RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN 2015 Jakarta, 20 April 2016
Prosedur Keadaan Darurat Sesuai Standar Keamanan dan Keselamatan
2
JALUR EVAKUASI
Lokasi RUPS Tahunan
Ruang Tunggu VIP
Area Standby Paramedis
PROSEDUR KEADAAN DARURAT
Sesuai dengan ketentuan Standar Pengamanan dan Keselamatan, berikut kami sampaikan : •Bahwa saat ini kita berada di Ruang Mawar, Lantai 2,Gedung Balai Kartini, Jakarta Selatan. Pada lantai 2 ini terdapat 3 (tiga) Pintu Darurat, yang berada di sekitar Ruang Mawar, 1 (satu) pintu darurat di sebelah lift barang sisi selatan Ruang Mawar, 1 (satu) pintu darurat di depan Balai Kartini Office dan 1 (satu) pintu darurat berada di Boutique Hotel; •Jika terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi, kebakaran atau keadaan darurat lainnya, maka seluruh peserta RUPS Tahunan, turun melalui pintu darurat tersebut di atas, serta berkumpul pada Assembly Point yang terletak di area parkir kendaraan, sesampai di Assembly Point jangan mencoba masuk ke ruang RUPS Tahunan atau Gedung Balai Kartini, sampai ada petunjuk lebih lanjut ; •Usahakan jangan panik dan amankan dokumen atau barang-barang bawaan anda sebelum meninggalkan ruang RUPS Tahunan, serta dengarkan baik-baik pengumuman dari Building Manajemen Balai Kartini dan ikuti petunjuk yang diberikan ; •Petugas security Gedung dan security CODE 4 akan mengarahkan dan membantu para peserta RUPS Tahunan untuk meninggalkan lokasi RUPS Tahunan tersebut menuju Assembly Point yang telah ditentukan ; dan •Panitia juga menyediakan 1 (satu) unit ambulance dan paramedis CODE 4 untuk mengantisipasi keadaan darurat tersebut.
Video Profile
5
Mohon Perhatian Anda Kami tidak membagikan hard-copy materi presentasi ini. Materi presentasi ini dapat anda akses di website Petrosea www.petrosea.com Mohon memperhatikan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan yang telah dibagikan.
Mohon mematikan telpon seluler anda selama presentasi ini berlangsung.
6
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN PT PETROSEA Tbk.
7
AGENDA RAPAT
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1
Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tempat Kedudukan Perseroan
2
Penyesuaian Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perseroan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
3
Perubahan Pasal 12 ayat 5 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
8
AGENDA RAPAT
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1
Persetujuan Atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
2
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2015
3
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2015
4
Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2016
5
Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan
9
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PETROSEA Tbk.
10
AGENDA RUPST PERTAMA RUPSLB
Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tempat Kedudukan Perseroan
11
AGENDA PERTAMA RUPSLB
Penjelasan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi Tangerang Selatan sejak 29 Juni 2015 sebagai salah satu penunjang kebutuhan khusus Perseroan. Merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseron sebagaimana berikut:
SEBELUM
SESUDAH
Perseroan Terbatas ini bernama “PT Petrosea Tbk” (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perseroan Terbatas ini bernama “PT Petrosea Tbk” (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Tangerang Selatan.
12
AGENDA PERTAMA RUPSLB
Hasil Keputusan Agenda Pertama 1.
Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang perubahan Tempat Kedudukan Perseroan, semula Jakarta Selatan menjadi Tangerang Selatan. sehingga Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
1.
2.
Perseroan Terbatas ini bernama "PT PETROSEA Tbk" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Tangerang Selatan.
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Angaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas.
13
AGENDA RUPST KEDUA RUPSLB
Penyesuaian Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perseroan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
14
AGENDA KEDUA RUPSLB
Penjelasan Penyesuaian Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perseroan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
15
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT
SEBELUM
SESUDAH
1.
Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.201.721.000.000,00 (dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 4.034.420.000 (empat miliar tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh Rupiah).
Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.201.721.000.000,00 (dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 4.034.420.000 (empat miliar tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh Rupiah).
2.
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 1.008.605.000 (satu miliar delapan juta enam ratus lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.430.250.000,00 (lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 1.008.605.000 (satu miliar delapan juta enam ratus lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.430.250.000,00 (lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh masingmasing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
16
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT 3.
SEBELUM
SESUDAH
Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara serta syaratsyarat yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari.
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar ini.
17
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015
PASAL 4 AYAT 4.
SEBELUM
SESUDAH
a. Jika saham yang masih dalam penyimpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya secara proporsional, sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang mereka wakili dengan penyetoran tunai.
Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana. b. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dan bentuk lain selain uang. c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan. d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan penyetoran atas saham berupa hak tagih wajib memenuhi peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran saham.
18
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT 4.
SEBELUM
SESUDAH
Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, tersebut, dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dan/atau unsur modal sendiri, maka laba dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut Perseroan dicatatkan. sudah dimuat dalam Laporan Keuangan c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat pengecualian. persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham. Persyaratan dan jangka waktu pengeluaran saham tersebut, ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional. b.
19
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT
SEBELUM
4.
e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atauwaran dan/atau efek konversi. Iainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang Iebih besar dari proporsi bagiannya. f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut, tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia, di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
SESUDAH
20
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT 5.
SEBELUM
SESUDAH
a. sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut: 1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan; 2. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; 3. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau 4. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatam modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
21
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT
5
SEBELUM
SESUDAH
b.
1. Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). 2. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 3. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.
22
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT
SEBELUM
SESUDAH
4. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3. 5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari: porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan Ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 6. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham: i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; 23
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT
6.
SEBELUM ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
SESUDAH
Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka: a.Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
24
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT
SEBELUM
SESUDAH b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: 1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau 4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas; e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
25
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT
7.
8.
SEBELUM
SESUDAH
Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
26
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 PASAL 4 AYAT
SEBELUM
SESUDAH
9.
Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10.
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: a.telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar; b.telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; c.penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini; d.dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; e.persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini
27
AGENDA KEDUA RUPSLB
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015
PASAL 4 AYAT 11.
SEBELUM
SESUDAH
Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
28
AGENDA KEDUA RUPSLB
Hasil Keputusan Agenda Kedua 1.
Menyetujui Penyesuaian Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perseroan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga menjadi berbunyi sebagaimana yang dapat dilihat pada materi Rapat yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai dan ditampilkan pada layar presentasi.
2.
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Angaran Dasar Perseroan tersebut diatas.
29
AGENDA KETIGA RUPSLB
Perubahan Pasal 12 ayat 5 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
30
AGENDA KETIGA RUPSLB
Penjelasan Kondisi operasional Perseroan agar tetap berjalan dinamis dan kondusif, dipandang perlu bagi Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi: Sebelum
Sesudah
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat didelegasikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan dan tidak mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, maka hal tersebut ditetapkan oleh Direksi. Susunan organisasi Perseroan harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris. 31
AGENDA KETIGA RUPSLB
Hasil Keputusan Agenda Ketiga 1.
Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut: (5) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat didelegasikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan dan tidak mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, maka hal tersebut ditetapkan oleh Direksi. Susunan organisasi Perseroan harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris.
2.
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Angaran Dasar Perseroan tersebut diatas.
32
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PETROSEA Tbk.
33
AGENDA RUPST
1
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
2
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2015
3
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2015
4
Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016
5
Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
34
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Persetujuan atas laporan tahunan perseroan, laporan pertanggungjawaban direksi perseroan dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris perseroan
& Pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 desember 2015
35
HARGA BATUBARA 2007-2015
Sumber: Bloomberg
36
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA HAL-HAL PENTING DI TAHUN 2015 Pebruari 2015 Proyek ABN, GBP dan KJA menerima penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur atas pencapaian “Nihil Kecelakaan Kerja” & “Pencegahan dan Penanggulangan HIVAIDS di Tempat Kerja” Maret 2015 POSB mengikuti Balikpapan Fire Rescue Challenge (BFRC) April 2015 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa serta Paparan Publik Kontrak kerjasama dengan PT Maruwai Coal (BHP Billiton) Juni 2015 Penghargaan PROPERDA HIJAU kepada POSB Perpindahan kantor Grha Bintang ke Petrosea Support Facility (PSF) di Tanjung Batu Meresmikan kantor baru di Indy Bintaro Office Park Kontrak kerjasama dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua
37
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA HAL-HAL PENTING DI TAHUN 2015
Agustus 2015 Salah satu anak perusahaannya PT POSB Infrastructure Kalimantan, telah membeli kepemilikan saham PT Mahaka Industri Perdana sebanyak 4.100 saham atau sebesar 51,25% September 2015 Penghargaan Nihil Kecelakaan dan Pengelolaan Program Pencegahan Penanggulangan HIV/AIDS dari MENAKER serta penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dari Dirjen MINERBA - ESDM Oktober 2015 Kontrak kerja dengan PT Indoasia Cemerlang (IAC) untuk melakukan pemindahan lapisan tanah penutup di daerah Kintap, Kalimantan Selatan Nopember 2015 Perjanjian fasilitas kredit untuk sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia
38
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program pencegahan kecelakaan kerja, manajemen risiko yang bijaksana, pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kepemimpinan dan peningkatan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan fokus pada program pemenuhan sistem pengelolaan K3L
Akhir Desember 2015, Petrosea mengukir prestasi 31 juta jam tanpa kecelakaan (LTI Free)
39
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
MANAJEMEN MUTU
• Selama lebih dari 15 tahun, Perseroan telah mempertahankan sertifikat standar mutu internasional ISO 9001:2008, untuk cakupan manajemen proyek, operasi usaha tambang, perancangan, konstruksi dan jasa lainnya.
40
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Sumber Daya Manusia
Jumlah Karyawan Per 31 Desember 2015 = 2.537 orang, menurun dibanding 2014 (3.189 orang)
Program Pelatihan Tahun 2015, melaksanakan program pelatihan 84.803 jam
41
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Tanggung Jawab Sosial
42
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA KINERJA PERUSAHAAN Pada tahun 2015, Petrosea mempertahankan keberlanjutan melalui ketepatan diversifikasi usaha dan optimalisasi biaya serta manajemen modal kerja dan kas.
Pendapatan Usaha 40,56% menjadi US$ 206,83 juta (tahun 2014 US$ 347,97 juta)
Beban Usaha Langsung 36,83% menjadi US$ 177,69 juta (tahun 2014 US$ 281,29 juta)
Laba Kotor 56,30% menjadi US$ 29,14 juta (tahun 2014 US$ 66,68 juta)
Beban Administrasi 26,64% menjadi US$ 19,41 juta (tahun 2014 US$ 26,46 juta)
Laba Operasi 75,81% menjadi US$ 9,73 juta (tahun 2014 US$ 40,22 juta)
43
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA KINERJA PERUSAHAAN
Penyebab Penurunan Laba Operasi
• Volume Pengupasan lapisan tanah penutup (overburden) lebih rendah menjadi 65,95 juta bcm (turun 49,72% dari tahun 2014) • Hal tersebut diatas diimbangi dengan : Penurunan beban usaha langsung hingga 36,83% yang disebabkan oleh penurunan biaya pengoperasian alat berat. Penurunan beban administrasi sebesar 26,64%. Rugi Bersih Menjadi US$ 12,69 juta (tahun 2014 laba bersih US$ 2,36 juta)
44
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Tinjauan Keuangan – Posisi Keuangan
Aset • Aset lancar turun 19,55% menjadi US$ 141,19 juta • Aset tidak lancar turun dari US$ 292,23 juta pada tahun 2014 menjadi US$ 284,18 juta pada tahun 2015 • Jumlah aset menurun 9,06% pada tahun 2015 menjadi US$ 425,37 juta
45
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Tinjauan Keuangan – Posisi Keuangan Liabilitas dan Pinjaman • Liabilitas jangka pendek Perseroan turun menjadi US$90,94 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar US$107,51 juta. • Liabilitas jangka panjang Perseroan turun sebesar 7,04% menjadi US$156,15 juta. • Jumlah liabilitas Perseroan turun dari US$275,49 juta menjadi US$247,09 juta • Rasio Pinjaman terhadap Modal menjadi 1,01x • Interest coverage ratio menjadi 6,22x
Modal Kerja Bersih • Posisi Modal kerja (Working Capital) bersih: US$ 69,32 juta
46
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Tinjauan Keuangan – Ekuitas & Dividen
Ekuitas & Dividen • Saldo Ekuitas: US$ 178,28 juta • Dividen tahun buku 2014:
Dibagikan sebesar US$ 1.62 juta atau US$ 0,00161 per lembar saham
Pembayaran : 29 Mei 2015
47
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Tinjauan Keuangan – Arus Kas & Belanja Modal Arus Kas Saldo Kas dan setara kas adalah US$53,57 juta Arus Kas dari aktivitas operasional adalah US$ 45,99 juta yang merupakan hasil operasi dan manajemen modal kerja. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi adalah US$ 41,06 juta (tahun 2014 : US$ 36,68 juta). Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar US$ 16,73 juta (tahun 2014 : US$ 43,98 juta).
Belanja Modal Belanja modal Perusahaan sebesar US$ 40,85 juta pada tahun 2015 turun dibanding tahun 2014 yang sebesar US$ 42,92 juta, digunakan untuk peremajaan peralatan yang digunakan dalam usaha jasa pertambangan dan pengembangan fasilitas jasa migas.
48
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan terus berkomitmen pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagai pedoman berperilaku dan pendelegasian wewenang yang telah berlaku di Perseroan
Komite – Komite Perseroan Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris: 1. Komite Audit 2. Komite Tata Kelola Perusahaan 3. Komite Human Capital 4. Komite Risiko & Investasi Manajemen
49
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Komite – Komite Perseroan Komite Audit melakukan: •
peninjauan dan evaluasi secara berkesinambungan atas aktivitas divisi Internal Audit Perseroan
•
Peninjauan atas kinerja auditor eksternal Perseroan (Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Enyserta melakukan pertemuan dengan perwakilan auditor eksternal untuk mendiskusikan ruang lingkup dan pelaksanaan audit, serta hasil audit laporan keuangan
•
Menelaah laporan keuangan Perseroan tiap kuartal
Komite Tata Kelola Perusahaan dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam mengkaji dan memantau penerapan prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan di Perseroan berdasarkan bench marking atas praktek terbaik yang diterapkan oleh industri pertambangan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan Corporate Social Responsibility dan lain-lain hal yang diputuskan oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan di atas
50
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Komite – Komite Perseroan Komite Human Capital dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk membantu dalam hal menetapkan kebijakan etika Perseroan serta sumber daya manusia dan implementasi etika Perseroan serta menetapkan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta menetapkan sistem remunerasi
Komite Risiko dan Investasi Manajemen memberikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan kebijakan dan prosedur pelaksanaan rencana investasi Perseroan agar sesuai dengan Visi, Misi dan Destination Statement Perseroan. Disamping itu, membantu Dewan Komisaris Perseroan menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko Perseroan, serta memastikan bahwa telah dilakukan penilaian yang mendalam terhadap semua transaksi dan tidakan Perseroan yang berpotensi mengandung risiko, serta memberikan rekomendasi terhadap tindakan yang perlu diambil untuk mengurangi risiko tersebut
51
AGENDA RUPST PERTAMA & KEDUA
Hasil Keputusan Agenda RUPST Pertama & Kedua 1.
Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2.
Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusan dalam tahun 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.
3.
Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4.
Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. GA 116 0179 PTRO HA tertanggal 15 Maret 2016.
5.
Menyetujui penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Perseroan Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny sebagaimana termuat dalam laporannya No. GA 116 0179 PTRO HA tertanggal 15 Maret 2016.
52
AGENDA RUPST KETIGA
PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015
53
AGENDA RUPST KETIGA
Penggunaan Laba Bersih Rugi Bersih setelah Pajak adalah sebesar US$ 12,69 juta sehingga tidak terdapat Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015
54
AGENDA RUPST KETIGA
Hasil Keputusan Agenda RUPST Ketiga Menyetujui tidak ada penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
55
AGENDA RUPST KEEMPAT
PERSETUJUAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
56
AGENDA RUPST KEEMPAT
Penjelasan Agenda RUPST Keempat Terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik
57
AGENDA RUPST KEEMPAT
Hasil Keputusan Agenda RUPST Keempat Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik.
58
AGENDA RUPST KEEMPAT
PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
59
AGENDA RUPST KELIMA
Usulan Perubahan Susunan Dewan Komisaris & Direksi 1. Menyetujui untuk: • menerima pengunduran diri Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Presiden Komisaris, • menerima pengunduran diri Ibu Retina Rosabai sebagai Komisaris, • menerima pengunduran diri Bapak Simon Felix Sembiring sebagai Komisaris Independen, • menerima pengunduran diri Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Direktur, • menerima pengunduran diri Bapak Ilda Harmyn sebagai Wakil Presiden Direktur • menerima pengunduran diri Bapak David Edward Adams sebagai Direktur. dan memberikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Ibu Retina Rosabai menjabat sebagai Komisaris, Bapak Simon Felix Sembiring menjabat sebagai Komisaris Independen, Bapak Richard Bruce Ness menjabat sebagai Presiden Direktur, Bapak Ilda Harmyn menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur dan Bapak David Edward Adams menjabat sebagai Direktur Perseroan.
60
AGENDA RUPST KELIMA
Usulan Perubahan Susunan Dewan Komisaris & Direksi 2. Menyetujui untuk: • mengangkat Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris, • mengangkat Bapak Azis Armand sebagai Komisaris, • mengangkat Bapak Hanifa Indradjaya sebagai Presiden Direktur, • Mengangkat Bapak Ilda Harmyn sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan meneruskan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu. 3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Abdurrachman Kun Wibowo sebagai Komisaris Independen, untuk jangka waktu selama 2 tahun efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
61
AGENDA RUPST KELIMA
HASIL KEPUTUSAN AGENDA RUPST KELIMA 1. Menyetujui untuk:
• menerima pengunduran diri Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Presiden Komisaris, • menerima pengunduran diri Ibu Retina Rosabai sebagai Komisaris, • menerima pengunduran diri Bapak Simon Felix Sembiring sebagai Komisaris Independen, • menerima pengunduran diri Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Direktur, • Menerima pengunduran diri Bapak Ilda Harmyn sebagai Wakil Presiden Direktur, • menerima pengunduran diri Bapak David Edward Adams sebagai Direktur.
62
AGENDA RUPST KELIMA
HASIL KEPUTUSAN AGENDA RUPST KELIMA 2. Menyetujui untuk:
• mengangkat Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris, • mengangkat Bapak Azis Armand sebagai Komisaris, • mengangkat Bapak Hanifa Indradjaya sebagai Presiden Direktur, • mengangkat Bapak Ilda Harmyn sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan meneruskan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktuwaktu. 3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Abdurrachman Kun Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris selama 2 (dua) tahun terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
63
AGENDA RUPST KELIMA
Hasil Keputusan Agenda RUPST Kelima Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: :
Dewan Komisaris: • Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris; • Bapak Azis Armand sebagai Komisaris; • Bapak Richard M. Harjani sebagai Komisaris; • Bapak Maringan Purba Sibarani sebagai Komisaris Independen; • Bapak Abdurrachman Kun Wibowo sebagai Komisaris Independen. Direksi: • Bapak Hanifa Indradjaya sebagai Presiden Direktur; • Bapak Ilda Harmyn sebagai Direktur; • Bapak Mochamad Kurnia Ariawan sebagai Direktur; • Bapak Johanes Ispurnawan sebagai Direktur Independen; • Bapak Rusdiawan sebagai Direktur.
64
AGENDA RUPST KELIMA
Hasil Keputusan Agenda RUPST Kelima 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.
65
Terima kasih atas kehadirannya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan 2015 PT Petrosea Tbk
66