REFORMA AGRARIA & HGU teman seiring kah? Satyawan Sunito & Baba Barus Devisi Kajian Agraria/PSP3 - IPB
International Conference in Regulatory Refom on Indonesian Land Laws for Peoples Welfare Badan Pertanahan Nasional RI Fakultas Hukum Universitas Indonesia 11 Desember 2012
PIAGAM PETANI (World Conference on Agrarian Reform & Rural Development, 1979)
“Perubahan prikehidupan dan kegiatan pedesaan dalam semua segi, ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, lingkungan dan kemanusiaan” Harus dicapai melalui: Pembatasan maksimal atas milik perorangan Peneguhan kekuatan dasar ekonomi petani kecil Pengorganisasian perkumpulan petani Inovasi dan teknologi
REFORMA AGRARIA DIDEFINISIKAN
Krishna B. Ghimire (ed.) (2001), Land Reform & Peasant Livelihoods. The Social Dynamics of Rural Poverty & Agrarian Reform in Developing Countries. ITDG Publishing, London, UK.
Reforma Agraria: suatu perubahan struktur agraria yang besar,
berdampak pada peningkatan akses petani miskin pada tanah serta kepastian tenurian bagi mereka yang mengerjakan tanah. Termasuk didalamnya akses pada input pertanian, pasar, jasa-jasa dan dukungan lain yang dibutuhkan (petani)
Reforma Agraria menciptakan kondisi bagi peningkatan keamanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan keluarga dari kelompok-kelompok masyarakat desa yang termarjinalisasi, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Legalisasi dan perlindungan hak-hak tanah ikut memperkuat pertanian lokal dan keragaman budaya
KPM 321
Dep.SKPM/FEMA/IPB - 2011/2012
3
SEBERAPA JAUH TERDAPAT KESELARASAN ANTARA KONSEP REFORMA AGRARIA DENGAN PERUNDANGAN DAN PRAKTEK PERUNDANGAN TERUTAMA PRIHAL HGU ??
UUD 1945 pasal 33 ayat (3) mengatur
sehingga tanah mutlak menjadi salah satu unsur dalam mencapai sebesarnya kemakmuran rakyat.
Hak Guna Usaha UUPA No.5/1960 hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.
Konsentrasi Penguasaan Tanah Suatu penelitian
menyatakan bahwa 0,2 % dari penduduk negeri ini, kurang lebih 460 ribu orang, menguasai 56% aset nasional. Tidak kurang dari 62-87% dalam bentuk tanah. Joyo Winoto Majalah
Bhumi Bhakti “Mengelola Pertanahan untuk Kemakmuran Rakyat” Edisi 10 Tahun 2011 halaman 24
CORPORASI
ROYALTY
DUNIA INDUSTRI PERTAMBANGAN
PAJAK PENGH. BADAN PNBP
ASUMSI – SDA PENDUDUK DAPAT DIGANTI DNG LAP. KERJA TENAGA KERJA LANGSUNG
LOCAL EXPENSES EXPENDITURES
PEMERINTAH
SUPPORTING MANPOWER AND FACILITIES
PERTUMBUHAN EKONOMI LINGKAR TAMBANG
PERDA , DLL
ASUMSI BAHWA INVESTASI MA/MDN = EFISIEN & PRODUKTIF & OTOMATIS MENYEJAHTERAKAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MEMBAYAR SEMUA KEWAJIBAN -PPH BADAN -PAJAK PENGHASILAN -PPN -PUNGUTAN2 LAIN -KE PEMERINTAH -PEMDA
MASYARAKAT PERTAMBANGAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
MASYARAKAT MANDIRI
MASYARAKAT LUAS
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dan Batubara/Direktorat Jenderal Mineral, Batubara Dan Panas Bumi/Departemen Energi Dan Sumberdaya Mineral/2008
HGU dan Luas Maximum UUPA jo PP No. 40 Tahun 1996 ten tang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah merupakan peraturan dasar yang mengatur mengenai HGU
menegaskan bahwa luas maksimum tanah yang dapat diberikan HGU kepada perorangan adalah 25 ha
sedangkan PP No. 40 Tahun 1996 menegaskan bahwa
untuk Badan Hukum luas maksimum pemberian HGU ditetapkan oleh menteri dengan memerhatikan: pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk usaha tersebut.
BATAS MAXIMUM PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN UUNo. 18 Th 2004 tentang Perkebunan / Permentan No. 26 Tahun 2007 tentan Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13.
Kelapa Kelapa Sawi Karet Kopi Kakao Teh Jambu Mete Tebu Lada Cengkeh Jarak pagar Kapas Tembakau
50.000
25.000 ha 100.000 ha 25.000 ha 5.000 ha 5.000 ha 10.000 ha 5.000 ha 150.000 ha 1.000 ha 1.000 ha ha 25.000 ha 5.000 ha
Untuk Provinsi Papua batas luasannya 2 kali HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang BPN/2012
8
Izin Lokasi yang diatur melalui KePres No. 97/1993 Mengenai
Tata Cara Penanaman Modal.
Nur Fauzi Rachman (2012) land Reform Dari Masa Ke Masa, hal 69-70.
Izin Lokasi diberikan untuk menyederhanakan prosedur untuk investasi modal asing & domestik: Instrumen pengambilalihan tanah sebelum hak-hak tanah yang lebih permanen diberikan oleh BPN; Izin untuk menggunakan tanah yang cocok untuk perencanaan ruang dengan detail yang sudah ada; Izin untuk memindah hak-hak tanah yang melekat dengan tanah yang sudah ada dan tercakup dalam izin (Badan Pertanahan Nasional 1998:156) HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang BPN/2012
9
FASILITASI PENGADAAN TANAH
Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu
bervariasi di tiap daerah namun misinya sama mengawal ijin lokasi
IZIN LOKASI
Panitia B
Pertimbangan Penatagunaan Tanah HGU
Pertimbangan Teknis Pertanahan /KANTAH
Ijin Lokasi (9 wewenang Pemda)
IUP
(Dinas Perkebunan)
TIDAK ADA SDM
HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang BPN/2012
Terbit SK dan Sertipikat HGU
HGU
(BPN) Kanwil > 200 Ha Kantah < 200 Ha 10
HGU PERPANJANGAN & PEMBARUAN
Mengabdi pada keberlanjutan pemegang HGU Secara teoretis HGU suatu perusahaan tidak perlu berakhir 35 th
25 th
35 th
??
Pemberian HGU
Perpanjanga n HGU : 2 thn sblm hak berakhir
HGU berakhir
PEMBARUAN HGU: 2 th sblm brakhir (NO.HAK BARU)
Perpanjangan HGU berakhir
Perpanjangan HGU (No.Hak Baru) KAPAN BERAKHIR ???
H A K- K E P E R D A T A A N HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang BPN/2012
11
Peroses menuju HGU: Sejarah Perundangan PACTO ijin lokasi utk kepentingan kapital memperoleh tanah PMN/Perka.BPN No.3/1992 PMNA/Perka.BPN No.2/1993 Ijin lokasi Keppres 34/2003 UU. 22/1999 Kebijakan Nas. UU. 32/2004 Otda Revisi Pertanahan Otda HGU
Ijin Lokasi
UUPA 1960 PP. 40/1996 PMNA/Perka. BPN 2/1999
Wewenang pusat
Perkebunan
UU. 18/2004
Wewenang daerah
IUP
Ijin lokasi perlu pertimbangan teknis: maka 4 tahun ijin lokasi hadir tanpa pertimbangan teknis
9 wewenang a.l. Ijin Lokasi PNBP Pertimbangan kab/kota Teknis BPN
Permentan PP. 38/2007 PP Perka.BPN 26/2007 13/2010 2/2011
Wewenang daerah
HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang BPN/2012
12
PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA IZIN-LOKASI Expantion through disposition PENGUASAAN & PEMANFAATAN TANAH OLEH PETANI DI DEFINISIKAN SEB. “TANAH NEGARA TIDAK BEBAS”
DLM RANGKA IZINLOKASI INVESTOR MEMINDAH HAK TANAH YANG MELEKAT PADA TANAH YG DIMOHONKAN
BPN MEMFASILITASI KEBUTUHAN LEGALISASI TRANSFER TANAH & STATUS TANAH PADA INVESTOR
IZIN-LOKASI HGU
EXPANSI PERKEBUNAN BESAR = HGU BERKELANJUTAN
EXPANSI TANAH NEGARA
HGU BERAKHIR
=
TANAH “KEMBALI “ KE NEGARA
TANAH PENDUDUK & POTENSIAL UNTUK PENDUDUK BERKURANG HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang BPN/2012
13
Tipologi status penguasa tanah besar sebagai konsekwensi dari proses Izin Lokasi yg sarat kepentingan dan kelemahan instansi pemerintah TIPOLOGI 1 2 3 4 5 6
STATUS
IL, IUP, HGU dan Kebun IL, IUP, dan Kebun IL, Kebun (bahkan industri pengolahan sawit) IL dan tanah hanya kebun (> 25 hektar) tanpa HGU hanya HGU (tanpa kebun)
* 2, 3, 4 idealnya harus ber-HGU
5 harus jadi BU dan mengajukan HGU 6 tidak boleh ada
TIDAK ADA YANG MELAKUKAN KONTROL TEGAS! HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang BPN/2012
14
Tipologi HGU di Langkat, Delisedang dan Sergai, Sumut
HGU tanpa kebun Di Kws Lindng Kebun tanpa IL ? Kebun tanpa IUP ? Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang Kebun tanpaHGU HGU ? BPN/2012
15
Langkat
KETERSEDIAAN LAHAN tersedia tidak tersedia TOTAL
Data sebelum dikurangi kebun aktual LUAS (ha) %Luas 145,792 23 476,900 77 622,692 100
Luasan kecil – Daerah yang dapat dikembangkan setelah dikurangi & LitBang (ke masyarakat atau perusahaan)HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB kebun aktual BPN/2012
KETERSEDIAAN LAHAN tersedia tidak tersedia TOTAL
Deliserdang
LUAS (ha) 109,627 221,730 331,356
%LUAS 33 67 100
Jika diterapkan formula maka lahan untuk 16 perusahaan sdh terbatas
Satyawan Sunito
Hamlet Penyabungan, Kec. Merlung, Kab. Tanjung Barat / Jambi. The hamlet is enclosed by palm oil plantations PT. IIS, PT. DAS, PT. K. The local dry land agriculture has been taken in by the concession area of PT.DAS. Source: CIFOR/Noor, R and R. Rofiq, 2004. Internat. Seminar & Planning Workshop CRC/IPB/Feb.2011
17
Satyawan Sunito
Pelatihan PPLH/IPB/ Nov 2009
18
