PEDOMAN LOMBA MEMPERINGATI 25 TAHUN UU PERADILAN AGAMA

PEDOMAN LOMBA MEMPERINGATI 25 TAHUN UU PERADILAN AGAMA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

PEDOMAN LOMBA

MEMPERINGATI 25 TAHUN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

1. Implementasi SIADPA Plus 2. Pemanfaatan Website 3. Penggunaan Simpeg & E-Doc 4. Pelayanan Publik & Meja Informasi 5. Pemberkasan Perkara 6. Penulisan Karya Ilmiah

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2014 Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dirjen Badilag MA RI,

3

Pedoman Lomba Implementasi SIADPA Plus, Pedoman Lomba Pemanfaatan Website,

6

11

Pedoman Lomba Penggunaan Aplikasi SIMPEG dan E-Doc, Pedoman Lomba Pelayanan Publik dan Meja Informasi, Pedoman Lomba Pemberkasan Perkara, Pedoman Lomba Penulisan Karya Ilmiah, Timeline Kegiatan Lomba,

16

20

27 30

33

Lampiran Matriks Penilaian Website,

34

Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

2

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI

Latar Belakang Pemikiran Tepat tanggal 29 Desember 1989 yang lalu, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama disahkan. Undang-Undang ini merupakan pijakan penting (milestone) bagi pengakuan dan eksistensi peradilan agama sebagai pengadilan negara yang sejajar dengan pengadilan lainnya di tanah air. Lima belas tahun kemudian, dengan diundangkannnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, peradilan agama secara resmi berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, bersama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Sejak saat itu, urusan pembinaan, organisasi, administrasi dan finansial peradilan agama seutuhnya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung. Kini setelah 25 tahun sejak kebangkitan peradilan agama dan satu dekade bernaung dalam sistem satu atap (one-roof system), banyak kemajuan yang ditorehkan peradilan agama. Dari sisi kelembagaan dan kewenangan, peradilan agama terus mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama jajaran pimpinan Mahkamah Agung yang gigih membina lembaga peradilan di Indonesia dengan mengacu kepada Cetak Biru (Blueprint) lembaga peradilan yang telah ditetapkan. Seperti diketahui, menjelang proses penyatuan atap empat lingkungan peradilan, Mahkamah Agung RI langsung menyusun Cetak Biru Badan Peradilan Tahun 2004–2009. Cetak biru yang menjadi acuan perubahan itu berfokus pada enam area, yaitu manajemen perkara, teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan, Sumber Daya Manusia, manajemen keuangan dan pengawasan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, pimpinan Mahkamah Agung merasa perlu untuk menyempurnakan Cetak Biru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan tersebut. Akhirnya, lahirlah Cetak Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

3

Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Cetak Biru ini menjadi haluan (guidelines) bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mewujudkan visi badan peradilan yang agung, berwibawa, bermartabat dan berkelas dunia. Sebagai institusi di bawah Mahkamah Agung RI yang melakukan pembinaan terhadap peradilan agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Komitmen itu salah satunya ditunjukkan dengan menetapkan Program Prioritas Pembaruan Peradilan Agama dengan mengacu kepada Cetak Biru 2010-2035. Program Prioritas itu setiap tahun dikaji dan diperbarui oleh Ditjen Badilag. Pada tahun 2014 misalnya, Ditjen Badilag menentukan Program Prioritas Pembaruan di lingkungan peradilan agama yang meliputi: (1) Penyelesaian perkara; (2) Manajemen perkara; (3) Manajemen SDM, organisasi dan anggaran; (4) Peningkatan kualitas SDM; (5) Pengawasan internal; (6) Akses terhadap keadilan; (7) Kerjasama dengan lembaga domestik dan internasional. Terhadap masing-masing program prioritas itu, Ditjen Badilag tidak hanya melakukan dorongan, dukungan, pemantauan, dan evaluasi, tetapi juga melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada pengadilan berprestasi. Pemberian penghargaan sudah mulai dilakukan Ditjen Badilag sejak tahun 2011. Pada tahun 2014 ini, bertepatan dengan 25 tahun diundangkannya UU No. 7/1989, Ditjen Badilag MA RI akan menggelar lomba dan pemberian penghargaan terhadap berbagai program seperti yang ditentukan dalam Pedoman ini. Tujuan Tujuan dari lomba dan penilaian ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga peradilan agama di seluruh Indonesia sehingga masing-masing pengadilan agama/mahkamah syar’iyah dan pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dapat selalu meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

4

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi dan suntikan semangat bagi setiap aparatur peradilan agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan.


5

PEDOMAN PENILAIAN PENINGKATAN KUALITASIMPLEMENTASI SIADPA PLUS PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH TAHUN 2014 Komponen Penilaian Penilaian peningkatan kualitas implementasi SIADPA plus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dilakukan terhadap 5 (lima) komponen sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Aplikasi Siadpa Plus. (software) Sarana dan prasaranan pendukung aplikasi (hardware) SDM implementasi aplikasi (brainware) Kebijakan pimpinan Aplikasi pendukung

Sistem Penilaian 1. Tahapan Penilaian Sistem penilaian peningkatan kualitas implementasi SIADPA plus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap: a. Penilaian Tahap Pertama 1. Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan pedoman ini. Sasaran penilaian adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan. 2. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama menyerahkan hasil penilaian peningkatan kualitas implementasi SIADPA plus terhadap Pengadilan Agama di wilayahnya yang disertai dengan berkas penilaian kepada Panitia Pusat. b. Penilaian Tahap Kedua 1. Penilaian dilakukan oleh Tim Pusat dari Ditjen Badilag MA RI terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang memiliki predikat terbaik pertama dan kedua di setiap Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh. Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

6

2. Setelah melakukan penilaian. Tim Pusat akan menetapkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berhak mendapatkan predikat terbaik secara nasional di bidang Implementasi SIADPA PLUS. 2. Bobot dan Nilai a. Keseluruhan Bobot penilaian sebesar 100 yang dibagi dalam 5 (lima) komponen sebagai berikut : 1) Aplikasi Siadpa Plus (software) 10% meliputi: a) SIADPA b) SIADPA KIPA c) SIADPA REGISTER d) SIADPA LIPA e) SIADPA AC f) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 2) Sarana dan prasarana pendukung aplikasi (hardware) meliputi: a) Server b) Client c) Jaringan

20%

3) SDM implementasi aplikasi (brainware) 40% meliputi: a) Administrator b) User : - Petugas meja I - Kasir - Ketua/Wakil Ketua - Panitera/Wakil Panitera - Panitera Pengganti - Jurusita/Jurusita Pengganti - Ketua Majelis - Hakim - Petugas Meja III - Panmud Hukum, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan


7

4) Kebijakan pimpinan 15% meliputi: a) Regulasi b) Kegiatan 5) Aplikasi pendukung 15% meliputi: a) Berbasis Web: (10%) - Info perkara - Tabayun online - Aplikasi Posbakum b) Berbasis desktop : (5%) - Aplikasi Antrian Sidang - Aplikasi TV Media Center - Aplikasi Barcode - Aplikasi Anjungan Informasi Mandiri - Aplikasi Arsip Perkara Digital - Aplikasi SMS Info Perkara b. Penilaian setiap komponen dilakukan dengan kategori sebagai berikut : 1). Data lengkap dan valid 76% s.d 100% 2). Data lengkap dan valid 51% s.d 75% 3). Data lengkap dan valid 26% s.d 50% 4). Data lengkap dan valid 1% s.d 25 % 5). Data tidak ada/kosong

:4 :3 :2 :1 :0

c. Penandatanganan hasil penilaian Hasil penilaian terhadap Implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Tinggi Agama harus ditanda tangani oleh Koordinator dan seluruh Anggota Tim Penilai.

3. Penghitungan Nilai a. Perhitungang nilai dilakukan dengan menjumlahkan semua bobot nilai dari masing masing komponen. Nilai masing-masing komponen adalah jumlah total dari nilai masing-masing variabel. b. Apabila terdapat persamaan nilai, maka akan dilakukan perhitungan ulang berdasarkan skor/bobot kategori tertinggi.


8

4. Metode Penilaian Penilaian dilakukan dengan cara: a. Penilaian langsung b. Penilaian online Pelaksana Penilaian 1. Tingkat Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar’iyah Aceh a. Penilaian dilaksanakan oleh sebuah Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar’iyah Aceh. b. Tim yang ditunjuk terdiri seorang koordinator dan 2 orang anggota. 2. Tingkat Nasional a. Penilaian dilaksanakan oleh sebuah Tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. b. Tim yang ditunjuk terdiri seorang koordinator dan 2 orang anggota. Penentuan dan Pengumuman 1. Penentuan Implementasi Siadpa Plus terbaik tingkat wilayah ditentukan oleh PTA/MS Aceh untuk diusulkan kepada tim penilai tingkat nasional di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2. Penentuan Implementasi Siadpa Plus terbaik tingkat nasional akan dilaksanakan dalam rapat tim penilai tingkat nasional di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 3. Pengumuman Pemenang Siadpa Plus tingkat Nasional akan diumumkan pada bulan September 2014 dalam acara Badilag Award 2014. Waktu Penilaian 1. Penilaian tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2014. 2. Hasil penilaian tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui email [email protected] dan atau [email protected] dengan dilampiri berita acara penilaian ke tim penilai tingkat nasional


9

paling lambat tanggal 1 Juli 2014. Penilaian tingkat Nasional dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus 2014.

Pembiayaan Seluruh pembiayaan untuk penilaian peningkatan kualitas implementasi SIADPA plus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dibebankan pada DIPA masingmasing. Sedangkan pada Tingkat Pusat dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Penutup Demikian Pedoman Penilaian peningkatan kualitas implementasi SIADPA plus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah ini disusun. Hal-hal yang belum dimuat dalam pedoman ini akan dibuat dalam peraturan tersendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pedoman ini.


10

PEDOMAN PENILAIAN WEBSITE PERADILAN AGAMA DI INDONESIA TAHUN 2014

Objek Penilaian Objek penilaian adalah website peradilan agama yang berjumlah 388 pengadilan. Jumlah 388 pengadilan ini meliputi 29 Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan 359 Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama dari berbagai kelas pengadilan.

Kriteria dan Sistem Penilaian 1. Kriteria Beranjak dari dasar penilaian di atas khususnya SK 1-144/2011, kriteria penilaian atas website secara garis besar meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan, informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Mahkamah Agung RI dan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh Publik. Namun, untuk penilaian atas website peradilan agama, kriteria yang akan dinilai atas website peradilan agama hanya meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik. 2. Sistem Penilaian atau Skoring Sistem penilaian atau skoring atas website lembaga peradilan agama tahun 2014 adalah berikut ini: Tabel Skor Kelengkapan Informasi Skor

Keterangan

2

Informasi lengkap

1

Informasi tidak lengkap

0

Informasi tidak ada sama sekali


11

Skor di atas merupakan skor untuk penilaian masing-masing kriteria jenis informasi di dalam website pengadilan. Untuk kriteria penilaian detailnya telah dirumuskan dengan merujuk SK 1-144/2011 dan regulasi lain yang relevan dan berlaku.

Metodologi Tahapan dan metodologi pelaksanaan kegiatan penilaian website Peradilan Agama tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

Penyusunan pedoman penilaian website peradilan agama terutama mengenai kriteria penilaian. Kriteria penilaian disusun dengan merujuk kepada regulasi keterbukaan informasi seperti UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, SK 1-144/2011 dan laporan hasil penilaian pada tahun-tahun sebelumnya; Pemantauan dan penilaian seluruh website pengadilan. Untuk website Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dinilai oleh Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama. Sedangkan Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama melakukan penilaian terhadap website Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama yang ada di wilayahnya dan mengirimkan hasilnya melaui email [email protected]. Cross examinations. Tahapan kegiatan ini merupakan tahapan untuk memeriksa ulang website Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan website Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama terbaik dari masing-masing wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama; Penentuan pemenang dan pembuatan laporan penilaian atas website pengadilan.

Waktu Penilaian Penilaian : 1.

Penilaian website Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama oleh Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama dilakukan pada Bulan Mei – Juli 2014; Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

12

2.

3.

Penilaian website Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama oleh Tim PenilaiMahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dilakukan pada Bulan Mei –Juni 2014; Pemeriksaan ulang (cross examination)oleh Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama dilakukan pada Juli - Agustus 2014.

Hasil penilaian oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama terhadap website Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama di wilayahnya harus dikirimkan ke Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama paling lambat minggu terakhir di Bulan Juli 2014 melalui e-mail [email protected].

Kriteria dan Matriks Penilaian Untuk kriteria dan matriks penilaian website dapat dilihat pada lampiran pada bagian akhir Pedoman ini (halaman 34).

Penentuan Pemenang Dalam penentuan peringkat dan skoring website Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama, tidak menutup kemungkinan bahwa dari hasil penilaian,terdapat dua atau lebih website pengadilan yang memiliki bobot skor total yang sama. Untuk mengatasinya, maka peringkat ditentukan dengan skenario-skenario berikut ini: 1.

2.

Apabila skor total dua atau lebih pengadilan adalah sama, maka skor total informasi tentang perkara dan persidangan yang dilihat. Skor yang lebih besar menentukan peringkat pengadilan yang bersangkutan. Apabila ternyata skor total informasi tentang perkara dan persidangan juga masih sama, maka dua kelompok informasi yang meliputi informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan dan informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan yang akan dilihat. Dua kelompok informasi ini akan dijumlah skor totalnya. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan. Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

13

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Apabila ternyata skor total Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan dan informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan juga masih sama, maka informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat yang akan dilihat. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan. Apabila ternyata skor total informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan. Apabila ternyata skor total informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan. Apabila ternyata skor total informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan. Apabila ternyata skor total informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi laporan akses informasi. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata skor total informasi laporan akses informasi juga masih sama, maka berikutnya melihat kelompok informasi lainlain. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan.

Bila akhirnya skor total informasi lain-lain juga masih sama, maka pemeringkatan dilakuan berdasarkan kesepakatan tim penilai. Desain website, kecepatan akses, user friendlyness, dan sebagainya menjadi bahan penilaian untuk penentuan peringkat.

Pembiayaan Seluruh biaya yang diperlukan untuk Penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dibebankan pada Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

14

DIPA dalam lingkungan peradilan agama di masing-masing satuan kerja dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Penutup Demikian Pedoman Penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi Agama/Mahkamah Syar’iyah ini disusun. Hal-hal yang belum dimuat di pedoman ini akan dibuat dalam peraturan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini.


15

PEDOMAN LOMBA PEMANFAATAN SIMPEG DAN E-DOC PERADILAN AGAMA DI INDONESIA TAHUN 2014

Mekanisme Penilaian Penilaian dilakukan dengan menggunakan aplikasi online yang diintegrasikan dengan aplikasi SIMPEG dan E-Doc dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jika data/e-Doc untuk unsur/komponen yang dinilai “Ada”, maka diberi angka 100. 2. Jika data/e-Doc untuk unsur/komponen yang dinilai “Tidak Ada”, maka diberi angka 0. 3. Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai Data dan e-Doc. 4. Nilai Data adalah penjumlahan dari nilai unsur dalam SIMPEG. 5. Nilai E-Doc adalah penjumlahan dari nilai unsur dalam E-Doc, 6. Nilai Unsur adalah penjumlahan dari nilai komponen masing-masing unsur. 7. Nilai Komponen diperoleh dengan cara mengalikan antara Bobot dengan angka masing-masing komponen (Bobot x Angka). Kriteria Unsur dan Bobot Penilaian Kriteria Unsur dan Bobot Penilaian dalam lomba ini adalah sebagai berikut: NO

URAIAN

UNSUR/KOMPONEN YANG DINILAI

BOBOT

SIMPEG DAN E-DOC

A.

100%

SIMPEG

1

DATA PRIBADI NIP Baru Nama Lengkap

60%

8% X X

1% 1%


16

Tempat lahir Tanggal lahir Jenis Kel./Gol Darah Agama No. Taspen No. Karpeg 2

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 8%

X X X X X X X X

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 8%

X X X X X X X X

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

DATA PENDIDIKAN FORMAL Jenjang Pendidikan Lokasi Negara Tanggal Ijazah No. Ijazah

6

X X X X X X X X

DATA MUTASI/PROMOSI TMT Nama Instansi Unit Kerja Jabatan Jenis Jabatan Nomor SK Tanggal SK Pejabat SK

5

4%

DATA PANGKAT/GOLONGAN TMT Golongan/Pangkat Jnis Kenaikan Gaji Pokok Nomor SK Tanggal SK Pejabat SK Masa Kerja

4

1% 1% 1% 1% 1% 1%

DATA KELUARGA Nama Lengkap Tempat lahir Tanggal lahir Agama Pekerjaan Jenis Kelamin Pendidikan Hub Keluarga

3

X X X X X X

DATA DIKLAT

8% X X X X X

1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 8%


17

Nama Diklat Jenis Diklat Lembaga Lokasi Tanggal No Sertifikat Nilai Atas Biaya Peran 7

8% X X X

3,0% 3,0% 2,0%

DATA DP3 a. b. c. d.

B.

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5%

DATA GAJI BERKALA TMT Gaji Pokok KPKN

8

X X X X X X X X X

Tahun Pejabat Penilai Atasan Pejabat Penilai Unsur yang dinilai

8% X X X X

2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

E-DOC 1

2 3 4 5 6 7

40%

DOC MUTASI/PROMOSI

6,0%

SK Mutasi SPP SPMT SPMJ

X X X X

DOC. PENDIDIKAN FORMAL DOC. DIKLAT DOC. TANDA JASA DOC. GAJI BERKALA DOC. SIMPOSIUM DOC. DP 3

X X X X X X

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 6,0% 6,0% 5,0% 6,0% 5,0% 6,0%

Penentuan Pemenang Penentuan pemenang dalam lomba ini ditentukan dengan cara: 1. Satuan Kerja yang memiliki nilai akhir tertinggi I ditetapkan sebagai Pemenang I. Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

18

2. Satuan Kerja yang memiliki nilai akhir tertinggi II ditetapkan sebagai Pemenang II. 3. Satuan Kerja yang memiliki nilai akhir tertinggi II ditetapkan sebagai Pemenang III. 4. Jika terdapat Satuan Kerja memiliki nilai akhir sama, maka akan dilihat tingkat validitas datanya. Tingkat validitas akan menambah “satu nilai”. 5. Jika Satuan Kerja yang sudah ditunjuk sebagai pemenang dan di kemudian hari diketahui terdapat kesalahan data/e-doc, maka Satuan Kerja tersebut didiskualifikasi dan dicabut penghargaannya.

Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam pedoman yang lebih teknis. Jika ada kesalahan dalam pedoman ini, maka akan dikoreksi sebagaimana mestinya.


19

PEDOMAN LOMBA PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH TAHUN 2014

Komponen Penilaian Penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dilakukan terhadap 7 (tujuh) komponen sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tata Ruang Pengadilan Maklumat dan Standar Pelayanan Pengaduan Pengelolaan dan Layanan Meja Informasi Kualitas Petugas Meja Informasi Fasilitas Meja Informasi Pelaporan Meja Informasi

Setiap komponen tersebut memiliki sejumlah kriteria sebagaimana terjabarkan dalam formulir penilaian (terlampir). Sistem Penilaian 1. Tahapan penilaian Penilaian terhadap Pelayanan Publik dan Meja Informasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. Penilaian Tahap Pertama 1. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan memakai pedoman ini. Sasaran penilaian adalah Pelayanan Publik dan Meja Informasi di seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berada dalam wilayah hukumnya. 2. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh menyerahkan hasil penilaian terhadap Pelayanan Publik dan Meja Informasi di seluruh Pengadilan yang berada dalam wilayah Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

20

hukumnya kepada Panitia Pusat dilengkapi dengan berkas penilaian. b. Penilaian Tahap Kedua (Akhir) 1. Penilaian dilakukan oleh Tim Pusat dari Ditjen Badilag terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang memiliki Pelayanan Publik dan Meja Informasi terbaik pada setiap wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh. 2. Setelah melakukan penilaian, Tim Penilai Pusat akan menetapkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berhak mendapatkan predikat terbaik secara nasional di bidang Pelayanan Publik dan Meja Informasi. 2. Rentang Nilai dan Nilai Akhir a. Rentang nilai Rentang nilai yang dipakai ialah 0-1-2. Nilai terendah adalah 0 dan nilai tertinggi adalah 2. Nilai tersebut diberikan untuk tiap komponen, bukan tiap kriteria. b. Nilai Akhir Nilai akhir adalah jumlah seluruh nilai komponen. c. Penandatanganan Hasil Penilaian Hasil penilaian terhadap Pelayanan Publik dan Meja Informasi di Pengadilan Tinggi/Mahkamah Syar’iyah harus ditandatangani oleh koordinator dan seluruh anggota Tim Penilai. Pelaksanaan penilaian 1. Tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh a. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh, penilaian dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh. b. Tim Penilai tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh terdiri dari seorang koordinator merangkap anggota dan minimal 2 (dua) orang anggota.


21

2. Tingkat Nasional a. Pada tingkat nasional, penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. b. Tim Penilai Pusat terdiri dari seorang koordinator merangkap anggota dan 10 (sepuluh) orang anggota yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Penentuan dan Pengumuman Pelayanan Publik dan Meja Informasi Terbaik 1. Penentuan Penentuan Pelayanan Publik dan Meja Informasi terbaik akan dilaksanakan dalam rapat Tim Penilai tingkat pusat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2. Pengumuman Pelayanan Publik dan Meja Informasi terbaik tingkat propinsi dan tingkat nasional akan diumumkan pada bulan September 2014. Waktu Penilaian 1. Penilaian pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dilaksanakan mulai Juni hingga Juli 2014. 2. Pengiriman hasil penilaian Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh ke tingkat pusat paling lambat pada tanggal 31 Juli 2014. Hasil penilaian oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dapat dikirim melalui email: [email protected] 3. Penilaian pada tingkat nasional dilaksanakan pada bulan Agustus 2014. Pembiayaan Seluruh biaya yang diperlukan untuk Penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dibebankan pada DIPA dalam lingkungan peradilan agama di masing-masing satuan kerja dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.


22

Penutup Demikian Pedoman Penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi Agama/Mahkamah Syar’iyah ini disusun. Hal-hal yang belum dimuat di pedoman ini akan dibuat dalam peraturan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini.


23

FORMULIR PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI Nama PA/MSy Yurisdiksi PTA/MSyAceh

: : Nilai

No.

Komponen

Kriteria

Kriteria yang dinilai

0 a. Tersedianya

ruang

1

2

Nilai Komponen

tunggu,

ruang pelayanan publik, ruang 1.

Tata Ruang Pengadilan

informasi, dan ruang sidang yang bersih dan nyaman b. Tata ruang yang steril dari Interaksi aparat peradilan dengan pencari keadilan a. Informasi perkara

tentang yang

jenis

ditangani

Pengadilan b. Informasi tentang prosedur berpekara c. SOP pelayanan publik 2.

Maklumat dan Standar Pelayanan

d. Pengumuman standar panjar biaya perkara e. Pengumuman pengembalian sisa panjar f.

Tersedianya informasi jadwal sidang

g. Tersedianya sistem antrian sidang 3.

Pengaduan

a. Tersedianya fasilitas pengaduan terhadap pelayanan Pengadilan b. Tersedianya statistik pengaduan c. Tersedianya data tindak lanjut pengaduan


24

a. SK Pembentukan Meja Informasi b. Sosialisasi Meja Informasi 4.

Pengelolaan dan Layanan Meja

c. Pelatihan petugas Meja Informasi

Informasi

d. Jenis-jenis layanan yang diberikan e. Waktu beroperasinya layanan Meja Informasi a. Wawasan mengenai tupoksi pengadilan

5.

Kualitas Petugas Meja Informasi

b. Pemahaman terhadap jenisjenis informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada publik c. Kemampuan berkomunikasi d. Kemampuan menguasai komputer a. Penempatan Meja Informasi b. Ketersediaan komputer yang

6.

7.

Fasilitas Meja Informasi

Pelaporan Meja Informasi

terhubung dengan SIADPA c. Ketersediaan formulir dan register permohonan informasi a. Pencatatan terhadap identitas dan keperluan pemohon informasi b. Laporan berkala yang ditujukan kepada atasan NILAI TOTAL

KETERANGAN: a. Perhitungan Nilai Kriteria Pengisian nilai untuk tiap kriteria dilakukan dengan membubuhkan tanda silang (X). Nilai 0 diberikan bila obyek penilaian di bawah standar, nilai 1 bila obyek penilaian mendekati standar dan nilai 2 bila obyek penilaian di atas standar. Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

25

Contoh: Meja Informasi di sebuah Pengadilan dilengkapi dengan perangkat komputer tapi tidak terhubung dengan SIADPA, maka nilai yang diperoleh Pengadilan tersebut adalah 1 untuk Komponen ke-6, kriteria b.

b. Perhitungan Nilai Komponen Perhitungan Nilai Komponen dilakukan dengan rumus: Nilai Seluruh Kriteria = Nilai Komponen Jumlah Kriteria Contoh: Komponen Pengelolaan dan Layanan Meja Informasi memiliki lima kriteria, dari a sampai e. Misalnya nilai yang dikumpulkan sebuah Pengadilan untuk setiap kriteria adalah 2, 1, 1, 0, dan 1. Maka nilai komponen yang diperoleh Pengadilan tersebut adalah: 2+1+1+0+1= 5=5 5 5

c. Perhitungan Nilai Total Perhitungan Nilai Total dilakukan dengan rumus: Nilai Komponen 1 + Nilai Komponen 2 + Nilai Komponen 3 + Nilai Komponen 4 + Nilai Komponen 5 + Nilai Komponen 6 + Nilai Komponen 7 = Nilai Total

Contoh: Nilai untuk tiap komponen yang diperoleh sebuah Pengadilan adalah sebagai berikut: 1,5, 2, 2, 1, 2, dan 0,5. Maka Nilai Total Pengadilan tersebut adalah: 1,5 + 2 + 2 + 1 + 2 + 0,5 = 9


26

PEDOMAN LOMBA PEMBERKASAN PERKARA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH TAHUN 2014

Peserta Lomba Peserta lomba adalah hakim pengadilan agama dan mahkamah syar’iyah seluruh Indonesia. Waktu & Sasaran 1. Lomba ini dilaksanakan mulai bulan Juni hingga September 2014. 2. Penilaian dalam lomba ini dilakukan terhadap berkas perkara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (Bundel A dan putusan). Persyaratan Berkas Berkas perkara yang diperlombakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Putusan tahun 2010 ke atas; 2. Putusan telah berkekuatan hukum tetap; 3. Putusan perkara perceraian yang kumulatif atau perkara putusan nonperceraian. Aspek Penilaian Aspek-aspek yang dinilai dalam lomba adalah: 1. Administrasi perkara; 2. Administrasi persidangan; 3. Pertimbangan hukum dan amar putusan.


27

Tim Penilai Pemenang lomba ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh Tim Penilai yang terdiri dari Tim Penilai Tingkat Wilayah dan Tim Penilai Tingkat Pusat. Tim Penilai Tingkat Pusat terdiri dari 9 (sembilan) orang: tiga orang menilai administrasi perkara; tiga orang menilai administrasi persidangan; dan tiga orang menilai pertimbangan hukum dan amar putusan.

Mekanisme Lomba Lomba ini dilaksanakan dalam dua tingkat dan dua tahap, yaitu: 1. Tingkat Wilayah Tim Penilai pada setiap Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh menyeleksi berkas-berkas perkara terbaik dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di wilayahnya, lalu memilih 1 (satu) berkas perkara terbaik dan mengirimkannya ke Tim Penilai Tingkat Pusat. Penilaian dilakukan pada bulan Juni-Juli 2014 dan hasilnya harus sudah diterima Tim Penilai Tingkat Pusat paling lambat tanggal 7 Agustus 2014. Berkas yang dikirim ke Tim Penilai Tingkat Pusat adalah berkas asli. 2. Tingkat Pusat Tim Penilai yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menerima, memeriksa dan menyeleksi 29 (dua puluh sembilan) berkas perkara terbaik yang telah dikirim oleh Tim Penilai dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh. Penilaian dilakukan pada bulan Agustus 2014 dan hasilnya diumumkan pada akhir September 2014.


28

Kategori Juara Tim Penilai Tingkat Pusat akan memilih juara I, II, dan III untuk dua kategori, yaitu: 1. Kategori perkara perceraian kumulatif. 2. Kategori perkara non-perceraian. Penghargaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI akan memberikan penghargaan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh yang berkas perkaranya ditetapkan sebagai juara oleh Tim Penilai Tingkat Pusat. Anggaran Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan anggaran Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh tahun 2014.

Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam pedoman yang lebih teknis. Jika ada kesalahan dalam pedoman ini, maka akan dikoreksi sebagaimana mestinya.


29

PEDOMAN LOMBA PENULISAN KARYA ILMIAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA TAHUN 2014

Tema Artikel Beberapa pilihan topik naskah adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Peradilan Agama dan Reformasi Peradilan di Indonesia Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia Menuju Peradilan Agama yang Modern Berkelas Dunia

Persyaratan Peserta 1. Peserta lomba adalah seluruh aparatur peradilan agama di Indonesia baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang terdiri dari tiga kategori: a. Hakim; b. Tenaga kepaniteraan dan kejurusitaan; dan c. Tenaga kesekretariatan. 2. Peserta lomba dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) naskah artikel. 3. Lomba penulisan karya ilmiah ini tidak dipungut biaya. Kriteria & Ketentuan Lomba Lomba ini dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Artikel harus merupakan hasil karya asli penulis sendiri. Panitia berhak menggugurkan pemenang jika di kemudian hari tulisan terbukti bukan karya asli. 2. Artikel berbentuk tulisan ilmiah populer. 3. Artikel belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun, belum pernah dipublikasikan di media cetak maupun online, tidak sedang disertakan dalam lomba lainnya dan tidak sedang dalam proses publikasi pada media lainnya. Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

30

4. Pengiriman naskah artikel dilampirkan fotokopi identitas diri dan surat pernyataan yang menerangkan bahwa tulisan adalah karya asli penulis. 5. Artikel dikirim dalam bentuk Word paling lambat tanggal 15 Agustus 2014, melalui email ke [email protected] cc: [email protected]. 6. Hasil lomba akan diumumkan melalui www.badilag.net pada September 2014. 7. Tulisan yang masuk menjadi hak milik panitia. 8. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan Penulisan Penulisan karya ilmiah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. Artikel ditulis menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran huruf 12 dan spasi 1,5. 2. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan batas kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. 3. Jumlah halaman maksimal 15 halaman diluar lampiran dan data pendukung. 4. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan, sederhana, jelas dan mudah dipahami. 5. Isi artikel harus relevan dengan tema lomba dan topik penulisan. 6. Penulisan mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan artikel ini adalah: 1. Halaman depan naskah berisi judul artikel yang diketik dengan huruf kapital, diikuti dengan nama lengkap penulis, dan nama perguruan tinggi dan tahun. 2. Abstrak. 3. Pendahuluan. 4. Pembahasan. 5. Kesimpulan. 6. Daftar Pustaka. Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014

31

7. Lampiran (jika ada). 8. Curriculum Vitae Penulis. 9. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa artikel yang dibuat adalah hasil karya asli penulis sendiri. Aspek Penilaian Aspek penilaian meliputi: Sistematika, bahasa dan referensi tulisan; Ide/gagasan tulisan; Kegunaan tulisan untuk perkembangan peradilan agama di Indonesia. Kategori dan Hadiah Pemenang 1. Pemenang terdiri dari Juara I, Juara II dan Juara III yang dikelompokkan sesuai dengan kategori peserta 2. Seluruh pemenang berhak atas piagam penghargaan dan hadiah dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam pedoman yang lebih teknis. Jika ada kesalahan dalam pedoman ini, maka akan dikoreksi sebagaimana mestinya.


32

CONTACT PERSONS & TIMELINE KEGIATAN LOMBA DALAM RANGKA MEMPERINGATI 25 TAHUN UU NO. 7/1989 DITJEN BADILAG 2014 CONTACT PERSONS: No

JENIS LOMBA

CONTACT PERSONS

NO. TELP & EMAIL

1

Implementasi SIADPA Plus

Subeno Trio Leksono, S.H., M.M. Tohir, S.H.

2

Pemanfaatan Website

Hirpan Hilmi, S.T.

3

Aplikasi SIMPEG & E-Doc

Sutarno, S.Ip., M.M.

4

Pelayanan Publik & Meja Informasi

5

Pemberkasan Perkara

6

Penulisan Karya Ilmiah

Hermansyah, S.H.I Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag Mahrus, Lc., M.H. Achmad Cholil, S.Ag., LL.M

HP: 0812 1888 0014 Email: [email protected] HP: 0852 2107 1000 Email: [email protected] HP: 0856 850 1691 Email: [email protected] HP: 0856 4009 3005 Email: [email protected] HP: 0813 7437 9378 Email: [email protected] HP: 0812 1202 0399 Email: [email protected]

TIME LINE: No 1 2 3 4 5 6

JENIS LOMBA Implementasi SIADPA Plus Pemanfaatan Website Aplikasi SIMPEG & E-Doc Pelayanan Publik & Meja Informasi Pemberkasan Perkara Penulisan Karya Ilmiah

PENILAIAN TAHAP PERTAMA OLEH PTA/MSY Mei – Juni 2014 Mei – Juli 2014 ------

PENILAIAN TAHAP KEDUA (TERAKHIR) OLEH BADILAG Juli – Agustus 2014 Juli – Agustus 2014 Agustus 2014

Juni – Juli 2014

Agustus 2014

Juni – Juli 2014 ------

Agustus 2014 Agustus 2014

PENGUMUMAN

September 2014

Jakarta, 20 Mei 2014


33

Sub Kategori Informasi 2 (Lengkap)

Salah satu jenis informasi tidak ada.

Tidak ada sama sekali.


0 (Tidak Ada)

(1) Struktur dan jabatan ada, namun nama pejabat tidak ada; atau (2) Nama pejabat ada, namun tidak semua nama pejabat dicantumkan.


1 (Tidak Lengkap)

Kategori Skor

Matriks Detail Penilaian atas Website Pengadilan Detail Informasi

Kategori Informasi

Salah satu kategori informasi terkait alamat tidak ada.

b. struktur organisasi pengadilan;

Menyajikan alamat lengkap, nomor telepon (resmi), nomor faksimile, dan alamat email pengadilan.

Hanya ada foto atau tidak ada sama sekali

Menyajikan informasi mengenai tugas pokok dan fungsi pengadilan beserta cakupan yurisdiksi atau daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Menyajikan informasi lengkap struktur berupa: (1) gambar beserta nama jabatan dan pejabatnya; atau (2) bila gambar tidak ada setidaknya terdapat daftar nama-nama jabatan dan pejabatnya masing-masing.

c. alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (diganti dengan alamat email);

(1) Salah satu kategori infomasi tidak ada atau tidak tersedia; atau (2) Tidak semua pejabat dan hakim termuat di dalam website.

a. fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan;

No.

1. Profil Pengadilan;

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Berkala Oleh Pengadilan

A.1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

A

1

d. daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan;

Data lengkap semua pejabat struktural, pejabat fungsional, dan hakim berupa: (1) nama lengkap; (2) posisi; dan (3) riwayat pekerjaan; (4) riwayat pendidikan; (5) penghargaan yang diterima (bila ada).

Panduan Lomba Memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama |Ditjen Badilag MA RI 2014

Keterangan

34

No.

Kategori Informasi

Sub Kategori Informasi

2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan;

1 (Tidak Lengkap)


Kategori Skor 2 (Lengkap)

Salah satu informasi tidak ada atau tidak lengkap.


0 (Tidak Ada)

e. profil singkat pejabat struktural; dan

Profil singkat pejabat struktural yang meliputi: (1) nama lengkap; (2) posisi; dan (3) riwayat pekerjaan; (4) riwayat pendidikan; (5) penghargaan yang diterima (bila ada).

Tidak semua LHKPN di pengadilan yang bersangkutan termuat di dalam website atau tersedia semua LHKPN namun tidak sesuai dengan format dan ketentuan KPK.


Detail Informasi

f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.

Laporan Kekayaan ketuapengadilan, wakil ketua pengadilan, seluruh hakim, Panitera/Sekretaris, dan kuasa pengguna anggaran atau bendaharawan di pengadilan yang bersangkutan sesuai dengan format dan ketentuan KPK.

Informasi prosedur pengajuan, pendaftaran, dan acara peradilan tidak tersedia secara lengkap.

Untuk pengadilan tingkat pertama: (1) terdapat informasi lengkap atas prosedur pengajuan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi atau peninjauan kembali; dan atau (2) informasi prosedur pendaftaran dan acara peradilan di pengadilan yang bersangkutan tersedia secara lengkap. Untuk pengadilan tingkat banding, terdapat informasi lengkap soal proses


Keterangan

35

No.

Kategori Informasi

Kategori Skor

0 (Tidak Ada)


1 (Tidak Lengkap)

Biaya perkara tidak detail.

Detail Informasi

(1) Detail biaya keperkaraan; atau (2) SK Ketua Pengadilan mengenai biaya keperkaraan.

(1) Tidak ada jadwal sidang mendatang dan data info perkara yang akan disidangkan; atau (2) Jadwal sidang masa lalu ada, namun sudah lebih 6 (ernam) bulan ketika diakses.


3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan;

(1) Tidak ada jadwal sidang mendatang; atau (2) Data info perkara tidak lengkap, misalnya nomor perkara tidak ada, nama/inisial nama tidak ada, atau jenis perkara tidak ada.

2 (Lengkap) pengajuan perkara banding.

4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama.

(1) Jadwal sidang masa lalu paling lama 6 (enam) bulan ketika website diakses dan dinilai; (2) Jadwal sidang mendatang (khususnya ketika website diakses); dan (3) Terdapat nomor perkara, nama/inisial nama para pihak berperkara, agenda sidang, dan jenis perkara yang ada di jadwal sidang tersebut.

Keterangan

36

Kriteria ini hanya berlaku untuk pengadilan tingkat pertama.


No.

2

Kategori Informasi

A.2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

2 (Lengkap)

Salah satu kategori informasi hak para pihak tidak ada.

1 (Tidak Lengkap)



Kategori Skor

Terdapat informasi tentang: (1) hak untuk memperoleh bantuan hukum; (2) hak untuk biaya perkara cumacuma; (3) hak-hak pokok pencari keadilan dalam proses litigasi dan persidangan.

Salah satu kategori informasi tidak ada atau tidak lengkap.

Tidak ada sama sekali

0 (Tidak Ada)

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cumacuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan. Terdapat informasi tentang: (1) tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan pegawai; (2) alamat atau kontak dimana pengaduan bisa diajukan; (3) jangka waktu penyelesaian pengaduan; (4) mekanisme penyelesaian pengaduan.

-

Detail Informasi

2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.

Terdapat informasi mengenai hak-hak yang dimiliki pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.


3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.

Keterangan

37

Nilai hanya 2 dan 0 (ada dan tidak ada).


No.

Kategori Informasi


4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.

5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

Detail Informasi 2 (Lengkap) Terdapat informasi lengkap: (1) informasi tentang tata cara memperoleh pelayanan informasi; (2) jangka waktu penyelesaian pelayanan; (3) biaya/tarif (bila ada); (4) produk pelayanan; (5) tata cara mengajukan keberatan dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi; (6) nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi. (Ini sesuai dengan UU Pelayanan Publik dan menyesuaikan kondisi pelayanan informasi pengadilan). Informasi hak-hak pemohon pelayanan informasi meliputi setidaknya: (1) hak untuk memperoleh pelayanan informasi; (2) hak untuk mengetahui standar dan maklumat pelayanan; (3) hak untuk mengajukan keberatan dan pengaduan atas pelayanan informasi yang diberikan; (4) hak untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi (sesuai dengan UU Pelayanan Publik)

Kategori Skor


0 (Tidak Ada)

Salah satu informasi terkait pelayanan informasi tidak lengkap.


1 (Tidak Lengkap)

Salah satu kategori hak pemohon informasi tidak ada atau tidak lengkap.


Keterangan

38

No.

3

Kategori Informasi

A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan

Sub Kategori Informasi 6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan:

2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Ringkasan laporan keuangan:

4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.

Detail Informasi

a. nama program dan kegiatan; b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; c. target dan/atau capaian program dan kegiatan; d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.

a. rencana dan laporan realisasi anggaran; dan b. neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kategori Skor

Kategori Informasi tersebut tersedia secara lengkap berikut informasi detail di dalamnya.

Informasi tidak tersedia secara lengkap sesuai dengan standar aturan yang berlaku.


-





0 (Tidak Ada)

Informasi tersedia secara lengkap sesuai dengan standar aturan yang berlaku (standar LAKIP).



1 (Tidak Lengkap)

Kategori Informasi tersebut tersedia secara lengkap berikut informasi detail di dalamnya per bulan.

Informasi terkait ringkasan daftar aset dan inventaris aset tersedia secara tidak lengkap atau detail.

2 (Lengkap) Terdapat informasi mengenai informasi apa saja yang dibebankan biaya perolehan informasi.

Tersedia informasi terkait ringkasan daftar aset dan inventaris aset secara detail.

Keterangan

39



No.

4

5

Kategori Informasi

A.4. Informasi Laporan Akses Informasi

A.5. Informasi Lain


5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Ringkasan laporan akses informasi.

Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di setiap kantor pengadilan. (Keterangan: Informasi ini kurang relevan dengan website, sehingga diganti dengan informasi terkait dengan tingkat kunjungan

Detail Informasi

a. jumlah permohonan informasi yang diterima; b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi; c. jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; d. alasan penolakan permohonan informasi.

Kategori Skor

Salah satu kategori informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa tidak ada atau tidak lengkap.



0 (Tidak Ada)



1 (Tidak Lengkap)

Kategori Informasi tersebut tersedia secara lengkap berikut informasi detail di dalamnya.

Salah satu kategori informasi tersebut tidak ada atau tidak lengkap.

2 (Lengkap) Terdapat keterbukaan informasi soal pengumuman pengadaan barang dan jasa berikut dengan: (1) prosedur pengadaan barang dan jasa; (2) alamat dan kontak pengajuan pengadaan barang dan jasa; (3) mekanisme prosedur yang berlaku; (4) mekanisme keberatan dan pengaduan atas hasil pengadaan barang dan jasa.

Tersedia informasi lengkap: (1) jumlah pengunjung website secara total, per bulan, dan per hari; dan (2) asal pengunjung website (umumnya negara).


Keterangan

40

No.

Kategori Informasi

Sub Kategori Informasi website)

Detail Informasi 2 (Lengkap)

Kategori Skor 1 (Tidak Lengkap)

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara berkala Oleh MA (pengadilan di bawahnya tidak akan dinilai dengan kategori penilaian ini)

Lihat kategori penilaian di atas.

0 (Tidak Ada)


JENIS KATEGORISASI TIDAK RELEVAN UNTUK DINILAI DALAM PENILAIAN INFORMASI WEBSITE PENGADILAN, MENGINGAT FORMAT INI LEBIH TERKAIT DENGAN PERMOHONAN INFORMASI SECARA FISIK.


B

1. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA;

d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;

b. ringkasan isi informasi;

a. nomor;

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

C.1. Umum

C

1

2. Daftar Informasi Publik yang sekurangkurangnya memuat (format sesuai SK 1144/2011):

e. waktu dan tempat pembuatan informasi; f. bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan


Keterangan

41

No.

2

Kategori Informasi

C.2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan


1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap.

2. Informasi dalam Buku Register Perkara.

Detail Informasi g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

2 (Lengkap)

Tersedia putusan dan penetapan pengadilan di tahun tertentu dengan jumlah persentase 71-100% dari jumlah perkara putus tahun tertentu berdasarkan statistik perkara pengadilan yang bersangkutan.

(1) Terdapat informasi register perkara sesuai dengan kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan yang bersangkutan; dan (2) Informasi register perkara tersebut terakhir kali dimutakhirkan kurang dari 6(enam) bulan lalu ketika assessment dilakukan.


(1) Tersedia hanya putusan atau penetapan saja di tahun tertentu dengan jumlah persentase 71-100%; atau (2) Tersedia jumlah putusan dan penetapan pengadilan di tahun tertentu dengan jumlah persentase hanya 41-70% dari jumlah perkara putus tahun tertentu berdasarkan statistik perkara pengadilan yang bersangkutan. (1) Terdapat informasi register perkara sesuai dengan kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan yang bersangkutan namun tidak lengkap (misalnya hanya ada info perkara pidana saja atau info perkara perdata saja); atau (2) Informasi register perkara tersebut terakhir kali dimutakhirkan lebih dari 6 (enam) bulan lalu ketika assessment dilakukan.

0 (Tidak Ada)

(1) Tersedia jumlah putusan dan atau penetapan di tahun tertentu dengan jumlah pesentase 0-40% dari jumlah perkara putus tahun tertentu berdasarkan statistik perkar; atau (2) Tidak ada sama sekali



Keterangan

42

No.

Kategori Informasi


3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara.

4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;

Detail Informasi

1 (Tidak Lengkap)


Kategori Skor 2 (Lengkap)

(1) Salah satu kategori informasi detail perkara tidak ada atau tidak lengkap atau tidak detail; atau (2) Tersedia statistik kurang dari 2 tahun ke belakang.


0 (Tidak Ada)

(1) Informasi detail perkara termasuk sisa tahun lalu, perkara masuk, perkara putus, perkara sisa; (2) Informasi detail perkara per jenis perkara; dan (3) Tersedia statistik minimal 2 tahun atau lebih ke belakang.

Informasi prosedur pengajuan, pendaftaran, dan acara peradilan tidak tersedia secara lengkap.

Untuk pengadilan tingkat pertama: (1) terdapat informasi lengkap atas prosedur pengajuan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi atau peninjauan kembali; dan atau (2) informasi prosedur pendaftaran dan acara peradilan di pengadilan yang bersangkutan tersedia secara lengkap.

Untuk pengadilan tingkat banding: Terdapat informasi lengkap soal proses pengajuan perkara banding.


Keterangan

43

No.

3

Kategori Informasi

C.3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan


5. Laporan penggunaan biaya perkara.

1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya. 2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak atau

Detail Informasi 2 (Lengkap) (1) Tersedia informasi secara detail dan rinci mengenai penggunaan biaya perkara (berdasarkan SE MA No. 9/2008) sekurang-kurangnya terdiri dari: (a) sisa awal periode laporan; (b) jumlah uang masuk selama periode pelaporan; (c) jumlah uang terpakai selama periode laporan; (d) jumlah uang dikembalikan pada para pihak selama periode laporan; (e) sisa akhir periode laporan; dan (2) Informasi tersebut disajikan dalam bentuk laporan bulanan dan atau laporan tahunan. Tersedia informasi lengkap mengenai laporan atau data: (1) jumlah laporan; (2) jenis laporan; (3) gambaran umum yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan masyarakat; dan (4) tindak lanjut pelaporan Tersedia langkah-langkah jelas (dan rinci) yang sedang dilakukan oleh pengadilan terkait pelanggaran oleh hakim atau pegawai yang telah diketahui publik.

Kategori Skor

Salah satu detail atau kategori informasi terkait penggunaan biaya perkara tidak ada atau tidak tersedia.



0 (Tidak Ada)



1 (Tidak Lengkap)

-

Keterangan

44

Nilai hanya 2 & 0 (ada dan tidak ada)


No.

Kategori Informasi

Sub Kategori Informasi elektronik).

3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan. 4. Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Detail Informasi 2 (Lengkap)

(1) Statistik jumlah hakim atau pegawai non hakim yang dijatuhi hukuman; (2) Jenis pelanggaran masing-masing hakim dan pegawai yang melanggar tersebut; dan (3) Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan. Daftar atau tabel berisi: (1) inisial nama yang dijatuhi hukuman disiplin; (2) unit/satuan kerja yang bersangkutan; (3) jenis pelanggaran yang dilakukan; (4) bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Kategori Skor


0 (Tidak Ada)



1 (Tidak Lengkap)



Keterangan

45

No.

4

Kategori Informasi

C.4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian


5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan.

2. Naskah seluruh Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA dan Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurangkurangnya terdiri atas:

Detail Informasi

a. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;

Kategori Skor

Putusan Majelis Kehormatan di-upload namun tidak secara lengkap dan tidak sesuai dengan jumlah perkara yang ada yang melibatkan hakim pengadilan yang bersangkutan.



0 (Tidak Ada)

(1) Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan telah disajikan namun tidak lengkap atau tidak semuanya diupload; atau (2) Peraturan MA, Keputusan Ketua MA, dan Surat Edaran MA yang telah disahkan/ditetapkan tersedia namun kurang dari 2 (dua) tahun ke belakang


1 (Tidak Lengkap)

Setiap Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan disajikan dengan lengkap, dengan melihat ke belakang hingga 2 (dua) tahun

Salah satu jenis informasi tidak ada atau tidak lengkap.

2 (Lengkap) Putusan Majelis Kehormatan di-upload secara lengkap sesuai dengan jumlah perkara yang ada yang melibatkan hakim pengadilan yang bersangkutan. Apabila tidak ada satupun hakim pengadilan yang bersangkutan diajukan ke Majelis Kehormatan, maka informasi tentang tidak adanya hakim yang diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim dicantumkan di dalam website.

Tersedia informasi kategori ini secara lengkap dan detail.


Keterangan

46

No.

Kategori Informasi

Detail Informasi

Kategori Skor


0 (Tidak Ada)

--


1 (Tidak Lengkap)

Terdapat informasi mengenai pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundangundangan (bila memang tersedia).

Tersedia hanya rencana strategis saja atau rencana kerja pengadilansaja.

2 (Lengkap)

3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

Tersedia informasi mengenai Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan.


Sub Kategori Informasi b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia; c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih luas; d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan

4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan.

-

e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.

Terdapat daftar hasil penelitian yang dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan dan seluruhnya di-upload di website (bila memang ada penelitian).

Keterangan


47



No.

5

Kategori Informasi

C.5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Kategori Informasi 6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan.

2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

3. Profil hakim dan pegawai yang meliputi:

4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai.

a. nama;

Detail Informasi

b. riwayat pekerjaan; c. posisi; d. riwayat pendidikan; dan e. penghargaan yang diterima (apabila ada).

2 (Lengkap) Tersedia informasi yang terkait dengan informasi atau kebijakan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Kategori Skor

0 (Tidak Ada)




1 (Tidak Lengkap)

Hanya ada standar pelayanan saja atau maklumat pelayanan pengadilan saja.



(1) Salah satu kategori informasi tidak ada atau tidak tersedia, atau (2) Informasi profil hakim dan pegawai tersedia mengikuti kolom detail informasi, namun tidak lengkap.


-

Informasi profil hakim dan pegawai tersedia secara lengkap mengikuti kolom detail informasi.


Pengadilan menyajikan informasi lengkap: (1) pedoman pengelolaan organisasi; (2) pedoman adminitrasi; (3) pedoman terkait personil; dan (4) pedoman keuangan pengadilan. Pengadilan menyajikan informasi lengkap mengenai standar pelayanan dan maklumat pelayanan pengadilan.

Tersedia statistik lengkap kepegawaian, setidaknya meliputi: (1) jumlah pegawai; (2) komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai.

Keterangan

48

Nilai hanya 2 dan 0 (ada dan tidak ada). Contoh kebijakan: pidato pimpinan pengadilan atau sambutan, seminar, press release, dan sebagainya yang relevan.


No.

6

Kategori Informasi

C.6. Informasi Lain


5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. 7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia. 8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja. 1. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses pemohon adalah informasi selain yang disebutkan dalam bagian II.A, II.B dan II.C yang:

Detail Informasi

a. tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan (bagian II.D), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian II.D butir 1;

2 (Lengkap) Tersedia informasi detail mengenai: (1) anggaran pengadilan tahunan dan per bulan; (2) unit pelaksana teknis keuangan; (3) laporan keuangan bulanan dan tahunan.



0 (Tidak Ada)





Keterangan

-


49

-

JENIS DOKUMEN INI TIDAK RELEVAN UNTUK DINILAI (TERMASUK DIMUAT) DI DALAM WEBSITE MENGINGAT SIFAT CONFIDENTIAL-NYA.

Tersedia informasi berupa surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia Tersedia Informasi jelas mengenai agenda kerja pengadilan atau satuan kerja per bulan atau per tahun.

JENIS KATEGORISASI TIDAK RELEVAN UNTUK DINILAI DALAM PENILAIAN INFORMASI WEBSITE PENGADILAN


No.

Kategori Informasi


2. Pemohon informasi yang merupakan calon Hakim atau calon pegawai dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi proses penerimaan Hakim dan/atau pegawai. 3. Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.

4. Penggunaan bahasa asing (tambahan Tim Penilai)

2 (Lengkap)

(1) Tersedia di website namun belum di semua menu dan isi website; (2) Penerjemahan menggunakan fasilitas mesin penterjemah.

1 (Tidak Lengkap)

Tidak ada sama sekali atau menu penerjemahan ada tapi tidak bisa diakses.

Tidak ada sama sekali atau menu penerjemahan ada tapi tidak bisa diakses.

0 (Tidak Ada)

Kategori Skor

(1) Tersedia di semua menu dan isi website; dan (2) Penerjemahan dilakukan bukan menggunakan mesin penerjemah.

Tersedia di website namun belum di semua menu dan isi website.

Detail Informasi

a. Bahasa Inggris;

Tersedia di semua menu dan isi website.

b. telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan Atasan PPID, PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Bahasa non Inggris.


Keterangan

50

Kode Kriteria Penilaian Website Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Keterangan Kriteria

Kode Kriteria

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan A1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 1.

Profil pengadilan, meliputi a.

Tugas pokok dan fungsi,serta yurisdiksi pengadilan;

A1.1A

b. struktur organisasi pengadilan;

A1.1B

c.

A1.1C

alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (ket: situs resmi diganti dengan alamat email);

d. daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan;

A1.1D

e.

profil singkat pejabat struktural; dan

A1.1E

f.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.

A1.1F

2.

Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.

A1.2

3.

Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan.

A1.3

4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama

A1.4

A.2. Informasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat 1.

Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.

A2.1

2.

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.

A2.2

3.

Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.

A2.3

4.

Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.

A2.4

5.

Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

A2.5

6.

Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

A2.6

A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan 1.

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a.

nama program dan kegiatan;

b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; c.

A3.1

target dan/atau capaian program dan kegiatan;

d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan e.

sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran(DIPA).

2.

Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3.

Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a.

rencana dan laporan realisasi anggaran;

neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang b. berlaku. 4.

Ringkasan daftar aset dan inventaris.

A3.2

A3.3

A3.4 Panduan Lomba Memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama

Keterangan Kriteria 5.

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Kode Kriteria A3.5

A.4. Informasi Laporan Akses Informasi Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a.

jumlah permohonan informasi yang diterima;

b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi; c.

A4

jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;

d. alasan penolakan permohonan informasi. A.5. Informasi Lain Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan (ket: diganti dengan informasi terkait dengan pengunjung website)

A5

B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh MA C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik C.1. Umum Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan danMA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas.2. C.2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang 1. belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi). 2. Informasi dalam Buku Register Perkara.

C2.1 C2.2

3.

Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara.

C2.3

4.

Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.

C2.4

5.

Laporan penggunaan biaya perkara.

C2.5

C.3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan 1.

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.

C3.1

2.

Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).

C3.2

3.

Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

C3.3

4.

Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

C3.4

5.

Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

C3.5

C.4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 1. 2.

Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan. Naskah seluruh Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA dan Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat da/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas: dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, a. keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;

C4.1

C4.2

b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;

Panduan Lomba Memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama

Keterangan Kriteria

Kode Kriteria

risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas; d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan e. tahap kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. c.

3.

Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

C4.3

4.

Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan.

C4.4

5.

Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.

C4.5

6.

Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

C4.6

C.5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 1.

Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan.

C5.1

2.

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

C5.2

3.

Profil hakim dan pegawai yang meliputi: a.

nama;

b. riwayat pekerjaan; c.

C5.3

posisi;

d. riwayat pendidikan; dan e.

penghargaan yang diterima (apabila ada).

4.

Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai.

C5.4

5.

Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

C5.5

6.

Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

C5.6

7.

Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

C5.7

8.

Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja.

C5.8

C.6. Informasi Lain a.

Penggunaan Bahasa Inggris

C6.4A

b.

Penggunaan bahasa asing Non Inggris

C6.4B

Panduan Lomba Memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama

MSy Aceh/PTA atau MSy/PA

Jumlah 1

A1.1A 2

A1.1B 3

A1.1C 4

A1.1D 5

A1.1E 6

A1.1F 7

A1.2 8

A1.3 9

A1.4 10

A2.1 11

A2.2

12

A2.3

13

A2.4

14

A2.5

15

A2.6

16

A3.1

17

A3.2

18

A3.3

19

A3.4

20

A3.5

21

A4

22

A5

Contoh Form Nilai Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Berkala No. 1 2 3 4 Dst.


Jum lah

C2. 2 25

C2. 3 26

C2. 4 27

C2. 5 28

C3. 1 29

C3. 2 30

C3. 3 31

C3. 4

32

C3. 5

33

C4. 1

34

C4. 2

35

C4. 3

36

C4. 4

37

C4. 5

38

C4. 6

39

C5. 1

40

C5. 2

41

C5. 3

42

C5. 4

43

C5. 5

44

C5. 6

45

C5. 7

46

C5. 8

47

C6.4 A

48

C6.4 B

5

Jumlah Total

24

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik 4

C2. 1


Nilai Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Berkala 3

54

23

Contoh Form Nilai Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik No . 1 2 3 4 Dst

No. 2

Contoh Form Nilai Total Informasi

1 1 2 3 4 Dst

Panduan Lomba Memperingati 10 Tahun Satu Atap | Ditjen Badilag MA RI 2014

PEDOMAN LOMBA MEMPERINGATI 25 TAHUN UU PERADILAN AGAMA

Recommend Documents