RENSTRA BP4K TANBU

RENSTRA BP4K TANBU 2016-2020

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan setiap daerah membentuk lembaga yang menangani penyuluhan yang akan mengatur

penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian,

perikanan,

dan

kehutanan di daerah. Sejalan dengan wujud pelaksanaan Undang-undang tersebut di atas Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan kabupaten pemekaran yang terbentuk pada tanggal 8 April 2003 (berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2003) yang mempunyai 10 Kecamatan terdiri dari 144 desa dan 5 Kelurahan mempunyai hak untuk menentukan arah pengembangan dan kebijakan program-program pembangunan, khususnya dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia yang meliputi pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh yang mendukung sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan maka diwujudkan dengan dibentuknya BP3KPD (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20). Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tugas

pokok

BP4K

adalah

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan. Setiap program yang dirumuskan harus

1


sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta selaras dengan perkembangan zaman. Penentuan arah kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu rangkaian yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya dijabarkan ke dalam RENSTRA BP4K Kabupaten Tanah Bumbu. RENSTRA BP4K Kabupaten Tanah Bumbu ini secara umum memiliki tujuan yaitu sebagai pedoman yang terencana untuk mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia atau potensi lain yang mendukung, dalam rangka menjawab isu-isu strategis yang berkembang di daerah sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan secara khusus RENSTRA tersebut dapat memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, faktor kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan, menetapkan program yang berkesinambungan dengan sasaran yang terarah, terukur yang akan menjadi acuan pada

masa

lima

tahun

mendatang,

memprediksi

hambatan-

hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi). Selain itu yang tidak kalah penting adalah sebagai acuan untuk memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Renstra BP4K didalamnya memuat visi dan misi, tugas pokok dan fungsi instansi, gambaran pelayanan dan kinerja instansi serta tujuan, sasaran, serta cara pencapaiannya. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi dan kebutuhan masyarakat (stake holders). 1.2. Landasan hukum Penyusunan RENSTRA BP4K Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 dilandasi dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2


2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang

Nomor

16

tahun

2006

tentang

Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota; 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

3


Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2020. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah

Kabupaten

Tanah

Bumbu

Nomor

26

Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 82). 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA BP4K Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2020 adalah : 1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program

Pembangunan yang

dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan dijabarkan dalam suatu dokumen perencanaan.

4


2. Memberikan arah dan gambaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan, yang terinci berdasarkan kemampuan yang tersedia dengan melibatkan semua pihak. 3. Membangun

komitmen/konsensus

antar

“stake

holders”,

pelaksana, pelaku utama dan pelaku usaha. 4. Menjabarkan dan mendukung terwujudnya RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 . 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2016-2020 ini terdiri dari 7

(tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu: BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD,

Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

dan

Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV Visi,

Misi,

Tujuan,

Sasaran,

Strategi

dan

Kebijakan

mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD,

Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan

5


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BP4K 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BP4K A. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2012

BP4K

Kabupaten

Tanah

Bumbu

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian; 2. Pembinaan

teknis,

pengawasan

dan

pengaturan

kegiatan

dan

pengaturan

kegiatan

dan

pengaturan

kegiatan

pelaksanaan penyuluhan pertanian; 3. Pembinaan

teknis,

pengawasan

pelaksanaan penyuluhan perikanan; 4. Pembinaan

teknis,

pengawasan

pelaksanaan penyuluhan kehutanan; 5. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan lembaga petani ; 6. Pengelolaan urusan ketatausahaan administrasi umum dan

keuangan. Dari tugas pokok dan fungsi diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan

pembinaan

teknis

terhadap

pengembangan

mekanisme dan tata cara penyuluhan tanaman pangan; 3. Melaksanakan

pembinaan

teknis

terhadap

pengembangan

mekanisme dan tata cara penyuluhan perikanan darat; 4. Melaksanakan

pembinaan

teknis

terhadap

pengembangan

mekanisme dan tata cara penyuluhan perikanan dan kelautan; 5. Melaksanakan

pembinaan

teknis

terhadap

pengembangan

mekanisme dan tata cara penyuluhan perkebunan;

6


6. Melaksanakan

pembinaan

teknis

terhadap

pengembangan

mekanisme dan tata cara penyuluhan kehutanan; 7. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga petani; 8. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; Unsur-unsur organisasi BP4K adalah : a. Sekretariat; b. Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana; c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan; d. Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan; e. Unit Pelaksana Teknis; f. Kelompok Jabatan Fungsional. yang masing-masing mempunyai mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program perencanaan kerja, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi, dokumentasi,

pelaporan,

keprotokolan

dan

memberikan

pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan. Yang untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat memiliki fungsi : 1. Pengumpul dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja Badan 2. Pengelolaan urusan keuangan; 3. Pengelolaan urusan kepegawaian; 4. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ; 5. Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan keprotokolan; 6. Pengumpulan

dan

pengelolaan

kegiatan

evaluasi,

dokumentasi dan pelaporan;

7


Dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun program kerja sekretariat; 2. melaksanakan fasilitasi pengumpulan data dalam rangka penyusunan program badan; 3. menyusun petunjuk teknis kegiatan sekretariat; 4. melaksanakan kegiatan umum yang meliputi ketatausahaan rumah tangga dan protokol, kehumasan, ketatalaksanaan perlengkapan dll; 5. melaksanakan pengelolaan kepegawaian; 6. melaksanakan penyusunan program badan; 7. melaksanakan pengelolaan keuangan; 8. melaksanakan fasilitasi evaluasi kegiatan badan; 9. melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan badan; 10. melaksanakan fasilitasi pelaporan badan; 11. mengevaluasi pelaksanaan tugas; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; b. Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang kelembagaan sarana dan prasarana, yang memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 2. fasilitasi sumberdaya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di kabupaten dan kecamatan; 3. pelaksanaan

pengumpulan,

pengolahan,

pengemasan,

penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi petani/masyarakat dan pelaku usaha lainnya; 4. pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan lainnya;

8


5. penumbuh kelembagaan petani dan memfasilitasi forum kegiatan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 6. pembinaan, pengembangan dan kerjasama kemitraan dan pengelolaan sarana

kelembagaan

dan

prasarana

ketenagaan, serta

penyelenggaraan

pembiayaan

penyuluhan

pertanian, perikanan dan kehutanan; 7. penyelenggaraan

bimbingan

pendayagunaan

alat

bantu

sarana dan kelembagaan penyuluhan, kegiatan pameran dan publikasi percontohan, penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan, mengatur, membina tatacara penyuluhan; 8. pembinaan dan pelaksanaan dalam hal penyediaan dan penggunaan sarana penyuluhan dan bahan penyuluhan; Dengan uraian tugas : 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan

kelembagaan dan sarana serta

prasarana

program

penunjang

penyuluhan

di

bidang

pertanian, perikanan dan kehutanan; 2. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; 3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas penguat kelembagaan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan dengan instansi terkait; 4. menghimpun

dan

mempelajari

peraturan

perundang-

undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta

bahan-bahan

lainnya

yang

berhubungan

dengan

penyuluhan sebagai pedoman dan landasan kerja; 5. mencari, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang

berhubungan

dengan

penguatan

kelembagaan

penyuluhan; 6. menginventarisasikan dengan

urusan

permasalahan

kelembagaan

yang

sarana

berhubungan

dan

prasarana

9


penyuluhan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 7. melaporkan

pelaksanaan

tugas

kepada

kepala

badan

berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 8. membuat

laporan

kelembagaan

kinerja

penyuluhan

atas pelaksanaan penguatan dan

penyedia

sarana

dan

prasarana penyuluhan kepada kepala badan sebagai bahan pertanggung jawaban melalui sekretaris badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. c. Bidang

Penyelenggaraan

membantu

kepala

Penyuluhan,

badan

dalam

mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan . Yang memiliki fungsi : 1. Penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan; 2. penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, evaluasi kegiatan operasional penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 3. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penanganan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dengan metode dan teknologi baru; 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan; Dengan uraian tugas : 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan; 2. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan bidang penyuluhan ; 3. mencari, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan penyuluhan;

10


4. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan

penyuluhan

dan

menyiapkan

bahan

petunjuk

pemecahan masalah; 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas; 6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya ; d. Bidang

Ketenagaan

Diklat

dan

Supervisi

Penyuluhan,

mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan bidang ketenagaan diklat dan supervisi penyuluhan. Yang mempunyai fungsi : 1. Penyatuan pedoman dan petunjuk teknis ketenagaan diklat dan

supervisi

penyuluhan

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan; 2. pembinaan usaha dan peningkatan keterampilan petani dan pengembangan

dinamika

kelompok,

mengatur

dan

melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan ; 3. penetapan standar akreditasi, pola dan pelatihan penyuluhan pertanian berdasarkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh penyuluh pertanian; 4. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan peningkatan kinerja kelompok jabatan fungsional (KJF) penyuluh pertanian serta kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan atau Lembaga Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan lainnya; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan; Dengan uraian tugas: 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis dalam melakukan pembinaan penyuluhan; 2. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan,

pengendalian

dan

pemantauan

penyuluh

11


dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan dengan instansi terkait; 3. menyimpan dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan penyuluhan sebagai pedoman dan landasan kerja; 4. mengevaluasi pelaksanaan tugas; 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; B. Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BP4K Kabupaten Tanah Bumbu disusun dengan susunan kepegawaian yang terdiri dari : 1.

Kepala badan

2.

Sekretariat badan, yang terdiri : a. Sub bagian umum dan kepegawaian b. Sub bagian perencanaan dan keuangan c. Sub bagian dokumentasi, pelaporan dan evaluasi

3.

Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana a. Sub bidang Kelembagaan Penyuluh b. Sub bidang Sarana dan Prasarana

4.

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan a. Sub bidang Programa b. Sub bidang Informasi Penyuluhan

5.

Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi a. Sub bidang Ketenagaan dan Diklat Penyuluh b. Sub bidang Supervisi Penyuluh

6.

Kelompok Jabatan fungsional

7.

UPT/BP3K

12


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN ( Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu No. 20 Tahun 2011)

Kepala Badan

Sekretaris Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bag UmPeg

Sub Bag Perenc. & Keu

Sub Bag Dok,Lap&Evaluasi

Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan

Sub bidang Kelembagaan Penyuluh

Sub bidang Programa

Sub bidang Ketenagaan dan Diklat Penyuluh

Sub bidang Sarana dan Prasarana

Sub bidang Informasi Penyuluhan

Sub bidang Supervisi Penyuluhan

UPT/BP3K

13


2.2. Sumber Daya BP4K Pembangunan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta kehutanan tidak lepas dari peran penyuluh untuk mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan. Setiap program yang dirumuskan harus sesuai dengan kondisi wilayah serta tidak terlepas dari kebjakan pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu program yang akan dilaksanakan diharapkan dapat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan kemajuan zaman. Sumber daya yang dimiliki oleh BP4K dalam mendukung program-program yang direncanakan adalah sebagai berikut : 2.2.1. Personalia Jumlah pegawai yang ditugaskan pada BP4K adalah seperti yang termuat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.1

Data jumlah pegawai BP4K Tahun 2016 berdasarkan golongan

No

Golongan

Jumlah (orang)

1.

Golongan IV

5

2.

Golongan III

67

3.

Golongan II

30

4.

PTT S1

5.

PTT SLTA

14

6.

THL TB PP

26

7.

Tenaga Kontrak

32

8.

Penyuluh Swadaya

30

Jumlah

211

7

Sumber data : Sub bagian Umum dan Kepegawaian

2.2.2. Kondisi Ketenagaan Penyuluhan Jumlah

Penyuluh

Pertanian

yang

menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi BP4K berdasarkan status pegawai adalah sebagai berikut : Tabel 2.2

Kondisi

umum

ketenagaan

penyuluh

berdasarkan status pegawai s/d Januari 2016

14


No

Kecamatan/ Kabupaten

Jumlah Desa

1

2

3

Penyuluh (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) THL-TB PNS PTT SWADAYA PP 4 5 6 7

Jumlah 8

1

Kusan Hilir

35

19

2

4

7

32

2

Kusan Hulu

21

6

-

2

8

16

3

Angsana

9

9

1

1

-

11

4

Satui

16

11

-

5

3

19

5

Sungai Loban

17

7

2

1

4

14

6

Kuranji

7

6

-

2

-

8

7

Karang Bintang

11

7

-

3

-

10

8

Batulicin

9

6

1

3

3

13

9

Simpang Empat

12

2

1

3

2

8

10

Mantewe

12

8

1

2

3

14

11

Kabupaten (Jab. Fung)

-

6

-

-

-

6

149

87

8

26

30

151

Jumlah Total


Tabel 2.3

NO

Data penyuluh PNS Berdasarkan Jenjang pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH

1

S2

S1

D4

D3

SLTA/SEDERAJAT

2

53

3

16

12

86


15


Tabel 2.4

NO

Data Penyuluh PTT Berdasarkan jenjang pendidikan


1

S2

S1

D4

D3

SLTA/SEDERAJAT

0

3

0

0

5

8


Tabel 2.5 Data THLTB-PP Berdasarkan jenjang pendidikan NO


1

S2

S1

D4

D3

SLTA/SEDERAJAT

0

12

2

1

11

26


Tabel 2.6 Data Penyuluh berdasarkan Gender NO

PENYULUH

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1

PNS

51

35

86

2

PTT

4

4

8

2

THL TB-PP

18

8

26

TOTAL Sumber data : Sub bagian Umum dan Kepegawaian

16


Sedangkan jumlah penyuluh pertanian PNS yang bernaung di bawah BP4K Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : Tabel 2.7

Data

jumlah

penyuluh

PNS

berdasarkan

golongan s/d Januari 2016 pada BP4K. No

Kecamatan/Kab.

Gol. II (orang)

Gol. III (orang)

Gol. IV (orang)

1

2

3

4

5

Jumlah

1

Kusan Hilir

8

11

-

19

2

Kusan Hulu

1

5

-

6

3

Angsana

2

7

-

9

4

Satui

6

5

-

11

5

Sungai Loban

1

6

-

7

6

Kuranji

1

5

-

6

7

Karang Bintang

3

3

1

7

8

Batulicin

2

4

-

6

9

Simpang Empat

-

2

-

2

10

Mantewe

3

5

-

8

11

Kabupaten (Jab. Fung)

-

6

-

6

27

59

1

87

Jumlah Total


17


Tabel 2.8: Data Aset pada BP4K berdasarkan klasifikasi sampai dengan bulan Januari 2016 No

Nama Aset

1

Tanah

2

Volume

Satuan

165.075

m²

Kontruksi

63

Unit

3

Barang Intra Kontabel dan Extra Kontabel

821

Unit

4

Buku

72

Buah

Sumber data : Pengurus barang BP4K

Ket Tanah untuk rumah dinas dan Bangunan BP3K Bangunan BP3K, Bangunan Rumah Dinas, Jembatan, Sumur Bor, Jaringan Listrik dan Telepon Sepeda Motor, Genset, Meubelair, Komputer, AC, Proyektor, Printer, Kipas angin, Sound system, TV, Kulkas, Dispenser, Mesin Absensi, Gorden dll. Buku ilmu pengetahuan umum, pertanian, perikanan dan kehutanan

2.2.3. Kelembagaan Petani dan Nelayan Kelembagaan petani-nelayan yang telah terbentuk di Kabupaten Tanah Bumbu sampai saat ini adalah: Kelompok Tani sebanyak 1372 Kelompok, Gapoktan 136 Kelompok, dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini: Tabel 2.4

Data Jumlah kelembagaan Petani s/d Januari 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu

No 1 1 2

Kecamatan/BP3K 2 Kusan Hilir dan Batulicin Kusan Hulu

Jumlah Desa/Kel. 3

Poktan

Gapoktan

4

5

44

467

35

21

179

18

18


3

Angsana

9

76

9

4

Satui

16

103

15

5

Sungai Loban

17

174

17

6

Kuranji

7

46

7

7

Karang Bintang dan simpang empat

33

146

11

8

Mantewe

12

123

12

149

1314

136

Jumlah

Sumber data : Bidang Kelembagaan Sarana dan prasarana

Tabel 2.5

Data

Jumlah

kelembagaan

Nelayan

s/d

Januari 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu No

Kecamatan

Jumlah Desa

1

2

3

Kelompok Nelayan Penangkap Pengolah Budi Daya an & Pemasar 4 5 6

1

Kusan Hilir

35

64

111

22

2

Kusan Hulu

21

25

1

4

3

Angsana

9

25

6

4

4

Satui

16

33

14

5

5

Sungai Loban

17

39

13

2

6

Kuranji

7

4

0

3

7

Karang Bintang

11

13

0

0

8

Batulicin

9

13

10

2

9

Simpang Empat

12

17

11

4

10

Mantewe

13

6

0

0

Jumlah

150

239

166

46

Total 7


19


2.3 Kinerja Pelayanan BP4K A. Sekretariat BP4K Sekretariat BP4K merupakan bagian yang menangani ketata usahaan badan yang pelaksanaannya di bantu oleh tiga sub bagian. Secara umum bertugas melakukan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan, penyusunan program perencanaan kerja, keuangan,

umum

dan

kepegawaian,

pelaporan,

keprotokolan

dan

evaluasi,

memberikan

dokumentasi,

pelayanan

teknis

administratif kepada semua unsur organisasi BP4K. Sub

bagian

umum

dan

kepegawaian

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan pelayanan rumah tangga badan yang meliputi personalia, inventaris dan pemeliharaan aset dinas, expedisi surat serta urusan rumah tangga badan lainnya. Tabel 2.6 Data keragaan urusan surat menyurat Tahun 20132015 No.

Jenis surat

Tahun 2013 (buah)

2014 (buah)

2015 (buah)

1.

Surat Masuk

443

523

681

2.

Surat Keluar

450

627

745


Sub bagian perencanaan dan keuangan bertugas mengumpulkan dan mengelola data serta penyusunan program dan rencana kerja badan yang mengacu pada kebijaksanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan mencakup segala bidang kehidupan, atau dengan ruang lingkup penyusunan kerangka acuan program dengan menetapkan

tujuan,

sasaran,

keluaran,

manfaat,

anggaran,

kualifikasi pelaksanaan kegiatan dan waktu yang dibutuhkan. Perencanaan yang berkaitan dengan anggaran dalam hubungannya dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan pokok BP4K sangat

20


penting untuk menunjang tercapainya pembangunan penyuluh sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Tabel 2.7 Data jumlah pagu anggaran BP4K Tahun 2008-2010 Tahun

Sumber

No.

dana

2013 (Rp)

2014 (Rp)

2015 (Rp)

1.

APBD II

8.547.434.390,-

10.580.360.791,-

11.005.689.415

2.

DAK

1.299.502.000,-

1.395.798.100,-

1.085.000.000

Jumlah

9.846.936.390,-

11.976.158.891,-

12.090.689.415,-

Sumber data : Sub Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

B. Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

masyarakat

yang

dilaksanakan

oleh

bidang

kelembagaan sarana dan prasarana terfokus pada penataan kelembagaan penyuluhan dan penambahan wawasan bagi pelaku utama dan penyuluh. Tabel 2.8 Tabel Inventarisasi Kelompok Tani : No 1.

Jenis Kegiatan Pemutakhiran

kelompok

Tahun 2013

2014

2015

1050

1075

1314

tani Sumber data : Bidang Kelembagaan Sarana dan prasarana

Tabel 2.9 Tabel Pembentukan Kelompok Tani : No

Jenis Kegiatan

1.

Pembentukan kelompok tani

Tahun 2013

2014

2015

25

25

239


Tabel 2.10 Tabel Inventarisasi Gapoktan : No

Jenis Kegiatan

Tahun 2013

2014

2015

21


1.

Pemutahiran data gapoktan

112

112

126


Tabel 2.11 Tabel Penyuluhan Gapoktan : No

Jenis Kegiatan

1.

Penyuluhan gapoktan

Tahun 2013

2014

2015

7x

7x

7x


C. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor pertanian yang dapat memberikan tambahan bagi pendapatan petani. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan BP4K atau khususnya bidang penyuluhan kehutanan dan perkebunan terfokus pada penataan kelembagaan dan sumberdaya manusia untuk mencapai kualitas dan kuantitas produksi perkebunan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain kursus bagi petani pekebun, demplot (percontohan) dan penambahan wawasan bagi pelaku utama dan Penyuluh. Tabel 2.12 Data

kursus/pelatihan

dan

demplot

yang

dilaksanakan No.

Jenis pelatihan

Tahun 2013

2014

2015

1.

Demplot tanaman sayuran

4 unit

5 unit

-

2.

Demplot tanaman jagung

5 unit

2 unit

-

3.

Demplot tanaman kedelai

4 unit

2 unit

-

4.

Demplot tanaman padi sawah

10 unit

2 unit

-

5.

Demplot tanaman padi gogo

4 unit

2 unit

-

6.

Demplot tanaman pepaya

-

1 unit

-

7.

Kursus pengeboran kayu gaharu

-

1x

-

8.

Kursus budidaya kayu manis

-

1x

1x

9.

Kursus budidaya rotan

-

1x

1x

22


10.

Kursus pengolahan gula aren

11.

Pelatihan

pemeliharaan

2x

-

-

-

1x

-

hand

traktor 12.

Pelatihan penyadapan karet

5x

4x

2x

13.

Pelatihan pengendalian KAS/JAP

2x

4x

-

tanaman karet 14.

Pelatihan pengolahan BOKAR

2x

8x

-

15.

Pelatihan pembibitan karet

2x

4x

-

16.

Pelatihan

2x

-

-

budidaya

tanaman

sawit 17.

Pelatihan pemanenan sawit

-

2x

1x

18.

Temu karya

-

-

5x

19.

Temu teknis

1x

1x

1x

20.

Panen raya

-

1x

1x

21.

Temu lapang

-

5x

-

22.

Safari penyuluhan

-

8x

-

Sumber data : Bidang penyelenggaraan penyuluhan

D. Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai potesi yang cukup besar untuk pengembangan budidaya air laut dengan luas perairan laut seluas 634,80 Km2. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dengan bentangan garis pantai dari Desa Sungai Cuka diujung barat sampai ke Desa Sungai Dua diujung timur/utara sepanjang 158,7 Km, ditambah 5 buah pulau-pulau kecil yang berada di Kecamatan Simpang Empat (Pulau Tampakan, Pulau Burung, dan Pulau Anak Burung) dan Kecamatan Batulicin (Pulau Swangi dan Pulau Anak Swangi). Mengingat begitu besarnya potensi kelautan dan perikanan yang ada, masih banyak potensi yang belum tergali dan terjamah. Untuk

itu

sumberdaya

perlu yang

dilakukan ada

upaya-upaya

sehingga

untuk

peningkatan

pemanfaatan pendapatan

masyarakat khususnya masyarakat perikanan biasa lebih meningkat.

23


Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan khususnya penyuluhan

perikanan,

di

Kabupaten

Tanah

Bumbu

masih

dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan yang selalu menjadi ujung tombak keberhasilan penyuluh. Kendala tersebut diantaranya meliputi keterbatasan jumlah dan SDM penyuluh perikanan, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan skill dan pengetahuan. Oleh sebab itu dalam upaya peningkatan kapasitas dan eksistensi kegiatan penyuluhan perikanan maka sangat perlu dukungan oleh semua pihak khususnya pemerintah pusat yang sangat memegang peranan penting mengingat secara kelembagaan penyuluh perikanan dibawah Pusat Pengembangan Penyuluh Perikanan (Pusbangluh-BPSDMKP DKP). Penyuluhan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk itu seorang penyuluh khususnya penyuluh perikanan harus mampu dan mau bekerja secara ikhlas dan sukarela demi mencapai hasil yang diharapkan, dan semua tidak lepas dari pembekalan di bekali ilmu pengatahuan dan skill modern seiring berkembangnya jaman serta sarana dan prasarana yang mendukung untuk kelancaran kegiatan penyuluhan perikanan. Tabel 2.13 Tabel Diklat Dasar : No

Jenis Diklat

1.

Tahun 2013

2014

2015

Alih Kelompok

-

-

3x

2.

Diklat Trampil

2x

-

3x

3.

Diklat Ahli

1x

-

12x

Tempat

Sumber data : Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi penyuluhan

Tabel 2.14 Tabel pelatihan Penyuluh Swadaya :

24


Tahun No 1.

Jenis Penyuluh

2013

2014

2015

-

1x

1x

Sosialisasi

Tempat

Pemantapan Kelompok Penyuluh Swadaya Sumber data : Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi penyuluhan

Tabel 2.15 Tabel penerapan teknologi peternakan No.

Tahun

Jenis Kegiatan Penerapan Teknologi

2013 -

2014

2015

-

Lokasi

5x

Peternakan Sumber data : Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan

Tabel 2.16 Data Luas Tambak di Kabupaten Tanah Bumbu No.

1.

Kecamatan

Batulicin

Desa

Simpang Empat

(Ha)

Luas Tambak (Ha)

400

275,0

2. Kersik Putih

350

250,7

345,25

3. Segumbang

250

164,8

Ton

1.000

690,5

1. Sei. Dua

800

298,8

2. Tungkaran

889

360,1

Pangeran

250

50,0

1.939

708,9

3. Kampung Baru Sub Jumlah

Ket

1. Batulicin

Sub Jumlah 2.

Potensi

354,45 Ton

25


3.

Kusan Hilir

1. Betung

300

85,0

2. Beringin

150

7,0

3. Sei Lembu

250

32,0

4. Sepunggur

942

371,9

5. Muara Pagatan

300

85,7

6. Muara Tengah

250

66,5

7. Pulau Salak

250

14,9

8. Api-api

300

83,7

9. Rantau Panjang Hilir

250

33,0

10. Tanete

250

24,0

3.242

803,7

1. Sei Loban

300

178,0

2. Sei Dua Laut

200

25,5

3. Sebamban Lama

2.500

120,8

4. Sebamban Baru

1.200

306,7

4.200

631,0

1.200

518,0

500

44,4

1.700

562,4

1.017

60,6

30,25

1.017

60,6

Ton

13.098

3.457

Sub Jumlah 4.

Sei Loban

Sub Jumlah 5.

Satui

1. Setarap 2. Sei. Cuka

Sub Jumlah 6.

Angsana

1. Bunati

Sub Jumlah Jumlah

401,85 Ton

315,5 Ton

315,5 Ton

1.728,5 Ton

Sumber data : Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4K Didalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdapat tantangan yang dihadapi seperti : 1.

Minimnya diklat penyuluh

2.

Manajemen kelembagaan tani masih rendah.

3.

Adanya kelompok bentukan baru setiap tahun

4.

Tingkat penerapan teknologi sesuai anjuran masih relatif rendah

5.

Sarana dan prasarana penyuluhan belum terpenuhi

26


Sedangkan kemungkinan peluang yang bisa dikerjakan dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BP4K yaitu : 1. Memaksimalkan diklat bagi penyuluh 2. Meningkatkan upaya-upaya pelatihan pengelolaan kelompok bagi

pengurus

kelompok

pelaku

utama

dan

mengatur

pembentukan kelompok setiap tahunnya 3. Melakukan pembinaan kepada kelompok pelaku utama dalam hal penerapan teknologi tepat guna 4. Meningkatkan Sarana dan prasarana penyuluhan secara optimal

27


Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 s.d 2015

No (1)

1. 2. 3. 4.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(2)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan jumlah penyuluh Peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian Pengembangan balai penyuluhan kecamatan Peningkatan kapasitas - Petani/lembaga tani - Penyuluh

5.

Terbinanya kelembagaan Tani

Target Renstra SKPD Tahun ke2013 (6)

2014 (7)

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

5 org

10 org

15 org

100

100

100

62,5

66,7

8000%

15 org

5 org

10 org

15 org

100%

80%

90%

100%

50%

60%

80%

1 kec

-

-

-

-

-

-

84 org 46 org

50 15

80 30

84 46

50 15

80 30

84 46

100

100

100

100

100

100

800 kel

102

200

315

102

200

315

100

100

100

28


Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BP4K Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 s.d 2015 Anggaran pada tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Realisasi Anggaran pada tahun ke-

Uraian

Rata-rata Pertumbuhan

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung Belanja langsung

5,159,312,773

5,213,762,990

6,731,379,215

-

-

4,691,126,611

5,147,057,442

6,636,087,606

-

-

91%

99%

99%

17,104,454,978

16,474,271,659

9,846,936,390

6,762,395,901

5,359,310,200

-

-

4,756,468,950

5,392,676,647

3,868,061,398

-

-

48%

80%

72%

21,968,642,491

14,017,206,995

TOTAL

15,006,249,163

11,976,158,891

12,090,689,415

-

-

9,447,595,561

10,539,734,089

10,504,149,004

-

-

63%

88%

87%

39,073,097,469

30,491,478,654

2013 2014 2015 2016 (15)

0%

2017 (16)

0%

Anggaran

Realisasi

(17)

(18)

29


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai yang termuat pada RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020, merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2011 – 2030 yang harus diberikan perhatian lebih karena

tidak hanya

terselesaikan, pembangunan

tetapi tahap

untuk melanjutkan juga

dalam

kedua

dari

hal-hal

yang

hal melaksanakan RPJP

daerah

belum rencana

dan

untuk

mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Adapun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2020

yaitu

menyelesaikan isu yang bersifat lokal serta pertimbangan isu yang bersifat nasional dan global seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang. Yang tertuang pada Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu : 1. Visi ” Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi” 2. Misi Untuk terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 tersebut, didukung dengan misi pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai

Terminal

Poin

guna

mendorong

pemanfaatan

keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan


wilayah

pesisir

yang

mampu

mendorong

optimalisasi

perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional. 3. Pengelolaan

dan

pemanfaatan

SDA

dan

SDE

yang

berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan

birokrasi

yang baik, efektif dan bersih.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2020, maka Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan akan mendukung pelaksanaan misi kedua sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1


Tabel 3.1 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi

No

Misi dan Program

Permasalaha

KDH dan Wakil

n Pelayanan

KDH terpilih

SKPD

(2)

(3)

(1)

1. Kurangny Misi

2

:

Meningkatkan kegiatan dan

industri

perdagangan

berbasis

ekonomi

kerakyatan melalui perluasan kesempatan perlindungan pelaku guna daya

pengetah

menopang saing

Pendorong

(4)

(5)

Minimnya

1.

diklat penyuluh 2.

Memaksimalk an diklat bagi

Kemampuan

penyulu

pengurus

dan

dalam

upaya-upaya

keterampil

mengelola

pelatihan

an

kelompoknya

pengelolaan

penyuluh

masih

rendah

kelompok bagi

dan

adanya

pengurus

dan 2. Penumbu han bagi

industri

Penghambat

uan, sikap

kemampu an kelompok

masyarakat lokal di tengah

arus

kelembag

dan

aan

nasional.

1.

a

dan data

regional

Faktor

pelaku utama belum maksimal

3.

2.

pembentukan

kelompok

kelompok baru

pelaku

setiap tahun

dan

Tingkat

utama

mengatur

pembentukan

penerapan

kelompok

teknologi

setiap tahunnya

anjuran masih 3. relatif rendah 4.

Meningkatkan

Sarana

dan

Melakukan pembinaan kepada

prasarana

kelompok

penyuluhan

pelaku

utama

belum

dalam

hal


3. Produktivit

terpenuhi

penerapan

as usaha

teknologi tepat

pertanian,

gun

perikanan

4.

Meningkatkan

dan

Sarana

kehutanan

prasarana

masih

penyuluhan

belum

secara optimal

optimal 4. Ketersedi aan sarana dan prasarana masih terbatas

3.2.

Telaahan

Renstra

Kementerian

dan

Renstra

Propinsi/Kabupaten Sesuai dengan tugas dan fungsi badan Penyuluhan Pertanian yaitu pengembangan SDM Pertanian yang memperhatikan potensi, capaian hasil pada tahun sebelumnya serta tantangan dan permasalahan yang ada. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mempunyai tekad atau visi untuk mencapai hasil yaitu

”Terwujudnya

sumber daya

manusia

pertanian

yang

profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani” dengan misi : 1. Mengembangkan

sistem

penyuluhan

pertanian

yang

komprehensif dan terpadu. 2. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi kinerja.

dan


3. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Dalam upaya untuk mendukung dan terwujudnya visi dan misi kementerian Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertanian ada beberapa faktor hambatan yaitu : 1. Belum maksimalnya diklat bagi penyuluh 2. Masih

belum

berfungsinya

secara

optimal

pengelolaan

kelembagaan petani. 3. Adopsi teknologi pertanian yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan untuk semua penyuluh masih belum terpenuhi. 4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai sehingga

sistem

informasi

bagi

penyuluh

masih

belum

dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan Renstra Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan, maka Visi dan Misi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Visi : Terwujudnya Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Berkembang, Maju dan Unggul di Kalimantan Selatan Misi : 1. Mengembangkan

Kelembagaan

Penyuluhan

Pertanian,

Profesionalisme

Penyuluh

Perikanan dan kehutanan yang mandiri 2. Meningkatkan

Kuantitas

dan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan dengan sasaran : 1. Terwujud

dan

berfungsinya

kelembagaan

penyuluhan

pemerintah di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan sesuai UU No. 16 tahun 2006


2. Terwujudnya kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri (poktan dan gapoktan) 3. Terpenuhinya kuantitas enyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS, swasta dan swadaya sesuai kebutuhan 4. Terwujudnya ketenagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang professional 5. Terselenggaranya penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis yang tertuang dalam programa 6. Terwujudnya peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan 7. Tersedianya system informasi yang dapat diakses oleh pelaku utama dan pelaku usaha 8. Terwujudnya penyuluhan

mekanisme yang

efektif

kerja dan

dalam efisien

penyelenggaraan di

propinsi

dan

kabupaten/kota 9. Tersedianya

pembiayaan

penyuluhan

pertanian

melalui

APBN, APBD dan partisipasi swasta dan masyarakat Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L adalah sepeti terlihat pada table berikut :


No

Tabel 3.2 : Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sasaran Sebagai Faktor Jangka Permasalahan Menengah Pelayanan Penghambat Pendorong Renstra SKPD SKPD Provinsi

(1)

(2)

(3)

1. Terwujud dan berfungsiny a

1. Kurangnya

1.

pemerintah

kabupaten/k

kecamatan, desa/kelura han

sesuai

UU No. 16 tahun 2006 2. Terwujudny a kelembagaa n

pelaku

utama pertanian, perikanan dan

Memaksimal

n, sikap dan

penyuluh

penyulu

2.

n penyuluh 2. Penumbuha n

kelompok dan data

ota,

1.

kan diklat bagi

kemampuan

di

Minimnya diklat

n penyuluhan

(5)

pengetahua

keterampila

kelembagaa

(4)

kelembagaa n pelaku utama belum maksimal

3.

3. Produktivita

Kemampu

2.

Meningkatka

an pengurus

n upaya-upaya

dalam

pelatihan

mengelola

pengelolaan

kelompokny

kelompok bagi

a

masih

pengurus

rendah dan

kelompok

adanya

pelaku

pembentuka

dan mengatur

n kelompok

pembentukan

baru setiap

kelompok

tahun

setiap

Tingkat penerapan

utama

tahunnya 3.

Melakukan

s usaha

teknologi

pembinaan

pertanian,

anjuran

kepada

perikanan

masih relatif

kelompok

dan

rendah

pelaku

utama

dalam

hal

kehutanan

4.

Sarana

masih

dan

penerapan

belum

prasarana

teknologi tepat


No

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi

Permasalahan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

kehutanan yang

Sebagai Faktor

optimal 4. Ketersediaa

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

penyuluhan belum

4.

Meningkatka

mandiri

n sarana

(poktan dan

dan

prasarana

gapoktan)

prasarana

penyuluhan

masih

secara optimal

3. Terpenuhiny a

kuantitas

enyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS, swasta dan swadaya sesuai kebutuhan 4. Terwujudny a ketenagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang professional

terbatas

terpenuhi

gun

n Sarana dan


No



(1)

(2)

(3)

5. Terselengga ranya penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama

dan

pelaku usaha dalam mengemban gkan agribisnis yang tertuang dalam programa 6. Terwujudny a

peran

serta pelaku utama

dan

pelaku usaha dalam penyelengg araan

Sebagai Faktor Penghambat (4)

Pendorong (5)


No



(1)

(2)

(3)

penyuluhan 7. Tersedianya system informasi yang dapat diakses oleh pelaku utama

dan

pelaku usaha 8. Terwujudny a mekanisme kerja dalam penyelengg araan penyuluhan yang efektif dan efisien di propinsi dan kabupaten/k ota 9. Tersedianya pembiayaan penyuluhan pertanian

Sebagai Faktor Penghambat (4)

Pendorong (5)


No



Sebagai Faktor

(1)

(2)

(3)

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

melalui APBN, APBD dan partisiasi swasta dan masyarakat

3.3.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu

wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan

ruang fungsi budidaya,

berkaitan

dengan fungsi

budidaya Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi atau prospek yang besar untuk pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang dapat dilaksanakan di semua kecamatan. Dalam hal ini BP4K memegang peranan yang penting untuk mendukung memaksimalkan pemanfaatan potensi lahan demi meningkatnya produktivitas hasil di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3 berikut :


Tabel 3.3 : Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD


(1)

(2)

(3) 1. Kurangnya

kabupaten Bumbu

Tanah ditetapkan

fungsinya pusat

sebagai

Faktor Penghamba Pendorong t (4) 1.

(5)

Minimn

1.

Memaks

pengetahuan,

ya diklat

imalkan

sikap dan

penyuluh

diklat bagi

keterampilan

2.

penyuluh

Kema mpuan

jasa,

penyulu 2.

Meningk

industri 2. Penumbuhan dan perdagangan kemampuan regional dan nasional, kelompok dan

penguru

atkan

s dalam

upaya-

mengelol

upaya

pemerintahan

data

a

pelatihan

pelayanan

kelembagaan

kelompo

pengelola

wilayah belakang. Hal

pelaku utama

knya

an

tersebut

belum

masih

kelompok

maksimal

rendah

bagi

dan

pengurus

adanya

kelompok

pembent

pelaku

ukan

utama

kelompo

dan

k

mengatur

dan

dengan

lokal

seiring yang

termaktub

juga dalam

RTRW

Nasional

bahwa

Batulicin

termasuk

kedalam

Kawasan

Strategis

Nasional

dengan

arahan pengembangan

dan

usaha pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum optimal 4. Ketersediaan

pengendalian kawasan

3. Produktivitas

andalan

untuk pertanian.

3.

baru

setiap

pembentu

tahun

kan

Tingkat

kelompok

sarana dan

penerap

setiap

prasarana

an

tahunnya

masih

teknologi

terbatas

anjuran

3.

Melakuk an


masih

pembinaa

relatif

n kepada

rendah

kelompok

4.

Sarana

pelaku

dan

utama

prasaran

dalam hal

a

penerapa

penyuluh

n

an

teknologi

belum

tepat gun

terpenuh i

4.

Meningk atkan Sarana dan prasarana penyuluh an secara optimal

3.4.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP4K Sebagai salah satu unit kerja yang dibentuk menurut Perda

Nomor 17 tahun 2007 yang kemudian berubah menjadi Perda Nomor 20 Tahun 2011 BP4K yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai permasalahan yang dapat dirangkum diantaranya : 1. Kurangnya pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh 2. Penumbuhan kemampuan kelompok dan data kelembagaan pelaku utama belum maksimal 3. Produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum optimal


4. Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi,

Kajian

terhadap

RTRW,

maka

berikut

adalah

permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4 Tabel 3.4 : Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Faktor Yang Mempengaruhi Capaian/Kondisi Aspek Kajian Saat Ini

Standard Yang Digunakan

Internal (Kewenangan SKPD)

Eksternal (Di luar Kewenangan SKPD)


Diklat Penyuluh

90%

-

Pembinaan penyuluh

dukungan balai besar pelatihan

Kurangnya pengetahuan, sikap, keterampilan penyuluh

Kelompok pelaku utama

90%

-

Up date data kelompok pelaku utama

dukungan dari aparat desa/kelurahan dan kecamatan serta kabupaten

Penumbuhan kemampuan kelompok dan data kelembagaan pelaku utama belum maksimal

Penyelenggaraan penyuluhan

90%

-

Pembinaan terhadap kelompok pelaku utama

Produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum optimal

Sarana dan Prasarana penyuluhan

90%

0

Up date data sarana dan prasarana penyuluhan

dukungan dari kelompok pelaku utama dan pelaku usaha dukungan dana APBN

Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas


3.5 Penentuan Isu-isu strategis Isu-isu strategis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP4K ditetapkan berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, yaitu : 1. Masih terbatasnya tingkat pendidikan serta pelatihan yang dimiliki penyuluh

sehingga

mempengaruhi penguasaan

ilmu

yang

menjadi bahan untuk penyuluhan. 2. Pembinaan kelembagaan petani yang belum optimal baik masalah

administrasi

atau

segala

hal

yang

menyangkut

penyelenggaraan pertanian. 3. Masih rendahnya tingkat penerapan teknologi yang sesuai anjuran. 4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung sistem penyuluhan.


B A B IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan misi BP4K 1.1.1 Visi ” Mewujudkan SDM Pertanian,Perikanan dan Kehutanan yang Inovatif, Kreatif dan Profesional. ” 4.1.2 Misi 1. Meningkatkan

kapasitas

sumber

daya

manusia

pertanian,

perikanan dan kehutanan dalam penerapan teknologi tepat guna. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP4K 4.2.1 Tujuan 1. Mewujudkan pelaku utama yang mampu menerapkan teknologi tepat guna 4.2.2 Sasaran 1. Meningkatnya Penerapan Teknologi tepat guna.


Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No

Tujuan

1

2 Mewujudkan pelaku utama yang mampu menerapkan teknologi tepat guna

Sasaran

Indikator Kinerja 3

Meningkatnya penerapan teknologi Jumlah tepat guna Penyuluh yang dilatih

Jumlah Kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna Jumlah

Target Kinerja pada Tahun ke2016 2017 2018 2019 2020 4 5 6 7 8

Total 9

80

80

80

80

80

80

107

107

107

107

107

535


4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1 Strategi 1. Inventarisasi kebutuhan diklat dan pengiriman data diklat ke balai besar pelatihan. 2. Melakukan pendataan, inventarisir dan penginputan data melalui SIMLUHTAN dan SIMLUH-KP serta melakukan pembinaan, pelatihan dan koordinasi terhadap kelompok dan gabungan kelompok pelaku utama 3. Penataan metode penyuluhan 4. Pengembangan informasi penyuluhan 5. Melakukan inventarisasi kebutuhan dan monitoring sarana dan prasarana penyuluhan di tingkat kabupaten (BP4K), kecamatan (BP3K), menyusus jadwal latihan, konsultasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 4.3.2 Kebijakan 1.

Penentuan

lokasi

dan

jadwal

pelaksanaan

diklat

dan

penyampaian surat pemberitahuan diklat 2.

Optimalisasi penumbuhan kemampuan kelompok, Update data SIMLUHTAN dan SIMLUH-KP

3.

Memperbanyak

paket-paket

percontohan,

pelatihan

dan

pertemuan pelaku utama/pelaku usaha 4.

Menyebarluaskan materi/informasi penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik

5.

Mengoptimalkan sarana dan prasarana penyuluhan di tingkat kabupaten (BP4K) dan kecamatan (BP3K).


Tabel 4.2 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi :

Mewujudkan penyuluh yang inovatif , Kreatif, dan profesional

Misi :

Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pertanian perikanan dan kehutanan

Tujuan Mewujudkan pelaku utama yang mampu menerapkan teknologi tepat guna

Sasaran Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna

Strategi Inventarisasi kebutuhan Diklat dan pengiriman data Diklat ke Balai besar pelatihan

Melakukan pendataan, inventarisir dan penginputan data melalui SIMLUHTAN dan SIMLUH-KP serta melakukan pembinaan, pelatihan dan koordinasi terhadap kelompok dan gabungan kelompok pelaku utama. Penataan metode penyuluhan

Pengembangan informasi penyuluhan

Melakukan inventarisasi kebutuhan dan monitoring sarana dan prasarana penyuluhan ditingkat kabupaten, kecamatan ( BP3K ) menyusun jadwal latihan, konsultasi dan melakukan koordinasi instansi terkait

Kebijakan Penentuan lokasi dan jadwal pelaksanaan DIKLAT dan penyampaian surat pemberitahuan DIKLAT Optimalisasi penumbuhan kemampuan kelompok, Update data SIMLUHTAN dan SIMLUH-KP

Memperbanyak paket-paket percontohan, pelatihan dan pertemuan pelaku utama/pelaku usaha Menyebarluaskan materi/informasi penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik Mengoptimalkan sarana dan prasarana penyuluhan ditingkat kabupaten dan Kecamatan ( BP3K )


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang disusun pada BP4K berdasarkan prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi serta terlaksananya tujuan dan sasaran yang diharapkan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Program dan kegiatan yang disusun selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

k. Penyediaan Makanan dan Minuman l.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

m. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :


a. Pembangunan Rumah Dinas b. Pebmangunan Gedung Kantor c. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional d. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor e. Pengadaan Mebeleur f. Pembangunan Pagar Gedung Kantor g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor i.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

j.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar Gedung Kantor

k. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas l.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan : a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis c. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 5. Program

Peningkatan

Penerapan

teknologi

pertanian

/

perkebunan Kegiatan : a. Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna b. Penyuluhan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Tepat Guna 6. Program

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan Kegiatan

:

a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan


b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan c. Peningkatan Manajemen dan Informasi Penyuluhan d. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 7. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir a. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Kegiatan : 8. Program Pengembangan perikanan tangkap a. Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap Kegiatan : 9. Program

Pengembangan Budidaya Perikanan

Kegiatan : a. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 10. Program

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan : a.

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

11. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan

:

a. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 5.2 Indikator kinerja Secara umum tujuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada BP4K adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian indikator yang dijadikan acuan demi mencapai keberhasilan, yaitu : 1. Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran a.

Terbayarnya rekening telepon dan listrik kantor

b.

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

c.

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

d.

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

e.

Terpeliharanya PeralatanKerja


f.

Tersedianya alat tulis kantor

g.

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

h.

Tersedianya peralatan listrik

i.

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

j.

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

k.

Tersedianya makanan dan minuman rapat

l.

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

m.

Terbayarnya honorarium jasa tenaga non PNS

n.

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Jumlah rumah dinas yang terbangun

b.

Jumlah gedung kantor yang terbangun

c.

Jumlah kendaraan dinas/operasional

d.

Jumlah perlengkapan gedung kantor

e.

Jumlah mebeleur

f.

Panjang pagar yang terbangun

g.

Jumlah rumah dinas yang terpelihara

h.

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

i.

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

j.

Jumlah pagar gedung kantor yang terpelihara

k.

Jumlah rumah dinas yang direhab

l.

Jumlah gedung kantor yang direhab

3. Tingkat

Kedisiplinan

aparatur

dalam

kehadiran

dan

penggunaan atribut pegawai a.

Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia

b.

Jumlah pakaian batik tradisional yang tersedia

c.

Jumlah pakaian kerja penyuluh yang tersedia

4. Meningkatnya jumlah poktan yang mandiri a.

Jumlah poktan yang dilatih

b.

Jumlah poktan yang mendapatkan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura

c.

Jumlah poktan yang dilatih


5. Peningkatan Persentase kelompok tani yang dibina a.

Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna

b.

Jumlah poktan yang dibina

c.

Jumlah poktan yang dibina

6. Peningkatan Kompetensi Teknis Penyuluh a.

Jumlah pelatihan teknis dan Fungsional penyuluh

b.

Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan

c.

Jumlah penyuluh yang mendapatkan informasi teknis penyuluhan/Jumlah jaringan ciber extention

d.

Jumlah pelatihan penyuluh

7. Peningkatan kelompok ekonomi masyrakat pesisir yang dibina a.

Jumlah pelatihan teknis kelompok ekonomi masyarakat pesisir

8. Peningkatan Prosentase KUB Nelayan perikanan tangkap yang dibina a.

Jumlah kelompok yang dilatih

9. Peningkatan Persentase Pokdakan yang dibina a.

Jumlah pokdakan yang dibina

10. Peningkatan Persentase kelompok tani ternak yang dibina a.

Jumlah poktan peternakan yang dibina

11. Peningkatan Persentase kelompok tani hutan yang dibina a.

Jumlah kelompok tani hutan yang dibina

5.3 Pendanaan Indikatif Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan kami laksanakan 5 tahun kedepan, jumlah biaya/dana yang akan di serap oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut : 1.

Belanja Tidak langsung

: Rp 44.000.000.000,-

2.

Belanja langsung

: Rp 40.081.500.000,-

Jumlah BTL + BL

: Rp 84.081.500.000,-

Untuk pendanaan indikatif perkegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1


54




B A B VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka mendorong peningkatan penghasilan rumah tangga petani sekitar 50 %

tergantung pada sektor Pertanian,sehingga perlu

peningkatan pendapatan dan produktifitas pertanian yang mengarah pada komoditas unggulan sesuai dengan misi kedua yaitu meningkatkan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus Regional dan nasional dengan tujuan yaitu Mengembangkan Agribisnis berbasis potensi wilayah Serta terwujudnya sasaran yaitu Meningkatnya sektor pertanian. Sebagai tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan pada BP4K ditetapkan indikator-indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Sasaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020

No

Indikator Kinerja utama

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015

2016

2017

2018

2019

2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4

80

80

80

80

80

80

0

107

107

107

107

107

535

1.

2

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Jumlah penyuluh yang dilatih

Jumlak kelompok yang menerapakan teknologi tepat guna

57


B A B VII KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BP4K ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP4K selama periode 2016-2020, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-2020. Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BP4K. Renstra

BP4K

merupakan

penjabaran

dokumen

RPJMD,

selanjutnya Renstra BP4K dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) BP4K yang merupakan rencana tahunan BP4K Kabupaten Tanah Bumbu selama periode lima tahun, 2016 - 2020 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra BP4K diterbitkan melalui surat keputusan Kepala BP4K, dan

di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan

evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan merupakan bagian pencapaian kinerja dan

58


pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kab. Tanah Bumbu. p KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

Drs. H. MUSTAING Pembina Utama Muda

NIP. 19620611 199803 1 008

59

KATA PENGANTAR Pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bagian

dari

pembangunan

daerah

diselenggarakan

dengan

tujuan

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan agar tercapai kesejahteraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha beserta keluarganya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program-program penyuluhan di wilayah kerja penyuluh pertanian baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahan Pangan Daerah yang kemudian menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 berubah menjadi BP4K mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diserahkan oleh Bupati. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun rencana strategisnya. Atas rakhmat dan hidayah dari Allah SWT, Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 telah selesai disusun dan d itetapkan. Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah berisikan Visi, Misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program kegiatan. Dengan demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan ini diharapkan dapat dipergunakan

oleh

masing-masing

BP3K,

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya masing-masing, serta dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015. Penyusunan Pertanian

Rencana

Pertanian

dan

Strategis

Badan

Kehutanan

ini

Pelaksana telah

Penyuluhan

dilakukan

dengan

i

mengikutsertakan semua unsur BP4K. Disamping itu, mengingat Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian

Perikanan

dan

Kehutanan

selalu

berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha dengan semangat kemitraan, maka dalam penyusunan Rencana Strategis ini juga memperoleh masukan dari berbagai pihak, seperti

BPK/BP3K, Penyuluh Pertanian,

KTNA dan lain-lain. Akhirnya ingin saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada semua pihak atas perhatian, bantuan dan asupan serta kontribusinya dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu ini. Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga apa yang direncanakan ini dapat tercapai. Amin.

Mengetahui : Bupati Tanah Bumbu,

Kepala BP4K,

Mardani H. Maming, SH

Drs. H. MUSTAING NIP. 19620611 199303 1 008

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

I

DAFTAR ISI

Iii

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR SINGKATAN

vii

I

PENDAHULUAN

1

1.1.Latar Belakang 1.2.Landasan Hukum 1.3.Maksud dan Tujuan 1.4.Sistematika Penulisan

1 2 4 5

GAMBARAN PELAYANAN BP4K

6

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya BP4K 2.3. Kinerja Pelayanan BP4K 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4K

6 13 20

II

III

IV

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten. 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP4K 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi BP4K 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP4K 4.3. Strategi dan Kebijakan

26

30 31 33 40 41 43

44 44 45 46

ii

V

VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan kegiatan 5.2. Indikator kinerja 5.3. Pendanaan indikatif

47 47 48 51

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

57

VII KAIDAH PELAKSANAAN

58

ii

DAFTAR TABEL 2.1.

Data jumlah pegawai BP4K Tahun 2016

2.2

Kondisi umum ketenagaan penyuluh berdasarkan Pegawai s/d Januari 2016

2.3

15

Data jumlah kelembagaan petani s/d Desember 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu

2.5

14

Data jumlah penyuluh PNS berdasarkan golongan s/d Januari 2016 pada BP4K

2.4

14

16

Data jumlah kelembagaan nelayan s/d Januari 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu

17

2.6

Data keragaan urusan surat menyurat Tahun 2013-2015

18

2.7

Data jumlah pagu anggaran BP4K Tahun 2013-2015

18

2.8

Tabel Inventarisasi Kelompok Tani Tahun 2013-2015

19

2.9

Tabel pembentukan Kelopmok Tani Tahun 2013-2015

19

2.10

Tabel Inventarisasi Gapoktan Tahun 2013-2015

19

2.11

Tabel Penyuluhan Gapoktan Tahun 2013-2015

19

2.12

Tabel Kursus/Pelatihan dan Demplot Tahun 2013-2015

20

2.13

Tabel Diklat Dasar Tahun 2013-2015

22

2.14

Tabel Pelatihan Penyuluh Swadaya Tahun 2013-2015

22

2.15

Tabel Penerapan Teknologi Peternakan Tahun 2013-2015

23

2.16

Tabel Data Luas Tambak di Kabupaten Tanah Bumbu

23

2.17

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2013-2015

2.18

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BP4K Tahun 2013-2015

3.1

Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2

27

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

31 ii

3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

3.4

36

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

4.1

Tujuan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BP4K Tahun 2016-2020

6.1

Indikator Kinerja Sasaran BP4K Tahun 2016-2020

ii

DAFTAR SINGKATAN 1.

BP4K

: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

2.

PERHIPTANI

: Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia

3.

IPKANI

: Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia

4.

RDK/RDKK

: Rencana definitif kebutuhan kelompok

5.

RPJP

: Rencana Pembangunan Jangka Panjang

6.

BPSDM

: Badan Penyuluhan Sumber Daya Manusia

7.

KAS

: Kering Alur Sadap

8.

JAP

: Jamur Akar Putih

9.

PUAP

: Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

10. SKPG

: Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi

11. DDRT

: Data Dasar Rumah Tangga

12. SRT

: Survey Rumah Tangga

13. B2S

: Beragam Bergizi Seimbang

14. SLPTT-PHT

: Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman TerpaduPenyakit Hama Tanaman

15. TM

: Tanaman Menghasilkan

16. TBM

: Tanaman Belum Menghasilkan

17. RPPK

: Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan

18. RPJMD

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

19. RPJM

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

20. RTRW

: Rencana Tata Ruang Wilayah

21. KLHS

: Kajian Lingkungan Hidup Strategis

22. SDM

: Sumber Daya Manusia

23. UPT

: Unit Pelayanan Terpadu

24. BP3K

: Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan

25. GAPOKTAN

: Gabungan Kelompok Tani

26. LUEP

: Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan

27. P-LDPM

: Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

28. DPM

: Distribusi Pangan Masyarakat

29. KUD

: Koperasi Unit Desa ii

30. BPSDMKP

: Badan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan

30. KTNA

: Kontak Tani Nelayan Andalan

31. THL-TB

: Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu

32. HPP

: Harga Pokok Penjualan

33. P4S

: Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya

34. RENSTRA

: Rencana Strategis

ii

ii

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 3 Kelurahan Pondok Butun Gunung Tinggi Batulicin Kode Pos 72171

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR /SK/ /BP4K TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANAH BUMBU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten

dipandang

perlu

Tanah

menyusun

Bumbu Revisi

Tahun

2016-2020,

Rencana

Strategis

(Renstra) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 ; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renstra-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 2. Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan

Negara ; 3. Undang-undang

Nomor

10

Tahun

2005,

tentang

Pembentukan Pertaturan Perundang-undangan ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Pedoman

Pemerintah Pembinaan

Nomor dan

79

Tahun

Pengawasan

2005

tentang

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005

Nomor

165,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pelaporan

Pemerintah Keuangan

Nomor dan

8

Tahun

Kinerja

2006

Instansi

tentang

Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

4614); 9. Peraturan

Pemerintah

Kecamatan

Nomor 19

(Lembaran

Tahun

Negara

2008, tentang

Republik

Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan

Indonesia

Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9826); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata

cara

pelaksanaan

penyusunan, rencana

pengendalian

pembangunan

dan

daerah

evaluasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor

13

tahun 2006,

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006,

tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008

tentang

Kewenangan

Urusan Pemerintah

Pemerintahan Kabupaten

yang

Menjadi

Tanah

Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2006-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten

Tanah

Bumbu

Tahun

2016-2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor

);

19. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor tentang

Pengesahan

Rencana

Strategis

Tahun 2016 Satuan

Kerja

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KEPUTUSAN PERTANIAN PENETAPAN PELAKSANA KEHUTANAN 2020.

KESATU

Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian

:

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-

Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut RenstraBP4K

adalah

dokumen

perencanaan

Badan

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat KEDUA

: Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi: BAB I Pendahuluan mencakup:

Latar Belakang, Landasan

Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II Gambaran

Pelayanan

SKPD

mencakup:

Tugas,

Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD,

Tantangan

dan

Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L, Wilayah,

Telaahan

Identifikasi

Rencana

Permasalahan

Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Isu-isu Strategis

Tata

Ruang

Berdasarkan Penentuan

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD,

Strategi dan Kebijakan

SKPD Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan KETIGA

:

Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan

dan

Kehutanan

Tahun

2016-2020

adalah

sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini

akan

diadakan

perbaikan

sebagaimana

mestinya. Di tetapkan di Batulicin Pada tanggal Mei 2016 KEPALA BP4K KABUPATEN TANAH BUMBU,

Drs. H. MUSTAING NIP. 19620611 199303 1 008 Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Pertinggal

RENSTRA BP4K TANBU

Recommend Documents