Jakarta, 29 April 2015

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Disampaikan oleh:

TJAHJO KUMOLO

Pada Musrenbangnas Tahun 201 2015 5

Jakarta, 29 April 2015


PENDAHULUAN MUSRENBANGNAS RKP Tahun 2016 Pra Musrenbangnas K/L & PEMDA PROV (16 s.d 28 April 2015)

TEMA : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas “

SASARAN RKP 2016 Pertumbumbuhan PDB 6,6%, Inflasi 4%, penurunan tingkat Kemiskinan 9,0%10% & pengangguran 5,2%-5,5%

KESEPAKATAN Program & Kegiatan Pusat dan Daerah Tahun 2016

mewujudkan

GUB/BUPATI/ WALIKOTA

Mendukung pencapaian sasasaran pembangunan nasional Tahun 2016 1

1


PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI

•

UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional

berlandaskan • Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas NAWA CITA Presiden RI Jokowi-JK dlm PERPRES 2 Thn 2015 ttg RPJMN 20152019; • Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI; • Koordinasi antar K/L secara terpadu.

POROS

Pemerintahan & Politik Dalam Negeri

komitmen bersama & partisipasi masyarakat

melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI

• • •

menjamin keberlangsungan pelayanan & pemberdayaan masyarakat pembangunan daerah, demokrasi, penegakan hokum dan kesatuan bangsa gubernur, bupati/walikota mengelola, & memecahkan berbagai isu-isu strategis SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016

2


ISU STRATEGIS PEMDA MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RKP TAHUN 2016 1

• PERSIAPAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MULAI TAHUN 2017

2

• PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

3 4 5 6 7 8 9 10

• PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

• PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN BATAS ANTAR NEGARA • PERCEPATAN PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

• PENYELESAIAN & KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH • PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

• PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

• PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2015 • PENANGANAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI

3

2


PERSIAPAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UU NO. 23 TAHUN 2014 mengambil langkah-langkah

Menyelesaikan inventarisasi Personel, Pendanaan, Prasarana dan Sarana serta Dokumen (P3D), antartingkatan pemerintahan paling lambat 31 Maret 2016 & serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen paling lambat tgl 2 Oktober 2016 inventarisasi P3D menjadi dokumen & dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS & RANPERDA ttg APBD Prov/Kab/Kota TA 2017

pengalihan urusan antartingkatan pemerintahan

s.d Oktober 2016 pelayanan kpd masyarakat tdk boleh berhenti, harus ttp dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan yg saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yg akan dialihkan antartingkatan pemerintahan dari kab/kota ke provinsi atau kepada Pemerintah Pusat

gubernur, bupati/walikota

4


PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report Tahun 2014–2015 PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DIANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2014-2015 NO

NEGARA

Tahun 2013-2014 RANKING

SCORE

Tahun 2014-2015 RANKING

SCORE

KET

1

SINGAPURA

2

5,61

2

5,65

TETAP

2

MALAYSIA

24

5,03

20

5,16

NAIK

3

THAILAND

37

4,54

31

4,66

NAIK

4

INDONESIA

38

4,53

34

4,57

NAIK

5

PHILIPINA

59

4,29

52

4,40

NAIK

6

VIETNAM

70

4,18

68

4,23

NAIK

7

LAOS

81

4,08

93

3,91

TURUN

8

KAMBOJA

88

4,01

95

3,89

NAIK

9

MYANMAR

139

3,23

134

3,24

NAIK

TIMOR LESTE

138

3,25

136

3,17

NAIK

10

sumber : The Gobal Competitiveness Report 2014-2015, World Economi Forum diolah

5

3


DOING BUSINESS RANK TAHUN 2014-2015 TAHUN 2014 NEGARA

NO.

RANKING EASE DOING BUSINESS

TAHUN 2015

STARTING A BUSINESS RANKING

Time (days)

RANKING EASE DOING BUSINESS

STARTING A BUSINESS RANKING

Time (days)

1

Singapura

1

3

2,5

1

6

2,5

2

Malaysia

6

16

6

18

13

5,5

3

Thailand

18

91

27,5

26

75

27,5

4

Brunei Darussalam

59

137

101

101

179

15

5

Vietnam

99

109

34

78

125

34

6

Philipina

108

170

35

95

161

34

7

Indonesia

120

175

48

114

155

52,5

8

Kamboja

137

184

104

135

184

101

9

Laos

159

85

92

148

154

92

10

Timor Leste

172

154

94

172

96

10

11

Myanmar

182

189

72

177

189

72

Sumber: International Finance Corporation & World Bank 2014-2015

6


HASIL EVALUASI PTSP S.D. APRIL 2015 PROPORSI 498 DAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSP 372 (89,6%)

400 300 200 100

0

92 (98,9%)

34 (100%) PROVINSI

KABUPATEN

KOTA

PROPORSI 355 DRH YG TELAH MELIMPAHKAN IZIN & NON IZIN KPD PTSP 257 (69,1%)

300 200 100

0

PROVINSI

KABUPATEN

KOTA

192 PTSP YG TELAH MENETAPKAN SOP 142 (73,96%)

150 100

50 0

41, (21,35%)

9 (4,69%) PROVINSI

KABUPATEN

• Kewenangan penandatangan masih tetap berada pada KDH dan/atau Kepala Perangkat Daerah. • Belum menetapkan dan melaksanakan sepenuhnya SOP PTSP. sehingga belum ada kepastian waktu penyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan. TINDAK LANJUT

70 (76,1%)

28 (82,4%)

HAMBATAN • terdapat 47 pemda atau 8,62% yang belum memiliki komitmen untuk membentuk dan melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP.

KOTA

• Bagi daerah yang belum membentuk PTSP paling lambat akhir bulan Juni Tahun 2015 sudah membentuk PTSP, sekaligus melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan serta tetapkan SOP. • Limpahkan sepenuhnya proses & penetapan perizinan dan non perizinan serta SOP PTSP • Tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui pembinaan dan pengawasan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. • Wujudkan penyelesaian perizinan dengan efisiensi menjadi maksimal 7 (tujuh) Hari, agar mampu bersaing dengan negara tetangga dalam penyelesaian perizinan secara cepat, tepat, mudah dan murah bagi para investor yang akan memulai atau perluasan usaha

7

4


PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TTG DESA

Pemerintahan desa yang bersih, efektif, demokratis & terpercaya

Desa mempunyai kedudukan sangat strategis yaitu memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945

PERAN GUBERNUR , BUPATI/WALIKOTA

thn 2015 Pemerintah telah mengalokasikan dana transfer APBN sejumlah Rp. 20,7 Triliun dan tahun-tahun berikutnya cenderunng meningkat

•

Tingkatkan kapasitas aparatur pemda di bidang perencanaan pembangunan desa, keuangan dan asset desa, administrasi pemerintahan desa, penyusunan pedoman standar jabatan, BUMDES dan produk hukum.

•

Tingkatkan kapasitas aparat badan permusyawaratan desa melalui pendidikan dan pelatihan.

•

Latih, bimbing, bina kelembagaan masyarakat desa.

•

Fasilitasi penataan desa dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa 8


PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH Akibat

Permasalahan batas antar daerah Pemekaran daerah dan ketidaksinkronan antara undangundang pembentukan satu daerah dengan daerah lainnya

Muncul konflik perebutan sumber daya ekonomi baik SDA maupun potensi ekonomi wilayah

Upaya

penetapan batas antar daerah yang berjumlah 966 segmen batas daerah

REALISASI PENETAPAN BATAS ANTAR DAERAH s.d APRIL 2015

966 (100%)

645 (67%) 321 (33%)

Jmlh segmen

Telah ditetapkan dgn 245 Permendagri

membutuhkan kerjasama intensif antara pemerintah dgn PEMDA & peningkatan koordinasi tim penegasan batas daerah

Penyelesian Permasalahan Tingkatkan koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan dengan berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sehingga penegasan batas daerah di wilayah masing-masing dapat diselesaikan.

9

5


PENGELOLAAN BATAS ANTAR NEGARA Permasalahan

•

•

•

•

Aspek penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara: belum selesainya proses PENANGANAN penyelesaian dan penyepakatan batas dengan negara tetangga pada beberapa segmen; Aspek pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum: belum optimalnya aspek pengawasan perbatasan laut dan udara & banyaknya kegiatan illegal di Lokasi Prioritas (LOKPRI), seperti illegal fishing, illegal entry, illegal logging, human trafficking; Aspek infrastruktur: rendahnya pelayanan infrastuktur transportasi regional dan lokal, serta minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar di LOKPRI; Aspek kelembagaan: belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program pengelolaan perbatasan Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, serta terbatasnya sumber daya, sarana prasarana pendukung, serta SDM lembaga pengelola perbatasan.

Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Tahun 2015-2019 1. Penetapan dan penegasan batas wilayah negara; 2. Peningkatan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum; 3. Pemantapan pelayanan lintas batas negara; 4. Penataan ruang kawasan perbatasan; 5. Peningkatan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan; 6. Pengembangan/pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; 7. Peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan; dan 8. Penguatan/penataan kelembagaan 10


PERCEPATAN PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PERDA RTRW mewujudkan 1. 2. 3.

PENYELESAIAN RTRW

Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

• Mempercepat pembahasan & penetapan Perda ttg RTRW • Meningkatkan kinerja BKPRD untuk mempercepat proses penyusunan dan persetujuan substansi serta mengatasi permasalahan/konflik pemanfaatan ruang. • Penyelesaian perbedaan thd penetapan pola ruang antar K/L

REALISASI PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI, KABUPATEN & KOTA s.d April 2015 23,53 %

PROVINSI

20,96 %

KABUPATEN

KOTA 8,60%

91,40 %

79,04 %

76,47 %

SUDAH

BELUM

11

6

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENYELESAIAN PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD) Hasil Evaluasi Penyusunan/Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 201 2014 4 PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

100%

94% 0%

RPJPD

RPJMD

18%

RENSTRA

RENJA

BELUM MENETAPKAN

24%

18%

KAB./KOTA

TEPAT WAKTU

17%

RPJPD

RPJMD

RENSTRA

SUDAH MENETAPKAN

26% RENJA

BELUM MENETAPKAN

• Tetapkan Perda RPJPD agar daerah memiliki arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang serta landasan penyusunan visi dan misi calon kepala daerah. • Tetapkan segera Perda RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016. • Tetapkan Perkada RKPD 2016 dan capai kesepakatan KUA-PPAS dengan DPRD tepat waktu agar APBD TA 2016 dilaksanakan 1 Januari 2016. • Tetapkan Renstra PD selaras dengan RPJMD, & Renja PD 2016 selaras dengan RKPD 2016.

76%

PROVINSI

20%

74% 24%

KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMA DPRD, SESUAI DGN AMANAT UU NO 23 THN 2014

PENETAPAN RKPD TAHUN 2015

82%

76%

72% 8%

SUDAH MENETAPKAN

83%

80%

82% 6%

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

TERLAMBAT

12

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMA DPRD, SESUAI DGN AMANAT UU NO 23 THN 2014 30,00% 25,00%

25,69% 23,11%

23,00%

24,38%

20,00%

23,00%

22,08% 23,00%

15,00%

15,00% 10,00%

5,00% 0,00%

RPJMD-RKPD

RPJMD-PPAS

PROGRAM

RJMD – RKPD Selisih

RPJMD-APBD

PAGU

RKPD-APBD

• Tempatkan perencanaan sebagai fungsi utama manajemen pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance. • Tingkatkan konsistensi penjabaran RPJMD kedalam RKPD untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi & program pembangunan daerah sesuai dengan janji dan harapan masyarakat. • Susun program & kegiatan ke-dlm KUAPPAS 2016 berdasarkan RKPD Thn 2016 sebagai landasan penyusunan APBD TA 2016. • Tingkatkan pengendalian perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan anggaran, evaluasi hasil rencana pembangunan daerah & rencana PD setiap triwulan.

RPJMD - PPAS

RPJMD - APBD

Selisih

Selisih

RKPD - APBD Selisih

Program

Pagu

Program

Pagu

Program

Pagu

Program

Pagu

- 725 (12,96%)

54,03 T (35,75%)

- 171 (3,06%)

77.33 T (51,16%)

56 (1,00%)

79.04 T (52,30%)

781 (13,96%)

25.01 T (16,54%)

13

7

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Penetapan Perda APBD Tepat Waktu TA 2011 - 2015 PROVINSI 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

KABUPATEN 94,12%

84,85%

15,15%

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

5,88%

2011

2015

87,10% 60,87% 39,13% 12,90%

2011

2015

KOTA 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

84,58%

68,92%

31,08%

15,42%

2011

2015 TDK TEPAT WAKTU

TEPAT WAKTU

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 supaya dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang perundang-undangan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah bersinergi dengan agenda pembangunan Nasional Tahun 2016.. 2016

14

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROPORSI BELANJA PEGAWAI & MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2011 - 2014 TREN PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA

TREN PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA

60% 51% 50%

44%

51%

49%

42%

30%

47%

40%

40%

39%

25% 20%

20%

18%

17%

10% 0%

2011 Prov/Kab/Kota

2012

2013 Provinsi

• Belanja APBD prov, kab dan kota selama 4 thn rata-rata menunjukkan perbaikan. • Porsi belanja pegawai Thn 2011 sebesar 44% dan Thn 2014 turun menjadi 39%. • Porsi belanja modal Thn 2011 sebesar 22% dan Thn 2014 meningkat menjadi 25%.

2014 Kab/Kota

• Belanja modal pada Thn 2016 supaya ditingkatkan guna mendorong pembangunan infrastruktur, menstimulus peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. • Penurunan porsi belanja pegawai thd total belanja APBD agar terus menerus dilakukan melalui penataan kelembagaan perangkat daerah & pegawai, melakukan efisiensi tambahan penghasilan atas pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

15

8


PENINGKATAN TATA KELOLA BPD dan PDAM BPD & PDAM Belum diberdayakan dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran) sehingga kontribusinya berupa deviden atau bagian laba usaha kepada pemerintah daerah belum optimal.

Tatakelola ke-2 BUMD supaya terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan PAD.

HASIL EVALUASI KINERJA PDAM TAHUN 2014 SEHAT

KURANG SEHAT

SAKIT

51%

29%

21%

FAKTOR PENYEBABNYA 1. 2. 3. 4. 5.

beban hutang akibat mismanagement, rendahnya profesionalisme, Lack of capacity Tarif tidak kompetitif; Tingkat kebocoran air minum relatif sangat tinggi (40%).

PENYEHATAN PDAM menerapkan grand strategy pengelolaan PDAM secara keseluruhan yang menyoroti pembiayaan/pendanaan, restrukturisasi hutang, skala usaha, air baku, manajemen, tarif pemulihan biaya secara penuh (Full Cost Recovery/ FCR), serta regulasi dan komitmen. 16


Perkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPD Tahun 2009 - 2013 PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

30 25 20 15 10 5 0

WTP WDP TW TMP

2009 1 25 1 6

2010 6 22 0 5

2011 10 19 0 4

2012 17 11 0 5

2013 16 15 0 2

350 300 250 200 150 100 50 0

WTP WDP TW TMP

2009 15 303 46 106

2010 32 315 26 111

2011 57 303 6 39

2012 112 283 31 9

• pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP supaya tetap dipertahankan, • yang memperoleh opini WDP supaya ditingkatkan menjadi WTP. • terhadap 3% LKPD yang masih memperoleh opini TMP dan TW supaya melakukan langkah peningkatan atau perbaikan pengelolaan keuangan daerah menuju WTP

2013 140 193 2 7

17

9


Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Hasil evaluasi aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi (AD(AD-PPK) s.d Desember Tahun 2014 100,00%

70,00% 60,00% 50,00% 40,00%

• 58,82% 41,18%

•

30,00% 20,00%

9,25%

10,00%

0,00%

•

90,75%

90,00% 80,00%

gubernur, bupati dan walikota

PROVINSI

MEMUASKAN

KABUPATEN/KOTA

MENGECEWAKAN

• •

lanjutkan pelaksanaan dan pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (aksiPPK) pemerintah daerah Tahun 2016 Tingkatkan pengendalian atas area potensi/rawan korupsi, meliputi: (a) penyusunan anggaran; (b) perizinan; (c) pajak dan retribusi daerah; (d) pengadaan barang dan jasa; dan (e) belanja hibah dan bantuan sosial. Bangun komitmen anti korupsi di seluruh lini, melalui penerapan zona integritas, unit pengendalian gratifikasi dan whistle blower system. Mantapkan reformasi birokrasi pada area pelayanan publik Optimalkan penerapan sistem akrual basis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Thn 2010 ttg Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 18


Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015 Menyebutkan : UU NOMOR 8 TAHUN 2015 TTG PERUBAHAN UU NO 1THN 2015 TTG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TTG PILGUB, BUP & WALKOT MENJADI UNDANG-UNDANG

pemungutan suara serentak periode pertama akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015, untuk 269 kepala daerah yang terdiri dari: 9 gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil bupati serta 36 walikota dan wakil walikota

Hal--hal yang perlu ditindak lanjuti : Hal •

• • •

Menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPUD, yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Mengalokasikan dana hibah dari pemerintah daerah kepada KPU provinsi, kabupaten dan kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten dan Kota sesuai dengan kebutuhan. Pengalokasian dilakukan atas dasar pola sharing yang mengutamakan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Pengalokasian dana hibah tersebut sesuai dgn SE MDN Nomor 900/1196/SJ Tanggal 9 Maret 2015 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015. 19

10

KEMENTERIAN DALAM DALAM NEGERI KEMENTERIAN NEGERI

Penanganan Stabilitas Politik Dalam Negeri Keberhasilan Pemerintah bersama PEMDA menciptakan stabilitas politik dalam negeri yang kondusif

PENURUNAN FREKUENSI KONFLIK • 128 peristiwa pada Tahun 2012 • 92 peristiwa pada tahun 2013 • 58 peristiwa pada tahun 2014

tetap diperlukan upaya maksimal agar potensi konflik dapat dicegah dan frekuensi konflik dapat ditekan serendah mungkin

Target PDB , tingkat inflasi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dalam RKP dan RKPD Tahun 2016

Tercipta stabilitas politik dan keamanan di wilayah dan daerah masing-masing

• Tingkatkan koordinasi Forum komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) • libatkan unsur terkait dilingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa 20


TERIMA KASIH

21

11

Jakarta, 29 April 2015

Recommend Documents