REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Dalam Rangka Penyusunan DRPLN-JM 2015-2019
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2015
KATA PENGANTAR Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk membiayai kegiatannya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian, Lembaga, Pemda dan BUMN (sebagai Instansi Pengusul) dapat menyampaikan usulan kegiatan pinjaman luar negeri kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dalam penyusunan usulan kegiatan pinjaman luar negeri, Kementerian, Lembaga, Pemda dan BUMN berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, dan memerhatikan kebijakan pemanfaatan
pinjaman
luar
negeri
sebagaimana
tertuang
dalam
Rencana
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) 2015-2019. Usulan kegiatan dari instansi pengusul yang memenuhi penilaian kelayakan, selanjutnya dicantumkan dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka
Menengah
(DRPLN-JM/Blue
Book)
2015-2019.
DRPLN-JM
2015-2019
merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri pada periode 2015-2019, termasuk untuk keperluan koordinasi dengan para mitra pembangunan calon pemberi pinjaman. Penyajian DRPLN-JM 2015-2019 menggunakan pendekatan berbasis program (Program Based Approach/PBA). Usulan kegiatan pinjaman luar negeri tersebut akan dikelompokkan ke dalam Program Pinjaman Luar Negeri berdasarkan pada kesamaan hasil/outcomes. Pengelompokan ini ditujukan untuk melihat sinergi antar kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.
i
Buku “Petunjuk Penyusunan Usulan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri Dalam Rangka Penyusunan DRPLN-JM 2015-2019” ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Kementerian, Lembaga, Pemda dan BUMN dalam menyiapkan usulan kegiatan pinjaman luar negerinya dengan baik. Jakarta,
Maret 2015
Wismana Adi Suryabrata Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................................. i PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 PENGUSULAN KEGIATAN ............................................................................................... 2 PETUNJUK PENGISIAN DIPK PINJAMAN ..................................................................... 5 PETUNJUK PENGISIAN DUK PINJAMAN ................................................................... 10 LAMPIRAN .......................................................................................................................... 17 A.
Contoh Surat Usulan Kegiatan ........................................................................... 19
B.
Contoh DIPK Pinjaman ....................................................................................... 20
C.
Contoh DUK Pinjaman ........................................................................................ 26
PENDAHULUAN 1.
Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/Blue Book) 2015-2019 merupakan dokumen rencana pinjaman luar negeri jangka menengah yang memuat kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari pinjaman luar negeri pada periode 2015-2019.
2.
Instansi yang dapat mengajukan usulan kegiatan untuk dibiayai dari pinjaman luar negeri adalah:
3.
a.
Kementerian/Lembaga;
b.
Pemerintah Daerah (Pemda); dan
c.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kegiatan yang diusulkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional
(RPJMN)
2015-2019
dan
memerhatikan
Rencana
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) 2015-2019. 4.
Usulan kegiatan pinjaman luar negeri yang diajukan oleh Instansi Pengusul akan dinilai kelayakannya berdasarkan dokumen persyaratan usulan yang disampaikan (DIPK dan DUK Pinjaman, serta persyaratan khusus lainnya).
5.
Penyajian DRPLN-JM (Blue Book) 2015-2019 akan menggunakan pendekatan berbasis program (Program Based Approach/PBA), berupa pengelompokan usulan kegiatan yang memiliki hasil/outcomes yang sama ke dalam program pinjaman luar negeri. Pengelompokan tersebut akan dilakukan oleh
Kementerian
PPN/Bappenas. 6.
Buku ini berisikan panduan bagi instansi pengusul untuk menyiapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri, termasuk cara pengisian DIPK dan DUK Pinjaman beserta contoh.
1
PENGUSULAN KEGIATAN 7.
Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan: a.
Kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
b.
Kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan instansi lain (multi-instansi pelaksana) sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi; dan/atau
c.
Kegiatan yang sebagian atau seluruhnya direncanakan akan dihibahkan kepada Pemda.
8.
Pemda dapat mengusulkan kegiatan sebagai bentuk penerusan pinjaman luar negeri, yang dipergunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan sendiri sesuai prioritas pembangunan daerah, atau kegiatan yang direncanakan untuk diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan oleh Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
9.
BUMN dapat mengusulkan kegiatan sebagai bentuk penerusan pinjaman luar negeri,
yang
dipergunakan
untuk
kegiatan
investasi
dalam
rangka
memperluas/meningkatkan pelayanan, dan/atau meningkatkan penerimaan BUMN, termasuk kegiatan yang menjadi penugasan dari Pemerintah. 10. Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dengan pinjaman luar negeri pada periode 2015-2019 memenuhi kriteria sebagai berikut : a.
Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019;
b.
Kegiatan untuk
mencapai salah satu atau lebih tujuan pembangunan
nasional dalam rangka: 1)
mendorong pertumbuhan perekonomian, termasuk kegiatan dalam rangka pengembangan kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta, pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada BUMN, atau mendorong pembangunan di daerah;
2)
meningkatkan jangkauan (akses) dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
3)
pemerataan pembangunan untuk
mengurangi kesenjangan antar
wilayah. 11. Usulan kegiatan pinjaman luar negeri harus dilengkapi dengan Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus: 2
a.
Persyaratan Umum mencakup: 1)
Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) Pinjaman; dan
2)
Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) Pinjaman
Contoh pengisian DIPK dan DUK Pinjaman terdapat pada Lampiran B dan C Petunjuk Penyusunan ini. b.
Persyaratan Khusus disesuaikan dengan Instansi Pengusul dan jenis kegiatan yang diusulkan: 1)
Usulan dari kementerian/lembaga: i.
Surat Persetujuan dari pimpinan instansi lain (menteri/pimpinan lembaga/ pejabat yang ditunjuk), untuk kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan instansi lain;
ii.
Surat Persetujuan dari Kepala Daerah, untuk kegiatan yang sebagian atau seluruhnya direncanakan untuk dihibahkan kepada Pemda;
2)
Usulan dari Pemda: i.
Surat Persetujuan Pimpinan DPRD setempat;
ii.
Surat Persetujuan Direktur Utama BUMD, untuk kegiatan yang direncanakan akan diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan kepada BUMD.
3)
Untuk usulan dari BUMN: i.
Surat Menteri BUMN yang berisi persetujuan atas usulan kegiatan dan penjelasan tentang kemampuan finansial BUMN yang bersangkutan; dan
ii.
Surat Dewan Komisaris BUMN yang bersangkutan yang berisi persetujuan atas kegiatan yang diusulkan.
12. Usulan kegiatan pinjaman luar negeri disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh: 1)
Menteri atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian atas nama Menteri, untuk usulan yang berasal dari kementerian;
2)
Pimpinan Lembaga atau Sekretaris Utama atas nama Pimpinan Lembaga, untuk usulan yang berasal dari lembaga;
3)
Gubernur/Bupati/Walikota, untuk usulan yang berasal dari Pemda;
4)
Direktur Utama, untuk usulan yang berasal dari BUMN.
3
13. Usulan kegiatan pinjaman luar negeri disampaikan kepada: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310 (Contoh surat usulan terdapat pada Lampiran A Petunjuk Penyusunan ini). 14. Berkas usulan disampaikan dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan elektronik (softcopy). Berkas usulan dalam bentuk softcopy dapat disampaikan ke alamat email:
[email protected]. 15. Form pengisian DIPK dan DUK Pinjaman dapat diunduh pada laman http://pendanaan.bappenas.go.id.
4
PETUNJUK PENGISIAN DIPK PINJAMAN DIPK Pinjaman berisi ringkasan informasi usulan kegiatan pinjaman luar negeri, yang digunakan untuk penyusunan DRPLN-JM/Blue Book. DIPK Pinjaman harus diotorisasi (ditandatangani) oleh pejabat penanggung jawab usulan kegiatan pinjaman luar negeri (setingkat eselon 1). Pengisian informasi dalam DIPK Pinjaman diisi dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 1.
Judul Kegiatan Diisi dengan cakupan/subtansi kegiatan pinjaman luar negeri secara singkat dan spesifik, tanpa mencantumkan satuan dari output yang dihasilkan.
2.
Durasi Pelaksanaan Diisi dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan pinjaman luar negeri, yang dinyatakan dalam “bulan”.
3.
Lokasi Diisi dengan nama tempat atau area dimana kegiatan pinjaman luar negeri dilaksanakan dan dapat dinyatakan dengan nama kabupaten/kota dan provinsi. Dapat menyebutkan lebih dari satu lokasi.
4.
Instansi Pengusul Diisi dengan nama Kementerian, Lembaga, Pemda, atau BUMN yang mengajukan usulan kegiatan, melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.
5.
Instansi Pelaksana Diisi dengan nama unit kerja eselon I (UKE I) pada Kementerian/Lembaga atau nama Pemda/BUMN/BUMD. Instansi pelaksana dapat terdiri lebih dari satu instansi.
6.
Latar Belakang Diisi dengan penjelasan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi atau mendasari (justifikasi) pentingnya kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan. Penjelasan tersebut dapat mencakup hal-hal yang bersifat umum maupun khusus.
7.
Ruang Lingkup Kegiatan Diisi dengan uraian kegiatan (aktivitas/komponen) yang tercakup dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri. 5
8.
Keluaran/Outputs Diisi dengan keluaran/outputs yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri secara langsung. Keluaran/output harus disertai dengan indikator keluaran (indikator output) yang terukur.
9.
Hasil/Outcomes Diisi dengan hasil/outcomes yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri, untuk melihat keterkaitan antara usulan kegiatan dengan RPJMN 2015-2019.
10. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 Diisi dengan memilih satu dari enam Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan, yaitu: a.
Sasaran Makro;
b.
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
c.
Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
d.
Sasaran Dimensi Pemerataan;
e.
Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
f.
Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
11. Nilai Pembiayaan
Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dalam satuan dollar Amerika Serikat (USD), yang diperinci berdasarkan sumbernya, yaitu pinjaman luar negeri, hibah, dan dana pendamping.
Nilai hibah yang dicantumkan merupakan indikasi penerimaan hibah yang akan
dipergunakan
untuk
membiayai
sebagian
dari
ruang
lingkup/komponen kegiatan, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pinjaman luar negeri.
Dana pendamping merupakan alokasi yang berasal dari dana internal Pemerintah dan/atau Pemda dan/atau BUMN.
Konversi nilai tukar (kurs) menggunakan asumsi nilai tukar pada APBN tahun berjalan.
6
DAFTAR ISIAN PENGUSULAN KEGIATAN (DIPK) PINJAMAN LUAR NEGERI A. Bahasa Indonesia 1.
Judul Kegiatan
:
2.
Durasi Pelaksanaan
:
3.
Lokasi Pelaksanaan
:
4.
Instansi Pengusul
:
5.
Instansi Pelaksana: a. … b. … c. … (dst)
6.
Latar Belakang: …..……………………………………………………………………………....................
…. bulan
…..……………………………………………………………………………..................... ............................................................................................................................. ................. 7.
Ruang Lingkup Kegiatan: a. … b. … c. … (dst)
8.
Keluaran/Outputs: a. … b. … c. … (dst)
9.
Hasil/Outcomes: a. … b. … c. … (dst)
10. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019: Sasaran Makro Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan Sasaran Dimensi Pemerataan Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
7
11. Indikasi Nilai Pembiayaan: a. b. c.
Pinjaman Hibah Dana Pendamping Total
: : : :
USD … USD … USD … USD …
B.
Bahasa Inggris
1.
Project Title
:
2.
Duration
:
3.
Location
:
4.
Executing Agency
:
5.
Implementing Agency: a. … b. … c. … (etc)
6.
Background: …..……………………………………………………………………………....................
….. months
…..……………………………………………………………………………..................... ............................................................................................................................. ................. 7.
Scope of Work: a. … b. … c. … (etc.)
8.
Outputs: a. … b. … c. … (etc)
9.
Outcomes: a. … b. … c. … (etc)
10. National Development Main Target in RPJMN 2015-2019: Macro Human and People Development Featured Sector Development Equality Dimension Regional and Interregional Development Politics, Law, Defence and Security 8
11. Project Cost: a. b. c.
Loans Grants Counterpart Fund Total
: : : :
USD … USD … USD … USD … Penanggung Jawab Usulan (Pejabat setingkat eselon I) (Tanda Tangan& Stempel) _______(Nama) __ (Jabatan)
9
__
PETUNJUK PENGISIAN DUK PINJAMAN DUK Pinjaman berisi informasi usulan kegiatan pinjaman luar negeri, yang dipergunakan sebagai bahan untuk penilaian kelayakan kegiatan. DUK Pinjaman harus diotorisasi (ditandatangani) oleh pejabat penanggung jawab usulan (setingkat eselon 1). Pengisian informasi dalam DUK Pinjaman tersebut dilakukan dalam bahasa Indonesia. Instansi Pengusul dapat menyertakan dokumen hasil studi kelayakan kegiatan. 1.
Judul Kegiatan Diisi dengan cakupan/subtansi kegiatan pinjaman luar negeri secara singkat dan spesifik, tanpa mencantumkan satuan dari output yang dihasilkan.
2.
Judul Program (untuk K/L) Diisi hanya oleh Kementerian/Lembaga dengan menyebutkan program di unit kerja Eselon I yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan.
3.
Instansi Pengusul Diisi dengan nama Kementerian, Lembaga, Pemda, atau BUMN yang mengajukan usulan kegiatan, melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.
4.
Instansi Pelaksana Diisi dengan nama unit kerja eselon I (UKE I) pada Kementerian/Lembaga atau nama Pemda/BUMN/BUMD. Instansi pelaksana dapat terdiri lebih dari satu instansi.
5.
Lokasi
Diisi dengan nama tempat atau area dimana kegiatan pinjaman luar negeri dilaksanakan.
Dapat menyebutkan lebih dari satu lokasi.
Dapat dinyatakan dengan nama kabupaten/kota dan provinsi, atau menyebutkan lokasi spesifik (misal: Taman Nasional Gunung Leuser).
6.
Latar Belakang Diisi dengan penjelasan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi atau mendasari (justifikasi) pentingnya kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan. Penjelasan tersebut dapat mencakup hal-hal yang bersifat umum maupun khusus.
10
7.
Tujuan Kegiatan Diisi dengan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.
8.
Ruang Lingkup Kegiatan Diisi dengan uraian kegiatan (aktivitas/komponen) yang tercakup dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri.
9.
Hasil Yang Diharapkan Diisi dengan menjelaskan tentang hal-hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang direncanakan mencakup: A.
Identifikasi keluaran/outputs yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri secara langsung. Keluaran/outputs harus disertai dengan indikator keluaran (indikator output) yang terukur.
B.1.
Identifikasi hasil/outcomes yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri, untuk melihat keterkaitan antara usulan kegiatan dengan RPJMN 2015-2019.
B.2.
Identifikasi instansi lain yang terkait dalam pencapaian hasil/outcomes dari kegiatan yang diusulkan.
C.1.
Identifikasi keterkaitan keluaran/outputs dan/atau hasil/outcomes yang diusulkan dengan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional (Tabel 5.1 Buku I) dan/atau Sasaran Bidang (Buku II) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.
C.2.
Identifikasi pencapaian keluaran/outputs dan/atau hasil/outcomes yang mendukung
Agenda Pengembangan Wilayah (Buku III) sebagaimana
tertuang dalam RPJMN 2015-2019. 10. Rencana Pelaksanaan a.
Durasi;
diisi
dengan
perkiraan
waktu
yang
dibutuhkan
untuk
menyelesaikan kegiatan pinjaman luar negeri, yang dinyatakan dalam “bulan”. b.
Perkiraan Tahun Pertama Pelaksanaan; diisi dengan menyebutkan perkiraan waktu dimulainya pelaksanaan kegiatan.
c.
Jadwal pelaksanaan; diisi dengan rencana waktu pelaksanaan kegiatan. Jadwal pelaksanaan dapat dilengkapi dengan matriks yang menjelaskan jadwal pelaksanaan untuk setiap uraian kegiatan.
11
d.
Alokasi sumber dana; diisi dengan rencana alokasi sumber dana untuk setiap uraian kegiatan dan pelaksana kegiatan, yang disajikan dalam bentuk matriks.
e.
Manajemen dan organisasi pelaksanaan kegiatan; diisi dengan manajemen dan organisasi pelaksanaan kegiatan, yang meliputi dengan rancangan struktur organisasi, pembagian kerja dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
11. Pengalaman Instansi Pelaksana dalam: a.
melaksanakan kegiatan sejenis; diisi dengan penjelasan tentang pengalaman Instansi Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan sejenis yang dikelola sendiri, baik kegiatan yang sedang berjalan ataupun yang sudah selesai dilaksanakan.
b.
melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri; diisi dengan penjelasan tentang pengalaman instansi pelaksana dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, baik kegiatan yang sedang berjalan ataupun yang sudah selesai dilaksanakan.
12. Keterkaitan Dengan Kegiatan Yang Lain Diisi dengan penjelasan keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan kegiatan lain yang relevan (baik yang dikelola sendiri atau dikelola oleh instansi lain; dengan pendanaan pinjaman luar negeri atau sumber lainnya). 13. Pembelajaran Yang Diharapkan Diisi dengan hal-hal yang diharapkan dapat dipelajari dari pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri yang diusulkan, baik dalam hal pengelolaan kegiatan, pengalaman “best practices”, dan penguasaan teknologi (transfer of knowledge). 14. Rencana Keberlangsungan Kegiatan Diisi dengan langkah-langkah/upaya yang direncanakan dalam rangka menjaga keberlangsungan keluaran/outputs kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, termasuk di dalamnya: a.
rencana operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance);
b.
rencana pengembangan dan/atau replikasi kegiatan di wilayah lainnya atau dengan sumber pendanaan lainnya.
12
DOKUMEN USULAN KEGIATAN (DUK) PINJAMAN LUAR NEGERI 1.
Judul Kegiatan
:
2.
Judul Program (untuk K/L)
:
3.
Instansi Pengusul
:
4.
Kementerian/Lembaga mengusulkan kegiatan untuk: pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dihibahkan (sebagian/seluruhnya) kepada Pemerintah Daerah … (sebutkan); atau dilaksanakan oleh beberapa instansi pelaksana.
Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan: sebagai penerusan pinjaman; atau untuk diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan ke BUMD : ………… (sebutkan) .
BUMN mengusulkan kegiatan yang direncanakan sebagai penerusan pinjaman
Instansi Pelaksana: a. b. c.
5.
…............................................................................................ …............................................................................................ …............................................................................................ (dst)
Latar Belakang: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………....
6.
Tujuan Kegiatan: ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………….......
7.
Ruang Lingkup Kegiatan: a. b. c.
…............................................................................................ …............................................................................................ …............................................................................................ (dst) 13
8.
Lokasi: a. b. c.
9.
…............................................................................................ …............................................................................................ …............................................................................................ (dst)
Hasil Yang Diharapkan: A.
Keluaran/Outputs: 1. ........................................................................................... … 2. …............................................................................................ 3. …............................................................................................ (dst)
B.1.
Hasil/Outcomes: 1. ...........................................................................................… 2. …............................................................................................ 3. …............................................................................................ ( dst)
B.2.
Instansi Lain yang Terkait dalam Pencapaian Hasil/Outcomes: Ada, sebutkan : …………………………….. Tidak ada
C.1.
Keterkaitan Keluaran/Outputs dan/atau Hasil/Outcomes dengan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dan/atau Sasaran Bidang dalam RPJMN 2015-2019: a. ............................................................................................... b. ............................................................................................... c. ............................................................................................... (dst)
C.2.
Keterkaitan Keluaran/Outputs dan/atau Hasil/Outcomes dalam Agenda Pembangunan Wilayah dalam RPJMN 2015-2019: a. ............................................................................................... b. ............................................................................................... c. ............................................................................................... (dst)
14
10. Rencana Pelaksanaan: a. b. c.
Durasi: … bulan Perkiraan Tahun Pertama Pelaksanaan: …………….. Jadwal Pelaksanaan: Uraian kegiatan
1.
I
Tahun II III IV
…
Komponen …. a) … b) … (dst). Komponen … a) … b) … (dst).
2.
….. d.
Alokasi Sumber Dana: Pembiayaan (USD.000)
Uraian Kegiatan 1. Komponen … 2. Komponen … ...(dst)… TOTAL
e.
Instansi Pelaksana
Pinjaman
Hibah
Dana Pendamping
Total
Ket.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...(dst)...
...(dst)...
...(dst) …
...(dst)…
...(dst)
...(dst)…
…
…
…
…
…
Manajemen dan organisasi pelaksanaan kegiatan: ................................................................................................. ................................... ....................................................................................................................................
11. Pengalaman Instansi Pelaksana dalam: a.
melaksanakan kegiatan sejenis ............................................................................................................................. .......... ........................................................................................................................ ...............
b.
melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri ............................................................................................................................. .......... .......................................................................................................................................
15
12. Keterkaitan Dengan Kegiatan Yang Lain :
Ada, sebutkan: …………………………….. Tidak Ada
Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 13. Pembelajaran Yang Diharapkan: a. b. c.
............................................................................................... ................................................................................................. ................................................................................................ ( dst)
14. Rencana Keberlangsungan Kegiatan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Penanggung Jawab Usulan (Pejabat setingkat eselon I) (Tanda Tangan & Stempel) ______ _(Nama) __ (Jabatan)
16
__
LAMPIRAN
A. Contoh Surat Usulan Kegiatan
KOP SURAT (nama tempat), (tanggal) Nomor
:
Lampiran
: Kelengkapan Persyaratan Usulan
Perihal
: Pengusulan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri
Kepada Yth. Menteri PPN/Kepala Bappenas Di Jakarta Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011, bersama ini disampaikan usulan kegiatan untuk dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri dari (nama instansi) untuk dapat dicantumkan dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 20152019. Kegiatan yang diusulkan terdiri dari : No
Nama Kegiatan
Nilai (dalam USD)
1 2 dst dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana terlampir. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama *) (Nama Instansi Pengusul Kegiatan) (Tanda Tangan) (................................) *) coret yang tidak perlu 19
B. Contoh DIPK Pinjaman DAFTAR ISIAN PENGUSULAN KEGIATAN (DIPK) PINJAMAN LUAR NEGERI C.
Bahasa Indonesia
1.
Judul Kegiatan
:
Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang-Inisiatif Segitiga Karang
2.
Durasi Pelaksanaan
:
60 bulan
3.
Lokasi Pelaksanaan
:
1.
Provinsi Kepulauan Riau
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Provinsi Maluku Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sumatera Barat
4.
Instansi Pengusul
5.
Instansi Pelaksana:
6.
:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
a.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
b.
Kementerian Kehutanan
c.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Latar Belakang: Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP) dimulai pada tahun 1998 dan dirancang untuk dilaksanakan dalam tiga fase yakni (i) Inisiasi (ii) Akselerasi, dan (iii) lnstitusionalisasi. Pada fase pertama, yaitu 19982004,
COREMAP
berhasil
melakukan
berbagai
kegiatan
penyadaran
masyarakat, investasi sosial dalam merubah pola fikir, pengembangan SDM, serta penelitian dan sistem informasi terumbu karang. Hasil tersebut dilanjutkan pada fase kedua tahun 2004-2011. Pada tahap ini kegiatan COREMAP ditujukan untuk mengakselerasi pengelolaan terumbu karang dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas, pengembangan kawasan konservasi (Kawasan Konservasi Laut Daerah/KKLD, Daerah Perlindungan Laut/DPL, dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional/KKPN), pendidikan, kemitraan bahari serta 20
kebijakan dan peraturan perundangan. Tahap selanjutnya diharapkan dapat memastikan bahwa hasil dan capaian pada fase satu dan dua benar-benar dapat dikembangkan, diimplementasikan, dan melembaga dengan baik. Sejalan dengan tujuan COREMAP, Indonesia juga secara aktif mendorong pengelolaan dan perlindungan terumbu karang secara regional melalui Coral Triangle Initiative (CTI) yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Pengelolaan secara regional ini sangat penting mengingat ekosistem terumbu karang di kawasan ini merupakan yang terbaik secara kuantitas maupun kualitas di dunia. Perlindungan ekosistem terumbu karang di kawasan ini tidak hanya menjamin kelestarian keanekaragaman hayati laut namun juga keberlanjutan perekonomian masyarakat yang bergantung padanya. Pelaksanaan kegiatan COREMAP dan CTI dirancang akan saling mendukung dan melengkapi. Dukungan dan kesinergian dengan Program CTI diharapkan dapat memperkuat pelembagaan (institutionalization) COREMAP menuju kemandirian nasional dan daerah dalam rangka menjamin keberlanjutan program dan internalisasinya untuk menjadi bagian dari strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Disamping itu, integrasi dengan CTI juga akan memperluas
jangkauan
program,
potensi
pendanaan,
dan
penyadaran
masyarakat di wilayah-wilayah baru untuk menjamin kelestarian terumbu karang dan memperbanyak masyarakat penerima manfaat. 7.
Ruang Lingkup Kegiatan: COREMAP-CTI mencakup 3 (tiga komponen utama dan 1 (satu) komponen pengelolaan proyek. Komponen tersebut menggambarkan strategi pelaksanaan COREMAP-CTI dalam mengupayakan pelestarian sumberdaya terumbu karang dan
mendorong
pemanfaatannya
secara
berkelanjutan.
Masing-masing
komponen didukung oleh sub-sub komponen sebagai berikut : 1.
Komponen 1: Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Terumbu Karang Komponen ini memiliki 4 (empat) sub-komponen, yaitu: a)
Penguatan dan perluasan pendekatan COREMAP/replikasi model
b)
Monitoring ekologi dan sosial ekonomi melalui CRITC (Coral Reef Information and Training Center)
2.
c)
Penguatan pengawasan ekosistem pesisir
d)
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komponen 2: Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem Komponen ini didukung oleh 5 (lima) sub-komponen, yaitu: a)
Dukungan rencana zonasi/tata ruang laut 21
b)
Aplikasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu
c)
Penguatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan spesies terancam punah
3.
d)
Pilot pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis hak
e)
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan
Komponen 3: Penguatan Ekonomi Berbasis Kelautan yang Berkelanjutan Komponen ini terdiri dari 2 (dua) sub-kompenen, yaitu: a)
Pengembangan infrastruktur dasar bagi investasi ramah lingkungan
b)
Pelaksanaan model usaha berbasisis kelautan, kemitraan Pemerintah Swasta, dan kerjasama keberlanjutan produksi (sustainable production alliances)
4. 8.
Komponen 4: Pengelolaan Proyek, Koordinasi, dan Pembelajaran
Keluaran/Outputs: a.
Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan seluas 6 juta Ha.
b.
Penguatan kelembagaan konservasi di 16 kabupaten/kota, 9 provinsi, 8 UPT, 10 KKPN.
c.
Partisipasi dan kolaborasi pengembangan ekonomi berbasis konservasi di 100 unit.
9.
Hasil/Outcomes: Melindungi dan melestarikan sumberdaya ekosistem terumbu karang dan asosiasinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
10. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019:
Sasaran Makro Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan
Sasaran Dimensi Pemerataan Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
11. Indikasi Nilai Pembiayaan: a.
Pinjaman
:
USD 100,000,000.00
b.
Hibah
:
USD 20,000,000.00
c.
Dana Pendamping
:
USD 12,000,000.00
Total
:
USD 132,000,000.00
22
D. Bahasa Inggris 1.
Project Title
:
Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)
2.
Duration
:
60 months
3.
Location
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Executing Agency
:
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
5.
Implementing Agency: a. b. c.
6.
Kepulauan Riau Province Sumatera Barat Province Nusa Tenggara Barat Province Papua, Province Papua Barat, Province Sulawesi Selatan Province Nusa Tenggara Timur Province Maluku Province
Ministry of Marine Affairs and Fisheries Indonesian Institute of Sciences Ministry of Forestry
Background: Rehabilitation program and management of coral reefs (COREMAP) started in 1998 and designed to be implemented in three phases, they are (i) initiation (ii) acceleration, and (iii) institutionalization. First phase in 1998-2004, COREMAP managed to make various activities the realization of the community, the social investment in change the pattern thinking, human resource development, research and systems information coral reefs. The result continued in the second phase 2004-2011. At this step, COREMAP activities intended to accelerate the management of coral reefs to involve the community more broadly, the development of conservation areas (Regional Marine Conservation Area/KKLD, Marine Protected Areas/DPL and Water Conservation Nasional/KKPN), education, maritime partnership and policies and legislation. The next step is expected to make sure that the results and achievements in phase one and two really can be developed, implemented, and transformed well. In line with the aim of COREMAP, Indonesia also actively encourage the management and protection coral reefs on a regional basis through coral triangle initiative (CTI) that were initiated directly by the President of the Republic of Indonesia. The management of on a regional basis is very important considering that ecosystem the coral reefs of this area is the best in the world in terms of quantity or quality. Ecosystem protection coral reefs in the region not only secure sustainability of marine biodiversity but also the economic sustainability that depend on them. 23
The implementation of activities COREMAP and CTI designed will support each other and complementary. Support and synergy of CTI with the program is expected to strengthen COREMAP institutionalization toward national independency and regions in the sustainability to ensure the program and their internalization to be part of development strategy maritime affairs and fisheries. Besides that, integration with CTI will also broaden the scope of the program, the potential funding, and public awareness in the new territories to ensure the preservation of coral reefs and increase beneficiaries. 7.
Scope of Work: COREMAP-CTI consist of 3 (three) main components and 1 (one) project management component. These components describe COREMAP-CTI implementation strategy in seeking to conserve the coral reefs and encourage sustainable use. Each component is supported by sub-components as follows : 1.
Component 1: Institutional Strengthening Management of the Coral Reefs This components consists of 4 (four) sub-components, are: a. Strengthening and expansion of the approach COREMAP /model replication. b. Ecological monitoring and socioeconomic through CRITC(Coral Reef Information and Training Center) c. Strengthening surveillance of coastal ecosystems d. The development of Human Resources
2.
Component 2: Development of ecosystem-based resource management This component is supported by five sub-components, are: a. Support the zoning plan / marine spatial b. Application of integrated coastal zone management c. Strengthening the management effectiveness of protected areas and endangered species d. Pilot resource management rights-based coral reef e. Sustainable management of fisheries resources.
3.
Component 3: Strengthening sustainable marine-based economy This component consists of two sub-components, are: a. The development of basic infrastructure for environmentally friendly investments b. The implementation of marine-based business models, public private partnerships, and cooperation of production sustainability
4.
Component 4: Project management, coordination, and learning
24
8.
Outputs:
a. Marine conservation area which sustainable managed (6 million Ha). b. Strengthening of Conservation Institution in 16 districts/cities, 9 Provinces, 8 Technical Implementation Unit (UPT), and 10 National Marine Conservation area (KPPN).
c. Participation and collaboration of conservation-based economic development in 100 units. 9.
Outcomes: Protecting and preserving resources of coral reefs ecosystem and their associations in order to increase public welfare
10. National Development Main Target in RPJMN 2015-2019:
Macro Human and People Development Featured Sector Development Equality Dimension Regional and Interregional Development Politics, Law, Defence and Security
11. Project Cost: a. b. c.
Loans Grants Counterpart Fund Total
: : : :
USD 100.000,000 USD 20.000,000 USD 12.000,000 USD 132.000,000 Penanggung Jawab Usulan TTD _______(Nama) __ __ Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
25
E.
Contoh DUK Pinjaman DOKUMEN USULAN KEGIATAN (DUK) PINJAMAN LUAR NEGERI
1.
Judul Kegiatan
:
Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang-Inisiatif Segitiga Karang
2.
Judul Program (untuk K/L)
:
Program Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3.
Instansi Pengusul
: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian/Lembaga mengusulkan kegiatan untuk: pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
□
dihibahkan (sebagian/seluruhnya) kepada Pemerintah Daerah : ... (sebutkan);atau dilaksanakan oleh beberapa instansi pelaksana Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan:
□ □
4.
untuk diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan ke BUMD : … (sebutkan) BUMN mengusulkan kegiatan yang direncanakan sebagai penerusan pinjaman
Instansi Pelaksana: a. b. c.
5.
sebagai penerusan pinjaman; atau
Kementerian Kelautan dan Perikanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kementerian Kehutanan
Latar Belakang: Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP) dimulai pada tahun 1998 dan dirancang untuk dilaksanakan dalam tiga fase yakni (i) Inisiasi (ii) Akselerasi, dan (iii) lnstitusionalisasi. Pada fase pertama, yaitu 19982004, COREMAP berhasil melakukan berbagai kegiatan penyadaran masyarakat, investasi sosial dalam merubah pola fikir, pengembangan SDM, serta penelitian dan sistem informasi terumbu karang. Hasil tersebut dilanjutkan 26
pada fase kedua tahun 2004-2011. Pada tahap ini kegiatan COREMAP ditujukan untuk mengakselerasi pengelolaan terumbu karang dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas, pengembangan kawasan konservasi (Kawasan Konservasi Laut Daerah/KKLD, Daerah Perlindungan Laut/DPL, dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional/KKPN), pendidikan, kemitraan bahari serta kebijakan dan peraturan perundangan. Tahap selanjutnya diharapkan dapat memastikan bahwa hasil dan capaian pada fase satu dan dua benar-benar dapat dikembangkan, diimplementasikan, dan melembaga dengan baik. Sejalan dengan tujuan COREMAP, Indonesia juga secara aktif mendorong pengelolaan dan perlindungan terumbu karang secara regional melalui Coral Triangle Initiative (CTI) yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Pengelolaan secara regional ini sangat penting mengingat ekosistem terumbu karang di kawasan ini merupakan yang terbaik secara kuantitas maupun kualitas di dunia. Perlindungan ekosistem terumbu karang di kawasan ini tidak hanya menjamin kelestarian keanekaragaman hayati laut namun juga keberlanjutan perekonomian masyarakat yang bergantung padanya. Pelaksanaan kegiatan COREMAP dan CTI dirancang akan saling mendukung dan melengkapi. Dukungan dan kesinergian dengan Program CTI diharapkan dapat memperkuat pelembagaan (institutionalization) COREMAP menuju kemandirian nasional dan daerah dalam rangka menjamin keberlanjutan program dan internalisasinya untuk menjadi bagian dari strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Disamping itu, integrasi dengan CTI juga akan memperluas jangkauan program, potensi pendanaan, dan penyadaran masyarakat di wilayah-wilayah baru untuk menjamin kelestarian terumbu karang dan memperbanyak masyarakat penerima manfaat.
6.
Tujuan Kegiatan: Pelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan sumberdaya berbasis ekosistem, pengembangan ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat, dan penyadaran dan edukasi masyarakat.
7.
Ruang Lingkup Kegiatan: COREMAP-CTI mencakup 3 (tiga komponen utama dan 1 (satu) komponen pengelolaan proyek. Komponen tersebut menggambarkan strategi pelaksanaan COREMAP-CTI dalam mengupayakan pelestarian sumberdaya terumbu karang dan mendorong pemanfaatannya secara berkelanjutan. Masing-masing komponen didukung oleh sub-sub komponen sebagai berikut:
27
8.
1.
Komponen 1: Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Terumbu Karang Komponen ini memiliki 4 (empat) sub-komponen, yaitu: a. Penguatan dan perluasan pendekatan COREMAP/replikasi model b. Monitoring ekologi dan sosial ekonomi melalui CRITC (Coral Reef Information and Training Center) c. Penguatan pengawasan ekosistem pesisir d. Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.
Komponen 2: Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem Komponen ini didukung oleh 5 (lima) sub-komponen, yaitu: a. Dukungan rencana zonasi/tata ruang laut b. Aplikasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu c. Penguatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan spesies terancam punah d. Pilot pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis hak e. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan
3.
Komponen 3: Penguatan Ekonomi Berbasis Kelautan yang Berkelanjutan Komponen ini terdiri dari 2 (dua) sub-komponen, yaitu: a. Pengembangan infrastruktur dasar bagi investasi ramah lingkungan b. Pelaksanaan model usaha berbasis kelautan, kemitraan PemerintahSwasta, dan kerjasama keberlanjutan produksi (sustainable production alliances)
4.
Komponen 4: Pengelolaan Proyek, Koordinasi, dan Pembelajaran
Lokasi: a. b. c. d.
9.
Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Sumatera Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Papua
e. f. g. h.
Provinsi Papua Barat Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Maluku
Hasil Yang Diharapkan: A.
Keluaran/Outputs: 1. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan seluas 6 juta Ha. 2. Penguatan kelembagaan konservasi di 16 kabupaten/kota, 9 provinsi, 8 UPT, 10 KKPN. 3. Partisipasi dan kolaborasi pengembangan ekonomi berbasis konservasi di 100 unit.
28
B.1.
Hasil/Outcomes: Melindungi dan melestarikan sumberdaya ekosistem terumbu karang dan asosiasinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
B.2.
Instansi Lain yang Terkait dalam Pencapaian Hasil/Outcomes: O Ada, sebutkan: Tidak ada
C.1.
Keterkaitan Keluaran/Outputs dan/atau Hasil/Outcomes dengan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dan/atau Sasaran Bidang dalam RPJMN 20152019: a. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan b. Peningkatan produksi hasil perikanan c. Peningkatan luas kawasan konservasi laut
C.2.
Keterkaitan Keluaran/Outputs dan/atau Hasil/Outcomes dalam Agenda Pembangunan Wilayah dalam RPJMN 2015-2019: a. Mendukung pengembangan pusat pertumbuhan masyarakat kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengembangan biota laut, peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap laut, perikanan budidaya laut, tambak, dan kolam di lokasi pelaksanaan kegiatan. b. Menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan. c. Kegiatan ini mendukung usaha-usaha di bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat di kawasan tersebut.
10. Rencana Pelaksanaan: a. b. c.
Durasi: 60 bulan Perkiraan Tahun Pertama Pelaksanaan: 2014 Jadwal Pelaksanaan: Kegiatan Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang-Inisiatif Segitiga Karang direncanakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan pada tahun 2014-2018 Secara rinci jadwal pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:
29
Uraian kegiatan
Tahun 2014
2015
2016
2017
2018
1. Penguatan Kelembagaan 2. Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Ekosistem 3. Penguatan Ekonomi Berbasis Kelautan yang Berkelanjutan 4. Pengelolaan Proyek, Koordinasi, dan Pembelajaran
d.
Alokasi Sumber Dana: Pembiayaan (USD.000)
Uraian Kegiatan 1. Penguatan Kelembagaan 2. Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem 3. Penguatan Ekonomi Berbasis Kelautan yang Berkelanjutan 4. Pengelolaan Proyek, Koordinasi, dan Pembelajaran TOTAL
Instansi Pelaksana
Pinjaman
Hibah
Dana Pendamping
Ditjen. KP3K Ditjen. KP3K
26.500
1.500
2.800
30.800
21.250
11.500
1.500
57.800
Ditjen. KP3K
41.000
6.000
4.700
51.700
Ditjen. KP3K
11.000
1.000
1.200
13.200
100.000
20.000
12.000
132.000
30
Total
Ket
e.
Manajemen dan Organisasi Pelaksanaan Kegiatan: i.
Pihak yang terlibat dan tanggung jawabnya: 1) Ditjen. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) melalui Kantor PMO: koordinator. 2) Ditjen. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Ditjen Perikanan Tangkap, LIPI, UPT BKKPN Kupang, dan UPT LKKPN Pekanbaru: pelaksana tingkat pusat 3) LPSTK dan Pokmas: pelaksana tingkat desa 4) Kementerian Kehutanan dan LIPI: instansi pelaksana
ii.
Struktur organisasi pelaksana kegiatan: Pelaksana kegiatan meliputi instansi tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Di tingkat pusat, pelaksanaan COREMAP-CTI dikoordinasikan oleh Ditjen. KP3K selaku executing agency melalui Kantor Pengelolaan Proyek (Project Management Officer/PMO). Pelaksana kegiatan di tingkat pusat terdiri dari LIPI, UPT BKKPN Kupang, dan UPT LKKPN Pekanbaru. Selain itu, di pusat akan dibentuk Tim Persiapan COREMAP-CTI yang anggotanya berasal dari lintas instansi. Untuk tingkat provinsi, pelaksanaan kegiatan lebih bersifat koordinasi dan pembinaan, monitoring dan pelaporan serta penanganan isu-isu lintas kabupaten/kota. Kegiatan koordinasi tersebut dilakukan oleh unit koordinasi provinsi (Project Coordinating Unit) yang mendapat masukan dan arahan dari komite penasehat provinsi (Provincial Advisory Committee). Pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh District Implementing Unit dengan arahan dan masukan dari komite penasehat kabupaten (District Advisory Committee). Pada tingkat desa, kegiatan dilaksanakan oleh LPSTK dan Pokmas. Camat dan Kepala Desa memberikan arahan dan bimbingan untuk pelaksanaan, pengelolaan, dan pembinaan kegiatan. Struktur kelembagaan COREMAP-CTI digambarkan di bawah ini.
31
11. Pengalaman Instansi Pelaksana dalam: a.
melaksanakan kegiatan sejenis Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berpengalaman dalam mengelola kegiatan sejenis pada tahap sebelumnya yaitu COREMAP I dan II. Berdasarkan pengalaman tersebut, manajemen proyek akan lebih baik terutama dalam aspek perencanaan dan persiapan pelaksanaan.
b.
melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP) merupakan program yang dirancang untuk dilaksanakan dalam beberapa tahap meliputi inisiasi, akselerasi, dan institusionalisasi. Adapun kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dibagi ke dalam 2 (dua) fase, pertama pada tahun 1998-2004. Proyek yang diusulkan ini merupakan fase kedua (lanjutan) sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.
32
Judul Kegiatan
Sumber Dana
Tahun Pelaksanaan
1.
Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
APBN
2.
COREMAP I
ADB, WB, GEF, AUSAID, APBN, APBD
1998-2004
3.
COREMAP II
ADB, WB (IBRD, IDA), GEF, JFPR, APBN, APBD
2004-2011
Keterangan*) Kegiatan rutin Dit. Konservasi Kawasan & Jenis Ikan, Ditjen KP3K, KKP Program dan Terumbu Tahap I Program dan Terumbu Tahap II
Rehabilitasi Pengelolaan Karang Rehabilitasi Pengelolaan Karang
12. Keterkaitan dengan kegiatan yang lain: Ada, sebutkan : COREMAP I dan II Tidak ada Penjelasan: COREMAP I dilaksanakan pada tahun 1998-2014 dan COREMAP II tahun 20042011. 13. Pembelajaran Yang Diharapkan: Melalui pelaksanaan kegiatan COREMAP-CTI ini diharapkan dapat diperoleh pembelajaran mengenai: a. cara pelembagaan program dan potensi pendanaan dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian terumbu karang dan asosiasinya. Pembelajaran ini penting artinya untuk mewujudkan kemandirian nasional dan daerah dalam rangka menjamin keberlanjutan program dan internalisasinya sebagai bagian dari strategi pembangunan kelautan dan perikanan. b. pembelajaran dalam mengkoordinasi kegiatan yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan stakeholder lainnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
33
14. Rencana Keberlangsungan Kegiatan: Hasil dari pelaksanaan kegiatan/output yang bersifat fisik akan dikelola oleh para penerima manfaat dari kegiatan ini, baik di instansi tingkat pusat dan daerah. Di samping itu, pendekatan yang dipergunakan dalam kegiatan COREMAP ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai model/replikasi untuk pengelolaan terumbu karang terutama di wilayah-wilayah baru untuk menjamin kelestarian terumbu karang dan untuk memperbanyak masyarakat penerima manfaatnya. Kegiatan COREMAP ini diharapkan pula dapat menjadi model usaha berbasis kelautan, kemitraan Pemerintah- Swasta, dan kerjasama keberlanjutan produksi (sustainable production alliances). Penanggung Jawab Usulan TTD _______(Nama) __ __ Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
34
