NOTULEN FOCUS GROUP DISCUSSION

NOTULEN FOCUS GROUP DISCUSSION Dewan Transportasi Kota Jakarta Periode 2014-2017

Hari

: Senin

Tanggal

: 5 Oktober 2015

Jam

: 08.00 WIB s.d selesai

Tempat

: Aula Gedung Prasada Sasana Kaya Lt. 5 Jl. Suryopranoto No. 8 – Jakarta Pusat

Pokok Pembahasan

: “Meningkatkan Aksesibilitas dan Keselamatan Angkutan Perairan di DKI Jakarta”

Peserta yang hadir

: 1. Dewan Transportasi Kota Jakarta • Ir. Ellen S. W Tangkudung, M.Sc. • Edi Nursalam • David Tjahjana • Ir. Daryati Asrining Rini, M.Sc • Drs. Gemilang Tarigan, MBA • Achmad Izzul Waro, ST, MT. • Ir. Donny Andy Saragih, MM. • Porman Pakpahan, MBA, M.Si • M. Budi Susandi • Bagus Supriyanto • Daryono • Miyanto, SH, MM. 2. Sambutan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta 3. Narasumber FGD 4. Undangan dan Peserta Focus Group Discussion

Hasil Rapat : 1. Sambutan dari Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta 2. Sambutan dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta 3. Paparan dari Narasumber a. Kepala Bidang TLU Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut

:

Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 9 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10010 Telepon/Fax : (021) 63857987 Website : www.dtk-jakarta.or.id Email: [email protected]

• Jumlah kapal milik Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta sebanyak 12 (dua belas) unit, mampu melayani penumpang sebanyak kurang lebih 600 orang per voyage. • Jumlah kapal tradisional sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit, mampu melayani penumpang sebanyak kurang lebih 7000 orang per voyage. • Jumlah kapal milik swasta sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit, mampu melayani penumpang sebanyak kurang lebih 1000 orang per voyage. • Permasalahan yang terjadi yaitu Banyak aktifitas pedagang liar di sekitar area pelabuhan,Keamanan Pelabuhan rawan terhadap kebakaran, hal ini disebabkan oleh pengisian bahan bakar kapal tradisional dilakukan oleh pihak SPBU dengan menggunakan jerigen, Perlu ada pengelolaan parkir kendaraan secara profesional dan bertiket resmi. • Kelaiklautan Kapal Bermaterial kayu, sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran, Minim alat keselamatan penumpang kapasitas angkut penumpang seringkali melebihi batas Tidak ada pemisahakan penumpang dan barang • Penerapan tarif angkutan penyeberangan masih bervariasi diantara pengusaha kapal • Jadwal pelayanan transportasi perairan dari dan ke Kepulauan Seribu belum maksimal dikarenakan ketersediaan kapal yang masih terbatas • Langkah kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dalam penataan angkutan penyeberangan Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut : Melakukan pembinaan dan peningkatan kelaiklautan Kapal Tradisional, Bekerja sama dengan Kemenhub dalam rangka pengecekan sertifikasi kelaiklautan kapal, Pengawasan kelaiklautan kapal bersama dengan Kementerian Perhubungan per tanggal 1 Oktober 2015, Peningkatan pelayanan kapal Dishubtrans dari segi keamanan dan kenyamanan, Bekerjasama dengan Kemenhub terkait layanan kapal perintis di tahun 2016, Peneta pan besaran tarif rupiah/mil pihak operator angkutan penyeberangan, Pembentukan tim Penyusun Biaya Rupiah/Mil Angkutan Perairan di Kepulauan Seribu, Pengkajian sistem operasional angkutan penyeberangan, Pengkajian komponen biaya pembentuk besaran tarif rupiah/mil Perumusan dan penetapan besaran tarif rupiah/mil, Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Angkutan Perairan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Koordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam persiapan pembentukan BLUD. (paparan terlampir).


b. Bapak Budi Utomo (Bupati Kepulauan Seribu) Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut •

:

Permasalahan transportasi di Kepulauan Seribu akan menjadi lebih baik jika didukung oleh moda transportasi yang layak dan dermaga yang baik.

•

Kuncinya ada di Pulau Tidung dan Pulau untung Jawa. Pulau Untung jawa lebih mudah untuk menatanya karena ruangnya lebih baik dan kunjungan tidak sepadat di pulau Tidung.

•

Ada 3 kapal yang menangani dari dermaga Kaliadem yaitu kapal ojeg, kapal pemerintah, dan kapal swasta. Kapal-kapal tersebut saat masuk ke dermaga akan bercampur dan perlu diatur lokasi titik keberangkatan dan masuknya kapal sehingga di pintu masuk dermaga tidak ribut. Untuk kapal tradisional pemerintah harus menindak tegas bahwa dermaga itu bukan untuk bersandar. (paparan terlampir).

c. Bapak Sumartono (KSOP Sunda Kelapa) Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut •

:

Kapal penumpang tradisional di Kepulauan Seribu jumlahnya ada 45 Kapal, diantaranya 9 kapal yang sudah bersertifikat yaitu kapal batavia, kapal cahaya laut, kapal grand ekspres, kapal Kurnia, Kapal sinar laut, kapal island ekspres.

•

Masih banyak Kapal-kapal tradisional yang belum memiliki diantaranya kursi, rakit tegar, dan radio

d. Bapak Giyat (KSOP Muara Angke) Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut •

KSOP

Muara

Angke

:

mempunyai

tugas

untuk

memberikan

SPB

atau

memberangkatkan kapal-kapal yang mempunyai sertifikasi. •

KSOP Kelas V Muara Angke jumlah personil ada 15 orang terdiri dari petugas tata usaha, petugas keselamatan berlayar dan penjagaan patroli, petugas hukum, petugas lalu lintas angkutan laut dan usaha penjagaan kepelabuhan

•

KSOP Muara Angke sebagai penerbit SPB yang sudah diatur oleh PM 01 Tahun 2010 yang sudah direvisi, yang pertama adalah adanya permohonan dari Nakhoda


dan awak kapal yang telah melampirkan pernyataan dari Nahkoda dan awak kapal, kelengkapan administrasi, bukti pelunasan jasa kepelabuhan. •

Pemeriksaan kelengkapan administrasi meliputi surat ukur kapal, sertifikat keselamatan, surat keterangan kecakapan Nahkoda, surat keterangan dari kecakapan kepala kamar mesin.

•

Pemeriksaan kelengkapan secara teknis meliputi mesin pengguna dalam keadaan baik, rakit penolong tegar, jangkar dan rantainya, pelampung penolong, baju penolong, alat pemadam api, penampung minyak botol, kompas. Alat komunikasi ada yang sudah dilengkapi dan ada juga yang belum.

•

Dalam pemeriksaan teknis peralatan ini harus diikat kuat sehingga pada saat keadaan darurat dapat langsung dibuang kelaut. Pelampung penolong harus diikat kuat. Alat pemadam api harus ditempatkan dikamar mesin 1 (satu) dan dianjungan 1 (satu).

•

Kewajiban pelunasan yang harus dilakukan yaitu pembayaran pelayanan jasa kepelabuhan dan bukti pembayaran PNPB. Setiap kapal yang bergerak dikenakan biaya perambuan sebesar Rp. 250.000 selama 30 hari. Setelah semuanya sudah dipenuhi maka surat penerbitan akan diberikan.

e. Bapak Supanto (Petugas Kesyahbandaran KSOP Kepulauan Seribu) Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut •

:

Berdasarkan UU. 17 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Angka 56, Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap di penuhinya

ketentuan

peraturan

perundangan-undangan

untuk

menjamin

keselamatan dan keamananan pelayaran. •

Petugas status hukum dan sertifikasi kapal mempunyai tugas yaitu : melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, melakukan

pemeriksaan, penilikan

rancang

bangun

kapal,

pengawasan pembangunan, perombakan dan docking kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronik kapal, perhitungan stabilitas

kapal, percobaan

berlayar, pengujian

dan

pengujian

peralatan, verifikasi

dan

penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan kapal, sertifikat manajemen


keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tanki serta perlindungan ganti rugi pencemaran. •

petugas keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli mempunyai tugas yaitu : melakukan

penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan

penerbitan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal, dan penerbitan surat persetujuan berlayar, melaksanakan penjagaan, pengamanan dan penerbitan embarkasi dan debarkasi penumpang dipelabuhan. •

Wilayah kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kepulauan seribu berdasarkan pm. 36 tahun 2012 terdiri dari tersus cnooc ses, phe onwj, spm cengkareng, pfsru nusantara regas dan

gugusan

kepulauan

seribu. (paparan

terlampir). 4. Sesi Diskusi a. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut •

:

Untuk menertibkan kapal-kapal yang tidak mempunyai sertifikat itu tidak perlu lagi menggunakan teori tetapi harus ditindak secara tegas karena pihak Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik kapal yang tidak bersertifikat namun hasilnya pemilik kapal tradisional tetap saja masuk kedalam pelabuhan. Tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk menertibkan kapal yang tidak bersertfikat?

Tanggapan dari KSOP Sunda Kelapa bahwa untuk pengamanan kapal-kapal diawali di pelabuhan Muara Angke, maka untuk melakukan penertiban perlu adanya pihak-pihak yang bertugas seperti Gamat, Kepolisian, Satpol PP, dan KPLP Tanjung Priuk. Tanggapan dari Kepulauan Seribu bahwa sistem kapal yang ada di pelabuhan tidak bisa dipindahkan begitu saja. Cara menindaknya dari penumpang itu sendiri yang harus diminimalisir sehingga tidak ada lagi penumpang yang naik kapal tradisional. Tanggapan dari Bupati Kepulauan Seribu bahwa saat ini pemerintah kepulauan Seribu sudah menghimbau kepada warga kepulauan Seribu akan ada penindakan tegas untuk penumpang Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 9 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10010 Telepon/Fax : (021) 63857987 Website : www.dtk-jakarta.or.id Email: [email protected]

kapal tradisional. Dan untuk penindakannya dapat dilakukan dengan cara kapal yang sudah terlanjur masuk tidak perlu diberikan penumpang. Tanggapan dari KSOP Muara Angke, penertiban dimulai pada saat kapal berada diperairan. Dan yang untuk menertibkan kapal-kapal tersebut adalah dari pihak Kepala PLP Tanjung Priuk, KSOP Sunda Kelapa, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priuk, KSOP Kepulauan Seribu, instansi terkait seperti : Dinas Perhubungan, Pol Air Polda Metro, Bupati Kepulauan Seribu, Dit KPLP, KSOP Muara Angke, PKP 3 Tanjung Priuk, Polres Kepulauan Seribu. Dan perlu juga membentuk Satgas. Untuk kapal yang laik laut itu sudah mempunyai surat ijin berlayar, sehingga yang harus ditertibkan adalah 34 Kapal yang tidak mempunyai sertifikat. Kepala Dinas Perhubungan menanggapi untuk yang berwenang membentuk Satgas siapa? Dan bagaimana dengan kapal yang sudah ada didalam perairan? Kapal yang sudah ada didalam yang tidak mempunyai sertifikat tidak akan diberikan penumpang, lalu bagaimana caranya untuk menarik kapal-kapal tersebut? Tanggapan dari Bupati Kepulauan Seribu, dasar hukumnya harus jelas jika ingin melakukan penindakan, dan yang berwenang membentuk Satgas adalah Kepala Dinas Perhubungan supaya tidak ada kesalahan. Untuk melakukan penertiban kapal laik laut itu sudah ada didalam Undang-undang KSOP. Kapal yang tidak mempunyai sertifikat dan sudah terlanjur masuk sebaiknya tidak diberi penumpang, perlu ada tindakan tegas oleh aparat untuk warga kepulauan Seribu. Tanggapan dari Bapak Supanto KSOP Kepulauan Seribu, yang berwenang melakukan penegkan hukum di laut adalah Pol Air Polda Metro, angkatan laut, KPLP Tanjung Priuk. Sedangkan untuk Penertiban didarat seperti contohnya di kaliadem adalah yang mengelola Dinas Perhubungan sehingga SOP nya dibuat oleh Dinas Perhubungan. Tertib bandar yang berwenang adalah KSOP. b. Anggota DTKJ

: Mustakim, SH, MH.

Bapak Mustakim memberikan masukan sebelum proses penegakan hukum berjalan harus ada sosialisasi terlebih dahulu dengan petugas dan awak kapal dengan jangka waktu 1 Minggu, dan jika sosialisasi sudah dilaksanakan maka langkah yang harus dilakukan adalah penegakan secara tegas. Tanggapan dari KSOP Muara Angke bahwa untuk melakukan penertiban kapal-kapal tradisional adalah perlu melibatkan pihak travel karena mereka yang memberikan promoGedung Prasada Sasana Karya Lt. 9 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10010 Telepon/Fax : (021) 63857987 Website : www.dtk-jakarta.or.id Email: [email protected]

promo kepada masyarakat sehingga masyarakat berbondong-bondong ingin menaik kapal tersebut tanpa memikirkan aspek keamanan dan keselamatan. Dan untuk pembentukan Satgas SK nya ada di Dirjen Perhubungan Laut. Penertiban kapal tradisional perlu ada rapat 2x yaitu rapat dengan pihak travel dan rapat dengan interen. Tanggapan Bapak Fredy dari Polres Kepulauan Seribu, setuju jika ingin dibentuk Satgas. Dan untuk penindakan dapat melibatkan Polres Kepulauan Seribu selagi masih ada diperairan dan perlu diundang Pol Air Polda Metro. Selain itu juga perlu memasang spanduk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa hanya 9 kapal yang bersertifikat yang akan diberi tiket, untuk yang 43 kapal tidak perlu diberi tiket. c. STTD Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut : •

Apakah sudah ada master plan untuk di Pelabuhan Kepulauan Seribu, Kaliadem dan Muara Angke?

•

Perlu adanya studi kelaiklautan, dan untuk aspek keselamatan KSOP yang berperan penting.

•

Dinas Perhubungan berperan penting sebagai penyelenggara pelabuhan, dan untuk membentuk Satgas pihak KSOP perlu dilibatkan karena mereka yang mempunyai peran hukum.

d. Bapak Najid Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut: •

Apakah sudah ada profil bahwa dari kapal-kapal yang tidak bersertifikat itu semua kapalnya dalam kondisi gawat atau apakah masih berapa persen yang bisa dibantu?

•

Dinas Perhubungan perlu mempersiapkan SPM untuk ASDP.

e. Pemerintah Kepulauan Seribu

: Ibu Evi Ryanne

Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut : •

Bagi penumpang yang boleh masuk hanya penumpang yang memiliki tiket kapal yang bersertifikat. Dan perlu membuat 1 pintu saja berupa pagar.

•

Agen travel masih banyak yang legal jadi banyak penumpang yang memesan tiket di agen tersebut maka sebaiknya pihak Sudin Perhubungan Kepulauan Seribu harus


bekerja sama dengan pihak travel sehingga jika ada agen travel yang menggunakan kapal yang tidak layak jalan agar dicabut saja. d. DTKJ

: Ibu Ellen S. W Tangkudung

Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut •

:

Untuk 43 kapal yang tidak bersertifikat harus dilarang, tetapi kapal tradisional ini memenuhi kebutuhan orang untuk menyebrang. Pembina transportasi adalah Kementerian Perhubungan jadi jika ada pemilik kapal tradisional yang tidak layak perlu ditanyakan apa yang membuat mereka tidak layak?

e. Asosiasi Pariwisata Kepulauan Seribu : Bapak Musleh Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut •

:

Saat ini ada penambahan 11 kapal yang akan bersertifikat, proses akhirnya sudah ada di kementerian perhubungan, dan 3 kapal lagi besok rencananya akan proses sertifikasi.

f. Barko Kamla Kementerian Perhubungan Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut •

: Bapak Darto :

Perlu ada penindakan tegas untuk kapal yang tidak mengikuti aturan akan dibrogol, dan yang akan membrogol adalah petugas Badan Koordinasi Keamanan Laut Kementerian Perhubungan.

5. Kesimpulan a.

Penertiban kapal-kapal yang tidak bersertifikat, Kepala Dinas Perhubungan boleh bertindak sesuai dengan wewenangnya didalam pelabuhan.

b.

Untuk penertiban tidak perlu membuat Satgas, tetapi perlu membuat surat bantuan kepada Pol Air Polda Metro untuk pengamanan dan koordinasi dengan KSOP Muara Angke.

c.

Untuk Penertiban secara luas Dinas Perhubungan dapat melaporkan kepada Badan Koordinasi Keamanan Laut Kementerian Perhubungan.

d.

Data yang diberikan oleh KSOP sudah jelas bahwa hanya ada 9 Kapal yang mempunyai sertifikat sehingga hanya 9 kapal yang boleh diberikan penumpang dan beroperasi di pelabuhan.


e.

Mendukung Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban secara tegas baik didalam pelabuhan maupun diluar pelabuhan.

f.

Perlu dibuat SPM atau SPO untuk ASDP

g.

Tiket kapal sebaiknya dikelola oleh Pelabuhan atau Dinas Perhubungan, dan hanya penumpang yang mempunyai tiket yang boleh masuk dan tiketnya akan diganti dengan kartu pass pelabuhan.

h.

Eksekusi penindakan hukum perlu adanya keadilan, tetapi penindakan hukum harus ditegakan karena resikonya sangat besar jika dibiarkan. Saat ini Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk rupiah/ mil, dan pemerintah juga akan membantu penerbitan sertifikat dari 34 kapal yang belum memiliki sertifikat.

Demikian Notulen Focus Group Discussion (FGD) ini dibuat.


NOTULEN FOCUS GROUP DISCUSSION

Recommend Documents