PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. 2516061 (hunting 6 line) Fax. : 2510731 url : http://www.bapeda-jabar.go.id, email :
[email protected]
BANDUNG
Kode Pos 40135
NOTULEN SIDANG/RAPAT Hari/Tanggal
:
Senin, 23 Maret 2015
WaktuSidang/Rapat
:
09.30WIB – selesai
Acara
:
Penilaian Tahap II Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 Tingkat Provinsi
PIMPINAN SIDANG/RAPAT Ketua
:
Prof. Dr. Ir. Deny Juanda P, DEA
Sekretaris
:
Linda Al Amin, ST., MT
Pencatat
:
Firstea Octa M., M.Si
PesertaSidang/Rapat
:
1. Tim Penilai Independen, yaitu Dr. Wicaksono Sarosa (Ahli Perencanaan Kota, Arsitektur dan Pemberdayaan Masyarakat) 2. Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, 3. Bappeda Kabupaten/Kota, 4. Unsur OPD/Biro di Lingkungan Provinsi Jawa Barat, 5. Unsur Organisasi Masyarakat, 6. Unsur Media Massa, 7. Unsur Peneliti, 8. Unsur Perangkat Desa/Kelurahan, 9. Tim Penilai, 10. Unsur Swasta/ Pelaku Dunia Usaha serta Unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi,
KEGIATAN SIDANG/RAPAT
:
Focus Group Discussion(FGD) Diskusi Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015
I.
KATA PEMBUKAAN Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA. mengucapkan terimakasih atas kehadiran dari tim penilai Anugerah Pangripta Nusantara tahun 2015. Selanjutnya, Dr. Wicaksono Sarosa memberikan beberapa informasi mengenai Anugerah Pangripta Nusantara
II.
PEMBAHASAN Pangripta ini merupakan salah satu penilaian sistem perencanaan. Perencanaan yang baik itu sangat penting. Perencanaan yang baik merupakan langkah awal yang baik bagi pembangunan. Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan dalam perencanaan pembangunan. Salah satu hal penting dalam penilaian pangripta ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah (dalam hal ini bappeda) memiliki dokumen perencanaan dan dilaksanakan serta diawasi oleh Bappeda. Dalam proses penetapan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara terdapat 3 tim, yaitu tim penilai utama dari pejabat eselon II Bappenas, tim penilai teknis serta tim penilai independen yang bukan dari bappenas. Tim penilai independen ini memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
kebijakan
publik
termasuk
pembangunan
ekonomi,
pengembangan wilayah, kelembagaan, dan disiplin ilmu lainnya. Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan didukung oleh 4 unsur yaitu : OPD, DPRD, Komunitas dan Akademisi. Proses Penyusunan RKPD tahun 2015 :bottom up, top down, proses teknokratik, proses politik dan inovasi. Adapun kebijakan operasional untuk kelanjutan pembangunan di Jawa Barat Tahun 2015 sebagaimana amanat RPJMD tahun 2013-2018, sebagai berikut yaitu Melanjutkan, dalam artian melanjutkan programprogram pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah; Menuntaskan : menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan; Memberi dukungan : memberi dukungan, pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha; Reposisi : reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk programprogram
pembangunan
yang
sudah
baik
namun
belum
dilaksanakan pembangunannya karena mengalami hambatan;
bisa
Reorientasi : melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati dan walikota dengan dukungan dari masyarakat. Provinsi Jawa Barat dalam menyusun dokumen RKPD Tahun 2016, memperhatikan kebijakan-kebijakan pusat, khususnya dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah, yang kemudian berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Nasional tahun 2010, yang terdiri dari 14 (empat belas ) prioritas pembangunan, yaitu : Reformasi
birokrasi
dan
tata
kelola;
pendidikan;
kesehatan;
penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha;, energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; serta prioritas lainnya dibidang politik, hukum dan keamanan; prioritas lainnya dibidang perekonomian dan prioritas lainnya dibidang kesejahteraan rakyat. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat juga mengacu kepada
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program pembangunan yang berkeadilan, yang meliputi : pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs). Untuk program
pro
rakyat,
penanggulangan
memfokuskan
kemiskinan
berbasis
kepada
:
keluarga;
(a)
program
(b)
program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (c) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Program keadilan untuk semua (Justice For All),
memfokuskan kepada : (a) program keadilan bagi anak; (b) program keadilan
bagi
perempuan;
(c)
program
keadilan
dibidang
ketenagakerjaan; (d) program keadilan dibidang bantuan hukum; (e) program keadilan dibidang reformasi hukum dan peradilan; dan (f) program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.
Sementara
dalam kaitannya
dengan
arah
kebijakan
percepatan
pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun
2011,
adalah
sebagai
berikut
:Program
pemberantasan
kemiskinan dan kelaparan, Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua, Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan, Program kesehatan ibu, dengan target menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat sampai dengan tahun 2015; Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, serta Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa persyaratan usulan Musrenbang antara lain : apakah usulan tersebut merupakan turunan dari RPJMD Provinsi, apakah merupakan prioritas genting dan penting, kesiapan. Inovasi Jawa Barat dalam proses perencanaan tahun 2014 untuk tahun 2015 antara lain : 1. Penyelarasan Jadwal Reses DPRD dengan Siklus Perencanaan (Permendagri 54 Tahun 2010), 2. RKPD online, 3. e-Monev untuk Pengendalian, Evaluasi dan Perbaikan Perencanaan Pembangunan, 4. Rencana Aksi Multipihak – Implementasi Pekerjaan (RAM-IP), 5. Bantuan Keuangan Berbasis Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota, 6. Pengelolaan dan Pengendalian Pengurangan Kemiskinan (Sistem Informasi Km 0 Pro Jabar), 7. Sinergi Program/Kegiatan Bersama MITRA melalui CSR “Rupiah = 0 (Nol), Inovasi Pada Kebijakan dan Program Pembangunan tahun 2015 : 1. Model Hibrid Strategi Pembangunan Jawa Barat 2013-2018, 2. Perluasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Asisten Sekda, 3. Pelaksanaan 20 Kegiatan Tematik Kewilayahan, 4. Perbaikan Kualitas Dan Efektivitas Perencanaan, yaitu : Bina Bakti Lingkungan (Bbl) Berbasis Uptd/Uptb/Balai Provinsi Jawa Barat, 5. Kampus Lapangan Perencanaan Pembangunan Daerah (KLP2D), 6. Rencana Implementasi Pekerjaa (DRImP), 7. Kebijakan Pembangunan Perbatasan Provinsi Jawa Barat, Ringkasan RKPD tahun 2015 adalah : keterkaitan RKPD dengan RPJMD, Konsistensi, Kelengkapan dan Kedalaman serta Keterukuran.
III.
DISKUSI DPRD 1. Usulan yang disampaikan oleh anggota dewan merupakan usulan yang benar benar dari aspirasi masyarakat 2. Program
yang
dilakukan
harus
benar
merupakan
kebutuhan
masyarakatRKPD online dan sms dapat dijadikan sebagai potret mengenai keluhan masyarakat 3. DPRD Jabar selalu dilibatkan dalam proses perencanaan oleh pemerintah daerah Jawa Barat, sehingga seluruh program pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat. 4. Sebagai provinsi dengan jumlah pendududk terbanyak, harunya pemerintah pusat memberikan lebih disbanding dengan provinsi lain. Karena APBD yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan saat ini. 5. Target IPM masih selalu diusahakan untuk dipenuhi. 6. Pemprov jabar telah 4 kali berturut turut unggul dalam penghargaan pangripta. 7. Proyek raksasa di jabar diharapkan dapat selesai secepatnya. 8. Dalam hal perencaan DPRD dilibatkan sejak awal. 9. Jabar diharapkan dapat memiliki pelabuhan regional Kelompok Masyarakat (LSM) Seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rkpd 1. LSM terlibat dalam hal diskusi sejak awal, mengenai pra RKPD 2. Pra musrenbang kewilayahan selalu terlibat 3. Pemerintah Jabar dalam hal perencanaan cukup terbuka terhadap masyarakat 4. Titik lemah dari perencaan Jawa Barat dalam hubungannya dengan masyarakat, salah satunya adalah jaba barat secara keseluruhan kurang berani dalam bertindak. 5. UsulaN dari masyarakat umum juga diterima oleh pemerintah Jabar dan dilakukan eksekusi terhadap usulan tersebut yang masuk melalui RKPD. IV.
KEPUTUSAN Dengan
diselenggarakannya
penilaian
Anugerah
Pangripta
Nusantara, diharapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan di berbagai bagian di wilayah Indonesia.
Demikian hasil notulensi pelaksanaan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Rapat,
atas
perhatian
dan
NOTULEN
Firstea Octa M., M.Si
