RISALAH RAPAT PERTEMUAN KONSOLI DASI ORGANISASI DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERKAIT PASAL 66 UUPK
Jakarta, 23 APril 2015
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Umum yang menyampaikan maksud dari rapat hari ini adalah untuk menyikapi adanya Putusan MK Nomor 14lPUU-Xlll2014 yang dibacakan pada Sidang MK tanggal 20 April 2015. Oleh karena yang hadir belum mencukupi maka rapat ditunda 10 menit. Selanjutnya rapat dibuka kembali oleh Wakil Ketua Umum yang kemudian pimpinan rapat diserahkan kepada Sekjend, Disampaikan bahwa pertemuan hari ini adalah pertemuan konsolidasi organisasi untuk memperolehmasukan mengenai sikap apa yang akan diambil oleh lDl dalam menyikapi putusan MK, yang saat ini telah membuat resah para dokter.
Dijelaskan bahwa pada Muktamar tahun 2012 di Makassar telah mengamanatkan 66 UUPK.Kemudian PB lDl yang oleh Dr. Warsito. Dalam diketuai persiapan tersebut JR telah membentuk Tim Tim tersebut berkembang diskusi ke arah mana sebaiknya lDl advokasi mengenai pasal 66 UUPK tersebut.Apakah diadvokasi melalui JR dengan melakukan permohonan penghapusan pasal 66 UUPK ataukah opsi ke dua mengupayakan sebuah kuasi peradilan khusus bagi profesi.Dua opsitersebut bagi Tim persiapan JR sama-sama beratnya. Atas masukan dan pertimbangan berbagai pihak serta saran konsultan hukum, PB lDl diminta mempertimbangkan matang-matang kalau akan melakukan JR, karenasangat sulit kemungkinan untuk menang.Selain itu saat ini para penegak hukum dinilai belum banyak mengetahui dan memahami masalah kedokteran. Dan kalau upaya JR lDl kalah akan lebih mempersulit posisi lDl karena sifat keputusan MK yang mengikat dan final. untut< melakukan Judical Review (JR) terhadap pasal
Setelah mengetahui putusan MK tersebut, PB lDl telah melakukan komunikasi secara informal dengan Komisi lX DPR Rl untuk melakukan audiensi mengenai putusan MK tersebut, namun Komisi lX DPR Rl menyarankan pelaksanaan audiensi dilakukan setelah masa reses karena mulai besok jumat tgl 24 april DPR sudah memasuki masa reses. Masukan dan saran dalam rapat
;
Masukan dan saran dimulai dengan paparan Dr. Nazar Ketua BHP2A PB lDl Dr. Nazar; ada 3 hal yaitu ; 1. Dari awal kita memang sudah mengkhawatirkan bahwa hal ini akan menjadi bumerang.Ketidak setujuan kita, harusdimulai dengan mencari modulasi lain yang berkeadilan. Untuk itu, kita mulai dari nol lagi. Dalam amar putusan MK, pada pertimbangannya yang menjadi alasan adalah seolah-olah kawan-kawan yang kesana menginginkan bahwa dokter bebas dari hukum.
2.
Bahwa tadinya posisi ayat
3
pasal 66 UUPK domain utamanya adalah
si
pengadu, yaitu "tidak menghalangi hak pasien untuk melanjutkan". Artinya semua tergantung pasien mau melanjutkan ke ranah hukum atau tidak. Namun berbeda yang terjadi sekarang.Dengan adanya putusan MK menyangkut ayat 3 pasal 66 UUPK tersebut, maka keputusan MKDKI akandapat di acu oleh penegak hukum untuk melanjutkan pengusutan ke pidana (ranah hukum). Jadi yang berkemauan, berkehendak atau tidak, bisa meng take over melanjutkan ke ranah hukum bukan
lagi tergantung mau tidaknya pasien saja. Tetapi bisa penegak hukum
3.
yg
berinisiatif meskipun pasien tidak menghendaki. Agar ada upaya dari organisasi, bagaimana mengupayakan perlindungan kepada kita secara jelas, jadi bukan menganulir karena putusan MK ini sudah mengikat dan final. Salah satu modulasi yang kita pikirkan adalah merayu kaum legislastif di Komisi lX untuk mengadu bahwa inilah persoalan yang dihadapi dokter. Jadi kita bersama-sama mempertahankan lex spesialisnya UU itu. Bagaimana caranya kita ini diadili secara lex spesialis. Kenapa tidak ke Komisi lll ???Banyak hal pertimbangannya. MKDK|jauh lebih dikenal lex specialisnya. Ada alasan kuat lembaga-lembaga yang mengadili secara khusus, namun dimana letaknya lembaga tersebut . Justru tidak ada peradilan kita yang sudah disebut di UU. Pengadilan khusus ini perlu diadvokasi bersama-sama. Contoh KPPU, mereka bisa membuat aturan bersama, mengadili dan membuat sanksi. Kenapa Bawaslu punya disicion ? Semua karena mengacu pada kaedah hukum yang ada. Kenapa hal ini merisaukan teman-teman kita.
Dr. Daeng MFaqih ; Jadi ada 3 hal yang dapat disimpulkandari paparan dari dr Nazar yaitu
:
1. Amar putusan MK yang menolak permohon JR kawan-kawan didasari karena tidak dimungkinkan dihapusnya tuntutan pidana dengan alasan melindungi masyarakat.
2. 3.
Putusan MK tersebut berimplikasi menjadi acuan oleh penegak hukum untuk melanjutkan kea rah tuntutan pidana. Karena sudah final maka perlu langkah lain yaitu berjuang secara politis untuk bicara prosedur peradilan yang kita inginkan, supaya ada tahapantahapan dalam peradilan, jadi tidak langsung ke arah pidana.Kita ingin diskusi dengan DPR untuk dapat mencari solusi yang terbaik.
adanya amar putusan ini, yang menjadi persoalan adalah, konsekuensinya bahwa putusan dari MKDKI bisa dilanjutkan ke ranah hukum.
Prof. Marsis
;
MKDKI menjadi pintu masuk ke arah pidana.Saat ini setiap dokter dapat langsung diadukan secara pidana. Dr. Prijo ; putusan ini menjadi sebuah tantangan kita kedalam. Tapi keluar,lDl tetap harus mematuhi segala peraturan yang ada. Amandemen dulu jaman saya memang tidak saya lakukan, karenaakan menimbulkan iri hati/dan kebencian dari profesi lain. Jadi perlu introspeksi ke dalam, betulkah kita sudah mempraktekan hal yang benar Sudahkah kita berpraktek dengan menggunakan STR yang sesuai ?, benarkan semua Ketua kolegium memakai STR denga benar. Momentum ini memang bisa dipakai untuk mendisiplinkan anggota. Dulu lbu Dr Ani (Malang) berkoordinasi dengan kita saat mengajukan JR, namun DIB ?? Siapa ?Masalah ini justru membuat kita untuk melakukan hal-hal yang baik.
?
Dr. Prasetyo ;(HBTKVI) ; terima kasih telah merespon dengan cepat hal ini. IDI adalah rumah besar kita, jadi apa yangakan kita lakukan harus atas koordinasi
induknnya. Bola liar akan menggelinding panjang dan rame, usul agar kita buat pokja yang responsif untuk menyikapi kedepan. 1) kita harus merapatkan barisan, kalau MK ini tidak bisa diapa2in , perjuangan politik harus dilakukan, tapi tentukan moment nya. Mungkin bisa di instruksikan ke jajaran untukmenulis di media soal defensive medicine dengan memberikan opini dimasyarakat 2) harus aktif dan harus pede 3) kita siapkan plan A dan plan B .
Dr. Nurdadi (POGI); 1. Ketidakberhasilan JR ini, karena ada ketidakcermatan.Bahwa yang bisa diterima adalah kalau ada pasal yang bertentangan dengan UUD 45. Pasal 66 ini tidak mungkin diajukan, sudah jelas akan ditolak karena tidak bertentangan dengan UUD 45. 2. Kenapa musti khawatir ? UUPK pasal 50, dokter mempunyai hak mendapat perlindungan hukum selama menjalankan SOP. Kalau terjadi pelanggaran, yang paling mengetahui adalah Peer Groupnya. Masalahnya, MKDKI saat ini sangat arogan, tidak pernah mau memperhatikan suara Peer Group nya. Untuk itu MKDKI harus di reposisi. Perjuangkan lex specialis. Dalam menangani kasus-kasus jangan semata-mata gunakan KUHP.Tapi lihat UUPK. Untuk itu mari sosialisakan tentang lex specialis ini agar dipahami semua.
Prof. ldrus Alwi (PAPDI) ; dilihat dari sisi MK, maka MK ini menjadi Hero, berupaya mengeluarkan peraturan yang melindungi masyarakt, dan tidak memposisikan membela dokter.Dari aspek masyarakat keputusan ini menguntungkan masyarakat.Jadi jangan terlalu reaktif, bagaimana caranya kita menjelaskan agar dokter tidak melakukan defensive medicine. Atau kalau JR tidak bisa dilakukan, maka lakukan lobby-lobby ke Komisi lX .Jadi lakukan sosialisasi yang benar kepada masyarakat dan dokter. Dr. Budiman (PERAPI) ; mungkinkah kita adakan audiensi ke para penegak hukum, mengenai hal ini. Kita perlu melakukan juga pembicaraan dengan MKDKI.
Dr. Masfar (PERDAFKI) ; sepakat dengan Dr. Prijo, kita perlu instropeksi.Melihat yang dilakukan di MK ini adalah oknum (kelompok tertentu). lDl adalah organisasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Kedepannya akan ada lagi kelompok2 lain yang akan melakukan hal-hal lain lagi. Kelompok tersebut adalah anak-anak kita juga, jadi agar dipanggil. Dr. Prasetyo Widhi (PERSPEBSI) ; kalau dilihat masalah ini kita harus berhati-hati. Banyak hal yang memang nyata, sepertiapa yang dikatakan Dr. Prijo. Kalau dilihat halaman 52, bahwa semua harus melalui proses.
Dr. Hadjat (lDAl); sejawat pemohon JR ini berprilaku tidak sesuai dengan profesi (tidak mematuhi ketentuan) ini adalah prilaku yang tidak sehat.Perlu sosialisasi bagaimana kita harus berperilaku dalam profesi maupun di masyarakat.Sudah waktunya MKEK maupun Dewan Etik yang ada di perhimpunan untuk dapat lebih tegas.
Pantja (PERDATIN) ; ke depannya kalau kita berjuang, harus bersamakoordinasi organisasi lDl, tidak boleh sendiri-sendiri. dalam sama Dr. Dwi
Dr. Terawan (PDSRI) ; dalam hal ini kita melihat bahwa semua pendapat itu baik, perlu dilihat cuaca, medan dan musuh nya. 1)Berekasi cepat kalau kita tidak menyiapkan perangkatnya juga salah. Persoalan ini bisa menjadi peluang untuk konsolidasi organisasi dan mengingatkan anggota agar satu suara dalam mengemukakan pendapat. 2) lni peluang untuk konsolidasi dan menata agar kewenangan lDl ada dan harus diingat bahwa lDl adalah organisasi kita. 3) Lobby baik tapi kalau bisa menajdi peradilan sendiri akan lebih baik, menjadi dokter akan merasa lebih terhormat bila diadili oleh lingkungan sendiri. 4) semua selalu dibawa ke ranah politik, jadi perlu hati-hati.
;
Dr. Hasnah setuju dengan Dr. Prijo, bahwa kita belum sungguh-sungguh menangani pasien. PB lDl harus membina anggotanya agar berperilaku yang baik. Mungkin kita terlambat, sudah tahu DIB pergi ke MK, kenapa diam saja ?PB lDl harus segera menutup tindakantindakan liar, harus cepat. Dr. Daeng; sebenarnya secara informal, DIB sering melakukan komunikasi dengan Ketum namun mereka mempunyai pendirian lain dan berjalan sendiri. Kita tahunya justru dari Kuasa Hukum nya.
Dr. Nazar ; Kuasa Hukum DIB menghubungi lDl dan memberitahukan hal ini, kita merespon sewajarnya. Hal ini merupakan hak setiap warga negara untuk mengadukan ke MK kalau ada yang dirasakan merugikan. Kalau kita menengarai akan ada lagi , maka diharapkan harus bersama Peer Groupnya. Yang paling tidak nyaman adalah reaksi dari masyarakat, jangankan demo, menulis di media saja akan menjadikan opini dalam masyarakat.Jalur-jalur yang sifatnya konstitusional, lobbying harus kita olah.Moment tidak boleh hilang dalam melakukan pembinaan ke anggota.saya tidak berniat melindungi DlB, namun dia anak-anak kita yang harus dibina.Untuk konsumsi diluaran, jangan kita membicarakan kesalahan DlB, mengenai kegegabahan dan ketidakhati-hatian mereka, walau di medsos banyak terjadi. Dr. Warsito ; Dulu saya dipercaya teman-teman sebagai Ketua untuk JR pasal 66 UUPK, namun dari pertimbangan yang ada, JR tidak jadi dilakukan. Bagaimanapun juga DIB adalah TS kita, perlu kita bina. Mohon dalam melakukan pembinaan, agar Peer Groupnya juga dipanggil, supaya mereka tahu apa yang diperbuat oleh anggotanya. Dr. Daeng ; untuk pembinaan ini, mohon MKEK dapat melakukannya. Dr. Prijo ; karena ini terkait dengan disiplin dan etka berorganisasi, maka yang pas untuk melakukan hal ini adalah Dewan Kehormatan. Dari pertemuan hari ini dapat disepakati dan disimpulkan
;
1. Kejadian ini harus kita jadikan momentum 2.
bersama-sama untuk saling instropeksi apakah kita semua sudah menjalankan profesi dengan benar. Amar Putusan MK ini, jangan ditanggapi secara reaktif, yang akanberimplikasi lebih buruk lagi bagi profesi dokter dan memancing reaksi negatif dari masyarakat.
3.
Untuk membahas lebih kongkrit langkah-langkah lDl pasca Putusan MK ini, akan dibentuk Pokja yang mengikut-sertakan semua unsur Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) dibawah lingkungan lDl. Pembahasan utama adalah
wacana untuk mendorong hadirnya peradilan profesi dengan melakukan komunikasi dan advokasi ke berbagai pihak terkait seperti DPR, Kemkumham, Kemkes, KKI dan MKDKI. diskusi Teman Sejawat dari DIB dengan melibatkan Peer Group nya agar tidak mengambil langkah-langkah yang semakin berimplikasi negatif bagi profesi dokter.
4. Mengajak
qn, '.i
{t Y
DAFTAR HADIR
R.APAT TINDAK NJUiPA$CA T€PUTUSAN MK
TERKAIT UUPK 2OA4 Kamis, 23 April 2A15
NAMA
NO
I
L 3 4
r J
L
+ 0
I lo tl
IL
Vun J Dug,furut-^n
rw
Dh,l Pm,rrra utsoro
fi3lDATl
Wqv
f;oa
wW ffi*W 'Sr[e S
{PXK, PlrD
,k, mr#- Jo7'* s rhNJ di,r4-' Prtlru:aq,lr'
Prn
&-kr6,;r-
PHL\
D) o - lLq,rac:
t7
l4
JfrX
tb
rU
HglKtE
[_rkx+-Yb
n4' V*wvxr,'.
tc
ORGANISASI
WIDI r$rr<,,$o
fl-N.A)ry p RIHAD I
7t rai ?Ds
ltrru;
Fprdali P€4.-orrflL;
fr*tw
PARAF
tr'z
,r'1 I
*
{t
U1/\?
.tf,1-.--
\x
r\,
lftir
W
Porri
;{ffi
{$ wl ?Df t
wrnw
ffi
lArUl
/
,{l
&
I
I
I
ffi
la W Vt h
L ***A--
l7
&-
rS
DtqFrr
hrt| ,0*Laa"
L.2 t,- I eLL
Nlal.r'trcct{
fat go*o,
rellmfft'
(YYn
/t\
f
',{i* DAFTAR HADIR RAPATTINDAK I3NJUT PASCA KEPUTUSAN MK TERKAIT UUPK 2AA4 Kamis, 23 April 2015
NAMA
NO t1
[isg" JLrno,ih Mi.+h*
,74
n L5 ?,\
g u
a .uI 14
Ala^. q^-*,
/\r [IUr^/
{>r90
t
%ttt
&,t(*
\\
A fd*Dotq +l ,1 fib10 ffiWt N"< i$ru f rt r*5 {W.fr4
2aras1i,s ,nnif"fif
A -W
tlk*
I
fe
8.^a
J)
o:
?\
9\
D.
1l
{h^,H/Etpte_
U?a
@pt
vlL
ab4-Lt k. na/q'rrrrt
f€r-?A.l.\ffi tt+snqr,&
I f,
t
I
fL6s{fu
f {t;- -
tffi ft/
3t, -
t
t&.
?orzt'
DC.
Yx
x (w
y{ tst
atr,-tt--
-&r.0a$g M t"qrh
b4l^
/, "/ru
?a{<*r1
30. 3t
L
t\fi'
L u\"u:
Wt €
LL
n4<-6r<-*-
hwtj hrosnfiani Vrlsll vvte,l'-, w .Tart** () u L{t * tDRLrs
.L
P'SKO
P*, =tr+*f,.-
Aa
,of
ORGANISASI
