Laporan KEGIATAN PILOT PROJECT REFORMA AGRARIA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN NASIONAL (BAPPENAS) SEKRETARIAT REFORMA AGRARIA NASIONAL | TAHUN 2014
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Reforma agraria dalam arti sempit merupakan kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pelaksanaan reforma agraria selama ini dilakukan oleh BPN melalui pemberian tanah kepada masyarakat yang secara ekonomi memiliki penghasilan rendah untuk dikelola sendiri (oleh pemegang hak dalam usaha di bidang pertanian sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kegiatan pemberian tanah tersebut dikenal dengan redistribusi tanah atau landreform dan telah dilaksanakan sejak tahun 1961 hingga sekarang. Namun pelaksanaan redistribusi tanah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama ini masih belum optimal dikarenakan belum dilengkapinya kegiatan redistribusi tanah dengan pemberian akses sumber daya yang cukup kepada masyarakat (access reform). Dalam rangka melengkapi kegiatan redistribusi tanah maka pada tahun 2013, Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah melakukan identifikasi kegiatan institusi yang dapat mendukung kegiatan pemberdayaan (access reform) serta ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait Beberapa Kementerian/Lembaga yang telah melakukan koordinasi dalam rangka pemberian access reform diantaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Tenaga Ketja dan Transmigrasi. Identifikasi kegiatan K/L yang dapat dijadikan program access reform dilakukan melalui pemilhan program dan kegiatan RKP yang telah disusun oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Untuk mempermudah proses identifikasi kegiatan K/L maka disusun indicator dalam proses identfikasi tersebut yaitu, Memberikan dampak langsung kepada masyarakat; Merupakan program yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan; Merupakan program yang mendukung kegiatan pemanfaatan lahan. Pelaksanaan kegiatan reforma agraria (redistribusi tanah dan access reform) dalam penerapannya ditindak lanjuti dengan kegiatan pilot project di 2 provinsi yaitu jawa Tengah dan Bangka Belitung. Dalam rangka persiapan kegiatan tersebut telah dilakukan koordinasi bersama Bappeda Provinsi dan BPN Kanwil di provinsi jawa Tengah dan Bangka Belitung untuk menyepakati pelaksanaan kegiatan reforma agraria, Adapun dari hasil koordinasi yang dilakukan telah disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan reforma agraria di provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggunakan 2 [dua) skema sebagai berikut: a. Skema 1 Akses mengikuti Aset ( Kegiatan Pemberdayaan mengikuti redistribusi tanah. Pada skema ini diharapkan K/L dapat menyediakan kegiatan
pemberdayaan kepada masyarakat terhadap bidang-bidang tanah yang telah dibagikan kepada masyarakat. b. Skema 2 Aset mengikuti Akses ( Kegiatan Legalisasi Tanah untuk Bidang-bidang yang telah diberikan Pemberdayaan). Pada skema ini BPN diharapkan dapat memberikan sertipikat (melegalisasi] tanah yang sebelumnya telah dikenai kegiatan pemberdayaan oleh Kementerian/Lembaga) Dalam rangka melaksanakan kegiatan reforma agraria sesuai dengan skema di atas maka perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPN serta SKPD setempat agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal. Untuk itu maka perlu dilakukan Rapat Koordinasi dengan melibatkan beberapa pihak diantaranya Bappeda Provinsi, BPN Kantor Wilayah, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Pekerjaan Umum di provinsi Bangka Belitung. B. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah: 1. Tercapainya kesepakatan pelaksanaan pilot project Reforma Agraria oleh Pemerintah Daerah dan SKPD di provinsi Bangka Belitung. 2. Tercapainya kesepakatan tugas/ alur kerja masing-masing SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan pilot project Reforma Agraria. 3. Tercapainya kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan reforma agraria di lapangan. 4. Terlaksananya peninjauan lapangan pada calon lokasi kegiatan Reforma Agraria di Bangka Belitung.
C. Ruang Lingkup
Dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini beberapa hal pokok yang akan menjadi pembahasan meliputi: 1. Penjelasan secara mendalam mengenai pelaksanaan Pilot Project Reforma Agraria menggunakan Skema 1 dan 2 kepada Pemerintah Daerah dan SKPD terkait 2. Penjelasan secara mendalam mengenai tugas Pemerintah Daerah, BPN serta SKPD terkait dalam pelaksanaan Pilot Project Reforma Agararia. D. Lokasi dan Waktu
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pilot Project Reforma Agraria di Provinsi Bangka Belitung akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2014 Waktu : 09.00 WIB s/d 13.00 WIB Tempat : Ruang Wanka Meeting 2 Hotel Santika, Kota Pangkalpinang
Peserta
: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas; Direktorat Landreform BPN RI; Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BPN RI; Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung; Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
E. Agenda Waktu
Kegiatan
Pelaksana
28 Agustus 2014
09.00-09.15
Pembukaan oleh Kepala Bappeda
09.30-09.45
Pengantar Dir. Landreform
09.15-09.30 09.45-10.00 10.00-10.45 10.45-12.00 12.00-12.15 12.15-13.00
Pengantar Dir. Tata Ruang Coffe Break
Paparan Kasubdit Pertanahan Bappenas Tanya Jawab Penutup
Makan Siang
29 Agustus 2014 09.00-15.00
Kunjungan Lapangan
Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas
Direktur Landreform BPN Panitia
Kasubdit Pertanahan Bappenas Seluruh Peserta
Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung Panitia
Tim Bappenas, BPN serta Perwakilan SKPD.
II.
PELAKSANAAN RAPAT
A. Arahan dan Pembukaan Arahan dan Pembukaan Rapat Koordinasi Pilot Project Reforma Agraria di Provinsi Bangka Belitung berturut-turut dilakukan oleh Kepala Seksi Redistribusi Tanah Objek Landreform, Direktorat Landreform, BPN RI dan Kabid Pengaturan dan Penatagunaan Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku tuan rumah. 1. Kasi Redistribusi Tanah Objek Landreform, BPN RI Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Seksi Redistribusi Tanah Objek Landreform, Direktorat Landreform, BPN RI diantaranya sebagai berikut : • Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai layak untuk menjadi lokasi Pilot Project Reforma Agraria karena nilai capaian pengelolaan pertanahan mendekati 100%. • Reforma Agraria terdiri dari pemberian aset berupa tanah (asset reform) yang dilengkapi dengan penyediaan akses (access reform). Pelaksanaan Reforma Agraria dinilai sangat baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian masyarakat, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Reforma Agraria. • Pemberian aset berupa tanah dapat berupa redistribusi tanah yang merupakan kegiatan pemberian tanah objek landreform kepada subjek penerima yang merupakan masyarakat miskin atau bermatapencaharian petani, dan legalisasi aset dengan kriteria clean and clear yang ditetapkan BPN yaitu kesesuaian subjek objek, bidang tanah tidak dalam sengketa, serta kesesuaian dengan tata ruang. • Pilot Project Reforma Agraria merupakan program multi years. Kanwil diharapkan bersedia menjadi koordinator pelaksanaan Reforma Agraria dan diharapkan pilot project ini dapat diikuti oleh provinsi lain.
2. Pengantar Kabid Pengaturan dan Penatagunaan Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Beberapa hal yang disampaikan oleh Kabid Pengaturan dan Penatagunaan Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: • Pelaksanaan pilot project reforma agraria tidak hanya dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung tetapi juga dilaksanakan di Jawa Tengah sehingga diharapkan dalam pertemuan ini pihak-pihak terkait dapat menyamakan persepsi terhadap kegiatan ini. • Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Bangka Belitung pada Tahun 2014 telah mencapai proses pelaksanaan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Bupati. Namun dalam pelaksanaan koordinasi tersebut terkendala oleh jadwal pertemuan.
B. Paparan-paparan Paparan disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas. Beberapa hal yang disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Pilot Project Reforma Agraria merupakan bagian dari Roadmap Kebijakan Redistribusi dan Acces Reform, yang pada tahap selanjutnya diharapkan bisa mencapai tahap pengembangan teknologi pangan. 2. Kanwil BPN diharapkan mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria bersama dengan Bappeda Provinsi dalam menentukan bidang tanah target pelaksanaan Reforma Agraria 3. Bappenas telah menyusun kriteria clean and clear yang masih perlu dikoreksi dan dikonfirmasi kembali oleh BPN. Kriteria clean and clear ini sangat penting untuk disosialisasikan kepada Bappeda dan Dinas terkait untuk mempersiapkan bidang tanah pada lokasi pemberdayaan masyarakat terkait sehingga dapat disertipikasi oleh BPN. 4. Dalam menjalankan Pilot Project Reforma Agraria salah satu alat koordinasi yang telah disiapkan oleh Bappenas adalah dengan format tabel pelaksanaan kegiatan yang disusun detail by name by address. Diharapkan dinas daerah, bappeda, dan kanwil dapat memahami dan memetakan kegiatannya kedalam tabel tersebut. 5. BPN perlu melakukan identifikasi komoditas unggulan dan pemetaan sosial ekonomi pada lokasi Reforma Agraria untuk mendapat orientasi arah pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik lokal. 6. Bappenas bersama BPN Pusat akan melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi Pilot Project minimal selama 2 tahun, untuk kemudian menentukan provinsi lain sebagai lokasi pilot project baru.
C. Diskusi Beberapa hal penting yang disampaikan dalam diskusi dan tanya jawab sebagai berikut : 1. Sub Direktorat Fasilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN Pusat • Untuk mendukung gerakan pemberdayaan, perlu diusulkan untuk melaksanaan pemetaan dalam skala nasional, hal ini ditujukan untuk mengetahui kondisi nyata daerah-daerah • Perlu adanya fasilitasi kerjasama dengan pemerintah dan instansi terkait sehingga sertipikat lahan dapat dengan mudah menjadi agunan di bank, yang selanjutnya dapat menjadi modal bagi pemilik lahan untuk meningkatkan produktifitas lahan. • Peran serta swasta dalam bentuk CSR juga dapat dimanfaatkan untuk ikut bekerja sama dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat penerima sertifikasi lahan.
•
Koperasi memiliki kegiatan alternatif yang bersifat produktif dan meningkatkan kesejahteraan, namun tidak memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga hanya dapat dimanfaatkan untuk pendampingan.
2. Kabid Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Reforma Agraria dalam pelaksanaannya, harus memperhatikan RTRW Provinsi, RTRW Kota, dan struktur ruang. Kegiatan ini diharapkan bisa berjalan baik, karena memiliki tujuan akhir untuk kesejahteraan masyarakat. • Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, diharapkan didukung pula oleh kegiatan LP2B, sehingga BPN yang selaku pelaksana Reforma Agraria dapat bersinergi dengan Dinas Daerah terkait.
3. Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Koordinasi pelaksanaan Reforma Agraria telah dilakukan sebelumnya dengan mengundang dinas-dinas daerah, namun beberapa dinas kurang merespon dengan baik, salah satu contohnya adalah Dinas Pertanian. • Terkait data-data lahan redistribusi dan yang telah disertifikasi, Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki data tersebut dan siap diberikan oleh dinas daerah, namun dinas-dinas daerah tidak pernah mengajukan permohonan permintaan data tersebut.
4. Kasubdit Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas • Sinergi dalam pelaksanaan di lapangan sulit untuk diimplementasikan karena selama ini pada rapat di tingkat yang lebih tinggi (Eselon I) terlihat lebih normatif dan tidak detail sehingga permasalahan yang sebenarnya tidak terlihat. Pada rapat koordinasi ini diharapkan pembahasan skala detail sehingga dapat saling mengoreksi permasalahan dan hambatan pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan reforma agraria ini. • Pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan juga dapat terkoordinasi dengan program kegiatan Koperasi. • Social mapping sebenanya sudah tidak ada, karena hal tersebut masuk ke dalam kegiatan pasca redistribusi aset dan legalisasi aset.
5. Biro Perencanaan, BPN RI • Berdasarkan kesepakatan bersama jumlah target sertipikasi lintas sektor disesuaikan dengan kriteria yang diinginkan K/L yang bersangkutan. Sedangkan dalam penentuan target Prona, digunakan asas keadilan, misalnya target bidang tanah Proda direncakan pada desa yang belum mendapatkan program Prona sebelumnya. • Terkait agunan bank yang kecil terhadap sertifikat bidang tanah, sebenarnya Bank Indonesia mendapat alokasi dana untuk jaminan sertifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 100 Miliar dan informasi yang didapat baru terserap 10-15%.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki lokasi di KTM Batu Betumpang. Sertifikat lahan pada daerah tersebut telah ada namun masih kekurangan program pemberdayaan masyarakat. • Kegiatan pemberdayaan pada lokasi KTM Batu Betupang pada Tahun 2014 salah satunya adalah bantuan mesin penggilingan padi dari Dinas Pertanian, namun kurang bermanfaat karena tidak sesuai dengan hasil panen dan kebutuhan di lapangan.
D. Kesimpulan dan Tindak Lanjut 1. Kanwil BPN Provinsi dan Bappeda Provinsi dapat berkoordinasi dengan baik dan mengambil peran bersama sebagai koordinator utama pelaksanaan Pilot Project Reforma Agraria di Provinsi Bangka Belitung. 2. Data dan informasi lokasi bidang-bidang tanah yang diredistribusi dan dilegalisasi, penerima manfaat (beneficieries), serta program pemberdayaan, agar segera dapat disampaikan kepada Sekretariat Reforma Agraria Nasional. 3. Bappenas akan meninjau kembali hasil pelaksanaan Pilot Project Reforma Agraria pada bulan November, sebagai bentuk rangkaian Monitoring dan Evaluasi dari keberjalanan pilot project tahun ini. 4. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pilot Project Reforma Agraria diharapkan mengirimkan perwakilan yang terus terlibat dari pelaksanaan koordinasi hingga ahir pelaksanaan kegiatan pilot project. Hal ini dilakukan untuk memperjelas deskripsi pelaksanaan serta hasil akhir yang diharapkan oleh Bappenas.
III.
PELAKSANAAN KUNJUNGAN LAPANGAN
Kunjungan Lapangan yang lakukan pada Hari Jumat, Tanggal 29 Agustus 2014, dengan agenda kunjungan ke Kantor Wilayah BPN Kabupaten Bangka Selatan dan ke Desa-desa penerima redistribusi tanah pada Tahun 2013. Pada diskusi tersebut, disampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir Kabupaten Bangka Selatan menjalankan Program Redistribusi Tanah, dan mendapat penilaian yang baik dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan pertanahan yang berjalan hingga saat ini. Kunjungan lapangan dilaksanakan oleh pihak Bappenas, BPN Pusat, Kanwil, dan Kantah di 2 lokasi bidang redistribusi tanah yaitu Desa Pergam dan Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan. Terdapat 201 bidang tanah yang telah diredistribusi pada Desa Pergam, dan 1299 bidang tanah pada Desa Serdang. Kondisi lahan redistribusi tersebut berada di hamparan lahan yang berdekatan sehingga tidak banyak perbedaan kondisi lahan di kedua desa tersebut. Berdasarkan diskusi langsung dengan para petani penerima redistribusi lahan, para petani mulai mengeluhkan ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian yang semakin berkurang. Selain itu para petani juga mengeluhkan kecilnya jumlah agunan yang diterima ketika sertifikat tanah yang diajukan ke Bank sebagai jaminan, padahal penggunaan tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian. Untuk rencana bidang redistribusi dan legalisasi aset yang akan dilaksanakan pada tahun depan di Kabupaten Bangka Selatan, lokasi yang akan ditunjuk berada disekitar Desa Serdang dan Desa Pergam. Daerah tersebut dipilih karena sarana prasarana yang ada di daerah tersebut menunjang untuk kegiatan pertanian, baik dari segi pengairan maupun kondisi tanah yang cocok untuk penggunaan lahan pertanian.
IV.
LAMPIRAN
A. Dokumentasi
Penyampaian pembukaan Rapat Pilot Project Reforma Agraria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemaparan Reforma Agraria dengan ilustrasi data spasial yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, Bappenas
Kabid Pengaturan dan Penatagunaan Pertanahan Kanwil BPN Bangka Belitung sedang menyampaikan pendapat terkait Reforma Agraria yang telah berjalan
Kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, yang menjadi salah satu target lokasi pilot project Reforma Agraria
Kunjungan Lapangan ke Desa Serdang dan Desa Pergam, Daerah yang memperoleh Redistribusi Tanah Tahun 2013
Kondisi Lahan Redistribusi Tahun 2013 di Desa Serdang, dengan penggunaan lahan berupa pertanian padi
Kondisi lahan yang akan menjadi target bidang Redistribusi tahun depan, berada disekitar area lahan Redistribusi tahun 2013
