RENSTRA (RENCANA STRATEGIK)

RENSTRA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA 2015-2019

RENSTRA (RENCANA STRATEGIK)

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN LUMAJANG PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG JL. ALUN-ALUN UTARA NO.7 TELP. 0334-887464


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Renstra Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Lumajang Tahun 2015–2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan unsur staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang .

Renstra Bagian Tata Pemerintahan setda Kab. Lumajang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lumajang 2015 – 2019.

Renstra Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Lumajang juga dapat pula dipergunakan untuk umpan balik bagi peningkataan kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai acuan perencanaan berkelanjutan (Renja Tahunan), juga untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang ada.

Selanjutnya renstra ini, akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu tahun 2015-2019, Sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun .

Lumajang,

Juni 2014

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. LUMAJANG


HENDRO AGUNG P., SH Pembina Tingkat I NIP. 19671130 199703 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………….............

i

Daftar isi ……………………………………………………………………….........

ii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………………………………….

1

B. Landasan Hukum .....…………………………………………….

3

C. Maksud dan Tujuan ..........……………………………………..

5

D. Sistematikan Penulisan ...……………………………………….

6

.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Susunan Organisasi ……………………...............................

7

B. Susunan kepegawaian dan perlengkapan ........................

7

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ..............................

8

D. Pelayanan yang Dilaksanakan .......................................

BAB III

10

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Kondisi Umum ……………………………………………………

17

B. Kondisi yang Diinginkan dan proyeksi Kedepan .............

19

c.

19

Indikator dan target ……………………………………………


BAB IV

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Bagian Tata Pemerintahan Setda ..............

20

B. Tujuan dan Sasaran ………………………………................

20

C. Strategi untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran ...............

22

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ......................

BAB VI

25

PENUTUP Penutup ………………………………………………………………..

28


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Perubahan

situasi

global

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selaras dengan perubahan wacana

masyarakat

pemerintahan,

menuntut

pembangunan

perubahan dan

paradigma

pemberdayaan

penyelenggaraan

masyarakat

yang

transparan, demokratis serta akuntabel. Transparansi,

demokratisasi

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan kunci suksesnya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam menuju pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Oleh sebab itu dalam perumusan kebijakan

yang transparan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan yang transparan, demokratis, dan akuntabel dalam mendukung

pelaksanaan

pemulihan

ekonomi

dan

kelangsungan

pembangunan merupakan prioritas utama dalam era Otonomi Daerah. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada tanggal 7 Mei 1999, telah terjadi pergeseran paradigma (metanoia) system pemerintahan yang semula sentralistik.

Hal ini akan

membawa implikasi dan komitmen yang luas terhadap penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah. Menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka pada tanggal 15 Oktober 2004 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu “akuntabilitas, transparansi dan partisipasi” dijabarkan sebagai berikut :


a. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan ; b. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak ; c. Demokrasi

dan

partisipasi

artinya

fungsi-fungsi

pemerintahan

diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan Negara ; d. Keterbukaan artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan harus bersifat terbuka sehingga dapat menerima saran dan kritik dari semua pihak guna memperbaiki penyelenggaraan fungsi-fungsinya ; e. Rule of law artinya pemerintahan diselenggarakan dengan menegakkan peraturan dan perundangan yang ada ; f. Kapabilitas artinya fungsi-fungsi pemerintahan harus didukung oleh sumber daya yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan tugas-tugasnya ; g. Profesionalisme pemerintahan

artinya harus

Sumber

mampu

Daya

Manusia

memisahkan

yang

terlibat

kepentingan

dalam

pribadi

atau

golongan dengan tugas-tugas kenegaraan; h. Reponsif artinya penyelenggaraan pemerintahan harus peka terhadap perubahan yang ada dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut ; i. Efektifitas dan efisien artinya penyelenggaraan pemerintahan harus mampu memenuhi

kebutuhan

masyarakat

dalam

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara dengan memanfaatkan fasilitas dengan kapabilitas yang ada digunakan secara optimal. Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional, tujuan nasional dan Good Governance, maka salah satu fungsi pemerintahan yang perlu diterapkan secara utuh adalah penyelenggaraan pemerintahan umum (Algemene Bestuur) sebagai suatu sistem pemerintahan negara yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi oleh suatu perangkat pemerintahan yang memiliki kewenangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat


melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan

daya

saing

daerah

dengan

memperhatikan

prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 huruf k menyatakan :

“Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban

menyampaikan Rencana Strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan semua perangkat daerah dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”, maka Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menindaklanjuti dengan : (1)

Menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif.

(2)

Merumuskan dalam bentuk Renstra tersebut sampai pada implementasi kebijakan pada Bagian Tta Pemerintahan Sekretariat Daerah yaitu Rencana program /

kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Penyusunan Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang dilakukan menyesuaikan

dengan periode jabatan Bupati yaitu tahun

2015-2019.

B. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Stratejik Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, disusun dengan berdasarkan : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indinesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ;


b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ; f.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;

g. Peratura Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; i.

Keputusan

Presiden

Nomor

74

Tahun

2001

tentang

Tata

Cara

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; j.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130- 67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ; l.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 ;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang ; n. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2008 ; o. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang


p. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang q. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang merupakan rumusan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan pada kurun waktu antara 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam menunjang perumusan kebijakan pemerintahan,

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pengelolaan

sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Kabupaten Lumajang yang transparan, demokratis dan akuntabel. Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Disamping itu Rencana Strategis ini dimaksudkan

sebagai acuan bagi penyusunan perencanaan dan pertanggungjawaban tahunan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan dari Perencanaan Stratejik adalah untuk memudahkan dalam penyusunan rencana anggaran dan evaluasi pelaksanaan program kerja dikaitkan hasil yang diharapkan berupa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

D. SISTEMATIKA PENULISAN


Guna mempermudah mempelajari Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, diatur Sistematika penyajiannya sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB IV

: VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN BAB V

: RENCANA KELOMPOK

PROGRAM, SASARAN

KEGIATAN, DAN

INDIKATOR

PENDANAAN

KINERJA,

INDIKATIF

.

(INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD) (PENJELASAN TERLAMPIR).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD


E. SUSUNAN ORGANISASI Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Penjabaran

Tugas

dan

Fungsi

Organisasi

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Lumajang, sebagai berikut : Pasal 7

(1) Asisten Tata Praja, membawahi : a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan ; b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa ; c. Kepala Bagian Hukum. (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam

melaksanakan

tugasnya

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Tata Praja. Pasal 10 (3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan , membawahi : a. Sub Bagian Pemerintahan Umum ; b. Sub Bagian Perangkat Daerah ; c. Sub Bagian Pertanahan.

F. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN Sampai dengan Tahun 2014 Jumlah Pegawai yang ada pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebanyak 11 orang dengan rincian : 2. Berdasarkan Golongan: a. Golongan IV

:

1 orang

b. Golongan III

:

6 orang

c. Golongan II

:

1 orang

d. Golongan I

:

1 orang

e. PTT

: 2 orang

3. Berdasarkan Pendidikan: a. Sarjana (S2)

:

- orang


b. Sarjana (S1)

:

6 orang

c. Sarjana Muda

:

1 orang

d. SLTA

:

3 orang

e. SLTP

:

1 orang

f. SD

:

- orang

3. Sarana prasaran pendukung kegiatan kesekratriatan antara lain : 1. 1 (satu) kendaraan roda 4 dan 3 (tiga) kendaraan roda 2 2. Komputer 16 Unit : a. 12 unit dalam keadaan baik ; b. 4 unit dalam keadaan rusak. 3. 1 (satu) sambungan telephon/faximile dan fasilitas internet. 4. Mesin ketik 4 unit : a. 1 unit dalam keadaan baik ; b. 3 unit dalam keadaan rusak.

G. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang , Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Lumajang, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Lumajang maka dapat dijelaskan bahwa: 1. Kedudukan Bahwa Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, yang berkedudukan sebagai pemberi

saran

pertimbangan

kepada

pimpinan

dalam

menetapkan

kebijakannya. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas berada


dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Tata Praja. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008: Bahwa Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah

dalam

melaksanakan

perumusan

kebijakan

dan

program serta petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah dan Pertanahan. Kemudian berdasarkan pasal 10 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 bahwa : Ayat (1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Tata Praja ; Ayat (2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas : a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan; b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bagian Tata Pemerintahan;

Ayat (3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan membawahi : a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Perangkat Daerah;


c. Sub Bagian Pertanahan.

H. PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN Pasal 8 (Tugas Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang). Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan program serta petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan. Pasal 9 (Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Tata Pemerintahan; b. Pemberian arahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan; d. Perumusan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan; e. Penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan; f.

Perumusan kebijakan pembentukan, penghapusan, perubahan batas, nama kecamatan serta pemindahan ibu kota kabupaten dan kecamatan;

g. Penyelenggaraan pelaksanaan azas tugas pembantuan; h. Penyelenggaraan dana bantuan operasional kecamatan dan kelurahan; i.

Pemberian pertimbangan data usulan perbaikan fisik kantor/rumah dinas beserta sarana dan prasarana perkantoran kecamatan dan kelurahan;

j.

Pemberian data penunjang pencalonan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati;


k. Penginventarisasian data partai politik peserta pemilihan umum; l.

Pemfasilitasian, penyusunan dan penyajian data dalam rangka kunjungan kerja DPR/DPRD dari luar daerah;

m. Pemantauan dan pelaporan kegiatan muspida; n. Pengumpulan dan mengolah data terkait intensifikasi pendapatan asli daerah, tanah-tanah asset kelurahan; o. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan tentang pertanahan; p. Pengkoordinasian

pertanahan

termasuk

penyelesaian

dan

mengolah

tanah-tanah

program

kerja

kasus/permasalahan; q. Penyelenggaraan

inventarisasi,

evaluasi

negara/aset pemerintah kabupaten; r.

Pelaporan

pelaksanaan

tugas

dan

Bagian

Tata

Pemerintahan; s. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada sekretaris daerah melalui asisten tata praja; t.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris daerah serta asisten tata praja.

Pasal 10 (keputusan tersebut berbunyi) Ayat (1)

Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

dalam

melaksanakan

tugasnya

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melaui Asisten Tata Praja; Ayat (2)

Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas: a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan; b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bagian Tata Pemerintahan.

Ayat (3)

Kepala Bagian Tata Pemerintahan membawahi : a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Perangkat Daerah; c. Sub Bagian Pertanahan.


Pasal 11 (Tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja sub bagian pemerintahan umum; b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; c. Pelaksanaan

bimbingan,

pemantauan,

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, pengembangan perkotaan

serta

penyelenggaraan

sarana

prasarana

pemerintahan

kecamatan dan kelurahan; d. Pengumpulan

bahan

pembinaan

serta

mengevaluasi

laporan

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; e. Penganalisaan

dan

pengevaluasian

data

usulan

perbaikan

fisik

kantor/rumah dinas camat dan kelurahan beserta sarana dan prasarana perkantoran; f.

Pelaksanaan dan pengevaluasian data serta pelaporan pelaksanaan azas tugas pembantuan;

g. Mempersiapkan pengalokasian dana bantuan operasional kecamatan dan kelurahan serta evaluasi laporan pertanggungjawabannya; h. Pelaksanaan pengolahan dana penetapan batas wilayah kabupaten dan kecamatan; i.

Penyusunan dan perumusan monografi kecamatan dan kelurahan;

j.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian pemerintahan umum;

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; l.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 13 (Tanggung Jawab Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum)


(1)

Sub Bagian pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian Pemerintahan Umum, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; (2) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas: a. Memimpin

dan

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

Sub

Bagian

Pemerintahan Umum; b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bagian Pemerintahan Umum. Pasal 14 (Tugas Sub Bagian Perangkat Daerah) Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata

Pemerintahan

dalam

melaksanakan

perumusan

kebijakan

dan

penyusunan petunjuk teknis pembinaan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan, mengkoordinasikan permasalahan perangkat daerah, menghimpun data kegiatan pemilu, penyusunan bahan kunjungan anggota DPR/DPRD dan tamu dinas serta penyusunan kode wilayah. Pasal 15 (Fungsi Sub Bagian Perangkat Daerah) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perangkat Daerah; b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan; c. Pengkoordinasian permasalahan perangkat daerah; d. Penghimpunan data kegiatan Pemilihan Umum; e. Pengkoordinasian penerimaan dan penyajian data kunjungan anggota DPR/DPRD dan tamu-tamu dinas dari daerah lain; f.

Penyusunan kode wilayah;

g. Pengumpulan dan pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah dari tanah-tanah asset Pemerintah Kabupaten; h. Penginventarisasian data personil Kecamatan dan Kelurahan; i.

Penyusunan data penunjang pencalonan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati;


j.

Pelapaoran pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Perangkat Daerah;

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya

kepaa Kepala

Bagian Tata Pemerintahan; l.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 16 (Tanggung Jawab Kepala Sub Perangkat Daerah) (1) Sub Bagian Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; (2) Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas : a. Memimpin

dan

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

Sub

Bagian

kegiatan-kegiatan

aparat

Perangkat Daerah; b. Memimpin

dan

mengkoordinasikan

pelaksana dan staf Sub Bagian Perangkat Daerah. Pasal 17 (Tugas Sub Bagian Pertanahan) Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas membantu Bagian Kepala Bagian Tata

Pemerintahan

dalam

melaksanakan

perumusan

kebijakan

dan

penyusunan petunjuk teknis bidang pertanahan, penyiapan administrasi pelantikan PPAT Camat, pensertifikatan tanah aset Negara, penyelesaian kasus sengketa tanah Negara dan pendataan tanah-tanah negara/pemerintah kabupaten. Pasal 18 (Fungsi Sub Bagian Pertanahan) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Sub Bagian Pertanahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Pertanahan; b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pertanahan; c. Pembinaan administrasi bidang pertanahan;


d. Penyiapan administrasi pelantikan camat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah; e. Pengkoordinasian penyelesaian sengketa tanah garapan; f.

Pengkoordinasian data penyelesaian masalah ganti kerugian tanah untuk pembangunan;

g. Pengolahan dan penyusunan rencana penetapan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti rugi kelebihan dan tanah absente, penyelesaian tanah ulayat; h. Penginventarisasian data tanah-tanah terlantar; i.

Pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data tentang perencanaan penggunaan tanah sesuai dengan fungsi kawasan;

j.

Pelaksanaan pensertifikatan tanah asset Negara/Pemerintah Kabupaten;

k. Pemfasilitasian penyelesaian sengketa tanah asset Negara/Pemerintah Kabupaten; l.

Pendataan tanah asset Negara / Pemerintah Kabupaten;

m. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Pertanahan; n. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; o. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Pasal 19 (Tanggung Jawab Kepala Sub Bagian Pertanahan) (1) Sub Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pertanahan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertangungjawab kepaa Kepala Bagian Tata Pemerintahan;

(2) Kepala Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas : a. Memimpin Pertanahan;

dan

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

Sub

Bagian


b. Memimpin

dan

mengkoordinasikan

kegiatan-kegiatan

aparat

pelaksana dan staf Sub Bagian Pertanahan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI


I.

KONDISI UMUM

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi

rintangan.

Tuntutan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Pemerinthan Umum, Organisasi Perangkat Daerah dan Administrasi Pertanahan dengan mengedepankan profesionalisme. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Bagian Tata Pemerintaha Setda Kab. Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan pilar dasar penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah (SKPD) tentunya terkait erat dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dalam bentuk pelaksanaan Pemerintahan

Tugas

Pokok

Sekretariat

dan

Daerah

fungsi

masing-masing.

secara

umum

Bagian

melaksanakan

Tata fungsi

koordinasi terkait dengan penyusunan rencana, implementasi, pengendalian, dan evaluasi kebijakan daerah. Secara global kita saat ini dihadapkan pada isu perdagangan bebas dimana untuk dapat eksis dalam kondisi tersebut maka daerah harus mampu menghasilkan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dan berdaya saing tinggi. Produk dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Barang/Jasa. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lumajang harus memiliki program/kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas SDM wirausaha yang memiliki produktifitas, kreatifitas, dan kemampuan yang tinggi untuk dapat bersaing pada tataran regional, nasional, maupun global. Hal lain yang juga harus mendapat perhatian yaitu peningkatan kualitas barang/jasa yang dihasilkan sebagai produk unggulan daerah yang memiliki branded sebagai


produk Kabupaten Lumajang. Tantangan tersebut dapat dijawab apabila fungsi koordinasi diantara SKPD terkait dapat berjalan dengan baik. Isu nasional yang mengemuka berkaitan dengan eksploitasi Sumber daya

Alam

yaitu

pemanfaatan

sumber

daya

alam

yang

berwawasan

lingkungan. Sumber daya alam yang dikelola hendaknya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Secara ekonomi hal itu dapat diterjemahkan sebagai pengelolaan sumber daya alam yang dapat memberikan kontribusi kepada daerah melalui pemberdayaan masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja, tambahan pendapatan bagi masyarakat baik secara langsung karena masyarakat bekerja pada sektor tersebut maupun terjadinya multiplier efek sebagai dampak dari tumbuhnya sektor produksi dan industri pengolahan sumber daya alam. Namun demikian pertumbuhan pada sektor produksi dan industri pengolahan sumber alam harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk itu perlu adanya regulasi yang jelas dan law enforcement (penegakan hukum) yang tegas yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Bentuk perhatian tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk perencanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi

terhadap

pengelolaan

sumber

daya

alam

melalui

koordinasi

SKPD/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah terkait. Isu lokal yang perlu mendapat tanggapan serius adalah mengenai pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Secara umum masyarakat menghendaki pelayanan pemerintah pada berbagai sektor dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

J. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, kondisi yang diinginkan kedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :


1. Terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pengelolaan administrasi pemerintahan umum, organisasi perangkat daerah dan pertanahan yang baik dan bersih dengan mengedepankan profesionalisme ; 2. Terselenggaranya pelayanan administratif secara cepat, tepat dan akurat ; 3. Terselenggaranya kajian dan analisa penyajian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten khususnya pengelolaan administrasi pemerintahan umum, organisasi perangkat daerah dan pertanahan yang akurat dan akuntabel ; 4. Optimalisasi pengelolaan sumber daya Aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

K. INDIKATOR DAN TARGET Dalam upaya mewujudkan kondisi yang diharapkan, diperlukan Indikator dan target, meliputi : 1.

Terlaksananya perencanaan,

fungsi

koordinasi

implementasi,

dan

pengendalian,

fasilitasi dan

terkait

evaluasi

dengan kebijakan

Pemerintah Kabupaten Lumajang ; 2.

Tersedianya

data

pengelolaan

administrasi

pemerintahan

umum,

organisasi perangkat daerah dan pertanahan Pemerintah Kabupaten Lumajang ; 3.

Terlaksananya pelayanan administratif kepada masyarakat baik yang berkaitan langsung dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda maupun berkaitan dengan fungsi koordinasi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda.

BAB

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


IV L. VISI DAN MISI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

I. VISI Terdepan dalam Pelayanan Administrasi dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

II. MISI a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem Organisasi dan manajemen Pemerintahan yang Efisien dan Efektif ; b. Mewujudkan

Koordinasi

Perumusan

Kebijakan

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik dan bersih, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang dinamis ; c. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Keuangan, Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten.

M.TUJUAN DAN SASARAN A. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Adapun tujuan yang hendak dicapai Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2013 sebagai berikut : 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem organisasi dan manajemen pemerintah yang efektif dan efisien; 2. Optimalisasi sistem pengelolaan sumberdaya aparatur keuangan, sarana prasarana pemerintah Kabupaten Lumajang;


3. Pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah melalui persewaan tanah eks bengkok Kelurahan; 4. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan melalui Pembinaan Administrasi; 5. Pembakuan Nama Rupabumi unsur Alami di Kabupaten Lumajang; 6. Terlaksananya

fasilitasi

kerja

sama

antar

daerah

untuk

meningkatkan pendapatan daerah; 8. Terlaksananya sosialisasi pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang kepada aparatur ditingkat Kecamatan dan Desa melalui fasilitasi

persiapan

dan

pelaksanaan

pemilu

legislatif/presiden/kepala daerah; 9. Terlaksanayan Pembinaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan 10.

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kinerja camat melalui

pembinaan dan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan. 2. Sasaran Dalam rangka mencapai tujuan Bagian Tata Pemerintahan, maka ditetapkan sasaran yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan, sebagai berikut : a. Koordinasi kerja sama pembangunan antar daerah di Kabupaten Lumajang; b. Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Lumajang; c. Terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah melalui persewaan tanah eks bengkok Kelurahan; d. Adanya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan; e. Fasilitasi

persiapan

dan

pelaksanaan

pemilu

legislatif/presiden/kepala daerah; f. Terselenggaranya

Pembinaan

Administrasi

Kelurahan di Kabupaten Lumajang;

Kecamatan

dan


g. Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan h. Terselenggaranya

pembinaan

dan

penilaian

sinergitas

kinerja

Kecamatan melalui lomba kinerja Camat.

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perencanaan Stratejik Tahun 2015-2019 Bagian Tata Pemerintahan telah menetapkan langkah-langkah sebagai berikut : 1. KEBIJAKAN -

Memenuhi target Pendapatan Asli Daerah melalui persewaan eks tanah bengkok Kelurahan ;

-

Adanya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;

-

Meningkatkan

kinerja

aparat

melalui

Pembinaan

Administrasi

Kecamatan dan Kelurahan; -

Membakukan nama rupabumi unsur alami melalui Pembakuan Nama Rupabumi;

-

Perapatan dan pemasangan tugu batas daerah;

-

Pemasangan tugu batas kecamatan dan kelurahan

-

Adanya

fasilitasi

persiapan

dan

pelaksanaan

pemilu

legislative/presiden/kepala daerah; -

Pembinaan dan penilaian sinergitas Kinerja camat;

-

Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

2. PROGRAM a. Program Kerja Sama Pembangunan; b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; c. Program

Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

Pemanfaatan Tanah; d. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;

Penggunaan

dan


e. Program Pendidikan Politik Masyarakat; f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; h. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; i. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan; k. Program Peningkatanan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; l. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

3. KEGIATAN -

Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antara Daerah;

-

Penegasan dan Pemasangan Batas Daerah

-

Pembakuan Nama Rupabumi;

-

Inventarisasi dan Intensifikasi Tanah Eks Bangkok Kelurahan;

-

Sosialisasi Hukum Pertanahan;

-

Bimbingan Teknis Administrasi Pertanahan;

-

Inventarisasi Permasalahan Tanah;

-

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;

-

Fasilitasi

Persiapan

dan

Pelaksanaan

Pemilu

Legislatif/Presiden/Kepala Daerah; -

Penyediaan jasa surat-menyurat;

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah;

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

-

Penyediaan bahan logistik kantor;

-

Penyediaan makanan dan minuman;

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;


-

Pengadaan Pakain Khusus Hari-hari Tertentu;

-

Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek/ dan sejenisnya;

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP;

-

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

-

Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah;

-

Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;

-

Pembinaan dan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan;

-

Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Kebijakan yang disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Program/Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN


INDIKATIF Dalam mencapai tujuannya Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Melaksanakan Program kerjanya yang dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2015 – 2019). Adapun program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : I.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN No.

Program/Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

Program Kerjasama Pembangunan antar Daerah

125.000.000

200.000.000

160.000.000

150.000.000

300.000.000

125.000.000

200.000.000

160.000.000

150.000.000

300.000.000

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

200.000.000

450.000.000

300.000.000

150.000.000

285.000.000

2

Penegasan Pemasangan Daerah

dan Batas

125.000.000

450.000.000

300.000.000

150.000.000

285.000.000

3

Pembakuan Rupabumi

Nama

75.000.000

-

-

-

-

I

1

II

II.

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

URUSAN PERTANAHAN No.

III

4

Program/Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

98.600.000

220.000.000

70.000.000

170.000.000

270.000.000

15.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Inventarisasi dan Intensifikasi Tanah Eks Bengkok Kelurahan


5

Sosialisasi Pertanahan

Hukum

53.600.000

-

-

100.000.000

-

6

Bimbingan Administrasi Pertanahan

Teknis

-

150.000.000

-

-

200.000.000

7

Inventarisasi Permasalahan Pertanahan

30.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

30.000.000

73.100.000

100.000.000

50.000.000

155.000.000

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

30.000.000

73.100.000

100.000.000

50.000.000

155.000.000

IV

8

III. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI No.

Program/Kegiatan

2015

Program Pendidikan Politik Masyarakat

V. 9

Fasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu Legislatif/Presiden/Kep ala Daerah

2016

2017

2018

2019

-

-

500.000.000

1.000.000.000

500.000.000

-

-

500.000.000

1.000.000.000

500.000.000

IV. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program/Kegiatan

2015

2016

2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

200.000.000

212.500.000

270.000.000

220.600.000

310.600.000

10

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12.500.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

11

Penyediaan Komunikasi,

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

No.

VI.

jasa Sumber

2018

2019


Daya Air, dan Listrik 55.000.000

55.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

Barang dan

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

14

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

15

Penyediaan Makanan dan Minuman

22.500.000

22.500.000

22.500.000

22.500.000

22.500.000

16

Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi ke Daerah

87.500.000

100.000.000

157.500.000

103.100.000

188.100.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

40.000.000

45.000.000

50.000.000

62.000.000

65.000.000

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

30.000.000

32.500.000

35.000.000

47.000.000

50.000.000

19

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

10.000.000

125.00.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

12

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan dan barang Daerah

13

Penyediaan Cetakan Penggandaan

17

VII.

VIII.

Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi ke Daerah

dan Luar

dan Dalam

dan

Program Peningkatan Disipli Aparatur


Pakaian Har-Hari

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.000.000

12.500.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/ Sosialisasi/Bimtek dan Sejenisnya

10.000.000

12.500.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

2.000.000

2.500.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

22

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

1.000.000

1.250.000

1.250.000

1.500.000

1.500.000

23

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.000.000

1.250.000

1.250.000

1.500.000

1.500.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah

300.000.000

300.000.000

300.000.000

350.000.000

350.000.000

Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah

300.000.000

300.000.000

300.000.000

350.000.000

350.000.000

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

235.000.000

225.000.000

278.100.000

175.000.000

397.000.000

75.000.000

-

100.000.000

-

172.000.000

20

IX.

21

X.

XI.

24

XII.

25

Pengadaan Khusus Tertentu

Pembinaan Administrasi Kecamatan Kelurahan

dan

26

Pembinaan dan Penilaian Sinergitas Kinerja Camat

60.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

27

Pembinaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

100.000.000

150.000.000

103.100.000

100.000.000

150.000.000


BAB VI

PENUTUP


Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lumajang adalah merupakan Program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang adalah merupakan penjabaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019

dengan

menyesuaikan

program

Kabupaten

berdasarkan

kepentingan, tugas pokok dan fungsi SKPD Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang. Tujuan penyusunan Renstra SKPD Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra SKPD Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang. Dengan disusunnya Renstra SKPD juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP SKPD Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang. Lumajang,

Juni 2014

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. LUMAJANG

HENDRO AGUNG P., SH Pembina Tingkat I NIP. 19671130 199703 1 006

RENSTRA (RENCANA STRATEGIK)

Recommend Documents