RAHASIA
Lampiran III Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep/ / /2010 Tanggal 2010
KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL
PENGETAHUAN BINTEMAN BAB I PENDAHULUAN
1.
Umum. a. Sumber daya tenaga manusia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dimiliki rakyat dan bangsa Indonesia. Organisasi TNI merupakan salah satu organisasi pengguna tenaga manusia yang terbesar di negara kita bertanggung jawab untuk membina sumber daya tenaga manusia yang digunakannya dengan sebaik-baiknya. b. Dalam setiap organisasi khusunya TNI, tenaga manusia merupakan unsur utama karena pencapaian tujuan organisasi tergantung kepada manusia yang berada dalam organisasi itu. Pencapain tujuan pertempuran tergantung kepada manusia yang melakukan pertempuran itu. Senjata yang canggih serta teknik yang mutakhir tidak ada manfaatnya bila tidak ada manusia yang menggunakannya dengan benar. Seorang Panglima yang brilyan tidak akan berdaya tanpa pasukan yang mampu melaksanakan komandonya. Disamping sebagai unsur utama, tenaga manusia merupakan pula unsur yang rawan, mudah rusak tetapi sulit untuk memperoleh gantinya dalam waktu yang singkat. c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, TNI dalam hal ini TNI AD menyadari tanggung jawabnya untuk membina tenaga manusia yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga dicapai daya guna dan tepat guna yang optimal.
2.
Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Naskah Departemen ini disusun dengan maksud untuk dijadikan salah satu bahan ajaran pada Pendidikan Dasar Kecabangan Ajen. b. Tujuan. Naskah Departemen ini disusun dengan tujuan agar Pasis mengetahui tentang Pengetahuan Binteman sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas .
3.
Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Naskah Departemen ini membahas tentang Binteman yang meliputi asas, kebijakan dan strategi pembinaan tenaga manusia, pembinaan tenaga manusia, penggunaan fungsi pembinaan tenaga manusia dan tataran kewenangan.
RAHASIA
2
b. Tata Urut. berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 4.
Naskah Departemen ini disusun dengan tata urut sebagai
Pendahuluan. Azas, Kebijakan dan Strategi Binteman. Pembinaan Tenaga Manusia. Penggunaan Fungsi Binteman. Tataran Kewenangan. Penutup.
Pengertian-Pengertian. a. Jabatan. Jabatan adalah sekelompok tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang merupakan suatu keseluruhan, dimaksudkan suatu pekerjaan yang lazimnya diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang pegawai secara terus menerus. b. Karier. Karier adalah kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi anggota TNI dalam hal mendapatkan : 1) 2) 3) 4)
Kedudukan (Jabatan-jabatan tertentu) Kenaikan pangkat Kesempatan masuk pendidikan Pemindahan dan giliran penugasan
c. Pembinaan. Pembinaan adalah segala sesuatu, tindakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengetahuan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. d. Pembinaan Tenaga Manusia. Pembinaan Tenaga Manusia adalah pembinaan terhadap tenaga manusia sebagai sumber daya utama yang terdiri atas tenaga prajurit dan PNS serta tenaga manusia lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok. e. Personel. Personel adalah orang-orang dengan kualifikasi tertentu yang menjadi pelaksana suatu organisasi dengan memperhatikan cipta, rasa dan karya.
BAB II ASAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI BINTEMAN
5. Umum. Fungsi personel sebagai fungsi organik militer merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan secara keseluruhan. Manusai sebagai subjek dan objek pembinaan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi. Untuk memperoleh hasil yang optimal guna kepentingan organisasi, perlu dipedomani asas, kebijakan dan strategi Binteman sebagai salah satu fungsi personel.
3
6.
Peran dan Fungsi Binteman. a. Peran. Personel merupakan bagian penting dalam organisasi, karena faktor manusia memegang peranan menentukan untuk mendukung pencapaian tugas pokok. Peran personel dalam organisasi adalah : 1) Personel sebagai subyek. Organisasi hanya merupakan wadah dan sarana dalam pencapaian tugas, sedangkan personel merupakan unsur penggerak dalam organisasi yang menjalankan roda organisasi untuk pencapaian tujuan. Peran personel sebagai subyek merupakan alat penggerak dapat mewujudkan pencapaian pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam kedudukannya sebagai subyek pembinaan, personel diharapkan mampu menggerakkan setiap sumber daya yang tersedia untuk kepentingan organisasi. 2) Personel sebagai obyek. Kedudukan personel dalam organisasi disusun berdasarkan kualitas sumber daya manusianya, oleh karena personel yang duduk dalam organisasi pada dasarnya merupakan pelaksana dari berbagai kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam kedudukannya sebagai obyek pembinaan, personel diharapkan mampu mengemban setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Personel sebagai pelaksana suatu kegiatan merupakan unsur penting yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain. b. Fungsi. Fungsi personel khususnya pada Binteman adalah pembinaan terhadap tenaga manusia sebagai sumber daya utama yang terdiri atas tenaga manusia prajurit dan PNS serta tenaga manusia lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok.
7. Asas. Fungsi personel yang salah satunya adalah pembinaan tenaga manusia berpedoman pada asas-asas sebagai berikut : a. Asas Manfaat. Penggunaan tenaga manusia diselenggarakan secara tepat dan bermanfaat bagi kepentingan organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas. b. Asas Keterpaduan. Penyelenggaraan tenaga manusia baik vertikal maupun horizontal dilaksanakan secara selaras dan terpadu. c. Asas Perencanaan Jauh Ke Depan. Pembinaan tenaga manusia diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan tenaga manusia dalam rangka menghadapi hakikat ancaman di masa mendatang. d. Asas Pembinaan Terbuka. Penyelenggaraan pembinaan tenaga manusia dilaksanakan secara terbuka dalam mengakomodasikan perkembangan lingkungan, disertai dengan pembinaan kemampuan untuk penyesuaian diri terhadap perkembangan lingkungan.
4
e. Asas Keseimbangan. Penyelenggaraan pembinaan tenaga manusia dengan berbagai klasifikasi dan kualifikasi tenaga manusia, disusun secara seimbang dan sesuai dengan lingkup penugasannya. Kebijakan. Kebijakan dalam penyelenggaraan fungsi personel sejalan dengan 8. kebijakan pembinaan TNI AD, diarahkan untuk mendukung peran dan fungsi personel. Khususnya penyelenggaraan pembinaan tenaga manusia diarahkan untuk memenuhi sasaran kekuatan TNI AD secara kualitatif dan kuantitatif sesuai TOP/DSPP organisasi yang dapat dilakukan melalui : a. Penataan kekuatan personel melalui perencanaan kebutuhan kekuatan secara akurat dengan proyeksi jangka panjang untuk membangun dan memelihara kekuatan personel sesuai TOP/DSPP organisasi, baik dalam struktur maupun luar struktur TNI AD yang diperoleh melalui penyediaan prajurit dan pengadaan PNS. b. Penataan komposisi personel antar pangkat, golongan, kecabangan dan sumber prajurit dengan memperhatikan hasil program penyediaan prajurit dan pengadaan PNS serta pemisahan alami dan non alami dalam rangka mewujudkan kekuatan personel TNI AD yang ideal. c. Penataan penggunaan personel melalui pola pengisian personel dan penempatan pertama personel hasil Dikma pada satuan lapangan sebagai prioritas pertama, dengan sasaran terpenuhinya dan terpeliharanya kekuatan personel satuan operasional (Satpur, Satbanpur dan Satpassus) serta terpenuhinya kekuatan personel Kowil khususnya di daerah rawan/perbatasan. 9.
Strategi. Strategi yang ditempuh dalam penyelenggaraan Binteman sebagai berikut : a. Tujuan. Pembinaan tenaga manusia bertujuan untuk menentukan kebutuhan manusia untuk kepentingan organisasi secara kualitatif dan kuantitatif, serta pengembangan dan pemanfaatannya melalui pengkajian pendayagunaannya. b. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kebutuhan tenaga manusia secara tepat, disertai dengan perencanaan tenaga manusia yang peka terhadap perkembangan sistem senjata dan teknologi serta perubahan organisasi, yang didukung oleh sistem informasi tenaga manusia yang akurat dan mutakhir. c.
Metode. Metode yang digunakan dalam pembinaan tenaga manusia meliputi : 1) Metode Kuantitatif dan Kualitatif. Penentuan kebutuhan tenaga manusia berdasarkan perhitungan kuantitatif dengan analisa kualitatif berdasarkan data yang valid dan akurat sehingga diperoleh hasil yang tepat secara kuantitatif dan kualitatif. 2) Metode Komprehensif. Pembinaan tenaga manusia dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi pembinaan tenaga manusia.
5
3) Metode Realistik dan Aplikatif. Kebutuhan tenaga manusia bersifat realistik yang dihitung berdasarkan konsisi nyata sesungguhnya dan dapat diaplikasikan dengan mudah. 4) Metode Integratif. Pembinaan tenaga manusia memperhitungkan berbagai kepentingan secara terpadu sesuai dengan tuntutan perkembangan organisasi. 5) Metode Prospektif. Pembinaan tenaga manusia disusun dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan tenaga manusia untuk organisasi di masa mendatang. Penyelenggaraan Binteman. Keberhasilan penyelengaraan fungsi personel 10. sebagai salah satu fungsi organik militer, ditentukan oleh penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan fungsi personel dalam mendukung pelaksanaan tugas. Penyelenggaraan fungsi personel pada hakikatnya mencakup aspek pembinaan personel dalam arti luas, yang terdiri dari aspek pembinaan tenaga manusia (Binteman) dan sekaligus aspek pembinaan personel sebagai individu (Binpers). Khususnya pembinaan tenaga manusia dalam rangka penyelenggaraan fungsi personel dilaksanakan melalui :
11.
a.
Pengkajian pendayagunaan tenaga manusia.
b.
Pengkajian dan penyusunan klasifikasi.
c.
Pengkajian dan penyusunan norma pengawakan organisasi.
d.
Penentuan dan perencanaan kebutuhan tenaga manusia.
e.
Pemeriksaan dan pengendalian inventori (sumber) tenaga manusia.
f.
Pengendalian dan pengawasan tenaga manusia.
g.
Pengendalian rekrutmen tenaga manusia.
Evaluasi. a. b. c.
Jelaskan peranan dan fungsi Binteman ! Jelaskan azas-azas Binteman ! Jelaskan strategi Binteman !
BAB III BINTEMAN
12. Umum. Sebelum membahas lebih lanjut tentang penggunaan fungsi tenaga manusia perlu terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian yang sehubungan dengan Pembinaan Tenaga Manusia yang dewasa ini berlaku di lingkungan TNI AD. Pemahaman terhadap istilah Pembinaan Tenaga Manusia akan mempermudah kita dalam mempelajari dan mengetahui arah dan ruang lingkup masalah Binteman.
6
13.
Pengertian Pembinaan Tenaga Manusia. a. Istilah Tenaga Manusia adalah terjemahan dari istilah “Manpower” yang artinya adalah manusia dilihat sebagai suatu sistem yang mempunyai atribut, jumlah dan kualifikasi. Istilah “Tenaga Manusia” sering dikacaukan dengan istilah “Personel” yang artinya adalah manusia dilihat sebagai individu yang mempunyai citacita, keinginan dan karakteristik tertentu. b. Demikianlah maka “Pembinaan Tenaga Manusia” adalah kegiatan perencanaan kebutuhan tenaga manusia yang menyangkut masalah penentuan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan suatu organisasi, pengorganisasian, pengawasan dan pengembangannya agar selalu sesuai dengan perubahan fungsi dan tugas pokok maupun beban kerja organisasi tersebut yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan maupun kemajuan teknologi.
14.
Hubungan antara Pembinaan Tenaga Manusia dengan Pembinaan Personel. a. Pembinaan Tenaga Manusia memasalahkan kebutuhan tenaga manusia dalam arti jumlah dan kualifikasi sedangkan Pembinaan Personel memasalahkan pengisian kebutuhan tersebut dengan menseleksi, mendidik, memelihara dan mengembangkan karir personel individu sedemikian rupa sehingga sasaran kualifikasi dan jumlah yang telah ditentukan oleh Pembinaan Tenaga Manusia dapat dicapai. b. Para Pembina Tenaga Manusia bertanggung jawab untuk menentukan jumlah keseluruhan kebutuhan tenaga manusia. Jumlah tersebut kemudian harus dijabarkan sedemikian terperincinya sampai kepada kebutuhan elemen-elemen dasar yang meliputi kebutuhan Spesialisasi Jabatan Militer (SJM), tingkat kecakapan, dan kepangkatan. Apabila bagi setiap bidang fungsi organisasi telah ditentukan kebutuhannya secara terperinci sebagaimana dimaksud di atas, maka kebutuhan tenaga manusia suatu organisasi merupakan penjumlahan dari semua kebutuhan organisasi yang tingkatnya lebih rendah. Dari jumlah kebutuhan tersebut, organisasi kemudian dapat menentukan kebutuhan anggaran tiap tahun. Setelah para pembina tenaga manusia menentukan kebutuhan tenaga manusia secara terperinci, pembina personel akan berusaha mengisi kebutuhan tersebut dengan personel yang berkualifikasi. Jadi secara singkatnya dapat dikatakan “Tenaga Manusia” bersangkutan dengan wadah (space), sedangkan “personel” bersangkutan dengan wajah (face).
15.
Evaluasi. a.
Jelaskan hubungan antara Binteman dan Binpers !
b. Jelaskan tanggung jawab para Pembina dalam menentukan jumlah kebutuhan tenaga manusia !
7
BAB IV PENGGUNAAN FUNGSI BINTEMAN
16. Umum. Penyelenggaraan fungsi personel sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, oleh karena personel merupakan unsur utama dalam organisasi. Agas pelaksanaan tugas dapat berhasil secara optimal, diperlukan pelaksanaan pembinaan fungsi personel khususnya pembinaan tenaga manusia. Pembinaan Tenaga Manusia (Binteman). Dalam penyelenggaraan pembinaan 17. tenaga manusia dilaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a.
Pengkajian Pendayagunaan Tenaga Manusia. 1) Pengkajian pendayagunaan tenaga manusia dilaksanakan untuk menjamin penggunaan manusia secara tepat, berhasil dan berdayaguna dalam lingkup penugasan yang tepat. 2) Kegiatan pengkajian pendayagunaan tenaga manusia dilakukan terhadap kemampuan dan karakteristik tenaga manusia antara lain meliputi jenis kelamin, usia, fisik dan mental, latar belakang pendidikan, pengalaman penugasan, pangkat dan golongan.
b.
Pengkajian dan Penyusunan Klasifikasi. 1) Pengkajian dan penyusunan klasifikasi dilaksanakan untuk dapat mengelompokkan dan mengkodifikasikan personel yang didasarkan pada tingkat, golongan keterampilan, kompetensi dan spesialisasi pendidikan untuk memudahkan penempatan dalam upaya optimalisasi pendayagunaan. 2) Kegiatan pengkajian dan penyusunan klasifikasi dilakukan melalui kegiatan dan penyusunan identifikasi tenaga manusia menurut klasifikasinya yang antara lain meliputi corps, kesenjataan atau kecabangan, kejuruan, spesialisasi, kompetensi dan tingkat keterampilan atau keahlian.
c.
Pengkajian dan Penyusunan Norma Pengawakan Organisasi. 1) Pengkajian dan penyusunan norma pengawakan organisasi dilaksanakan untuk memperoleh norma dan persyaratan kualifikasi pengawakan organisasi. 2) Kegiatan pengkajian dan penyusunan norma pengawakan organisasi dilakukan melalui kegiatan pengkajian dan penyusunan untuk menentukan kebutuhan pengawakan organisasi secara tepat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, yang didasarkan kepada tuntutan penugasan beban kerja.
8
d.
Penentuan dan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Manusia. 1) Penentuan dan perencanaan kebutuhan tenaga manusia dilaksanakan untuk menentukan kebutuhan tenaga manusia secara tepat, baik dalam kualifikasi maupun kuantitas, untuk pengawakan organisasi dalam waktu tertentu. 2) Kegiatan penentuan dan perencanaan kebutuhan tenaga manusia dilakukan melalui kegiatan penentuan kebutuhan dan pengembangan tenaga manusia sampai dengan cara pengembangannya, baik dalam jangka pendek, jangka sedang maupun jangka panjang. Penentuan dan perencanaan kebutuhan, serta pengembangannya dipengaruhi oleh kemampuan penyediaan dan pemisahan personel, tingkat kualitas yang ingin dicapai serta perkembangan organisasi yang diharapkan
e.
Pemeriksaan dan Pengendalian Inventori Tenaga Manusia. 1) Pemeriksaan (auditing) dan pengendalian inventori (sumber) tenaga manusia dilaksanakan agar penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin dan tidak terjadi penyimpangan dalam pembinaan dan sistem informasi data, tetap terbina agar dapat menunjang penyelenggaraan pembinaan tenaga manusia dan pembinaan personel. 2) Kegiatan pemeriksaan dan pengendalian inventori tenaga manusia dilakukan melalui auditing dan pengendalian untuk mengelola inventori tenaga manusia dalam rangka mendukung perencanaan dan pengendalian tenaga manusia secara berdaya guna dan berhasil guna.
f.
Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Tenaga Manusia. 1) Pengendalian dan Pengawasan penggunaan tenaga manusia dilaksanakan agar terjaminnya pelaksanaan penggunaan tenaga manusia secara tepat. 2) Kegiatan pengendalian dan pengawasan penggunaan tenaga manusia dilakukan melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga manusia.
g.
Pengendalian Rekrutmen. 1) Pengendalain rekrutmen tenaga manusia dilaksanakan agar upaya penyediaan dan pengadaan tenaga manusia terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan dan sasaran yang telah ditetapkan. 2) Kegiatan pengendalian rekrutmen tenaga manusia dilakukan melalui pengalokasian pendidikan pembentukan dan pengklasifikasian personel.
18. Penggunaan Fungsi Binteman. Penggunaan fungsi Binteman (Pembinaan Tenaga Manusia) dalam rangka penyelengaraan fungsi personel sebagai berikut :
9
a. Pengkajian Pendayagunaan Tenaga Manusia. Menjamin penggunaan tenaga manusia secara tepat, berhasil dan berdayaguna berdasarkan kemampuan dan karakteristik tenaga manusia dalam ruang lingkup penugasan yang tepat untuk kepentingan organisasi. b. Pengkajian dan Penyusunan Klasifikasi. Pengelompokan dan pengkodifikasian personel yang didasarkan pada tingkat, golongan keterampilan dan spesialisasi pendidikan berdasarkan identifikasi dan kualifikasi tenaga manausia untuk memudahkan penempatan tenaga manusia dalam upaya optimalisasi pendayagunaan tenaga manusia. c. Pengkajian dan Penyusunan Norma Pengawakan Organisasi. Untuk memperoleh norma dan persyaratan kualifikasi pengawakan organisasi yang dilakukan melalui kegiatan pengkajian dan penyusunan dalam menentukan kebutuhan pengawakan organisasi secara tepat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, yang didasarkan kepada tuntutan penugasan beban kerja. d. Penentuan dan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Manusia. Untuk menentukan kebutuhan tenaga manusia secara tepat, baik dalam kualifikasi maupun kuantitas, melalui kegiatan penentuan dan pengembangan tenaga manusia sampai dengan cara pengembangannya, baik dalam jangka pendek, jangka sedang maupun jangka panjang untuk pengawakan organisasi dalam waktu tertentu. e. Pemeriksaan dan Pengendalian Inventori Tenaga Manusia. Agar penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin dan tidak terjadi penyimpangan dalam pembinaan dan sistem informasi data tetap terbina yang dilakukan melalui kegiatan auditing dan pengendalian untuk mengelola inventori tenaga manusia agar dapat menunjang penyelenggaraan pembinaan tenaga manusia dan pembinaan personel. f. Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Tenaga Manusia. Agar terjaminnya pelaksanaan penggunaan tenaga manusia secara tepat yang dilakukan melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga manusia. g. Pengendalian Rekrut. Agar upaya pengadaan tenaga manusia yang dilakukan melalui pengalokasian pendidikan pembentukan dan pengklasifikasian personel dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan dan sasaran yang telah ditetapkan.
19.
Evaluasi. a.
Jelaskan fungsi-fungsi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Binteman !
b. Jelaskan penggunaan fungsi Binteman dalam rangka penyelengaraan fungsi personel !
10
BAB V TATARAN KEWENANGAN
20. Umum. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi personel (Binteman dan Binpers), perlu diatur tataran kewenangan sebagai upaya agar penyelenggaraannya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Tataran kewenangan penyelenggaraan fungsi personel terdiri dari wewenang dan tanggung jawab tingkat Mabesad, tingkat Kotama/Balakpus dan tingkat Satuan. 21.
Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Mabesad. a. Kasad. Memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi personel TNI AD. b.
Aspers Kasad. 1) Membantu Kasad dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dengan merumuskan kebijakan umum dalam penyelenggaraan fungsi personel. 2) Memberikan supervisi teknis fungsi personel terhadap badan-badan pelaksana pusat dalam penyelenggaraan fungsi personel. 3) Mengadakan koordinasi dengan badan-badan penyelenggara fungsi personel lainnya di luar TNI AD.
c.
Ka Balakpus Penyelenggara Fungsi Personel. 1) Menyelenggarakan penyelenggaraan fungsi personel sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. 2) Memiliki wewenang Lapangan Kekuasaan Teknis terhadap badanbadan teknis dalam penyelenggaraan fungsi personel di jajaran TNI AD. 3) Bertanggung jawab langsung kepada Kasad di bawah supervise Aspers Kasad dibidang teknis penyelenggaraan fungsi personel.
22.
Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Kotama/Balakpus. a. Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus. Memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi personel di jajaran/wilayah komandonya masing-masing. b.
Aspers/Pejabat Personel Kotama/Balakpus. 1) Membantu Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi personel dengan merencanakan dan merumuskan kebijakan personel di jajaran/wilayahnya.
11
2) Memberikan supervisi teknis bidang personel terhadap badan penyelenggara penyelenggaraan fungsi personel di jajaran/wilayahnya masingmasing. 3) Bertanggung jawab langsung kepada Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Balakpus dibidang teknis penyelenggaraan fungsi personel. c.
Kotama/
Kabalak Penyelenggara Fungsi Personel Kotama/Balakpus. 1) Menyelenggarakan kegiatan fungsi personel di jajaran/wilayahnya masing-masing. 2) Bertanggung jawab langsung kepada Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/ Balakpus dibawah supervisi Aspers/Pejabat personel Kotama/Balakpus dalam pelaksanaan kegiatan fungsi personel di jajaran/wilayahnya masing-masing.
23.
Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Satuan. a. Dan/Ka Satuan. Memiliki wewenang dan tanggung penyelenggaraan fungsi personel di satuannya masing-masing. b.
jawab
dalam
Pejabat Personel Satuan. 1) Membantu Dan/Ka Satuan dalam penyelenggaraan fungsi personel di satuannya masing-masing. 2) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan fungsi personel di satuannya masing-masing. 3) Bertanggung jawab langsung kepada Dan/Ka Satuan dibidang teknis penyelenggaraan fungsi personel.
24.
Evaluasi. a.
Jelaskan wewenang dan tanggung jawab tingkat Kotama/Balakpus !
b.
Jelaskan wewenang dan tanggung jawab tingkat Satminkal !
12 RAHASIA 12 BAB VI EVALUASI AKHIR PELAJARAN
25.
Evaluasi. a.
Jelaskan peranan dan fungsi Binteman !
b.
Jelaskan azas-azas Binteman !
c.
Jelaskan strategi Binteman !
d.
Jelaskan hubungan antara Binteman dan Binpers !
e. Jelaskan tanggung jawab para Pembina dalam menentukan jumlah kebutuhan tenaga manusia ! f.
Jelaskan fungsi-fungsi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Binteman !
g. Jelaskan penggunaan fungsi Binteman dalam rangka penyelengaraan fungsi personel h.
Jelaskan wewenang dan tanggung jawab tingkat Kotama/Balakpus !
i.
Jelaskan wewenang dan tanggung jawab tingkat Satminkal ! BAB VII PENUTUP
26. Penutup. Demikian Naskah Departemen ini disusun sebagai bahan ajaran untuk pedoman bagi Pasis dalam proses belajar pelajaran Pembinaan Tenaga Manusia (Binteman) pada Pendidikan Dasar Kecabangan Ajen (Diksarcab Ajen).
Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal
Didik Hartanto, S.IP. Kolonel Caj NRP 28879
13
RAHASIA DAFTAR ISI
Halaman BAB
I
PENDAHULUAN
1. 2. 3. 4. BAB
II
III
IV
V
VI
Umum .................................................................................. 7 Pengertian Binteman ........................................................... 8 Hubungan antara Binteman dan Binpers ............................ 8 Umum................................................................................... 9 Pembinaan Tenaga Manusia ............................................... 9 Penggunaan Fungsi Binteman ............................................ 11
TATARAN KEWENANGAN
17. 18. 19. 20. BAB
3 3 4 5 5 6
PENGGUNAAN FUNGSI BINTEMAN
14. 15. 16. BAB
Umum.................................................................................... Peran dan Fungsi Binteman …............................................ Asas ..................................................................................... Kebijakan ............................................................................. Strategi ................................................................................ Penyelenggaraan Binteman.................................................
BINTEMAN
11. 12. 13. BAB
1 1 2 2
ASAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI BINTEMAN
5. 6. 7. 8. 9. 10. BAB
Umum.................................................................................... Maksud dan Tujuan............................................................... Ruang Lingkup dan Tata Urut............................................... Pengertian-Pengertian..........................................................
Umum................................................................................... 13 Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Mabesad .......... 13 Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Kotama/Balakpus. 14 Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Satuan .............. 15
PENUTUP
21.
Penutup ...............................................................................
15
