MEKANISME PENYELENGGARAAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2017

MEKANISME PENYELENGGARAAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2017

OUTLINE PAPARAN

I. Penjelasan Singkat II. Jadwal Pelaksanaan

2

I. PENJELASAN SINGKAT

3

LATAR BELAKANG 1. Sesuai UU SPPN No 25/2004, perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. 2. Setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. 3. Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan yang handal melalui proses partisipatif. 4. Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan dalam perencanaan pembangunan. 4

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan • Mendorong setiap daerah (Prov/Kab/Kota) untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan; • Menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.

Sasaran • Tersusunnya metode dan kriteria penilaian dokumen rencana pembangunan; • Terlaksananya penilaian dokumen rencana pembangunan; • Terpilihnya Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan dokumen rencana pembangunan yang terbaik sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 5

KILAS BALIK APN (1/9) TAHUN

DOKUMEN YANG DINILAI

2011

RPJMD PROVINSI

2012

RKPD PROVINSI TAHUN 2012

2013-2015

RKPD PROVINSI RKPD KABUPATEN/KOTA

2016

RKPD PROVINSI 2016 RKPD KABUPATEN/KOTA 2016

Page # 6

KILAS BALIK APN (2/9):

PEMENANG PROVINSI 2013-2015 PEMENANG APN PROVINSI 2014

PEMENANG APN PROVINSI 2013 Juara

Kategori A

Juara

Kategori B

Kategori A

Kategori B

Rencana Terbaik I

Jawa Barat

Sumatera Barat

Rencana Terbaik I

D.I Yogjakarta

Jawa Tengah

Rencana Terbaik II

D.I Yogjakarta

Kep Riau

Rencana Terbaik II

Jawa Barat

Sumatera Selatan

Rencana Terbaik III

Jawa Tengah

NTB

Rencana Terbaik Iii

Jawa Timur

NTB

Rencana Terbaik Harapan I

Jawa Timur

Sumatera Selatan


DKI Jakarta

Bangka Belitung

Rencana Terbaik Harapan II

DKI Jakarta

Bangka Belitung


Aceh

Sulawesi Tengah

Rencana Terbaik Harapan III

Bali

Aceh


Banten

Gorontalo

PEMENANG APN PROVINSI 2015 Kategori

Daerah

Rencana Terbaik I

D.I Yogjakarta

Rencana Terbaik II

Kalimantan Timur

Rencana Terbaik III

Jawa Barat


Jawa Timur


Aceh


Sulawesi Utara

PENGHARGAAN PENINGKATAN KUALITAS RKPD: PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Page # 7

PEMENANG PROVINSI 2016 KATEGORI PROVINSI DENGAN PERENCANAAN TERBAIK 1. Provinsi DKI JAKARTA Terbaik I 2. Provinsi JAWA BARAT Terbaik II 3. Provinsi D.I. YOGYAKARTA Terbaik III KATEGORI PROVINSI DENGAN PERENCANAAN PROGRESIF Provinsi GORONTALO KATEGORI PROVINSI DENGAN PERENCANAAN INOVATIF Provinsi DKI JAKARTA

KILAS BALIK APN (3/9) :

PEMENANG KABUPATEN/KOTA 2013-2015

PEMENANG APN KABUPATEN/KOTA 2013 Juara

Kategori A

Kategori B

PEMENANG APN KABUPATEN/KOTA 2014 Juara

Kategori A

Kategori B

Rencana Terbaik I

Kab Deli Serdang

Kab Sarolangun

Rencana Terbaik I

Kab Badung

Kab Pasaman

Rencana Terbaik II

Kab Kep Talaud

Kab Karimun

Rencana Terbaik II

Kota Magelang

Kab Banyuwangi

Rencana Terbaik III

Kab Gunung Kidul

Kota Baubau

Rencana Terbaik III

Kota Kendari

Kab Aceh Barat


Kab Bekasi

Kab Bengkulu Selatan


Kab Bintan

Kab Gunung Kidul


Kab Badung

Kab Maluku Tengah


Kota Medan

Kab Rote Ndao


Kota Cilegon

Kab Pidie Jaya


Kota Cilegon

Kab Bengkulu Selatan

PEMENANG APN KABUPATEN/KOTA 2015 Kategori

Daerah

Rencana Terbaik I

Kabupaten Aceh Barat

Rencana Terbaik II

Kabupaten Sleman

Rencana Terbaik III

Kabupaten Muara Enim


Kaupaten Lombok Utara


Kabupaten Siak


Kabupaten Banyuwangi

Page # 9

PEMENANG ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2016 LINGKUP KAB/KOTA KATEGORI KABUPATEN/KOTA DENGAN PERENCANAAN TERBAIK 1. Kota BATU Terbaik I 2. Kota DENPASAR Terbaik II 3. Kabupaten DONGGALA Terbaik III KATEGORI KABUPATEN/KOTA INOVATIF Kabupaten DONGGALA


DISTRIBUSI PROVINSI NOMINASI 2014-2016 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Tengah Gorontalo Aceh Jawa Barat Sumatera Selatan DKI Jakarta Nusa Tenggara Barat Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Tengah Jawa Timur Banten -

NOMINASI 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Tengah Gorontalo Aceh Jawa Barat Sumatera Selatan DKI Jakarta Nusa Tenggara Barat Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Sumatera Utara Sumatera Barat Sulawesi Tenggara Kalimantan Selatan Sulawesi Utara -

2016 Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Tengah Gorontalo Aceh Jawa Barat Sumatera Selatan DKI Jakarta Nusa Tenggara Barat Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Tengah Banten Kalimantan Timur Sumatera Utara Sumatera Barat Lampung Bali Riau

Kalimantan Tengah


DISTRIBUSI KAB/KOTA NOMINASI 2014-2016

KAB BADUNG KAB PASAMAN

NOMINASI TAHUN 2015 KAB. ACEH BARAT KAB. SIAK KAB. BANYUWANGI KOTA CILEGON KOTA MAGELANG KAB. LOMBOK UTARA KAB. SLEMAN KAB. MUARA ENIM

KOTA KENDARI

KAB. TANAH BUMBU

KOTA BATU

KAB GUNUNGKIDUL KAB BINTAN KOTA MEDAN KOTA PONTIANAK

KAB. WAJO KAB. TOJO UNA-UNA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR KAB. MALUKU TENGAH KAB. BONTANG KAB. BENGKULU UTARA KOTA TANJUNGPINANG KAB. LAMANDAU KAB. HALMAHERA SELATAN

KOTA DENPASAR KAB GARUT KAB BANYUMAS KAB MUSI RAWAS KAB TANA TORAJA KOTA SAWAH LUNTO KAB KULON PROGO KAB ENDE KAB BANGKA

TAHUN 2014 KAB. ACEH BARAT KAB. SIAK KAB. BANYUWANGI KOTA CILEGON KOTA MAGELANG

TAHUN 2016 KAB. ACEH BARAT KAB. SIAK

KAB. LOMBOK UTARA KAB DONGGALA KOTA METRO

KAB GORONTALO


CAPAIAN NILAI RATA-RATA SELURUH PROVINSI 2014-2016 4,00 3,50

3,26

3,00 2,61 2,50

2,70

3,22

3,45

3,41

3,60 3,30

2,47

2014 2015 2016

2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN

KUALITAS PROSES PENYUSUNAN PRESENTASI DAN WAWANCARA PERENCANAAN


CAPAIAN NILAI RATA-RATA SELURUH KAB/KOTA 2015-2016 4,00 3,50 3,00

3,30

3,18

3,48

2,68

2,50 2,00 1,50

2015

1,00

2016

0,50 0,00

KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN (TAHAP III)

VERIFIKASI DOKUMEN DAN PROSES PERENCANAAN (TAHAP IV)

KILAS BALIK APN (8/9): CAPAIAN NILAI KUALITAS PROSES PERENCANAAN SECARA UMUM

KILAS BALIK APN (9/9)

BEBERAPA CATATAN KESIMPULAN • Daerah semakin berusaha keras untuk mengikuti parameter-parameter seperti keterkaitan antar rencana, inovasi dan lainnya, sehingga secara umum kualitas perencanaan membaik; • Konsistensi belum terjalin dengan baik, antara isu prioritas berdasarkan fakta dan data, dengan program yang direncanakan; • Proses partisipasi atau bottom-up yang terjadi masih asal terlihat ada; • Perencanaan menjadi cenderung teknokratik-mekanistik dan melupakan spirit bahwa RKPD adalah bagian dari upaya menyelesaikan masalah daerah dan upayamewujudkan visi dengan tujuan-tujuan terukur.

KATEGORI PENGHARGAAN APN 2017 No.

Kategori

Trofi

1. Pangripta Nusantara PERENCANAAN TERBAIK PROVINSI

3

2. Pangripta Nusantara PERENCANAAN PENINGKATAN TERBESAR PROVINSI peningkatan terbesar dalam hasil penilaian RKPD Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016

1

3. Pangripta Nusantara PERENCANAAN TERBAIK KABUPATEN

3

4. Pangripta Nusantara PERENCANAAN TERBAIK KOTA

3

5. Pangripta Nusantara INOVASI TERBAIK PROVINSI

1

6. Pangripta Nusantara INOVASI TERBAIK KABUPATEN DAN KOTA

1 Total Trofi

12 17

TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2017 Tim Pengarah

Menteri PPN/Kepala Bappenas (Ketua) • Sesmen PPN/Sestama Bappenas • Deputi Bidang Pengembangan Regional

Penanggung Jawab Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan/PEPP

Tim Pelaksana Tim Penilai Teknis (TPT)

Tim Penilai Utama (TPU)

Tim Penilai Independen (TPI)

Tim Penghargaan & Acara (TPA)

18

TUGAS TIM PENILAI TEKNIS (TPT) • Menyusun indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme penilaian; • Melakukan penilaian terhadap dokumen RKPD sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditetapkan; • Membantu TPU dan TPI dalam melakukan verifikasi terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan; • Membantu TPU dan TPI pada tahapan presentasi dan wawancara di Tingkat Pusat.

19

TUGAS TIM PENILAI UTAMA (TPU) • Membahas seluruh hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Teknis dan menyusun nominasi daerah terbaik; • Melakukan penilaian dan verifikasi terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan melalui wawancara dan/atau tinjauan lapangan terhadap nominasi daerah terbaik; • Membahas seluruh hasil penilaian terhadap nominasi daerah terbaik, serta menyusun peringkat provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan indikator/kriteria yang ditetapkan. 20

TUGAS TIM PENILAI INDEPENDEN (TPI) • Melakukan penilaian RKPD sesuai dengan indikator/kriteria yang telah ditetapkan; • Melakukan verifikasi terhadap proses pelaksanaan penyusunan perencanaan di daerah. Bersama dengan Tim Penilai Utama bertugas: • Membahas seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis dan menyusun nominasi daerah terbaik; • Melakukan penilaian dan verifikasi terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan melalui wawancara dan/atau tinjauan lapangan terhadap nominasi daerah terbaik; • Membahas seluruh hasil penilaian terhadap nominasi daerah terbaik, serta menyusun peringkat provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 21

TAHAPAN PENILAIAN RKPD PROVINSI TAHUN 2017

Penilaian Tahap I

Penilaian Tahap II

Penilaian Tahap III

(Penilaian Terhadap Dokumen RKPD Provinsi)

(Verifikasi Terhadap PROSES PENYUSUNAN RKPD PROVINSI) BOBOT 30%

(Presentasi dan Wawancara di Tingkat Pusat)

BOBOT 40%

BOBOT 30%

PENETAPAN PEMENANG PROVINSI

22

TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPD PROVINSI 2017 Penilaian Tahap I terhadap 34 dokumen RKPD Provinsi yang menghasilkan provinsi nominasi (BOBOT 40%) 1. Keterkaitan (15%) 2. Konsistensi (25%) 3. Kelengkapan dan kedalaman (40%) 4. Keterukuran (10%) 5. Inovasi Kebijakan (10%)

Penilaian Tahap II terhadap proses perencanaan di provinsi nominasi (BOBOT 30%) 1. Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) (25%) 2. Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) (20%) 3. Proses Perencanaan Teknokratik (25%) 4. Proses Perencanaan Politik (10%) 5. Inovasi Proses & Program Daerah (20%)

Penilaian Tahap III melalui persentasi dan wawancara terhadap provinsi nominasi (BOBOT 30%) Penilaian terhadap dokumen RKPD (25%) 1. Keterkaitan (5%) 2. Konsistensi (5%) 3. Kelengkapan dan kedalaman (5%) 4. Keterukuran (5%) 5. Inovasi Kebijakan (5%) Penilaian terhadap proses penyusunan rencana (25%) 6. Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) (5%) 7. Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) (5%) 8. Proses Perencanaan Teknokratik (5%) 9. Proses Perencanaan Politik (5%) 10. Inovasi (5%) 11. Tampilan dan Materi Presentasi (25%) 12. Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi (25%) 23

KRITERIA PENILAIAN TAHAP II (BOBOT 30%): KRITERIA

VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPD 2017 PARAMETER

INDIKATOR

Usulan dari Musrenbang Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017

Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/Kota yang ditanggapi dalam proses penyusunan RKPD Provinsi 2017 (12,5%)

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017

Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Provinsi 2017 (12,5%)

Sinkronisasi prioritas daerah dalam RKPD Provinsi 2017 dan prioritas nasional dalam RKP 2017

Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2017 dengan RKP 2017

Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Provinsi 2017 dan RKP 2017

Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2017 yang mendukung RKP 2017 (10%)

TEKNOKRATIK

Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017

Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2017 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (12,5%)

25%

Kapasitas perencana daerah dalam penyiapan RKPD Provinsi 2017

Tingkat kapasitas perencana Bappeda Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017 (12,5%)

Pertimbangan dan pendapat DPRD Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017

Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2017 dengan usulan DPRD Provinsi (5%)

Konsultasi publik dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017

Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2017 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (5%)

Inovasi pada proses perencanaan

Inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konvensional (10%)

Inovasi program pembangunan daerah

Inovasi program pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahte raan masyarakat atau pelayanan publik atau daya saing daerah (10%)

DARI BAWAH (BOTTOM-UP) 25% DARI ATAS (TOP-DOWN) 20%

POLITIK

10% INOVASI PROSES & PROGRAM DAERAH

20% PENILAIAN KHUSUS KATEGORI INOVASI

Adanya proses transparansi proses dan hasil perencanaan terhadap publik Adanya usaha untuk menggunakan feedback dari stakeholders

24

CONTOH

PENILAIAN TAHAP II (BOBOT 30%): VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPD 2017 KRITERIA DARI BAWAH (BOTTOMUP) (25%)

PARAMETER 1.

Usulan dari Musrenbang Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi 2017

INDIKATOR (12,5%) Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang ditanggapi dalam proses penyusunan RKPD Provinsi 2017

Skor 4

Skor 3

Skor 1

(1) Tidak semua (1) Tidak semua (1) Semua kabupaten/kota hadir. kabupaten/kota kabupaten/kota hadir. (2) Semua hadir. (2) Semua kabupaten/kota yang (2) Tidak semua kabupaten/kota yang hadir menyetujui kabupaten/kota hadir menyetujui pernyataan pada yang hadir pernyataan pada parameter. ATAU menyetujui (3) Terdapat bukti fisik pernyataan pada parameter. tentang catatan dan parameter. (3) Terdapat bukti fisik kesepakatan yang tentang catatan dan ditandatangani oleh kesepakatan yang pejabat perwakilan ditandatangani oleh Kabupaten/Kota. pejabat perwakilan Kabupaten/Kota.

Skor 0 (1)

(2)

(3)

(4)

Tidak semua kabupaten/kota hadir. Kabupaten/kot a yang hadir tidak ada yang menyetujui pernyataan pada parameter. ATAU Tidak ada satu pun kabupaten/kota yang hadir. Kabupaten/kot a tidak ada yang hadir yang menyetujui pernyataan pada parameter.

25

AGENDA FOCUS GROUP DISCUSSION TAHAP II APN 2017 Waktu

Kegiatan

09.00-09.15 Penjelasan umum Anugerah Pangripta Nusantara 2017

Pembicara

Moderator

Tim Penilai Utama

Kepala Bappeda Provinsi

Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen

Tim Penilai Utama

09.15-09.30 Penjelasan teknis penilaian tahap II – verifikasi proses perencanaan 09.30-12.30 FGD penggalian informasi proses perencanaan 12.30-14.00 Ishoma 14.00-16.00 FGD lanjutan (bila diperlukan) bersama Tim Penilai Utama stakeholder lain yang tidak hadir atau dan Tim Penilai stakeholder yang diperlukan informasi Independen lebih lanjut

Bappeda Provinsi

26

II. JADWAL PELAKSANAAN

27

JADWAL PELAKSANAAN APN 2017 No

Bulan

Kegiatan

Jan 1

1

2 3 4

5

6

7

2

Feb 3

4

1

2

Mar 3

4

1

2

Ket

Apr 3

4

1

2

3

4

Persiapan Tim Pelaksana  Penyusunan TOR, RAB, SK Kegiatan, dll  Identifikasi TPI, TPU, dan TPT  Penetapan SK Tim Penyelenggara APN 2017  Laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas  Rancangan Indikator/Kriteria & Mekanisme Penilaian  Kesepakatan/Penetapan Indikator/Kriteria & Mekanisme Penilaian  Penyusunan Buku Pedoman untuk Provinsi  Pelatihan TPT  Diskusi dengan TPI, TPU, dan TPT  Adm persuratan ke daerah dan anggota tim penilai Pengumpulan dokumen  Pengumpulan Dokumen RKPD Provinsi 2017 Sosialisasi  Sosialisasi prosedur penilaian kepada provinsi Penilaian Tahap I Prov, Kab, dan Kota  Penilaian Dokumen RKPD Provinsi oleh TPT Pusat  Penilaian Dokumen RKPD Kab dan Kota oleh TPT Provinsi Penyiapan Penghargaan  Penyiapan trofi dan plakat Penilaian Tahap II Prov, Kab, dan Kota  Penilaian Provinsi oleh TPU dan TPI Pusat (kunjungan lapangan)

 Penilaian Kab dan Kota oleh TPU dan TPI Provinsi Penyampaian hasil provinsi  Penyampaian hasil penilaian Tahap I dan Tahap II (Surat Kepala Bappeda Provinsi) dilengkapi dengan RKPD Kab dan Kota nominasi provinsi

28

JADWAL PELAKSANAAN APN 2017 Bulan Jan

Kegiatan

No

1 8

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Ket 4

Penilaian Kab dan Kota oleh TPT Pusat Penilaian provinsi oleh TPU dan TPI Pusat (Jakarta)

Penilaian Tahap IV Kab dan Kota 

11

4

Apr

Penilaian Tahap III Prov 

10

3

Mar

Penilaian Tahap III Kab dan Kota 

9

2

Feb

Penilaian Kab dan Kota oleh TPU dan TPI Pusat (Jakarta)

Penetapan pemenang Penetapan pemenang Prov, Kab, dan Kota oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas berdasarkan penilaian oleh TPI dan TPU Pusat (Jakarta) Pengumuman pemenang 

12



Penyerahan trofi dan plakat APN 2017 (Pembukaan Musrenbangnas 2017)

29

TERIMA KASIH Sekretariat APN 2017 Jalan Sunda Kelapa No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telp/Fax : (021) 3926248 Email : [email protected]

19

MEKANISME PENYELENGGARAAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2017

Recommend Documents