Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya
PENYIAPAN KEGIATAN RSID UNTUK DIBIAYAI MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI Oleh: Dian Tri Astuti RM Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Jakarta, 23 Mei 2017
OUTLINE
Bagian I
Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015 – 2019 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bagian II
Amanat RPJMN dan Nawacita Isu Global Isu Strategis Hubungan Positif Urbanisasi vs Pertumbuhan Ekonomi Strategi Gerakan Nasional 100 – 0 – 100 Kebutuhan Pendanaan untuk Mencapai 0% Kawasan Kumuh Sinergitas Sumber Pendanaan Lain Kriteria Kegiatan PHLN Ditjen Cipta Karya 2015-2019 Mekanisme Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman melalui PHLN
Penyiapan Kegiatan Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh Konsep Keterpaduan Program Gambaran Umum Kegiatan Kedudukan Kegiatan RSID dalam Slum Alleviation Program Komponen Kegiatan RSID Target Lokasi Kegiatan RSID Status Penyiapan Kegiatan
2
BAGIAN I KEBIJAKAN & STRATEGI DJCK 2015-2019
3
1. Amanat RPJMN dan Nawacita RPJMN 2015-2019 RPJMN TAHAP III 2015-2019 BIDANG INFRASTRUKTUR Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang; Berkembangnya jaringan transportasi; Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian; Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang; Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
RENSTRA KEMENPUPR 2015-2019
Visi Kementerian PU-PR
NAWACITA PEMERINTAH 2015–2019
3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
5
Meningkatkan kualitas hidup manusia.
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
RENSTRA DJCK 2015-2019
Sasaran Strategis Ditjen Cipta Karya “Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan”
4
2. Isu Global Goal 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua
Goal 11 Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan
TARGET
2030
• Akses Perumahan Layak Bagi Semua, Aman Dan Terjangkau;
• Akses layanan infrastruktur dasar; • Penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan; • Layanan ruang publik yang memadai; • Pengelolaan urbanisasi sebagai bagian dari perencanaan permukiman perkotaan.
• Meningkatnya kebutuhan akan permukiman layak dengan akses pelayanan dasar yang memadai; • Masih terbatasnya penyediaan ruang publik yang dapat diakses oleh semua warga kota; • Belum meratanya kepedulian stakeholders pada pembangunan permukiman yang layak bagi semua, aman dan berkelanjutan;
5
3. Isu Strategis Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap pembangunan permukiman 250.000.000
90,00 80,00 70,00
49,8
50,00
30,900
30,00
17,200
200.000.000 150.000.000
42,200
40,00
20,00
56,7
53,3
66,6
63,4
100.000.000
Juta Jiwa
Persentase
60,00
60
22,400 50.000.000
10,00 -
,00
1970
1980
1990
% Penduduk Perkotaan
2000
2010
2015
% Penduduk Perdesaan
2020
2025
Jumlah Penduduk Perkotaan
Pertumbuhan Penduduk Alami
Reklasifikasi Desa ke Kota
Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah tangga perkotaan
Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman
Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh dan terbatasnya pelayanan dasar perkotaan
• •
2030
2035
Jumlah Penduduk Perdesaan
Migrasi Desa ke Kota
Menigkatnya kebutuhan permukiman layak huni dan berkelanjutan
Luas Kawasan Kumuh: 38.431 Ha (eksisting, 2015) Rumah Tangga Kumuh Perkotaan: 10,1% atau 9,6 juta rumah tangga (Susenas, 2013) 6
4. Hubungan Positif Urbanisasi vs Pertumbuhan Ekonomi Negara dengan tingkat urbanisasi tinggi, pendapatan tinggi
Urbanisasi membangkitkan pertumbuhan melalui:
Peningkatan konsnetrasi ekonomi: kedekatan antara produsen, konsumen dan pekerja
Spesialisasi: Skala ekonomi yang menawarkan lebih banyak spesialisasi dan produktifitas
Mobilitas dan Konektifitas: Alokasi faktor2 produksi yang lebih efisien
Source: World Bank (2009) World Development Report, World Bank (2014) Urban China, Caldwell (1976)
Urbanization and Log GDP per Capita by Country, 2015 Log GDP Per Capita (2010 Constant USD)
Aglomerasi:
12 10 8 6 4
0
20
40
60
80
100
Urbanization Rate (%)
7
5. Strategi Gerakan Nasional 100-0-100
8
6. Kebutuhan Pendanaan untuk Mencapai 0% Kawasan Kumuh
Kebutuhan Dana Mencapai Target 0%
174 T 46,4 T Kemampuan APBN (Renstra PUPR 2015-2019) 9
7. Sinergitas Sumber Pendanaan Lain
APBD
Pinjaman Luar Negeri (5%)
(25%)
Masyarakat (13%)
APBN (35%)
KPS (9%) & CSR (6%)
Hibah Luar Negeri (2%)
Perbankan Dalam Negeri (5%)
1 0
8. Kriteria Kegiatan PHLN Ditjen Cipta Karya 2015-2019 • Kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019 • Kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam rangka: (i) mendorong pertumbuhan ekonomi; (ii) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; serta (iii) pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; • Selektif dan fokus dalam mendukung pencapaian target akses pelayanan air minum 100%, pengurangan kawasan kumuh hingga 0%, dan akses pelayanan sanitasi 100% • Signifikan dan masif, serta membutuhkan pembiayaan yang besar; yang sulit apabila dibiayai melalui APBN atau APBD; • Responsif, yang ditunjukkan oleh kesiapan dan komitmen dari Pemerintah Daerah; • Sustainable, untuk mendukung pencapaian target lainnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), penurunan kemiskinan secara nyata dan terukur (pro poor), dan mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). 1 1
8. Mekanisme Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman melalui PHLN Readiness Criteria Pencantuman dalam DRPLN-JM/Blue Book
Koordinasi Bappenas dengan Pihak Donor untuk pernyataan minat pembiayaan kegiatan
Penyampaian minat oleh Pihak Donor kepada Bappenas
APPRAISAL Dokumen yang disiapkan: a. Rencana Kegiatan Rinci 1. Kaitan kegiatan dengan RPJM Nas dan Renstra PU Lingkup Kegiatan 2. Total Nilai Proyek 3. Rencana Penyaluran Pendanaan 4. Rencana Pemaketan dan Pelelangan 5. Rencana penyerapan dana 6. Organisasi pelaksana proyek 7. Manajemen pengelolaan paska proyek b. Indikator Kinerja c. Dana Pendamping Pusat/Daerah dan Rencana Alokasi Dana dalam DIPA Pusat/Daerah d. Status Lahan e. Organisasi pengelola proyek (PMU/PIU dan Satker) f. Rencana Pengelolaan Proyek/PAM/PMM g. Pernyataan Pemda untuk berpartisipasi dalam proyek (jika SLA perlu ada surat dari Kepala Daerah disetujui oleh DPRD kepada Bappenas untuk usulan proyek)
MONITORING PELAKSANAAN : 1. 2. 3. 4.
Pencantuman dalam DRPPLN (Green Book) /DRKH
Disbursement Schedule Disbursement Anggaran PHLN Supervisi Sustainability Financing
Dit KIP
Dit Sektor
NEGOSIASI
PENANDATANGANAN LOAN AGREEMENT/ GRANT AGREEMENT
MEKANISME PENCAIRAN DANA
EFEKTIF
PELAKSANAAN KEGIATAN 12
9. Format KelengkapanReadiness Criteria (1) Status Item Readiness Criteria
No.
Telah dilaksanakan/ disiapkan/ dialokasikan/ tersedia/disetujui
Belum dilaksanakan/ disiapkan/ dialokasikan/ tersedia/disetujui
Ket
RENCANA KEGIATAN RINCI (berisi tujuan, lingkup, 1
2 3 4
dan lokasi kegiatan, usulan nilai proyek, mekanisme penyaluran pendanaan)
INDIKATOR KINERJA pelaksanaan kegiatan untuk keperluan monitoring dan evaluasi
DANA PENDAMPING Pusat/Daerah tahun pertama pelaksanaan kegiatan
RENCANA PENGADAAN TANAH dan permukiman kembali
PERNYATAAN KESEDIAAN PEMDA untuk 5
menyiapkan dana pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewajiban Pemda yang bersangkutan
6
RENCANA PEMBENTUKAN Unit Manajemen Proyek dan Unit Pelaksana Proyek
7
RENCANA PENGELOLAAN KEGIATAN/PAM/PMM
Khusus untuk KEGIATAN KONSTRUKSI Readiness Criteria Perlu dilengkapi dengan: 1. DED dan Amdal 2. Rencana Pengadaan Lahan 3. Rencana Penyerapan Dana 4. Rencana Institusi Pelaksanaan Kegiatan pada Masa Konstruksi dan Institusi Pengelola Sistem yang akan dibangun (pasca konstruksi) 13
9. Format KelengkapanReadiness Criteria (2) Ditjen Cipta Karya melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) PHLN tahunan, membahas rencana prioritas tahun pelaksanaan kegiatan PLN sesuai dengan Blue Book. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi Bappenas, Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Subdit Perencanaan Teknis di seluruh Direktorat Sektor Ditjen Cipta Karya, Satker Randal Provinsi seluruh Indonesia, dan perwakilan Pihak Lender. Dit. KIP melakukan pembahasan detail bersama tiap Direktorat Sektor rencana prioritas kegiatan PLN yang akan diusulkan masuk dalam Green Book beserta kelengkapan dok. R/C setiap tahunnya, sebelum disampaikan kepada Bappenas cq. Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Kementerian PUPR. Green Book akan terbit setiap Maret atau April setiap tahun berjalan.
14
BAGIAN II PENYIAPAN KEGIATAN REGENCY SETTLEMENT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (RSID)
15
1. Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh
Menjamin secure tenure masyarakat (h ak pemanfaatan/milik)
Kualitas Bangunan Hunian Aksesibilitas Lingkungan Drainase Lingkungan Pelayanan Air Minum/Baku Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Persampahan Penanggulangan Kebakaran
Meningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan mikro terhadap rumah sewa/milik
Pencegahan permukiman kumuh 4 dari 7 indikator terkait dengan air minum dan sanitasi
+ sektor penunjang lainnya
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi serta perubahan perilaku
Kota Tanpa Kumuh hanya dapat terwujud jika ada sistem yang dapat memastikan seluruh komponen pengentasan (lahan, pembiayaan, infrastruktur dasar, dan penghidupan berkelanjutan) dapat tersedia/terwujud.
1 6
2. Konsep Keterpaduan Program Socec infrastructure
Slum alleviation program Basic infrastructure
Slum Improvement in Strategic Human Settlements Areas (SISHA)
National Slum Upgrading Program (NSUP)
Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) geographically specific SPM for peri-urban
Fulfilment of SPM in peri-urban areas
Education and health
Electrical and com. infrastructure
1 7
3. Gambaran Umum Kegiatan RSID Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar yang bertujuan untuk mencegah penyebaran permukiman kumuh di kawasan perkotaan melalui upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) permukiman di kawasan peri-urban. Kegiatan ini telah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)/Blue Book 2015-2019 dengan indikasi pendanaan sebesar USD 201 juta yang direncanakan akan didanai melalui pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA). Lokasi penanganan dalam program RSID direncanakan berada di 22 provinsi, 26 kabupaten, dan 49 kecamatan. 18
4. Kedudukan Kegiatan RSID dalam Slum Alleviation Program SLUM ALLEVIATION PROGRAM Kegiatan
Slum Improvement in Strategic Human Settlements Area (SISHA) Merupakan kegiatan peningkatan perencanaan dan pengelolaan permukiman kumuh di perkotaan melalui penyusunan Strategi Pembangunan Skala Kawasan, peningkatan dan pengembangan kota skala permukiman kawasan kumuh, pembangunan permukiman baru di kota-kota untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemda dan Masyarakat.
National Slum Upgrading (NSU) Merupakan kegiatan PHBS untuk mendukung partisipasi masyaakat mencapai target 100-0-100 pada tahun 2019, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh prioritas tahun 2015-2019, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan perluasan wilayah kumuh di perkotaan dan lokasi P2KP pada tahun 2015-2019 dan peningkatan kapasitas peran dan kontribusi Pemda untuk menjalin kemitraan dan kolaborasi sinergis stakeholder pembangunan kota, termasuk penguatan city changers, pokja permukiman kota dll.
Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) Merupakan kegiatan untuk mencegah penyebaran permukiman kumuh di kawasan perkotaan melalui upaya pemenuhan SPM permukiman di kawasan peri-urban
Building Administration & Capacity enforcement development for Resilience Merupakan kegiatan dalam mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan tata kelola regulasi sebagai sarana proaktif melindungi populasi, menghindari bencana, dan mendorong berkelanjutan dan tangguh pembangunan perkotaan.
19
5. Komponen Kegiatan RSID Komponen 1 : Investasi Infrastruktur - Kategori infrastuktur SPM berupa perbaikan pembangunan jalan, peningkatan pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih danpenyehatan lingkungan permukiman sebesar USD 75 Juta. - Kategorikan Non Infrastruktur berupa penyusunan action plan, sosialisasi/diseminasi/workshop, pengadaan jasa konsultan, serta pengawasan dan monitoring evaluasi sebesar USD 68,5 Juta. Komponen 2 : Pengembangan kapasitas dan pendampingan sebesar USD 42,5 Juta. Komponen 3 : Bantuan teknis untuk implementasi program sebesar USD 15 Juta.
20
6. Target Lokasi Kegiatan RSID 20 Kota Sedang, sesuai dengan sasaran RPJMN 2015-2019 NO
Kota
NO
Kota
1
Banda Aceh
11 Kotamobagu
2
Tebing Tinggi
12 Pare-pare
3
Bukittinggi
13 Palopo
4
Dumai
14 Bau-bau
5
Prabumulih
15 Gorontalo
6
Lubuklinggau
16 Kendari
7
Singkawang
17 Kupang
8
Palangkaraya
18 Ambon
9
Tarakan
19 Ternate
10 Bontang
20 Sorong + Jayapura
21
7. Status Penyiapan Kegiatan
Kementerian PUPR telah menyampaikan surat kepada Menteri PPN/Bappenas melalui surat Sekjen Kementerian PUPR Nomor: HL.02.01-Mn/158 tanggal 25 Februari 2016 perihal Penyesuaian Lingkup Kegiatan dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Kriteria Kesiapan Kegiatan Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) untuk dicantumkan dalam Green Book tahun 2016.
Kegiatan ini belum dapat dicantumkan dalam Green Book 2016 dikarenakan masih memerlukan pematangan konsep kegiatan serta kriteria dalam pemilihan lokasi.
Ditjen Cipta Karya telah menyampaikan surat kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas Nomor: HL.02.01-Dc/1012 tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyampaian Revisi Dokumen Readiness Criteria Kegiatan RSID untuk dicantumkan dalam Green Book 2017.
Dit. KIP telah memfasilitasi pembahasan MoM Supplemental Study untuk kegiatan RSID antara JICA dengan Dit. PKP. Di dalam MoM tersebut akan dilakukan identifikasi beberapa calon lokasi RSID dan terdapat 3 lokasi outer island, yaitu Sabang, Natuna, dan morotai. Perdana Menteri Jepang telah sepakat dengan Presiden Jokowi untuk mengembangkan 3 pulau tersebut. MoM tersebut telah ditandatangani pada tanggal 14 Maret 2017.
22
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
23
