RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN Jakarta, 20 April 2015

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN 2014 Jakarta, 20 April 2015

Prosedur Keadaan Darurat Sesuai Standar Keamanan dan Keselamatan

2

Video Profile

3

MOHON PERHATIAN ANDA •

Kami tidak membagikan hard-copy materi presentasi ini. Materi presentasi ini dapat anda akses di website Petrosea www.petrosea.com

•

Mohon memperhatikan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dibagikan.

•

Mohon mematikan telpon seluler anda selama presentasi ini berlangsung.

4

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN PT PETROSEA Tbk.

5

AGENDA RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

6

AGENDA RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1

Persetujuan Atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

2

Pengesahan Laporan Keuangan Yang Memuat Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2014

3

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2014

4

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Atas Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2015

5

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan 7

AGENDA PERTAMA RUPSLB

Penjelasan

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) khususnya peraturan OJK: • No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka • No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

8


Penjelasan Adapun pasal-pasal dari Anggaran Dasar Perseroan yang harus diubah untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan OJK adalah:

I.

Pasal 11 tentang Direksi;

II.

Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi;

III. Pasal 13 tentang Rapat Direksi; IV. Pasal 14 tentang Dewan Komisaris;

V. Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris; VI. Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris;

9


VII. Pasal 19 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; VIII. Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; IX. Pasal 21 tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;

X. Pasal 22 tentang Pimpinan Rapat dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham; XI. Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan; XII. Pasal 26 tentang Pengubahan Anggaran Dasar; XIII. Pasal 27 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan; XIV. Pasal 28 tentang Pembubaran dan Likuidasi.

10

AGENDA PERTAMA RUPSLB Perubahan secara garis besar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 1. Ketentuan mengenai permintaan penyelenggaraan RUPS (mengubah pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28): a) Dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 10 atau lebih dari jumlah seluruh sahan dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; b) Diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya. c) Permintaan dimaksud harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangan kepentingan Perseroan, merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS, disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan anggaran dasar Perseroan; d) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi; 11


e) Apabila Direksi tidak mengajukan pengumuman, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris; f)

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris;

g) Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menindaklanjuti maka wajib mengumumkan terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS;

h) Pengumuman tidak dilaksanakannya RUPS dilakukan 15 hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham; i)

Diumumkan melalui 1 surat kabar nasional dan situs web Perseroan dan situs web Bursa;

j)

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman atas permintaan penyelenggaraan RUPS, pemegang saham dapat mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri;

12


Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 (lanjutan) 2. Ketentuan Mengenai Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, dimana wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan dilakukan di: i) tempat kedudukan Perseroan; atau ii) tempat Perseroan melakukan kegiatan utamanya; atau iii) ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau iv) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 3. Ketentuan mengenai Pemberitahuan RUPS, dimana pemberitahuan mata acara dilakukan 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS 4. Ketentuan mengenai Pengumuman RUPS, dimana diatur hal-hal sebagai berikut: a. Paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan tanpa menghitung hari pengumuman dan pemanggilan; b. Informasi Pengumuman RUPS wajib memuat ketentuan mengenai pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham untuk mengusulkan mata acara RUPS, tanggal penyelenggaraan RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS; c.

Diumumkan dalam 1 surat kabar nasional dan situs web Perseroan dan situs web Bursa;

d. Bukti iklan di koran disampaikan kepada OJK 2 hari kerja setelah pengumuman. 13


Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 (lanjutan) 5. Ketentuan mengenai Usulan Mata Acara RUPS, dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Pemegang saham yang dapat mengajukan usulan mata acara RUPS adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari saham dengan hak suara; b. Usulan mata acara RUPS dapat diajukan secara tertulis kepada DIreksi paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan; c.

Persyaratan pengajuan usulan mata acara RUPS dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan terkait dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;

14


Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 (lanjutan) 6. Ketentuan mengenai Pemanggilan RUPS, dimana diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pemanggilan paling lambat dilakukan 21 hari sebelum RUPS tanpa menghitung tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS; b.Informasi yang wajib dimuat antara lain adalah tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, mata acara termasuk penjelasannya dan informasi bahwa bahan RUPS tersedia sejak dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan; c. Pemanggilan RUPS diumumkan melalui 1 surat kabar nasional, situs web Perseroan dan situs web Bursa; d.Bukti iklan di koran disampaikan kepada OJK 2 hari kerja setelah pemanggilan.

15


Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 (lanjutan)

7. Ketentuan tentang Bahan Mata Acara RUPS, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak dilakukannya Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; b. Bahan mata acara RUPS dapat berupa salinan dokumen fisik yang tersedia secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis atau salinan dokumen elektronik dapat diakses melalui situs web Perseroan c.

Dalam hal salah satu mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan atau calon anggota Dewan Komisaris wajib tersedia di situs web site Perseroan atau paling lambat saat penyelenggaraan RUPS sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan

16


Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 (lanjutan) 8. Ketentuan mengenai Ralat Pemanggilan RUPS, dimana diatur: a. Ralat Pemanggilan RUPS dilakukan dalam hal terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan RUPS yang telah dilakukan atau terjadi perubahan tanggal RUPS dan atau penambahan mata acara RUPS, dimana Perseroan wajib melakukan Pemanggilan ulang; b. Dalam hal ralat bukan dikarenakan kesalahan Perseroan, maka pengunduran RUPS dikecualikan dengan menyampaikan bukti ralat bukan kesalahan Perseroan kepada OJK pada hari yang sama saat melakukan ralat Pemanggilan. 9. Ketentuan tentang Tata Tertib RUPS, yang mensyaratkan: a. tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir dan pokokpokok tata tertib tersebut wajib dibacakan sebelum RUPS dimulai; b. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

17


Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 (lanjutan) 10. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS, yang mengatur antara lain: a. Risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris; b. Risalah RUPS disampaikan kepada OJK 30 hari setelah penyelenggaraan RUPS; c. Ringkasan RUPS diumumkan paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS dalam satu surat kabar nasional dan situs web Perseroan dan situs web Bursa dan bukti pengumuman disampaikan kepada OJK 2 hari kerja setelah diumumkan.

18

AGENDA PERTAMA RUPSLB Perubahan secara garis besar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 (mengubah pasal 11 tentang Direksi, pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, pasal 13 tentang Rapat Direksi, pasal 14 tentang Dewan Komisaris, pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dan pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris): 1. Ketentuan mengenai Direksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Direksi dapat mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatan dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. c.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggaran RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara; 19


Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 (lanjutan) d. Dalam hal RUPS sebagaimana diatas, tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. 2. Ketentuan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan and Anggaran Dasar; c.

Setiap anggota Direksi wajib melakanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

20



3. Ketentuan mengenai Rapat Direksi, diatur antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Direksi wajib melakukan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 kali setiap bulan; b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan; c. Direksi wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku; d. Dalam hal rapat yang dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 hari sebelum rapat diselenggarakan; e. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. f. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi

21


g. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. h. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

22



4. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatan dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. 5. Ketentuan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang, yang diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. b. Dewan Komisaris wajib menjalan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

23


c.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

d. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. e. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseraoan atau melalaikan kewajibannya. 6. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 kali dalam 2 bulan; b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan;

24


Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 (lanjutan) c.

Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;

d. Dalam hal rapat yang dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 hari sebelum rapat diselenggarakan; e. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. f.

Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

g. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

25

AGENDA RUPSLB Persetujuan Agenda RUPSLB

1.

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2.

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Angaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas.

26

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PETROSEA Tbk.

27

AGENDA RUPST 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

2

Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2014

3

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2014

4

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015

5

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

28

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN DAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN YANG MEMUAT NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

29

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA KINERJA PERUSAHAAN Pada tahun 2014, Petrosea fokus pada pengelolaan biaya operasi, pengalokasian armada tambang batubara untuk mempertahankan produktivitas, dan beradaptasi dengan perubahan rencana tambang serta persyaratan kontrak

Pendapatan Usaha 3,4% menjadi US$ 348,0 juta (tahun 2013 US$ 360,1 juta)

Laba Operasi 35,8% menjadi US$ 40,1 juta (tahun 2013 US$ 62,5 juta)

Laba Bersih 87,0 % menjadi US$ 2,3 juta (tahun 2013 US$ 17,3 juta) 30

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA KINERJA PERUSAHAAN Penyebab Penurunan Laba Operasi

• Volume Pengupasan lapisan tanah penutup (overburden) lebih rendah • Kenaikan biaya operasional alat berat yang diimbangi sebagian dengan efisiensi biaya overhead dan administrasi

31

HAL-HAL PENTING YANG TERJADI DI TAHUN 2014

Kontrak Jasa Pertambangan:  Proyek jasa pengupasan lapisan tanah penutup, dan Penyewaan Alat Berat dengan PT Indonesia Pratama.  Perpanjangan kontrak dengan PT Kideco Jaya Agung untuk durasi 3 tahun (2016 – 2018). Jasa Minyak & Gas Bumi :  Persetujuan prinsip perpanjangan sewa lahan Tanjung Batu  Total Nilai Kontrak baru US$ 12.54 M:  

7 PSC : US$ 7.12 M 12 Support Service Company : US$ 5.42 M

Jasa Rekayasa & Manajemen Proyek:  Proses penyelesaian pembangunan jalan tambang di Tabang untuk PT Indonesia Pratama

Operasional

Jasa Pertambangan: 1. ABN: 61.6 Mbcm di 2014 (46.2 Mbcm di 2013) 2. KJA: 45.0 Mbcm di 2014 (35.2 Mbcm di 2013) 3. GBP: 23.3 Mbcm di 2014 (36.2 Mbcm di 2013) 4. SBB: 1.2 Mbcm di 2014 (23.6 Mbcm di 2013) 5. TBG: 0.2 Mbcm di 2014 (Mulai : Desember 2014) Jasa Minyak & Gas Bumi : • Pendapatan : US$ 35.6M di 2014 (US$33.1M di 2013) Jasa Rekayasa & Manajemen Proyek: • Pendapatan: US$ 18.8M di 2014 (US$14.7M di 2013)

 Dimulainya pembangunan offshore supply base di Kariangau  Penyelesaian proyek IBT tanpa kecelakaan kerja

32

HAL-HAL PENTING YANG TERJADI DI TAHUN 2014 Penghargaan HSE

 Di sektor jasa minyak dan gas bumi, tim POSB Tanjung Batu berhasil mencapai safety milestone 3 Juta Jam Kerja Tanpa Mengalami kecelakaan Yang Berakibat Hari Kerja Hilang  Tim proyek Tabang Haul Road berhasil mencapai safety milestone 1 Juta Jam Kerja Tanpa Mengalami Kecelakaan Yang Berakibat Hari Kerja Hilang  Proyek KJA meraih penghargaan PRATAMA untuk kategori Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Tim proyek KJA berhasil mencapai safety milestone 4 Juta Jam Kerja Tanpa Mengalami Kecelakaan Yang Berakibat Hari Kerja Hilang  Tim proyek ABN berhasil mencapai safety milestone 14 Juta Jam Kerja Tanpa Mengalami Kecelakaan Yang Berakibat Hari Kerja Hilang  POSB memperoleh anugerah PROPERDA HIJAU dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan PROPERNAS BIRU dari Kementerian Lingkungan Hidup

33


MANAJEMEN MUTU •

Selama lebih dari 14 tahun Perseroan telah mempertahankan sertifikat standar mutu internasional ISO 9001:2008 untuk cakupan manajemen proyek, operasi usaha tambang,perancangan, konstruksi dan instalasi terhadap proyek jasa rekayasa multidisiplin dan jasa pasokan bagi operasi lepas pantai termasuk penanganan kargo dan jasa logistik pada sektor migas, mineral dan tambang, infrastruktur serta industri manufaktur.

•

Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008

34

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Karyawan Per 31 Desember 2014 = 3.189 orang, menurun dibanding 2013 (3.341 orang)

Program Evaluasi • Standar Kompetensi Umum (Core Competency) • Standar Kompetensi Fungsional (Functional Competency)

Program Pelatihan • Total jam pelatihan 140.750 jam • Pelatihan keterampilan diri sebanyak 4.904,5 jam • Pelatihan keterampilan teknis sebanyak 135.845,5 jam

35

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA TANGGUNG JAWAB SOSIAL Pendidikan • • • • • • •

Pengembangan Perpustakaan Sekolah Pengembangan UKS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan Teknologi Informasi Kampanye Pendidikan Ekstrakurikuler Renang Bagi Siswa Sarana Transportasi untuk Anak Sekolah

Pemberdayaan Ekonomi • Pengembangan Mata Pencaharian Masyarakat di Kariangau • Pemgembangan Mata Pencaharian Masyarakat Somber

Kesehatan • Revitalisasi Posyandu • Program Penguatan Perilaku Hidup Bersih & Sehat bagi Masyarakat • Penyediaan Air Bersih

Donasi • Donasi /Bantuan Rutin • Tanggap Darurat Musibah 36

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA TINJAUAN KEUANGAN – PENDAPATAN

37

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA TINJAUAN KEUANGAN – LABA RUGI Pendapatan

Laba Operasi

Laba Bersih

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA TINJAUAN KEUANGAN – POSISI KEUANGAN

Aset • Posisi kas dan setara kas meningkat 14.4% menjadi US$ 65,4 juta • Aset lancar turun 6,2% menjadi US$ 176,8 juta • Aset tidak lancar turun dari US$ 320,6 juta pada tahun 2013 menjadi US$ 290,9 juta pada tahun 2014 • Jumlah aset menurun 8,2% pada tahun 2014 menjadi US$ 467,7 juta

• Posisi Modal kerja (Working Capital) bersih: US$ 92,1 juta

39

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA TINJAUAN KEUANGAN – POSISI KEUANGAN

Liabilitas dan Pinjaman • Total liabilitas Perseroan turun dari US$ 311,7 juta menjadi US$ 274,9 juta • Jumlah Pinjaman turun dari US$ 231,2 juta menjadi US$ 194,2 juta • Rasio Pinjaman terhadap Modal membaik dari 1.15x menjadi 1,01x • Interest coverage ratio membaik dari 4,94x menjadi 8,76x

40

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA TINJAUAN KEUANGAN- EKUITAS DAN DIVIDEN

Ekuitas dan Dividen • Saldo Ekuitas: US$ 192,8 juta

• Dividen tahun buku 2013: 

Dibagikan sebesar US$ 7 juta atau US$ 0,00694 per lembar saham



Pembayaran : 14 Juli 2014

41

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA TINJAUAN KEUANGAN – ARUS KAS dan BELANJA MODAL

Arus Kas  Saldo Kas dan setara kas meningkat 14.4% menjadi US$65,4 juta  Arus Kas dari aktivitas operasional adalah US$ 90,9 juta yang merupakan hasil operasi dan perbaikan manajemen modal kerja.

Belanja Modal  Belanja modal Perusahaan sebesar US$ 44.3 juta • Penggantian alat pendukung operasi jasa minyak dan gas • Penggantian komponen alat pertambangan

42

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan terus berkomitmen pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan:

1. mengadopsi Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2. menerapkan pedoman berperilaku dan pendelegasian wewenang yang telah berlaku di Perseroan

Komite – Komite Perseroan Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris: 1. Komite Audit 2. Komite Tata Kelola Perusahaan 3. Komite Sumber Daya Manusia 4. Komite Risiko & Manajemen Investasi

43


Komite – Komite Perseroan Komite Audit melakukan: •

peninjauan dan evaluasi secara berkesinambungan atas aktivitas divisi Internal Audit Perseroan

•

Pertemuan dengan perwakilan auditor eksternal untuk mendiskusikan ruang lingkup audit dan pelaksanaan audit, laporan audit atas laporan keuangan dan surat kepada manajemen

•

menelaah Laporan Keuangan Perseroan setiap kuarter

Komite Tata Kelola Perusahaan membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam mengkaji dan memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan di Perseroan berdasarkan bench-marking atas praktek terbaik yang diterapkan oleh industri pertambangan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan Corporate Social Responsibility dan lain-lain hal yang diputuskan oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Perseroan

44


Komite – Komite Perseroan Komite Sumber Daya Manusia membantu dalam hal menetapkan kebijakan etika Perseroan serta sumber daya manusia dan implementasi etika Perseroan serta menetapkan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta menetapkan sistem remunerasi

Komite Risiko dan Investasi Manajemen memberikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan kebijakan dan prosedur pelaksanaan rencana investasi Perseroan agar sesuai dengan Visi, Misi dan Destination Statement (VMDS) Perseroan. Disamping itu, membantu Dewan Komisaris Perseroan menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko Perseroan, serta memastikan bahwa telah dilakukan penilaian yang mendalam terhadap semua transaksi dan tidakan Perseroan yang berpotensi mengandung risiko, serta memberikan rekomendasi terhadap tindakan yang perlu diambil untuk mengurangi risiko tersebut

45

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA Persetujuan Agenda RUPST Pertama & Kedua 1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya dalam tahun 2014, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014. 3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 4. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. GA115 0115 PTRO HA, tertanggal 5 Maret 2015.

46

AGENDA RUPST KETIGA

PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014

47

AGENDA RUPST KETIGA

Penggunaan Laba Bersih Laba bersih Perseroan tahun 2014 senilai US$ 2.253.000

Berdasarkan pasal 24 ayat 1 dari Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tertanggal 14 April 2015, Direksi Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut: 1.Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$ 1,689,750 untuk sejumlah 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,00168 per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tahun Buku 2014 (Recording Date).

48

AGENDA RUPST KETIGA Penggunaan Laba Bersih 2. Sisa Laba Bersih Perseroan Tahun 2014 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan. 3. Jadwal pembagian dividen final tahun buku 2014 sebagai berikut.

No. 1 2

Kegiatan Hari & Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa Senin, 20 April 2015 Pemberitahuan kepada OJK dan BEI perihal hasil keputusan RUPS Rabu, 22 April 2015 Tahunan & Luar Biasa serta Pembayaran Dividen

3

Pemberitahuan kepada KSEI dan OJK perihal Pemberitahuan Rabu, 22 April 2015 pelaksanaan pembayaran dividen final tahun buku 2014 Pengumuman Bursa Jadwal Pembayaran Dividen Rabu, 22 April 2015 Iklan Jadwal dan Tatacara Pembayaran Dividen Rabu, 22 April 2015 Tahun Buku 2014

4 5

49

AGENDA RUPST KETIGA Jadwal Dividen Final Tahun Buku 2014 No. 6

Kegiatan Hari & Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Kamis, 30 April 2015 (recording date)

7

Pemberitahuan dari PTRO kepada KSEI mengenai Kurs Tengah Kamis, 30 April 2015 dan Total Dividen

8

Akhir Periode Perdagangan yang masih mengandung hak atas Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler & Negosiasi Senin, 27 April 2015 - Pasar Tunai Kamis, 30 April 2015

9

Mulai Periode Perdagangan tidak mengandung hak atas Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi Selasa, 28 April 2015 - Pasar tunai Senin, 4 Mei 2015

10

Tanggal Pembayaran/Pendistribusian Dividen Tunai

Jumat, 22 Mei 2015

50

AGENDA RUPST KETIGA

Jadwal Dividen Final Tahun Buku 2014 4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tatacara pembagian dividen final serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu. 5. Sehubungan dengan pencapaian laba bersih tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus ini, Dewan Komisaris akan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Human Capital Perseroan.

51

AGENDA RUPST KETIGA Persetujuan Agenda RUPST Ketiga Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut: 1.

2. 3.

Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$ 1,689,750 untuk sejumlah 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,00168 per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tahun Buku 2014 (Recording Date). Sisa Laba Bersih Perseroan Tahun 2014 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan. Jadwal pembagian dividen final tahun buku 2014 sebagai berikut:

52

AGENDA RUPST KETIGA Persetujuan Agenda RUPST Ketiga NO.

KEGIATAN

HARI & TANGGAL

1.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa

2.

4.

Pemberitahuan kepada OJK dan BEI perihal hasil keputusan RUPS Tahunan & Luar Biasa Rabu, 22 April 2015 serta Pembayaran Dividen Pemberitahuan kepada KSEI dan OJK perihal Pemberitahuan pelaksanaan pembayaran Rabu, 22 April 2015 dividen final tahun buku 2014 Pengumuman Bursa Jadwal Pembayaran Dividen Rabu, 22 April 2015

5.

Iklan Jadwal dan Tatacara Pembayaran Dividen Tahun Buku 2014

Rabu, 22 April 2015

6.

Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (recording date)

Kamis, 30 April 2015

7.

Pemberitahuan dari PTRO kepada KSEI mengenai Kurs Tengah dan Total Dividen


8.

Akhir Periode Perdagangan yang masih mengandung hak atas Dividen (Cum Dividen) Pasar Reguler & Negosiasi Pasar Tunai

Senin, 27 April 2015 Kamis, 30 April 2015

9.

Mulai Periode Perdagangan tidak mengandung hak atas Dividen (Ex Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar tunai

Selasa, 28 April 2015 Senin, 4 Mei 2015

10.


Jumat, 22 Mei 2015

3.

Senin, 20 April 2015

53

AGENDA RUPST KETIGA Persetujuan Agenda RUPST Ketiga

4. 5.

Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tatacara pembagian dividen final serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu. Sehubungan dengan pencapaian laba bersih tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus ini, Dewan Komisaris akan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Human Capital Perseroan

54

AGENDA RUPST KEEMPAT

PERSETUJUAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015

55


Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Mengusulkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik.

56


Persetujuan Agenda RUPST Keempat Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik.

57

AGENDA RUPST KELIMA

PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

58

AGENDA RUPST KELIMA Persetujuan Agenda RUPST Kelima Sehubungan dengan surat pengunduran diri Bapak Sudirman Said selaku Wakil Presiden Direktur tertanggal 4 Juni 2014 dan surat pengunduran diri Bapak Albert Steven Budisusetija selaku Komisaris Independen tertanggal 27 Agustus 2014 dan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2015 serta sesuai dengan usulan dari pemegang saham Perseroan, PT Indika Energy Tbk. berdasarkan surat tertanggal 14 April 2015, maka kami mengusulkan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham sebagai berikut:

1. A. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri: 1. Bapak Albert Steven Budisusetija sebagai Komisaris Independen dan memberikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. 2. Bapak Sudirman Said sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan memberikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan

59

AGENDA RUPST KELIMA Persetujuan Agenda RUPST Kelima 2. Menyetujui untuk mengangkat: Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Presiden Komisaris; Ibu Retina Rosabai sebagai Komisaris; Bapak Richard M. Harjani sebagai Komisaris; Bapak Simon Felix Sembiring sebagai Komisaris Independen; Bapak Maringan Purba Sibarani sebagai Komisaris Independen; Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Direktur; Bapak Ilda Harmyn sebagai Wakil Presiden Direktur; Bapak David Edward Adams sebagai Direktur; Bapak Mochamad Kurnia Ariawan sebagai Direktur; Bapak Johanes Ispurnawan sebagai Direktur Independen; Bapak Rusdiawan sebagai Direktur. untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama 2 (dua) tahun terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.

60

AGENDA RUPST KELIMA Persetujuan Agenda RUPST Kelima

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham pada Tahun 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Presiden Komisaris. Ibu Retina Rosabai sebagai Komisaris. Bapak Richard M. Harjani sebagai Komisaris. Bapak Simon Felix Sembiring sebagai Komisaris Independen. Bapak Maringan Purba Sibarani sebagai Komisaris Independen.

61

AGENDA RUPST KELIMA Persetujuan Agenda RUPST Kelima

Direksi Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Direktur. Bapak Ilda Harmyn sebagai Wakil Presiden Direktur. Bapak David Edward Adams sebagai Direktur. Bapak Mochamad Kurnia Ariawan sebagai Direktur. Bapak Johanes Ispurnawan sebagai Direktur Independen. Bapak Rusdiawan sebagai Direktur. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan

62

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2014 PT PETROSEA Tbk.

63

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Menyetujui sebagai berikut: 1.

a. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. b. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya dalam tahun 2014, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014. c. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2.

Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. GA115 0115 PTRO HA, tertanggal 5 Maret 2015.

64


3. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut: a. Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$ 1,689,750 untuk sejumlah 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,00168 per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tahun Buku 2014 (Recording Date). b. Sisa Laba Bersih Perseroan Tahun 2014 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan. c. Jadwal pembagian dividen final tahun buku 2014:

65


NO.

KEGIATAN

HARI & TANGGAL

1.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa

2.

4.

Pemberitahuan kepada OJK dan BEI perihal hasil keputusan RUPS Tahunan & Luar Biasa Rabu, 22 April 2015 serta Pembayaran Dividen Pemberitahuan kepada KSEI dan OJK perihal Pemberitahuan pelaksanaan pembayaran Rabu, 22 April 2015 dividen final tahun buku 2014 Pengumuman Bursa Jadwal Pembayaran Dividen Rabu, 22 April 2015

5.

Iklan Jadwal dan Tatacara Pembayaran Dividen Tahun Buku 2014

Rabu, 22 April 2015

6.

Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (recording date)


7.

Pemberitahuan dari PTRO kepada KSEI mengenai Kurs Tengah dan Total Dividen


8.

Akhir Periode Perdagangan yang masih mengandung hak atas Dividen (Cum Dividen) Pasar Reguler & Negosiasi Pasar Tunai

Senin, 27 April 2015 Kamis, 30 April 2015

9.

Mulai Periode Perdagangan tidak mengandung hak atas Dividen (Ex Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar tunai

Selasa, 28 April 2015 Senin, 4 Mei 2015

10.


Jumat, 22 Mei 2015

3.

Senin, 20 April 2015

66


d. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tatacara pembagian dividen final serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu. e. Sehubungan dengan pencapaian laba bersih tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus ini, Dewan Komisaris akan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Human Capital Perseroan

67


4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik.

68


5. A. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri:

1. Bapak Albert Steven Budisusetija sebagai Komisaris Independen dan memberikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. 2. Bapak Sudirman Said sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan memberikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.

69


B. Menyetujui untuk mengangkat: • Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Presiden Komisaris; • Ibu Retina Rosabai sebagai Komisaris; • Bapak Richard M. Harjani sebagai Komisaris; • Bapak Simon Felix Sembiring sebagai Komisaris Independen; • Bapak Maringan Purba Sibarani sebagai Komisaris Independen; • Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Direktur; • Bapak Ilda Harmyn sebagai Wakil Presiden Direktur; • Bapak David Edward Adams sebagai Direktur; • Bapak Mochamad Kurnia Ariawan sebagai Direktur; • Bapak Johanes Ispurnawan sebagai Direktur Independen; • Bapak Rusdiawan sebagai Direktur. untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama 2 (dua) tahun terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu. 70


Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham pada Tahun 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Presiden Komisaris. Ibu Retina Rosabai sebagai Komisaris. Bapak Richard M. Harjani sebagai Komisaris. Bapak Simon Felix Sembiring sebagai Komisaris Independen. Bapak Maringan Purba Sibarani sebagai Komisaris Independen.

71


Direksi: Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Direktur. Bapak Ilda Harmyn sebagai Wakil Presiden Direktur. Bapak David Edward Adams sebagai Direktur. Bapak Mochamad Kurnia Ariawan sebagai Direktur. Bapak Johanes Ispurnawan sebagai Direktur Independen. Bapak Rusdiawan sebagai Direktur. C. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.

72


6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini.

73

Terima kasih atas kehadirannya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan 2014 PT Petrosea Tbk

74

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN Jakarta, 20 April 2015

Recommend Documents