1
RAPAT KOORDINASI Pilot Project Reforma Agraria Kasubdit Pertanahan Rabu, 30 Oktober 2013
Rencana Lokasi Pilot Project Koordinasi lintas K/L untuk kegiatan Access Reform Lokasi yang diusulkan: Prov. Bangka Belitung dan Prov. Jawa Tengah
Provinsi Bangka Belitung
Provinsi Jawa Tengah
2
Persiapan kegiatan
1
Data Program Pemberdayaan Masyarakat oleh K/L Tahun 2014 Identifikasi program pemberdayaan masyarakat di 2 Pemda dan 6 K/L (29 UKE II) Data program pemberdayaan masyarakat Tahun 2014 dari 8 UKE II (4 K/L dan 1 Pemda (beberapa data sampai pada kecamatan).
2
Data Lokasi Redistribusi Tanah Tahun 2013 Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah (skala desa dan bidang tanah).
3
Data Rencana Lokasi Legalisasi Aset Tahun 2014 Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah (skala desa, jumlah bidang tanah tersedia per kabupaten)
3
Pengolahan Data [1] Klasifikasi daftar program/kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh K/L dan Pemda menjadi 3 kategori, yaitu 1. Produksi (termasuk Infrastruktur/Teknologi, dan Modal); 2. Pembinaan/Pelatihan (termasuk Organisasi); dan 3. Tata Niaga/Pemasaran. Penyusunan peta tematik informasi lokasi kegiatan berdasarkan Skema 1 dan Skema 2 untuk setiap kota/kabupaten di lokasi pilot project Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah
4
5
Pengolahan Data [2] Ilustrasi Klasifikasi Program Pemberdayaan K/L berdasarkan Kategori Provinsi
UKE II
Kota
K/L
Produksi
Dir. Budidaya dan Pasca Panen Buah, Kementan
Peningkatan produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Buah Berkelanjutan
Jawa Tegal Tengah
……
Kategori Program
Kab/
……
Dir. Budidaya dan Pasca Panen Buah, Kementan Dir. Budidaya dan Pasca Panen Buah, Kementan ……
Pembinaan
Pemasaran
Pengembangan Usaha Pemberdayaan Tanaman Buah
……
……
Pengembangan Pemasaran Tanaman Buah ……
Skema Koordinasi [1] 1
Mengarahkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tahun 2014 oleh K/L dan Pemda pada lokasi-lokasi program redistribusi tanah yang telah dilakukan BPN pada tahun 2013 (telah bersertipikat) (access mengikuti asset)
2
BPN menyesuaikan/mengarahkan rencana lokasi program legalisasi aset tahun 2014 pada lokasi program pemberdayaan masyarakat tahun 2014 oleh K/L dan Pemda (asset mengikuti access)
6
Skema Koordinasi [2]
Catatan: Untuk skema 2, kegiatan legalisasi aset dianggap sebagai asset reform sebagaimana halnya kegiatan redistribusi tanah.
7
8
Data Lokasi Hasil Redistribusi Tahun 2013 Data Lokasi Data Lokasi Hasil Redistribusi Hasil Redistribusi(BPN) (BPN) Tahun Tahun2013 2013 Target Target Lokasi Lokasi
Data Data Lokasi Lokasi Pemberdayaan Pemberdayaan (K/L)Tahun (K/L)Tahun 2014 2014
Skema 1 Teknis Penyusunan
Skema 1
9
Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Redistribusi-Skala Kabupaten Lokasi Redistribusi-Skala Desa
Data Lokasi Redistribusi Tanah BPN (Asset) Tahun 2013
Data Lokasi Pemberdayaan Masyarakat K/L (Access) Tahun 2014
Lokasi 2 Kegiatan Lokasi 1 Kegiatan Tidak Terdapat Kegiatan
10
Lokasi Pilot Project Reforma Agraria Tahun 2014 (Desa Prioritas)
Skema 1
11
Provinsi Bangka Belitung
Lokasi Redistribusi-Skala Kabupaten Lokasi Redistribusi-Skala Desa
Data Lokasi Redistribusi Tanah BPN (Asset) Tahun 2013 Data Lokasi Pemberdayaan Masyarakat K/L - Pemda (Access) Tahun 2014
Lokasi 3 Kegiatan Lokasi 2 Kegiatan Lokasi 1 Kegiatan
12
Lokasi Pilot Project Reforma Agraria Tahun 2014 (Desa Prioritas)
Data Rencana Lokasi Legalisasi Aset Tahun 2014
13
Data Rencana Lokasi Legalisasi Aset (BPN) Tahun 2014 Target Lokasi
Data Lokasi Pemberdayaan (K/L)Tahun 2014
Skema 2 Teknis Penyusunan
KOTA/KAB KOTA SEMARANG KOTA SALATIGA KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA TEGAL KAB. SEMARANG KAB. KENDAL KAB. DEMAK KAB. GROBOGAN KAB. PATI KAB. JEPARA KAB. KUDUS KAB. REMBANG KAB. BLORA
VOLUME (Bidang) 750 200 55 500 2.500 3.300 2.700 20.000 2.400 3.200 2.500 2.600 1.500
KOTA/KAB KAB. MAGELANG KAB. KEBUMEN KAB. PURWOREJO KAB. WONOSOBO KAB. TEMANGGUNG KAB. PEKALONGAN KAB. PEMALANG KAB. TEGAL KAB. BREBES KAB. BATANG KAB. BANYUMAS KAB. PURBALINGGA KAB. BANJARNEGARA KAB. CILACAP
VOLUME (Bidang) 3.000 4.000 4.000 3.445 3.500 2.500 4.400 2.600 3.000 5.000 4.250 3.200 4.550 3.000
KOTA/KAB KOTA SURAKARTA KAB. SUKOHARJO KAB. WONOGIRI KAB. SRAGEN KAB. KARANGANYAR KAB. BOYOLALI KAB. KLATEN TOTAL
VOLUME (Bidang) 1.500 3.000 2.450 2.000 5.000 1.000 107.600
14
Skema 2 Provinsi Jawa Tengah
Data Rencana Lokasi Legalisasi Aset BPN (Asset) Tahun 2014
Data Lokasi Pemberdayaan Masyarakat K/L (Access) Tahun 2014
Lokasi 2 Kegiatan Lokasi 1 Kegiatan Tidak Terdapat Kegiatan
15
Lokasi Pilot Project Reforma Agraria Tahun 2014 (Kabupaten Prioritas)
Skema 2
900 1150
16
Provinsi Bangka Belitung 700
Lokasi Legalisasi Aset 1000
Alokasi Bidang Tanah
1000 1400 900
Data Lokasi Legalisasi Aset BPN (Asset) Tahun 2014 Data Lokasi Pemberdayaan Masyarakat K/L - Pemda (Access) Tahun 2014
Lokasi 3 Kegiatan Lokasi 2 Kegiatan Lokasi 1 Kegiatan
17 900
1150 700
1000 1000
1400 900
Lokasi Pilot Project Reforma Agraria Tahun 2014 (Kabupaten Prioritas)
Bahan Diskusi [1] Arahan Kebijakan yang perlu ditetapkan :
1
Apabila pada 1 lokasi, hanya terdapat 1 atau 2 jenis program pemberdayaan. Apakah kegiatan Reforma Agraria tetap dapat dijalankan? Contoh: Dalam 1 lokasi hanya ada program pemberdayaan jenis produksi dan jenis pembinaan, tanpa ada program pemberdayaan jenis pemasaran
2
Apabila pada 1 lokasi, 3 jenis program dipenuhi oleh program-program yang berasal dari K/L yang berbeda. Apakah kegiatan Reforma Agraria tetap dapat dijalankan? Contoh: Dalam 1 lokasi, program pemberdayaan jenis produksi dipenuhi oleh Kementerian Pertanian, sedangkan program pemberdayaan jenis pembinaan dipenuhi oleh Kementerian KUKM
18
Bahan Diskusi [2] 3
Pada skema 1, kemungkinan dibutuhkan fleksibilitas kriteria lokasi oleh K/L. Sehingga K/L dapat dengan leluasa menyesuaikan lokasi program pemberdayaan dengan lokasi redistribusi BPN tahun 2013. Apakah mungkin untuk dilakukan? Contoh: Dalam 1 desa nelayan terdapat permukiman nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Program redistribusi tanah berada pada permukiman nelayan budidaya. Sedangkan program K/L diperuntukkan bagi nelayan tangkap. Apakah memungkinkan program nelayan tangkap diperluas atau sebagian diubah untuk nelayan budidaya?
4
Pada skema 2, kemungkinan dibutuhkan kebijakan penambahan kuota legalisasi aset oleh BPN sehingga bila terjadi lokasi K/L melebihi kuota, tetap bisa dilakukan legalisasi aset seluruh lokasi K/L
Contoh: Target program K/L berjumlah 100 bidang, sedangkan program legalisasi aset BPN hanya 50 bidang. Sehingga memerlukan kebijakan penambahan kuota • Kemungkinan penambahan melalui legalisasi lintas sektor yang sama (pertanian dengan pertanian) • Ditambahkan melalui program PRONA
19
Bahan Diskusi [3] Arahan Kebijakan yang perlu ditetapkan : 5
Pada skema 2, diperlukan penjelasan terkait kriteria clean & clear oleh BPN kepada SKPD K/L dan Pemda untuk mempermudah dan mempertajam proses identifikasi target sasaran
Konfirmasi : 1
Apakah informasi yang disajikan pada Peta Rencana Pilot Project Kegiatan Reforma Agraria Tahun 2014 sudah sesuai?
20
Rencana Tindak Lanjut 1
2
21
Informasi spasial dan data tabulasi; Melengkapi data program pemberdayaan di lokasi pilot melalui kunjungan langsung ke Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Tengah Mengolah data hasil kunjungan lapangan dan menyerahkannya pada: 1. Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung 2. Direktorat Land Reform BPN Pusat 3. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung Koordinasi persiapan di Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Tengah. Pertemuan Tingkat Eselon 1 pada November 2013 (tentatif), dengan agenda pembahasan: Memaparkan hasil Pertemuan Tingkat Eselon 2 Mendapatkan arahan untuk penyusunan Grand Design Reforma Agraria.
Pengumpulan Program K/L [1]
22
Kementerian Pertanian Status 1. Direktorat Perluasan dan Pengolahan Lahan, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian; 2. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian; √ 3. Direktorat Pasca Panen Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan; √ 4. Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah, Ditjen Holtikultura; √ 5. Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Holtikultura; √ 6. Direktorat Tanaman Semusim, Ditjen Perkebunan; √ 7. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Ditjen Perkebunan; 8. Direktorat Tanaman Tahunan, Ditjen Perkebunan; 9. Direktorat Budidaya Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; 10. Direktorat Pakan Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; 11. Direktorat Perbibitan Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; 12. Direktorat Pemasaran Domestik, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; √ Kementerian Kelautan dan Perikanan: 1. Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap; 2. Direktorat Usaha Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya; √ 3. Direktorat Produksi, Ditjen Perikanan Budidaya; 4. Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi; 5. Dir. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pengembangan Usaha, Ditjen Kelautan,Pesisir, Pulau Kecil; 6. Pusat Penyuluhan Kelautan & Perikanan, Badan Pegembangan SDM Kelautan & Perikanan; -
Pengumpulan Program K/L [2] Nama Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah
23
Status
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 1. Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
√
2. Direktorat Pengembangan Usaha, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
-
3. DirektoratPenyediaan Tanah, Ditjen Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
-
Kementerian Koperasi dan UKM: 1. Asdep Urusan Pengembangan Kewirausahaan, Deputi Bidang Pengembangan SDM;
-
2. Asdep Pembiayaan dan Penjamin Kredit, Deputi Bidang Pembiayaan;
-
3. Asdep Urusan Kebijakan Pendidikan Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM
-
4. Asdep Urusan Fasilitasi Investasi UKMK, Deputi Bidang Pengembangan & Restrukturisasi Usaha;
-
5. Asdep Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan UKM, Ditjen Bidang Kelembagaan Koperasi dan KUMKM;
-
6. Asdep Urusan Kemitraan dan Jaringan Usaha, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
-
Pengumpulan Program K/L [3] Nama Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Kementerian Perumahan Rakyat: 1. Asdep Sumberdaya Swadaya, Deputi Bidang Perumahan Swadaya; Kementerian Kehutanan: 1. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan; Pemerintah Daerah: 1. Bappeda Provinsi Jawa Tengah; 2. Bappeda Provinsi Bangka Belitung; Badan Pertanahan Nasional: 1. Direktorat Land Reform; 2. Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang/Biro Perencanaan dan KLN;
24
Status
√ √ √ √
25
TERIMA KASIH
