-Sambutan Gubernur Bank Indonesia-
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Bank Indonesia dengan Kementerian Perhubungan RI & Kesepakatan Bersama Antara BPTJ, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Seluruh Operator Moda di Jabodetabek tentang
Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Sektor Transportasi Jakarta, 6 September 2017
Yang Kami Hormati: Menteri Perhubungan RI, Bpk Budi Karya Sumadi Gubernur DKI Jakarta, Bpk Djarot Syaiful Hidayat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa
Konsultasi Kementerian BUMN, Bpk Gatot Trihargo Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bpk Bambang Prihantono Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bpk Sugeng Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian/Lembaga Para Pimpinan Perbankan, a.l. Direktur Utama BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BCA, dan Bank DKI Para Pimpinan Badan Usaha Penyedia Layanan Transportasi Publik di wilayah Jabodetabek, yaitu Direksi Transjakarta, Kereta Commuter Jabodetabek, PPD, Damri, MRT, LRT, Railink Para Pimpinan Perusahaan Switching Bapak/Ibu, Hadirin Sekalian Yang Berbahagia
Assalammualaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua. 1. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terimakasih atas kepemimpinan Bapak Menteri Perhubungan serta Bapak Gubernur DKI Jakarta sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir
1
menandatangani Kesepakatan Bersama untuk mewujudkan sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi pada sektor transportasi. 2. Kita menyambut baik berbagai kemajuan reformasi dan perbaikanperbaikan di area sektor riil yang terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini tentu perlu didukung dengan peningkatan layanan sistem pembayaran. Karena kalau tidak, efisiensi tidak akan terbentuk. 3. Kita menyambut baik bahwa program elektronifikasi dan Gerakan Nasional Non Tunai tidak hanya ada di Jakarta, tetapi ada di seluruh daerah di Indonesia dan di berbagai Kementerian dan Pemerintah Daerah. Kita juga menyambut baik komitmen pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial seluruhnya secara non tunai. 4. Kita juga menyambut baik upaya yang dilakukan dimana seluruh ruas tol yang ada di Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan elektronifikasi pembayaran dan saling terintegrasi guna menciptakan efisiensi. 5. Dan pada hari ini, dibawah kepemimpinan Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI Jakarta, kita menyaksikan integrasi sistem pembayaran di lingkungan moda-moda transportasi, baik darat – laut – udara – perkeretapian, dan juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta. 6. Penandatanganan ini merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan selaku Otoritas di bidang Transportasi; Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran. 7. Sinergi ini kami pandang amat dibutuhkan guna mewujudkan integrasi sistem pembayaran elektronik antar moda transportasi yang berbeda 2
namun berada dalam satu kewilayahan, sehingga mampu menciptakan layanan yang semakin efisien dan meningkatkan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat. 8. Dalam kesempatan ini, kami juga ingin secara khusus menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembina seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, dan kepada Kementerian BUMN selaku pembina BUMN dalam hal ini pada bidang transportasi atas dukungan dan koordinasi yang erat dalam upaya memajukan Gerakan Nasional Non Tunai,
termasuk
melalui
elektronifikasi
pembayaran
pada
sektor
transportasi publik.
Bapak/Ibu Hadirin Yang Kami Hormati, 9. Ditengah
semakin
meningkatnya
populasi
penduduk
perkotaan,
kebutuhan ragam moda layanan transportasi publik yang berkualitas tidaklah terhindarkan. Di sisi lain, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien juga tidak terelakkan. 10. Oleh karena itu, sinergi dalam mendorong masyarakat untuk membayar transportasi publik
secara
non
tunai
sekaligus
mengintegrasikan
pembayaran berbagai moda transportasi yang saat ini masih berdiri sendiri-sendiri adalah progress konkrit kita bersama dalam merespons kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi. 11. Dalam konteks tersebut, guna memastikan efektivitas dan keselarasannya dengan arah kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, kami menggarisbawahi 3 aspek utama yang perlu menjadi pedoman, yaitu:
3
(1) Penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran transportasi publik menggantikan tiket. Hal ini mengingat karakteristik uang elektronik yang sesuai dengan kebutuhan transaksi transportasi, yaitu aman, akurat, praktis, serta cepat dalam pemrosesan transaksinya, sehingga mampu melayani volume penumpang yang tinggi dalam satu waktu guna menghindari antrian. (2) Standarisasi instrumen uang elektronik yang selaras dengan kebijakan National Payment Gateway (NPG). Standarisasi tersebut diwujudkan melalui penggunaan SAM Multiapplet yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk uang elektronik berbasis chip, serta kedepan untuk uang elektronik berbasis server. (3) Menjaga sustainabilitas model bisnis dan menghargai investasi yang telah ada dengan mengadopsi skema harga (pricing) sesuai dengan best practices. Dalam hal ini pengenaan besaran Merchant Discount Rate (MDR) dan/atau Terminal Usage Fee (TUF) dalam tiap kali transaksi diharapkan dapat menjaga kewajaran pendapatan dari setiap pihak, mencegah timbulnya rente ekonomi, sekaligus memberikan insentif perluasan infrastruktur pembayaran non tunai. 12. Apabila ketiga hal tersebut dapat diwujudkan, maka pembayaran transportasi publik berbasis uang elektronik dari berbagai penerbit (multi-
issuer) akan dapat digunakan di berbagai moda transportasi (multi-moda). Bapak/Ibu Hadirin Yang Kami Hormati, 13. Namun, mencermati keberagaman moda beserta masing-masing operator dan sistem pembayarannya sebagaimana di wilayah Jabodetabek, Bank 4
Indonesia memandang diperlukan suatu entitas Electronic Fare Collection (EFC) yang paling tidak menjalankan 4 fungsi utama dalam integrasi sistem pembayaran antar-moda, yaitu: (1) Menyediakan, memantau dan mengelola dashboard data transportasi publik, termasuk data lalu lintas penumpang yang akan memberikan potret perilaku transportasi masyarakat, yang akan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan transportasi. (2) Melakukan proses rekonsiliasi, kliring dan setelmen antar-operator (3) Mengelola Publik Service Obligation (PSO) dari beberapa operator, yaitu subsidi harga yang ditanggung oleh APBN atau APBD. (4) Menyelenggarakan
Customer
Relation
Management,
termasuk
penyediaan fasilitas top-up seperti vending machine dan menyusun Customer Loyalty Program seperti membership dan diskon. 14. Kemudian, dengan mempertimbangkan kepemilikan yang berbeda dari masing-masing operator moda, serta adanya Public Service Obligation dalam bentuk subsidi harga yang juga berbeda di wilayah Jabodetabek, maka Bank Indonesia memandang sinergi yang perlu ditempuh adalah melalui pembentukan 2 entitas EFC yang berbeda. 15. Entitas EFC pertama menaungi moda transportasi yang dikelola BUMN, yaitu Kereta Commuter Jakarta, PPD, Damri dan dalam waktu dekat ditambah kereta bandara Soekarno-Hatta yaitu Railink, serta LRT Bodetabek. Untuk kelompok ini diharapkan peran PT. Kereta Api Indonesia dibawah arahan Kementerian BUMN dapat menjadi entitas EFC tersebut. 16. Sedangkan entitas EFC kedua adalah yang menaungi moda transportasi dibawah pengelolaan BUMD, yaitu Transjakarta, dan kedepan akan ditambah MRT, serta LRT Jakarta. Untuk kelompok ini diharapkan 5
dapat dibentuk konsorsium dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menjadi entitas EFC yang kedua. 17. Dengan target waktu pembentukan dua entitas EFC tersebut yaitu pada akhir tahun 2017, maka penggunaan uang elektronik dari berbagai penerbit (multi-issuer) nantinya tidak hanya akan dapat digunakan pada berbagai moda transportasi (multi-moda), namun juga akan beroperasi dalam lingkungan yang saling interconnected dan interoperated. Lebih lanjut, pada akhir tahun 2018 diharapkan kedua EFC tersebut telah saling terhubung dan dapat menyediakan layanan yang terintegrasi penuh. Dan nantinya kedua EFC tersebut juga akan terhubung dengan integrasi yang dilakukan pada jalan tol melalui Electronic Toll Collection (ETC). 18. Sehingga kami optimis masyarakat Jabodetabek kedepan akan diberikan lebih banyak pilihan produk uang elektronik, dengan akses pemanfaatan antar-moda transportasi yang semakin luas, serta dengan kemudahan pembelian instrumen dan top-up yang terus meningkat. Hal ini tentunya sejalan dengan arah pengembangan Smart City di Provinsi DKI Jakarta melalui salah satu unsurnya yaitu Smart Mobility dalam bentuk integrasi transportasi publik.
Bapak/Ibu Hadirin Yang Kami Hormati, 19. Penandatanganan Kesepakatan Bersama di pagi hari ini kami yakini akan semakin memperkuat momentum peningkatan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai. Hal ini juga sedang terus kami upayakan pada sektor lain, sebagaimana telah kami sampaikan. 20. Kami optimis bahwa kemitraan strategis yang dibangun akan membawa manfaat yang begitu besar, baik bagi masyarakat pengguna, badan usaha operator, maupun seluruh otoritas terkait. Beberapa manfaat utama yang 6
tentunya kita harapkan adalah peningkatan akuntabilitas serta keamanan transaksi, peningkatan kualitas data transportasi, dan peningkatan kualitas layanan dari seluruh moda transportasi. 21. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami juga ingin menyampaikan terimakasih atas komitmen seluruh operator moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek. Kami meyakini keberhasilan wilayah Jabodetabek kelak akan menjadi contoh dan role
model yang membuat kota-kota lain di Indonesia dapat mempelajari dan mengikutinya. 22. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meringankan langkah kita dalam upaya memberikan pelayanan dan manfaat terbaik bagi masyarakat Indonesia.
Sekian dan terima kasih. Wassalammualaikum Wr. Wb.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo
7
