4/29/2015
Agus D. W. Martowardojo Gubernur Bank Indonesia
Jakarta, 29 April 2015
Perkembangan Inflasi di Kawasan
2
• Inflasi negara kawasan cenderung menurun dan terjaga di bawah 5% (yoy) dlm 5 tahun terakhir • Inflasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan inflasi negara kawasan, terutama bersumber dari shocks harga pangan dan kebijakan Adm. Prices strategis. Perkembangan Inflasi Kawasan
20
% (YoY)
15 Indonesia
10 6,38
5
-5
2,4
0,10 -0,39 -0,57
Malaysia Singapore Philippine
Jan-03 Jun-03 Nov-03 Apr-04 Sep-04 Feb-05 Jul-05 Des-05 Mei-06 Okt-06 Mar-07 Agu-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Des-10 Mei-11 Okt-11 Mar-12 Agu-12 Jan-13 Jun-13 Nov-13 Apr-14 Sep-14 Feb-15
0
Thailand
1
4/29/2015
Reformasi Subsidi Energi & Inflasi
3
Secara umum reformasi subsidi energi mengurangi shock inflasi. Meskipun demikian, masih terdapat risiko yakni dari LPG 3 Kg dan TTL Rumah Tangga Golongan 450 VA dan 900 VA yang masih disubsidi. Kebijakan Premium
BBM Solar
Subsidi Energi
LPG 12 kg
LPG
TTL
Timeline
Market Price
1 Jan 2015
Fixed Subsidy: Rp1000/L
1 Jan 2015
Market Price
19 Jan 2015
LPG 3 kg
Subsidi (Fixed Price Rp4250/kg)
?
TTL RT
Market Price (>2200 VA) Market Price (1300VA dan 2200 VA)
2014 Tw II 2015
Subsidi (450VA dan 900 VA)
?
TTL Industri
Market Price (I3 dan I4)
2014
Tantangan Struktural Dalam Pengendalian Inflasi
4
1. Terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian domesik 2. Ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasis SDA dan bahan baku impor 3. Produksi pangan yang rentan terhadap gangguan pasokan 4. Inefisiensi struktur mikro pasar 5. Pemenuhan kebutuhan energi nasional yang tergantung dari impor BBM & LPG 6. Masih lemahnya konektivitas antar daerah
2
4/29/2015
Usaha Pencapaian Sasaran Inflasi
5
Ke depan sasaran inflasi ditetapkan menurun yang memerlukan “extra efforts” dan komitmen dari semua pihak. Sasaran dan Realisasi Inflasi
Perkembangan Jumlah TPID
6
Pengendalian inflasi daerah didukung oleh terbentuknya TPID di berbagai daerah.. Sebelum Inmendagri
Jumlah TPID Provinsi
Jumlah TPID Kab/Kota
Per 13 Maret 2015 Setelah Inmendagri
Wil. KTI (18)
17 provinsi
18 provinsi
Wil.Sumatera (10)
10 provinsi
10 provinsi
Wil. Jawa (6)
6 provinsi
6 provinsi
Total 34 Provinsi
Total 33 TPID Provinsi
Wil. KTI (236)
23 kab/kota
146 kab/kota
123
Wil. Sumatera (153)
15 kab/kota
117 kab/kota
102
Wil. Jawa (119)
24 kab/kota
111 kab/kota
87
Total 508 Kab/Kota
Total 62 TPID Kab/Kota
Total 542 Prov/Kab/Kota
Total 95 TPID
Total 34 TPID Provinsi
1
1
Total 374 TPID Kab/Kota
Total 408 TPID
313
3
4/29/2015
Roadmap Pengendalian Inflasi
7
Umum • Peningkatan kapasitas perekonomian di daerah • Kelancaran distribusi • Komunikasi untuk mengarahkan ekspektasi
Pangan • Peningkatan kapasitas & infrastruktur produksi • Pengaturan kesinambungan produksi • Penguatan kapabilitas akses pasar bagi pelaku industri hulu
• Penguatan infrastruktur logistik pangan & konektivitas • Penguatan koordinasi pusat daerah/antar daerah • Penguatan informasi pangan
Energi • Pengelolaan dampak lanjutan kebijakan harga BBM di daerah pada tarif angkutan dan harga barang2 lainnya • Sinkronisasi tarif atau pungutan lain (d/r meningkatkan PAD) • Upaya memperkuat diversifikasi energi
Langkah-Langkah LangkahPengendalian Inflasi Daerah
4K
8
Ketersediaan Pasokan Keterjangkauan Harga Kelancaran Distribusi Komunikasi yang efektif untuk mengarahkan ekspektasi inflasi
4
4/29/2015
9
Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)
TPID 2015
Jakarta, 28 Mei 2015
10
5
4/29/2015
Tantangan Pengendalian Inflasi Inti Output Gap
11
Indikator demand pada 2015 cenderung melemah Pelaksanaan berbagai infrastruktur pemerintah baru akan dimulai pada semester II 2015 dan memerlukan waktu untuk beroperasi penuh Pertumbuhan ekonomi yang melambat terutama investasi menyebabkan terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian
Nilai Tukar Tekanan depresiasi pada 2015 nilai tukar Rupiah cukup besar yang bersumber dari eksternal dan domestik Dari domestik terkait dengan struktur ekspor yang berbasis sumber daya alam dan import content tinggi Ekspektasi Inflasi
Kendati ekspektasi inflasi mulai menurun namun masih dalam tingkat yang masih tinggi Peran backward expectation masih kuat a.l. tercermin pada penetapan UMP dan tarif listrik
Tantangan Pengendalian Inflasi Volatile Food Beras
Hortikultura
Aneka Daging
12
Tren produksi melambat Saluran distribusi panjang Penetapan harga mengikuti harga tertinggi Downward rigidity pada harga Kelembagaan petani lemah Keberlanjutan kebijakan harga referensi bawang merah dan cabai Rentan oleh shocks (anomali cuaca, perubahan kebijakan Pemerintah) dan faktor musiman (Hari Raya) Saluran distribusi panjang Penetapan harga mengikuti harga tertinggi
Harga daging sapi masih jauh di atas harga referensi Defisit pasokan daging sapi (perlu impor) Rentan oleh faktor musiman (Hari Raya) Struktur pasar ayam yang oligopoli
6
4/29/2015
13
Tantangan Pengendalian Inflasi Adm. Prices BBM
Harga minyak dunia dan kurs berpengaruh besar terhadap harga BBM domestik. Penetapan harga BBM yang sering berubah (bulanan) menyulitkan penetapan tarif angkutan orang dan barang. Supply energi domestik terbatas menyebabkan ketergantungan impor yang tinggi. Ketergantungan transportasi darat pada BBM.
Tarif Listrik
LPG
Harga minyak dunia, inflasi, dan kurs berpengaruh besar terhadap tarif listrik. Pencantuman variabel inflasi dalam perhitungan tariff adjustment TTL berpotensi menimbulkan efek spiral. Risiko penyesuaian tarif listrik Rumah Tangga golongan 450 VA dan 900 VA.
Harga gas dunia, kurs, dan biaya distribusi berpengaruh besar terhadap harga LPG. Ketergantungan impor LPG yang tinggi. Risiko penyesuaian harga LPG 3 Kg.
Roadmap Pengendalian Inflasi
14
Untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil diperlukan “extra efforts” dari semua pihak dan membutuhkan komitmen bersama (pusat-daerah). Roadmap Pengendalian Inflasi Volatle Food
Bobot yg besar ada pada komoditas Beras (4,02%), Daging Ayam Ras (1,11%), Daging Sapi (0,65%), Cabai Merah (0,35%) dan Bawang Merah (0,48)
• Pusat dan Daerah
Roadmap Pengendalian Inflasi Adm. Prices
Bobot yg besar ada pada komoditas Bensin (3,77%), tarif listrik (3,47%), Bahan bakar RT (1,80%) dan Solar (0,17%).
• Jangka Pendek (2015, 2016) dan Menengah (2017 dst)
Roadmap Pengendalian Inflasi Inti
Menjawab isu: - Permintaan domestik dan kapasitas perekonomian - Gejolak eksternal (nilai tukar dan harga komoditas global) - Ekspektasi inflasi
7
4/29/2015
Pengendalian Inflasi Daerah (1)
15
Di tingkat daerah, program TPID seyogyanya juga mulai didorong untuk mengatasi permasalahan struktural.. Sasaran Inflasi 3,5% + 1%
Permasalahan Struktural Tantangan Pengendalian Inflasi Daerah
Sinergi dengan program lainnya
Prasyarat
Program pengendalian inflasi harus menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah (APBD) Fokus program TPID diupayakan untuk mengatasi permasalahan struktural TPID perlu memiliki basis data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program kerja di wilayah masingmasing
Implementasi dan Target
Program pengendalian inflasi harus sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Program pengendalian inflasi daerah dapat berupa kegiatan spesifik sesuai kondisi masing-masing daerah dan atau merupakan program yang secara nasional dilakukan secara serentak
Implementasi program TPID harus memiliki target yang terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi. Satu program bisa merupakan sinergi dari setiap komponen yg terlibat dalam keanggotaan TPID (“keroyokan”) Target utama mampu mendorong terwujudnya “4K”
Pengendalian Inflasi Daerah (2)
16
Untuk mencapai sasaran inflasi nasional, perlu dukungan program pengendalian inflasi yang terintegrasi antara Pusat-Daerah, mendapat komitmen penuh dari Pemerintah, dan menjadi bagian dari Program Kerja Pemerintah 3,5% Core inflation
• Peningkatan kapasitas perekonomian di daerah • Kelancaran distribusi • Komunikasi untuk mengarahkan ekspektasi • Penetapan UMP
Administered prices • Pengelolaan dampak lanjutan kebijakan harga BBM di daerah pada tarif angkutan dan harga barang2 lainnya • Sinkronisasi tarif atau pungutan lain (d/r meningkatkan PAD)
Volatile food • Peningkatan kapasitas dan infrastruktur produksi • Pengaturan kesinambungan produksi • Penguatan kapabilitas akses pasar bagi pelaku industri hulu
• Penguatan infrastruktur logistik pangan & konektivitas • Peningkatan efisiensi bongkar muat
• Mendorong efisiensi struktur pasar • Mendorong transparansi informasi • Sinergi antar daerah
• Penguatan koordinasi pusat daerah/antar daerah • Komunikasi intensif
8
4/29/2015
Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi perlu Diperkuat
17
Dibutuhkan koordinasi kebijakan moneter, fiskal dan sektoral baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengatasi berbagai tantangan pengendalian inflasi. Kantor Pusat : Demand Management Kantor Perwakilan DN : Advisory Pemda
Determinan
Stakeholder Bank Indonesia
Kebijakan Moneter dan Makroprudensial
Output gap Nilai Tukar Rupiah Harga Global/ Imported Inflation
Pemerintah Pusat (termasuk Kementerian Teknis) Pemerintah Daerah (PEMDA)
Inflasi Inti
Ekspektasi Inflasi
Kebijakan Fiskal dan Sektoral
Penyesuaian Harga oleh Pemerintah
Impor Produksi DN
Instansi Terkait
Inflasi Adm Prices
Inflasi IHK
Inflasi Volatile Food
Permintaan
18 Program Pengendalian Inflasi (1) Pengendalian inflasi perlu didukung oleh peningkatan kapasitas ekonomi khususnya dari program infrastruktur Pemerintah serta penguatan sektor industri..
Permintaan domestik dan kapasitas ekonomi
• Program infrastruktur • Kebijakan fiskal yang lebih ekspansif • Pengelolaan sisi permintaan
• Program infrastruktur • Kebijakan fiskal yang akomodatif
• •
Perizinan Belanja modal daerah
Stabilisasi nilai tukar rupiah
• Stabilitas nilai tukar rupiah
• Nilai tukar rupiah sesuai dgn fundamentalnya • Ekspor non SDA • Substitusi impor bahan baku
•
Industri daerah berorientasi ekspor Industri daerah substitusi impor
Ekspektasi inflasi
• Komunikasi target inflasi • Pusat Informasi Harga Pangan Strategis • Timing dan mekanisme reformasi subsidi energi • Cadangan pangan pemerintah
• Kredibilitas kebijakan moneter
•
•
•
Produksi & kelancaran distribusi bhn pangan pokok Cadangan pangan daerah
9
4/29/2015
Program Pengendalian Inflasi (2)
19
Pengendalian inflasi dari sektor pangan perlu difokuskan pada peningkatan produksi, perbaikan pola tanam dan pengelolaan paska panen, penguatan peran BULOG serta didukung oleh peningkatan kerjasama antar daerah dan penguatan pusat informasi pangan.. Produksi pangan strategis
•
Lahan pertanian Saprodi Irigasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Peningkatan bibit sapi
Ketersediaan pasokan pangan antar waktu
• •
Pola tanam Paska panen
• • •
Pola tanam Paska panen Industri hilir
Pengawasan distribusi dan penyimpanan
Saluran distribusi pangan
• •
Penataan pasar induk Kerja sama dgn peritel besar/pasar modern
•
Perbaikan tata niaga a.l. dgn penguatan peran BULOG Perbaikan infrastruktur distribusi
Kerjasama antar daerah
Akses thd informasi harga pangan Pembiayaan usaha tani Stabilisasi harga tingkat petani dan tingkat konsumen
Mendukung sosialisasi informasi harga pangan
• • • •
• • •
Lahan pertanian Produktivitas Peningkatan bibit sapi
Sosialisasi metode peningkatan produksi padi
• Penetapan harga pangan strategis
• • •
Kelembagaan petani
Akses thd informasi harga pangan Pembiayaan usaha tani Stabilisasi harga tingkat petani dan tingkat konsumen
Modernisasi kelompok tani dan lembaga penyuluhan
• • •
Modernisasi kelompok tani dan lembaga penyuluhan
Modernisasi kelompok tani dan lembaga penyuluhan
Program Pengendalian Inflasi (3)
Pengendalian inflasi dari sektor energi perlu difokuskan pada perbaikan mekanisme penetapan harga jual dan meminimalkan dampak lanjutannya serta memperkuat upaya diversifikasi energi..
20
Pengaruh eksternal pada harga energi domestik
• Stabilitas nilai tukar • Hedging kurs dan minyak
• Stabilitas nilai tukar • Diversifikasi energi • Infrastruktur energi non BBM
Fleksibilitas tarif PBBKB
Penetapan harga BBM dan dampak lanjutannya
Review kebijakan penetapan batas atas dan bawah tarif angkutan
• Transportasi umum tanggung jawab Pemerintah • Tarif angkutan barang ditetapkan pemerintah
Merumuskan batas atas & bawah tarif angkutan dlm kota
Ketergantungan pada BBM
• Mendorong implementasi kandungan BBN sebesar 15% • Demand side management
• Diversifikasi BBM ke nonBBM • Pemberian insentif (pajak, bea masuk) utk kendaraan nonBBM • Demand side management
Jumlah dan kualitas transportasi umum
BPP listrik
Efisiensi energy mix
Menyederhanakan izin terkait infrastruktur listrik
Mempercepat perizinan pembangkit listrik
Ketergantungan pada impor LPG
• Mengendalikan jumlah tabung utk wilayah yg sdh konversi • Membangun sistem distribusi online & terpadu
Pengembangan jaringan gas kota
Review RTRW dgn memasukkan jargas
TTL RT 450VA dan 900 VA dan LPG 3 Kg Masih Disubsidi
Mempersiapkan mekanisme subsidi yg tepat sasaran
Penyesuaian harga secara bertahap
Mendukung sistim distribusi LPG 3 kg
10
4/29/2015
Penguatan Program Pengendalian Inflasi Daerah
21
Aspek Kelembagaan dan Koordinasi 1. Jumlah TPID yang semakin bertambah memerlukan penguatan dan penyempurnaan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan. 2. Memperkuat fungsi sekretariat Pokjanas TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif dengan TPID dan TPI Aspek Program 1. Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas. 2. Beberapa program nasional yang dikembangkan, antara lain: pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekpektasi; Penguatan Kerja Sama antar Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, Penyelasaran Asumsi Makro Daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran nasional. Aspek Komitmen dan Komunikasi 1. Untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan dan program strategis, diperlukan komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen di dalam TPID. 2. Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat.
Contoh Peran Daerah dalam Pengendalian Inflasi
22
Upaya Pengendalian Inflasi Beras yang Telah Dilakukan Daerah Gorontalo Pemprov Gorontalo membangun infrastruktur irigasi (Mootilango & Randangan) utk mendukung Gorontalo sebagai lumbung padi KTI
Kalimantan Barat
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
Bali
Integrasi kegiatan berorientasi pada usaha pertanian tanpa limbah (zero waste) dan menghasilkan 4 F (Food, Feed, Feltilizer dan Fuel)
Jawa Tengah Program Pasar Lelang Komoditi Agro untuk Perbaikan Struktur Pasar Komoditas Pangan dalam rangka Pengendalian Inflasi
11
4/29/2015
Tema Rakornas TPID VI Tahun 2015:
23
“Optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga di Daerah.” Dasar Pemikiran I: • Peningkatan alokasi belanja infrastruktur guna mendukung target swasembada pangan (a.l: waduk, irigasi,dll) APBN--P 2015 APBN
Rp
Rp
Anggaran Infrastruktur
Anggaran Subsidi
Rp
Anggaran Kesehatan
Tema Rakornas VI Tahun 2015
Rp
Anggaran Pendidikan
24
12
4/29/2015
Program Unggulan TPID
25
Pasar Penyeimbang • Pasar alternatif yang sengaja dibuat diantara pasar yang sudah ada dengan menjual harga barang pada tingkat yang normal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ekspektasi positif masyarakat dan menjaga kemungkinan permainan harga oleh pedagang. Pasar penyeimbang ada yang posisinya tetap ada yang mobile. Sinergi TPID dengan Produsen dan Retailer • Kerja sama TPID dengan sentra produsen (koperasi hortikultura lestari) dan retailer dalam upaya pengendalian harga dan memotong rantai distribusi pangan. Efisiensi Bongkar Muat Pelabuhan • Meningkatkan jam operasional kegiatan bongkar muat pelabuhan menjadi 24 jam dan meningkatkan sarana dan prasaran pelabuhan untuk menunjang kegiatan bongkar muat. Sinergi Kebijakan Atasi Inflasi Musiman • Komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan menjaga ekspektasi masyarakat.
Risiko Inflasi
26
Produksi Beras
13
