rincian biaya dari setiap instansi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan dan dari setiap lokasi tempat kegiatan dilaksanakan, baik nilai pinjaman, hibah, maupun pendanaan dalam negeri.
III. Justifikasi 8.
Prioritas dalam RPJMN 2010 - 2014 Bagian ini memuat rujukan bidang pembangunan, prioritas bidang dan fokus prioritas dari kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari pinjaman luar negeri, sesuai dengan RPJMN 2010-2014. Bidang pembangunan tersebut yaitu: a. Bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama b. Bidang ekonomi c. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi d. Bidang sarana dan prasarana e. Bidang politik f. Bidang pertahanan dan keamanan
6
g. h. i. j. k.
Bidang hukum dan aparatur Bidang wilayah dan tata ruang Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup Pengarusutamaan dan Lintas bidang Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional.
Untuk huruf (j) Pengarusutamaan dan Lintas Bidang serta huruf (k) Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional, dapat menggunakan prioritas bidang dan fokus prioritas pada Bidang Pembangunan lainnya. 9.
Latar Belakang Kegiatan Latar belakang merupakan ringkasan dari latar belakang yang terdapat dalam Dokumen Usulan Kegiatan Pinjaman.
10. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan merupakan ringkasan dari ruang lingkup kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Usulan Kegiatan Pinjaman. 11. Sasaran Bagian ini menggambarkan outcome dan output dari usulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Outcome ditujukan untuk melihat keterkaitan antara usulan kegiatan dengan fokus prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2010-1014. Adapun output dari kegiatan disajikan beserta indikator keluaran (indikator output) yang terukur, misalnya: Judul Kegiatan
:
Pembangunan jalur kereta api antara kota A dan kota B
Output
:
Tersedianya 300 km jalur kereta api double track antara kota A dan Kota B
Outcome
:
Tersedianya transportasi massal yang memadai antara kota A dan kota B.
7
12. Sudah tercantum sebelumnya
dalam
dokumen
perencanaan
Bagian ini berisi informasi apakah kegiatan yang diusulkan sudah pernah dicantumkan dalam dokumen perencanaan sebelumnya DRPLN-JM 2011-2014 atau merupakan usulan kegiatan baru. 13. Keterkaitan dengan kegiatan lain Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan kegiatan lain yang sudah/sedang/akan dilaksanakan. Kegiatan yang terkait tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan instansi pengusul kegiatan.
IV. Dokumentasi Yang Dilampirkan 14. Persyaratan umum Berisi informasi mengenai ketersediaan dokumen yang menjadi Persyaratan Umum, yang diperlukan dalam pengusulan kegiatan. 15. Persyaratan khusus Berisi informasi mengenai ketersediaan dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun BUMN.
8
B.2. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) Pinjaman DUK Pinjaman adalah dokumen yang memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sumber daya yang dibutuhkan, hasil yang diharapkan, termasuk
rencana
pelaksanaan
untuk
mendapatkan
gambaran
kelayakan atas usulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Penyampaian format dan isi DUK Pinjaman dapat berbeda-beda sesuai dengan karakteristik kegiatan yang diusulkan. DUK Pinjaman harus diotorisasi (ditandatangani) oleh pejabat penanggung jawab usulan (setingkat eselon 1. DUK Pinjaman sekurang-kurangnya berisi informasi sebagai berikut: 1. Latar Belakang Latar belakang menggambarkan tentang perlunya suatu kegiatan dilaksanakan, dan sasaran yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut diusulkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Selain itu, latar belakang juga memuat penjelasan diperlukannya pelaksanaan kegiatan yang diusulkan (justification). 2. Tujuan Tujuan menggambarkan hal-hal apa yang ingin dicapai dengan kegiatan yang direncanakan. 3. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan menjelaskan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan. Ruang lingkup kegiatan perlu diuraikan dari kegiatan yang umum sampai ke bagian yang khusus.
9
4. Sumber Daya yang dibutuhkan Sumber Daya yang dibutuhkan adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, misalnya sumber daya manusia, barang dan jasa, serta biaya/kebutuhan dana. 5. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan menggambarkan output dan outcome dari pelaksanaan kegiatan, yang disajikan secara kuantitatif dan kualitatif. Pada bagian ini dijelaskan pula bahwa kegiatan ini tidak overlap dengan kegiatan lain, serta perlu dijelaskan mengenai keberlanjutan dari kegiatan tersebut. 6. Rencana Pelaksanaan kegiatan Rencana pelaksanaan kegiatan mencakup metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, rencana penyerapan (disbursement), dan alokasi sumber daya per komponen dan kategori, dari kegiatan yang diusulkan. Metode pelaksanaan kegiatan merupakan teknik-teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjelaskan rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang berisi alokasi waktu dan sumber daya yang diperlukan serta keluaran yang akan dihasilkan pada tiap tahap pelaksanaan kegiatan. Rencana penyerapan kegiatan menjelaskan rencana penyerapan kegiatan per tahun. Alokasi per komponen dan kategori kegiatan menjelaskan rencana alokasi sumber daya baik berdasar komponen maupun kategori kegiatan.
10
7. Manajemen dan organisasi pelaksanaan kegiatan Bagian ini menjelaskan mengenai manajemen dan organisasi pelaksanaan kegiatan, antara lain berisi penjelasan mengenai struktur organisasi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta bentuk tanggung jawab dari para pihak tersebut dalam pelaksanaan kegiatan.
11
LAMPIRAN
13
Lampiran 1: Contoh Surat Pengantar Usulan Kegiatan
KOP SURAT (nama tempat), (tanggal) Nomor : Lampiran : Kelengkapan Persyaratan Usulan Perihal : Pengusulan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Kepada Yth. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Di Jakarta Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Negara Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2011, bersama ini disampaikan kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri dari ____(nama instansi)__ untuk dapat dicantumkan dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM). Kegiatan yang diusulkan terdiri dari : No
Nama Kegiatan
Nilai (dalam USD)
1
......
....
2
......
....
dst
......
....
dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana terlampir.
14
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi*) (nama instansi pengusul kegiatan) (Tanda Tangan)
(................................) *)
coret yang tidak perlu
15
Lampiran 2: Formulir DIPK Pinjaman
DAFTAR ISIAN PENGUSULAN KEGIATAN (DIPK) PINJAMAN I.
UMUM 1.
Judul Kegiatan Bahasa Indonesia: Bahasa Inggris:
2.
Bentuk Kegiatan Project Assistance Technical Assistance
3.
Instansi Penanggung Jawab/Executing Agency (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) Kementerian/Lembaga : mengusulkan kegiatan : dalam
rangka
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
kementerian/lembaga tersebut yang
sebagian
atau
seluruhnya
direncanakan
untuk
dihibahkan ke Pemda: untuk penyertaan modal negara ke BUMN: yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pelaksana Pemerintah Daerah : ………………………………… mengusulkan kegiatan: yang direncanakan sebagai penerusan pinjaman yang 16
direncanakan
untuk
diteruspinjamkan
dan/atau
diterushibahkan ke BUMD: BUMN : mengusulkan kegiatan yang direncanakan sebagai penerusan pinjaman. Instansi Pelaksana/Implementing Agency (dalam bahasa Indonesia
4.
dan bahasa Inggris) a. b. c.
II.
5.
Durasi Pelaksanaan :
bulan
6.
Perkiraan Tahun Pertama Pelaksanaan :
PEMBIAYAAN 7.
Nilai Pembiayaan Pembiayaan (USD)
Instansi Pelaksana
Pinjaman
Hibah
Total
Pendanaan
Biaya
dalam negeri
(USD)
1. 2. dst. TOTAL
17
Pembiayaan (USD) Lokasi
Pinjaman
Hibah
Total
Pendanaan
Biaya
dalam negeri
(USD)
1. 2. dst. TOTAL
III.
JUSTIFIKASI 8.
Prioritas dalam RPJMN 2010-2014 Bidang Pembangunan *) : 1). Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2). Bidang Ekonomi; 3). Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4). Bidang Sarana dan Prasarana; 5). Bidang Politik; 6). Bidang Pertahanan dan Keamanan; 7). Bidang Hukum dan Aparatur; 8). Bidang Wilayah dan Tata Ruang; 9). Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 10). Pengarustamaan dan Lintas Bidang; 11). Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional. Prioritas Bidang : Fokus Prioritas Bidang :
18
9.
Latar Belakang Kegiatan /Project Background (Maksimal 250 Kata) Bahasa Indonesia :
Bahasa Inggris :
10. Ruang Lingkup Kegiatan/Scope of Work (Maksimal 250 Kata) Bahasa Indonesia :
Bahasa Inggris :
11. Sasaran a.
Output dilengkapi dengan indikator output: Dalam Bahasa Indonesia : 1. 2. 3. dst. Dalam Bahasa Inggris : 1. 2. 3. dst.
19
b. Outcomes: Dalam Bahasa Indonesia : 1. 2. 3. dst. Dalam Bahasa Inggris : 1. 2. 3. dst. 12. Sudah tercantum dalam dokumen perencanaan sebelumnya DRPLN-JM 2011-2014
Kode :
Usulan Baru 13. Keterkaitan Dengan Kegiatan Lain Judul Kegiatan
Sumber
Tahun
Dana
Pelaksanaan
Keterangan *)
1. 2. dst. *) Penjelasan keterkaitan dengan kegiatan yang diusulkan
20
IV.
DOKUMENTASI YANG DILAMPIRKAN 14. Persyaratan Umum Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) Pinjaman 15. Persyaratan Khusus a. Kementerian/Lembaga Untuk usulan kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pelaksana Surat Persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan penugasan b. Pemerintah Daerah Untuk usulan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri yang direncanakan sebagai penerusan pinjaman Surat Persetujuan Pimpinan DPRD calon Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri Untuk usulan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri yang yang direncanakan untuk diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan kepada BUMD Surat Persetujuan Pimpinan DPRD Surat Persetujuan Direktur Utama BUMD calon Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri
21
c. BUMN Untuk usulan kegiatan yang direncanakan sebagai penerusan pinjaman, yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Surat Dewan Komisaris mengenai persetujuan atas usulan kegiatan
BUMN
yang
bersangkutan
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan. Surat Menteri yang menyelenggarakan urusan BUMN mengenai
persetujuan
atas
usulan
kegiatan
kemampuan finansial BUMN yang bersangkutan. Penanggung Jawab Usulan (Pejabat setingkat eselon I) (Tanda Tangan & Stempel) _______(Nama) __ (Jabatan)
22
__
dan
