PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK BUDHIPURA TINGKAT PROPINSI SE INDONESIA

PEDOMAN

PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK BUDHIPURA TINGKAT PROPINSI SE‐ INDONESIA Dalam Rangka Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) Ke‐18 Tahun 2013

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 2013 2013

KATA PENGANTAR

Pedoman Penyelenggaraan Anugerah Iptek ini disusun sebagai bahan acuan pemerintah pusat dalam memberikan penghargaan tingkat nasional kepada pemerintah daerah propinsi yang merupakan salah satu wujud pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas upaya pemerintah daerah Propinsi dalam meningkatkan laju pembangunan iptek di daerah mereka masing‐masing melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah. Penghargaan ini juga merupakan apresiasi atas prestasi pemerintah daerah Propinsi yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam membangun iptek, sebagai dasar ilmiah dalam penyelesaian masalah‐masalah aktual yang dihadapi daerah guna mendorong daya saing daerah. Keberpihakan dan kontribusi ini ditunjukkan pada kebijakan pembangunan iptek yang memberikan dukungan fasilitas, stimulasi dan penciptaan iklim kondusif serta aksi nyata dalam mensinergikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan berbagai faktor lainnya. Pedoman ini disertai dengan parameter penilaian yang disusun sedemikan rupa agar dapat diperoleh informasi yang relevan dan komprehensif. Penghargaan Anugerah Iptek akan diberikan setiap tahun bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) pada tanggal 10 Agustus. Penghargaan ini juga merupakan salah satu insentif dan stimulus bagi inisiatif lokal dalam memajukan iptek di pemerintahan daerah tingkat propinsi. Selanjutnya dalam jangka panjang parameter penilaian dalam Anugerah Iptek diharapkan iii

PEDOMAN ANUGERAH IPTEK BUDHIPURA UNTUK PROPINSI

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BUDIPURA UNTUK PROPINSI

i

menjadi acuan indikator pembangunan daerah yang akan berkonstribusi kepada daya saing iptek nasional. Jakarta, Maret 2013 Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Selaku Ketua Umum Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ke‐18

Dr. Teguh Rahardjo

iv



ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Halaman iiii

DAFTAR ISI

viii

DAFTAR LAMPIRAN

vi iv

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan

1 1 2 2

BAB II

3

PENERIMA, KRITERIA DAN PENILAIAN ANUGERAH IPTEK A. Penerima B. Kriteria C. Penilaian

3 3 3

BAB III

ORGANISASI

5

BAB IV KEGIATAN DAN MEKANISME KERJA

6

A. Kegiatan

6

B. Prosedur Pencalonan

7

C. Proses Penilaian

7

D. Jadwal Pengajuan

9



v

iii

DAFTAR LAMPIRAN No. Lampiran 1 Lampiran 1 : Surat pengajuan calon penerima Anugerah Iptek untuk Pemerintah Daerah 2 Lampiran 2 : Kerangka Tulis Profil calon penerima Anugerah Iptek untuk pemerintah daerah propinsi 3 Lampiran 3 : Formulir Hakteknas 2013 Daftar riwayat hidup gubernur 4 Lampiran 4 : Formulir Hakteknas 2013 Daftar Isian Anugerah Iptek untuk pemerintah daerah propinsi 5 Lampiran 5: Formulir Isian Bagi Lembaga Litbang di lingkungan Propinsi 6 Lampiran 6: Rekomendasi LPNK

vi

Hal 11 10 12 11

14 13 15 14

17 16

17 18



iv

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Salah satu prinsip pembangunan adalah berkelanjutan dan berwawasan Iptek. Sejalan dengan itu, Pasal 12 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), menyebutkan bahwa "dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap unsur kelembagaan Iptek bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Iptek". Mencermati hal tersebut, dan merujuk Pasal 219 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa ”pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah”, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) berinisiatif meningkatkan percepatan pembangunan Iptek melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah. Sebagai salah satu upaya tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi berinisiatif melakukan pemberian penghargaan tingkat nasional sebagai wujud pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan propinsi, dan sebagai pemetaan upaya pemerintah daerah propinsi dalam peningkatan daya saing daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah.. Penghargaan ini diberikan pada Pemerintah Daerah Propinsi yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam membangun Iptek, sebagai dasar penyelesaian masalah‐masalah yang dihadapi daerah. Keberpihakan dan konstribusi Pemerintah Daerah Propinsi ini ditunjukkan dengan kebijakan pembangunan Iptek yang memberikan dukungan dan aksi nyata dalam mensinergikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kondisi nyata di wilayahnya. Diharapkan dalam jangka panjang penghargaan ini dapat menjadi PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK UNTUK PROPINSI PEDOMAN ANUGERAH IPTEK BUDHIPURA UNTUK PROPINSI

1

1

bagian penting dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing nasional. Selanjutnya penghargaan Anugerah Iptek diterjemahkan dalam bagian penting dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pedoman sebagai acuan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan daya saing nasional. Anugerah Iptek, agar mendapatkan kelancaran dan kesamaan pandang Selanjutnya penghargaan Anugerah Iptek diterjemahkan dalam dalam hal penerima, kriteria, organisasi, kegiatan dan mekanisme kerja pedoman seluruh dan pihak yang penilaian terlibat dalam termasuk sebagai prosedur acuan pencalonan proses secara kegiatan umum Anugerah Iptek, agar mendapatkan kelancaran dan kesamaan pandang terhadap calon penerima Anugerah Iptek. dalam hal penerima, kriteria, organisasi, kegiatan dan mekanisme kerja termasuk prosedur pencalonan dan proses penilaian secara umum terhadap calon penerima Anugerah Iptek. B. LANDASAN HUKUM 1. Undang‐Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek; B. LANDASAN HUKUM 2. Undang‐Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 1. Peraturan Undang‐Undang No. 18 Negara Tahun 2002 Nasional 3. Menteri Riset tentang dan Sistem Teknologi No. Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek; 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 2. Kementerian Riset dan Teknologi. Undang‐Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Menegristek Negara Riset dan Teknologi No. 4. Peraturan Bersama dan Mendagri No. 3 Tahun 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 2012 dan No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi. C. MAKSUD DAN TUJUAN Daerah (SIDA). Maksud pemberian Anugerah Iptek untuk propinsi adalah memberikan pengakuan terhadap UPAYA yang telah dilakukan oleh C. MAKSUD DAN TUJUAN propinsi dalam pembangunan Sistem Inovasi Daerah yang Maksud pemberian Anugerah Iptek untuk propinsi adalah memungkinkan terjadinya peningkatan daya saing daerah, dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap yang telah oleh mengukur upaya propinsi dalam UPAYA peningkatan daya dilakukan saing daerah propinsi dalam pembangunan Sistem Inovasi Daerah yang berbasis Sistem Inovasi Daerah. memungkinkan terjadinya peningkatan daya saing daerah, dan sekaligus Tujuan dari kegiatan ini adalah memicu Pemerintah Daerah mengukur upaya propinsi dalam peningkatan daya saing daerah Propinsi untuk meningkatkan perhatian pada pentingnya pembentukan berbasis Sistem Inovasi Daerah. lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Sistem Inovasi Daerah dari kegiatan sebagai ini adalah memicu daya Pemerintah Daerah dalam Tujuan kegiatan ekonomi pendorong saing daerah, Propinsi untuk meningkatkan perhatian pada pentingnya pembentukan sekaligus sebagai pengakuan terhadap prestasi pembangunan daerah. lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Sistem Inovasi Daerah dalam kegiatan ekonomi sebagai pendorong daya saing daerah, sekaligus sebagai pengakuan terhadap prestasi pembangunan daerah. PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK UNTUK PROPINSI

2

2


PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK UNTUK PROPINSI

2

BAB II PENERIMA, KRITERIA DAN PENILAIAN ANUGERAH IPTEK A. PENERIMA Anugerah Iptek diberikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi atas dasar kepeduliannya terhadap pembangunan sistem inovasi daerah di dalam wilayahnya yang membawa kepada daya saing daerah. B. KRITERIA 1. Keberadaan Badan yang memiliki fungsi kelitbangan di Propinsi. 2. Komposisi Anggaran. 3. Dana yang diberikan kepada Balitbang. 4. Program Tahunan Propinsi. 5. Pemanfaatan hasil litbang yang ada, baik dari litbang propinsi, lembaga litbang universitas, maupun lembaga litbang lainnya 6. Kerjasama dan sinergi dengan lembaga litbang yang ada di dalam propinsi. 7. Keberadaan Roadmap Sistem Inovasi Daerah 8. Keberadaan DRD dan pemanfaatannya. 9. Pembinaan terhadap litbang kabupaten/kota. 10. Pertumbuhan UKM/IKM 11. Jumlah award/ penghargaan terkait Iptek yang diterima kabupaten atau kota dalam propinsi C. PENILAIAN Unsur‐unsur yang dinilai dalam Anugerah Iptek adalah aksi nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengembangan Sistem Inovasi Daerah, dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kebijakan pemerintah daerah Propinsi dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah bagi peningkatan daya saing daerah yang tertuang PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK UNTUK PROPINSI PEDOMAN ANUGERAH IPTEK BUDHIPURA UNTUK PROPINSI

3

3

2.

3.

dalam RPJMD, perangkat daerah, program, dan anggaran daerah, Roadmap SIDa Bobot Penilaian: 40 Pembinaan Pemerintah Daerah Propinsi (baik dalam bentuk pengembangan SDM, sarana prasarana, anggaran, program dll) terhadap lembaga litbang tingkat propinsi, baik lembaga litbang propinsi sendiri, lembaga litbang universitas, maupun lembaga litbang kementerian yang ada di daerah, dan lembaga litbang lainnya Bobot Penilaian: 35 Pemanfaatan hasil litbang yang ada pada lembaga litbang yang ada di tingkat propinsi bagi peningkatan daya saing daerah Bobot Penilaian: 25


4

4


BAB III ORGANISASI Panitia terdiri atas pembina, pengarah, pelaksana, dewan juri dan tim penilai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dengan tugas masing‐masing yaitu: a. Pembina Pembina ialah Menteri Riset dan Teknologi yang mempunyai fungsi untuk memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan penghargaan dan hal lainnya yang bersifat strategis di dalam penyelenggaraannya. b. Panitia Pengarah Panitia pengarah bertugas untuk mengarahkan proses pelaksanaan pemberian penghargaan. c. Panitia Pelaksana Panitia pelaksana bertugas untuk menyelenggarakan proses berlangsungnya pemberian penghargaan mulai dari pencalonan pemerintah daerah sampai selesai. d. Tim Penilai Tim penilai pusat bertugas melakukan inventarisasi calon daerah, seleksi kelengkapan administrasi dan persyaratan yang diusulkan Pemerintah Daerah Propinsi, verifikasi, pencarian fakta dalam rangka menentukan peringkat. e. Dewan Juri Dewan juri terdiri atas para ahli dari kalangan praktisi dan profesional yang mempunyai kompetensi dalam penilaian calon penerima penghargaan yang bertugas melakukan penilaian hasil presentasi serta melaporkan hasil penjurian kepada pembina penghargaan (Menteri Riset dan Teknologi).

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK UNTUK PROPINSI PEDOMAN ANUGERAH IPTEK BUDHIPURA UNTUK PROPINSI

5

5

BAB IV KEGIATAN DAN MEKANISME KERJA A. KEGIATAN Kegiatan Anugerah Iptek untuk kategori Pemerintah Daerah Propinsi meliputi : 1. Penyampaian informasi Pelaksanaan Anugerah Iptek tahun 2013 ke Pemerintah Daerah Propinsi melalui pengiriman pedoman pelaksanaannya dan pemberitaan di situs http://www.ristek.go.id 2. Penominasian calon penerima Panitia pelaksana Kementerian Riset dan Teknologi menetapkan nominasi calon penerima Anugerah Iptek berdasarkan data usulan yang masuk, sebanyak‐banyaknya sejumlah 10 (sepuluh) daerah melalui kegiatan audit kecukupan atas daftar isian dan profil calon yang telah diterima oleh panitia. 3. Kunjungan Tim Penilai Tim Penilai Anugerah Iptek melakukan verifikasi terhadap sebanyak‐ banyaknya 10 (sepuluh) nominator, melalui kunjungan lapangan (fact finding) untuk melakukan penilaian kesesuaian (conformity assesment) atas unsur‐unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan sebelumnya oleh calon penerima kepada panitia pelaksana Anugerah Iptek. 4. Presentasi Hasil Kunjungan Tim Penilai. Tim Penilai Anugerah Iptek melakukan presentasi atas hasil kunjungan ke sebanyak‐banyaknya 10 (sepuluh) besar daerah nominator dihadapan Dewan Juri. 5. Sidang Dewan Juri Dewan Juri melakukan sidang untuk menetapkan penerima Anugerah Iptek untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima. 6. Penyerahan Anugerah Iptek Penyerahan Anugerah Iptek dilakukan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) setiap tahun pada tanggal 10 Agustus. PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK UNTUK PROPINSI

6

6


B. PROSEDUR PENCALONAN 1. Pengusul calon penerima Anugerah Iptek adalah Pemerintah Daerah Propinsi, dengan menyertakan: a) Profil Pemerintah Daerah Propinsi calon penerima Anugerah Iptek (lampiran 2) b) Mengisi formulir‐formulir yang diminta oleh panitia pelaksana Anugerah Iptek (lampiran 1 dan 3, 4,5,6). 2. Pengusulan calon penerima Anugerah Iptek disertai dengan surat pengantar dari Gubernur ditujukan kepada Panitia Pelaksana Anugerah Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi dengan alamat: Sekretariat Panitia Penghargaan Anugerah Iptek 2013 Kementerian Riset dan Teknologi Gedung II BPPT Lt. 7, Jl. M.H. Tamrin no. 8, Jakarta Pusat, Fax (021) 3102014 Contact Person: Abdul Syukur Telp. (021) 3169236 Hp. 08176792277 email: [email protected] dan [email protected] C. PROSES PENILAIAN 1. Panitia pelaksana Anugerah Iptek menjaring dan menseleksi calon penerima Anugerah Iptek berdasarkan audit kecukupan data (lampiran 1 s/d 5) yang masuk dari para pengusul dan menetapkan sebanyak‐banyaknya 10 (sepuluh) daerah nominator. 2. Selanjutnya oleh Tim Penilai dilakukan verifikasi dan pembobotan serta kunjungan kelapangan (fact finding) untuk menilai kesesuaian (conformity assesment) atas Bab II point B dan C kepada sebanyak‐ banyaknya 10 (sepuluh) daerah nominator. 3. Hasil kunjungan lapangan oleh Tim Penilai dilanjutkan dengan presentasi di depan Dewan Juri. 4. Dewan Juri bersidang untuk menetapkan calon‐calon penerima Anugerah Iptek kategori Pemerintah Daerah Propinsi dan menyampaikannya ke panitia pelaksana Hakteknas 2013. PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK UNTUK PROPINSI PEDOMAN ANUGERAH IPTEK BUDHIPURA UNTUK PROPINSI

7

7

5. Panitia Pelaksana Hakteknas 2013 menyampaikan nama‐nama penerima Anugerah Iptek kepada Menteri Riset dan Teknologi untuk ditetapkan sebagai penerima Anugerah Iptek. 6. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

D. JADWAL PENGAJUAN Batas akhir penerimaan Pengajuan: 07 Mei 2013 Penyerahan Anugrah Iptek bagi Pemenang: 10 Agustus 2013


8

8


LAMPIRAN


9

Lampiran 1 Surat Pengajuan

Surat Pengajuan Calon Penerima Anugerah Iptek untuk Pemerintah Daerah Propinsi

Nomor : Lampiran : ‐ Perihal : Pengajuan Penerimaan Anugerah Iptek bagi Propinsi Kepada Yth. Panitia Pelaksana Anugerah Iptek untuk Pemerintah Daerah Propinsi Kementerian Riset dan Teknologi Gedung BPPT II Lt. 8 Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat di JAKARTA Berdasarkan daftar isian yang telah kami lengkapi sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Panitia Pelaksana Penghargaan Anugerah Iptek tahun 2013, dengan ini kami sampaikan surat pengantar yang mewakili pemerintah daerah Propinsi sebagaimana terdapat dalam lampiran surat ini, untuk dapat dipertimbangkan sebagai penerima penghargaan Anugerah Iptek untuk pemerintah daerah Propinsi sesuai dengan prestasinya dalam mendorong pengembangan Sistem Inovasi Daerah. Terlampir disampaikan data beserta dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu: 1. Profil pemerintah daerah Propinsi calon penerima Anugerah Iptek. 2. Pernyataan/bukti award terkait Iptek yang diterima Kabupaten/ Kota 3. Pernyataan/bukti tentang visi, misi dan komitmen Pemerintah Daerah Propinsi 4. Daftar isian penilaian Anugerah Iptek. ........................., .........................2013 Pengaju Calon Penerima Anugerah Iptek kategori Pemerintah Daerah Propinsi Gubernur (...................................) Tembusan : 1. Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri 2. Pertinggal PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK UNTUK PROPINSI PEDOMAN ANUGERAH IPTEK BUDHIPURA UNTUK PROPINSI

11

10

Lampiran 2 : Profil Calon Penerima

KERANGKA TULIS PROFIL CALON PENERIMA ANUGERAH IPTEK UNTUK PEMERINTAH DAERAH PROPINSI

A. LATAR BELAKANG 1. Diisi dengan riwayat daerah, geografis daerah, potensi sumberdaya daerah; 2. Visi, Misi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi untuk pembangunan Iptek. B. PERMASALAHAN DAERAH C. ANALISIS SWOT dalam PEMBANGUNAN DAERAH D. PROGRAM SISTEM INOVASI DAERAH dalam rangka penyelesaian Pembangunan Daerah 1. Kebijakan‐kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi tentang Sistem Inovasi Daerah terhadap penyelesaian pembangunan daerah 2. Program Pemerintah Daerah Propinsi dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah meliputi pembentukan/ penguatan/ pengembangan lembaga litbang, pengembangan SDM Iptek, sinergi lembaga litbang yang ada di lingkungan propinsi) 3. Kegiatan pembinaan lembaga‐lembaga litbang yang ada di lingkungan propinsi, pembinaan litbang kabupaten/ kota. 4. Alokasi dana bagi program dan kegiatan di atas. Lampirkan semua dokumen pendukung. E. HASIL‐HASIL YANG TELAH DICAPAI 1. Daftar pemanfaatan produk lembaga litbang di lingkungan propinsi yang digunakan bagi peningkatan daya saing daerah, baik bagi propinsi maupun bagi kabupaten/ kota 2. Pertumbuhan SDM Iptek PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK UNTUK PROPINSI

12

11


3. Peningkatan jumlah UKM/IKM berbasis sumberdaya lokal yang menggunakan teknologi produk lembaga litbang di lingkungan propinsi


13

12

Lampiran 3 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP GUBERNUR DATA PRIBADI 1. Nama :................................................. 2. Tempat/Tanggal Lahir :................................................. 3. Jenis Kelamin :................................................. 4. Pendidikan Terakhir : ................................................ 5. Alamat ‐ Rumah : ................................................ ......................................................................................... ‐ Kantor : ................................................ ....................................................................................... II. RIWAYAT PEKERJAAN ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .............................................. III. TANDA JASA/PENGHARGAAN a ................................................................................. b ................................................................................. c ................................................................................. d ................................................................................. e ................................................................................. Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya. ............................. 2013 Gubernur ( ..................................)

I.


14

13


Lampiran 4 :

Daftar Isian Anugerah Iptek untuk Pemerintah Daerah Propinsi Pengantar

Daftar isian Anugerah Iptek ini meliputi aksi nyata pengembangan Sistem Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

Formulir Isian Bagi Propinsi Anugerah Iptek untuk kategori Pemerintah Daerah Propinsi 1

a. b.

c. d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

BAPPEDA PROPINSI (diisi oleh Bappeda Propinsi) Apakah ada SKPD yang menangani kelitbangan ? ada Apakah di propinsi saudara, ada Balitbang / BPP ada Propinsi? Apakah nama SKPD tersebut ? Berapa persen alokasi dana untuk lembaga kelitbangan di propinsi ? Berapa persen alokasi dana untuk pembinaan litbang di kabupaten /kota ? Berapa alokasi dana pembinaan litbang yang diberikan kepada lembaga lain di propinsi ( lemlit universitas, BPTP, dan lembaga lainnya) ? Adakah kerjasama program dengan lemlit lain ada berbasis iptek dalam propinsi ? Berapa persen alokasi dana untuk pengembangan SDM: • Untuk pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan SDM dalam bidang iptek • Untuk pembangunan sarana prasarana pengembangan iptek dan SDM Berapa alokasi anggaran untuk pengembangan IKM dan UKM berbasisi IPTEK ? Berapa persen pertumbuhan UKM/IKM berbasis iptek di daerah yang dibina bersama‐sama dengan daerah/kab/kota ? Adakah keberadaan lembaga non‐struktural yang berfungsi memberi asistensi dalam bidang pengembangan iptek di propinsi ? Contoh pendayagunaan lembaga non struktural yang telah ada dilakukan Contoh lembaga non‐struktural: Dewan Riset Daerah, Dewan pakar, Penasehat Ahli

tidak tidak

persen

persen

rupiah

tidak

persen

persen

persen

rupiah

persen

tidak


15

14

l.

m

n.

o.

2

3

4

Award apa saja yang diterima propinsi dalam dua tahun terakhir ? (dapat dibuat pada lampiran tersendiri) Adakah program pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) masuk ke dalam RPJMD? Apakah propinsi telah menyusun klaster UKM/IKM berbasis SIDa ? Apakah propinsi ada memiliki roadmap pengembangan SIDa ? (lampirkan)

DINAS PERTANIAN PROPINSI (diisi oleh Dinas Pertanian) a. Apakah dinas melakukan kegiatan kelitbangan dan pengembangan iptek ? b. Apakah dinas dalam melakukan kegiatan kelitbangan dan pengembangan iptek bermitra dengan lemlit lainnya ? c. Terkait pertanyaan no 2, Program apa saja yang dilakukan dalam 4 tahun terakhir ? Lampirkan Bagaimana bentuk dukungan dari lembaga kelitbangan propinsi dalam pelaksanaan program kelitbangan maupun dalam bermitra dengan institusi lain ? Lampirkan DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI (diisi oleh dinas Perindutrian) a. Apakah SKPD melakukan kegiatan kelitbangan dan pengembangan iptek ? Apakah SKPD dalam melakukan kegiatan kelitbangan dan pengembangan iptek bermitra dengan lemlit lainnya ? b. Terkait pertanyaan no 2, Program apa saja yang dilakukan dalam dua tahun terakhir ? Bagaimana bentuk dukungan lembaga kelitbangan propinsi dalam pelaksanaan program kelitbangan maupun dalam bermitra dengan institusi lain ? DINAS KOPERASI/UKM DAN IKM PROPINSI (diisi oleh dinas Koperasi/ UKM Apakah SKPD melakukan kegiatan kelitbangan dan pengembangan iptek ? a. Apakah SKPD dalam melakukan kegiatan kelitbangan dan pengembangan iptek bermitra dengan lembaga (LPNK‐Ristek) LIPI, BPPT, BATAN, ? Terkait pertanyaan no 2, Program apa saja yang dilakukan dalam dua tahun terakhir ? (lampirkan) Bagaimana bentuk dukungan lembaga kelitbangan propinsi dalam pelakssanaan program kelitbangan maupun dalam bermitra dengan institusi lain ? Lampirkan


16

ada

tidak

Sudah

belum

ada

tidak

Jumlah

Satuan

Catatan

Ya

tidak

Ya

Tidak

Jumlah

Satuan

Catatan

Ya

tidak

ya

tidak

buah

persen

Jumlah

Satuan

Catatan

Ya

Tidak

Ya

Tidak

15


Lampiran 5 :

Formulir Isian Bagi Lembaga Litbang di Lingkungan Propinsi (Lemlit univ, BPTP, dan lembaga litbang lainnya) 1.

a.

b. c.

d.

e.

f.

g.

h.

Adakah prioritas program untuk mendukung propinsi? Sebutkan Adakah arahan program dari propinsi setiap tahun? Berapa alokasi dana bagi pengembangan program yang didapatkan dari propinsi ? Adakah sarana prasarana yang diberikan dari propinsi ? Apakah ada kerjasama program dalam rangka pengembangan SDM iptek ? Apakah ada hasil litbang yang didayagunakan oleh propinsi ? Bagaimana peran balitbang propinsi /SKPD kelitbangan selama ini dalam pembinaan program kelitbangan ? (Narasikan) Adakah koordinasi rutin dengan lembaga kelitbangan propinsi dan SKPD terkait lainnya ?

Jumlah

Satuan

Catatan

Ya

tidak

Ya

tidak

persen

ada

tidak

ada

tidak

ada

tidak

ada

tidak


17

16

Lampiran 6 :

REKOMENDASI LPNK Rekomendasi LPNK di bawah koordinasi Kementerian Riset dan teknologi terhadap 3 (tiga) propinsi yang layak diberikan Anugrah penghargaan Iptek dikarenakan prestasinya dalam pengembangan Sistem Inovasi Daerah bagi peningkatan Daya saing daerah. Di dalam rekomendasi disebutkan alasan pemberian rekomendasi, hal‐ hal yang telah dilaksanakan oleh propinsi bagi pengembangan SIstem Inovasi Daerah untuk peningkatan daya saing daerah, kerjasama yang telah dilakukan antara LPNK dengan propinsi terkait, dan pandangan LPNK bagi perkembangan Propinsi tersebut.


18

17


PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH IPTEK BUDHIPURA TINGKAT PROPINSI SE INDONESIA

Recommend Documents