Disampaikan didepan Tim Penilai Anugerah Pangripta Nusantara :
Drs. MURIADI, M.Si Kepala BAPPEDA Jakarta, 13 April 2015
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Komplek Perkantoran Bukit Hibul NANGA BULIK website Kabupaten : www.lamandaukab.go.id Website Bappeda : www.bappeda.lamandaukab.go.id
-1-
OUTLINE
-2-
GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
-3-
I. GAMBARAN UMUM DAERAH A. DASAR PEMBENTUKAN Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002, luas wilayah ± 6.414 Km2, jumlah penduduk (akhir Tahun 2014) sebanyak 87.805 jiwa. Wilayah Administrasi : 8 Kecamatan dan 88 Desa/Kelurahan (85 Desa dan 3 Kelurahan) Nama Kecamatan :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kec. Bulik Kec. Bulik Timur Kec. Menthobi Raya Kec. Sematu Jaya Kec. Lamandau Kec. Belantikan Raya Kec. Delang Kec. Batang Kawa
-4-
I. GAMBARAN UMUM DAERAH B. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH
Letak Geografis : Posisi 1°09’ s.d 3°36’ LS dan Posisi 110°25’ s.d 112°5’ BT.
Batas Administratif Wilayah :
Batas-Batas Wilayah : Utara : Prov. Kalbar dan Kab. Seruyan. Selatan : Kab. Kotawaringin Barat. Timur : Kab. Kotawaringin Barat. Barat : Kab. Sukamara dan Prov. Kalbar. -5-
DOKUMEN RUJUKAN PENYUSUN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015
-6-
BUPATI LAMANDAU • PERIODE I 2008-2013; • PERIODE II 2013-2018 • Ir. MARUKAN, MAP
WAKIL BUPATI LAMANDAU • PERIODE I 2008-2013; • PERIODE II 2013–2018 • Drs.H.SUGIYARTO, MAP 7 -7-
VISI KABUPATEN LAMANDAU (RPJPD 2005-2025) “KABUPATEN LAMANDAU YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS BUDAYA” VISI KABUPATEN LAMANDAU (RPJMD 2013-2018)
MISI KABUPATEN LAMANDAU (RPJMD 2013-2018) 1. Membangun Ekonomi Kerakyatan
TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia 3. Mewujudkan Pola Hidup Masyarakat Sehat
4. Menciptakan Ketenteraman, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat 5. Membuka Keterisolasian Daerah
6. Meningkatkan Martabat Masyarakat Kabupaten Lamandau 7. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari KKN 8. Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama
9. Menjadikankan Sektor Pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan 10. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
-8-
POSISI PERENCANAAN TAHUN
2018
2015 DALAM RPJMD DAN RPJPD 2017 PENINGKATAN IPM DAN PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT
2016 2015 2014 MELANJUTKAN PROGRAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN & KUALITAS SDM
PELAYANAN PUBLIK & INOVASI DAERAH
INFRASTRUKTUR & PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI MANTAP
Tahapan Pembangunan Jangka Menengah
2023-2025
Review RPJMD 2013–2018
2018-2023
.
2013-2018
Review RPJPD 2005–2025
2008-2013
2005-2008
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM
MEWUJUDKAN LAMANDAU YG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
MEMANTAPKAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang
TAHAPAN PERSIAPAN
-9-
DOKUMEN SUMBER RUJUKAN PENYUSUNAN RKPD 2015 RPJMN 2010–2014 1. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 11. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13. Bidang Perekonomian; 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
NO
INDIKATOR PEMBANGUNAN
RPJMN 2015-2019
1.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
2.
Kemiskinan (%)
3.
Pengangguran (%)
4.
Angka Kematian Bayi (/1.000 Kelahiran Hidup)
5.
Angka Harapan Hidup (tahun)
71,41
6.
Angka Pendapatan per Kapita (Rp. Ribu)
8,650
INPRES NO. 3 TAHUN 2010 PROGRAM PEMBANGUNAN BERKEADILAN
1. Pro Growth 2. Pro Job 3. Pro Poor 4. Pro Environment
NO
RKP 2015
6,2 – 6,8
5,8 – 7,8
4,15 – 4,12
10,3
8,8 – 9,8
5,6
24
n/a
-
RPJMN 2010-2014 TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs
1
Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
2
Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
3
Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
4
Menurunkan Angka Kematian Anak
5
Meningkatkan Kesehatan Ibu
6
Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB)
7
Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup
8
Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan
-10-
KETERKAITAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI KALTENG DENGAN RPJMD KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018 RPJMN 2010–2014 11 PRIORITAS NASIONAL
RPJMD KALTENG 2010-2015 PRIORITAS
RPJMD 2013-2018 10 PRIORITAS
Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan; Ketahanan Pangan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Energi; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 11.Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;
1. Pendidikan - KALTENG HARATI 2. Kesehatan - KALTENG BARIGAS 3. Ketahanan Pangan - KALTENG BESUH 4. Energi Listrik - KALTENG TARANG 5. Pemanfaatan Lahan - GEBER MLT 6. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L)
1. Ekonomi 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Keamanan dan Ketentraman 5. Infrastruktur 6. Pemerintahan 7. Olahraga dan Kebudayaan 8. Keagamaan 9. Pariwisata 10.Lingkungan Hidup
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
12.Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Bidang Perekonomian; 14.Bidang Kesejahteraan Rakyat;
-11-
RPJMN 2015-2019 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA)
4 PRIORITAS POKOK 1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Kedaulatan Energi
2.
Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Kemaritiman
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI
4.
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
Pendidikan
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
2. Kesehatan
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dgn menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
3. Penanggulangan Kemiskinan
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa.
9.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
1.
Kedaulatan Pangan
4. Pariwisata dan Industri
3 PRIORITAS WAJIB
1.
-12-
TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015
-13-
ALUR PROSES DAN JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015 RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 6 – 29 Januari 2014
MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
Januari
27 Februari 2014
FORUM GABUNGAN SKPD
Pebruari
6-7 Maret 2014
FORUM GABUNGAN PROVINSI
Maret
19 Maret 2014
MUSRENBANG PROVINSI
4 Juni 2014
PENETAPAN PERATURAN BUPATI TENTANG RKPD 2015
April
Mei 30 April 2014
MUSRENBANG KECAMATAN
MUSRENBANG KABUPATEN
3 - 24 Februari 2014
17 Maret 2014
PRA MUSRENBANG NASIONAL
MUSRENBANG NASIONAL
16-23 April 2014 Mei 2014
PASCA MUSRENBANG NASIONAL
RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL
-14-
PROSES TEKNOKRATIK DAN POLITIK DALAM PENGANGGARAN TAHUNAN (RKPD) PROSES TEKNOKRATIK DOMINAN RKP Rancangan RKPD P/K/K
KUA/PPAS
APBD RKPD P/K/K/Desa
Rancangan Renja SKPD
JAN
FEB
RAPBD
MAR
APR
MEI
Renja SKPD
JUN
JULI
RKA-SKPD
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
Musrenbang NAS Musrenbang PROV Musrenbang RKPD KAB/KOTA Forum SKPD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/kel
Musrenbang Regional
KETERANGAN: Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan 15 -15-
SINKRONISASI KEBIJAKAN POLITIK LOKAL DAN KEBIJAKAN POLITIK REGIONAL DALAM PERENCANAAN TAHUNAN DAERAH PERANAN POLITIK LOKAL
APBD R-APBD
KUA /PPA
RKUA/PPAS
RKA SKPD
EVALUASI GUBERNUR HARMONISASI KEBIJAKAN
RKPD KETERANGAN : RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah KUA /PPAS : Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara KUA/PPA : Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran RKA : Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
-16-
ALUR PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD 2015 KOMUNIKASI PUBLIK :
TARGET-TARGET RPJMD RANCANGAN AWAL RKP
PRA MUSRENBANGNAS DAN MUSRENBANG NASIONAL
MEDIA ELEKTRONIK WEBSITE BAPPEDA RESES, POKOK PIKIRAN DPRD
RESES, POKOK PIKIRAN DPRD
RKPD 2015
DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD 2015
1. MUSRENBANG KAB/KOTA, 2. PRA MUSRENBANG WILAYAH 3. FORUM OPD/BIRO
DOKUMEN RANCANGAN RKPD 2015
MUSRENBANG PROVINSI
RANCANGAN AKHIR RKPD 2015
PERATURAN BUPATI
RPJMD 2013-2018
HASIL TIM PENYUSUN RKPD
DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN PADA 1. MUSRENBANG KAB/KOTA 2. FORUM GABUNGAN SKPD
VERIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN PADA MUSRENBANG PROVINSI
VERIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
Proses Top Down Proses Teknokratik
Proses Partisipatif dan Bottom Up
Proses Politik
-17-
TEMA, ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015
-18-
TEMA PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015
-19-
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2015 ISU STRATEGIS NASIONAL 1. Bidang Sosbud dan kehidupan beragama 2. Bidang pembangunan ekonomi 3. Bidang pembangunan sarana prasana 4. Bidang pembangunan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
5. Bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi
ISU STRATEGIS DAERAH 1. Peningkatan akses pendidikan
2. Peningkatan akses pelayanan di bidang kesehatan 3. Penyerapan angkatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja 4. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan UMKM
6. Bidang pembangunan politik
5. Pengembangan komoditas unggulan daerah
7. Bidang pembangunan pertahanan dan keamanan
6. Peningkatan ketahanan pangan
8. Bidang pembangunan hukum dan aparatur 9. Bidang pembangunan wilayah dan tata ruang
7. Reformasi Birokrasi yang melayani
8. Pengembangan infrastruktur daerah untuk menunjang pembangunan ekonomi
-20-
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Pengembangan sarana infrastruktur transportasi (lanjutan);
Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan (lanjutan);
Pengendalian pemanfaatan ruang (lanjutan);
Pengembangan pelestrarian adat dan budaya lokal (lanjutan);
Pengawasan kinerja organisasi dan aparatur (lanjutan);
Pengembangan sumber daya aparatur (lanjutan);
Pengawasan kinerja keuangan daerah (lanjutan);
Pengembangan pelayanan publik (lanjutan);
Meningkatkan komunikasi antar umat beragama (lanjutan);
Perbaikan sarana dan prasarana peribadatan (lanjutan);
Peningkatan kualitas lingkungan hidup (lanjutan).
-21-
KERANGKA EKONOMI DAERAH (RPJMD)
1. Meningkatkan produktifitas komoditi unggulan daerah; 2. Meningkatkan produktifitas pangan;
3. Mengembangkan kelembagaan permodalan; 4. Mempermudah layanan perizinan investasi; 5. Mengembangkan tempat pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja.
-22-
PROYEKSI PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2016 (RPJMD) 700,000,000,000
600,000,000,000 500,000,000,000 400,000,000,000 Pendapatan
300,000,000,000
Belanja 200,000,000,000
Pembiayaan
100,000,000,000
2013
2014
2015
2016
Pendapatan
557,821,638,55
573,988,201,41
592,858,692,99
628,727,971,00
Belanja
532,944,433,29
600,757,457,68
618,078,820,00
647,188,790,00
Pembiayaan
70,562,896,053
83,888,500,391
83,228,760,000
78,969,460,000
-23-
KEBIJAKAN ANGGARAN TAHUN 2015 Belanja 0% Langsung (Program) 29%
ALOKASI BELANJA DAERAH Pendidikan 20% Kesehatan 10% Gaji 31% ADD 10%
-24-
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PENDAPATAN DAERAH
1.
Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2.
3.
4.
Meningkatkan koordinasi & rekonsialisasi dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
Meningkatkan pengelolaan aset dan efisiensi keuangan daerah.
BELANJA DAERAH •Alokasi Belanja Pegawai •Alokasi belanja fungsi PENDIDIKAN sebesar 20% dari totalBELANJA belanja DAERAH •Alokasi belanja fungsi KESEHATAN sebesar 10% •Alokasi Dana Desa (ADD) secara bertahap minimal 10% •Alokasi anggaran untuk bantuan keuangan, bantuan keuangan kepada Desa, Hibah, Bansos secara selektif •Belanja Langsung untuk membiayai program/ kegiatan prioritas pembangunan
-25-
REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2014 – 2016 NO
URAIAN
1
PENDAPATAN
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
REALISASI APBD PROYEKSI RKPD TAHUN 2014 (Rp.) TAHUN 2015 (Rp.) 621.640.023.012 592.858.692.999
APBD TAHUN 2015 (Rp.) 672.650.769.342
PROYEKSI RKPD TAHUN 2016 (Rp.) 628.727.971.000
32.841.415.587
18.861.728.999
22.653.663.260
20.257.432.750
1.1.1. Pajak Daerah
8.899.255.536
3.103.999.999
3.486.500.000
3.569.600.000
1.1.2. Retribusi Daerah
6.868.509.145
4.534.025.000
5.527.347.760
5.214.128.750
3.622.428.605
4.000.000.000
4.000.000.000
4.250.000.000
13.451.222.301
7.223.704.000
9.639.815.500
7.223.704.000
539.872.421.099
541.357.964.000
570.304.704.504
575.581.538.250
75.526.565.099
60.376.974.000
85.590.839.504
60.376.974.000
424.351.636.000
442.980.990.000
433.768.085.000
476.204.564.250
1.2.3. Dana Alokasi Khusus
39.994.220.000
38.000.000.000
50.945.780.00
39.000.000.000
1.3.
48.926.186.325
32.639.000.000
79.692.401.578
32.889.000.000
2.056.743.888
-
5.000.000.000
-
-
-
-
-
21.366.248.437
11.250.000.000
22.954.379.646
11.500.000.000
17.053.194.000
16.139.000.000
41.815.083.000
16.139.000.000
8.450.000.000
-
9.922.938.932
-
-
-
-
-
-
5.250.000.000
-
5.250.000.000
1.1.3. Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan 1.1.4 Lain2 Pendapatan Asli Daerah yg sah 1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak 1.2.2. Dana Alokasi Umum
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
1.3.1. Hibah 1.3.2. Dana Darurat 1.3.3. Dana Bagi hasil Pajak dari Prov. dan Pemda Lainnya 1.3.4. Dana Peny. dan Otonomi khusus 1.3.5. Bantuan Keuangan dari Prov/kab/kota/ lainnya 1.3.6. Lain-lain Penerimaan
1.3.7. Dana Transfer Pusat
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2014-2016 No.
URAIAN
2. 2.1. 2.1.1
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
2.1.7
REALISASI APBD TAHUN 2014
PROYEKSI RKPD TAHUN 2015
576.085.223.932 227.603.134.180 180.217.975.014 18.233.135.000 2.422.351.530
APBD TAHUN 2015
PROYEKSI RKPD TAHUN 2016
239.191.849.998 183.450.086.454 18.378.328.055 5.500.000.000
681.604.755.932 292.842.998.818 240.576.245.128 14.785.712.000 5.415.000.000
258.153.579.999 198.941.985.908 20.031.821.111 5.500.000.001
-
-
-
-
26.729.672.636
29.863.435.489
31.247.067.192
31.679.772.979
618.078.819.997
647.188.789.998
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
-
2.000.000.000
818.974.498
2.000.000.000
2.2..
BELANJA LANGSUNG
348.482.089.752
378.886.969.999
388.761.757.114
389.035.209.999
2.2.1
Belanja Pegawai
32.754.022.668
37.406.653.157
41.765.944.355
38.528.852.752
2.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
132.025.540.616
159.004.218.372
140.754.819.071
163.896.087.287
2.2.3
Belanja Modal
183.702.526.467
182.476.098.470
206.240.993.688
186.610.269.960
Sumber Keterangan
:
Perda LPAPBD TA. 2010, Perda APBD Perubahan TA. 2011, Perda APBD TA. 2012 dan Hasil Pengolahan Data untuk Proyeksi Tahun 2015 : Belanja Hibah dana BOS Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 4.184.947.230.000,- tidak dicantumkan dalam perhitungan proyeksi.
REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2014-2016 No.
URAIAN
3. 3.1.
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan
3.1.2. 3.1.3.
REALISASI APBD TAHUN 2014
PROYEKSI RKPD TAHUN 2015
APBD TAHUN 2015
PROYEKSI RKPD TAHUN 2016
95.537.991.690
89.228.760.000
101.208.969.444
87.469.460.000
95.537.991.690
89.228.760.000
101.208.969.444
87.469.460.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.4.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
-
-
-
-
3.1.6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
-
3.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.450.000.000
6.000.000.000
12.250.000.000
8.500.000.000
3.2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
-
5.000.000.000
5.000.000.000
7.500.000.000
3.2.2.
Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang
6.450.000.000
1.000.000.000
7.250.000.000
1.500.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89.087.991.690
83.228.760.000
88.958.969.444
78.969.460.000
134.642.790.769
58.008.632.999
75.300.508.182
60.508.641.000
3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. .3.2.6
Pemberian Pinjaman Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Dana Bergulir PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
INOVASI DAERAH DALAM PROSES PERENCANAAN
-29-
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Menginventarisasi kepemilikan tanah (Surat Keterangan Tanah maupun SHM) dalam rangka meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPPD),yang bertujuan : Terintegrasinya perencanaan, pengendalian program pembangunan dengan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah; Menyediakan informasi yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan perencanaan, penyerapan anggaran tahun berkenaan, pengevaluasian; Pelaksanaan keterbukaan informasi pelayanan publik manajemen pemerintahan; Meningkatkan tingkat keakurasian evaluasi dan data perencanaan pembangunan;
-30-
Aplikasi e-Musrenbang Kabupaten Lamandau : Mengakomodasi usulan pembangunan mulai tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kota melalui sistem online, sehingga data usulan pembangunan merupakan data usulan pembangunan realtime dari masyarakat, dan masyarakat dapat memantau tahapan musrenbang melalui akses internet. Sistem ini diharapkan dapat menjadi sarana publikasi usulan pembangunan dan transparansi usulan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.
-31-
www.lamandaukab.go.id
