MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN LOMBA PERADILAN SEMU PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TINGKAT PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA 2011
Penyelenggara Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jakarta, April 2011
Pedoman Penyelenggaraan “Lomba Peradilan Semu (Moot Court) Pengujian Undang-Undang Tingkat Perguruan Tinggi Se-Indonesia 2011”
A. LATAR BELAKANG 1. Berdasar Pasal 24C UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001 Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan RI. Diatur pula dalam Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki 4 (empat) wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum dan 1(satu) kewajiban untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. 2. Untuk menjalankan wewenang mengadili, diperlukan hukum acara yang berfungsi menegakkan hukum materiil dan mengatur proses persidangan. Salah satunya adalah dalam proses beracara Pengujian Undang-Undang (PUU). Peradilan diselenggarakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). 3. Untuk mendukung kelancaran proses peradilan diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan kemahiran beracara oleh pihak-pihak yang terkait dengan persidangan. Di lain pihak, di usia hampir 8 (delapan) tahun, masyarakat umum masih banyak yang belum mengetahui hukum beracara di MK. 4. Sehubungan dengan kenyataan yang demikian, dipandang perlu untuk menyelenggarakan pendidikan dan penyebarluasan pengetahuan, pemahaman, dan kemahiran beracara di MK. Untuk mendorong hal tersebut, MK berinisiatif menggelar lomba Peradilan Semu Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia 2011. B. NAMA DAN BENTUK KEGIATAN “Lomba Peradilan Semu Pengujian Undang-Undang Tingkat Mahasiswa se-Indonesia 2011”. C. TUJUAN 1. Menciptakan dan Mempererat jalinan persaudaraan antar Mahasiswa peminat studi hukum kenegaraan dari berbagai Fakultas Hukum dari seluruh Universitas se-Indonesia. 2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam praktek beracara di Mahakamah Konstitusi selain teori Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 3. Meningkatkan pemahaman dalam beracara sesuai dengan Pedoman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia. 4. Sosialisasi tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi.
1
D. KEPANITIAAN KEGIATAN Panitia adalah Petugas sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara kegiatan yang terdaftar dalam kepanitiaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
E. TEMA LOMBA Tema besar perlombaan Peradilan Semu Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia 2011 adalah Pengujian Perundang-Undangan (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan ketentuan Undang-Undang tersebut belum pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
F. PESERTA - Peserta kegiatan ini adalah tim mahasiswa mewakili tiap perguruan tinggi yang berasal dari seluruh Indonesia dengan syarat berasal dari Fakultas Hukum. - Tiap tim terdiri atas 17 (tujuh belas) orang mahasiswa peserta lomba dan 2 (dua) orang pembimbing yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta lomba. - Tiap tim dengan jumlah 17 orang memiliki komposisi pembagian peranan yang terdiri atas: 1) 9 (sembilan) orang hakim 2) 1 (satu) orang Panitera Pengganti 3) 1 (satu) orang petugas persidangan (pedel) 4) 1 (satu) orang pemohon 5) 1 (satu) orang kuasa hukum pemohon 6) 1 (satu) orang wakil Pemerintah 7) 1 (satu) orang wakil DPR 8) 1 (satu) orang ahli Pemohon 9) 1 (satu) orang ahli Pemerintah - Seluruh berkas kompetisi dari Perguruan Tinggi yang diterima panitia akan dikelompokan menjadi 5 wilayah (terlampir).
G. PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN LOMBA Setiap tim yang akan mengikuti lomba diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Termasuk dalam daftar Universitas yang telah ditentukan. 2. Mengirimkan berkas pendaftaran yang terdiri dari: 1) formulir pendaftaran; 2) daftar nama delegasi; 3) surat tugas untuk delegasi dari Dekan Fakultas Hukum; 4) salinan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir oleh fakultas; 5) surat tugas bagi pembimbing. 3. Mengirimkan berkas lomba yang terdiri dari: a. Berkas Permohonan dan Alat Bukti b. Keterangan Pemerintah c. Keterangan DPR d. Skenario Sidang -Tahapan Persidangan
2
-Pokok-pokok keterangan Ahli e. Putusan Ketentuan Pengiriman: • Seluruh berkas dikirim 1 (satu) set dalam bentuk file tercetak dan file elektronik. • Berkas dianggap sudah diserahkan apabila salah satu dari file tercetak atau file elektronik diterima oleh panitia. • Pendaftaran selambat-lambatnya Tanggal 16 September 2011 (Cap Pos). • Formulir pendaftaran dikirimkan kepada: Panitia Lomba Peradilan Semu (Moot Court) Pengujian Undang-Undang Tingkat Perguruan Tinggi Se-Indonesia 2011 d/a. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp.: 021-23529000, ext. 18212 Fax: 021-386 3877/3512456 H. MEKANISME LOMBA Kegiatan Lomba Peradilan Semu Pengujian Undang-Undang Tingkat Mahasiswa se-Indonesia 2011 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yakni: 1. Tahap I, tahap seleksi berkas lomba 2. Tahap II, tahap persidangan semu (moot court)
Tahap I Seleksi Berkas Lomba •
•
Pada tahap seleksi berkas lomba, keseluruhan berkas Lomba akan dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) wilayah yang telah disebutkan. Dari masing-masing wilayah akan dipilih 2 (dua) tim yang memiliki berkas tim dengan nilai terbaik, sehingga jumlah tim yang akan masuk ke tahap II adalah 10 (sepuluh) tim. 10 (sepuluh) tim terbaik dalam penilaian berkas akan masuk dalam tahap persidangan semu.
Tahap II tahap Persidangan (Moot Court) •
Panitia akan mengundang 10 tim yang telah lolos dari tahap seleksi berkas untuk mengikuti tahap persidangan semu (moot court) di Mahkamah Konstitusi. Masing-masing tim memiliki jumlah maksimal anggota 17 (tujuh belas) orang dan 2 (dua) orang pembimbing.
•
10 (Tim) yang lolos ke dalam babak persidangan semu akan memperagakan persidangan semu terhadap berkas yang sudah dikirimkan ke panitia. Satu persidangan terdapat pembagian peran sebagai berikut: 1. 9 (sembilan) orang hakim 2. 1 (satu) orang Panitera Pengganti 3. 1 (satu) orang petugas persidangan (padel)
•
4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 1 1 1 1 1
(satu) orang pemohon (satu) orang kuasa hukum pemohon (satu) orang wakil Pemerintah (satu) orang wakil DPR (satu) orang ahli Pemohon (satu) orang ahli Pemerintah
3
Teknis Pelaksanaan Tahap Persidangan Semu Setiap tim disediakan waktu 90 menit untuk melaksanakan persidangan. Masing-masing tim harus mempersiapkan diri untuk bersidang dengan 3 (tiga) agenda persidangan, yaitu Pemeriksaan pendahuluan, Pemeriksaan persidangan, dan Pembacaan Putusan.
I.
HADIAH DAN PENGHARGAAN Pemenang dan Hadiah : 1. Pemenang terdiri dari 3 (tiga) tim terbaik untuk setiap kategori, yaitu : a.
Juara pertama, dengan hadiah Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai sebesar Rp.34.000.000,- (@Rp2.000.000)
b.
Juara kedua, dengan hadiah Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, uang tunai sebesar Rp.25.500.000,- (@Rp1.500.000)
c.
Juara ketiga, dengan hadiah Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai sebesar Rp.21.250.000,- (@Rp1.250.000)
2. Masing-masing dosen pembimbing dari tim juara akan mendapatkan Rp.2.500.000,-
J.
PEMBIAYAAN Pada tahap peradilan semu akan dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Selama pelaksanaan tersebut, untuk penggantian pembiayaan akan diberlakukan sebagai berikut. a. MK menanggung biaya akomodasi dan konsumsi selama kegiatan berlangsung. b. MK memberikan penggantian biaya transportasi. • Untuk penggantian transportasi udara peserta harus menyiapkan bukti riil tiket ekonomi berangkat (termasuk boarding pass dan airport tax) dan tiket ekonomi pulang yang langsung dari kota perguruan tinggi asal ke kota tempat penyelenggaraan/direct flight (bertanggal setelah berakhirnya kegiatan). • Untuk peserta yang menggunakan angkutan darat, bukti pembelian tiket riil menjadi dasar penggantian biaya tiket. • Untuk peserta yang menggunakan kendaraan sendiri, akan dihitung berdasarkan transport lokal yang berlaku. c. MK tidak menanggung biaya diluar ketentuan poin a dan b. d. Peserta wajib membawa Surat Rekomendasi/Surat Tugas dari Universitas/Fakultas. e. Kontak person Nama : 1. Andhini Sayu F HP : 0856 123 6758 Email :
[email protected] 2. Fitri Yuliana HP : 0814 1010 1410 Email :
[email protected] Telp : 021-23529000 ext. 18212 Fax : 021-3863877
4
K. WAKTU DAN TEMPAT Tahap penerimaan Berkas Lomba dimulai pada Agustus s.d 30 September 2011, seleksi Berkas Lomba dilaksanakan pada, 7 s.d 9 Oktober 2011 sedangkan Tahap Final Lomba diselenggarakan pada 21 s.d 23 Oktober 2011 di Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.
5
Lampiran 1
JADWAL KEGIATAN LOMBA No.
Kegiatan
Hari/Tanggal
Tempat
1.
Pengiriman undangan Calon Peserta
Agustus 2011
Humas Mahkamah Konstitusi RI, Telp.: 021-3863877, atau 23529000 ext. 18212 Pemberitahuan Melalui Surat, Faximile dan Telepon
2.
Penerimaan berkas pendaftaran
Agustus 2011 s.d.
Gedung MKRI,
Penilaian Berkas-berkas
7 s.d. 9 Oktober 2011
4.
30 September 2011 (cap pos)
pendaftaran (Tahap I) dan Penentuan Peserta yang masuk final (Tahap II) 5.
Pengiriman Undangan Tim
10 s.d 12 Oktober 2011
Humas Mahkamah Konstitusi RI, Telp.: 021-3863877, atau 23529000 ext. 18212 Pemberitahuan Melalui Surat, Faximile dan Telepon
Gedung MKRI
yang masuk Tahap II dan Penerimaan Konfirmasi pendaftaran ulang bagi peserta Tahap II
6.
Tahap II (Final)
21 s.d 23 Oktober 2011
7
Laporan
November 2011
6
Lampiran 2
DAFTAR UNDANGAN
No.
Wilayah I: Sumatera, Kalimantan
Wilayah II: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten
Wilayah III: Jawa Tengah, Jogja
Wilayah IV: Jawa Timur, Bali, NTT, NTB
Wilayah V: Sulawesi, Maluku Utara, Papua
1
Univ. Andalas (UNAND), Padang
Univ. Indonesia (UI), Jakarta
Univ. Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto
Univ. Udayana (UNUD), Denpasar
Univ. Atma Jaya Makassar, Makassar
2
Univ. Bengkulu, Bengkulu
Univ. Pasundan (UNPAS), Bandung
Univ. 17 Agustus 1945 Semarang
Univ. Brawijaya, Malang
Univ. Hasanuddin (UNHAS), Makassar
3
Univ. Lambung Mangkurat (UNLAM), Banjarmasin
Univ. Pelita Harapan (UPH), Jakarta
Univ. Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga
Univ. Jember
Univ. Muslim Indonesia, Makassar
4
Univ. Lampung (UNILA), Bandar Lampung
Univ. Tarumanegara (UNTAR), Jakarta
Univ. Muhammadiyah Surakarta
Univ. Dr. Soetomo, Surabaya
Univ. Khairun Ternate
5
Univ. Palangkaraya, Palangkaraya
Univ. Trisakti, Jakarta
Univ. Muhammadiyah Yogyakarta
Univ. Mataram (UNRAM), Mataram
Univ. Sam Ratulangi, Manado
6
Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang
Univ. Islam Bandung (UNISBA)
Univ. Sebelas Maret (UNS), Surakarta
Univ. Muhammadiyah Malang
Univ. Tadulako, Palu
7
Univ. Riau (UNRI), Pekanbaru
Univ. Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung
Univ. Diponegoro (UNDIP), Semarang
Univ. Islam Negeri Malang
Universitas Cendrawasih
8
Univ. Sumatera Utara (USU), Medan
Univ. Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta
Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta
Univ. Nusa Cendana, Kupang
Univ. De La Salle Manado
9
Universitas Jambi, Jambi
Univ. Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten
Univ. Islam Indonesia (UII), Yogyakarta
Universitas Airlangga
Universitas Pattimura
10
Universitas Mulawarman Samarinda
Universitas Padjajaran
Universitas Islam Sunan Kalijaga
Univ. Pendidikan Nasional (Denpasar)
Universitas Haluoleo
7
11
Univ. Borneo, Tarakan
Universitas Kristen Indonesia
Univ. Muria Kudus
Univ. 17 Agustus, Surabaya
Univ. Manado
12
ST. Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin
Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta
Univ. Atmajaya Yogyakarta
Univ. Surabaya
Univ. 45 Makasar
13
Univ. Malikussaleh, Lhokseumawe
Univ. Muhammadiyah, Jakarta
Univ. Wijaya Kusuma, Purwokerto
Univ. Wijaya Kusuma, Surabaya
Univ. Muhammadiyah,Palu
14
Univ. Bung Hatta, Padang
Univ. Jayabaya
Univ. Negeri Semarang
Univ. Truodjojo, Madura
Univ. Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makasar
15
Univ. Syiah Kuala, Banda Aceh
Univ. Al-Azhar Indonesia
Univ. Muhammadiyah Magelang.
Univ. Dwijendra, Denpasar
Univ. Kristen Papua, Sorong
16
Univ. Muhammadiyah Palembang
Univ. Yarsi
Univ. Slamet Riyadi, Surakarta
Univ. Katolik widya Mandira, Kupang
ST Ilmu Hukum Manokwari
8
