PENILAIAN TAHAP IV Anugrah Pangripta Nusantara 2015 JAKARTA, SELASA 14 APRIL 2015

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 TANGGAL 28 MEI 2014

PENILAIAN TAHAP IV

Anugrah Pangripta Nusantara 2015 JAKARTA, SELASA 14 APRIL 2015

KEPALA BAPPEDA Ir. Joko Soeparno, M.PL Tim Pemdamping KABID FISIK DAN PRASARANA MS Kurniawan, ST, MT KASUBAG PROGRAM Agus Budiyono, ST, MA, MEc.Dev

OUT LINE GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG

PENYUSUNAN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2015

KONSEP DAN PRINSIP PENYUSUNAN RKPD KOTA MAGELANG 2015

2

GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG TATA RUANG KOTA: PERDA NO 4 TAHUN 2012 TTG RTRW KOTA MAGELANG

POSISI KOTA MAGELANG DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAGIAN WILAYAH KOTA

PETA ADMINISTRATIP KOTA MAGELANG

PUSAT PKW PURWOMANGGUNG

JML KECAMATAN

3 KEC.

IPM

77,91

JML KELURAHAN

17 KEL.

AHH

70,74

LUAS WILAYAH

+ 18.12 KM2

AMH

10,42

JUMLAH PENDUDUK

119.742 JIWA

RLS

98,11%

PENDUDUK LAKI-LAKI

59.142 JIWA

PENGEL RIIL

PENDUDUK PEREMPUAN

60.600 JIWA

KEPADATAN PENDUDUK

6.608 JIWA/KM2

% PEND. MISKIN % PENGANGGURAN

Rp. 658,26

IPG

75,52

IDG

68,03

BWK I

Pusat Kota, Pelayanan Sosial-Ekonomi Skala Kota, Permukiman

BWK II

Pendidikan Tinggi, Militer, Permukiman

BWK III

Wisata Skala Regional, AKMIL, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Permukiman

BWK IV

Pusat Pemerintahan Kota, Pelayanan Transportasi, Industri Kecil, Permukiman

BWK V

Pendidikan Tinggi, Rekreasi, Olah Raga, Sosial-Budaya, Permukiman

KAWASAN STRATEGIS EKONOMI Kws Olah Raga Samapta; Kws Kebonpolo; Kws Soekarno-Hatta; Kws Taman Kyai Langgeng; Kws Sentra Ekonomi Lembah Tidar; Kws Alun-Alun; Kws Sidotopo

PDRB PER KAPITA

ADHK

ADHB

KOTA MAGELANG

11.012.910,88

24.311.511,02

9,8 %

KEC. MAGELANG SELATAN

11.831.525,96

26.123.202,18

6,8%

KEC. MAGELANG TENGAH

9.702.246,42

21.617.913,67

11.667.832,99

25.512.453,11

KEC. MAGELANG UTARA

3

GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG

PERKEMBANGAN PRDB PER KAPITA 2009-2013

TAHUN

KONTRIBUSI PERSEKTOR THD PDRB KOTA MAGELANG

PDRB/KAPITA PDRB/KAPITA (adhb) (adhk)

2009

15.741.712,50

8.827.831,27

2010

17.807.999,88

9.377.621,81

2011

19.589.887,22

9.859.052,16

2012

21.973.065,07

10.467.119,69

2013

24.311.511,02

11.012.910,88

120 100 80 60 40 20 0

PRDB PERKAPITA PER KECAMATAN TAHUN 2012 - 2013 KETERANGAN Penduduk Tengah Tahun (Jiwa) PDRB Per Kapita adhb (Rp/tahun)

Pertumbuhan adhb (%)

PDRB Per Kapita adhk (Rp/tahun)

Pertumbuhan adhk (%)

TAHUN

MGL SELATAN

MGL TENGAH

MGL UTARA

KOTA MAGELANG

2013

40.426,00

43.264,00

36.052,00

119.742,00

2012

40.186,00

43.014,00

35.759,00

118.959,00

2013

26.123.202,18

21.617.913,67

25.512.453,11

24.311.510,98

2012

23.655.535,00

19.481.680,18

23.079.155,65

21.973.065,07

2013

10,43

10,97

10,54

10,64

2012

12,54

11,43

12,48

12,17

2013

11.831.525,96

9.702.246,42

11.667.832,99

11.012.910,86

2012

11.286.266,32

9.203.644,12

11.066.378,95

10.467.119,69

2013

4,83

5,42

5,43

5,21

2012

6,39

5,86

6,22

6,17

4

GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG PENDUDUK USIA PRODUKTIF Keterangan

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Penduduk Usia 0-14 tahun (jiwa)

28.574

29.511

29.688

29.934

27.387

27.509

27.353

Pendudukk Usia 15-64 tahun (jiwa)

84.472

86.960

87.467

88.220

82.773

83.142

83.870

7.964

8.156

8.449

8.289

8.645

8.678

8.984

121.010

124.627

125.604

126.443

118.805

119.329

120.207

43,25

43,32

43,60

43,33

43,53

43,52

43,33

2,95

0,58

0,86

-6,17

0,45

0,88

Penduduk usia 65 ke atas (jiwa) Jumlah Penduduk (jiwa) Angka Ketergantungan (%) Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif (%)

90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000

Penduduk Usia 0-14 tahun (jiwa)

30,000

Pendudukk Usia 15-64 tahun (jiwa)

20,000 10,000 0

Penduduk usia 65 ke atas (jiwa)

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013

5

GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG

TARGET 2015 SESUAI RPJM-D

CAPAIAN S/D 2012

CAPAIAN S/D 2013

78,44

77,26

77,91

AHH

70,93

70,34

70,74

RLS

10,37

10,36

10,42

AMH

100%

97,52%

98,11%

PENGEL. RIIL

Rp. 658.750,-

Rp. 655.080,-

Rp. 658,26

PERTUMBUHAN EKONOMI

7,18%

6,48%

5,91%

LAJU INFLASI

5,30%

6,05%

7,78%

10-12%

8,01%

6,8%

9-11%

10,31%

9,8%

Rp. 9,552,690.67

Rp. 10,467,119.69

Rp. 11,012,910.86

IPG

74

73,96

75,52

IDG

76,50

66,78

68,03

INDEKS GINI

0,261

0,3715

0,3300

INDEKS WILLIAMSON

0,162

0,091

0,1364

INDIKATOR IPM

TINGK PENGANGGURAN TERBUKA

KEMISKINAN PDRB PERKAPITA (HK)

6

GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG IPM KOTA MAGELANG 2009-2013

INDIKATOR

2012

2013

IPM

77,26

77,91

AHH

70,34

70,74

RLS

10,36

10,42

AMH

97,52%

98,11%

Rp. 655.080,-

Rp. 658,26

PENGEL. RIIL

IPM-IPG KOTA MAGELANG 2009-2013

TAHUN

IPG

IPM

2009

73,35

76,37

2010

73,52

76,60

2011

73,96

76,83

2012

74,57

77,26

2013

75,52

77,91

78 77 76 75 74 73 72 71

IPG IPM

2009 2010 2011

IPG 2012

2013

7




8

KONTEN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2015

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015: MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

EVALUASI THD RKPD 2013 DAN CAPAIAN KINERJA S/D 2013

PERMASALAH AN

TEMA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015: MENINGKATKAN INFRASTRUKTU DAN KUALITAS PELAYANAN DASAR MENUJU KEMANDIRIAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ISU STRATEGIS DITUANGKAN KE DALAM 9 BIDANG PEMBANGUNAN

1. Bid. Sosbud dan Kehidupan Beragama 2. Bid. Ekonomi 3. Bid. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bid. Sarana dan Prasarana 5. Bid. Politik 6. Bid. Hankam

7. Bid. Hukum dan Aparatur 8. Bid. Wilayah dan Tata Ruang

TEMA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015: MERAIH KEUNGGULAN: MEMANTAPAN DAN PERLUASAN KEUNGGULAN KOMPETITIF KOTA MAGELANG SKALA REGIONAL DAN NASIONAL UNTUK PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN PEMANTAPAN KUALITAS LAYANAN DASAR UNTUK MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SERTA PENURUNAN INDEKS KEMISKINAN MASYARAKAT

9. Bid. SDA dan Lingkungan HASIL MUSRENBANG KELURAHAN, KECAMATAN, POKOKPOKOK PIKIRAN DPRD

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

9

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) TAHUN 2015-2019

RPJM NASIONAL 2015-2019 AKAN MENJADI SALAH SATU DASAR DAN ACUAN DALAM MENYUSUN PERUBAHAN RKPD KOTA MAGELANG 2015

10

RPJM NASIONAL 2015-2019

11

SINKRONISASI AGENDA NAWA CITA DAN TEMA RKPD 2015 DILAKSANAKAN PADA PERUBAHAN RKPD 2015 AGENDA NAWA CITA MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN KEPADA SELURUH WARGA MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL

TEMA RKPD 2015 MENAMBAH JUMLAH INVESTOR YANG DIGANDENG UNTUK MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF DAN USAHA MENENGAH MASYARAKAT KOTA MAGELANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI USAHA YANG MENYERAP BANYAK TENAGA KERJA LOKAL MASYARAKAT KOTA MAGELANG MEMFASILITASI PERLUASAN JANGKAUAN PEMASARAN INDUSTRI KREATIF MELALUI KERJASAMA ANTAR DAERAH LINTAS REGIONAL

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

MEMANTAPKAN CAPAIAN KUANTITAS DAN KUALITAS PELAYANAN DASAR

MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

12

PROSES DAN JADWAL PENYUSUNAN RKPD 2015 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA MAGELANG TAHUN 2015 MERUPAKAN PROSES YANG CUKUP PANJANG.

PADA BULAN DESEMBER 2013 SUDAH DIMULAI DENGAN ORIENTASI INTERNAL BAGI CALON TIM PENYUSUN, SARASEHAN DI 3 KECAMATAN, DAN PENELAAHAN TEMA 2015 SERTA PENELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TENGAH. BULAN JANUARI DILASKANAKAN MUSRENBANG KELURAHAN DAN PEBRUARI MUSRENBANG KECAMATAN. MUSRENBANG. BULAN PEBRUARIMARET DILAKSANAKAN KONSULTARI PUBLIK, FOCUS GROUP DISCUSSION DAN VERIFIKASI RANCANGAN RENJA SKPD. DAN PADA TANGGAL 28 MEI 2014 RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2015 DITETAPKAN DENGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2014

13

ALUR PIKIR PROSES PENYUSUNAN RKPD 2015

PENYUSUNAN RKPD 2015 YANG MERUPAKAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH, BERPIJAK PADA IDENTIFIKASI KONDISI UMUM DAERAH, HASIL EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RKPD 2013, CAPAIAN RPJM-D S/D 2013, SERTA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. DARI HASIL EVALUASI, TERINDIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH. ISU STRATEGIS TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI JUGA MENJADI PERTIMBANGAN UNTUK MERUMUSKAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH. DIPADUKAN DENGAN TEMA POKOK 2015 SESUAI RPJM-D, MAKA AKAN TERPENUHI PRINSIP KETERKAITAN DALAM PENYUSUNAN RKPD 2015. KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL DAN PROVINSI MERUPAKAN PENDEKATAN TOPDOWN. PELAKSANAAN PENDEKATAN BOTTOM-UP SELAIN DIDAPAT DARI HASIL MUSRENBANG KELURAHAN DAN KECAMATAN, JUGA MEMPERHATIKAN MASUKAN-MASUKAN DARI KELOMPOK MASYARAKAT BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL, HASIL MLAKU-MLAKU TILIK KAMPUNG WALIKOTA MAGELANG, KONSULTASI PUBLIK, SERTA MASUKAN DARI MEDIA TERKAIT. UNTUK KONSULTASI PUBLIK SELAIN KEPADA TOKOH MASYARAKAT, JUGA DILAKUKAN BERSAMA SISWA SMP-SMA. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITUANGKAN DALAM BAB IV, MELANDASI PERUMUSAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH. DALAM MERUMUSKAN PRIORITAS DAERAH JUGA DIKAITKAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TENGAH.

14




15

KONSEP DAN PENDEKATAN KONSEP PENYUSUNAN RKPD KOTA MAGELANG 2015 ADALAH MENERAPKAN 4 PARAMETER YAITU KETERKAITAN, KONSISTENSI, KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN, SERTA KETERUKURAN. KONSEP TERSEBUT DITEMPUH DALAM RANGKA MEMENUHI STANDAR MINIMAL YANG DISYARATKAN UNTUK MENGUKUR KUALITAS PRODUK RENCANA YANG DIHASILKAN.

16

KONSEP DAN PENDEKATAN SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 6 PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010, PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN ADALAH BERPEDOMAN PADA PRINSIP TEKNOKRATIS, POLITIS, PARTISIPATIF, SERTA BOTTOM-UP DAN TOPDOWN. PENDEKATAN TERSEBUT KEMUDIAN DITERJEMAHKAN DALAM 4 PARAMETER DITAMBAH 1 PARAMETER YAITU INOVASI, YANG MELIPUTI INOVASI DALAM PROSES PERENCANAAN DAN INOVASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

17

RPJP-D KOTA MAGELANG 20052025 TAHAP I

TAHAP II

TAHAP III

TAHAP IV

KETERKAITAN Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2015 1 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2015 2 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2015

TEMA PERENCANAAN TAHUN KEEMPAT: MERAIH KEUNGGULAN

PEMANTAPAN DAN PERLUASAN KEUNGGULAN KOMPETITIF KOTA MAGELANG SKALA REGIONAL DAN NASIONAL UNTUK PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN PEMANTAPAN KUALITAS LAYANAN DASAR UNTUK MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SERTA PENURUNAN INDEKS KEMISKINAN MASYARAKAT.

18

TEMA PERENCANAAN TAHUN KEEMPAT: MERAIH KEUNGGULAN

TUJUAN


1 P R I O R I T A S

2 3 4

MEMPERLUAS PASAR KOMPETITIF SKALA REGIONAL MENINGKATKAN PENDAPATAN PERKAPITA MENURUNKAN JUMLAH PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

Menambah jumlah investor yang digandeng untuk mengembangkan industri kreatif dan usaha menengah masyarakat kota Magelang

Koperasi & UKM, Penanaman Modal, Statistik, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

KPM , Diskoperindag, Setda (Bag Tapem), Dinas Pengelolaan Pasar

Kebijakan pemberian insentif bagi usaha yang menyerap banyak tenaga kerja lokal masyarakat kota Magelang Memfasilitasi perluasan jangkauan pemasaran industri kreatif melalui kerjasama antar daerah lintas regional

Tenaga Kerja

Disnakertransos

Komunikasi dan Informatika ,

Dishubkominfo

Memantapkan capaian kuantitas dan kualitas pelayanan dasar

Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Perumahan

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPMPKB (ketahanan pangan), DPU

P R O G R A M

K E G I A T A N

19

No

(RKPD) Penyebarluasan daya tarik kota (implementasi branding Kota “Magelang Kota Sejuta Bunga”); dengan sub prioritas:


Prioritas Pembanguan daerah

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

1.

PEMANTAPAN DAN PERLUASAN KEUNGGULAN KOMPETITIF KOTA MAGELANG SKALA REGIONAL DAN NASIONAL UNTUK PRODUK UNGGULAN DAERAH

1.

Peningkatan jumlah investor yang digandeng untuk mengembangkan industri kreatif dan usaha menengah masyarakat kota Magelang

2.

Perluasan jangkauan pemasaran industri kreatif melalui kerjasama antar daerah lintas regional

3.

Program “Ayo Ke Magelang 2015”

4.

Kerja sama dunia usaha

2.

KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI Peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu USAHA YANG MENYERAP BANYAK TENAGA KERJA LOKAL MASYARAKAT KOTA Pemberian keringanan retribusi MAGELANG

3

MEMFASILITASI PERLUASAN JANGKAUAN PEMASARAN INDUSTRI KREATIF MELALUI KERJASAMA ANTAR DAERAH LINTAS REGIONAL

4.

Penguatan kapasitas kota (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) menghadapi tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015;

Memantapkan capaian kuantitas dan kualitas pelayanan dasar PEMANTAPAN KUALITAS LAYANAN DASAR Pengembangan kota layak anak sebagai upaya UNTUK MENINGKATKAN INDEKS pemenuhan hak anak untuk hidup layak PEMBANGUNAN MANUSIA Pengembangan Pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis masyarakat (kampung organik) kesiagaan tangap bencana, dan antisipasi pengurangan resiko bencana

20

MATRIKS RENJA SKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2015 SKPD

: Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan

URUSAN PEMERINTAHAN

: Koperasi dan UKM

NO

URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

SAT

TAR4

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim 1 Usaha Kecil Menengah yang kondusif

2014

TAR 5

956.194.500

Jumlah bidang usaha Sektor riil yang unit 1300 berkembang Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi UMKM 250 dan terpenuhi sarana prasarana Jumlah UMKMK, Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, buah 900 Usaha nikro dan kecil Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit

Persentase UMKMK yang produktif

2015

TAR 6

889.285.000

1400

300

300

950

950

buah

380

400

400

%

0,6

0,7

0,7

SUMBER DANA

Kota Magelang

DAU

2016

933.749.250

1400

LOKASI

21

PENELAAHAN PRIORITAS PEMB. NASIONAL DLM RKP TAHUN 2015 ( 9 BIDANG + 25 PRIORITAS) KETERKAITAN Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2015 1 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2015 2 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2015

PENELAAHAN PRIORITAS PEMB. PROVINSI DLM RKPD PROV TAHUN 2015 ( 6 PRIORITAS PROVINSI )

PERUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TH 2015

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG MENDUKUNG 4 PILAR NASIONAL (PRO POOR, PRO JOB, PRO GROWTH, PRO ENVIRONMENT)

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET MDGS

22

PRIORITAS NASIONAL


I.

PRIORITAS PROVINSI

BIDANG SOSBUD DAN Peningkatan sinergitas dan KEHIDUPAN harmonisasi program BERAGAMA pengurangan kemiskinan Sinergi Percepatan dan pengangguran Penanggulangan berdimensi kewilayahan, Kemiskinan, melalui dengan fokus Penyempurnaan dan 1) Perluasan intervensi pengembangan sistem program/ kegiatan sektoral perlindungan sosial yang pada kecamatan prioritas komprehensif, Peningkatan dengan tingkat kemiskinan pelayanan dasar bagi tinggi dengan pola quick win; masyarakat miskin dan 2) Perluasan intervensi rentan, Kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan meningkatkan sinergi dan dengan pola bottom up di manfaat dari pelaksanaan semua desa/kelurahan kegiatan-kegiatan kategori miskin tinggi, sedang pemberdayaan UMK dan dan rendah; koperasi, Pembenahan aspek 3) Peningkatan kesejahteraan kelembagaan penanggulangan pekerja, fasilitasi kemiskinan pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;

ISU STRATEGIS DAERAH

Perlunya pendekatan integratif untuk penanggulangan kemiskinan daerah sehingga program – program dan penanganan kemiskinan yang diupayakan dapat mendorong akselerasi dan efektitas penurunan jumlah penduduk miskin, anatara lain melalui pendekatan pembangunan kewilayahan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Perlunya keterpaduan antar skpd dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan indikator capaian yang terukur . Pemanfaatan scheme bantuan permodalan seperti KUR dan masih belum dapat menyerap tenaga kerja seperti yang diharapkan Perlunya implementasi skema pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan UMKM secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Magelang untuk terus mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan tenaga kerja terampil, sesuai tuntutan kebutuhan pasar, (termasuk update skill dan wawasan pengajar BLK). Perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak.

PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

Penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha, peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal, pemberian akses permodalan, perluasan akses pasar/promosi, peningkatan akses pada pelayanan dasar seperti papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan

23

KONSISTENSI

3

4

5

6

Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kab/Kota 2014 dengan isu strategis Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2015 dengan pagu anggaran SKPD Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2015 dengan program/kegiatan SKPD

24

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PERMASALAHAN: BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN

KONSISTENSI

3

4

5

6

Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kab/Kota 2014 dengan isu strategis Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2015 dengan pagu anggaran SKPD Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2015 dengan program/kegiatan SKPD

ISU STRATEGIS: PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA YANG BERBASIS PADA MASYARAKAT, ANTARA LAIN OPTIMALISASI PROGRAM KAMPUNG ORGANIK, DAN POLA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN BERBASIS MASYARAKAT

FOCUS GROUP DISCUSSION: MANAJEMEN PERSAMPAHAN

PROGRAM PRIORITAS (BAB IV): PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT

PROGRAM PRIORITAS (BAB IV): 3 PROGRAM 12 KEGIATAN TOTAL ANGGARAN: 5.305.713.782

PROG PENGEM. KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (CONTOH SALAH SATU PROGRAM) PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MONEV PENGEMBANGAN KAMPUNG ORGANIK PELATIHAN DAN BANTUAN KOMPOSTING PELATIHAN FASILITATOR PERSAMPAHAN

25

MATRIKS RENJA SKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2015 SKPD

: Kantor Lingkungan Hidup

URUSAN PEMERINTAHAN

: Lingkungan Hidup

NO

URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

PAGU INDIKATIF LOKASI

TOLOK UKUR

SAT TAR4

2014

TAR5

2015

TAR6

2016

SUMBER DANA

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Program Pengembangan 1 Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kota

1.416.859.000

435.951.650 Magelang

415.173.000

Frekuensi pendampingan pengelolaan sampah

kel

17

17

17

Sosialisasi pengelolaan sampah

kali

3

8

8

Jumlah kampung organik

kel

17

17

17

1

1

1

Buku laporan volume paket sampah

DAU

26

KERANGKA EKONOMI DAERAH 2015 INDIKATOR EKONOMI KOTA MAGELANG 2012-2014 URAIAN KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan 7 kerangka pendanaan 2015 Tersedianya kerangka 8 kebijakan keuangan daerah 2015

PDRB HK (JUTA RUPIAH) PDRB HB (JUTA RUPIAH) Jumlah Penduduk Tengah Tahun Laju Pertumbuhan Penduduk Tengah Tahun PDRB per kapita HK Rp PDRB per kapita HB Rp Pertumbuhan ekonomi (HK) Pertumbuhan ekonomi (HB) IHK Inflasi Investasi HK (JT RP) Investasi HB (JT RP) Konsumsi HK (JT RP) Konsumsi HB (JT RP) Expor HK (JT RP) Expor HB (JT RP) Impor HK (JT RP) Impor HB (JT RP) ICOR HK ICOR HB

Rata-rata 2007-2011 1,052,506.01 1,892,516.28

1,232,721.12 2,589,981.10

1,306,215.95 2,916,759.02

1,391,880.20 3,321,567.26

123,022.40

118,923

119,280

119,656

0.12

0.29

0.30

0.32

8,562,973.66 15,402,155.39

10,365,708.20 21,778,639.16

10,950,837.94 24,453,043.44

11,632,347.76 27,759,303.80

5.39

5.42

5.96

6.56

11.31

11.47

12.62

13.88

143.35 5.44 472,246.51 775,009.54 1,094,102.02 1,873,069.88 111,750.81 208,105.48 625,593.34 963,668.62 8.85 4.09

166.77 4.72 532,106.96 1,035,627.31 1,310,944.37 2,698,338.11 131,054.58 301,036.92 741,384.79 1,445,021.24 8.40 3.89

174.95 4.90 535,540.38 1,206,969.85 1,442,038.80 2,968,171.92 144,160.04 331,140.61 815,523.27 1,589,523.36 7.29 3.69

183.89 5.11 544,137.07 1,440,799.16 1,586,242.68 3,264,989.12 158,576.04 364,254.67 897,075.59 1,748,475.70 6.35 3.56

2012

2013

2014**)

27

KERANGKA EKONOMI DAERAH 2015 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2015 KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan 7 kerangka pendanaan 2015 Tersedianya kerangka 8 kebijakan keuangan daerah 2015

PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT HARGA KONSTAN INFLASI LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

5-6 % 5+1% 0,3 %

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU

3.542.765,47 JUTA

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN

1.468.524,32 JUTA

PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARA BERLAKU

31.254.785,26

PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN

12.635.685,24

TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH 2015  MENGEMBANGKAN SEKTOR EKONOMI UNGGULAN  MENJAGA KONDUSIFITAS DAERAH UNTUK INVESTASI  MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAHI  MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH  MENINGKATKAN PARTISIPASI SWASTA  MENATA DAN MEMELIHARA PASAR TRADISIONAL DAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  MEMFASILITASI PENGEMBANGAN KOPERASI  MEMFASILITASI PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH

28

KERANGKA KEUANGAN DAERAH 2015 KEBIJAKAN ANGGARAN TAHUN 2015:

KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan 7 kerangka pendanaan 2015 Tersedianya kerangka 8 kebijakan keuangan daerah 2015

1.

MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN 9 BIDANG PRIORITAS NASIONAL DAN 25 PRIORITAS NASIONAL

2.

MEMPERHATIKAN PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH

3.

MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN PROGRAMPROGRAM PRO-POOR, PRO-GROWTH, PRO-JOB DAN PRO-ENVIRONMENT

4.

MENGAKOMODIR PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL FGD: PENANGGULANGAN KEMISKINAN; PELAKSANAAN PROGRAM KOTA SEJUTA BUNGA; PELAKSANAAN PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN BERBASIS MASYARAKAT, KOTA LAYAK ANAK, ANTISIPASI AEC 2015

5.

MENGOPTIMALKAN PORSI BELANJA MODAL

29

KERANGKA KEUANGAN DAERAH 2015 PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015 NO

KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN

1

Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan 7 kerangka pendanaan 2015 Tersedianya kerangka 8 kebijakan keuangan daerah 2015

2

3

URAIAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak DAU DAK Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2016

79,889,923,000

107,364,156,000

107,364,156,000

14,138,700,000 5,051,863,000

18,603,000,000 7,779,100,000

18,603,000,000 7,779,100,000

5,341,554,000

6,217,556,000

6,217,556,000

73,781,979,000

74,764,500,000

74,764,500,000

471,352,008,000

439,060,474,000

439,060,474,000

19,930,685,000

21,849,025,000

21,849,025,000

417,211,449,000 34,209,870,000

417,211,449,000 0

417,211,449,000 0

88,540,051,000

86,246,503,000

86,246,503,000

0 0

0 0

0 0

18,183,916,000

23,197,130,000

23,197,130,000

62,678,110,000

63,049,373,000

63,049,373,000

7,678,028,000

0

0

658,206,151,000

632,671,133,000

632,671,133,000

30

KERANGKA KEUANGAN DAERAH 2015 BELANJA DAERAH TAHUN 2015 NO.


1

URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG


368,903,234,000

368,903,234,000

348,316,778,000

350,518,778,000

350,518,778,000

Belanja Bunga

0

0

0

Belanja Subsidi

0

0

0

3,256,127,000

12,884,456,000

12,884,456,000

2,693,873,000

2,500,000,000

2,500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

7,595,214,000

2,500,000,000

2,500,000,000

BELANJA LANGSUNG

327,599,023,000

300,412,763,000

300,412,763,000

BELANJA DAERAH

689,961,015,000

669,315,997,000

669,315,997,000

31,754,864,000

36,664,864,000

36,664,864,000

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga 2


362,361,992,000

Belanja Pegawai

Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan 7 kerangka pendanaan 2015 Tersedianya kerangka 8 kebijakan keuangan daerah 2015

TAHUN ANGGARAN 2014

Surplus/ Defisit

31

KERANGKA KEUANGAN DAERAH 2015 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2015

URAIAN

KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan 7 kerangka pendanaan 2015 Tersedianya kerangka 8 kebijakan keuangan daerah 2015

Penerimaan Pembiayaan Daerah

REALISASI TAHUN 2012

APBD TAHUN ANGGARAN 2014



74,574,501,493

39,370,000,000

42,220,000,000

42,220,000,000

74,138,088,257

39,150,000,000

35,000,000,000

35,000,000,000

Pencairan Dana Cadangan

0

0

7,000,000,000

0

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0

0

0

0

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah

0

0

0

0

Penerimaan Piutang Daerah

0

0

436,413,236

220,000,000

220,000,000

220,000,000

0

0

6,369,000,000

5,800,000,000

5,615,136,000

5,615,136,000

2,000,000,000

0

0

6,369,000,000

5,615,136,000

5,615,136,000

5,615,136,000

Pembayaran Pokok Utang

0

0

0

0

Pemberian Pinjaman Daerah

0

0

0

0

0 68,205,501,493

0 31,754,864,000

0 36,664,864,000

0 36,664,864,000

111,574,258,920

0

0

0

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sblmnya

Penerimaan Dana Bergulir Penerimaan Hasil Penarikan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah

Pemberian Dana Bergulir Pembiayaan netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

32

PEMPAGU INDIKATIF RKPD 2015

NO

SKPD

PAGU INDIKATIF

1 DINAS PENDIDIKAN

17.453.892.000

2 DINAS KESEHATAN

NO

SKPD

PAGU INDIKATIF

23 KELURAHAN MAGERSARI

884.929.000

26.460.742.000

24 KELURAHAN JURANGOMBO UTARA

696.611.000

3 BAPELKES RSU TIDAR MAGELANG

66.000.000.000

25 KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN

834.306.000

4 DINAS PEKERJAAN UMUM

38.746.454.000

26 KELURAHAN TIDAR UTARA

825.030.000

27 KELURAHAN TIDAR SELATAN

763.774.000

28 KELURAHAN WATES

875.387.000

29 KELURAHAN POTROBANGSAN

784.799.000

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN TATA KOTA

5.039.935.000 8.904.399.000 15.228.709.000

30 KELURAHAN KEDUNGSARI

887.788.000

8 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

2.190.706.000

31 KELURAHAN KRAMAT UTARA

612.418.000

9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.247.900.000

32 KELURAHAN KRAMAT SELATAN

880.027.000

10 DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

5.096.245.000

33 KELURAHAN KEMIRIREJO

695.446.000

11 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

3.542.908.000

34 KELURAHAN CACABAN

835.586.000

12 KANTOR PENANAMAN MODAL

1.433.061.000

35 KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN

852.278.000

36 KELURAHAN MAGELANG

795.016.000

37 KELURAHAN PANJANG

657.303.000

1.925.978.000

38 KELURAHAN GELANGAN

775.888.000

1.136.895.000

39 INSPEKTORAT

1.279.458.000

40 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

5.412.719.000

41 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.081.887.000

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN 42 KEUANGAN DAERAH

7.819.202.000

43 DINAS PENGELOLAAN PASAR

4.967.103.000

DINAS PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN 14 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13

15 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 16 SEKRETARIAT DAERAH 17

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

18 KANTOR LITBANG DAN STATISTIK

9.372.324.000

27.303.915.000 16.078.779.000 1.215.945.000

19 KECAMATAN MAGELANG UTARA

813.412.000

20 KECAMATAN MAGELANG SELATAN

839.000.000

21 KECAMATAN MAGELANG TENGAH

850.373.000

22 KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA

972.000.000

44

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

4.055.416.000

45 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1.552.835.000

46 DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKNANAN

6.061.121.000

33

PEMBANGUNAN WILAYAH 2015 PDRB PERKAPITA PER KECAMATAN

KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN Tersedianya analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, 9 dan prioritas pembangunan wilayah kabupaten/kota 2015

2012 2013

MGL SELATAN

MGL TENGAH

MGL UTARA

ARAH KEBIJAKAN  PEMERATAAN INFRASTRUKTUR SAMPAI TINGKAT JALAN LINGKUNGAN

 PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN  OPTIMALISASI BARANG MILIK DAERAH  PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RENCANA TATA RUANG

34

PEMBANGUNAN WILAYAH 2015

PETA KEMISKINAN

KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN Tersedianya analisa, arah kebijakan pembangunan 9 wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kabupaten/kota 2015

STRATEGI  PENGELUARAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN  MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN  MENGEMBANGKAN KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO DAN KECIL  MENSINERGIKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN FOKUS PRIORITAS  WILAYAH DENGAN TINGKAT KEMISKINAN TINGGI DITANGANI SECARA BERSAMA LINTAS SKPD DENGAN INTEGRASI PROGRAM TERKAIT

35

MENDUKUNG 4 PILAR PEMBANGUNAN NASIONAL PRO-POOR PRO-GROWTH 


10

11

12

13

Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya







ARAH KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MAGELANG

ARAH KEBIJAKAN: PERCEPATAN PENURUNAN PENDUDUK MISKIN



STRATEGI: MENJAGA REALISASI INVESTASI YANG POSITIF; MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI KOTA MAGELANG MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH; MENDORONG PERTUMBUHAN SEKTOR RIIL; MENJAGA STABILITAS HARGA DAN MENINGKATKAN EKSPORT

STRATEGI: PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT TERUTAMA PANGAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN, AIR MINUM, SANITASI DAN PERUMAHAN, SARANA PRASARANA PERMUKIMAN, PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, SERTA MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN MENDAYAGUNAKAN SUMBER DAYA POTENSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN



PROGRAM YANG DILAKSANAKAN:

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN;

       

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

 PROG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  PROG PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  PROG OBAT DAN PEMBEKALAN KESEHATAN  PROG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN  PROG PENDIDIKAN NON FORMAL  PROG PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)  PROG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  PROG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  PROG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT  PROG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR  PROG STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN  PROG PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN  PROG PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

 PROG PELAYANAN KESEHATAN LANSIA  PROG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN  PROG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  PROG PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  PROG PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN  PROG PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN  PROG PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN  PROG PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA  PROG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD  PROG PENGEMBANGAN PERUMAHAN  PROG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN  PROG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

36

MENDUKUNG 4 PILAR PEMBANGUNAN NASIONAL

PRO-JOB


10

11

12

13

Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya



ARAH KEBIJAKAN: PERCEPATAN PENURUNAN JUMLAH PENGANGGURAN



STRATEGI: MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETRAMPILAN SERTA MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA BAGI MASYARAKAT



PRO-ENVIRONMENT 

ARAH KEBIJAKAN: MENJAGA KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA MENGURANGI RESIKO BENCANA



STRATEGI: MENINGKATKAN KONSERVASI EKOSISTEM, MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS RUANG TERBUKA HIJAU, MENGENDALIKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN, SERTA MENINGKATKAN UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA



PROGRAM YANG DILAKSANAKAN;

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN;       

 

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA MENENGAH YANG KONDUSIF PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRASENTRA INDUSTRI POTENSIAL PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

 

  



PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

37

MENDUKUNG 4 PILAR PEMBANGUNAN NASIONAL

PRO PRO GROWT POOR H NO

SKPD

P R O G

1

DINAS PENDIDIKAN

2

2

DINAS KESEHATAN

12

3

DINAS PEKERJAAN UMUM

4

DISHUBKOMINFO

5

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

6

DISNAKERTRANSOS

3

7

DISKOPERINDAG

2

8

KANTOR PENANAMAN MODAL

9

BPM PKB

4

DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1

10

JUMLAH

1

P R O G

PRO JOB

PRO ENVMT

P R O G

P R O G

1 3

1

2 5 4 2

5

1

25

8

9

6

38

KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN Tersedianya uraian strategi dan arah 14 kebijakan MDG’s berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya

MDG 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN, indikator USD 1,00 per kapita per hari, menciptakan kesempt kerja penuh dan produktif dan pekerjaan layak untuk semua, menurunkan hingga setengah proporsi penddk yg menderita kelaparan Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha, peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta Angka koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan Kemiskinan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal, pemberian akses permodalan, 2013 : 9,8 % perluasan akses pasar/promosi, peningkatan akses pada pelayanan dasar seperti papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA, Menjamin pada 2015 semua anakanak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini 1.APM : 100 % (PAUD), pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan 2.APK : 100 % Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, perbaikan manajemen pendidikan, serta meningkatnya minat baca masyarakat MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan,

ANUGERAH PARAHITA

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK, Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015

Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita, peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan

Angka Kematian Bayi : 13.25/1000 kh

39

MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU, Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015, Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN Tersedianya uraian strategi dan arah 14 kebijakan MDG’s berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya

Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita, peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan

Angka Kematian Ibu : 126.18 /100000 kh

MDG 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA, Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015, Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010, Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

Berkurangnya kasus penyakit menular

Penderita HIV/AIDs: 26 jiwa

MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang, Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015, Mencapai peningkatan yang signifi kan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020 Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan , Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Terciptanya lingkungan hidup yang sehat

RTH : 17 %

MDG 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN, Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif, Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang, Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi

40

PDRB PERKAPITA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 30

14

13.01

12.53 25

12.50

10.94

12

10.37

10

x 100.000

20

7.73 8

15

6.48

6.12 10

6

5.48

5.11

5.05

4.45

4

5

2

0

0 2008

2009

2010

2011

Rata-rata 2007-2011

URAIAN

2012

2013*

PDRB (ADHB)

PDRB (ADHK)

Pertumbuhan PDRB (ADHB)

Pertumbuhan PDRB (ADHK)

2012

2013*

PDRB HK (JUTA RUPIAH)

1,052,506.01

1,245,158.10

1,300,519.47

PDRB HB (JUTA RUPIAH)

1,892,516.28

2,613,893.85

2,816,001.88

123,022.40

119,329

119,742

0.12

0.29

0.03

PDRB per kapita HK Rp

8,562,973.66

10,434,664.66

10,861,013.43

PDRB per kapita HB Rp

15,402,155.39

21,904,933.84

23,517,244.41

jumlah penduduk tengah tahun

Laju pertumbuhan penduduk tengah tahun

PERKEMBANGAN PDRB PERKAPITA THN 2008-2013

TAHUN

PENDUDUK TENGAH TAHUN

2008

118.452

adhb (Rp) 14.174.863,74

adhb (%) 11.22

adhk (Rp) 8.390.193,41

Growth PDRB /Kapita adhk (%) 4.89

2009

118.336

15.741.712,58

9.95

8.827.831,18

4.96

2010

118.218

17.807.999,88

11.60

9.377.621,77

5.86

2011

118.606

19.589.887,53

9.10

9.859.052,24

4.88

2012

118.959

21.973.065,01

10.85

10.467.119,51

5.81

2013*

119.742

23,517,244.44

6.57

10,861,013.43

3.63

PDRB / KAPITA

Growth PDRB / Kapita

PDRB / KAPITA

41

PERBANDINGAN INDEKS GINI KOTA MAGELANG-PROV. JATENG, NASIONAL TAHUN 2005-2013 No

Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kota Magelang 0,2696 0,2466 0,2675 0,2571 0,2816 0,3138 0,3418 0,3715 0,3300

Index Gini Prov. Jateng 0,2833 0,2677 0,2525 0,3033 0,2833 0,2908 0,3462 0,3554 0,3870

Nasional 0,36 0,33 0,36 0,35 0,37 0,38 0,41 0,41 0,413

42

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

CAPAIAN 2013

TARGET 2015

KET

Meningkatnya Pemerataan, Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1

APK PAUD

86%

64,43%

90%

2

Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak

46%

42,62%

50%

3

Rasio jumlah guru degan peserta didik PAUD (1:20)

1 : 11

1 : 16

1:10

116,95%

KETERUKURAN Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan 15 tahun 2015 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik Tersedianya prakiraan 16 maju anggaran tahun berikutnya

Meningkatnya Pemerataan, Akses dan Mutu Pendidikan Dasar 1

APM SD/MI/Paket A

100%

117,69%

2

APM SMP/MTs/Paket B

100%

114,69%

3

APK SD/MI/Paket A

176%

130,66%

4

APK SMP/MTs/Paket B

182,55%

154,17%

5

Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)

7,35

7,79

6

Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/ MTs

7,24

6,62

7

Angka Naik Kelas

99%

98%

8

Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

0,06%

0,02%

9

Angka lulus SD/ MI

100%

100%

10 Angka lulus SMP/MTs

98%

99%

11 Ruang kelas SD/MI sesuai standar

90%

95%

12 Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar

90%

100%

142,40% 133,95% 182,63% 7,55 7,48 100% 0,04% 100% 99% 95%

95%

43

NO

BOTTOM-UP (DARI BAWAH) 1

2

Usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015 Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015

KECAMATAN / KELURAHAN

JML USULAN KEG

KEG YG DIAKOMODIR RENJA SKPD KEL

SWADAYA

DIUSULKAN KE MUSREN KEC

YG BLM TERAKOMODI R

%

KEC. MAGELANG SELATAN 1

Jurangombo Selatan

120

55

14

29

22

81,67

2

Jurangombo Utara

121

10

6

101

4

96,69

3

Magersari Tidar Utara

5

Tidar Selatan

6

Rejowinangun Selatan

15 11 12 8

12 35 6 16

46 62 107 73

18 100 43 0

80,22

4

91 208 168 97 139 183 109 127 83 32

29 26 10 12 29 12

38 85 5 25 16 5

26 59 58 80 10 12

46 13 36 10 28 3

66,91

132 87 88 94 65

35 7 13 25 12

15 29 20 9 17

43 32 29 49 20

39 19 26 11 16

70,45

51,92 74,40 100

KEC. MAGELANG TENGAH 7

Magelang

8

Kemirirejo

9

Cacaban

10

Rejowinangun Utara

11

Panjang

12

Gelangan

92,90 66,97 92,13 66,27 90,63

KEC. MAGELANG UTARA 13

Wates

14

Potrobangsan

15

Kedungsari

16

Kramat Utara

17

Kramat Selatan

78,16 70,45 88,30 75,38

Usulan kegiatan Masyarakat yg diakomodir dlm Musrenbang Kelurahan rata-rata : 79,03% 44

JML UNDANGAN

JML HADIR

PROSENTAS E

KEC. MAGELANG SELATAN

100

93

93

1

Jurangombo Selatan

100

96

96.00

2 3 4 5

Jurangombo Utara Magersari Tidar Utara Tidar Selatan

100 115 125 110

80 113 116 100

80.00 98,26 92,80 96,00

6

Rejowinangun Selatan

125

120

91.67

KEC. MAGELANG TENGAH

100

90

90

Magelang Kemirirejo Cacaban

100 130 120

95 121 115

95.00 93,08 95,83

10

Rejowinangun Utara

120

110

91.67

11

Panjang

100

98

98.00

12

Gelangan

125

120

96.00

KEC. MAGELANG UTARA

120

115

95,83

Wates Potrobangsan Kedungsari Kramat Utara Kramat Selatan

60 100 60 110 90

50 92 49 100 81

83.33 92.00 81,67 90.91 90.00

NO


2


7 8 9

13 14 15 16 17

KECAMATAN / KELURAHAN

RATARATA:

92,01 %

45

NO

KECAMATAN


2


JML USULAN KEG

KEG YG DIAKOMODIR

RENJA SKPD KEC

DIUSULKAN KE FORUM SKPD

YG BLM TERAKOMODIR

%

1

Magelang Selatan

418

26

252

140

66,50

2

Magelang Tengah

245

21

138

86

64,89

3

Magelang Utara

173

20

98

55

68,20

USULAN KEGIATAN MASYARAKAT YG DIAKOMODIR DLM MUSRENBANG KECAMATAN RATA-RATA : 66,3% NO

KECAMATAN

JML UND

JML YG HADIR

%

1

Magelang Selatan

100

93

93.00

2

Magelang Tengah

100

90

90.00

3

Magelang Utara

120

115

95,83

TINGKAT KETERLIBATAN MASY DLM MUSRENBANG KECAMATAN RATA-RATA: 93 % 46

MUSRENBANG RKPD 2015 KOTA MAGELANG DILAKSANAKAN SELAMA 2 (DUA) HARI: 1. HARI I : RABU, 19 MARET 2014 2. HARI II : KAMIS, 20 MARET 2014 3. LOKASI : PENDOPO PENGABDIAN


2


TUJUAN MUSRENBANG RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2015, ADALAH UNTUK PENAJAMAN, PENYELARASAN, KLARIFIKASI DAN PENYEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN RKPD 2015, YANG MELIPUTI: 1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN ARAH KEBIJAKAN, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI; 2. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TELAH DISAMPAIKAN MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN DAN/ATAU SEBELUM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA DILAKSANAKAN;

PESERTA : SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SE KOTA MAGELANG DAN DELEGASI DARI MUSRENBANG KECAMATAN SERTA FORUM SKPD. NARASUMBER : KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD), DPRD, LSM YANG BEKERJA DALAM SKALA KOTA, ASOSIASI PROFESI, PERGURUAN TINGGI, PERWAKILAN BAPPEDA PROVINSI, DAN TIM PENYUSUN RKPD

3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN/KOTA; 4. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; DAN 5. SINERGI DENGAN RKP DAN RKPD PROVINSI.

47

KEHADIRAN PESERTA HARI I

NO


2


PESERTA

UNDANGAN

HADIR

%

1 WALIKOTA MAGELANG WAKIL WALIKOTA 2 MAGELANG 3 FORPIMDA

1

1

100,00

1

1

100,00

5

5

100,00

4 SEKDA KOTA MAGELANG

1

1

100,00

5 STAF AHLI

2

2

100,00

6 ASISTEN SEKDA

3

3

100,00

7 BAPPEDA PROV. JATENG BAPPEDA SEKITAR 8 MAGELANG 9 SKPD KOTA MAGELANG

2

2

100,00

6

7

116,67

33

41

124,24

10 KECAMATAN/KELURAHAN

20

22

110,00

11 DPRD

KEHADIRAN PESERTA HARI II

24

6

25,00

12 PERGURUAN TINGGI

5

5

100,00

NO

13 BUMD LSM/ORGANISASI 14 KEMASYARAKATAN 15 ORGANISASI PROFESI

5

5

100,00

1

SKPD

33

34

103,03

13

7

53,85

2

KECAMATAN/KELURAHAN

20

22

110,00

4

2

50,00

3

BAPPEDA

31

27

87,10

3

3

100,00

4

TIM PENYUSUN DILUAR BAPPEDA

13

12

92,31

15

15

100,00

JUMLAH

97

95

97,94

31

31

100,00

13

13

100,00

30

29

96,67

217

201

92,63

16 ANAK SEKOLAH 17 KESENIAN BAPPEDA KOTA 18 MAGELANG TIM PENYUSUN DILUAR 19 BAPPEDA 20 PAMERAN

PESERTA

NO

PLENO

UNDANGAN HADIR

%

JML UND

HADIR

%

1

Sidang Pleno 1 (Hari I, Rabu , 19 Maret 2014)

234

210

92,63

2

Sidang Pleno 2 (Hari II, Kamis, 20 Maret 2014)

97

95

97,94

48

NO

TOP-DOWN (DARI ATAS) 3

4

Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kab/Kota 2015 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2015 Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kab/Kota 2015 dan RKP 2015

KEGIATAN

BAB DLM RKPD

PENANG JWB

1

PENELAAHAN TERHADAP PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL DAN PROVINSI (RANC. RKP DAN RANC. RKPD PROV. JATENG)

II

SELURUH TIM RKPD

2

PENELAAHAN ARAH KEBIJAKAN, PRIORITAS PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI (RANC. RKP DAN RANC. RKPD PROV. JATENG)

IV, IVA

SELURUH TIM RKPD

3

PENELAAHAN PERMENDAGRI 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

I,II, III, IV,V

SELURUH TIM RKPD

4

PENELAAHAN SURAT GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 050/021978 TANGGAL 27 DESEMBER 2013 PERIHAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 DAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2014

SELURUH TIM RKPD

49

TOP-DOWN (DARI ATAS) 3

4


50

TARGET NASIONAL TOP-DOWN (DARI ATAS) 3

4


TARGET PROVINSI JATENG

TARGET KOTA MAGELANG

PERTUMBUHAN EKONOMI

5,5-6,3%

PERTUMBUHAN EKONOMI

6,06,5%

PERTUMBUHAN EKONOMI

5-6%

INFLASI

4,5%±1%

INFLASI

5%±1%

INFLASI

5%±1%

ANGKA KEMISKINAN

9-10%

ANGKA KEMISKINAN

9,058,75%

ANGKA KEMISKINAN

8-9%

PENGANGGURA N TERBUKA

5,7-5,9%

PENGANGGURAN TERBUKA

4,934,62%

PENGANGGURAN TERBUKA

6-7%

51

SEMUA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RKPD 2015 SUDAH DILENGKAPI DENGAN INDIKATOR KINERJA TEKNOKRATIK

5

6

Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015 Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kab/Kota 2015

52

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2014 dilakukan secara Swa-Kelola oleh Tim Penyusun yang dibentuk dengan SK Walikota Magelang Nomor 050.4/34/112 Tahun 2014 TEKNOKRATIK

5

6


PENGARAH

1. Walikota Magelang 2. Wakil Walikota Magelang

PENANGGUNG JAWAB

Sekda Kota Magelang

KETUA

Kepala Bappeda Kota Magelang

SEKRETARIS

Sekretaris Bappeda Kota Magelang

KOORD PENY. RANC. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKSANAAN KEU. DAERAH

Kepala DPKKD Kota Magelang

ANGGOTA KOORD BID EKONOMI ANGGOTA KOORD BID SOSBUD ANGGOTA KOORD BID FISIK PRASARANA ANGGOTA KOORD DATA DAN STATISTIK

ANGGOTA KOORD RANC PROG PRIORITAS

ANGGOTA

1. Kabid Anggaran DPKKD 2. Kasi pd Bid Anggaran DPKKD Kabid Ekonomi Bappeda Kasubid pada Bid Ekonomi Kabid Sosial Budaya Bappeda Kasubid pada Bid Sosial Budaya Kabid Fisik dan Prasarana Kasubid pada Bidang Fispra Kepala Kantor Litbang dan Statistik

Kasi pada Kantor Libang Statistik Kasubag Program pada Bappeda

Kasubag Keuangan Staf Subag Program dan Keuangan

53

TEKNOKRATIK

5

6

TIM PENYUSUN RKPD 2015 DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM


54

KAPASITAS PERENCANA BAPPEDA KOTA MAGELANG

JABATAN

TEKNOKRATIK

5

6


NAMA

PENDIDIKAN

KEPALA BAPPEDA

Ir. Joko Soeparno, M.PL

S1: Teknik Arsitektur S2: Planning and Development

SEKRETARIS BAPPEDA

Drs. Bowo Adrianto, MT

S1: Sosial S2: Perencanaan Wlayah dan Kota

Kasubag Umum Kepegawaian

Riana Devi Kusumawardani, SE MIDS. M.Ec. Dev

S1: Ekonomi Akuntansi S2: Ekonomi Pembangunan

Kasubag Program

Agus Budiyono, ST, M.Ec Dev

S1: Teknik Industri, S2: Ekonomi Pembangunan, International Development

Kasubag Keuangan

Anita Dyah Lestari, SE, M.Ec.Dev

S1: Ekonomi Manajemen S2: Ekonomi Pembangunan

Drs. Agus Satiyo Haryadi, M.Si

S1: Sosial S2: Kebijakan Publik

Kasubid Dik Pora Bud Par

Ir. Iwan Triteny Setiyadi, MT

S1: Tk Sipil S2: Perencanaan Wilayah dan Kota

Kasubid Pem Kesos Hat Kependudukan

Dona Ameyria GP, ST, MT

S1: Planologi S2: Perencanaan Wlayah dan Kota

KABID SOSIAL BUDAYA

55

KAPASITAS PERENCANA BAPPEDA KOTA MAGELANG JABATAN

KABID EKONOMI

5

6

PENDIDIKAN

Ir. Rahmawati /

S1: Pertanian

Veronica Kartika Indrawati, S.Sos. M.A. M.Ec.Dev

S1: Sosial S2: Ekonomi Pembangunan, International Development

Kasubid Pertanian Nakertrans

Maulina Puspita Rini, SP. MM

S1: Pertanian S2: Manajemen SDM

Kasubid Kop Indag Energi Dunia Usaha

Johan Aji Wibowo, SE

S1: Ekonomi Akutansi

MS Kurniawan, ST.MT

S1: Teknik Sipil S2: Perencanaan Wilayah dan Kota

Kasubid Kebersihan Pertamanan PR

Laela Bilqis, ST

S1: Planologi

Kasubid Kim PU Hub Kominfo

Tri Supriyanto, SSos

S1: Ilmu Sosial

TEKNOKRATIK Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015 Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kab/Kota 2015

NAMA

KABID FISIK PRASARANA

56

NO

TEKNOKRATIK

5

6


SEKRETARIAT/BIDANG

NAMA

PENDIDIKAN

1

Staf Sekretariat

Nuri Susanti, SE

S1 Ekonomi Akuntansi

2

Staf Sekretariat

Laura Aswin Melanie, S. Kom

S1 Komputer

3

Staf Sekretariat

Salma Pepsi Nugraheni, Amd

D3 Teknik Sipil

4

Staf Sekretariat

Yustinus Toni Tri H, S.Sn

S1 Seni Interior Design

5

Staf Sekretariat

Maya Kumalasari, SE

S1 Ekonomi Akntansi Ket: Sedang Pendidikan S2 Magister Akuntansi UGM

6

Staf Sekretariat

Farida Anisiatul Wadifah, SE


7

Staf Sekretariat

Cici Andarwati, SE


8

Staf Sekretariat

Adi Isha Murti, ST

S1 Planologi Ket: Sedang Pendidikan S2 MPKD UGM –Japan (Double Degree)

9

Staf Sekretariat

Budi Kurniawati, SH

S1 Hukum

10

Staf Sekretariat

Zaenal Mulyono

SLTA

11

Staf Sekretariat

Mudasir

SD

12

Staf Bidang Ekonomi

Puji Prihono

SLTA

13

Staf Bidang Ekonomi

Dewi Prasetianti, SE

S1 Ekonomi Manajemen

14

Staf Bidang Ekonomi

Yuli Haryadi, A.Md

D3 Ekonomi

57

NO

TEKNOKRATIK

5

6


SEKRETARIAT/BIDANG

NAMA

PENDIDIKAN

15

Staf Bidang Sosbud

Hendra Subianto, SE

S1 Ekonomi

16

Staf Bidang Sosbud

Jarot Kunto Adi, ST

S1 Teknik

17

Staf Bidang Sosbud

Bambang Kusumo A, SE

S1 Ekonomi

18

Staf Bidang Sosbud

Agus Rubowo

SLTA

19

Staf Bidang Fispra

Sri Sunarni Shintowati

SLTA

20

Staf Bidang Fispra

Adi Setya Kurniawan, ST

S1 Planologi Ket: Sedang Pendidikan S2 Magister Studi Pembangunan ITB

21

Staf Bidang Fispra

Sri Purwanti, ST

S1 Teknik Arsitektur

STRUKTURAL

STAF

JML

%

S2

11

0

11

31,43

S1

3

14

17

48,57

D III

2

2

5,71

SLTA

4

4

11,43

SD

1

1

2,86

21

35

100,00

14

58

PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES TEKNOKRATIK

FGD 2014 PEN. RKPD 2015 TEKNOKRATIK

5

6


ANTISIPASI IMPLEMENTASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 MENUJU KOTA LAYAK ANAK MENUJU KOTA SEJUTA BUNGA

AYO KE MAGELANG 2015 MANAJEMEN PERSAMPAHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO 1

JENIS ANTISIPASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

2 3 4 5

KOTA LAYAK ANAK KOTA SEJUTA BUNGA AYO KE MAGELANG 2015 MANAJEMEN PERSAMPAHAN PENANGGULANGAN 6 KEMISKINAN TOTAL

JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

3

4

31 19

126 29

3

12

15.611.579.825 4.773.917.750 5.622.834.000 5.305.713.782

25

53

83.299.279.900

81

224

PAGU INDIKATIF 684.546.000

115.297.871.257

59

1 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERUPA KEGIATAN FISIK

POLITIK

7

Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015

8

Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015

LOKASI KRAMAT UTATA KRAMAT SELATAN WATES KEDUNGSARI CACABAN MAGELANG GELANGAN PANJANG REJOWINANGUN UTARA KEMIRIREJO REJOWINANGUN SELATAN TIDAR UTARA JURANGOMBO SELATAN JURANGOMBO UTARA KRAMAT UTARA

JML 4 11 11 9 3 5 1 2 7 1 2 8 7 4 2 77

DILAKSANAKAN 2 4 6 8 2 3 0 1 6 0 2 8 5 4 0 51

TIDAK DILAKS 2 7 5 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 26

POKOKPOKOK PIKIRAN DPRD YANG DIAKOMODI:

75,41%

2 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERUPA KEGIATAN NON-FISIK 22 BUTIR KEGIATAN Direkomendasikan melalui Hibah / Bansos POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD YANG BERUPA MASUKAN 3 KEBIJAKAN Penataan Kawasan Gunung Tidar Penyusunan Master Plan Kawasan di Perubahan APBD 2014, Penataan Fisik di 2014, 2015, 2016 Pembangunan sarana Jalan By Pass Bappeda menyusun Master Plan Pengembangan Canguk Kawasan Soekarno-Hatta tahun 2015 Pembangunan Sentra Ekonomi Lembah Pembangunan Pasar Stress (Kebakaran tahun Tidar 2013) dilaksanakan DPP tahun 2015 Penambahan/pengembangan bangunan Pembangunan Fisik belum dapat dilaksanakan, Kantor Kecamatan Magelang Tengah DED di 2014 Penambahan/pengembangan bangunan Dilakukan kajian terlebih dahulu Kantor Kecamatan Magelang Utara

60

KONSULTASI PUBLIK 5 PEBRUARI 2014, AULA BAPPEDA POLITIK

7


8


RANCANGAN AWAL RKPD 2015 DI PAPARKAN DALAM FORUM KONSULTASI PUBLIK UNTUK MENDAPATKAN MASUKAN DARI MASYARAKAT

61

KONSULTASI PUBLIK 7 PEBRUARI 2014, TK PERTIWI MENDENGAR ASPIRASI ANAK SEKOLAH

POLITIK

7


8


62

KONSULTASI PUBLIK 6 PEBRUARI 2014, AULA BAPPEDA SISWA SMP, MTS, SMA, MA MENDENGAR ASPIRASI ANAK SEKOLAH POLITIK

7


8


63

ILUSTRASI BEBERAPA USULAN MASYARAKAT

KONSULTASI PUBLIK DNG SISWA SMP-SMA

POLITIK

7


8


1

MEMBANGUN TAMAN EKSPRESI UNTUK MENYALURKAN ASPIRASI GENERASI MUDA MELALUI SENI LUKIS DINDING / MURAL

KEGIATAN REVITALISASI TAMAN TRUNAN DILAKSANAKAN DKPT TAHUN 2015

2

KESIAPAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG DALAM MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 (DISAMPAIKAN OLEH SISWA SMPN-I MAGELANG)

PENYUSUNAN RAD ANTISIPASI AEC OLEH BAPPEDA

3

BUTUH RUANG UNTUK MENYALURKAN EKSPRESI ANAK

FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM ANAK (BPM-PKB)

KONSULTASI PUBLIK

4

REVITALISASI TANGGUL KALI KOTA

PENY MASTER PLAN PLENGKUNG OLEH BAPPEDA DAN PENATAAN FISIK DPU (2014-2015)

5

KESIAPAN PEMKOT DALAM MENGEMAS PROGRAM AYO KE MAGELANG 2015

PENGELOLAAN KESELURUHAN PROGRAM OLEH SETDA

6

PENYELENGGARAAN GREBEG GETHUK AGAR LEBIH MERIAH DI TAHUN 2015 TERKAIT DENGAN “AYO KE MAGELANG 2015”

KEGIATAN DI DISPORABUDPAR

KONSULTASI PUBLIK RAPERDA LANSIA

7

AKSES KE TEMPAT WISATA AGAR LEBIH AMAN DAN NYAMAN BAGI LANSIA

PEMASANGAN RAIL PEGANGAN PADA JALAN NAIK DAN TURUN GUNUNG TIDAR

64

INOVASI PROSES PERENCANAAN

INOVASI 9

Inovasi pada proses perencanaan

Inovasi pada kebijakan dan 10 program pembangunan

1

PENINGKATAN DAN INTENSIFIKASI SIPPD

SEDANG DIUPAYAKAN UNTUK BISA INTEGRASI DENGAN SIMDA DAN MONEV

2

BATASAN DAN KRITERIA MUSRENBANG KELURAHAN

SESUAI RENSTRA SKPD (SBG REFERENSI)

3

PENINGKATAN KAPASITAS BAGI SELURUH KASUBAG PROGRAM SEMUA SKPD

WORKSHOP

4

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK EFEKTIFITAS KOMUNIKASI BAGI TIM PENYUSUN

GRUP TIM PENYUSUN DI FB

5

IMPLEMENTASI ANALISIS STANDARD BELANJA (ASB) DALAM PENYUSUNAN RENJA SKPD

SETIAP KEGIATAN DILENGKAPI DENGAN PRA-RKA BERDASARKAN ASB

6

MEMBANGUN KOMUNIKASI DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT

BERGABUNG DENGAN BERBAGAI GRUP KOMUNITAS DALAM MEDIA SOSIAL

7

SARASEHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI 3 KECAMATAN

SOSIALISASI TEMA 2015 PADA SARASEHAN DI KECAMATAN

8

PERLUASAN AKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT

PERLUASAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DENGAN ELEMEN MASYARAKAT

9

PENINGKATAN KAPASITAS KETUA RT / RW

DANA OPERASIONAL DAN STUDI BANDING KETUA RT/RW

10

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DI TINGKAT KELURAHAN

PENGGUNAAN TENAGA AHLI SEBAGAI PENDAMPING DALAM PENYUSUNAN RENSTRA KELURAHAN

12

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MEMBERI RUANG PARTISIPASI

MENU E-ASPIRATION DI WEB SITE BAPPEDA KOTA MAGELANG

65

INOVASI 9



www.bappeda.magelangkota.go.id

66

INOVASI 9



67

INOVASI 9

PENGHARGAAN INOVASI MANAJEMEN PERKOTAAN (IMP) BIDANG SANITASI SUB BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN BIDANG PENATAAN PKL JUARA II NASIONAL



WALIKOTA MAGELANG MENERIMA IMP AWWARD DARI MENDAGRI PADA HARI KAMIS, 12 MARET 2015 DI SURABAYA 68

JAWA POS EDISI 11 APRIL 2015

INOVASI 9


KOMPAS EDISI 11 APRIL 2015 INDEKA KOTA CERDAS INDONESIA


69

INOVASI 9



70

MAGELANG KOTA SEJUTA BUNGA:

INOVASI 9



 MAGELANG KOTA SEJUTA BUNGA DIJADIKAN SEBAGAI TEMA PROGRAM NASIONAL TVRI: “INDONESIA MEMBANGUN”  DITAYANGKAN PADA 11 MARET 2015  TAHUN 2014 PERDA BRANDING “MAGELANG KOTA SEJUTA BUNGA” TELAH DIUNDANGKAN

71

INOVASI 9



72

INOVASI 9



KONSEP KAMPUNG ORGANIK: PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN KEGIATAN PEMILAHAN, PENGOMPOSAN, BANK SAMPAH SERTA KERAJINAN DAUR ULANG. KETAHANAN PANGAN MANDIRI PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN SEHAT KELUARGA DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK SUMBER PANGAN ORGANIK. KETAHANAN EKONOMI MENAMBAH PENGHASILAN DARI HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN SERTA KERAJINAN DAUR ULANG. MANFAAT:  MENGURANGI VOLUME SAMPAH KE TPSA KOTA MAGELANG DENGAN PRINSIP 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE), HINGGA PADA JANGKA PANJANG DAPAT MENCAPAI ZERO WASTE.  MEMPERPANJANG USIA TPA BANYUURIP.  MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN SEHAT DAN GIZI KELUARGA DAN MASYARAKAT;  PENYEDIAAN RTH DALAM SKALA LINGKUNGAN;  PENINGKATAN PENDAPATAN WARGA.

73

INOVASI 9



74

PKL KULINER TUIN VAN JAVA:  TAHUN 2015 MELALUI DANA SEKTORAL APBD PROV JATENG AKAN DIBANGUN IPAL INOVASI 9



75

INOVASI 9



PENYELENGGARAAN EVENT-EVENT TAHUNAN:  RALLY MOBIL KUNO  GREBEG GETHUK  FESTIVAL KULINER  PEKAN RAYA MAGELANG TAHUN 2015 “AYO KE MAGELANG 2015”:  LEBIH DARI 100 EVENT (AGENDA PEMERINTAH 100 EVENT) DAN ADA BEBERAPA TAMBAHAN EVENT DARI SWASTA YANG DIKAITKAN DENGAN “AYO KE MAGELANG 2015”  GREBEG GETHUK 2015 MENGHADIRKAN 16 PERWAKILAN NEGARA SAHABAT, DAN 7 DUTA BESAR HADIR SECARA LANGSUNG

76

PENILAIAN TAHAP IV Anugrah Pangripta Nusantara 2015 JAKARTA, SELASA 14 APRIL 2015

Recommend Documents