_
LAPORAN KEGIATAN PILOT PROJECT REFORMA AGRARIA PROVINSI JAWA TENGAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) SEKRETARIAT REFORMA AGRARIA NASIONAL | TAHUN 2014
Kunjungan Lapangan Persiapan Pelaksanaan Pilot Project Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Reforma agararia dalam arti sempit merupakan kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan reforma agraria selama ini dilakukan oleh BPN melalui pemberian tanah kepada masyarakat yang secara ekonomi memiliki penghasilan rendah untuk dikelola sendiri (oleh pemegang hak)dalam usaha di bidang pertanian sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemberian tanah tersebut dikenal dengan redistribusi tanah atau landreform dan telah dilaksanakan sejak tahun 1961 hingga sekarang. Namun pelaksanaan redistribusi tanah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama ini masih belum optimal dikarenakan belum dilengkapinya kegiatan redistribusi tanah dengan pemberian akses sumber daya yang cukup kepada masyarakat (access reform). Dalam rangka melengkapi kegiatan redistribusi tanah maka pada tahun 2013, Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah melakukan identifikasi kegiatan institusi yang dapat mendukung kegiatan pemberdayaan (access reform) serta ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait. Beberapa Kementerian/Lembaga yang telah melakukan koordinasi dalam rangka pemberian access reform diantaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Identifikasi kegiatan K/L yang dapat dijadikan program access reform dilakukan melalui pemilhan program dan kegiatan 1
RKP yang telah disusun oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Untuk mempermudah proses identifikasi kegiatan K/L maka disusun indicator dalam proses identfikasi tersebut yaitu, Memberikan dampak langsung kepada masyarakat; Merupakan program yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan; Merupakan program yang mendukung kegiatan pemanfaatan lahan. Pelaksanaan kegiatan reforma agraria (redistribusi tanah dan access reform) dalam penerapannya ditindak lanjuti dengan kegiatan pilot project di 2 provinsi yaitu Jawa Tengah dan Bangka Belitung. Dalam rangka persiapan kegiatan tersebut telah dilakukan koordinasi bersama Bappeda Provinsi dan BPN Kanwil di provinsi Jawa Tengah dan Bangka Belitung untuk menyepakati pelaksanaan kegiatan reforma agraria, Adapun dari hasil koordinasi yang dilakukan telah disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan reforma agraria di 2 (dua) provinsi tersebut akan menggunakan 2 (dua) skema sebagai berikut: a.
b.
Skema 1 Akses mengikuti Aset ( Kegiatan Pemberdayaan mengikuti redistribusi tanah. Pada skema ini diharapkan K/L dapat menyediakan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat terhadap bidang-bidang tanah yang telah dibagikan kepada masyarakat. Skema 2 Aset mengikuti Akses ( Kegiatan Legalisasi Tanah untuk Bidang-Bidang yang telah diberikan Pemberdayaan). Pada skema ini BPN diharapkan dapat memberikan sertipikat (melegalisasi) tanah yang sebelumnya telah dikenai kegiatan pemberdayaan oleh Kementerian/Lembaga)
Dalam rangka melaksanakan kegiatan reforma agraria sesuai dengan skema di atas maka perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPN serta SKPD setempat agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal. Untuk itu maka perlu dilakukan Rapat Koordinasi dengan melibatkan beberapa pihak diantaranya Bappeda Provinsi, BPN Kantor Wilayah, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Pekerjaan Umum, di provinsi Jawa Tengah dan Bangka Belitung. B. Tujuan Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi : 1. Tercapainya kesepakatan pelaksanaan pilot project Reforma Agraria oleh Pemerintah Daerah dan SKPD di Provinsi Jawa Tengah. 2. Tercapainya kesepakatan tugas/ alur kerja masing-masing SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan pilot project Reforma Agraria. 3. Tercapainya kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan reforma agraria di lapangan. 2
4. Terlaksananya peninjauan lapangan pada calon lokasi kegiatan Reforma Agraria di Jawa Tengah. C. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dalam rangka koordinasi persiapan Pilot Project Reforma Agraria Nasional diselenggarakan dalam 2 jenis kegiatan yaitu Rapat Koordinasi dan Survey Lapangan, dengan rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Hari/Tanggal Waktu Tempat Peserta
: Selasa, 2 September 2014 : 08.30 WIB s/d Selesai : Hotel Santika Semarang : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BPN. Direktorat Landreform BPN, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Prov. Jawa Tengah, Dinas Cipta Karya Prov. Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah
2. Survey Lapangan Hari/Tanggal Waktu Tempat Peserta
: Rabu, 3 September 2014 : 08.30 WIB s/d Selesai : Desa Banding – Kabupaten Ungaran : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BPN. Direktorat Landreform BPN, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Kantor Wilayah BPN Prov. Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Ungaran
D. Metode Kegiatan Kunjungan Lapangan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilot Project Reforma Agraria dilaksanakan melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan survey lapangan. E. Agenda Waktu
Agenda
09.00 – 09.15
2 September 2014 Pembukaan oleh Kepala Bappeda
09.15 – 09.30
Pengantar Dir. Tata Ruang
Pelaksana Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas
3
Waktu 09.30 – 09.45
Agenda
10.45 – 12.00 12.00 – 12.15
Pengantar Dir. Pemberdayaan Masyarakat Coffe Break Paparan Kasubdit Pertanahan Bappenas Tanya Jawab Penutup
12.15 – 13.00
Makan Siang
09.00 – 15.00
3 September 2014 Kunjungan Lapangan
09.45 – 10.00 10.00 – 10.45
Pelaksana Direktur Landreform BPN Panitia Kasubdit Pertanahan Bappenas Seluruh Peserta Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Panitia Tim Bappenas, BPN serta Perwakilan SKPD.
II. PELAKSANAAN RAPAT
A. Pengantar oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah 1. Dalam upaya pemberdayaan sangat kental dengan upaya reforma agrarian, sejauh ini di Jawa Tengah telah dilakukan beberapa praktek reforma agraria yang meskipun masih belum dilakukan serentak namun telah dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh wilayah di Jawa Tengah yang telah dilaksanakan reforma agraria meliputi cilacap dan karanganyar. 2. Dalam optimalisasi program reforma agraria perlu dilakukan pemanfaatan lahan lahan yang terlantar untuk dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan petani. Untuk itu perlu segera dilakukan komitmen antara Bappenas, BPN serta Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan reforma agraria beserta solusi penyusunan berbagai kebijakan yang mendukung salah satunya adalah pemanfaatan tanah terlantar untuk reforma agraria. B. Pengantar Oleh BPN – Direktorat Pemberdayaan Masyarakat serta Direktorat Landrefrom 1. Sejauh ini dalam program reforma agrarian (redistribusi tanah) yang telah dilakukan belum dapat diidentifikasi atau dilakukan pendataan terhadap jenis jenis program yang mendampingi kegiatan redistribusi tersebut, diharapkan dengan pelaksanaan pilot project dapat membantu mempermudah pendataan jenis program yang mendampingi kegiatan tersebut sehingga mudah untuk direplikasi di provinsi lainnya. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. 4
2. Provinsi Jawa Tengah sejauh ini telah memberikan performa yang baik dalam pelaksanaan redistribusi tanah, selain itu telah banyak dihasilkan succsess story dalam pelaksanaan access reform seperti di Kendal dsb, sehingga sangat cocok untuk dijadikan lokasi pilot project. Dengan adanya pilot project reforma agrarian diharapkan terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi yang terlibat. C. Arahan dan Pembukaan Oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan 1. Kunci sukses Reforma Agraria adalah koordinasi yang baik antara Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah, terutama Kanwil BPN dan Bappeda Provinsi. 2. Dalam pelaksanaan Pilot Project diharapkan Bappeda Provinsi dapat menjalankan peranan sebaga berikut 1)Mengumpulkan data-data lokasi persil (bidang) penerima pemberdayaan dari K/L & Pemda, 2)Melakukan koordinasi lokasi antara ASET dan AKSES, 3)Melakukan koordinasi dan identifikasi kesesuaian kriteria antara program pemberdayaan K/L & Pemda dengan Objek-Subjek terkait bidang-bidang tanah yang telah disertipikasi (Skema 1 - AKSES mengikuti ASET BPN). 3. Sedangkan Kanwil BPN Provinsi diharapkan dapat berperan dalam beberapa hal sebagai berikut, 1)Mengumpulkan data-data lokasi persil (bidang) legalisasi aset (redistribusi, Prona, lintas sektor) dari Kantah-Kantah BPN, 2)Melakukan koordinasi lokasi antara ASET dan AKSES, 3)Melakukan koordinasi sosialisasi dan identifikasi clean & clear pada bidang-bidang tanah yang mendapat program pemberdayaan dari K/L & Pemda, 4)Menerbitkan sertipikat tanah pada bidangbidang tanah yang telah clean & clear (Skema 2 - ASET BPN mengikuti AKSES). 4. Dari rapat koordinasi kali ini diharapkan agar Kanwil BPN Provinsi dan Bappeda Provinsi dapat berkoordinasi dengan baik dan mengambil peran bersama sebagai koordinator utama pelaksanaan Reforma Agraria. Adapun Data dan informasi lokasi bidang-bidang tanah yang diredistribusi dan dilegalisasi, penerima manfaat (beneficieries), serta program pemberdayaan, agar dapat disampaikan kepada Sekretariat Reforma Agraria Nasional. D. Pemaparan oleh Kasubdit Pertanahan – Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas 1. Pilot Project Reforma Agraria merupakan bagian dari Roadmap kebijakan Redistribusi dan Acces Reform, yang pada tahap selanjutnya diharapkan bisa dilakukan pengembangan teknologi pangan 2. BPN Kanwil diharapkan mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria bersama Bappeda Provinsi, dalam menentukan bidang tanah target Reforma Agraria 3. Dalam kriteria Clean and Clear yang Bappenas susun, perlu dikonfirmasi dan dikoreksi kembali oleh BPN, karena bahan ini akan di sounding ke dinas daerah dan Bappeda, untuk mereka siapkan bidang tanah pemberdayaan, bisa di sertifikasi oleh BPN. 5
4. Dengan format tabel yang dibuat, diharapkan dinas daerah, kanwil dan kantah BPN Bangka Belitung bisa memahami dan mengikuti format tabel tersebut, yang nantinya akan menjadi bahan laporan Kami ke Ibu Menteri 5. BPN perlu melakukan identifikasi komoditas unggulan dan pemetaan sosial ekonomi pada lokasi Reforma Agraria untuk mendapat orientasi arah pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik lokal. 6. Bappenas bersama BPN Pusat melakukan monev pada lokasi Pilot project minimal selama 2 tahun, untuk kemudian menentukan provinsi lain sebagai lokasi pilot project baru, dengan kegiatan stimulan berikut lainnya. E. Pembahasan dan Diskusi 1. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah a. Pengertian reforma agraria, yang menjadi pilot project adalah redistribusi lahan untuk mengentas kemiskinan. Di era otonomi daerah yg memiliki masyakarat dan kegiatan ada di kabupaten. Di provinsi hanya dana sedangkan yg mengusulkan kabupaten, sehingga pelaksanaan kegiatan sangat tergantung kepada kebijakan masing masing pemerintah Kabupaten Kota, sehingga seharusnya rapat dapat melibatkan kabupaten kota selaku pelaksana teknis lapangan agar dapat memahami arah program dan kegiatan yang menjadi pilot project. b. Sebaiknya dilakukan penyepakatan wilayah yang menjadi focus pelaksanaan pilot project sehingga dinas di kabupaten dan provinsi dapat memfokuskan perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan pilot. c. Diharapkan ada surat resmi dari Bappenas ke Bappeda untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di provinsi, sehingga dapat memudahkan koordinasi dimasa yang akan datang. d. Kegiatan dari reforma agraria salah satunya legalisasi aset di dinas ada kegiatan sertipikasi yg diikuti oleh pra-sertipikasi-pasca. Di dinas perkebunan juga dilaksanakan sertipikasi di perkebunan rakyat, mengikuti skema 2 yaitu access diberikan asset. Dan sertipikat yg telah ada berkembang menjadi permodalan. Sudah banyak yg berhasil. e. Perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat, identifikasi legalitas tanah yang menjadi objek, lalu diidentifikasi juga lahan lahan yang sudah disertipikasi sudah ada tindaklanjutnya belum, kemudian apakah tanah redisnya sudah ada pemberdayaan, apabila informasi tersebut bisa didapatkan maka pilot project ini lebih mudah dilaksanakan. f. Di purbalingga sudah ada sertipikasi 2300 perkebunan namun dilahan nilam, namun tidak ada pemberdayaan yang bergerak kesitu. Sementara itu tahun ini ada 100 sertipikat kegiatan perrtanian untuk penanaman lada namun terdapat fenomena apabila petani diberikan sertipikat terdapat kecenderungan merubah fungsi lahan eksisting sehingga perlu control yang lebih kuat. 6
2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah a. Dalam pelaksanaan pilot project sepertinya yang akan menjadi hambatan khususnya adalah pelaksanaan koordinasi. Sejauh ini apabila terdapat kegiatan bersama dengan BPN misalkan dalam penyusunan tata ruang beberapa Kantor Pertanahan sulit untuk ikut berkoordinasi. Untuk mengatasi hal tersebut diharapkan dalam rangka mendukung kegiatan ini dapat dibentuk kelembagaan di provinsi seperti BKPRD sehingga ada badan adhoc melalui SK Bupati atau Bappeda untuk dapay mengkoordinasikan kegiatan ini. 3. Bappeda Provinsi Jawa Tengah a. Sejauh ini Bappeda telah melakukan koordinasi internal dengan bidang lain di provinsi serta telah mengumpulkan dinas dan BPN. Namun terdapat kesimpulan bahwa sebagian dinas tidak membutuhkan lahan untuk pemberdayaan. Diharapkan BPN Pusat dapat memberikan data lokasi yang telah ditentukan sehingga dapat ditindaklanjuti identifikasi program pemberdayaan di lokasi tersebut oleh daerah. b. Akan dilakukan upaya koordinasi seperti pelaksanaan musrenbang yang secara khusus dapat membahas permasalahan terkait pelaksanaan pilot project ini sehingga dapat memudahkan penentuan SKPD mana yang dibutuhkan untuk mengisi pemberdayaan dan SKPD mana yang membutuhkan Lahan. 4. Biro Perencanaan – BPN RI a.
b.
c.
Sebaiknya segera dilakukan rapat koordinasi antar Kanwil dan Bappeda, dimulai dengan inventarisasi ssubjek dan objek oleh BPN kemudiam dinaikan ke Bappeda untuk di koordinasikan dengan dinas teknis lebih lanjut. Terdapat permasalahan pada saat pelaksanaan antara subjek dengan objek tidak sama, kadang kadang subjeknya tidak masuk ke program pemberdayaan. Sarannya program pemberdayaannya berkelompk sehingga peta masalahnya lebih mudah dibaca. Tindaklanjut rapat kali ini diharapkan dapat mempertimbangkan rencana dan arah kebijakan 5 tahun mendatang. Selain itu perlu sinkronisasi dengan program K/L sehingga scenario pelaksanaan pilot dapat lebih jelas dan terarah.
5. Direktorat Landreform – BPN RI a.
Tujuan dari pelaksanaan pilot project ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga sama dengan tujuan kegiatan permberdayaan di K/L. Namun demikian terdapat kriteria pelaksanaan yang berbeda sehingga perlu dipahami oleh masing masing stakeholder yang terlibat dan perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens. 7
b.
Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah dilakukan dengan menggunakan satuan bidang untuk itu sebaiknya kegiatan pemberdayaan sebagai pelengkap dilaksanakan dalam kelompok sehingga dapat terukur dan lebih mudah dilaksanakan pemantauannya.
6. Kasubdit Pertanahan – Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas a. Jika ada lembaga sepoerti BKPRD mungkin akan lebih mudah namun sementara belum dibentuk dulu, tapi apabila dibutuhkan nanti dibicarakan lebih lanjut. b. Sementara sepertinya ada kesalahpahaman dari SKPD terkait dengan kebutuhan tanah, yang dimaksudkan bukan membutuhkan lahan untuk ekstensifikasi namun lebih kepada program yang berkaitan dengan lahan. Jadi yang diutanyakan adalah: apakah ada bidang pemberdayaan di skpd yang berkaitan dengan pertanian? Baru akan teridentifikasi. Namun apabila tidak ada program seperti itu tidak oerlu dipaksakan. c. Ada beberapa daerah yang masuk lintor karena kesalahan pengganggaran jumlahnya sehingga tidak sesuai. Misal pada TA. 1 SKPD minta 500.000 bidang namun ternyata setelah diidentifikasi tidak clean and clear sehingga yang diminta itu tidak tercapai. Nah sehingga perlu diusahakan untuk clean and clear. d. Adajuga kementerian lembaga yang minta diseripikatkan tanah masyarakat namun tidak mendapat program pemberdayaaan. Ada juga yang tidak membuat kesepakatan untuk sertipikasi lintas sektor, sehingga terdapat potensi yang tidak digarap, nah ketiadaan program pemberdayaan tersebut menjadi celah untuk dikoordinasikan sehingga bisa diadakan pemberdayaan namun tidak mudah. e. BPN tidak memiliki data access dan K/L atau SKPD tidak memiliki data asset, program pilot project ini diadakan untuk mengkoordinasikan data tersebut sehingga masing masing saling mengetahui dan dapat berjalan optimal. f. Perubahan lahan itu bukan kewenangannya BPN. BPN hanya mengeluarkan rekjomendasi untuk ditindaklanjuti daerah. g. Kita sudah koordinasi dengan PU untuk melakukan ekstragasi peta untuk memunculkan identifikasi alih fungsi sehingga bisa menahan alih fungsi khususnya untuk lahan yang besar seperti HGU. h. Jika diketahui berapa potensi TOL/TORA dan yang sudah dilakukan berapa, akan lebih mudah dilakukan pelaporan, sehingga dapat diputuskan dan ditetapkan berapa yang dilepaskan. Sekarang ini angka belum ada. i. Untuk kegiatan pilot tahun ini difokuskan pada belajar melakukan koordinasi lokasi antar program BPN dengan K/L sehingga dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat dan memudahkan pengukuran capaian kegiatan.
8
j.
Kegiatan ini berjangka waktu dan bukan merupakan proyek abadi, sehingga diharapkan dapat dengan serius dijalankan oleh berbagi pihak agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
F. Kesimpulan dan Tindak lanjut 1. Kanwil BPN Provinsi dan Bappeda Provinsi diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik dan mengambil peran bersama sebagai koordinator utama pelaksanaan Reforma di Provinsi Jawa Tengah. 2. Selain koordinasi, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kanwil/Kantah dan Dinas terkait adalah inventarisasi lokasi by name by address secara detail baik lokasi legalisasi aset maupun program pemberdayaan masyarakat. 3. Bappenas akan meninjau kembali hasil pelaksanaan pilot project Reforma Agraria pada bulan November 2014 sebagai bentuk rangkaian Monitoring dan Evaluasi dari pelaksanaa pilot project tahun ini..
9
III. PELAKSANAAN KUNJUNGAN LAPANGAN
Kunjungan lapangan dalam rangka survey lokasi pelaksanaan redistribusi tanah dilakukan pada hari Rabu, 3 September 2014 di Desa Banding, Kecamatan Beringin Kabupaten Ungaran – Jawa Tengah. Kunjungan lapangan dilaksanakan bersama dengan Tim dari BPN-RI ( Direktorat Landreform dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat), Kanwil BPN Jawa Tengah serta Kantor Pertanahan Kabupaten Ungaran. Pemilihan lokasi kunjungan lapangan di fokuskan pada lokasi pelaksanaan redistribusi yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dapat diketahui bahwa telah dilakukan redistibusi tanah di desa Banding dengan jumlah kurang lebih 200 KK. Adapun target penerima redistribusi sebagian besar merupakan petani dan pengusaha besek. Namun proses pelaksanaan redistribusi di Desa Banding belum selesai hingga pemberian sertipikat tanah, pemberian sertipikat tanah akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014. Berdasarkan diskusi langsung yang dilakukan dengan para penerima program redistribusi tanah dapat diketahui bahwa tanah yang dijadikan objek redistribusi merupakan bekas penguasaan asing yang kemudian ditinggalkan dan dijadikan sebagai ground govertment (gg) yang kemudian dikuasai oleh warga secara turun temurun (melalui perambahan), namun baru kali ini dapat disahkan penguasaan dan pemilikannya melalui program redistribusi. Dari hasil kunjungan lapangan tersebut juga diketahui kondisi tanah yang telah diredistribusikan bukan merupakan tanah produktif untuk lahan pertanian basah karena tanah tersebut berada di dataran tinggi dan tidak dilengkapi dengan sarana irigasi. Penerima redistribusi di Desa Banding pun tidak dapat memanfaatkan secara maksimal. Sebagai tindak lanjut akan dilakukan koordinasi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Ungaran dan Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah bersama dengan Bappeda dan dinas terkait untuk menentukan jenis program pemberdayaan yang cocok untuk kondisi lahan redistribusi seperti di Desa Banding. Adapun lokasi pilot project yang akan kemudian ditindaklanjuti dan di koordinasikan hingga saat ini belum ditentukan mengingat belum dilaksanakannya koordinasi oleh Pemerintah Daerah, Bappeda serta BPN setempat.
10
IV. LAMPIRAN DOKUMENTASI
Arahan dan pembukaan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas
Penyampaian Paparan oleh Kasubdit Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas
Sesi diskusi dan Tanya jawab dalam Rapat Koordinasi Pilot Project Reforma Agrarian Nasional Di Jawa Tengah
Situasi di Kantor Kepala Desa Banding Kecamatan Beringin Kabupaten Ungaran Jawa Tengah
11
Kunjungan Lapangan Lokasi Redistribusi Tanah di Desa Banding Kecamatan Beringin.
Kondisi Lokasi Redistribusi Tanah di Desa Banding – Kecamatan Beringin, Kabupaten Ungaran
Kondisi Lokasi Redistribusi Tanah di Desa Banding – Kecamatan Beringin, Kabupaten Ungaran
Wawancara bersama dengan penerima manfaat program redistribusi tanah
12
13
14
15
