www.bpkp.go.id
Disajikan Oleh:
DENI SUARDINI DIREKTUR PLP BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT RAPAT KOORDINASI APIP BANDUNG, RABU, 2 OKTOBER 2013
PERAN INTERNAL AUDITOR YANG EFEKTIF (Pasal 11 PP 60 Tahun 2008)
Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 2
AUDIT KINERJA RASKIN TA 2011 489 Kabupaten/Kota 17.488.007 RTS-PM
AUDIT KINERJA RASKIN TA 2011 PADA 23 PROVINSI No Keterangan Populasi Audit Uji Petik % 1 Jumlah Kab/Kota 2 RTS-PM
342
55 16.08
11,974,632 1,697,511 14.18
TEMUAN HASIL AUDIT A.TEMUAN 6 TEPAT NO 1
2
TEPAT Tepat Sasaran
Tepat Jumlah
KETERANGAN
LOKASI
1.Belum sesuai dengan Pagu Alokasi yang ditetapkan provinsi
Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat.
2. Penerima Raskin yang tidak sesuai dengan data PPLS-08 BPS dan Daftar Penerima Manfaat (DPM-1)
13 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Aceh, DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.
Jumlah Raskin yang diterima di titik distribusi tidak sesuai ketentuan, rata-rata menyusut sebesar 10%
Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Gorontalo
Volume Raskin yang diterima oleh RTS-PM tidak sesuai dengan pedoman (KEBIJAKAN BAGI RATA)
Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah. Aceh, Sulawesi Barat, Jambi dan Sumatera Barat
NO
TEPAT
KETERANGAN
LOKASI
3
Tepat Harga
Harga tebus Raskin tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp 1.650 s.d Rp 3.000/kg (Pembebanan Biaya Transportasi dan Kurangnya Dukungan dari Pemda)
18 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Bengkulu, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Aceh, Banten, Jambi dan Sumatera Barat
4
Tepat Waktu
RTS-PM tidak menerima beras Raskin secara teratur tiap bulan
15 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Aceh, Bangka Belitung, Bali, Banten dan Jawa Tengah.
5
Tepat Kualitas beras yang diterima 4 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Kualitas oleh RTS-PM yang tidak Jawa Barat, Jawa Tengah dan Aceh. sesuai ketentuan yaitu berwarna kuning, berbubuk, berkutu, bau apek, basah/lembab
NO 6
TEPAT
KETERANGAN
Tepat Administrasi
Administrasi pembayaran dan penyetoran uang belum tertib Kartu Raskin tidak dibagi tapi masih disimpan di kantor desa/kelurahan. Pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan tidak membuat tanda terima uang hasil pembelian raskin dari RTS PM ke pengelola distribusi.
LOKASI
10 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, dan Bangka Belitung.
KONDISI DILAPANGAN
Kog bera snya apek / jelek
Terima kasih dapat makan walapun berasny a jelek
Gudang Bulog (Kab.)
Ini beras jatahn ya’’’ ’’’’
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)
Titik Distribusi (Kecamatan /Desa)
Titik Bagi Kok Cuma 5 kg
Bagi roto)
terjadi tidak Tepat Jumlah dan Harga
B.TEMUAN DI LUAR 6 TEPATAUDIT KINERJA DI BULOG NO
KETERANGAN
1
Pengajuan Tagihan Subsidi Raskin tahap pertama tahun 2011 melebihi jumlah stock beras per 17 Februari 2011 sebesar Rp.4.352.736.050.500,00 sehingga terdapat potensi penerimaan bunga yang mengendap di bank sebesar Rp.24.484.140.284,00 yang tidak masuk ke rekening Kas Negara.
2
Terdapat selisih data penyaluran Raskin antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin Pusat tahun 2011 sebesar Rp2.573.967.750,00 yang tidak dapat dijelaskan oleh Perum BULOG.
3
Audit Kinerja penyaluran Raskin yang didanai dari Bagian Anggaran 999.07 pada Kantor Pusat BULOG tahun 2011 dibatasi ruang lingkup dan prosedur auditnya.
www.bpkp.go.id
DILAKSANAKAN PADA 2 PROVINSI (Kota Semarang,Kab Kendal,Kota dan Kabupaten Tangerang) PADA BULAN MEI DAN JUNI 2013.
HASIL EVALUASI SPIP PADA PELAKSANAAN RASKIN (1) 1. Tim Koordinasi Kab/Kota tidak membuat Juklak Penyaluran Raskinberbeda-beda cara penyaluran raskin 2. Pelaksana Raskin tidak menguji kualitas dan timbangan Raskin ke Gudang Bulog sebelum disalurkan ke Titik Distribusi. 3. Belum ada pengaturan skedul penyaluran Raskin setiap bulannya di Prov. Banten. 4. Standar kualitas beras yang digunakan Inpres 3 Tahun 2012ttg Perberasan kurang tepat karena kualitas beras tsb pada waktu pengadaan beras.
HASIL EVALUASI SPIP PADA PELAKSANAAN RASKIN (2) 1. Tambahan biaya penyaluran/transportasi oleh Perum Bulog di Kab/kota Kupang karena medan transportasi yang sangat berat. 2. Perbedan Data Piutang/Tunggakan piutang karena tidak adanya mekanisme raskin di Kabupaten dan Kota Tangerang.
www.bpkp.go.id
PROGRAM RASKIN TAHUN 2013
Tata Cara Penyediaan,Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (PMK 237/PMK.02/2012 Tanggal 26 Desember 2012) KPA di pindahkan dari BULOG ke Kemensos Sebagai KPA ditunjuk Dirjen.Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos Bulog tetap sebagai pelaksana program Raskin dengan melakukan pembelian dan penyaluran sampai titik distribusi. Terhadap pelaksanaan penyediaan dan penyaluran raskin dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi digunakan Perum Bulog sebagai dasar penghitungan realisasi raskin. (PASAL 9)
PENYALURAN RASKIN 2012-2013
SIKLUS DISTRIBUSI & TAGIHAN PEMBAYARAN
TAGIHAN
KEMENSOS
VERIFIKASI SEMENTARA INI VERIFIKASI DILAKUKAN ATAS DATA PENYALURAN DARI SUB DIVRE BULOG SAJA
Jenis Kegiatan
Unit
Rp
Total
Pencetakan dan Pengiriman Kartu (Plastik
seperti KTP) dan 1 lembar sosialisasi kepada RTS PM di Luar P.Jawa Pencetakan dan Pengiriman Kartu (Plastik seperti KTP) dan 1 lembar sosialisasi kepada RTS PM di P.Jawa Pencetakan dan pengiriman Lembar Sosialisasi untuk Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia Pendampingan Musdes/Muskel oleh fasilitator/TKSK, 12 bulan
6.534.450 RTS-PM
11.700
76.453.065.000
8.996.447 RTS-PM
8.050
72.421.398.350
11.500
897.276.000
300.000
34.579.650.000
78.024 Desa/Kelurahan
6.727 Kecamatan
Pemantauan melalui Tracking System, dan Pengembangan Sistem Keluhan
1.500.000.000
Verifikasi, penyusunan juknis, koordinasi, dan administrasi
6.399.718.000
Pengelolaan Raskin oleh Bulog
4.748.892.650
TOTAL
197.000.000.000
KPS (KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL)
www.bpkp.go.id
RENCANA AKSI PENGAWASAN ATAS RASKIN 2013
1. AUDIT KINERJA RASKIN SD 30 SEPTEMBER 2013 (Melibatkan 33 Perwakilan BPKP)
1. AUDIT ATAS DANA SAFEGUARDING RASKIN PADA SEK. DITJEN DAYASOS (termasuk KPS, TKSK,Monev dan Biaya Lainnya).
AUDIT KINERJA RASKIN SD 30 SEPTEMBER 2013 1. MELIBATKAN 33 PERWAKILAN BPKP. 1. MENGGUNAKAN APLIKASI DALAM PELAPORAN 2. SOSIALISASI PEDOMAN RASKIN KEPADA PERWAKILAN 3. RENCANA MULAI PEMERIKSAAN (RMP) MINGGU KETIGA OKTOBER 2013.
JUMLAH SAMPEL
1. 30% KAB/KOTA DI PROVINSI 2. 1 KABUPATEN DISAMPEL 3 KECAMATAN 3. 1 KECAMATAN DISAMPEL 3 DESA/KELURAHAN 4. 15 RTS-PM/DESA DILAKUKAN SAMPEL
LOGO
