Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Makassar (PPM – UNM)

PUSAT PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

PENGANTAR Pada tanggal 1 Oktober 2003, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas telah menerbitkan buku Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. Buku tersebut bertujuan memberikan inspirasi dan gambaran kepada para pengelola pendidikan tinggi di Indonesia tentang ide, konsep, dan mekanisme penjaminan mutu (internal) pendidikan tinggi yang dikelolanya. Di dalamnya diuraikan pula salah satu model penjaminan mutu yang dapat digunakan oleh para pengelola pendidikan tinggi, agar pendidikan tinggi yang dikelolanya mampu berkembang secara berkelanjutan (continuous improvement). Agar penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dikemukakan di atas,maka dipandang perlu dilakukan inventarisasi praktik yang berhasil baik di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, untuk kemudian diterbitkan buku tentang Praktik Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Good Practices in Quality Assurance for Higher Education). Diharapkan bahwa buku ini akan merupakan sarana pembelajaran (lesson learned) bagi kalangan perguruan tinggi dalam melaksanakan dan mengembangkan penjaminan mutu, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi ada peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa (nation’s competitiveness). Pemaparan praktik penjaminan mutu yang telah berhasil baik di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, tidak bermaksud menempatkan perguruan tinggi yang belum melaksanakannya dalam posisi yang inferior, melainkan justru untuk menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang telah berhasilpun ternyata memulainya secara bertahap. Sebaliknya, bagi perguruan tinggi yang telah berhasil baik melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya; pemaparan ini tidak bermaksud untuk menghentikan pengembangan lebih lanjut penjaminan mutu, melainkan justru untuk meningkatkan semangat agar kiranya penjaminan mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik daripada yang telah dicapai.

Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

i



Praktik baik pelaksanaan penjaminan mutu akan dipaparkan dalam bentuk contoh-contoh, menurut butir-butir mutu yang masing-masing dimuat dalam sebuah buku. Pada tahun 2004 telah berhasil disusun sebuah buku yang selanjutnya disebut sebagai Buku I mengenai Proses Pembelajaran (diterbitkan pada bulan September 2004). Kemudian untuk tahun 2005 ini telah berhasil disusun 9 (sembilan) buku yang membahas butir-butir mutu yang lain, yaitu : 1. Buku II Kurikulum Program Studi 2. Buku III Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Penunjang) 3. Buku IV Kemahasiswaan 4. Buku V Prasarana dan Sarana 5. Buku VI Suasana Akademik 6. Buku VII Keuangan 7. Buku VIII Penelitian dan Publikasi 8. Buku IX Pengabdian Kepada Masyarakat 9. Buku X Tata Kelola Agar diperoleh pemahaman yang utuh, diharapkan pengguna masingmasing buku tersebut di atas terlebih dahulu membaca buku Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Depdiknas (2003), serta buku Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku I Proses Pembelajaran (2004). Penyusunan kesembilan buku yang berhasil diterbitkan di tahun 2005 ini telah melibatkan berbagai pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, di tengah kesibukan masing-masing dalam melaksanakan tugas utamanya. Oleh karena itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada mereka, yaitu Bapak/Ibu sebagai berikut: Sudjarwadi, Johannes Gunawan, H.Ponpon S. Idjradinata, Toni Atyanto Dharoko, I Wayan Redi Aryanta, N. Sadra Darmawan, Tirza Hanum, Sritomo Wignjosoebroto, Edia Rahayuningsih, Kusminarto, Djoko Dwiyanto, H.C. Yohannes, A. Hanafi, Arief Djauhari, Nurmansyah, Firdaus, Hj. Maryanthi, Farichah, serta Staf Sarana Perguruan Tinggi Direktorat PAK, Ditjen Dikti Depdiknas.


ii



Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan dan pengembangan penjaminan mmutu pendidikan tinggi di Indonesia. Jakarta, Oktober 2005 Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan

Supeno Djanali


iii



DAFTAR ISI

PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI

i

.................................................................................... iv

I.

KURIKULUM PROGRAM STUDI ............................................... 1

II.

SUMBER DAYA MANUSIA ........................................................ 19

III. KEMAHASISWAAN .................................................................... 30 IV. SARANA DAN PRASARANA ..................................................... 38 V. SUASANA AKADEMIK ............................................................... 50 VI. PENGELOLAAN KEUANGAN .................................................... 76 VII. PENELITIAN DAN PUBLIKASI................................................... 92 VIII. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .................................. 103 IX. TATAKELOLA ............................................................................... 112 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 123 LAMPIRAN Lampiran Pendukung KURIKULUM PROGRAM STUDI .................. 127 Lampiran Pendukung SUMBER DAYA MANUSIA............................ 139 Lampiran Pendukung KEMAHASISWAAN ........................................ 142 Lampiran Pendukung SUASANA AKADEMIK................................... 149 Lampiran Pendukung PENGELOLAAN KEUANGAN ....................... 161 Lampiran Pendukung PENELITIAN DAN PUBLIKASI ...................... 167 Lampiran Pendukung PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ...... 172 Lampiran Pendukung TATAKELOLA ................................................ 198


iv



I. KURIKULUM PROGRAM STUDI 1. Pendahuluan Terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa definisi kurikulum dari berbagai sumber, agar dapat diketahui posisi dan fungsi kurikulum dalam sistem pendidikan. Beberapa definisi itu, antara lain: a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional); b. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi (Pasal 1 Butir 6 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa); c. Menurut Grayson (1978), kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran (out7 comes) yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran (Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (goals) dan tujuan (objectives) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai; d. Sedangkan menurut Harsono (2005), kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekpresikan dalam praktik. Dalam bahasa latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Beberapa definisi kurikulum di atas diharapkan saling melengkapi, sehingga pemahaman tentang kurikulum menjadi semakin utuh, dan dapat dihindari kekeliruan yang mungkin muncul dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum suatu program studi. Pada dasarnya kurikulum memuat tentang apa yang harus diketahui mahasiswa dan bagaimana cara mahasiswa memperolehnya. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

1



Kurikulum dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholders) di dalam institusi pendidikan, akuntabel, dan mudah diaplikasikan dalam praktik. Kurikulum merupakan “jalur pacu” atau “kendaraan” untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari suatu program studi. Untuk itu kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kurikulum dari suatu program studi perlu dirumuskan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tuntutan kompetensi lulusan, sehingga lulusan program studi tersebut memiliki keunggulan komparatif di bidangnya. Kurikulum bersifat khas untuk suatu program studi, sebagaimana juga kekhasan tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari suatu program studi tersebut. Kesadaran penuh atas kekhasan kompetensi lulusan masing-masing program studi, diharapkan membuat para lulusan dari berbagai program studi yang berbeda dapat saling melengkapi dan bekerja sama. Kurikulum memuat 3 pokok pikiran, yaitu:  Apa yang dirancang untuk mahasiswa;  Apa yang diberikan kepada mahasiswa; dan  Pengalaman apa yang diperoleh mahasiswa. Kurikulum juga mengandung 4 elemen pokok, yaitu:  Isi (content);  Strategi pembelajaran (teaching-learning strategies);  Proses penilaian (assessment processes), dan  Proses evaluasi (evaluation processess). Setelah kurikulum program studi tersusun, selanjutnya dibuat Peta Kurikulum, yaitu uraian tentang hubungan antara setiap matakuliah dengan kompetensi lulusan. Peta kurikulum mengarahkan pencapaian kompetensi lulusan melalui pembelajaran setiap matakuliah. Berdasarkan peta kurikulum tersebut dirumuskan silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) atau Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dari setiap matakuliah. Dalam penyusunan kurikulum program studi perlu dipikirkan agar keluaran (outcomes) yang diharapkan, sasaran (goals), dan tujuan (objectives) pendidikan yang akan dicapai kurikulum tersebut, tidak memuat nilai-nilai dasar yang cepat usang dan/atau tidak relevan, hal seperti ini disebut sabretoothed curriculum. Kurikulum harus responsif pada perubahan kebutuhan stakeholders terhadap lulusan program studi tersebut. Untuk meminimalkan kelemahan yang mungkin terjadi baik dalam penyusunan, pengembangan, pelaksanaan maupun Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

2



evaluasi dan penyempurnaan kurikulum, maka diperlukan sistem penjaminan mutu (quality assurance system) dalam kurikulum program studi. 2. Mekanisme Penetapan Standar Di tingkat program studi standar mutu dapat dinyatakan dalam dokumen yang disebut Spesifikasi Program Studi dan Kompetensi Lulusan Di dalamnya dimuat Tujuan Pendidikan, Kurikulum, Peta Kurikulum, dan Silabus. Oleh karena itu Spesifikasi Program Studi, Kompetensi Lulusan, dan Tujuan Pendidikan perlu dirumuskan dalam satu kesatuan kegiatan dalam penyusunan/ pengembangan kurikulum suatu program studi. Seperti dikemukakan dalam buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar ditetapkan dengan meramu visi program studi dan kebutuhan stakeholder. Berikut ini akan dipaparkan praktik baik mekanisme penyusunan/pengembangan Spesifikasi Program Studi, Kompetensi Lulusan, dan Tujuan Pendidikan dalam satu kesatuan kegiatan penyusunan/pengembangan kurikulum suatu program studi. Model dan pendekatan untuk penyusunan/pengembangan kurikulum telah banyak diperkenalkan di berbagai literatur pendidikan. Pada tulisan ini disajikan salah satu model penyusunan/ pengembangan kurikulum yang disampaikan oleh Grayson (1978). Pada dasarnya, model penyusunan/pengembangan kurikulum didasarkan atas tiga tahapan proses, yaitu:  Perumusan Masalah,  Penyusunan Struktur dan Organisasi Kurikulum,  Implementasi dan Evaluasi. Ketiga tahapan proses tersebut merupakan suatu siklus proses interaktif, yaitu keluaran dari setiap tahap dievaluasi terlebih dahulu, untuk kemudian digunakan sebagai masukan pada tahap berikutnya. Apabila digambarkan, siklus tersebut dapat dilihat pada gambar di halaman berikut. 2.1. Tahap Perumusan Masalah Pada tahap ini diperlukan masukan berupa visi program studi dan kebutuhan stakeholders yang terdiri atas kebutuhan Industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan profesional. a. Pernyataan Visi, adalah uraian tentang tujuan lembaga di masa depan. Karena itu, visi program studi memberikan arah tentang tujuan yang akan dicapai oleh kurikulum program Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

3



studi yang disusun/dikembangkan tersebut. Praktik baik penyusunan visi program studi telah diuraikan dalam Buku I Proses Pembelajaran.


4



b. Kebutuhan Industri, adalah persyaratan dari lapangan kerja terhadap tingkat pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dari lulusan. c. Kebutuhan Masyarakat, adalah persyaratan tentang peran dan tanggungjawab lulusan, serta dampak ilmu dan/atau teknologi terhadap pembangunan masyarakat. d. Kebutuhan Profesional, adalah persyaratan tentang kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan kriteria program pendidikan menurut organisasi profesi. e. Hasil evaluasi atas kurikulum yang berlaku, yang menentukan sejauh mana kurikulum yang berlaku tersebut masih memenuhi sasaran dan tujuan program studi, dapat digunakan sebagai umpan balik dalam penyusunan/pengembangan kurikulum. Untuk mengetahui kebutuhan stakeholders, perlu dilakukan studi pelacakan (tracer study). Setiap program studi dapat menetapkan metode pelacakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki. Praktik baik studi pelacakan terhadap kebutuhan stakeholders telah diuraikan dalam Buku I Proses Pembelajaran. Keluaran dari Tahap Perumusan Masalah: a. Pernyataan Tujuan Pendidikan Pernyataan program studi tentang sasaran program studi sebagai penjabaran visi program studi dan kebutuhan stakeholders pada saat ini dan yang akan datang. Berhubung luasnya spektrum kebutuhan stakeholders, maka perlu ditetapkan batas sasaran yang realistik dapat dicapai sesuai dengan kondisi dan kemampuan program studi. b. Kompetensi Lulusan Pernyataan program studi tentang kompetensi dalam hal ilmu, keterampilan, dan sikap, serta berbagai kualifikasi lulusan lainnya. Kompetensi merupakan tolok ukur setiap keluaran pembelajaran (learning outcomes) yang seharusnya diperoleh.


5



2.2. Tahap Penyusunan Struktur dan Organisasi Kurikulum Pada tahap ini diperlukan masukan berupa keluaran dari tahap perumusan masalah, ditambah dengan berbagai masukan berupa: a. Ranah Ilmu Ranah ilmu adalah cakupan pengetahuan dari program studi atau kelompok keilmuan. Ranah ilmu memuat prinsip-prinsip keilmuan serta aplikasi praktisnya. Perkembangan ilmu akan berdampak pada ranah ilmu, sehingga senantiasa perlu dilakukan modifikasi kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu tersebut. b. Karakteristik Mahasiswa Program studi harus mampu mengakomodasi karakteristik mahasiswa. Karakteristik mahasiswa yang perlu diakomodasi antara lain kebiasaan/cara belajar, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan jumlah mahasiswa pada program studi. Perkembangan metode pembelajaran memungkinkan penyusunan peta kebiasaan/cara belajar (learning styles) mahasiswa, yang sangat berguna bagi penyusunan learning strategies. c. Akreditasi Kriteria dan prosedur akreditasi dari badan akreditasi, misalnya BAN-PT, ABET, atau badan lain, perlu diperhatikan pada perancangan/ pengembangan kurikulum. Sebagai contoh ABET memberikan kriteria tentang mahasiswa, tujuan program, keluaran, penilaian, komponen profesional, staf dosen, fasilitas, dukungan institusi, dan sumber daya. d. Sumber Daya (resources) Kurikulum harus mempertimbangkan sumber daya dan prasarana-sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kurikulum. Sumber daya dan prasarana-sarana yang diperlukan antara lain perpustakaan, laboratorium, gedung, jaringankomputer, staf, pembiayaan, dan akses pembiayaan dari sumber luar. e. Metode Pembelajaran Penguasaan berbagai metode pembelajaran dapat memperkuat proses pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, penguasaan ini dapat mempengaruhi rancangan kurikulum, metode pembelajaran, prosedur penilaian, dan teknologi pembelajaran yang digunakan. Pengaruh metode pembelajaran tersebut akan nampak pada rincian rancangan Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

6



kurikulum, yaitu pada rancangan silabus untuk menjamin perolehan hasil pembelajaran (learning outcomes) dari setiap matakuliah. Keluaran dari Tahap Penyusunan Struktur dan Organisasi Kurikulum adalah: a. Struktur Kurikulum pada Tingkat Makro Struktur kurikulum pada tingkat makro adalah organisasi unsur-unsur pokok kurikulum. Pada tahap ini ditentukan struktur umum suatu program studi yang memuat lama studi, dan persentase pembagian/ pengelompokan substansi matakuliah. Beberapa contoh pengelompokan substansi matakuliah,antara lain: 





Menurut ABET 2000 matakuliah bidang ilmu teknik mencakup keilmuan dasar (basic science) dan matematik, keilmuan teknik (engineering science) dan teknik perancangan (engineering design), serta komponen pendidikan umum (general education component); Sesuai pembagian substansi matakuliah oleh UNESCO pada bulan Oktober 1998, terdapat matakuliah dalam ranah learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together; Menurut Kepmendiknas No. 232 Tahun 2000 matakuliah dalam kurikulum terdiri atas matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), matakuliah keahlian berkarya (MKB), dan matakuliah kehidupan bermasyarakat (MBB).

Pada tingkat makro ini, matakuliah dikelompokkan ke dalam matakuliah wajib dan matakuliah pilihan. Yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan struktur kurikulum pada tingkat makro adalah kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Kriteria yang disusun oleh badan/lembaga akreditasi juga dapat digunakan sebagai acuan pada proses ini. Pada tahap ini perlu diperhatikan pula pengurutan (sequencing) dan penggabungan (integration) dari berbagai matakuliah tersebut. Pengurutan dapat dilakukan melalui penjenjangan substansial, yaitu dimulai dari prinsip dasar ke Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

7



arah penyelesaian persoalan-persoalan yang rumit, dari topik dasar ke topik lanjut, mungkin juga dari praksis ke konsep. Adapun penggabungan dapat dilakukan berdasarkan keterkaitan ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, misalnya aplikasi matematik pada matakuliah kimia dan fisika. Alasan penggabungan yaitu ilmu seharusnya tidak dikembangkan pada kondisi terisolasi, namun di dalam kerangka keterkaitan dengan ilmu lain. Pada tingkat makro perlu disusun peta kurikulum sebagaimana telah diuraikan di atas. Peta kurikulum dapat berbentuk tabel yang menunjukkan hubungan antara hasil pembelajaran setiap matakuliah dengan tuntutan kompetensi program studi. Contoh peta kurikulum suatu program studi dituliskan dalam Lampiran 3. b. Struktur Kurikulum pada Tingkat Rinci Struktur kurikulum pada tingkat rinci berupa pernyataan isi setiap matakuliah yang memuat silabus, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, kriteria penilaian, alokasi waktu kuliah, tutorial, kerja laboratorium, belajar mandiri, belajar terstruktur, dan tugas pekerjaan rumah. Pada tingkat ini diharapkan dapat dinyatakan tujuan spesifik setiap matakuliah dan kriteria hasil pembelajaran (learning outcomes) dari setiap tahap pembelajaran. Penting dikemukakan bahwa pengujian hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Hal lain yang dapat diperhatikan dalam penyusunan isi matakuliah antara lain: a. Komposisi isi mengikuti proses dari yang mudah ke yang kompleks; b. Isi matakuliah tersusun dengan memperhatikan pengetahuan yang telah dimiliki mahasiswa sebelum mengikuti matakuliah tersebut (prerequisite knowledge); c. Isi matakuliah disusun dari praksis menuju konsep; d. Isi matakuliah disusun dari bagian-bagian (part) menuju ke keseluruhan (whole), jadi mahasiswa memahami elemen yang terpisah (individual element) sebelum mempelajari keseluruhan. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

8



2.3. Kurikulum Problem-Based Learning Pada saat ini beberapa program studi di beberapa perguruan tinggi menerapkan kurikulum Problem Based Learning (PBL), berbeda dengan kurikulum yang dikenal selama ini yang disebut dengan kurikulum konvensional. Kurikulum PBL bersifat sentral atau tidak lagi bersifat departemental. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada aspek integrasi disiplin ilmu, struktur unit ranah, dan ciri-ciri tiap disiplin ilmu. Perbedaan pokok antara keduanya disajikan dengan rinci pada Tabel I (disadur dari Harsono, 2005). Bila telah ada kurikulum konvensional, penyusunan/pengembangan kurikulum PBL dilakukan dengan mengubah kurikulum konvensional tersebut untuk disesuaikan dengan tujuan PBL. Tabel I. Perbedaan antara kurikulum konvensional dan PBL Kurikulum Kurikulum Aspek Konvensional PBL Integrasi ilmu + / + / -

Horisontal Vertikal Struktur ranah

++ +

Horisontal

+

-

Vertikal

-

+

+ + +

-

+

-

+ + +

-/+

Ciri tiap-tiap ilmu Program tetap Beban studi tetap Relevansi isi oleh institusi Jumlah jam tatap muka Alat bantu ajar yang ditetapkan

-

-

Keterangan: +: ada -: tidak ada +/-: antara ada dan tidak ada Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

9



Terdapat dua jenis kurikulum PBL, yaitu hybrid PBL (hPBL) dan PBL curriculum (PBLc). Hybrid PBL bersifat sederhana, tidak serumit PBLc. Kurikulum PBL mengubah dan menstransformasikan seluruh kurikulum konvensional menjadi sistem blok melalui pemetaan kurikulum dan tujuan belajar yang terintegrasi. Pada hPBL, hanya sebagian dari kurikulum konvensional yang diubah dan ditransformasikan ke sistem blok. Dalam pelaksanaan hPBL digunakan strategi SPICES (student centered, problem-based learning,community oriented, early clinical exposure, selfdirected learning) dengan tetap memperhatikan adanya pengulangan materi yang bersifat spiral atau helix. Model hPBL seperti ini tidak mengganggu kurikulum konvensional yang ada (Harsono, 2005). Setelah melalui proses ini, kurikulum yang telah tersusun perlu melalui beberapa tahap validasi sebelum dilaksanakan. Komisi yang dapat melakukan validasi antara lain Komisi Pengkajian Kurikulum yang dapat dibentuk di tingkat jurusan atau fakultas, atau sebagai salah satu komisi dalam senat fakultas. 3. Mekanisme Pemenuhan Standar Mekanisme pemenuhan standar kurikulum adalah tahap implementasi dari kurikulum tersebut. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis dari keberhasilan pelaksanaan kurikulum yang disusun/ dikembangkan. Kurikulum yang tidak diimplementasikan sesuai standar kurikulum yang telah ditetapkan, dapat menyebabkan kurikulum tersebut sama sekali tidak efektif, walaupun mekanisme penetapan standar telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Implementasi kurikulum yang efektif dan sesuai standar dapat diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dapat terdiri dari komponen perkuliahan dan kegiatan pendukung perkuliahan yaitu praktikum, pembimbingan, diskusi dan seminar, serta administrasi kelas.  Praktikum meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi;  Pembimbingan meliputi kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir (skripsi, thesis, dll);


10

PUSAT PENJAMINAN MUTU 




Diskusi dan seminar meliputi diskusi kelas oleh kelompok mahasiswa dan dosen-mahasiswa, seminar mahasiswa dan dosen-mahasiswa, serta seminar penyelesaian tugas akhir (skripsi, thesis, dll.); Administrasi kelas meliputi pengadministrasian semua aspek perkuliahan (alat bantu ajar, buku ajar, dll).

Masing-masing kegiatan pembelajaran, yang terdiri atas perkuliahan dan pendukung perkuliahan, mempunyai 3 komponen pokok yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Seluruh komponen dan proses yang terjadi di dalamnya saling berhubungan dan merupakan keterpaduan untuk pemenuhan standar mutu perkuliahan. 3.1. Perencanaan Pembelajaran Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan/ penyempurnaan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS), proses penyusunan/penyempurnaan materi pembelajaran, dan penyusunan/penyempurnaan dokumen-dokumen pembelajaran (manual prosedur, instruksi kerja, dan borang) untuk masingmasing kegiatan pembelajaran selama satu semester. Perencanaan pembelajaran dilakukan untuk tiap kegiatan pembelajaran yang terbagi atas beberapa satuan kegiatan sesuai dengan kurikulum, peta kurikulum, dan silabus. Contoh penyusunan SAP atau RPKPS rancangan pembelajaran telah dibahas pada Buku I ProsesPembelajaran. 3.2. Pelaksanaan Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka yang diselengarakan selama 16 minggu atau rentang waktu tertentu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), atau kegiatan lain yang setara. Kelengkapan administrasi pembelajaran berupa:  Satuan acara perkuliahan (SAP) yang dibagikan kepada seluruh mahasiswa peserta suatu mata kuliah, untuk memantau proses pemberian materi pembelajaran;  Berita acara tatap muka/perkuliahan yang berisi data dan informasi tentang materi pembelajaran, tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa, penggunaan alat bantu pembelajaran; Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

11



 Presensi (daftar kehadiran) mahasiswa dan dosen untuk memantau standar minimal kehadiran mahasiswa, misalnya 80% dari 14 minggu tatap muka dalam satu semester. Pemberian tugas kepada mahasiswa untuk menunjang keberhasilan kegiatan tatap muka, yang dapat terdiri atas penyusunan makalah, praktik di laboratorium, praktik lapangan, kuliah kerja, penelitian, workshop, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan mata kuliah terkait. Pemberian tes formatif (tes penyerapan) kepada mahasiswa untuk memantau tingkat penyerapan materi kuliah oleh mahasiswa. Hasil tes formatif digunakan oleh dosen untuk menguatkan materi pembelajaran yang telah diserap oleh mahasiswa, dan/atau memperbaiki pemberian materi pembelajaran yang belum/kurang/ tidak dapat diserap oleh mahasiswa sehingga Tujuan Instrusional Khusus (TIK) yang dicantumkan dalam SAP dapat dicapai. 3.3. Evaluasi Pembelajaran Evaluasi pembelajaran terdiri atas evaluasi hasil pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran disebut juga evaluasi substantif, tes, atau pengukuran hasil belajar. Sedang evaluasi proses pembelajaran dikenal sebagai evaluasi diagnostik atau evaluasi manajerial. Evaluasi pembelajaran sebagai proses sirkuler tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa, tetapi juga berfungsi untuk senantiasa meningkatkan mutu pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester dapat terdiri atas:  Evaluasi hasil pembelajaran harian yang dapat dilakukan antara lain melalui quiz;  Evaluasi hasil pembelajaran pada pertengahan semester yang dilakukan melalui pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS);  Evalusi hasil pembelajaran pada akhir semester yang dilakukan melalui pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). Pengolahan nilai akhir evaluasi hasil pembelajaran setiap mata kuliah, dapat dilakukan dengan menggunakan metode Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Norma (PAN). Perguruan tinggi/ fakultas/ jurusan/ program studi menetapkan sendiri penilaian yang sesuai dengan visi serta kebutuhan stakeholders dari perguruan tinggi tersebut. Evaluasi proses Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

12



pembelajaran dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri, agar proses pembelajaran berikutnya dapat berjalan lebih baik. Terdapat tiga manfaat evaluasi proses pembelajaran yaitu memahami sesuatu, membuat keputusan, dan meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi proses pembelajaran, berbagai masukan yang diperoleh dari proses evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui berbagai kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang terdapat dalam pembelajaran. Informasi ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran itu dan mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan evaluasi proses ini perguruan tinggi/ fakultas/ jurusan/ program studi akan mampu mengontrol pelaksanaan berbagai standar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Evaluasi proses pembelajaran dapat dilakukan dalam kurun waktu pelaksanaan pembelajaran atau setelah proses pembelajaran secara keseluruhan selesai. Waktu evaluasi dapat dipilih sedemikian rupa oleh perguruan tinggi/fakultas/ jurusan/program studi, sehingga tujuan/maksud dari evaluasi proses pembelajaran dapat tercapai. Contoh-contoh pertanyaan dalam evaluasi proses pembelajaran untuk membuat/memperbaiki suatu keputusan antara lain:  Bagaimana pendapat mahasiswa terhadap pembelajaran selama satu periode tertentu?  Apakah pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada awal pembelajaran?  Jika ada perubahan, bagaimana bentuk perubahan itu dan apa alasan perubahan?  Apakah dosen atau tim dosen dalam proses pembelajaran ini telah bekerja dengan baik dan kompak? Semua jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk membuat keputusan misalnya:  Apakah dosen dan tim dosen yang sekarang ini perlu diperbaiki formasinya?  Apakah strategi pembelajaran yang selama ini digunakan perlu diganti dengan yang lain?  Apakah metode pembelajaran dosen perlu diubah?  Dan lain-lain.


13



Contoh pemanfaatan hasil evaluasi proses pembelajaran antara lain dengan mengajukan pertanyaan tentang mengapa terdapat 25% peserta didik yang tidak lulus? Apa penyebabnya? Sebagian besar peserta didik mengatakan bahwa dosen sangat menguasai materi, tetapi sebagian besar dari mereka juga mengatakan bahwa metode pembelajaran dosen kurang sistematis. Benarkah kesimpulan ini? Jika benar, bagian mana yang tidak sistematik? Terdapat peserta didik yang mengatakan bahwa dosen tidak menggunakan media pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi ini, selanjutnya apakah dapat ditentukan tindakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan? Proses pembelajaran mencakup 3 komponen, yaitu input, proses, dan output. Contoh evaluasi terhadap komponen input adalah:  Bagaimana entry behavior yang dimiliki mahasiswa?  Apakah bahan pembelajaran cukup relevan dan up-to-date?  Apakah ruang kelas cukup memadai?  Apakah bahan, alat, media pembelajaran telah tersedia? Apakah dosen telah memahami tugas dan kewajiban mereka?  Apakah GBPP/SAP/RPKPS perlu direvisi?  Strategi manakah yang paling cocok?  Dan lain-lainnya. Contoh evaluasi terhadap komponen proses adalah:  Apakah strategi yang digunakan telah terbukti efektif?  Apakah media pembelajaran yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?  Apakah metode pembelajaran telah berhasil membantu belajar mahasiswa secara baik?  Apakah cara belajar mahasiswa efektif?  Dan lain-lainnya. Contoh evaluasi terhadap komponen output adalah:  Bagaimana indeks prestasi mahasiswa?  Bagaimana prestasi lain yang dimiliki mahasiswa?  Berapa lama studi mahasiswa?  Dan lain-lainnya.


14



Evaluasi ini sebaiknya terpisah dari evaluasi terhadap output pembelajaran atau evaluasi hasil belajar mahasiswa. 4. Manajemen Pengendalian Standar Pengalaman menunjukkan bahwa banyak penyimpangan atau hasil yang tidak pernah terduga sebelumnya terjadi dalam tahap implementasi kurikulum. Untuk itu diperlukan manajemen pengendalian kurikulum yang dapat dilakukan secara terus menerus selama kurun waktu implementasi kurikulum tersebut, dan pada waktu tertentu setelah dampak dari implementasi kurikulum tersebut dapat diketahui. Untuk itu evaluasi terhadap kurikulum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu evaluasi penyempurnaan kurikulum dan evaluasi peninjauan kurikulum. 4.1.Pengendalian Standar Melalui Evaluasi Penyempurnaan Kurikulum Evaluasi penyempurnaan kurikulum dilakukan secara terus menerus selama kurun waktu penggunaan kurikulum tersebut. Umumnya dilakukan pada setiap akhir semester, sehingga hasil penyempurnaan kurikulum dapat diterapkan pada semester berikutnya. Evaluasi penyempurnaan kurikulum sama dengan evaluasi mutu pembelajaran yang dilakukan secara internal oleh pejabat jurusan, dosen, dan mahasiswa. Untuk itu evaluasi penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui evaluasi hasil pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran. Praktik baik evaluasi penyempurnaan kurikulum telah dijelaskan secara rinci pada bagian 3.3. Evaluasi Pembelajaran. 4.2.Pengendalian Standar Melalui Evaluasi Peninjauan Kurikulum Evaluasi Peninjauan Kurikulum dilakukan pada waktu tertentu misalnya setiap 5 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum tersebut dapat diketahui, atau bila terjadi perubahan tuntutan stakeholders yang mengharuskan universitas/ fakultas/ jurusan/ program studi meninjau kurikulumnya. Dalam evaluasi peninjauan kurikulum perlu dilibatkan stakeholders secara eksternal atau internal. Seperti dapat terlihat pada Gambar 1, dalam evaluasi peninjauan kurikulum diperlukan masukan dari badan penasehat, penguji dari luar, umpan balik dari pengguna, dan/atau hasil pencapaian mahasiswa. Oleh karena itu, fakultas/ Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

15



jurusan/ program studi harus sudah menyiapkan atau memiliki hal-hal seperti: a. Dokumen proses penilaian yang mampu memperlihatkan bagaimana tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dapat diukur dan dicapai. b. Perangkat atau mekanisme yang mampu meyakinkan bahwa hasil penilaian yang digabungkan dengan hasil sigi (survey), sungguh dapat digunakan/dioperasikan sebagai bukti pada sistem perbaikan kurikulum program studi secara berkelanjutan. Hasil penilaian dan hasil sigi untuk peninjauan kurikulum antara lain evaluasi diri, komentar penguji dari luar, umpan balik dari mahasiswa, komentar alumni, kepuasan stakeholders, hasil akreditasi, dan lain-lain. Dapat dimengerti bila diperlukan waktu yang panjang untuk membangun proses evaluasi, yang dapat memberikan masukan guna perbaikan kurikulum secara berkelanjutan. Contoh mekanisme pengendalian standar dalam implementasi, dan evaluasi kurikulum suatu program studi dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.


16


Kegiatan


Penanggung Jawab

Perumusan Standard Mutu Prodi Misi dan Visi Prodi dan Spesifikasi Prodi dan Kompetensi Lulusan, Kurikulum

Pemenuhan standar Kegiatan Akademik dan Penunjang

Ka.Jur/Ka.Prodi dan disahkan rapat jurusan. Bila diperlukan dibentuk Tim perumus

Ka.Jur/Ka.Prodi/Sek. Jurusan/Sek.Prodi

* Kegiatan perkuliahan, Kerja Praktik, Penelitian mahasiswa dan Tugas Akhir

Sek.Jurusan/Sek/ Prodi/Pejabat 1

* Kegiatan kerjasama, penelitian dan pengabdian masyrakat

Pejabat 2

* Kegiatan co-kurikuler : success skill training, personal development programs, career workshop dll

Pejabat 3

Pengendalian Standar Evaluasi Penyempurnaan Kurikulum

Pengendalian Standar Evaluasi Peninjauan Kurikulum

Sek. Jurusan/ Sek. Prodi/ Pejabat 1/ Dosen/ Mahasiswa

Badan penasehat, Penguji dari luar, Alumni, Pengguna, Mahasiswa

Gambar 2. Sistem Mutu Implementasi dan Evaluasi Kurikulum


17



PENUTUP Kurikulum program studi merupakan gagasan pendidikan yang diekpresikan dalam praktik untuk mendapatkan hasil keluaran seperti yang diharapkan dari suatu pembelajaran, dan untuk mencapai suatu sasaran serta tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Mengingat sangat pentingnya kurikulum dalam suatu pendidikan, maka kurikulum perlu dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik dan cermat, sehingga lulusan program studi tersebut dapat memiliki keunggulan komparatif di bidangnya. Kurikulum bersifat khas untuk suatu program studi, sebagaimana kekhasan kompetensi lulusan dan tujuan pendidikan dari suatu program studi tersebut. Dengan kesadaran penuh terhadap kekhasan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan masing-masing program studi, diharapkan para lulusan dapat saling melengkapi. Kurikulum harus responsif terhadap perubahan nilai-nilai dan harapan maupun tuntutan stakeholders terhadap lulusan program studi tersebut. Untuk itu sistem penjaminan mutu kurikulum program studi perlu dilakukan secara terus menerus. Melalui buku ini diharapkan hal-hal tersebut di atas dapat dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan (continuous improvement/kaizen).


18



II. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Pendahuluan Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU.Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Secara skematik, tenaga kependidikan atau sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tenaga Kependidikan (SDM)

Dosen Tenaga Penunjang

Adapun mengenai tugas masing-masing disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU. Sisdiknas, sebagai berikut:  Pendidik (dhi. dosen) bertugas merencanakan dan melaksanakan: a. proses pembelajaran; b. menilai hasil pembelajaran; c. melakukan pembimbingan dan pelatihan; d. melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Tenaga kependidikan (dhi. tenaga penunjang) bertugas melaksanakan:


19



a. administrasi; b. pengelolaan; c. pengembangan; d. pengawasan; dan e. pelayanan teknis, untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang tersebut dimuat di dalam dokumen yang disebut sebagai uraian tugas (job description). Selanjutnya, dapat dikemukakan bahwa di suatu perguruan tinggi harus dirumuskan standar tenaga kependidikan atau standar SDM. Standar tersebut harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu1, sehingga standar tersebut berkembang secara berkelanjutan (continuous improvement atau kaizen). Semakin tinggi standar SDM yang ditetapkan, semakin bermutu kondisi dosen dan tenaga penunjang (SDM). 2. Mekanisme Penetapan Standar Seperti dikemukakan dalam buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar ditetapkan dengan meramu visi program studi dan kebutuhan stakeholders. Oleh karena itu, berikut akan dipaparkan praktek baik dalam perumusan visi suatu program studi dan perumusan kebutuhan stakeholders dari suatu program studi. 2.1. Visi Program Studi Adalah pernyataan yang menggambarkan pengelihatan dari program studi ke masa mendatangdalam lingkup bidangnya, serta kemampuan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dan mendefinisikan peran program studi pada ranah yang telah dilihatnya. Penggambaran visi suatu program studi dapat dilihat pada Gambar 3.


20



Gambar 3: Visi Program Studi Sebelum merumuskan visi sebagaimana dikemukakan di atas, perlu diketahui terlebih dahulu tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman program studi melalui analisis SWOT. Analisis SWOT akan membantu program studi dalam mengenali Strengths (S) atau kekuatan, Weaknesses (W) atau kelemahan yang mungkin ada di dalam (internal) program studi, juga Opportunities (O) atau kesempatan/peluang, Threats (T) atau ancaman yang mungkin ada di luar (eksternal) program studi. Jika dilakukan secara cermat, terarah sesuai cita-cita bersama, dan melibatkan segenap potensi yang ada, analisis SWOT dapat mengidentifikasi arah pengembangan program studi yang optimal, dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Selain itu, visi program studi juga harus konsisten (tidak boleh bertentangan) dengan visi jurusan, fakultas dan visi perguruan tinggi. Visi pada level ini adalah visi strategik yang berisi apa yang diinginkan dan apa yang mungkin dicapai oleh program studi dalam kurun waktu tertentu. Rumusan visi hendaknya mampu menunjukkan kekhasan program studi yang sesuai dengan lokalitas, potensi sumber Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

21



daya (SDM dan prasarana akademik), serta gairah dan/atau komitmen yang dapat memotivasi semua unsur di dalam program studi. Oleh karena itu, sebelum visi ditetapkan hendaknya dilakukan uji coba (try-out) kepada sivitas akademika. Untuk membantu perumusan visi program studi, serangkaian pertanyaan berikut akan membantu, antara lain: a. Apakah kekhasan dari program studi? b. Nilai (values) apa yang dianut oleh program studi? Bagaimana nilai tersebut dapat mengarahkan masa depan yang menjadi prioritas program studi? c. Apa kebutuhan stakeholders yang dapat diberikan/ dipenuhi oleh program studi? d. Apa yang dapat dijadikan jaminan oleh program studi (khususnya sumber daya manusianya) agar program studi tetap memiliki komitmen pada visinya selama lima atau sepuluh tahun ke depan? e. Apakah jaminan tersebut (Butir d) dapat diandalkan (reliable)? Dengan menjawab pertanyaan di atas, visi program studi akan dapat dirumuskan. Selanjutnya, perlu dilakukan editing pada rumusan visi agar rumusannya jelas dan ringkas. Sebaiknya visi hanya terbentuk dari beberapa kalimat, dan tidak lebih dari satu paragraf. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang lugas, jelas, dan komunikatif. Visi program studi itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi serangkaian standar penyelenggaraan program studi. Salah satu rangkaian standar, sebagaimana dikemukakan di atas, adalah standar keberhasilan penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM) sebagai salah satu butir mutu di dalam penjaminan mutu. Contoh praktek baik perumusan visi program studi, sebagai berikut: Di bawah ini akan dipaparkan tiga macam contoh visi dari berbagai program studi yang berbeda. Semua visi tersebut dipandang sebagai visi yang baik, namun suatu visi program studi yang baik belum tentu cocok jika ditiru dan digunakan untuk program studi yang lain. Visi Program Studi A Program studi magister manajemen menjadi unggulan, sehingga mampu mengembangkan ilmu manajemen demi kemaslahatan dunia usaha. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

22



Visi Program Studi B Program Studi B harus dapat merespon dan melakukan penyesuaian yang tepat terhadap perubahan, sehingga mampu mendorong pengembangan agribisnis dan agroindustri, serta membawa pembangunan pertanian Indonesia ke arah pertanian modern. Visi Program Studi C Menjadi komunitas akademik peringkat internasional, sehingga mampu berperan serta dalam pengembangan tata hubungan antar negara yang berkeadilan dan sesuai dengan martabat manusia. Jika dianut pandangan bahwa program studi tidak mungkin memiliki visi, maka yang dimaksud visi dalam hal ini adalah tujuan atau arah pengembangan program studi. 2.2. Kebutuhan stakeholders Dalam melakukan penjaminan mutu, selain visi terdapat satu hal yang selalu menjadi acuan, yaitukeb utuhan stakeholders, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. Stakeholders tersebut dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sector produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan stakeholders sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan stakeholders dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM). Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa penca-paian jumlah sks (satuan kredit semester) dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu, yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan stakeholders. Bagaimana menetapkan kompetensi relevan yang dibutuhkan? Tentu penetapan itu tidak dilakukan oleh pihak program studi sendiri secara internal, namun harus dilakukan melalui proses penetapan yang melibatkan stakeholders. Langkah awal yang lazim ditempuh adalah langkah sederhana dengan mengundang berbagai komponen stakeholders untuk memberikan masukan. Tidak jarang pula beberapa perguruan tinggi secara berkala Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

23



melakukan studi pelacakan (termasuk studi sinyal pasar) kompetensi yang dibutuhkan stakeholders. Bagaimana studi pelacakan tersebut dilakukan? Banyak cara untuk melakukan studi pelacakan, setiap program studi dapat menetapkan cara pendekatan sesuai kesempatan dan sumberdaya yang dimiliki masing masing. Data kebutuhan stakeholders dapat berupa data sekunder atau data primer, atau kombinasi keduanya. Aspek penting dalam penugasan dosen dan tenaga penunjang yang relevan dengan pemenuhan kebutuhan stakeholders, adalah langkah untuk benar-benar secara optimal melakukan analisis tugas (job analysis) dan analisis kinerja (performance analysis), dan menetapkan secara optimal perbaikan penugasan. Untuk membantu memastikan bahwa proses pelacakan kebutuhan stakeholders telah memenuhi kebutuhan minimal, perlu diperiksa antara lain hal-hal berikut: a. Apakah sudah dikumpulkan berbagai kompetensi yang dibutuhkan oleh stakeholders; b. Apakah unsur-unsur stakeholders yang minimal (sektor produksi, masyarakat, pemerintah, asosiasi profesi, dll.) sudah diikutsertakan? c. Bagaimana tingkat kepuasan stakeholders dalam menggunakan lulusan perguruan tinggi ybs. selama ini? Praktek baik yang pernah dilakukan oleh suatu perguruan tinggi, adalah sebagai berikut (lihat Gambar 2), dimana terdapat tiga tahap pelaksanaan studi pelacakan:


24


Konsep &1 Penyusunan Pendekatan


2 Pengumpulan Data

3 Analisis Data dan Kesimpulan

Gambar 4: Tahap Pelaksanaan Studi Pelacakan Penyelenggaraan studi pelacakan tersebut dengan skala dan intensitas seberapapun, akan menghasilkan pengalaman baru dan pemahaman baru yang secara terus menerus perlu dikembangkan. Perkembangan tersebut mengikuti prinsip continuous improvement. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah segera mulai menjaring masukan dari stakeholders melalui studi pelacakan, atas dasar kebutuhan internal (internally driven) program studi. Terdapat sejumlah praktek baik untuk difahami sebagai langkah awal dalam studi pelacakan. Berikut ini disampaikan hal-hal sederhana untuk menjadi salah satu acuan bagi tindakan yang internally driven. Diyakini bahwa banyak perguruan tinggi yang telah melakukan hal-hal lebih maju dari yang dikemukakan di bawah ini. Bagi yang telah maju dalam menjalankan studi pelacakan, diharapkan terus melakukan peningkatan secara akseleratif, dan bagi yang akan memulainya dapat melengkapi dengan acuan ringkas di bawah ini. Tabel 1 memberi gambaran tentang hal-hal pokok dalam studi pelacakan yang dapat dilakukan oleh program studi, melalui langkah awal dengan melibatkan alumni yang dapat menyuguhkan fakta kualitas lulusan program studi. Lebih jauh, studi pelacakan dapat diperluas sesuai hasil pembelajaran yang diperoleh dari pelibatan alumni tersebut.


25



Tabel 1: TAHAP KEGIATAN Mulai

Persiapan ke Lapangan

Survey Lapangan

Analisis Data dan Interprestasi Hasil

Penetapan

Implementasi

RINCIAN KEGIATAN Penetapan Metode Kegiatan Penetapan Tim dan Tugas pokok Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Biaya Review Nara Sumber (lokakarya) Rancangan Survei Lapangan Instrumen Survei Metode Pengumpulan Data Metode Analisis Data Contact Person Lapangan Pengumpulan Data dari Alumni - Basis Wilayah (Timur, Barat, Utara, Selatan) - Basis instansi (Pemerintah, Swasta, Wirausaha) Pengumpulan Data dari pengguna lulusan - Basis Wilayah (Timur, Barat, Utara, Selatan, atau luar negeri) - Basis instansi (Pemerintah, Swasta) Pembuatan Basis Data Analisis Data Interpretasi Hasil Penyusunan Kesimpulan Diskusi Perbaikan Proses Pembe-lajaran Penyusunan Tindakan Perbaikan Prosedur Implementasi Mekanisme Pemantauan Rancangan Proses Umpan Balik


26



Adapun contoh praktek baik tentang jenis data yang perlu dijaring dari responden (lulusan program studi maupun dari pengguna lulusan), dapat dilihat pada Lampiran 1. Setelah visi program studi berhasil dirumuskan dan hasil studi pelacakan terhadap kebutuhan stakeholders berhasil disimpulkan, maka standar SDM (dosen dan tenaga penunjang) ditetapkan dengan meramu visi program studi dan kebutuhan stakeholders. Sebagai contoh praktek baik dapat dikemukakan beberapa jenis standar SDM2 antara lain dalam butir mutu sebagai berikut: a. Rekrutasi; b. Masa Percobaan; c. Pengangkatan Karyawan Tetap; d. Penilaian Prestasi Kerja; e. Mutasi, Promosi, Demosi; f. Waktu Kerja; g. Kerja Lembur dan Cuti; h. Penghasilan dan Penghargaan; i. Jaminan Sosial dan Kesejahteraan; j. Pengembangan dan Pembinaan; k. Keselamatan dan Kesehatan Kerja; l. Disiplin; m.Perjalanan Dinas; n. Pengakhiran Hubungan Kerja. 3. Mekanisme Pemenuhan Standar Di bawah ini akan dikemukakan beberapa contoh praktek baik dalam standar SDM. 3.1. Standar Rekrutasi Dosen Jika visi dan kebutuhan stakeholders adalah menjadi komunitas akademik peringkat internasional, sehingga mampu berperan serta dalam pengembangan tata hubungan antar negara yang berkeadilan dan sesuai dengan martabat manusia, maka standar rekrutasi dosen adalah:  Minimal berpendidikan doktor dalam/luar negeri dengan GPA/IPK 3,80;  Berpengalaman kerja sebagai dosen minimal 5 tahun;  Memiliki hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal internasional;  Mampu memberi kuliah dalam bahasa Inggris;  Mampu mengoperasikan komputer dan internet; Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

27

PUSAT PENJAMINAN MUTU  Berpengalaman internasional.


mempresentasikan

makalah

di

forum

3.2. Standar Penilaian Prestasi Kerja Konsisten dengan visi dan kebutuhan stakeholders sebagaimana dikemukakan di atas, maka standar penilaian prestasi kerja dosen adalah: a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran  Memberi kuliah dengan bahan lokal (local content) dan internasional;  Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan nasional dan internasional;  Memberikan kuliah dalam bahasa Inggris dan Indonesia sesuai sifat matakuliah; b. Bidang Penelitian  Melakukan penelitian untuk pengembangan bahan kuliah dengan bahan lokal (local content) maupun internasional;  Menulis artikel dalam jurnal nasional dan internasional; c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat  Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia. 3.3. Standar Penghasilan dan Penghargaan a. Penghasilan Penghasilan yang pantas dan memadai yaitu penghasilan yang mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimun (KHM)3. b. Penghargaan Penghargaan diberikan sesuai dengan jenis tugas dan prestasi kerja yang berhasil dicapai. 3.4. Standar Perjalanan Dinas Mengingat visi program studi dan kebutuhan stakeholders adalah menjadi komunitas akademik peringkat internasional, maka dalam menentukan standar perjalanan dinas harus terdapat modus perjalanan ke luar negeri, misalnya: a.Perjalanan dinas dalam negeri, yang meliputi komponen:  Biaya transportasi;  Biaya akomodasi;  Uang saku;  Lumpsum . Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

28



b. Perjalanan dinas luar negeri  Biaya transportasi:  Tiket;  Transportasi lokal;  Biaya fiskal luar negeri;  Biaya akomodasi;  Uang saku;  Lumpsum. 4. Manajemen Pengendalian Standar Pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/jurusan/program studi, standar dinyatakan dalam kebijakan tentang dosen dan tenaga penunjang (SDM) dan standar dosen dan tenaga penunjang (SDM). Di tingkat program studi, standar SDM dinyatakan dalam spesifikasi SDM sesuai dengan visi dan kebutuhan stakeholders program studi. Seluruh proses, mulai dari rekrutasi SDM sampai dengan pengakhiran hubungan kerja dengan SDM, harus mampu menjamin bahwa SDM pada tingkat program studi memenuhi visi program studi serta kebutuhan stakeholders akan lulusan dan hasil penelitian program studi. Manajemen pengendalian standar SDM dilakukan terhadap semua standar SDM yang telah ditetapkan. Beberapa contoh dikemukakan di bawah ini. Sebagaimana dikemukakan di dalam Buku Pedoman Penjaminan Mutu, manajemen pengendalian standar SDM di suatu perguruan tinggi harus senantiasa menghasilkan continuous improvement atau kaizen. Contoh pengendalian standar kompetensi SDM dosen melalui manajemen Plan, Do, Check, Action (PDCA).


29



III. KEMAHASISWAAN 1. Pendahuluan Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar padaperguruan tinggi tertentu. Peserta didik menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Undang- Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut mengamanatkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Khusus pada pendidikan tinggi, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan pembimbingan kemahasiswaan yaitu pembimbingan seluruh kegiatan mahasiswa sebagai peserta didik selama dalam proses pendidikan. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Acuan untuk pembimbingan kegiatan kemahasiswaan adalah pasal 1 butir 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembimbingan tersebut meliputi kegiatan yang bersifat kurikuler maupun yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Kegiatan yang bersifat kurikuler bertujuan untuk memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan ko-kurikuler Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

30



dan ekstra-kurikuler, sehingga tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat tercapai. Yang dimaksud dengan kegiatan kemahasiswaan dalam buku ini adalah kegiatan kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, dengan tujuan mendorong perubahan sikap mahasiswa menjadi dewasa khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup. Pembimbingan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler antara lain diarahkan pada pembimbingan kecakapan hidup yang meliputi kecakapan individual, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional, dan pembimbingan kepemudaan yang antara lain meliputi kepanduan, keolahragaan, kesenian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstra-kurikuler, institusi menyediakan fasilitas fisik dan pembimbing, yang di antaranya bertujuan memotivasi mahasiswa sehingga mahasiswa tertarik dan kemudian terlibat dalam kegiatan tersebut. 2. MEKANISME PENETAPAN STANDAR Berbagai kegiatan kemahasiswaan yang ditawarkan oleh institusi beserta standarnya ditetapkan sesuai dengan visi dan misi institusi (Tentang penyusunan visi baca Buku I Proses Pembelajaran). Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai bentuk program. Selanjutnya, berdasarkan programprogram tersebut ditentukan skala prioritas yang menjadi pedoman pembimbingan kemahasiswaan.Skala prioritas tidak saja ditentukan berdasarkan prestasi keberhasilan, jumlah mahasiswa yang terlibat, serta jumlah dan frekuensi kegiatan kemahasiswaan, tetapi juga ditentukan berdasarkan manfaat yang diperoleh baik untuk kepentingan individu maupun institusi. Semua kegiatan kemahasiswaan ini dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh setiap institusi dengan melakukan benchmark. Untuk mengukur tingkat keberhasilannya, setiap kegiatan kemahasiswaan harus dapat dikuantifikasi dan dievaluasi secara periodik. Hal ini selain untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi itu sendiri, juga agar standar tersebut dapat ditingkatkan secara bekelanjutan (continuous improvement). Makin tinggi standar yang digunakan, makin tinggi pula mutu kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan. Sebelum menetapkan standar mutu bagi kegiatan kemahasiswaan, terlebih dahulu ditentukan jenis-jenis kegiatan yang dapat Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

31



diselenggarakan. Penentuan jenis kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh sifat atau kekhasan perguruan tinggi, dan persepsinya terhadap pembentukan citra lulusannya. Penetapan jenis kegiatan kemahasiswaan tersebut kemudian diikuti dengan penetapan standar mutu masing-masing kegiatan yang dapat terdiri atas standar operasional dan standar keberhasilan. 2.1 Penetapan Jenis Kegiatan Kemahasiswaan Penetapan jenis kegiatan kemahasiswaan hendaknya mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi, yang kemudian diturunkan menjadi visi dan misi dalam pembimbingan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan diadakan dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap upaya pewujudan suasana akademis yang kondusif yang mampu meningkatkan kreativitas dan daya nalar mahasiswa. Selain itu, kegiatan kemahasiswaan juga diharapkan mampu meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan masyarakat, mengangkat nama perguruan tinggi di mata masyarakat, melestarikan kekayaan budaya bangsa, dan sebagainya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembimbingan secara operasional, kegiatan kemahasiswaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau bidang kegiatan, misalnya menjadi empat bidang, yaitu 1) bidang penalaran; 2) bidang minat, bakat dan kegemaran; 3) bidang organisasi, dan 4) bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Para mahasiswa dapat memilih satu atau lebih kegiatan tersebut tanpa “mengorbankan” waktu bagi kegiatan akademiknya. 2.2 Target-target Kegiatan Keberhasilan target-target kegiatan yang akan dicapai antara lain dipengaruhi oleh pembimbing kemahasiswaan dan fasilitas yang tersedia. 2.3 Pembimbing Kemahasiswaan Pembimbing kemahasiswaan adalah para dosen atau tenaga kependidikan di perguruan tinggi yang karena tugas atau jabatannya ditetapkan menangani bidang kemahasiswaan.Pembimbing kemahasiswaan adalah orangorang yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan yang terdiri atas dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan, dosen mata kuliah, dan pembimbing internal dari kalangan Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

32



mahasiswa (Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan/Keluarga Mahasiswa) yang dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman dalam suatu kegiatan tertentu. Ketua Jurusan/ Bagian/ Departemen dan dosen mata kuliah perlu jugamemahami masalah kemahasiswaan, sehingga dapat membantu tugas dosen pembimbing kemahasiswaan. 2.4 Fasilitas Kegiatan Keberhasilan mahasiswa dalam mewujudkan kegiatan tersebut sangat bergantung pada fasilitas yang disediakan perguruan tinggi, serta kemudahan dalam menggunakan fasilitas tersebut. Fasilitas tersebut terdiri dari sarana prasarana yang menunjang kegiatan kemahasiswaan untuk pengembangan minat, bakat, dan kegemaran, organisasi, kesejahteraan dan bakti sosial. Penerbitan pers kampus dan/atau jurnal ilmiah, sebagai media untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, berdasarkan kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan diarahkan sedemikian rupa, sehingga dapat menunjang perwujudan suasana akademik yang kondusif. Dengan adanya suasana akademik yang kondusif, mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dibekali dengan prestasi baik, dan mempunyai pengalaman berorganisasi serta kemampuan dalam peningkatan kreativitas. 2.5 Standar Mutu Kegiatan Standar mutu suatu kegiatan ditentukan dengan mengacu kepada sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan. Sebagai contoh, praktek baik di bawah ini dapat dijadikan standar pada keempat bidang kegiatan kemahasiswaan :  Bidang penalaran. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah di luar kegiatan akademik, dapat diselenggarakan satu kali dalam satu tahun, baik di dalam maupun di luar kampus. Pelatihan diperlukan untuk meningkatkan mutu hasil kegiatan bidang penalaran.  Bidang minat, bakat dan kegemaran. Mencakup beberapa kegiatan seperti Pramuka, Resimen Mahasiswa, pers kampus, pencinta alam, korps sukarela


33



Palang Merah Indonesia, olahraga dan kesenian. Standar kualitas kegiatan ini dapat ditentukan dari keteraturan dalam melakukan kegiatan latihan. Dapat pula dimasukkan persentase kehadiran anggota dalam mengikuti kegiatan, maupun peranserta tim dalam kesempatan-kesempatan tertentu (lihat lampiran 1)  Bidang organisasi. Mahasiswa mengikuti kegiatan organisasi baik yang sifatnya kepanitiaan maupun kelembagaan, intra maupun ekstra kampus. Standar mutu kegiatan ini dapat ditentukan dari jumlah mahasiswa dan frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas organisasi.  Kesejahteraan dan bakti sosial. Mahasiswa mengikuti kegiatan bakti sosial, baik dalam bentuk kegiatan terprogram maupun yang insidental, di dalam dan di luar kampus. Standar kegiatan ini dapat ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa dan frekuensi kegiatan. 3. MEKANISME PEMENUHAN STANDAR 3.1 Standar Cara Pembimbingan Kemahasiswaan Dosen Pembimbing Kemahasiswaan menetapkan metode pembimbingan yang efektif dan efisien. Agar dapat menyelenggarakan proses pembimbingan secara efektif dan efisien, dosen perlu dibekali dengan keterampilan untuk menjalankan proses pembimbingan kemahasiswaan. Keterampilan tersebut dapatdiperoleh melalui pelatihan khusus seperti Pelatihan Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan (OPPEK), Pelatihan Pelatih Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan (PPOPPEK), Training for Trainers bidang Penalaran, Pelatihan Pemandu Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (PPLKMM) dan pelatihan sejenis lainnya. Pelatihan-pelatihan tersebut (OPPEK, PPOPPEK dll.) dapat diselenggarakan oleh Ditjen Dikti maupun oleh perguruan tinggi masing- masing. Pelaksanaan pembimbingan kemahasiswaan dapat pula dikoordinasikan dengan badan yang berfungsi membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan


34



berbagai bidang seperti Badan Pembimbing Olah Raga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) untuk bidang olah raga dan Badan Seni Mahasiswa Indonesia (BSMI) untuk bidang kesenian. 3.2.Standar Kegiatan dan Proses Pembimbingan Kemahasiswaan Agar kegiatan pembimbingan kemahasiswaan dalam satu semester dapat dilakukan sesuai dengan standar, maka jenis kegiatan dan proses pembimbingannya perlu dituangkan dalam suatu rencana. Rencana tersebut harus mencakup satuan waktu (hari, minggu, atau bulan), jenis kegiatan, prasarana-sarana, dan evaluasi. Pemenuhan jenis kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau bersifat insidental, serta didukung prasarana dan sarana yang memadai. Institusi perlu menyediakan prasarana dan sarana yang sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembimbingan dapat pula berbentuk pelatihan jangka pendek dengan target kompetensi yang spesifik. Pelatihan tersebut di antaranya adalah pelatihan kepemimpinan,pelatihan kewirausahaan, keterampilan manajemen mahasiswa, forum-forum ilmiah dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa agarmemenuhi kompetensi yang ditentukan. Standar kegiatan ditetapkan secara realistis agar pemenuhan standar dapat dicapai dengan baik. Standar kegiatan tersebut harus memberikan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi (PDCA). Mahasiswa yang berprestasi menurut standar kemahasiswaan perlu mendapat penghargaan (award) yang jenis dan besarannya bergantung pada kemampuan setiap institusi. 3.3 Standar Fasilitas Kegiatan Standar fasilitas untuk mencapai standar kegiatan kemahasiswaan yang baik dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing perguruan tinggi. Kelengkapan dan kualitas fasilitas yang disediakan hendaknya selalu ditingkatkan,


35



sehingga jenis kegiatan yang telah diprogramkan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

dapat

4. MANAJEMEN PENGENDALIAN STANDAR Manajemen pengendalian standar dilakukan melalui tahapan proses dan evaluasi kegiatan yang telah diprogramkan, atau yang sifatnya insidental dalam bidang kemahasiswaan. Manajemen pengendalian standar merupakan tahap evaluasi dari penetapan dan pemenuhan standar. Keberhasilannya ditunjukkan antara lain oleh:  Perilaku mahasiswa. Semakin positif dan terus termotivasi untuk terusbelajar melalui organisasi, mampu bekerja dalam tim, memiliki jiwa kepemimpinan, sportif, menghormati norma dan etika yang berlaku di masyarakat yang secara keseluruhan mendorong mahasiswa untuk selalu kreatif dan berprestasi.  IPK Mahasiswa. Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti mahasiswa harus meningkatkan semangat belajar, sehingga positif mempengaruhi prestasi akademis (IPK).  Pembimbing. Para pembimbing harus selalu mencari peluang untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, di tingkat lokal, nasional, regional ataupun internasional.  Institusi. Tersedianya berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan, seperti sarana olahraga, kesenian, kelompok belajar, atau kegiatan lain, sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi dan misi perguruan tinggi. Peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja berbagai kegiatan yang relevan. Berdasarkan standar yang ditetapkan dapat dilakukan langkah perencanaan untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan dan mengimplementasikannya melalui tindakan nyata. Mekanisme pengendalian seperti ini lazim dikenal dalam manajemen mutu sebagai langkah PDCA (Plan, Do, Check, Action). Berikut beberapa contoh praktek baik (best practices) dari langkah PDCA yang dilakukan terhadap kegiatan kemahasiswaan, seperti (1) keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan


36



kemahasiswaan, (2) kehadiran dosen dalam proses pembimbingan kegiatan kemahasiswaan, (3) persentase dosen yang mengikuti OPPK, dan (4) peningkatan jumlah/jenis kegiatan kemahasiswaan kokurikuler dan ekstra- kurikuler. Contoh 1 : Peningkatan standar keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan (% dari jumlah mahasiswa). Contoh 2 : Peningkatan persentase kehadiran dosen dalam proses pembimbingan kemahasiswaan. Contoh 3 : Peningkatan persentase dosen yang mengikuti Orientasi Pengembangan Pembimbingan Kemahasiswaan (OPPK). Contoh 4: Peningkatan jumlah/jenis kegiatan kemahasiswaan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. PENUTUP Kegiatan kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, perlu terus dibina dan dikembangkan di Perguruan Tinggi, untuk mendukung kegiatan kurikuler agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, perguruan tinggi perlu menyediakan baik fasilitas maupun pembimbing kemahasiswaan, agar dapat melaksanakan berbagai jenis kegiatan kemahasiswaan yang sesuai dengan kekhasan perguruan tinggi yang bersangkutan.


37



IV. PRASARANA DAN SARANA 1. Pendahuluan Penjaminan mutu pendidikan tinggi sangat penting agar lulusan pendidikan tinggi dapat menyelesaikan permasalahan individu dan bangsa. Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi diperlukan (1) tujuan yang jelas, (2) rencana mutu keluaran dan perkiraan outcomes, (3) proses pendidikan, (4) input (5) sumberdaya, dan (6) prasarana dan sarana. Uraian dalam buku ini ditekankan pada penjaminan mutu prasarana dan sarana dalam proses pendidikan. Pokok pikiran pengelolaan prasarana dan sarana dalam proses pendidikan dapat memberi inspirasi juga dalam konteks penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan komponen Tridharma Perguruan Tinggi. Istilah mutu berkelanjutan (MB) atau sustainable quality (SQ) dikenalkan dalam buku kecil ini untuk makin melekatkan makna bagi pembaca bahwa mutu harus ditingkatkan terus. Sesuatu yang saat ini telah masuk dalam kategori mutu tinggi, apabila tidak ditingkatkan dapat ketinggalan dalam 5 tahun yang akan datang. Dengan kesadaran MB diharapkan pelaku pendidikan tinggi akan memiliki hasrat besar dan kebangggaan melakukan penjaminan mutu, karena hal itu merupakan kontribusi bagi solusi masa depan mahasiswa dan bangsa. Buku ini membatasi cakupan tentang Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan Prasarana dan Sarana (SPMB-PS), sehingga hal-hal penting dalam SPMB-PS perlu ditentukan. Sebaiknya, pemahaman tentang SPMB perlu dihayati secara utuh terlebih dahulu, sebelum memikirkan dan merumuskan aspek-aspek spesifik prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana adalah salah satu bagian input, sedangkan input merupakan salah satu subsistem dari Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan (SPMB). Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan Prasarana dan Sarana (SPMB-PS) perlu dilakukan oleh perguruan tinggi (PT) baik oleh perguruan tinggi yang masih berkapasitas rendah maupun perguruan tinggi yang telah siap bersaing pada tataran dunia. Oleh karena itu diperlukan cara pengaturan prasarana dan sarana untuk masing-masing kondisi.


38



Prasarana dan sarana merupakan bagian penting yang perlu dipersiapkan secara cermat dan berkesinambungan dalam SPMB, sehingga dapat dijamin selalu terjadi continuous improvement. Prasarana dan sarana yang diperlukan dalam SPMB sangat tergantung pada kebutuhan perguruan tinggi yang bersangkutan. Oleh karena itu uraian ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi kepada penyelenggara perguran tinggi, bahwa kebijakan terhadap prasarana dan sarana merupakan open ended solution. Artinya, prasarana dan sarana yang diperlukan tergantung situasi dan kondisi tertentu, tetapi penyelenggara perguruan tinggi wajib melakukan yang terbaik dalam keterbatasan yang ada. Dengan segala keterbatasan yang ada tersebut perlu ditentukan tindakan terbaik saat ini dan rencana pengembangan ke depan dengan prinsip SPMB. Tindakan terbaik saat ini dan perencanaan di masa yang akan datang dalam penetapan SPMB-PS, tidak boleh ditetapkan tanpa dasar tetapi perlu ditetapkan dan direncanakan secara cermat. Gambar 1 menunjukkan secara lengkap tujuh kata kunci perencanaan kuliah. Dengan mencermati 7 kata kunci perencanaan kuliah seperti yang dinyatakan pada Gambar 1, diharapkan dapat timbul inspirasi yang dapat diasosiasikan dengan situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Situasi dan kondisi di tempat masingmasing apabila dianalisis dapat menunjukkan kekuatan, keterbatasan, peluang, dan tantangan pengembangan pengelolaan prasarana dan sarana pada saat ini, dan inovasi untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Gambar 1. Perencanaan Kuliah


39



Setelah memahami Gambar 1 dan kemudian mengasosiasikan dengan situasi dan kondisi di perguruan tinggi masing-masing, diharapkan dapat menginspirasi perencanaan kegiatan lain, di antaranya adalah pekerjaan laboratorium, kuliah lapangan, dan berbagai jenis kegiatan akademis. Gambar 1 bukanlah gambar yang mendikte dan untuk ditiru secara penuh, tetapi dimaksudkan sebagai pemicu kritik dan inspirasi pembaca. Untuk selanjutnya pembaca dapat melakukan tindakan yang lebih spesifik dan lebih optimal, sesuai dengan keadaan setempat (local optimization) untuk saat ini dan waktu yang akan datang. Gambar 2 menyatakan kontinum belajar dengan sarana teknologi informasi, yang terdistribusi dari No e-learning sampai dengan Fully e-learning. Masing-masing perguruan tinggi dapat merencanakan dan merealisasikan sebagian atau secara keseluruhan kontinum tersebut, sesuai situasi dan kondisi di tempat masing-masing dan tetap dapat memberi kontribusi optimalnya.

Gambar 2. Kontinum Belajar Dengan Teknologi Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan Prasarana dan Sarana (SPMB-PS) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat direncanakan dan dikembangkan dengan pemikiran analog dengan SPMB-PS pendidikan. Pokok pikiran yang menjiwai uraian di atas adalah pentingnya membuat evaluasi diri tentang keadaan dan keterbatasan yang ada, serta memahami perkembangan di dunia. Evaluasi diri akan memberikan informasi tentang posisi suatu perguruan tinggi pada saat ini (base line position). Adapun pemahaman terhadap perkembangan di dunia akan menghasilkan wawasan yang luas. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya dapat ditentukan arah kebijakan dalam memposisikan diri secara optimal, seiring dengan perjalanan waktu. Istilah yang sesuai Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

40



untuk menyatakan situasi ini adalah, ”perluas wawasan dan ambil tindakan optimal sesuai kondisi lokal” (Scan globally, reinvent locally). Information Technology (IT) adalah perangkat baru, bila dipergunakan dalam pembelajaran akan dapat banyak membantu, tetapi penggunaan IT dalam proses pembelajaran tidak dapat mengambil alih seluruh peran dosen.Teknologi informasi dapat mengambil alih sebagian besar aspek pendidikan, namun ada peran dosen yang tidak tergantikan, yaitu:  Memberi arah pada mahasiswa  Memupuk pertumbuhan nilai-nilai (values) dan karakter  Mengevaluasi kemajuan pembelajaran  Memberi bimbingan tentang arti hidup  Mengembangkan kreativitas dan potensi mahasiswa. Pemahaman dan pengembangan SPMB-PS, serta keterbatasan ketersediaan IT dapat diikuti melalui uraian sebagai berikut ini. Setelah memahami uraian di depan diharapkan dapat disusun suatu peta pemikiran, untuk menggambarkan manajemen pembelajaran secara lengkap. Dalam manajemen pembelajaran secara lengkap itu, terlihat bahwa prasarana dan sarana memiliki posisi unik dalam peta pikiran manajemen pembelajaran. Selanjutnya, dapat ditentukan dan dipilih secara decisive dan confidence, kelengkapan prasarana dan sarana yang dianggap terbaik. Untuk menentukan prasarana-sarana yang terbaik, perlu dibicarakan bersama pihak-pihak terkait, dengan mengakomodasikan peta pemikiran yang telah dimiliki, sehingga dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan penambahan prasarana dan sarana yang baru. Pada umumnya prasarana-sarana yang dimiliki oleh perguruan tinggi di Indonesia selalu mengandung gap antara idealisme dan kenyataan. Hal ini tidak perlu dicemaskan. Cara yang dirasa dapat mengatasi kondisi ini adalah teknik optimasi secara terus menerus (continuous improvement). Peta pikiran yang telah dimiliki merupakan modal berharga sebagai dasar dalam diskusi untuk mendapatkan hal yang optimal dalam keterbatasan yang ada.


41



Praktek baik SPMB-PS telah banyak dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi maju di dunia dan dapat diakses lewat internet. Babbab berikut dalam buku ini akan menyampaikan ilustrasi terbatas dan sederhana tentang praktek baik SPMB-PS. Dengan ilustrasi tersebut diharapkan pengelola perguruan tinggi tergugah dan memiliki rasa percaya diri untuk merumuskan dan melakukan tindakan nyata SPMB-PS di tempat masingmasing. 2. Mekanisme Penetapan Standar Seperti dikemukakan dalam buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar ditetapkan dengan meramu visi program studi dan kebutuhan stakeholders. Dengan memperhatikan hal tersebut, penetapan standar prasarana dan sarana (PS) suatu perguruan tinggi perlu memperhatikan dukungan PS terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada buku ini standar PS lebih ditekankan pada PS pendidikan, sedangkan standar PS penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dikembangkan dengan pemikiran yang analog dengan standar PS pendidikan. Sebagai contoh praktek baik dapat dikemukakan beberapa jenis standar1 dalam butir mutu Prasarana dan sarana, yaitu: 1. Standar PS bangunan serta kesehatan lingkungan 2. Standar PS fasilitas pembelajaran 3. Standar PS sumber belajar (learning resources) 4.Standar pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan alat 5. Standar prasarana umum berupa air, listrik, dan telefon. Standar PS bangunan serta kesehatan lingkungan, mencakup infrastruktur perguruan tinggi, harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk daerah tersebut, dan dengan memperhatikan pertumbuhan akademik. Standar PS fasilitas pembelajaran mencakup ruang kelas lengkap dengan sarana dan cukup untuk melaksanakan kurikulum. Standar PS laboratorium mencakup peralatan laboratorium, sesuai dengan jenis laboratorium masing-masing program studi. Dalam praktek baik, jumlah butir standar dalam setiap jenis standar ditetapkan oleh program studi, sesuai dengan visi, kebutuhan stakeholders, serta urgensi dan kemampuan program studi yang bersangkutan Standar PS sumber belajar (learning resources) antara lain terdiri atas peralatan, bahan, dan teknologi informasi. Sumber belajar utama terdiri atas buku-buku teks, jurnal, majalah, lembar Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

42



informasi, internet dan intranet, CDROM, dan citra satelit. Sumber belajar harus diseleksi, dipilah, dan disinkronkan dengan tujuan pembelajaran. Standar pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik untuk itu diperlukan perawatan dan apabila terjadi kerusakan dapat diperbaiki dengan cepat sehingga mengurangi waktu mati (down time) peralatan tersebut. Standar prasarana-sarana umum berupa air, listrik, dan telefon merupakan bagian penting dalam kegiatan perguruan tinggi, karena itu perlu dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan tatakelola yang jelas dan pasti sehingga penyediaan prasaran-sarana umum terselenggara secara baik dengan keandalan tinggi. Proses penyusunan standar PS tidaklah berdiri sendiri, tetapi dilaksanakan bersama-sama dengan penyusunan standar akademik secara keseluruhan dan lengkap. Hanya saja tiap perguruan tinggi dapat menentukan butir mutu yang akan diprioritaskan untuk dilaksanakan. Penyusunan Standar dilakukan oleh suatu tim ad hoc yang diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi. Tim terdiri atas wakil-wakil tingkat perguruan tinggi dan fakultas. Tim seperti ini terkadang dirasa terlalu besar, sehingga dapat menurunkan efisiensi kerja dan menyebabkan perlu waktu lama untuk menghasilkan standar. Untuk menghindari tim yang terlalu besar, maka anggota tim tidak diambil dari semua fakultas, tetapi diambil dari wakil cluster atau kelompok bidang ilmu. Dalam pembuatan standar PS perlu dipertimbangkan standar PS untuk gedung. Standar PS gedung harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan departemen teknis terkait. Perlu juga diperhatikan keamanan dan kenyamanan mahasiswa di dalam ruang kuliah, di perpustakaan, dan di laboratorium. Dalam penyusunan standar panitia meminta masukan dari fakultas, lembaga, laboratorium, dan unit akademik lain di lingkungan perguruan tinggi. Perlu dikemukakan bahwa penyusunan standar tidak sama dengan penyusunan daftar pengadaan barang. Penyusunan standar tidak menghasilkan daftar yang sangat rinci, tetapi berupa patokan. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar PS adalah agar PS Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

43



dapat digunakan secara optimal dan harus dirawat dengan baik, sehingga PS dapat dipakai secara efektif dengan selalu memperhatikan keamanan penggunanya. Draft standar PS yang telah disusun oleh panitia ad hoc perguruan tinggi dapat dikirim ke fakultas-fakultas untuk dikajiulang, dikoreksi, dan disempurnakan. Hasil kajiulang ini dipakai oleh panitia untuk menyusun draft akhir standar akademik. Draft akhir dikirim ke eksekutif yang akan mempelajari dan menyempurnakannya lagi, sebelum dikirim untuk dibahas di Senat Akademik untuk diolah dan disahkan menjadi standar akademik perguruan tinggi. Standar akademik perguruan tinggi ini dapat terdiri atas semua butir mutu seperti dalam Buku Pedoman Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Ditjen. Dikti, atau kurang dari itu sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Demikian pula standar yang ditentukan untuk setiap butir mutu, termasuk standar prasarana dan sarana, dapat berbeda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain. 3. Mekanisme Pemenuhan Standar Dalam usaha pemenuhan standar PS yang telah ditetapkan, langkah pertama adalah sosialisasi standar PS pada seluruh sivitas akademika, terutama pihak pengurus yayasan (bagi PTS), perguruan tinggi, fakultas, jurusan, dan program studi yang berkaitan dengan prasarana dan sarana. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi penjaminan mutu yang terdapat di tingkat perguruan tinggi, fakultas, jurusan, dan program studi. 3.1.Pemenuhan Standar PS Bangunan Serta Kesehatan Lingkungan Infrastruktur perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk daerah tersebut. Pengembangan infrastruktur fasilitas harus dituangkan dalam rencana induk (master plan), yang meliputi gedung dan laboratorium. Infrastuktur harus direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademis. Dalam arti yang lebih luas prasarana dan sarana mencakup semua aset perguruan tinggi sepert lahan, gedung, air, listrik, telefon, yang semuanya sudah dimiliki oleh Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

44



perguruan tinggi, sehingga pengadaannya tidak akan dibahas dalam buku ini. Yang penting mengenai aset ini adalah perlunya Praktek Baik dalam mengelola aset tersebut, agar dapat optimum dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Praktek baik ini meliputi:  Inventarisasi lahan;  Inventarisasi gedung beserta semua ruang dan kegunaan ruang (kelas, laboratorium, administrasi dll.) Penting untuk pengembangan mutu dan efisiensi perguruan tinggi adalah bila dibuat “Sistem Informasi Lahan dan Bangunan” (SILB). Format sistem informasi ini dapat didasarkan pada keterkaitan lahan dan bangunan dengan unsur lokasi atau unsur yang menunjukkan letak objek terhadap suatu referensi spasial tertentu. Sistem informasi lahan dan bangunan dapat dikembangkan dengan pendekatan Geographic Information System (GIS), sehingga data lahan dan bangunan dikelola dalam basis data spasial dan basis data atribut. SILB biasanya memuat data seperti data dasar lahan yang berisi informasi tentang data yuridis/legal, data penggunaan lahan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaan), data ruang (kegunaan dan frekuensi penggunaannya,dll) Perguruan tinggi pada umumnya telah mempunyai data ini, sehingga cukup membuat kodifikasi dan memasukkan dalam SILB. Sistem Informasi ini penting dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan oleh eksekutif dalam pengembangan perguruan tinggi. 3.2. Pemenuhan Standar PS fasilitas pembelajaran Perguruan tinggi harus memiliki standar fasilitas pembelajaran, antara lain ruang kelas dan laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan yang cukup untuk melaksanakan kurikulum, termasuk bahan dan teknologi informasi yang memadai. Perlu disediakan papan tulis, white board, overhead projector dan pengeras suara. Peralatan teknologi pendidikan yang up to date dan terdistribusi secara efektif, sehingga mudah diakses oleh pengguna.


45



3.3.Pemenuhan Standar PS Sumber Belajar (Learning Resources) Sumber belajar mencakup buku teks, brosur, majalah, jurnal ilmiah, poster, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM, peta, foto udara, citra satelit dll. Sumber belajar harus terseleksi dan sinkron dengan tujuan pembelajaran. Perpustakaan digital harus diadakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan harus mempunyai rekaman elektronik tentang penelitian dan materi acuan dalam bentuk basis data fulltext dalam CD-ROM. Teknologi informasi harus diadakan/terpasang dan dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi sehingga mendukung e-learning. Pusat komputer perguruan tinggi harus menyediakan layanan komputer yang aksesibel, dengan jaringan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat kampus memanfaatkan secara penuh teknologi informasi, untuk kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan administrasi. Perpustakaan perlu diadakan pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan. Perpustakaan harus dilengkapi dengan fasilitas ruang baca yang memadai dan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika. Perpustakaan harus membuka layanan baca dan pinjam sekurangkurangnya 10 jam per hari. Perlu juga fasilitas peminjaman antar perpustakaan atau minimal komunikasi katalog buku dan jurnal antar perpustakaan dari beberapa perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu mengembangkan perpustakaan digital sesuai dengan kemajuan teknolgi informasi dan komunikasi. Pengelola perpustakaan harus mengusahakan data elektronis dari penelitian, dan bahan referensi dalam bentuk full-text data bases dalam CD-ROM. 3.4 Pemenuhan Standar Pengadaan, Pengoperasian, Perawatan, dan Perbaikan Alat Perguruan tinggi memperoleh alat dengan jalan (1) membeli/pengadaan sendiri, (2) hibah yang diperoleh dari dalam negeri, misalnya perusahaan yang menyerahkan peralatan pendidikan atau computer kepada perguruan tinggi, (3) mengikuti proyek Ditjen. Dikti, misalnya pada masa yang telah lalu proyek Asian Development Bank, Proyek Bank Dunia atau proyek bilateral. Sedangkan kini dimungkinkan dapat diperoleh dari Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

46



Proyek Hibah Kompetisi. Pengadaan alat yang dimaksud adalah alat untuk proses perkuliahan dan praktikum di laboratorium. Peralatan untuk proses pembelajaran termasuk alat-alat yang ditentukan dalam standar akademik perguruan tinggi, yaitu peralatan dasar seperti papan tulis, white board, overhead projector, pengeras suara, sampai peralatan teknologi pendidikan mutakhir, seperti viewer dan computer dalam kelas yang dapat dipakai untuk mengakses internet. Makin banyak ruang kelas yang mempergunakan peralatan canggih ini relatif makin baik kualitas proses pembelajaran. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam praktek baik pengoperasian alat adalah peningkatan pemanfaatan alat laboratorium. Pembudayaan pengoperasian dan pengelolaan alat laboratorium merupakan proses yang terus menerus. Setiap kesempatan atau bila tersedia biaya, perlu diadakan penataran teknisi laboratorium. Penataran dilaksanakan sehubungan dengan pengelolaan laboratorium, keamanan pekerjaan laboratorium, perawatan atau kebersihan laboratorium, dan perawatan terencana (planned maintenance). Banyak manfaat yang diperoleh bila pelatihan dilaksanakan secara periodik, sehingga kualitas teknisi dalam mengelola alat dapat terus meningkat. Teknisi laboratorium perlu juga dilatih dalam inventarisasi peralatan, sehingga dapat mengetahui system inventarisasi dan dapat mengoperasikan perangkat lunak inventarisasi. Unit pelaksana akademik (UPA) perlu mengimplementasikan komputerisasi peralatan laboratorium sehingga pengelolaan laboratorium dapat terlaksana secara efisien. Untuk meningkatkan pemakaian peralatan laboratorium maka perlu peningkatan ketrampilan (skill) pekerja laboratorium, juga perlu peningkatan kesejahteraan pekerja dengan insentif yang cukup dan pengembangan karir yang menarik dan jelas. Perawatan alat dimaksudkan untuk mencegah atau menunda kerusakan alat. Praktek baik dalam perawatan alat adalah disusunnya sistem perawatan alat untuk peralatan yang dipakai dalam proses pembelajaran dan peralatan yang dipakai untuk pelatihan. Manfaat dari sistem perawatan alat adalah sebagai berikut, peralatan senantiasa dapat digunakan bila diperlukan Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

47



(equipment availability), masa pemakaian alat bertambah sehingga merupakan penghematan karena mengurangi anggaran untuk perbaikan maupun pembelian alat baru yang merupakan investasi yang besar. Praktek baik dalam perawatan dan perbaikan alat pada umumnya adalah:  Dibentuk organisasi pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan yang bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan alat.  Disusun tatalaksana (standard operating procedure, manual prosedur) perawatan dan perbaikan alat.  Dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) dianggarkan dana untuk perawatan dan perbaikan alat.  Ketrampilan teknisi laboratorium ditingkatkan dengan pelatihan dalam merawat dan memperbaiki alat. 3.5. Pemenuhan Standar Prasarana Umum Berupa Air, Listrik, dan Telefon Sarana prasarana air, listrik, dan telefon merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik dan tersedia tatakelola yang jelas dan pasti, sehingga beban yang harus dibayar untuk pemakaiannya tersebar secara merata sesuai dengan frekuensi pemakaian setiap Unit Pelaksana Akademik (UPA). Dengan tatakelola yang baik, maka keandalan sistem distribusi air dan listrik, serta kontinuitas layanan telefon dapat diharapkan oleh seluruh pengguna di kampus. Praktek baik perawatan dan pengembangan jaringan listrik, telefon, dan distribusi air sesuai kebutuhan pengguna di kampus. Kebutuhan harus sudah diantisipasi dan pengelolaannya dilaksanakan oleh unitunit di perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam:  Pengelolaan dan pengembangan telepon;  Pengelolaan dan pengembangan jaringan listrik dan pengelolaan air bersih.


48



4. Manajemen Pengendalian Standar Manajemen pengendalian standar pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan berlangsungnya proses peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dalam hal ini perlu diatur satu siklus SPMB-PS, dengan keyakinan terjadinya peningkatan pada setiap tahun (rentang waktu tertentu) dapat dijamin. Betapapun kecilnya peningkatan apabila selalu ada pada setiap tahun (rentang waktu tertentu), SPMBPS akan berlangsung baik. Suatu siklus SPMB-PS wajib dirancang terintegrasi dengan SPMB keseluruhan. Sebagai satu ilustrasi, untuk proses pembelajaran dapat dikembangkan peraturan, pengaturan, dan kesepakatan menyangkut kata-kata kunci berikut ini:  Pada tingkat perguruan tinggi]/fakultas/jurusan, standar PS dinyatakan dalam daftar prasarana dan sarana, serta tersedia organisasi dan tata kerja (OTK) dalam pemakaiannya  Pada tingkat program studi, standar PS dinyatakan dalam spesifikasi prasarana dan sarana yang lebih spesifik, terkait dengan implementasi RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester)  Evaluasi dilakukan terhadap utility factor dan unjuk hasil kinerja pemakaian prasarana dan sarana. Berdasar hasil evaluasi dengan siklus tahunan, setiap tahun dilakukan perbaikan standar dan penjaminan dalam SPMB-PS sebagai bagian SPMB keseluruhan. PENUTUP Uraian mulai dari Bab-I sampai dengan Bab-IV menunjukkan bahwa SPMB-PS dapat dilakukan dalam kondisi apapun juga. Yang terpenting adalah optimalisasi sesuai segala keterbatasan yang ada. Berdasar keterbatasan yang ada tersebut, apabila dikaji pasti akan ditemukan peluang melakukan perbaikan. Proses kreatif perlu diciptakan pada setiap perguruan tinggi dalam hal SPMB-PS. Buku ini telah mencoba menunjukkan kepada pembaca tentang jawaban terhadap tantangan ke depan yang berupa jawaban ”open ended solution”. Pada kondisi perguruan tinggi masing-masing diyakini selalu ada sejumlah personil yang kreatif memperbaiki keadaan ke masa depan. Selamat berusaha melakukan SPMB-PS, semoga selalu sukses pada setiap siklus.


49



V. SUASANA AKADEMIK 1. Pendahuluan 1.1. Pengertian Suasana Akademik Proses Pendidikan Tinggi (PT) adalah sebuah proses transformasi-produktif yang intinya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan dari mereka (user) yang akan memanfaatkannya sebagai sumber daya produksi aktif di industri ataupun lapangan kerja yang lain. Proses transformasi ini memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran akhir (finished goods output) yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan. Secara sistematis proses transformasiproduktif yang berlangsung di Perguruan Tinggi dapat dilihat dalam bagan Gambar 1. Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan, dll). Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu.

Gambar 1. Proses Transformasi-Produktif di Perguruan Tinggi (Sumber : Buku Pedoman Evaluasi-Diri Program Studi –BAN PT, 2002) Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

50



Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas.

Gambar 2. Obyek dan Komponen Evaluasi Diri (Sumber : Buku Pedoman Evaluasi-Diri BAN PT, 2002) Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai academic atmosphere merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.


51


[


1.2. Komponen-Komponen Suasana Akademik Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari Proses Pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana ”feeling at home”. Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponenkomponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran.Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peranan manajemen PT dan sivitasakademikanya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Gambar 3. Komponen-Komponen Pendukung Suasana Akademik Kondusif (Sumber : Buku Pedoman Evaluasi Diri BAN-PT, 2002) Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

52



Sungguh tidak mudah untuk mendeskripsikan ”suasana” yang dapat dikatakan baik maupun kondusif itu. Suasana tidak memiliki bentuk maupun dimensi fisik dengan tolok ukur yang jelas. Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak berwujud (intangible). Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, dan lainlain. 2. Mekanisme Penetapan Standar Suasana Akademik Suasana akademik seperti apa yang menjadi harapan dan cita-cita yang harus diwujudkan oleh sebuah lembaga PT? Standar dan/atau tolok ukur yang bagaimana yang mampu menggambarkan suasana akademik yang berkualitas itu dan bagaimana mekanisme penetapan standar tersebut? Seberapa jauh suasana akademik sudah berhasil mencapai tingkat kualitas yang diidealkan, maka hal tersebut bias diukur dengan diwujudkannya budaya akademik yang mengedepankan nilai-nilai dan etika akademik dari seluruh sivitas akademika Perguruan Tinggi. 2.1. Standar Etika Akademik Perbincangan mengenai suasana akademik akan membawa kita pada sebuah kata kunci yang menjadi dasar pijakan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kata-kata seperti etika atau etik, dan moral (akademik). Kata-kata etika, etik dan moral merujuk ke persoalan baik-buruk, lurus-bengkok, benar-salah dan adanya penyimpangan ataupun pelanggaran praktek tidak lagi disebabkan oleh faktor yang bersifat di luar kendali manusia (force majeur), tetapi lebih diakibatkan oleh semakin kurangnya pemahaman etika-moral yang melandasi perilaku manusia. Sementara itu banyak orang yang menaruh harapan terhadap lembaga pendidikan agar tidak hanya memberi bekal pengetahuan (knowledge) ataupun ketrampilan (skill) saja kepada anak didik, melainkan juga pemahaman dan pembentukan soft skill seperti watak, sikap dan perilaku (attitude) di dalam kehidupan sehari-hari (ABET 2000; Wignjosoebroto, 2000, UU. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

53



Sisdiknas, 2003). Tiga aspek tersebut akhirnya akan menjadi dasar pembentukan dan penilaian terhadap kompetensi seseorang sebagai hasil dari sebuah proses pendidikan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4 di halaman selanjutnya. Istilah etik dan moral merupakan istilah-istilah yang memiliki konotasi yang sama yaitu sebuah pengertian tentang salah dan benar, atau buruk dan baik. Pernyataan ini harus dipahami sebagai nilai-nilai tradisional yang meskipun terkesan konservatif karena mengandung unsur nilai kejujuran (honesty), integritas dan perhatian pada hak serta kebutuhan orang lain, tetapi sangat tepat dijadikan “standar” dalam menilai dan mempertimbangkan persoalan etika-moral akademik, yang intinya menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Pengertian etika dan/atau moral seringkali pula dikaitkan dengan istilah “norma”, yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik-buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, etika akan memberikan batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

Gambar 4. Elemen-Elemen Dasar Pembentuk Kompetensi Profesional Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

54



Dalam konteks seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kode etik tertulis, yang secara sistematik dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada sehingga pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai dasar untuk menentukan segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari aturan, tata-tertib dan/atau kode etik yang mengaturnya. Dengan demikian, etika akademik dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika PT, ketika mereka berbuat atau berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran. Etika akademik perlu ditegakkan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan PT sesuai standar yang telah ditetapkan. PT merupakan masyarakat akademik yang mekanisme kerjanya akan terikat pada etika-moral untuk melaksanakan misi dan tugas Tridharma PT yang disandangnya. Sivitas akademika PT yang terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu mahasiswa, dosen, dan staf administrasi secara integrative membangun institusi PT dan berinteraksi secara alamiah di dalam budaya akademik untuk mencapai satu tujuan, yaitu mencerdaskan mahasiswa dalam aspek intelek, emosi, dan ketaqwaan mereka. Sebagai konsekuensinya, etika akademik di PT juga harus melibatkan ketiga unsur itu. Jika mahasiswa tidak ada, dosen tidak berarti apapun, jika dosen tidak ada mahasiswa tidak berarti apa-apa, dan jika staf administrasi tidak ada, mahasiswa dan dosen tidak dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik pula. Di dalam melaksanakan ketiga dharma PT (pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), maka seluruh unsur sivitas akademika akan terikat pada etika akademik. Sebagai contoh praktek baik dapat dikemukakan beberapa standar etika akademik, direpresentasikan sebagai etika dosen dan etika mahasiswa, yang akan memberikan jaminan mutu proses interaksi dosen-mahasiswa dan suasana akademik yang kondusif, seperti berikut :


55



Etika Dosen Dosen adalah sebuah pilihan profesi mulia dan secara sadar diambil oleh seseorang yang ingin terlibat dalam proses mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu dosen wajib untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitasnya dalam kerangka melaksanakan Tridharma PT secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan hal-hal tersebut seorang dosen harus mematuhi beberapa etika akademik yang berlaku bagi dosen pada saat melaksanakan kewajiban serta tanggungjawabnya. Kalau perlu etika akademik (dosen) ini diabarkan menjadi peraturan atau kontrak kerja yang mengikat, serta diikuti dengan sanksi akademik maupun kepegawaian bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, kalau kewajiban utama seorang dosen adalah meningkatkan aspek kognitif dari mahasiswa dengan memberikan pengajaran, maka ketidakhadiran dosen dalam proses pembelajaran yang terlalu sering tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga melanggar peraturan, komitmen, tanggung jawab dan sangat tidak profesional. Standar kehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran (misalnya) minimal 75 - 80%. Dengan sanksi dalam hal tidak dipenuhi maka mata kuliah yang diasuhnya tidak dapat diujikan. Hal yang sama berlaku untuk mahasiswa (termuat dalam aturan akademik). ketidakhadiran kurang dari prosentase minimal akan menyebabkan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Satu contoh praktis lain dari implementasi etika dosen, yaitu dalam kegiatan akademik seorang dosen wajib menghargai dan mengakui karya ilmiah yang dibuat orang lain (termasuk mahasiswa). Sesuai dengan etika ini pengakuan hak milik orang lain sebagai milik sendiri secara tidak sah, yang dalam karya akademik dikenal dengan sebutan plagiat, dianggap sebagai penipuan, pencurian dan bertentangan dengan moral akademik. Pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual ini bukan sekedar pelanggaran etika akademik ringan, bisa ditolerir dan cepat dilupakan, tetapi sudah merupakan pelanggaran berat dengan sanksi sampai ke pemecatan. Contoh etika dosen selengkapnya yang bisa dijadikan sebagai standar normative bisa dilihat dalam Lampiran 1.


56



Etika Mahasiswa Seperti halnya dengan dosen, maka mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika yang merupakan obyek dan sekaligus subyek dalam proses pembelajaran juga perlu memiliki, memahami dan mengindahkan etika akademik khususnya pada saat mereka sedang berinteraksi dengan dosen maupun sesama mahasiswa yang lain pada saat mereka berada dalam lingkungan kampus. Mahasiswa PT memiliki sejumlah hak, berbagai kewajiban dan beberapa larangan (plus sanksi manakala dilanggar) selama berada di lingkungan akademik. Salah satu hak mahasiswa adalah menerima pendidikan/ pengajaran dan pelayanan akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Mahasiswa memiliki hak untuk bisa memperoleh pelayanan akademik dan menggunakan semua prasarana dan sarana maupun fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang tersedia untuk menyalurkan bakat, minat serta pengembangan diri. Kegiatan kemahasiswaan seperti pembinaan sikap ilmiah, sikap hidup bermasyarakat, sikap kepemimpinan dan sikap kejuangan merupakan kegiatan kokurikuler dan ekstra-kurikuler yang bertujuan untuk menjadikan mahasiswa lebih kompeten dan profesional. Mahasiswa tidak cukup hanya memiliki pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), tetapi juga sikap mental (attitude) yang baik (lihat Gambar 4). Dalam rangka meningkatkan kompetensi, mahasiswa tidak cukup hanya menguasai iptek sebagai gambaran tingkat kemampuan kognitif maupun psikomotorik, melainkan harus pula memiliki sikap profesional, serta kepribadian yang utuh. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya sebuah pedoman yang bisa dijadikan sebagai rambu, standar etika ataupun tatakrama bersikap dan berperilaku di lingkungan kampus, yang di dalamnya memuat garis-garis besar mengenai nilai-nilai moral dan etika yang mencerminkan masyarakat kampus yang religius, ilmiah dan terdidik. Sebagai cermin masyarakat akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan, maka mahasiswa wajib menghargai dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan akademik di mana mereka akan berinteraksi dalam proses pembelajaran.


57



Selain hak, mahasiswa juga terikat dengan berbagai kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan akademik. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan kebebasan akademik dalam proses menuntut ilmu, haruslah diikuti juga dengan tanggung jawab bahwa semuanya tetap sesuai dengan etika, normasusila dan aturan yang berlaku dalam lingkungan akademik. Demikian juga dengan hak untuk bias menggunakan sarana/prasarana kegiatan kurikuler (fasilitas pendidikan, laboratorium, perpustakaan, dll) maupun ko-kurikuler (fasilitas olah raga, asrama, studentcenter, dll) harus juga diikuti dengan kewajiban untuk menjaga, memelihara dan menggunakannya secara efisien. Segala bentuk vandalisme tidak saja menunjukkan perilaku yang menyimpang, melanggar norma/etika maupun tata krama, tetapi juga mencerminkan sikap (attitude) ketidakdewasaan yang bisa mengganggu terwujudnya suasana akademik yang kondusif. Contoh mengenai praktek baik etika mahasiswa, dideskripsikan melalui hak, kewajiban, larangan dan sanksi, yang bias dijadikan sebagai standar normatif dapat dilihat dalam Lampiran 2 atau Buku IV (Praktek Baik Penjaminan Mutu – Kemahasiswaan). Suasana akademis dalam realitas sehari-hari dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai interaksi yang terjadi, khususnya antara dua unsur sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa. Proses Pembelajaran merupakan interaksi yang paling sering terjadi dan selama proses berlangsung dosen wajib menempatkan mahasiswa sebagai subyek dan memeperlakukan secara manusiawi. Dengan etika ini, dalam kegiatan akademik seorang dosen tidak sepatutnya memperlakukan mahasiswa sebagai obyek atau alat untuk memenuhi kepentingan atau keuntungan pribadi dosen. Dosen harus mampu berperan sebagai fasilitator, member bimbingan dan kebebasan sepenuhnya kepada mahasiswa dalam kegiatan akademik. Segala macam bentuk paksaan yang mengarah pada kepentingan subyektif dosen merupakan pelanggaran etika akademik. Sebagai contoh sederhana, paksaan untuk membeli dan menggunakan buku/diktat karangan seorang dosen sebagai satu-satunya sumber informasi belajar, akan bertentangan dengan etika akademik.


58



Dosen bukan hanya pengajar, tetapi sekaligus juga pendidik. Posisi dosen, yang seringkali dianggap superior dibandingkan mahasiswa, cenderung menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang lemah dan patuh mengikuti segala kemauan dosen. Superioritas sering membawa dosen untuk bersikap otoriter dalam proses pembelajaran. Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan standar etika pembelajaran di PT yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran (student centered learning) yang intinya dosen mengajar dengan cara tidak memaksa, namun membangun kesadaran, motivasi dan kebebasan akademik. Proses pembelajaran harus mampu memberikan kebebasan dan kesadaran pada mahasiswa, serta menempatkannya sebagai subyek dalam proses ini. Untuk itu perlu dibuat standar etika mengajar dosen sebagai salah satu unsur etika akademik (Arifin, 2000). Di sini dosen tidak hanya memiliki kompetensi kepakaran, tetapi juga harus menguasai metode pembelajaran aktif. Dosen adalah seorang profesional di bidang ilmunya sehingga dia akan terikat dengan etika profesi maupun etika akademik. Standar etika mengajar mengharuskan dosen untuk memiliki persiapan matang mengenai bahan mata kuliah yang akan diajarkan. Deskripsi (silabus) mata kuliah harus dimiliki, dipahami dan selanjutnya perlu dimuat dalam bentuk Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS), yang memberikan rujukan untuk mahasiswa mengenai rincian kegiatan, metode, sumber daya, dan tolok ukur pembelajaran. Dengan demikian, dosen tidak lagi menjadi pusat kegiatan perkuliahan yang cenderung menempatkan mahasiswa sebagai obyek, namun dalam RPKPS terdapat unsur student centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subyek dan pusat dalam proses pembelajaran. Etika akademik merupakan dasar bagi setiap unsur sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa, untuk berinteraksi secara dinamis-produktif dalam suasana akademik yang kondusif dan saling menghargai.


59



2.2. Standar Budaya Akademik PT adalah suatu lembaga yang sudah lama dikenal orang, yang memiliki tradisi maupun budaya akademik yang khas, unik, spesifik sampai ke eksklusif. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. Budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berpikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka serta ilmiah. Hal yang disebut terakhir merupakan suatu standar untuk menggambarkan suasana akademik yang kondusif, terutama berkaitan dengan model interaksi dosen-mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian. Suasana akademik yang dibangun dengan prinsip ini jelas akan menghapuskan doktrin in-loco parentis yang seringkali dijumpai dalam sebuah komunitas tradisional dan tertutup. Doktrin ini menempatkan dosen sebagai manusia superior yang tidak pernah salah, dan memiliki otoritas kebenaran yang harus sepenuhnya ditaati oleh mahasiswa. Budaya akademik yang mendasari suasana akademik menempatkan dosen bukan sebagai pemegang kebenaran mutlak, yang dapat menihilkan pendapat mahasiswa secara semena-mena. Mahasiswa ditempatkan sebagai sparringpartner in progress dan secara bersama-sama diajak menemukan kebenaran ilmiah melalui sebuah proses pengkajian dan diskusi yang dilakukan secara terbuka. Budaya akademik, di antaranya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, merupakan nilai-nilai yang paling berharga seperti halnya yang dijumpai dalam misi PT menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Budaya akademik sebenarnya merupakan budaya yang bersifat universal dan hanya bisa dijumpai di dunia PT. Artinya, budaya tersebut dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik di PT manapun. Budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonom keilmuan, membuat PT tidak mudah terpengaruh atau dikendalikan oleh kekuasaan ataupun kepentingan politik praktis. Budaya akademik tidak terjadi begitu saja, tetapi muncul dari Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

60



sebuah proses panjang yang meliputi berbagai kegiatan akademik yang terencana secara sistematis. Interaksi antar unsur sivitas akademika yang berlangsung dalam koridor normanorma akademik akan melahirkan perilaku, tradisi, dan budaya ilmiah di dalam masyarakat kampus. Budaya akademik sebagai sistem nilai PT dalam konteks lebih jauh akan memegang peran penting dalam pembangunan dan peradaban masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan. Contoh baik (best practice) dari upaya mewujudkan budaya akademik di PT adalah melalui kegiatan membaca, meneliti dan menulis. Kegiatan ini akan membentuk perilaku skolar bagi dosen maupun mahasiswa. Fasilitas perpustakaan yang lengkap dengan berbagai buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lainnya akan memberikan motivasi dan gairah yang tinggi untuk memperoleh nilai tambah dari aspek kognitif. Laboratorium, studio dan/atau bengkel kerja akan memungkinkan pengembangan aspek psikomotorik (skill), serta untuk melakukan berbagai penelitian maupun eksperimen dalam kerangka pengembangan ilmu. Kegiatan menulis hasil penelitian yang kemudian disosialisasikan ke berbagai forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, dll) atau diterbitkan dalam jurnal ilmiah merupakan salah satu standar budaya akademik yang harus dipenuhi oleh sivitas akademika (dosen maupun mahasiswa). Kiranya, dengan mudah disadari bahwa PT berperan dalam mewujudkan upaya dan pencapaian budaya akademik tersebut. 3. Mekanisme Pemenuhan Standar (Praktek Baik) PT sebagaimana institusi pendidikan pada umumnya adalah sebuah investasi besar yang memiliki nilai strategis di dalam membentuk dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara. PT juga merupakan salah satu pusat peradaban dan budaya bangsa. Perilaku skolar, santun, peduli sosial, dan perilaku positif lain yang dilandasi nilai, norma, etika dan budaya akademik akan menjadi rumah lentera (house of lightening) yang akan menunjukkan arah pengembangan kehidupan bangsa dan masyarakat. Seberapa jauh PT telah mampu menjalankan fungsi dan peranannya sebagai agen perubahan (agent of change) maupun agen pembangunan (agent of development), antara lain terbentuk melalui suasana akademik. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

61



Suasana akademik harus mampu diwujudkan, dipelihara dan ditingkatkan secara persuasif, dinamis, serta berkelanjutan dengan memperbaiki segala kekurangan yang ada. Beberapa parameter seperti sarana/prasarana akademik, mutu dan kuantitas interaksi kegiatan, rancangan kegiatan, ketelibatan sivitas akademika dalam berbagai kegiatan, dan pengembangan kepribadian ilmiah akan dijadikan sebagai tolok ukur pemenuhan standar terwujudnya suasana akademik yang diharapkan (BAN PT, 2003). Dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif, fasilitas dan berbagai sumber daya pendidikan hanya faktor pendukung, tetapi kesadaran akan tanggungjawab dari sivitas akademika yang lebih signifikan dan menjadi roh terwujudnya suasana akademik yang diharapkan. Berikut akan ditampilkan beberapa contoh mekanisme pemenuhan standar suasana akademik yang kondusif yang bisa dipakai sebagai rujukan praktek baik dalam implementasi di PT. 3.1. Standar Sarana dan Prasarana Akademik. Sarana dan prasarana (SP) merupakan salah satu komponen penting yang menjamin keberhasilan kegiatan akademik. Sarana dan prasarana dalam hal ini tidak saja meliputi hal-hal yang terkait dengan kegiatan pendidikan langsung, tetapi juga yang tidak langsung. Selain itu, termasuk pula SP yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, dan untuk menciptakan suasana yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik. SP adalah satu bagian saja dari komponen masukan (instrumental input) ke proses pendidikan dan ikut menentukan kualitas proses secara signifikan dan berkelanjutan (lihat gambar 1). SP bukanlah segala-galanya, namun sangat penting untuk dirancang, disiapkan dan disediakan secara cermat dalam kaitannya dengan penjaminan mutu, dan selalu dikembangkan secara berkelanjutan (continuous improvement). SP apa saja, dengan jumlah (kuantitas fisik) dan tingkat kualitas seperti apa yang minimal perlu disediakan oleh PT untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas? Media pembelajaran seperti apakah yang optimal untuk suatu kondisi perguruan tinggi? Pengembangan (kuantitas maupun kualitas) apakah yang perlu direncanakan untuk tahun depan, lima tahun dan sepuluh tahun kemudian? Perlukah untuk ini semua dibuatkan rencana induk PT? Pemahaman semua pihak yang terkait dan bertanggungjawab tentang perencanaan dan implementasi Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

62



standar SP merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan manajemen penjaminan mutu pendidikan tinggi. Demikian juga kemampuan manajemen dalam proses pengorganisasian, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan (sustainability) fungsi SP yang ada perlu juga diperhatikan. Sebagai contoh baik untuk meningkatkan suasana akademik, sebuah PT harus memiliki ruang kuliah dalam jumlah dan luas yang memadai. Dalam hal ini ada standar luas ruang kelas yang bisa digunakan sebagai acuan, yaitu sekitar 1,25 m2/mahasiswa. Untuk menciptakan kenyamanan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di ruang kuliah, diperlukan sirkulasi udara yang baik dengan dilengkapi system pengatur udara (AC). Normalnya ruang kuliah dirancang untuk mampu menampung mahasiswa 40 sampai 60 orang. Selain itu diperlukan juga 1 –2 ruang dengan luas yang cukup besar untuk kegiatan-kegiatan semacam kuliah bersama (stadium generale), seminar ataupun kuliah tamu yang mampu menampung 100 –200 mahasiswa. Selain itu, diperlukan juga ruang-ruang kecil dengan kapasitas 10-20 orang untuk diskusi kelompok, terutama bilamana proses pembelajarannya menggunakan metode PBL (Problem Based Learning). Agar proses pembelajaran berlangsung dinamis, interaktif, dan komunikasi dosen-mahasiswa bisa berlangsung dua arah, maka diperlukan sarana pendukung standar seperti papan tulis (black/white board), OHP, layar, dan pengeras suara (khusus untuk ruang besar). Selain sarana pendukung standar tersebut, akan lebih baik bila disediakan sarana multimedia lain yang diperlukan secara insidental atau sesuai dengan kebutuhannya, seperti komputer dan LCD projector. Di samping suasana akademik yang tercipta di ruang kuliah, interaksi dosen-mahasiswa dapat terjadi melalui kegiatan praktikum, konsultasi, serta diskusi-diskusi ringan, baik di laboratorium/studio/workshop, ruang dosen, ruang sidang/ seminar, dan ruang baca/perpustakaan, dan sebagainya. Interaksi dosen-mahasiswa yang lebih intensif dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti perwalian, responsi mata kuliah, praktikum, pelatihan, penelitian, bimbingan tugas akhir/skripsi, dan lain-lain. Interaksi dapat juga berupa bimbingan/konsultasi untuk hal-hal yang bersifat akademik maupun non-akademik. Untuk keperluan tersebut setiap dosen Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

63



memerlukan sarana ruang dosen yang cukup luas dan representatif. Selain dapat digunakan untuk memberikan layanan konsultasi kepada mahasiswa, ruang dosen dapat dimanfaatkan oleh dosen untuk melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di samping beberapa bentuk interaksi dosen-mahasiswa yang memerlukan SP pembelajaran konvensional (bisa ditetapkan sebagai standar minimal) seperti yang telah dipaparkan di atas, komunikasi dosen dengan mahasiswa dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Akademik (SIA) yang dapat diakses melalui intranet dan internet. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana computer berupa hardware maupun software yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun dosen dalam jumlah yang proposional. Selanjutnya, untuk mengembangkan minat serta bakat mahasiswa maupun sivitas akademika lainnya, dan masih relevan dengan upaya mewujudkan suasana akademik yang terbaik, PT dapat melengkapi kampusnya dengan menyediakan SP pendukung kegiatan akademik, seperti student center, convention hall, fasilitas olah raga, masjid/mushola, asrama mahasiswa, kantin, bank, kantor pos, warung telepon/internet, poliklinik, bookstore, theater, dan lain- lain. Untuk selanjutnya, kiat-kiat untuk mewujudkan SP standar dapat dibaca dalam Buku V Praktek Baik Penjaminan Mutu –Sarana dan Prasarana Akademik. 3.2. Standar Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik Interaksi dosen-mahasiswa umumnya bisa dijumpai dalam proses pembelajaran dengan paradigma baru yaitu penerapan prinsip fokus belajar tidak lagi pada dosen melainkan beralih ke mahasiswa (student centered learning). Suasana akademik akan terbentuk apabila intensitas interaksi bisa berlangsung sesuai dengan standar yang jelas, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pemenuhan standar kuantitatif antara lain dapat diukur melalui frekuensi kehadiran yang harus dipenuhi per semester. Interaksi kegiatan akademik tidak hanya mencakup perubahan ranah kognitif saja, melainkan juga meliputi perubahan ranah afektif, psikomotorik dan kooperatif (lihat Buku I Praktek Baik Penjaminan Mutu –Proses Pembelajaran). Selain Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

64



proses pengajaran di kelas yang dilakukan 14-16 kali tatap muka untuk setiap semester, interaksi dosen-mahasiswa juga dapat dilakukan melalui studi mandiri, tugas kelompok, studi kepustakaan maupun lapangan, eksperimen laboratoris, responsi/asistensi/konsultasi,diskusi/seminar ilmiah, pelatihan dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan interaksi dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain intra maupun inter-Net (e-learning). Untuk menjamin mutu akademik diperlukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran, baik mengenai frekuensi kehadiran dosen/mahasiswa maupun kesesuaian substansi perkuliahan yang dibahas dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS). Pemantauan yang dilakukan 2-3 kali per semester (per 4 – 6 minggu), selain mengevaluasi kinerja dosen juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi seberapa jauh target pembelajaran telah dipenuhi. Di samping itu, diperlukan evaluasi tentang intensitas pembelajaran pada setiap akhir semester, dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa. Evaluasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi evaluasi dosen, materi, motivasi mahasiswa dan kesulitan yang ada saat interaksi dosen-mahasiswa. Interaksi dosen-mahasiswa dalam kegiatan akademik tidak hanya dijumpai dalam proses pembelajaran, tetapi juga dapat dijumpai dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun kegiatan non-akademik (ko-kurikuler/ ekstra-kurikuler, penalaran, dan lain-lain) yang bertujuan meningkatkan soft-skill mahasiswa. Untuk itu perguruan tinggi diharapkan mampu memfasilitasi semua kegiatan tersebut untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif dan berkualitas, melalui interaksi dosen-mahasiswa dan sivitas akademika. 3.3. Standar Rancangan Pengembangan Suasana Akademik Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya mahasiswa dengan dosen, melalui berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi terutama dharma pendidikan/ pengajaran. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

65



Kegiatan pembelajaran sejauh ini tetap menjadi kegiatan akademik utama yang mendominasi sebagian besar porsi waktu yang dialokasikan. Rancangan kegiatan pembelajaran secara rinci perlu dibuat untuk mencapai tujuan instruksional dari sebuah mata kuliah. Terkait dengan upaya mengembangkan suasana akademik yang kondusif, setiap dosen yang tergabung dalam peer groups (kelompok dosen sejawat sebidang) merancang substansi kuliah yang akan diajarkan, metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar dll), media yang akan digunakan, serta prasyarat yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Setiap materi kuliah memerlukan rancangan yang berbeda. Demikian pula kematangan mahasiswa yang berbeda akan memerlukan skenario pembelajaran yang berbeda. Mahasiswa pada semester awal berbeda kematangannya dengan mahasiswa semester akhir, karena itu memerlukan pendekatan maupun strategi pembelajaran yang berbeda pula. Tentu saja perancangan metode pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum, silabus SAP/RPKPS yang telah ditetapkan.Untuk memahami lebih rinci mengenai rancangan pembelajaran, dapat dibaca dalam Buku I Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu PT –Proses Pembelajaran. Suasana akademik yang kondusif dapat pula dibentuk melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dosen, baik secara individual maupun kelompok, pada suatu bidang ilmu yang serumpun dan bias melibatkan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dapat meneruskan tradisi PT sebagai agen pembaharuan (agent of change) dan pembangunan (agent of development). Selain itu aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga akan memberikan latihan dan pengalaman yang baik (best practice) bagi mahasiswa dalam rangka melatih daya analisis, sikap kritis, kreativitas dan inovasi, serta pengambilan keputusan berdasarkan kebenaran ilmiah. Selanjutnya, untuk lebih memahami standar dan praktek baik mengenai rancangan penelitian dapat dibaca dalam Buku VIII Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

66



Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu – Penelitian dan Publikasi Ilmiah, dan Buku IX tentang Pengabdian Kepada Masyarakat. Mekanisme standar yang menunjukkan keterkaitan antara kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dapat dilihat pada gambar 5 di halaman berikut. 3.4.Standar Keterlibatan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik Suasana akademik yang kondusif dapat diciptakan antara lain melalui hubungan dosen dengan mahasiswa secara terbuka, harmonis dan profesional. Hubungan dosen dan mahasiswa terjalin melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain perkuliahan, academic advising, kelompok studi (study club). Untuk mengevaluasi seberapa jauh keberhasilan interaksi tersebut, diperlukan mekanisme evaluasi yang dirancang secara sistematis, terbuka, obyektif dan menggunakan standar tertentu. Sistem evaluasi yang obyektif dan terbuka akan membantu menciptakan suasana akademik yang kondusif, yang mengedepankan kebenaran ilmiah. Berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, pelatihan merupakan upaya sivitas akademika untuk menunjukkan kepada masyarakat maupun profesi, mengenai fungsi dan peran PT sebagai lembaga pendidikan yang memberi perhatian pada pengembangan ilmu dan teknologi, serta problematika yang dihadapi bangsa dan negara. Seluruh sivitas akademika juga memiliki tanggungjawab sosial dan komitmen yang kuat untuk terlibat aktif dalam setiap upaya untuk mencari serta menawarkan alternatif solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama.


67



Gambar 5. Mekanisme Standar Keterkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi Terintegrasi dengan Perwujudan Suasana Akademik Kondusif Contoh praktek baik untuk keterlibatan mahasiswa atau dosen muda dalam berbagai kegiatan akademik, mulai dari asistensi/responsi mata kuliah sampai menjadi “grader” (membantu dosen untuk memberikan penilaian terhadap tugastugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa), dilakukan melalui pendampingan oleh dosen senior. Selain itu mahasiswa senior, dapat juga dilibatkan sebagai asisten laboratorium dan/atau membantu melakukan kegiatan penelitian, mulai sebagai surveyor, pengumpul dan pengolah data, sampai dengan membuat analisis. Dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seperti seminar, simposium, pelatihan, mahasiswa dapat dilibatkan sebagai anggota panitia dan/atau penyaji makalah dalam sesi khusus untuk peneliti muda. Hal ini akan memberikan latihan dan ketrampilan berorganisasi (organization skill), memberikan bekal positif dalam ranah kooperatif (learning to live together). Di sisi Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

68



lain, mereka juga dapat berinteraksi dengan komunitas ilmiah, seperti ilmuwan, pakar, Guru Besar dari PT lain atau asosiasi profesi, yang dapat dijadikan ajang untuk membentuk jejaring (network). 3.5. Standar Pengembangan Kepribadian ilmiah Dalam rangka menumbuhkembangkan suasana akademik, PT harus memfasilitasi pembentukan kepribadian ilmiah sivitas akademika secara berkelanjutan. Kepribadian ilmiah akan terwujud, apabila sivitas akademika dalam melaksanakan aktivitas akademik berpijak pada etika akademik dan budaya akademik. Kepribadian ilmiah akan muncul dari mereka yang memiliki perilaku dan kepribadian dalam koridor komunitas intelektual yang santun, jujur, memiliki budi pekerti, bermoral/ akhlak mulia dan mampu bertindak profesional. Pengembangan kepribadian ilmiah ini tidak hanya Nampak ketika sivitas akademika terlibat dalam kegiatan akademik, melainkan juga dalam pengembangan budaya perilaku intelektual dan moral masyarakat akademik, seperti yang dicantumkan dalam kode etik akademik ataupun profesi. Pengembangan kepribadian ilmiah di kalangan dosen difokuskan dengan cara memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan Tridharma PT secara proporsional. Selain itu, juga didorong untuk senantiasa aktif menjalankan dan melestarikan budaya baca-tulis. Kemampuan dan kemauan dosen untuk melaksanakan kegiatan Tridharma PT secara terintegrasi (lihat Gambar 5), selain akan membentuk kepribadian ilmiah, juga dapat dijadikan panutan dan memberi teladan kepada mahasiswa atau sejawat dosen lainnya yang lebih muda. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengembangan kepribadian ilmiah di kalangan mahasiswa dilakukan dengan mendesain proses pembelajaran yang mendorong mahasiswa sebagai subyek, bukan obyek pembelajaran. Misalnya, metode belajar dengan memberikan penugasan kepada mahasiswa dalam bentuk studi kasus yang harus didiskusikan dan dipresentasikan di depan kelas, akan mendorong mahasiswa untuk belajar mengemukakan ide dalam menghadapi masalah dengan tools atau cara yang sesuai dengan materi yang diberikan. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

69



Berbagai kegiatan seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kerja Praktek (KP), magang atau cooporative education juga merupakan program yang dapat mengembangkan kepribadian ilmiah mahasiswa. Di sini mahasiswa tidak hanya dituntut untuk peka dalam mengenali masalah nyata, tetapi juga harus mampu memberikan solusi. 4. Manajemen Pengendalian Standar 4.1. Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik Suasana akademik di PT tidak akan bisa terwujud dengan sendirinya, melainkan harus direncanakan, diorganisasikan, dioperasikan dan dikendalikan dengan model manajemen tertentu. Suasana akademik juga dapat dikendalikan melalui penggunaan PDCA (Plan, Do, Check dan Action), yang akan menghasilkan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) atau kaizen mutu suasana akademis di PT (lihat Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Depdiknas-Dikti, 2003). Suasana akademik merupakan hasil interaksi dari berbagai macam komponen pendukung seperti digambarkan dalam bentuk Diagram Ishikawa atau Fishbone Diagram di halaman selanjutnya. Secara sederhana, suasana akademik yang kondusif dapat disimpulkan dari derajat kepuasan dan derajat motivasi sivitas akademika dalam berperilaku untuk mencapai tujuan pribadi, sebagai fungsi dari tujuan PT. Dalam pengertian tersebut, kinerja pribadi anggota sivitas akademika (yang tidak terlepas dan dilandasi dengan tujuan pribadi) terkait dan menunjang kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, manajemen PT harus mampu melakukan sinkronisasi antara tujuan pribadi dengan visi, misi dan tujuan lembaga. 4.2. Pengukuran Kinerja Suasana Akademik Peningkatan suasana akademik seperti halnya dengan peningkatan kinerja, tidak terjadi secara acak atau kebetulan, tetapi lebih merupakan akibat dari tindakan pengelolaan/ pembinaan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian tingkat mutu, suasana akademis yang lebih baik dan lebih kondusif harus


70



disiapkan dan dikondisikan dengan baik (lihat gambar 6 dan juga lampiran 3).

Gambar 6. Diagram Sebab-Akibat Pembentukan Suasana Akademik Kondusif Dimensi yang lazim digunakan sebagai komponen perencanaan dalam program pembinaan suasana akademik, adalah (1) tata hubungan antar pribadi, (2) kepedulian mengenai tujuan kelembagaan, (3) kemampuan inovasi, (4) kepedulian pada peningkatan kualitas berkelanjutan, serta (5) kenyamanan suasana kerja. Kondisi dan suasana akademik yang kondusif dan melibatkan komponen-komponen yang terkait tersebut tidak dapat langsung mencapai tingkat ideal sekaligus, tetapi harus melalui mekanisme PDCA yang harus dikerjakan dengan sistematis, step-by-step, berkelanjutan dan tentu saja memerlukan kesabaran serta komitmen semua pihak


71



(stakeholders) yang terlibat dalam proses peningkatan dan penjaminan mutu PT. Langkah perbaikan bisa diawali dengan mengidentifikasi masalah utama dan pemetaan, yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kondisi suasana akademis yang diharapkan. Langkah yang biasanya diambil adalah dengan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat strategi dan langkah perbaikan terhadap faktor-faktor yang secara signifikan bisa menghasilkan perubahan suasana akademik yang lebih kondusif. Gambar 7 di halaman selanjutnya menunjukkan model generik kaizen mutu suasana akademik di PT.

Gambar 7. Langkah Perbaikan Berkelanjutan Menuju Suasana Akademik Berkualitas Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

72



Gambar 8. Pengendalian Standar Kinerja Keterlibatan Dosen dalam Kegiatan Ilmiah Melalui Manajemen PDCA Peningkatan mutu suasana akademis dapat dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja yang ditujukan terhadap komponen yang relevan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, kemudian dapat dilakukan langkah perencanaan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan mengimplementasikannya melalui tindakan-tindakan nyata. Mekanisme pengendalian seperti ini lazim dikenal dalam manajemen mutu sebagai langkah PDCA (Plan, Do, Check, Action). Gambar 8 merupakan contoh praktek baik dari langkah PDCA yang dilakukan terhadap komponen keterlibatan dosen Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

73



dalam kegiatan ilmiah (penelitian, seminar dan penulisan jurnal) dengan standar dan target rencana perbaikannya yang jelas . PENUTUP Suasana akademik yang kondusif tidak dapat dicapai tanpa melalui kebebasan akademik. Kebebasan akademik yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan untuk menentukan materi/substansi pembelajaran, penelitian serta metode penyampaian dan publikasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan dorongan bagi setiap PT untuk mengembangkan dan menjaga tradisi maupun budaya akademik yang mereka miliki. Jadi, jelas bahwa akan dijumpai variasi akibat perbedaan budaya akademik yang dimiliki oleh masingmasing PT. Hal tersebut bisa dipahami mengingat keberadaan PT didasarkan pada latar belakang yang berbeda dalam hal ukuran maupun kompleksitasnya. Pentingnya kultur/budaya akademik yang berbeda, juga ditujukan agar PT yang baru tumbuh dan berusaha untuk mencapai keunggulan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, kebebasan akademik merupakan prinsip dasar, bersifat universal dan sangat diperlukan bagi PT yang kemungkinan akan mempunyai peran berbeda dalam melayani dan memuaskan stakeholder mereka yang lebih spesifik. Pemberian otonomi yang lebih besar dipandang dapat memberikan iklim yang lebih kondusif untuk menunjang kebebasan akademik. Otonomi PT harus dilihat sebagai kebebasan untuk mengelola PT tanpa harus banyak campur tangan pihak lain, termasuk dalam hal ini pemerintah. Dasar tujuan pemberian otonomi di PT adalah penyelenggaraan kegiatan akademik yang ditujukan untuk meningkatkan kreativitas, kemurnian, dan produktivitas dari sivitas akademika, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang tinggi. Secara lebih spesifik, otonomi yang dimaksud merupakan hak atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan fungsinya secara mandiri, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta etika umum dalam masyarakat, khususnya masyarakat akademik. Selain itu, otonomi harus senafas dengan akuntabilitas perguruan tinggi. Lebih dari itu, otonomi PT diharapkan bias menghasilkan peningkatan suasana akademik yang


74



lebih kondusif bagi pengembangan ilmu, teknologi maupun seni bagi kemaslahatan manusia (the benefits for mankind).


75



VI. PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Pendahuluan 1.1. Pengertian Mutu dan Penjaminan Mutu Di dalam bidang pendidikan yang dimaksud dengan mutu memiliki pengertian sesuai dengan makna yang terkandung dalam siklus pembelajaran. Secara ringkas dapat disebutkan beberapa kata kunci pengertian mutu, yaitu: 1. sesuai dengan ‘standar’; 2. sesuai dengan harapan ‘pelanggan’; 3. sesuai dengan harapan ‘pihak-pihak terkait’ (stakeholders); 4. sesuai dengan yang ‘dijanjikan’; 5. semua karakteristik produk dan layanan yang memenuhi persyaratan dan harapan. Yang dimaksud mutu sesuai dengan standar, yaitu jika salah satu aspek dalam pengelolaan pendidikan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Demikian pula dalam pengelolaan keuangan, yang dimaksud dengan bermutu adalah jika pengelolaan itu sesuai dengan standar yang berlaku, misalnya standar akuntansi. Pengertian mutu sesuai dengan harapan pelanggan adalah jika apa yang dihasilkan sudah sesuai dengan harapan pelanggan pada saat melakukan ‘transaksi’ dengan penyelenggara/pengelola. Di dalam pengelolaan keuangan ‘pelanggan’ dapat diberi batasan sebagai sumber dana, baik berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Bermutu dalam pengertian sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait mirip dengan pelanggan, tetapi mencakup pihak-pihak yang lebih luas termasuk mahasiswa, pegawai, dan pimpinan unit kerja. Selanjutnya pengertian mutu sesuai dengan yang dijanjikan adalah pengertian umum untuk menunjukkan, bahwa setiap program harus didahului dengan suatu perencanaan, dan perencanaan itu hakikatnya berisi ‘janji’ yang harus dipenuhi dalam implementasinya. Di dalam pengelolaan keuangan, yang dimaksud dengan ‘janji’ adalah perencanaan anggaran, yang dalam terminologi lain sering disebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).


76



Secara lebih komprehensif dan umum pengertian mutu adalah segala bentuk produk dan layanan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan berupa standar yang ditetapkan, dan produk dan layanan tersebut memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pengertian penjaminan mutu adalah suatu komponen dan tindakan untuk memastikan bahwa semua karakteristik dan kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan standar, berdasarkan audit atau penilaian dengan menggunakan berbagai dokumen. Oleh karena itu, setiap siklus penjaminan mutu hakikatnya adalah implementasi formulasi unsur-unsur penjaminan mutu, yaitu terdiri atas Evaluasi, Dokumentasi, Implementasi, dan Audit atau Penilaian (EDIA). Laporan Evaluasi Diri merupakan unsur pertama dalam penjaminan mutu sebelum dilaksanakan langkah-langkah selanjutnya. Hasil evaluasi diri itu kemudian dituangkan dalam bentuk pedoman dan rencana pengembangan. Setelah dokumen tersedia, selanjutnya diimplementasikan dalam praktek, sekaligus untuk menguji pemahaman terhadap pedoman yang telah disusun. Tahap akhir dalam siklus penjaminan mutu adalah pengecekan terhadap kinerja yang ‘dijanjikan’ dalam standar mutu atau dikenal dengan audit atau penilaian kinerja. 1.2. Komponen-komponen Pengelolaan Keuangan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya BAB XIII Bagian Kesatu, Pasal 46, ayat (1) bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Ketentuan itu mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pengelolaannya. Selanjutnya di dalam ketentuan itu juga disebutkan bahwa sumber dana, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Secara umum komponen-komponen dalam pengelolaan keuangan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:


77



1. Proposal RKAT; 2. Pembahasan RKAT; 3. Pengajuan Persekot Kerja (PK); 4. Realisasi Dana; 5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Keuangan; 6. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, Persekot Kerja, dan SPJ; 7. Auditing atau Penilaian. Pada umumnya, Perguruan Tinggi menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu dari unsur Tridharma Perguruan Tinggi adalah pegajaran sebagai salah satu aspek pendidikan yang sekaligus menjadi ruh atau jiwa dari institusi yang disebut Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Pendidikan merupakan kegiatan yang terbangun dalam suatu sistem yang disebut Sistem Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan perkembangan jaman, sistem pendidikan tinggi juga dituntut untuk memberikan jaminan atas mutunya, baik pada masukan, proses, maupun keluarannya. Untuk menjamin terwujudnya mutu itu kemudian diselenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mencakup masukan, proses, dan keluaran melibatkan berbagai unsur yang seluruhnya dituntut agar memiliki mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Unsur-unsur itu antara lain terdiri atas Silabus (GBPP/SAP atau RPKPS), mahasiswa, pengajar (dosen), piranti dan peralatan, lingkungan belajar, anggaran, dokumen, regulasi atau peraturan, pembelajaran, kegiatan pendukung, penelitian, administrasi akademik, layanan akademik, lulusan, pencapaian kompetensi, dan sebagainya. Salah satu unsur dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) adalah anggaran sebagai unsur yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan sistem itu. Oleh karena itu selain diperlukan sistem penganggaran yang baku dan dikenal dalam bidang keuangan, juga sangat bermanfaat jika disertai dengan ‘Praktek Baik dalam Pengelolaan Keuangan’ dalam SPMPT. Pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik maupun profesional, pengelolaan keuangan diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan kegiatan akademik. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

78



Kegiatan pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan dapat diselenggarakan di laboratorium, jurusan atau pusat penelitian. Penjaminan mutu kegiatan pengelolaan keuangan sebagai salah satu butir mutu dalam penjaminan mutu, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan keuangan, meningkatkan mutu proses pembelajaran, dan meningkatkan relevansi kegiatan pendidikan dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan pengelolaan keuangan digunakan sebagai tolok ukur dalam penjaminan mutu yang dinyatakan dalam bentuk standar. Standar tersebut harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga dapat berkembang dan berkelanjutan. Semakin tinggi standar yang digunakan dalam pengelolaan keuangan, semakin bermutu hasil kegiatan yang dibiayai. Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan dalam SPMPT di suatu perguruan tinggi antara lain dapat diukur berdasarkan:  Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan;  Hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;  Outcome atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan/dilaksanakan. 1.3. Formulasi Penjaminan Mutu Pengelolaan keuangan dalam SPMPT dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi bersangkutan, terutama dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu, dan selanjutnya dapat ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Di dalam pelaksanaannya diperlukan suatu standar yang menjadi ukuran dan digunakan untuk menjamin tercapainya mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar mutu kegiatan pengelolaan keuangan disusun berdasarakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dengan mengacu kepada sasaran yang ingin dicapai oleh setiap kegiatan itu. Standar ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholders dalam setiap satuan kegiatan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi dapat merumuskan standar pengelolaan keuangan sesuai dengan situasi lingkungan internal dan eksternal, yang secara singkat dapat digambarkan melalui analisis lingkungan strategis (Renstra & Renop) sebagai bahan untuk penyusunan RKAT setiap kegiatan Tridharma Perguruan Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

79



Tinggi. Sebagai contoh praktek baik dalam pengelolaan keuangan dapat dikemukakan beberapa jenis standar mutu sebagai berikut. a. Standar arah kebijakan pengelolaan keuangan; b. Standar proses pengelolaan keuangan; dan c. Standar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 2. Mekanisme Penetapan Standar Keuangan 2.1. Standar Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam mewujudkan good governance dalam sebuah institusi tak terkecuali institusi perguruan tinggi. Good governance ini mempunyai karakteristik antara lain partisipatif, taat hukum, transparan, responsif, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabel, dan bervisi strategis. Dalam hal pengelolaan keuangan, dari semua karakteristik di atas yang paling utama adalah partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. Penetapan standar arah kebijakan pengelolaan keuangan harus mengacu pada unsur-unsur utama tersebut. Partisipatif artinya bahwa seluruh stakeholders bertanggungjawab terhadap mutu pendidikan dengan turut serta memikirkan partisipasi masing-masing, khususnya dalam hal penggalian dana untuk menunjang kegiatan pendidikan untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Taat hukum artinya seluruh aktivitas yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan dilakukan dengan mematuhi semua aturan yang disepakati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas yang bersifat strategis sebagai sumber pendapatan (revenue) diciptakan dan dijalankan mengikuti rambu-rambu hukum maupun peraturan internal. Penggunaan dana diarahkan pada pembiayaan kegiatan dalam rangka pencapaian mutu akademik yang dicita-citakan. Penggunan dana harus melalui suatu perencanaan dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh institusi. Seluruh penggunaan dana dipertanggungjawabkan melalui standar pelaporan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan institusi.


80



Transpraransi artinya dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Semua informasi tentang pengelolaan keuangan harus secara langsung dapat diterima oleh siapapun yang memerlukan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau. Efisien dan efektif artinya penggunaan dana atau penganggaran yang efisien dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik. Perencanaan harus dikoordinasikan dengan seluruh unit di perguruan tinggi agar duplikasi kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Efektivitas penggunaan dana dicapai dengan perencanaan yang didasarkan atas rencana stratejik dan rencana operasional yang disusun dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Akuntabilitas artinya pembuat keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan tidak hanya bertanggungjawab secara internal, melainkan juga bertanggungjawab kepada publik maupun seluruh stakeholders. 2.2. Penetapan Standar Penerimaan Keuangan. Setelah RKAT disusun, diperoleh jumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan tersebut. Sejauh mana ketersediaan dana yang dapat dianggarkan untuk melaksanakan RKAT. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan inventarisasi sumbersumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber-sumber pemasukan keuangan tersebut antara lain dapat berupa donatur, SPP mahasiswa, SPMA mahasiswa baru, kontrak penelitian, kegiatan usaha, dana rutin pemerintah, pinjaman bank dan lain-lain. Rencana penerimaan keuangan ini sangat penting karena menentukan keberhasilan implementasi RKAT. Perlu ditetapkan tentang apa yang sebaiknya dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumbersumber pendapatan yang sudah pasti, ternyata jumlahnya lebih kecil dari anggaran untuk melaksanakan RKAT. Terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan yaitu merevisi RKAT, atau menciptakan sumber pemasukan baru. Merevisi RKAT dengan menyesuaikan kegiatan terhadap dana yang tersedia sebaiknya menjadi pilihan Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

81



terakhir, karena pilihan ini akan berdampak pada penurunan capaian sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam rencana strategis. Menciptakan sumber pemasukan baru tidak terbatas pada mencari kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank yang baru, tetapi dapat juga melalui kebijakan-kebijakan baru seperti melakukan investasi dengan return yang cepat dengan resiko kecil, menerapkan manajemen energy untuk menghemat pengeluaran pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi (http://co.stanford.edu/resources/tools/fmg.html) 2.3. Standar Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ditetapkan berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan karena selain dapat memperlancar audit atau penilaian, baik secara internal maupun eksternal, dapat pula menjamin ketercapaian mutu dalam pengelolaan keuangan. Audit internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesesuaian dan perubahannya. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan, sedangkan ketidak sesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman (project experiences) dalampenyusunan perencanaan keuangan periode berikutnya. Standar akuntasi yang dimaksud antara lain meliputi penyusunan neraca dan penjelasannya, penulisan satuan alokasi anggaran, kodifikasi, dan pelaporannya. 3. Mekanisme Pemenuhan Standar 3.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sebagai upaya untuk menjamin arah pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perguruan tinggi harus membentuk badan pengawas internal, misalnya Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Satuan Audit Internal (SAI) atau namanama lain di perguruan tinggi yang mencakup ranah keuangan. Komitmen terhadap perencanaan anggaran keuangan juga harus dipegang teguh oleh penentu kebijakan perguruan tinggi, dalam mengalokasikan dana untuk setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.


82



3.2. Standar Penerimaan Keuangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan pada hakikatnya adalah panduan bagi semua pihak dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan RKAT diharapkan setiap kegiatan dapat diikuti dan dilacak kesesuaiannya dengan perencanaan. Dengan perkataan lain, setiap kegiatan yang didasarkan atas RKAT dapat dijamin akuntabilitasnya. Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam jenjang dan unit manapun harus dilaksanakan berdasarkan RKAT. Dengan demikian, setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Tahapan penyusunan RKAT dapat diuraikan sebagai berikut. Berdasar visi dan misi perguruan tinggi, disusunlah rencana strategik berupa tindakan, langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana strategic tersebut dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang kemahasiswaan, dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi yang bersangkutan. Masing-masing tindakan, langkah atau cara tersebut mempunyai satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan yang bersifat umum dituangkan lagi ke dalam bentuk sasaran yang diprediksikan akan dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran-sasaran tersebut akan dicapai melalui programprogram kegiatan. Sebagai langkah pengendali, setelah disusun RKAT lebih baik disertai dengan Rencana Kinerja yang berskala tahunan (RKT), sehingga dapat diketahui secara terukur target sasaran dalam setiap kegiatan. Hal ini sesuai dengan tata alir yang diberlakukan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah menciptakan sendiri tata alir dalam pengelolaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama mengenai pertanggungjawaban keuangan. Secara ringkas unsurnya terdiri atas Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Angaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan diakhiri dengan Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan


83



Kinerja. Gambar 1 menunjukkan hubungan antara Renstra dan RKAT. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, program harus dapat diukur tingkat keberhasilan atau pencapaiannya melalui indikator tertentu. Indikator kinerja yang ditetapkan harus memenuhi syarat (Anonim, 2000):  Spesifik dan jelas;  Dapat diukur secara objektif;  Relevan;  Efektif.

Gambar 1. Diagram hubungan antara Renstra dan RKAT Indikator kinerja mempunyai karakteristik antara lain:  Terkait pada tujuan dan program, serta menggambarkan pencapaian hasil;  Dibatasi pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan;  Diutamakan pada hal-hal yang perlu mendapat prioritas;  Terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang memperlihatkan hasil dari kegiatan. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

84



Indikator kinerja mempunyai fungsi:  Memperjelas apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;  Menciptakan konsesus untuk menghindari kesalahan interpretasi;  Sebagai dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja. Sebuah program tidak harus mengacu pada satu tujuan atau sasaran tertentu saja.Sangat dimungkinkan sebuah program yang dilaksanakan dapat sekaligus mencapai lebih dari satu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. 3.3. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahunan Salah satu aktivitas paling krusial dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sistem dan mekanisme realisasi anggaran. Oleh karena itu agar kegiatan tidak terhambat oleh penerapan sistem yang berlaku, diperlukan panduan pelaksanaan pencairan dana atau realisasi anggaran dalam bentuk bagan alir yang sederhana, mudah dipahami, diketahui semua pihak, dan ditaati oleh semua yang terlibat di dalamnya. Hal ini dapat dikemas dalam bentuk Buku Manual Prosedur yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilalui berikut institusi/personel penangunggjawab tiap tahapannya. Gambar 2. berikut ini adalah suatu praktek baik pengelolaan keuangan dalam salah satu aktivitas pendidikan di Perguruan Tinggi.


85



Gambar 2. Contoh tata alir praktek baik dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi. 4. Manajemen Pengendalian Standar. 4.1. Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan RKAT adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan sebagai pengendalian atas pelaksaaan kegiatan yang telah didasarkan atas RKAT, dan melibatkan alokasi anggaran dalam satuan anggaran tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung kegiatan itu. Perubahan jenis kegiatan Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

86



dimungkinkan sesuai dengan kondisi setempat, tanpa mempengaruhi jumlah nominal anggaran yang ditetapkan dalam RKAT. Perubahan seperti ini diperlukan penjelasan yang rasional tentang jenis kegiatan yang berubah dalam pelaksanaannya, agar dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur pengelolaan keuangan mengharuskan adanya keterlibatan Asistensi Pengendalian Mutu Jurnal (pendampingan pengelola keuangan), yang secara terus menerus membina kualitas publikasi dan pengelolaan jurnal menggunakan pedoman tersebut di atas. Praktik baik penerapan anggaran tahunan dalam kegiatan pengembangan pendidikan antara lain dapat berujud: 1. Peningkatan kualitas metode pembelajaran di perguruan tinggi, misalnya dari TCL ke SCL; 2. Penerapan pendidikan didukung oleh kebijakan peninjauan silabi mata kuliah yang disesuaikan dengan kebutuhan. 4.2. Standar Pelaporan Keuangan Pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/jurusan/program studi, standar dinyatakan dalam kebijakan pengelolaan keuangan dan standar keuangan. Pengendalian standar dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan sesuai dengan siklus penjaminan mutu di masing masing perguruan tinggi (dapat semesteran atau tahunan). Perlu dijadwalkan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan termasuk indikator kinerja seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 dievaluasi sebagai berikut: 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan dan laporan akuntabilitasnya; 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran biaya dalam setiap kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKAT. Pengendalian standar melalui auditing keuangan a. Evaluasi kualitas kinerja keuangan oleh tim pendamping keuangan; b. Jumlah dan kualitas pencapaian anggaran sesuai dengan RKAT berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

87



4.3. Evaluasi atas Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan Pada Hukum 4.3.1. Evaluasi atas Akuntabilitas Keuangan Evaluasi akuntabilitas keuangan dilakukan pada tahapantahapan yang dilalui, mulai dari perumusan perencanaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporannya (Anonim, 2000). a) Evaluasi atas proses penganggaran Evaluasi yang dilakukan berdasarkan pada prinsip bahwa: 1) Anggaran yang dibuat oleh perguruan tinggi harus didasarkan pada rencana stratejik organisasi; 2) Anggaran harus dibuat realistik dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan; 3) Anggaran menyediakan informasi mengenai standar kinerja keuangan; Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, maka langkahlangkah yang dilakukan dalam melakukan evaluasi adalah: 1) Meneliti kesesuaian angaran yang dibuat dengan prinsip-prinsip di atas; 2) Meneliti apakah semua kegiatan yang direncanakan telah diakomodasi pembiayaannya dalam anggaran keuangan yang diajukan. Meneliti kelengkapan anggaran yang diajukan mencakup sumber pembiayaan dan jenisnya, penerimaan dari negara, rencana investasi, rencana pinjaman, dan lainlain; 3) Meneliti apakah dari jumlah anggaran yang disetujui telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan dalam tingkatan kinerja yang diinginkan; 4) Meneliti kewajaran standard kinerja keuangan yang dibuat apakah telah mencantumkan rasio kehematan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan kegiatan. b) Evaluasi atas pelaksanaan pembiayaan kegiatan Dalam pelaksanaan kegiatan perlu difahami peraturan yang mengatur tentang pelaksanan penerimaan, penyimpangan, penyetoran, dan pengeluaran uang untuk Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

88



pembiayaan kegiatan. Langkah-langkah evaluasi yang dilakukan adalah: 1) Meneliti apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembiayan kegiatan; 2) Meneliti sebab terjadi hambatan tersebut;\ 3) Meneliti hal-hal seperti masalah ekonomi makro atau masalah ekonomi pada umumnya, yang menimbulkan masalah dalam pencapaian tingkat kinerja keuangan; 4) Melakukan analisis atas hasil evaluasi di atas. c) Evaluasi atas kinerja keuangan. Dalam melakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan perlu dilakukan langkah-langkah berikut: 1) Meneliti kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan, termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan, data pembanding, dan data lain yang berkaitan; 2) Meneliti kemungkinan terdapat data lain yang dapat digunakan untuk menilai tingkat capaian yang belum dimanfaatkan; 3) Melakukan analisis apakah evaluasi pencapaian kinerja yang dilakukan, menggunakan standard yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau standar lain yang mungkin dapat digunakan; 4) Meneliti hasil evaluasi atas capian kinerja, apakah telah mencakup seluruh masalah yang berkaitan dan memiliki alasan yang dapat diterima kewajarannya. d) Evaluasi atas pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas keuangan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi mengenai pelaksanan pelaporan keuangan yang mencangkup langkah sebagai berikut: 1) Meneliti mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan apakah telah dilaksanakan semestinya dan tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya; 2) Meneliti apakah telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pelaporan yang dilakukan; 3) Melakukan analisis yang mencakup kewajaran frekuensi pelaporan, kebenaran isi laporan, dan lainlain. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

89



4.3.2. Evaluasi atas ketaatan pada hukum. Pelaksanaan evaluasi atas ketaatan pada peraturan perundangundangan mencangkup langkah sebagai berikut : a. Meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi, termasuk ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya; b. Meneliti apakah laporan akuntabilitas yang ada telah mengungkapkan dengan jelas dan cukup, semua hal yang menyangkut ketaatan dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada; c. Melakukan analisis mengenai sebab dan alasan yang dikemukakan apabila terdapat pengungkapan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi dalam rangka memenuhi standar akuntabilitas kinerja LAKIP dilukiskan dalam diagram Gambar 3.

Gambar 3. Tahapan dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk memenuhi akuntabilitas kinerja institusi. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

90



PENUTUP. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan perguruan tinggi secara integral. Pengelolaan keuangan harus dilakukan atas dasar asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Partisipatif menjadi cirri dalam perencanaan, transparansi adalah asas pengelolaan, sedangkan akuntabilitas adalah sifat-sifat dari pelaporan pengelolaan keuangan. Di samping itu, penggunaan dana atau pembelanjaan yang didasarkan atas perencanaan anggaran yang matang, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan keuangan tersebut. Penjaminan mutu pengelolaan keuangan dilakukan dengan penetapan standar mutu pengelolaan (meliputi standar mutu penerimaan/pemasukan keuangan, pengeluaran keuangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan), implementasi standar mutu pengelolaan, dan evaluasi terhadap pencapaian standar mutu tersebut dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan keuangan agar dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.


91



VII. PENELITIAN DAN PUBLIKASI A. Penjaminan Mutu Penelitian 1. Pendahuluan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia mempuyai tugas menyelenggarakan pendidikan & pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang umum disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian sebagai salah satu dharma PT merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian (ipteks). Selanjutnya, penelitian juga merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya ipteks. Penelitian di PT dilaksanakan oleh dosen, dan mahasiswa. Oleh karena penelitian merupakan dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan, maka sangat penting bagi setiap PT untuk mengajarkan dan mempelajarinya. Pada PT yang menyelenggarakan pendidikan akademik, penelitian diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan akademik, sedangkan pada PT yang menyelenggarakan pendidikan profesional, penelitian dapat diselenggarakan sebagai bagian dari program kegiatan pendidikannya. Kegiatan penelitian pada satuan pendidikan dapat diselenggarakan di laboratorium, jurusan atau pusat penelitian. Lembaga penelitian merupakan satuan pelaksana akademik di lingkungan PT yang bertugas mengkoordinasikan, mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan. Penjaminan mutu kegiatan penelitian sebagai salah satu butir mutu dalam penjaminan mutu, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian, meningkatkan mutu hasil penelitian, dan meningkatkan relevansi hasil penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Pengukuran keberhasilan penelitian tersebut menggunakan tolok ukur yang dalam penjaminan mutu dinyatakan dalam bentuk standar.


92



Standar tersebut harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga standar tersebut berkembang secara berkelanjutan. Semakin tinggi standar yang digunakan dalam proses penelitian, semakin bermutu hasil penelitian termasuk publikasi. Indikator keberhasilan penelitian di suatu PT antara lain dapat diukur dari:  Perguruan Tinggi memiliki program penelitian dan dilaksanakan secara berkelanjutan;  Tujuan penelitian tercapai sesuai dengan waktu dan dana;  Hasil penelitian memenuhi atau melebihi harapan pemberi dana dan meningkatkan jumlah publikasi;  Outcome penelitian langsung dapat diterapkan pada pendidikan dan pengabdian;  Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian PT meningkat. 2. Mekanisme Penetapan Standar Agar penelitian berjalan sesuai dengan visi dan misi PT dan dapat ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan, diperlukan suatu standar yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu penelitian. Standar mutu kegiatan penelitian ditentukan dengan mengacu kepada sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan tersebut. Standar ditetapkan dengan meramu visi PT dan kebutuhan stakeholders (mohon dilihat Buku I). Diyakini bahwa banyak PT yang telah sangat maju dalam penelitian, bahkan terdapat PT yang berbasis penelitian. Oleh karena itu, mekanisme yang diuraikan berikut diharapkan menjadi inspirasi bagi PT yang sedang mengembangkan kegiatan penelitian dan penjaminan mutu penelitian, sementara PT yang telah lebih maju didorong untuk lebih meningkatkan lagi standar penelitiannya. Setelah mendapatkan masukan dari internal stakeholders, masyarakat umum dan dunia usaha/industri, suatu PT dapat merumuskan standar penelitian sesuai dengan siatuasi lingkungan internal dan eksternal masing masing (analisis SWOT). Standar yang ditetapkan hendaknya tidak hanya mencakup ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bahwa standar tersebut telah tercapai, tetapi juga ukuran kualitatif dan mendorong institusi untuk mempertahankan kekhasan masing masing. Sebagai contoh dikemukakan praktek baik beberapa jenis standar dalam butir mutu penelitian:


93



2.1. Standar arah penelitian. PT memiliki peta penelitian (roadmap), yang dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan secara berkelanjutan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. 2.2. Standar proses penelitian. a. Penelitian dilaksanakan mengikuti standar metode penelitian termasuk kualitas pelatihan pelaksanaan penelitian; b. Perguruan Tinggi menyediakan biaya dan sarana untuk penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa atas dasar sistem kompetisi; c. Perguruan tinggi membina hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri. 2.3. Standar hasil penelitian. Hasil penelitian dipublikasikan dan digunakan untuk pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Mekanisme Pemenuhan Standar 3.1.Sebagaimana dikemukakan di atas, PT harus memiliki peta penelitian (roadmap) yang antara lain menunjukkan arah penelitian di PT yang bersangkutan, baik penelitian institusional maupun penelitian kelompok atau individual. Untuk mencapai arah penelitiannya, suatu PT harus menyusun program penelitian jangka panjang, dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika. Di dalam program jangka panjang tersebut sebaiknya dicantumkan unggulan penelitian dan rencana strategis penelitian. Program jangka panjang tersebut kemudian dituangkan ke dalam rencana tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja. Demikian juga dengan misi penelitian institusi harus menjadi komitmen dosen dan peneliti. Untuk itu, kegiatan penelitian perlu dicantumkan dalam uraian tugas dosen. Demikian seterusnya, di tingkat lembaga, pusat penelitian, fakultas, jurusan, dan program studi masing masing mempunyai visi, misi dan tujuan dan strategi penelitian yang diturunkan dari visi penelitian PT. Beban penelitian juga dicantumkan ke dalam kurikulum, sehingga mahasiswa diberi keterampilan meneliti sebelum terjun ke dunia kerja, atau di manapun mereka akan melakukan Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

94



penelitian . Untuk memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan arah yang direncanakan, selain memiliki lembaga penelitian, PT dapat membentuk komite penelitian di tingkat PT/fakultas/ jurusan/ bagian dan program studi, yang bertemu secara rutin untuk menelaah pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian di masing-masing PT/ fakultas/ jurusan/ bagian dan program studi. 3.2. Penelitian dilaksanakan mengikuti standar metode penelitian termasuk kualitas pelatihan pelaksanaan penelitian. Agar penelitian dilakukan sesuai standar, PT perlu memiliki Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang digunakan oleh semua unsur dalam PT dalam mengajukan proposal penelitian, menyeleksi proposal penelitian, pendanaan, prosedur penelitian, penjaminan mutu, supervisi, pelaporan, pengajuan paten hasil penelitian, dan monitoring penggunaan temuan penelitian oleh masyarakat umum. Demikian juga kemampuan meneliti para dosen perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelatihan metode penelitian dasar maupun lanjut, sedangkan kemampuan meneliti mahasiswa dapat ditingkatkan melalui mata kuliah metode penelitian dan teknik penulisan karya ilmiah. Contoh praktek baik pelatihan metode penelitian: PT menyelenggarakan pelatihan metode penelitian bagi dosen muda/peneliti pemula, dan berstatus sebagai salah satu syarat untuk mengajukan proposal penelitian individual, baik yang didanai oleh PT, maupun yang diajukan pendanaanya ke luar PT. Pelatihan ini harus memenuhi standar minimal yang disyaratkan oleh seorang peneliti. Untuk itu, praktek baik pelatihan metode penelitian antara lain mencakup materi sebagai berikut. Selain menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen muda dalam pembuatan proposal penelitian, PT perlu menetapkan tata alir penelitian sebagai pedoman penyelenggaraan penelitian.


95



Contoh praktek baik tata alir penelitian: Sesuai dengan kondisi masing masing, setiap PT mempunyai cara tersendiri dalam menata pelaksanaan penelitian. Tata alir berikut ini merupakan suatu praktek baik yang diterapkan untuk peneliti pemula. 1. Peneliti mengajukan usul penelitian kepada Ketua Jurusan/Departemen/Program Studi/Bagian; 2. Pemimpn Jurusan/Departemen/Program Studi/ Bagian memeriksa substansi dan fomat, dan menyetujui atau memberikan saran perbaikan sesuai dengan bidang ilmu dan ketentuan yang berlaku; 3. Usul penelitian yang disetujui pemimpin Jurusan/ Departemen/ ProgramStudi/ Bagian diseminarkan di Jurusan/ Departemen/ Program Studi/Bagian ybs., untuk mendapat masukan dari peers group; 4. Usul penelitian yang telah diperbaiki diajukan ke Dekan untuk dilanjutkan pada Lembaga Penelitian/Sponsor untuk mendapat biaya. 5. Proses yang sama ditempuh peneliti apabila akan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian. Contoh praktek baik seleksi proposal penelitian: Komitmen pada penelitian juga harus ditunjukkan oleh kebijakan PT untuk mengalokasikan dana penelitian, dan mendistribusikan dana tersebut kepada peneliti berdasarkan hasil seleksi/kompetisi yang dilaksanakan mengikuti pedoman yang jelas dan evaluasi yang transparan. Oleh karena itu, PT perlu mempunyai Panduan Pelaksanaan Penelitian yang menjadi rujukan dalam mengajukan proposal, seleksi, pemantauan pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Untuk menjamin bahwa dana penelitian diberikan pada proposal terbaik, seleksi/kompetisi perlu dilakukan secara objektif dan transparan. Pada Lampiran A disajikan contoh baik pertimbangan dalam menyeleksi proposal yang baik. 3.3.Hasil penelitian dipublikasikan dan digunakan untuk pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di PT dinyatakan berhasil bila hasilnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pengabdian masyarakat,


96



serta menghasilkan ipteks yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Contoh praktek baik penerapan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian dapat berupa: 1. PT memiliki sistem untuk menggalakkan penelitian berkesinambungan yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan; 2. Penggunaan hasil penelitian dalam pendidikan didasarkan pada kebijakan PT yang mengatur peninjauan silabi mata kuliah sesuai dengan hasil penelitian; 3. Peneliti menulis buku ajar yang disempurnakan dan diperkaya oleh hasil penelitiannya; 4. Peneliti melanjutkan penelitiannya dengan penelitian terapan, sehingga menghasilkan teknologi yang dapat digunakan di masyarakat. Tidak semua penelitian dapat menghasilkan teknologi seperti ini. 4. Manajemen Pengendalian Standar Pada tingkat PT/fakultas/jurusan/bagian/program studi, standar dinyatakan dalam kebijakan akademik dan standar akademik. Pengendalian standar dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan sesuai dengan siklus penjaminan mutu di masing masing PT (dapat bulanan, semesteran atau tahunan). Perlu dijadwalkan proses monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi. Monitoring dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan atau checklist (mohon lihat Lampiran B dan C). 4.1 Pengendalian standar melalui evaluasi Lembaga. Berpedoman kepada kebijakan mutu dan standar mutu penelitian yang telah disusun oleh PT, beberapa aspek penting penelitian termasuk indikator kinerja seperti yang tercantum dalam Lampiran A dievaluasi secara berkelanjutan (mohon lihat buku Panduan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2003). Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu dievaluasi dan dibandingkan dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.


97



1. Laporan komisi penelitian tentang evaluasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasilnya di bagian/departemen/jurusan/fakultas/PT; 2. Laporan penyelenggara pelatihan metode penelitian, termasuk penilaian dosen terhadap penyelenggaraan pelatihan; 3. Evaluasi pelaksanaan penelitian, yang dibiayai PT maupun yang dibiayai oleh pihak luar PT, melalui seminar hasil penelitian; 4. Laporan tim penjaminan mutu, khususnya ketaatan pada panduan yang telah ditetapkan sebelumnya. 4.2. Pengendalian Standar Melalui Evaluasi Hasil Penelitian 1. Evaluasi kuantitas dan kualitas artikel dan jurnal oleh tim permbinaan dan asistensi mutu jurnal; 2. Kuantitas dan kualitas teknologi yang digunakan di masyarakat; 3. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang diperoleh. B. Penjaminan Mutu Publikasi 1. Pendahuluan Publikasi merupakan kegiatan mendiseminasikan hasil penelitian, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara peneliti dengan masyarakat pengguna hasil penelitian atau hasil pemikiran, baik masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum. Secara fisik, publikasi dapat berbentuk antara lain berupa buku monograf, buku referensi, hasil penelitian dan pemikiran yang didiseminasikan secara digital, diterbitkan dalam majalah ilmiah nasional atau internasional, atau dipublikasikan melalui seminar (lihat Lampiran D) Indikator keberhasilan publikasi suatu PT pada dasarnya ditunjukkan oleh besarnya kontribusi publikasi tersebut terhadap kemajuan ipteks. Akan tetapi hal tersebut sulit diukur, sehingga masih diperlukan indikator terukur yang mudah dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Berikut ini contoh baik indikator keberhasilan publikasi suatu PT:


98



1. Jumlah publikasi dalam bentuk buku referensi, proseding ataupun dalam jurnal nasional aupun internasional; 2. Tingkat akreditasi jurnal yang dikelola oleh jurusan/ fakultas/ lembaga suatu PT; 3. Jumlah publikasi PT yang dikutip oleh peneliti dari dalam dan luar negeri; 4. Jumlah HAKI yang diperoleh suatu PT. Untuk meningkatkan mutu publikasi, perlu disusun suatu standar yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu publikasi, dan dapat ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. 2. Mekanisme Penetapan Standar Agar kegiatan publikasi dapat dijalankan sesuai dengan visi, misi dan tujuan PT, perlu ditetapkan standar publikasi. Berdasarkan hasil evaluasi diri, PT dapat merumuskan standar publikasi. Sebagai contoh praktek baik, dapat dikemukakan beberapa standar publikasi: 1. Publikasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian; 2. Publikasi dijalankan mengikuti kaidah penulisan ilmiah termasuk kualitas pelatihan penulisan ilmiah. 3. Mekanisme Pemenuhan Standar 3.1. Publikasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian. Kinerja kegiatan publikasi suatu PT mencakup aspek kuantitas dan aspek kualitas/mutu. Kualitas publikasi yang baik akan dihasilkan dari penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan mengikuti kaidah penelitian yang baik juga. Oleh karena itu, untuk menghasilkan publikasi yang baik, standar mutu penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya perlu diikuti. Untuk meningkatkan kuantitas publikasi, suatu PT perlu mempunyai aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional. Selain itu, agar dana tidak menjadi kendala, PT perlu juga mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitiannya untuk publikasi. Untuk peningkatan publikasi, PT perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

99



dalam dan luar negeri. Pertanyaan dalam Lampiran B tentang hasil penelitian merupakan contoh pedoman dalam pemenuhan standar mutupublikasi. 3.2. Publikasi dijalankan mengikuti kaidah penulisan ilmiah termasuk kualitas pelatihan penulisan ilmiah. Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, PT perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda. Sedangkan untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah PT yang memuat aturan tentang format dan substansi publikasi. Keberhasilan kegiatan publikasi tidak terlepas dari keberhasilan PT dalam membina penerbitan jurnal ilmiah di lingkungannya. Untuk penjaminan mutu jurnal, PT perlu memiliki Panduan Pengelolaan Jurnal yang berisi antara lain: a. Format dan Tata Alir Pengelolaan Naskah dan Artikel (lihat Lampiran E), serta; b. Membentuk Tim Pembinaan dan Asistensi Mutu Jurnal. Tim ini secara terus menerus membina mutu publikasi dan pengelolaan jurnal dengan menggunakan pedoman tersebut di atas.


100



Contoh baik materi pelatihan penulisan karya ilmiah: No Materi Pelatihan

Jam

1

Kebijakan dan strategi pengembangan penelitian di PT ybs.

2

2

Filsafat Ilmu

2

3

Metode Penelitian bidang Eksakta

3

3

Metode Penelitian bidang Sosial

3

4

Rancangan Percobaan dan Analisis Data

6

5

Teknik Penulisan Karya Ilmiah

3

6

Sharing pengalaman penyusunan proposal dan pelaporan penelitian

2

7

Latihan penulisan proposal

12

8

Presentasi proposal dan umpan balik

6

9

Nominasi dan hibah penelitian

4. Manajemen Pengendalian Standar Seperti halnya pengendalian mutu penelitian, mutu publikasi dapat dikendalikan melalui berbagai cara. Pengendalian mutu publikasi dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan sesuai dengan siklus penjaminan mutu di masing masing PT (dapat semesteran atau tahunan). 4.1. Pengendalian standar mutu publikasi melalui evaluasi oleh peers group. Aspek penting yang perlu dikendalikan adalah aspek mutu publikasi, yang antara lain ditunjukkan oleh kesesuaian judul publikasi dengan bidang ilmu dan keahlian peneliti, kelengkapan data dan kedalaman analisis dari aspek yang dilaporkan. Hal ini dapat dilakukan dengan evaluasi oleh peers group untuk publikasi dari dosen dan oleh rapat jurusan untuk publikasi dari mahasiswa. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

101



4.2. Pengendalian standar mutu publikasi melalui evaluasi lembaga. Pemenuhan standar mutu publikasi dapat dievaluasi oleh lembaga dengan melakukan hal berikut: 1. Komisi/lembaga penelitian mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian di jurusan/fakultas/PT, termasuk jumlah penelitian yang telah dipublikasikan; 2. Penyelenggara pelatihan metode penulisan karya ilmiah melaporkan jumlah peneliti yang telah mendapat bekal kemampuan menulis karya ilmiah, termasuk penilaian dosen terhadap penyelenggaraan pelatihan; 3. Tim asistensi jurnal mengevaluasi mutu penerbitan jurnal termasuk perbaikan proses akreditasi jurnal; 4. Laporan tim penjaminan mutu khususnya tentang ketaatan pada panduan yang telah ditetapkan. PENUTUP Penjaminan mutu dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi adalah sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Banyak tantangan yang akan dihadapi dalam upaya menerapkan penjaminan mutu dalam setiap kegiatan penelitian dan publikasi. Oleh karena itu, penyusunan standar mutu yang sesuai dengan kondisi PT dan merupakan kesepakatan stakeholders merupakan hal yang sangat penting. Hal ini penting agar ketidaksepahaman dalam penilaian, seleksi, atau kompetisi dapat dihindarkan. Praktek baik penetapan, pemenuhan, dan pengendalian standar mutu penelitian serta publikasi dalam buku ini, merupakan contoh baik yang diharapkan memberikan inspirasi bagi PT untuk melaksanakannya.


102



VIII. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. Pendahuluan Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi (PT) tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta tuntutan masyarakat, seirama dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Di dalam Pasal 24, Butir 2, UU. No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dinyatakan bahwa PT memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Program penelitian yang dilakukan di PT dituntut untuk menghasilkan produk yang benarbenar berkualitas dan bermanfaat. Sedangkan program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di PT, untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003 –2010 (HELTS) juga menyebutkan bahwa daya saing bangsa seyogyanya ditumbuhkan melalui pengembangan dan layanan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Menurut buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh DP3M Dikti (2002), pengabdian kepada masyarakat oleh PT diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh PT secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan. Pengabdian kepada masyarakat di PT dapat dipersepsi sebagai industri pelayanan, dikembangkan antara lain dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Wilayah, Kaji Tindak (action research) dan Kuliah Kerja Nyata. Produktivitas sebagai salah satu unsur mutu kegiatan akademik di PT - termasuk produktivitas kegiatan pengabdian hendaknya memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan harapan stakeholders secara terpadu, harmonis dan sinergis.


103



Terdapat dua jenis stakeholders PT, yaitu stakeholders eksternal dan internal. Stakeholders eksternal antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang memanfaatkan hasil pendidikan tinggi. Stakeholders internal antara lain dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan unsur pelaksana teknis. Sementara itu, mutu didefinisikan oleh Crosby sebagai paduan sifat-sifat produk, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tidak langsung, baik kebutuhan yang dinyatakan (tersurat) maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan (Tampubolon, 2001). Dengan singkat, mutu adalah jasa/pelayanan atau produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya (dhi. stakeholders). Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu jasa PT, dilaksanakan dengan menganut asas kelembagaan, asas ilmuamaliah dan amal-ilmiah, asas kerjasama, asas kesinambungan, serta asas edukatif dan pengembangan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, yang dapat menjadi stakeholders: (a) perorangan, (b) kelompok, (c) komunitas, dan (d) lembaga. Cakupannya meliputi masyarakat perkotaan atau pedesaan, masyarakat industri atau agraris, dan pemerintah maupun swasta. Pemilihan stakeholders sasaran, disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan PT. Permasalahan yang dipilih juga harus relevan dengan bidang keahlian yang dimiliki dan dikembangkan oleh PT bersangkutan. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada stakeholders sasaran, dilakukan melalui evaluasi secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Kedua pengukuran keberhasilan di atas (pengendalian dan peningkatan mutu) menggunakan tolok ukur yang di dalam penjaminan mutu dinyatakan dalam bentuk standar. Standar harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga standar tersebut berkembang secara berkelanjutan (continuous improvement atau kaizen). Semakin tinggi standar yang digunakan, semakin bermutu proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan. 2. Mekanisme Penetapan Standar Filosofi mutu kinerja mengisyaratkan bahwa setiap pekerjaan menghasilkan barang dan/atau jasa. Barang dan/atau jasa itu diproduksi karena ada yang memerlukan. Orang-orang yang Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

104



memerlukan barang dan/atau jasa itu disebut pelanggan / customers /stakeholders. Barang dan/atau jasa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggannya, harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Barang dan/atau jasa itu disebut bermutu bila dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. PT memberikan jasa pendidikan tinggi, di antaranya terdiri atas Jasa Kurikuler (JK), Jasa Penelitian (JP), Jasa Pengabdian kepada Masyarakat (JPM), Jasa Administrasi (JA), dan Jasa Ekstrakurikuler (JE). Jasa pengabdian kepada masyarakat (JPM) meliputi kegiatankegiatan untuk melayani masyarakat umum, terutama masyarakat yang ekonominya lemah atau pendidikannya masih rendah, dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu dan ketrampilan yang merupakan jasa kurikuler dan jasa penelitian. Pelayanan kepada masyarakat merupakan kategori peningkatan relevansi dan kualitas PT, yang dapat diwujudkan dengan berbagai program, diantaranya: (a) peningkatan kerjasama PT untuk mendukung pengembangan usaha kecil, (b) penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi, (c) pendidikan dan pelatihan bagi tenaga industri. Seperti telah disinggung, mutu PT adalah kesesuaian antara sifatsifat jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan pelanggannya. Aspek mendasar dalam manajemen mutu terpadu (MTM) adalah fungsi manajemen mutu yang meliputi: (a) perencanaan mutu, (b) pengendalian mutu dan (c) peningkatan mutu. a) Perencanaan mutu yaitu proses identifikasi kebutuhan pelanggan secara objektif dan setepat mungkin. Kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi program kegiatan dalam penyusunan langkah pelaksanaannya. b) Pengendalian mutu adalah pelaksanaan langkahlangkah (prosedur) yang telah direncanakan secara terkendali, sehingga semua berlangsung sebagaimana mestinya. Dengan demikian mutu jasa yang direncanakan tercapai dan terjamin. c) Peningkatan mutu adalah evaluasi untuk menemukan informasi tentang perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan evaluasi tentang jasa yang dihasilkannya. Dengan evaluasi dapat dilakukan peningkatan (perbaikan) mutu.


105



Tekad untuk meningkatkan mutu PT harus dibuktikan dengan adanya usaha nyata memperbaiki mutu. Upaya perbaikan tidak hanya sekali dan selesai, melainkan sedikit demi sedikit secara terus-menerus. Setiap kali perlu ditetapkan standar mutu dari sesuatu yang ingin dicapai. Standar mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh PT perlu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki PT. Pada buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, telah disebutkan bahwa standar mutu ditetapkan dengan meramu visi PT (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). 2.1. Visi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM/LPPM) Praktek baik dalam langkah-langkah perumusan visi suatu institusi telah diuraikan dan dapat dibaca pada Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku I: Proses Pembelajaran. Berikut diuraikan beberapa hal yang masih perlu ditekankan berkaitan dengan penetapan visi LPM di PT yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan kebutuhan stakeholders. Visi adalah pernyataan tentang maksud akhir yang ingin diwujudkan oleh/dengan adanya institusi tersebut. Karena itu, visi LPM adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari lembaga ke masa mendatang dalam lingkup bidangnya, serta kemampuan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dan mendefinisikan peran lembaga pada ranah yang telah dilihatnya. Langkah signifikan yang diperlukan untuk menetapkan visi dan misi serta arah pengembangannya, adalah dengan cara meningkatkan kemampuan mengidentifikasi potensi khas dan unggul yang dimiliki masing-masing PT. Selanjutnya kekhasan dan keunggulan tersebut dirumuskan dan dikembangkan dalam sasaransasaran yang realistis dan berkelanjutan. Dengan kata lain, rumusan visi dari lembaga di PT yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat hendaknya mampu menunjukkan kekhasan lembaga tersebut, sesuai dengan lokalitas, potensi sumberdaya (SDM, sarana dan prasarana), serta gairah dan/atau komitmen yang dapat memotivasi semua unsur di dalam lembaga.


106



2.2. Kebutuhan stakeholders Dalam melakukan penjaminan mutu, selain visi terdapat satu hal yang selalu menjadi acuan, yaitu kebutuhan stakeholders, terutama tentang kualitas jasa yang diberikan. Stakeholders tersebut dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat PT itu sendiri. Karena beragamnya kebutuhan stakeholders, maka perlu diketahui sifat-sifat umum dari kebutuhan itu. Sifat-sifat itu ditemukan dengan mengadakan identifikasi dan analisis kebutuhan yang obyektif dan cermat. Sifat-sifat umum itulah yang dijadikan dasar untuk menyusun mutu jasa serta standar mutu sistem dan prosesnya. Karena sifat-sifat kebutuhan merupakan atribut mutu, maka atribut itulah yang menjadi dasar standar mutu. Yang tergolong atribut mutu dalam jasa pengabdian kepada masyarakat, di antaranya adalah relevansi (kesesuaian program dengan kebutuhan stakeholders sasaran); efisiensi (kehematan penggunaan sumber daya dana, tenaga, waktu, untuk produksi dan penyajian jasa pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan stkeholders); efektivitas (kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai, atau ketepatan sistem, metode, dan/atau prosedur yang digunakan untuk menghasilkan jasa yang direncanakan); akuntabilitas (dapat tidaknya kinerja dan jasa pengabdian tersebut dipertanggungjawabkan); kreativitas (kemampuan lembaga mengadakan inovasi, pembaharuan, atau menciptakan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kemampuan evaluasi diri); empati (kemampuan para pengelola pengabdian memberikan pelayanan sepenuh dan setulus hati kepada semua stakeholders); ketanggapan (kemampuan para pengelola pengabdian memperhatikan dan memberikan respons terhadap keadaan serta kebutuhan stakeholders dengan cepat dan tepat); produktivitas (kemampuan lembaga dan seluruh staf pengelola untuk menghasilkan jasa yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders menurut rencana yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif).


107



3. Mekanisme Pemenuhan Standar Mutu PT dipahami sebagai kesesuaian jasa yang diberikan dengan kebutuhan stakeholders. PT memberikan jasa yaitu JK, JP, JPM, JA, dan JE. Sistem dan proses pemberian jasa serta penyajian jasa PT secara terpadu merupakan pusat perhatian dalam penentuan mutu. Karena seluruh sistem dan proses pemberian jasa harus memenuhi kebutuhan stakeholders, maka mereka dan kebutuhannya harus diidentifikasi serta diketahui secara akurat. Selain itu, sudah tentu sarana dan prasarana untuk mendukung sistem dan proses tersebut juga harus diperhatikan. Terdapat beberapa praktek baik yang dapat digunakan sebagai contoh untuk penetapan dan pemenuhan standar. Berikut ini disampaikan tahapan sederhana yang dapat dipakai sebagai salah satu acuan, bagi perencanaan dan pengendalian mutu pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ipteks. Adapun contoh praktek baik tentang tentang jenis data / informasi yang perlu disiapkan dan dibuat dalam sistematika usulan penerapan ipteks, dapat dilihat pada Lampiran 1. Selanjutnya, contoh Standar Evaluasi Usulan Pengabdian Penerapan Ipteks, contoh Standar Pemantauan Pengabdian Penerapan Ipteks, dan contoh Standar Laporan Pengabdian Penerapan Ipteks, berturut-turut disajikan pada Lampiran 2, 3 dan 4.


108


Tahap Kegiatan

Persiapan


Rincian Kegiatan Penetapan Judul Kegiatan Pengabdian Penerapan Ipteks yang Akan Dilakukan Penetapan Tim dan Tugas Pokok Penetapan Kelompok Sasaran Review Kepustakaan Terkait Ipteks yang Akan Diabdikan

Survei Awal ke Lapangan / Analisis Situasi

Pengumpulan Data dari Aparat dan Masyarakat Menyangkut kondisi dan potensi wilayah (fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang relevan dengan kegiatan) Pengumpulan data dari Kelompok Sasaran Menyangkut kebutuhan khalayak sasaran serta potret, profil dan kondisinya

Analisis Data

Identifikasi Perumusan Masalah Perumusan Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penetapan Kerangka Pemecahan Masalah Penetapan Waktu dan Metode Kegiatan Penetapan Rancangan Evaluasi Penyusunan Rencana Biaya

Penetapan

Penyusunan Proposal Diskusi Perbaikan Proses Pengabdian dalam Proposal Penyusunan Tindakan Perbaikan

Implementasi

Prosedur Implementasi Evaluasi


109



4. Manajemen Pengendalian Standar Untuk meraih mutu dalam berbagai kegiatan PT, sistem dan proses harus mendapat perhatian utama sejak awal. Mutu di PT terjadi melalui keterpaduan semua sistem dan proses penyajian semua jasa PT. Karena itu, evaluasi harus ditujukan pada semua sistem dan proses tersebut. Hasil evaluasi harus dapat dijadikan dasar untuk peningkatan mutu selanjutnya. Dalam hal mutu PT, terdapat dua tujuan evaluasi, yaitu (1) untuk pengendalian mutu dan (2) untuk peningkatan mutu. 1. Pengendalian Standar Melalui Tahap Proposal (Untuk Pengendalian Mutu) Evaluasi untuk pengendalian mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh PT dilakukan selama berlangsungnya proses penyusunan proposal. Perbaikan langsung dilakukan jika terjadi kesalahan, sehingga mutu terjamin. Dengan demikian, semua proses terkendali dengan baik. Tahapan seleksi proposal yang berjenjang, dapat sampai tiga tahap utama: tahap seleksi I (pra proposal), tahap seleksi II (proposal lengkap), dan tahap III (site visit), misalnya, adalah bagian dari evaluasi untuk pengendalian mutu. Pada proses tersebut, berbagai kelemahan rancangan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat diinventarisasi dan dianalisis, serta dapat langsung dilakukan perbaikan. Dengan demikian, hanya pengusul yang mampu melalui ketiga tahap seleksi tersebut dengan baik, yang pelaksanaan programnya akan disetujui. 2. Pengendalian Standar Melalui Hasil Akhir Pengabdian (Untuk Peningkatan Mutu) Untuk peningkatan mutu, evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh PT dilakukan secara menyeluruh terhadap proses, penyajian, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kelemahankelemahan diinventarisasi dan dianalisis untuk menemukan sebab, faktor penghambat, terutama akar masalah. Kelemahan yang ditemukan melalui evaluasi pengendalian mutu pada Butir 1 juga diperhatikan bersama kelemahan baru tersebut. Kemudian disusun rencana Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

110



mengatasinya dalam rangka peningkatan mutu. Rencana itu merupakan rencana peningkatan mutu berupa solusi masalah/kelemahan, yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders. Evaluasi kegiatan di lapangan dengan menyebarkan angket berisi daftar pertanyaan evaluasi kepuasan stakeholders, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan (pre test dan post test) kepada stakeholders sasaran dan evaluasi akhir laporan dan hasil pengabdian, merupakan bagian dari evaluasi ini. PENUTUP Demikian uraian singkat tentang praktek baik dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena kesederhanaannya, diharapkan perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Namun, diyakini pula bahwa banyak perguruan tinggi yang telah melakukan hal-hal lebih maju dari yang telah dikemukakan sebelumnya. Bagi yang telah maju dalam menjalankan dan menetapkan standar mutu di bidang pengabdian kepada masyarakatnya, diharapkan terus melakukan peningkatan. Sementara bagi yang baru akan memulainya, dapat menggunakan buku ini sebagai inspirasi untuk merancang sendiri penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di PT ybs.


111



IX. TATA KELOLA 1. Pendahuluan Sukses merupakan cita-cita atau sering disebut tujuan dari setiap organisasi yang sehat ataupun ingin sehat. Organisasi merupakan entitas yang sangat beragam baik dari segi hukum, tujuan, lingkup kegiatan maupun segmen masyarakat yang dilayani. Sesuai dengan tujuannya, maka suatu organisasi yang sehat harus secara terus menerus meningkatkan kualitas kinerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat yang dilayani. Sukses suatu organisasi dapat dicapai apabila kualitas pelayanan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat yang dilayani yang juga disebut pelanggan. Dengan demikian, suatu organisasi harus dapat menciptakan sistem dan mengelola sistem tersebut agar dapat melakukan peningkatan mutu pelayanan secara terus menerus. Salah satu entitas atau bentuk organisasi yang akan dibahas lebih lanjut dalam buku Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini adalah organisasi yang disebut perguruan tinggi (PT). Sebagai suatu entitas yang spesifik, PT harus memiliki cita-cita atau tujuan yang spesifik pula sesuai dengan karakteristik lingkungan internal maupun eksternal yang ada. Dengan melihat konsep tersebut, maka setiap PT akan memiliki cita-cita atau tujuan yang spesifik dan tidak harus sama untuk masing-masing PT. Pada umumnya tujuan PT dinyatakan dalam visi dan misi PT. Visi dan misi PT disusun secara spesifik, sehingga menarik bagi stakeholders untuk ikut berpartisipasi mewujudkan visi dan misi PT tersebut. Banyak unsur atau komponen PT yang harus dikonsolidasikan dan diberdayakan, agar PT mampu mengembangkan kualitas pelayanan secara terus menerus, untuk sukses mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Unsur-unsur strategis yang harus dikonsolidasikan, diberdayakan maupun ditingkatkan antara lain kualitas program akademik, kualitas sumberdaya manusia, kualitas sarana prasarana, dan suasana akademik yang mendukung. Namun kehendak untuk dapat meningkatkan kualitas unsur-unsur tersebut, harus didukung dengan metode untuk merealisasikannya yaitu sistem tata kelola yang baik atau berkualitas.


112



Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu PT untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara teknis tata kelola dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan tindak lanjut peningkatan. Dengan demikian, tata kelola selain melingkupi seluruh proses dan unsur-unsur tersebut, juga memiliki tujuan utama yaitu peningkatan kualitas PT secara terus menerus untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Tata kelola akan berjalan baik apabila dibarengi dengan suasana akademik dan budaya organisasi yang kondusif, kesemuanya itu akan terbentuk secara bertahap. Suasana akademik dan budaya yang kondusif, harus diciptakan dengan menumbuhkan awareness dan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaku dalam PT. Paradigma tata kelola PT yang baik (good university governance), pada saat ini menjadi pilihan handal untuk mencapai sukses organisasi. Secara umum tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen dan sebagainya. Namun tata kelola menjadi persoalan lebih pelik, manakala tuntutan tata kelola yang baik mengharuskan adanya perubahan dan inovasi dari sistem yang ada dalam mencapai visi dan misi PT. Tata kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait. Sutiono (2004) memberi contoh bahwa UNDP (United Nations Development Program) mendeskripsikan adanya 6 indikator untuk kesuksesan tata kelola yang baik yaitu:  mengikutsertakan semua;  transparan dan bertanggung jawab;  efektif dan adil;  menjamin supremasi hukum;  menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;  memperhatikan yang paling lemah dalam pengambilan keputusan.


113



Untuk mencapai tata kelola yang baik, kadang-kadang diperlukan suatu gerakan perubahan budaya organisasi secara simultan, yaitu gerakan yang mampu mengubah semua kelemahan dan ketidakberdayaan organisasi menjadi lebih handal dan produktif. Dengan demikian, kadang-kadang diperlukan reorganisasi dan pemberdayaan di semua lini organisasi, sehingga dengan tata kelola yang baik akan dapat dicapai kesuksesan organisasi sebagaimana dicita-citakan. Buku tentang praktek baik ini memberikan ilustrasi secara garis besar tentang prinsip dasar tata kelola, dan penjabarannya dalam implementasi di PT. Walaupun tata kelola bersifat universal, namun dalam implemen-tasinya harus disesuaikan dengan kondisi khas dari PT sehingga dapat acceptable dan workable bagi keseluruhan lini organisasi PT, termasuk para pelakunya. Secara umum, apabila suatu PT sedang berupaya untuk meningkatkan kesehatan dan kinerjanya, maka tata kelola yang baik merupakan prasyarat. Sistem tata kelola merupakan bagian integral dari tanggungjawab pimpinan PT, termasuk di dalamnya adalah fakultas/ jurusan/ bagian/program studi, dosen, dan karyawan. Oleh karena itu, sistem tata kelola harus menyentuh seluruh aras organisasi PT. 2. Mekanisme Penetapan Standar Kebutuhan untuk menetapkan sistem tata kelola, pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal, seperti dinamika sosial, ekonomi, dan politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknlogi, dan seni. Secara umum PT merespon dinamika eksternal dan kompetisi tersebut, dengan pendekatan otonomi, self-regulatory dan accountability dalam pengelolaannya. Perubahan lingkungan eksternal pendidikan tinggi yang cepat, pada umumnya tidak dapat direspons dengan kecepatan yang sama oleh PT, sehingga reformasi di bidang pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi saat ini, sedang digalakkan melalui penetapan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010. Oleh sebab itu perubahan-perubahan di bidang administrasi, proses pembelajaran, kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sarana prasarana harus dilakukan secara saling terkait dan terintegrasi. Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

114



Salah satu permasalahan umum yang sering dijumpai dalam budaya PT, adalah rendahnya kapasitas inovasi untuk memecahkan permasalahan pendidikan tinggi yang semakin kompleks, apalagi dalam mengikuti perkembangan lingkungan eksternal yang sangat cepat. Pengelolaan PT tidak berarti hanya menjalankan tugastugas rutin, tetapi lebih jauh dituntut untuk bergerak inovatif serta responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Di dalam menetapkan standar dalam sistem tata kelola yang baik, banyak cara yang dapat dilakukan serta rujukan yang bisa digunakan. Suatu PT dapat menetapkan standar dengan memilih berbagai cara, namun pilihan tersebut harus sesuai dengan karakteristik dari PT tersebut. a.

Model Sistem Tata Kelola. Apabila dicermati lebih mendalam, banyak model sistem tata kelola yang dapat digunakan oleh PT, dan juga banyak yang telah berhasil dalam mencapai tujuan. Untuk memilih model tata kelola yang tepat, dapat dipelajari beberapa contoh sukses yang dialami oleh PT. Model tata kelola yang relatif cocok untuk PT adalah sistem Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA). Dengan pembedaan karakteristik kerja sistem administrasi dan akademik, maka system SADA akan dapat mengakselerasi kinerja PT. Sistem administrasi akan efisien dan efektif apabila dilakukan kendali otoritas di aras PT, dengan menggunakan format yang seragam, apalagi jika didukung dengan computerized administration system atau on-line system. Di bidang akademik, peluang untuk berkembang dan berinovasi akan sangat besar, apabila system pengelolaan akademik didesentralisasikan kepada unit pelaksana akademik, yaitu fakultas/jurusan/program studi, karena komunitas akademik pada aras tersebut adalah pihak paling kompeten di bidang keilmuannya. Dalam sistem SADA, fakultas, jurusan, dan program studi akan memiliki peluang besar untuk mengembangkan kegiatan akademik, dan secara cermat mengamati prospek dan dinamika lingkungan eksternal yang terjadi, sesuai dengan lingkup disiplin Sumber: Dirjen Dikti-Depdiknas, 2005

115



ilmu yang diampu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan dinamika eksternal setiap bidang ilmu berbeda, sehingga berbeda pula strategi untuk meresponnya. Oleh karena itu, akan sangat baik, efisien, dan berkualitas apabila kegiatan dan pengembangan akademik didesentralisasikan pada aras tersebut. Tentu timbul pertanyaan tentang apa tugas aras PT. Apabila kegiatan dan pengembangan akademik didesentralisasikan, maka PT akan bertugas untuk facilitating, empowering dan enabling agar kegiatan akademik fakultas, jurusan dan program studi dapat berjalan sesuai dengan program yang ditetapkan. Kebijakan umum harus dikendalikan pada tingkat PT untuk memandu agar visi dan misi PT dapat dicapai dengan baik. Di dalam sistem SADA, apabila diperlukan maka subsidi silang akan mudah dilakukan agar seluruh fakultas, jurusan, dan program studi dapat berkembang secara bersama. b.

Unsur Utama Tata Kelola. Banyak versi dan indikator untuk menjelaskan tentang tata kelola yang baik, misalnya oleh Bappenas, UNDP tentang good governance. Salah satu yang dapat dipandang cocok untuk PT, adalah rumusan Sutiono (2004) tentang ciri good governance, yang dimodifikasi sebagai berikut:  Transparansi, yaitu tentang sejauh mana kebijakan regulasi, program, kegiatan dan anggaran PT diketahui, dan dipahami oleh sivitas akademika sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif.  Pengorganisasian, yaitu tentang sejauh mana pimpinan PT mampu menerapkan berbagai prinsip pengorganisasian, seperti menetapkan tata hubungan kerja, rincian tugas pokok, fungsi/wewenang serta melakukan directing (pengarahan).  Partisipasi, yaitu tentang sejauh mana proses pengambilan keputusan strategis PT melibatkan secara partisipatif stakeholders eksternal dan internal, sehingga stakeholders dapat mendukungnya secara aktif.  Responsivitas, yaitu tentang sejauh mana kebijakan, regulasi, dan pengalokasian anggaran mendapat dukungan dan tanggapan positif dari sivitas akademika.


116



 Efisiensi dan Efektivitas, yaitu tentang seberapa besar upaya pimpinan PT untuk membuat sivitas akademika faham, dan dapat memberi komitmen yang tinggi terhadap kebijakan, regulasi, dan program yang ditetapkan oleh pimpinan.  Akuntabilitas, yaitu tentang seberapa jauh tingkat pertanggungjawaban pimpinan PT dalam menjalankan tugasnya.  Kepemimpinan, yaitu tentang sejauh mana kepemimpinan PT mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, dan mampu memotivasi sivitas akademika untuk bekerja secara produktif dalam mencapai visi dan misi PT. Perlu dikemukakan bahwa unsur-unsur utama tersebut tidak dipenuhi secara terpisah, melainkan harus dipenuhi secara integratif. c.

Lingkup Tata Kelola. Dalam PT pada umumnya, tata kelola meliputi unsure perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terus menerus.  Perencanaan, merupakan proses penetapan kebijakan, regulasi, penyusunan program, dan anggaran, serta merumuskan bagaimana cara atau prosedur untuk melaksanakannya. Perencanaan melingkupi pula penetapan kerangka waktu (time frame), dan tahapan pencapaian yang diharapkan. Termasuk dalam unsur perencanaan adalah bagaimana seluruh sumberdaya dilibatkan untuk melaksanakan kebijakan.  Pelaksanaan, merupakan proses realisasi dari perencanaan. Dalam tahap ini seluruh sumberdaya harus dilibatkan secara optimal untuk melaksanakan rencana. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan monitoring sangat penting, sebagai upaya pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan, dan melakukan upaya langsung agar kebijakan dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai rencana.  Peningkatan kualitas, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan PT, setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Peningkatan kualitas dilakukan secara terus menerus.


117



3. Mekanisme Pemenuhan Standar. 3.1. Strategi Dasar. Mekanisme pemenuhan standar tata kelola dilakukan pada tahap implementasi kebijakan dan program PT. Di dalam setiap organisasi, implementasi adalah tahap yang paling penting dan kritis dalam proses pencapaian tujuan. Apabila sistem tata kelola tidak diimplementasikan, maka akan menyebabkan kebijakan, regulasi, dan program tidak dapat diwukudkan. Kalaupun tercapai akan melalui berbagai komplikasi dan biaya yang tinggi, sehingga PT menjadi tidak efisien. Pemenuhan standar tata kelola yang baik tidak luput dari berbagai macam kendala, apalagi jika sistem tata kelola bermuatan inovasi. Resistensi dapat muncul dan dilawan oleh sistem yang sedang berjalan. Beberapa hal strategis dan perlu mendapat perhatian untuk melaksanakan tata kelola yang baik adalah sebagai berikut:  Dipahami oleh sivitas akademika, sistem tata kelola yang dikembangkan PT, harus dipahami sepenuhnya oleh sivitas akademika. Konsep-konsep seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi belum tentu dapat dipahami dengan benar dan utuh oleh sivitas akademika, termasuk pimpinan PT. Seringkali konsep tersebut dianggap tidak etis, mengganggu, sulit dikerjakan, dan sebagainya. Apabila pimpinan dan sivitas akademika paham tentang pentingnya tata kelola yang baik, maka timbul dampak positif pada komitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan.  Rekrutmen pelaksana yang kompeten, adalah salah satu kunci sukses untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Apabila terdapat pelaksana yang kurang paham dan memiliki komitmen rendah, maka dalam melaksanakan tugasnya akan digunakan cara berpikir sendiri. Hal ini dapat menyebabkan terjadi konflik antara tujuan program dan para pelaksananya.  Kepemimpinan yang baik, pada prinsipnya memiliki peran yang strategik dalam suatu PT, yaitu mampu memotivasi agar seluruh sivitas akademika dapat menunjukkan kinerja yang selalu meningkat.


118



 Budaya dan suasana kerja yang kondusif, yang tercermin dalam sikap, persepsi dan perilaku sivitas akademika yang terlibat dalam pengelolaan PT. Budaya dan suasana kerja selalu terkait dengan aspek tata nilai dalam PT, antara lain saling percaya (trust), dan kerjasama yang baik. Prasarana dan sarana yang mamadai akan dapat memperlancar tercapainya tata kelola yang baik. 3.2. Implementasi tata kelola yang baik melalui prinsip SADA a. Manajemen aras PT menyelenggarakan kegiatan administrasi yang meliputi:  administrasi akademik;  administrasi sumberdaya manusia;  pengembangan sarana prasarana;  penggalian sumber dana. Manajemen aras PT merumuskan kebijakan dan konsep pengembangan akademik secara umum. b. Manajemen aras Unit Pelaksana Akademik (fakultas, jurusan, dan bagian) menyelenggarakan:  pelaksanaan dan pengembangan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);  pengembangan sumberdaya akademik (pendidikan dan pelatihan);  Pengembangan dan perencanaan fasilitas akademik;  Pengembangan dan perencanaan sumberdaya pembelajaran. Manajemen Unit Pelaksana Akademik menyiapkan:  data atau informasi untuk keperluan manajemen PT;  melakukan evaluasi berkala. Untuk dapat mengimplementasikan SADA, maka perlu dianut prinsip-prinsip berikut: a. Seluruh lini organisasi selalu berupaya untuk memberikan kepuasan kepada stakeholders internal maupun eksternal; b. Setiap lapis aras organisasi, mulai dari PT sampai dengan unit pelaksana akademik,selalu memberikan pendelegasian tugas dan tanggung jawab yang jelas; c. Setiap pelaksana dituntut untuk menciptakan komunikasi horisontal dan vertikal yang luwes (azas kolegialitas); d. Setiap pelaksana harus terbuka terhadap informasi;


119



e. Seluruh investasi manajemen ditujukan untuk memberdayakan jurusan, sebagai unit pelaksana akademik yang memiliki kewenangan penuh untuk mengembangkan program dan sumberdaya akademik. 4. Mekanisme Pengendalian Standar Dari berbagai pengalaman implementasi tata kelola, sering dijumpai penyimpangan karena berbagai kendala, antara lain pemahaman yang tidak sama, kapasitas pelaku pada aras-aras organisasi bervariasi, dukunganpimpinan pada aras-aras organisasi tidak sama, dan penyediaan dukungan fasilitas bervariasi. Apabila kapasitas masing-masing komponen tidak sama, maka akan menghasilkan kapasitas kerja dan efisiensi yang rendah dalam suatu organisasi. Mekanisme pengendalian dimaksudkan agar seluruh komponen organisasi berada pada kapasitas yang terkendali, sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam PT. Dengan demikian, implementasi tata kelola akan menjadi suatu proses yang terkoordinasi dan terkendali, untuk mencapai visi dan misi PT. 4.1. Koordinasi Kerja Koordiasi kerja dalam berbagai macam bentuk seperti pertemuan, kunjungan, pelaporan, dan bentuk lain yang cocok, dapat menjadi cara yang baik untuk mengendalikan proses implementasi tata kelola. Pengalaman menunjukkan bahwa kunjungan, pemberian perhatian kepada pelaksana, dan pemberian bantuan teknis, serta kegiatan pendampingan, sangat efektif untuk melaksanakan pengendalian proses implementasi tata kelola. Perhatian dan dukungan pimpinan PT dalam kegiatan koordinasi sangat diperlukan, terutama untuk menumbuhkan semangat para pelaku. Koordinasi sebagai alat pengendali implementasi tata kelola, harus dilakukan secara rutin dan konsisten dengan agenda yang jelas.


120



4.2. Pelatihan dan Sosialisasi tentang Visi, Misi, dan Rencana Stratejik. Pelatihan penting dalam proses pengendalian implementasi, karena dengan cara itu para pelaksana akan memiliki pemahaman dan keterampilan yang sama. Jadi, pelatihan akan bermafaat dalam menyamakan standar kepada para pelaku organisasi di semua aras organisasi. Sosialisasi yang dilakukan terus menerus kepada sivitas akademika akan sangat strategis untuk proses pengendalian, karena selain diharapkan akan tumbuh pemahaman yang sama tentang visi dan misi, juga diharapkan dapat secara bertahap menumbuhkan komitmen. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain kunjungan, forum diskusi, seminar, media cetak (newsletter, buku, poster), dan melalui sarana informasi digital yang menarik. 4.3. Suasana Kerja. Suasana kerja yang kondusif akan memotivasi para pelaksana untuk bekerja dengan baik, bahkan suasana kerja dapat mengakselerasi pencapaian visi dan misi PT. Beberapa kiat untuk menciptakan suasana kerja PT, dikemukakan melalui beberapa pengalaman, seperti dukungan optimal dari pimpinan PT, perhatian terhadap anggota sivitas akademika yang berprestasi, dukungan financial dalam implementasi, dan pemenuhan kesejahteraan para pelaksana. Kesulitan dapat muncul karena budaya seperti di atas belum tentu telah ataupun dapat dikembangkan di PT. Suasana kerja yang kondusif dapat tercipta, apabila kebutuhan fasilitas kerja para pelaksana dapat dipenuhi secara optimal oleh pimpinan PT.


121



4.4. Pengawasan. Pengawasan secara konsisten harus dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan untuk mengendalikan implementasi. PENUTUP Sistem Tata Kelola dalam organisasi PT tidak akan berhasil, apabila tidak didahului dengan penetapan visi, misi, dan rencana strategis. Memiliki sistem tata kelola yang baik, sangat penting untuk pencapaian tujuan PT. Namun, terdapat satu faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan PT, yaitu prakondisi atau penyiapan suasana kerja yang kondusif. Perwujudan tata kelola yang diharapkan harus dilakukan secara bertahap, namun terencana dengan kerangka waktu yang jelas. Dengan demikian, seiring dengan upaya peningkatan kinerja PT secara terus menerus, maka sistem tata kelola dapat diwujudkan secara bertahap namun terprogram. Belajar dari praktek baik PT lain yang telah sukses, dapat dilakukan karena dapat diperoleh kiat sukses, sehingga tidak harus melakukan kesalahan yang sama.


122



DAFTAR PUSTAKA Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). 2000. Annual Report. New York. Anonim, 2000, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. http://co.stanford.edu/resources/tools/fmg.html, March 7, 2005 (diakses 5 September 2005) Asean University Network Quality Assurance Guidelines 2005. Brennan, J. and Shah, T., 2000. Managing Quality in Higher Education, OECD, SRHE and Open University Press, Buckingham. Buku Panduan Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada, 2002, Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada (KJM – UGM), Edisi Pertama. Buku Pedoman Evaluasi Diri. 2002. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Buku Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional. Martin J.Campbell. 1993. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku I Proses Pembelajaran. 2004. Departemen Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan. Directorate General of Higher Education, 2003, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 - 2010. Edward Sallis, Total Quality Management In Education, Kogan Page, Philadelphia –London, 1993.


123



Grayson Lawrence, 1978, On a Methodology for Curriculum Design, Engineering Education, 285 – 295, December. Harsono, 2005, Pengantar Problem-Based Learning, edisi kedua, Medika, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, Idrus, N., U. Buchara, Sukisno dan Jones, M. 2000. Quality Assurance Handbook third edition, Engineering Education Development Project, Directorate General of Higher Education. Instrumen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada, 2004, Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada (KJM –UGM). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Liston, C. 1999. Managing Quality Standards, Open University Press, Buckingham, Philadelphia. McCuen, Richard H. 1996. The Elements of Academic Research. New York: ASCE Press. Manual Mutu Akademik Universitas Gadjah Mada, 2004, Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada (KJM –UGM). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2002, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

kepada

Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2003, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi VI, 2002, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat enderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. 2003 Departemen Pendidikan Nasional –Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.


124



Popon Sjarif Arifin. 2000. Etika Profesi Sebagai Pengajar : Suatu Pemikiran Ke Arah Pengembangan Profesionalisme Staf Pengajar (Dosen) Seni Rupa . Jurnal Seni Rupa dan Desain, Volume 1, 1 Agustus 2000. Penerbit Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat –Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain, Bandung. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Buku I Proses Pembelajaran, 2004, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan. Proposal Manajemen Sarana-Prasarana 2000. Tim Pengembangan Proposal Otonomi Perguruan tinggi Gadjah Mada –Bidang Manajemen Sarana- Prasarana. Sasmoko, Evaluasi Proses Pembelajaran Sebagai Kontrol Kualitas di Lembaga Pendidikan yang Otonom, Portal Informasi Indonesia, http://www.depdiknas.go.id//jurnal/31/evaluasi_proses_pembelajaran _seb.htm. Sinclair Goodlad, The Quest for Quality, The Society for Research into Higher Educatiaon & Open University Press, 1995. Slamet, M. 2004, Filosofi Mutu Kinerja dan Pengertian Tentang Manajemen Mutu Terpadu. Sulistyani. A. T. (Editor), 2004. Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumberdaya Manusia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta Tampubolon, D.P., 2001, Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Teaching Improvement Workshop Batch 11, 2001, Workshop Material, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University. The Successful Engineer: Personal and Personal Skills : a Source book. New York: McGraw-Hill International Editions.


125



Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, UGM, 2001, Kurikulum-2001. Wignjosoebroto, Sritomo. Etika Profesional : Pengamalan & Permasalahan. Paper disampaikan dalam acara Diskusi “Perspektif Pembangunan Daya Saing Global Tenaga Kerja Profesional”, Badan Kejuruan Mesin – Persatuan Insinyur Indonesia, tgl 1 Desember 1999 di Jakarta.


126

Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Recommend Documents