RAHASIA PENGGUNAAN PNS BAB I PENDAHULUAN

RAHASIA KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL

Lampiran III Kep Danpusdikajen Nomor Kep/ / /2010 Tanggal 2010

PENGGUNAAN PNS BAB I PENDAHULUAN

1.

Umum. a. Keberhasilan organisasi TNI dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI akan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksanaan tugas setiap PNS TNI di samping setiap Prajurit TNI. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai melalui pembinaan personel dan pembinaan karier secara obyektif dan tepat, baik pengembangan maupun penempatannya sehingga diperoleh hasil yang optimal dari penggunaan setiap individu. b. Penggunaan PNS AD merupakan salah satu fungsi utama yang sangat penting dalam pembinaan PNS AD karena merupakan periode yang cukup panjang. Dengan demikian pendayagunaannya harus melalui perencanaan yang mendalam agar diperoleh pengembangan dan peningkatan individu secara optimal selama pengabdiannya dalam organisasi TNI. c. Penggunaan PNS AD dapat dicapai dengan baik apabila didukung normanorma yang mengatur tentang penempatan dalam jabatan yang tepat, kesempatan mengikuti pendidikan dan kenaikan pangkat.

2.

Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Naskah departemen ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai salah satu bahan ajaran bagi pendidikan dasar kecabangan Ajen. b. Tujuan. Agar Pasis pendidikan dasar kecabangan Ajen mengerti tentang penggunaan PNS sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas disatuan.

3.

Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Lingkup pembahasan naskah departemen ini membahas tentang rangkaian kegiatan pendahuluan, jenis dan bidang jabatan PNS TNI AD, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, kepangkatan, pola karier PNS, ujian dinas, daftar pelaksanaan penilaian pekerjaan (DP-3), daftar urut kepangkatan, badan pertimbangan, pemindahan/ diperbantukan unit organisasi TNI. b.

Tata Urut. Naskah departemen ini disusun dengan tata urut sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5)

Pendahuluan. Jenis dan bidang jabatan PNS TNI AD. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan. Kepangkatan. Pola Karier PNS. RAHASIA

2

6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

4.

Ujian Dinas. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3). Daftar Urut Kepangkatan. Badan Pertimbangan. Pemindahan/diperbantukan Unit TNI Evaluasi. Penutup.

Pengertian-pengertian. a. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah WNI yang melamar, lulus seleksi dan untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dari seorang PNS dalam rangkaian susunan organisasi. c. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi TNI AD yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Jabatan fungsional adalah jabatan tidak secara tegas digambarkan dalam struktur organisasi AD tetapi jabatan itu harus ada karena fungsinya yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi TNI AD. e. Kompetensi adalah kemampuan dan karasteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilandan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. f. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS terhadap negara, kenaikan pangkat juga merupakan dorongan kepada PNS untuk meningkatkan pengabdiannya. g. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Penggunaan adalah proses kegiatan pengangkatan PNS AD dalam jabatan yang tepat agar diperoleh hasil guna dan daya guna serta memberikan kemungkinan pengembangan PNS. i. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian. j. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik dan atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.

3 BAB II

JENIS DAN BIDANG JABATAN PNS TNI AD

5. Umum. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dalam hal ini seorang PNS dalam rangkaian susunan organisasi sehingga dalam menempatkan jabatan berdasarkan Perpang TNI Nomor Perpang/28/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 telah ditetapkan jabatan yang dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

6. Jenis Jabatan PNS TNI AD. diduduki oleh PNS AD adalah : a. b. c. d. e. f. g. h.

Jenis jabatan dalam organisasi TNI yang dapat

Kepala. Pembantu Pimpinan. Pengawas. Perencana. Penasihat. Guru. Pelaksana. Peneliti.

7. Bidang Jabatan PNS AD. Bidang jabatan dalam organisasi TNI yang dapat diduduki oleh PNS AD adalah : a.

Bidang administrasi antara lain : 1) 2) 3) 4)

b.

Bidang teknik, antara lain : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

c.

Personel. Keuangan. Material. Umum.

Mesin/otomotif. Listrik. Bangunan. Elektronik. Perkapalan. Senjata. Pesawat terbang.

Bidang pelayanan kesehatan, antara lain : 1) 2) 3)

Medis. Para Medis. Pembantu Para Medis.

4

d.

Bidang Khusus, antara lain : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

8.

Agama. Topografi. Sejarah. Hukum. Intelijen. Perpustakaan. Optik. Nuklir. Komputer. Pendidikan. Sandi. Angkutan. Daktiloskopi. Psikologi. Kimia. Laboratorium. Kearsipan. Meteorologi dan Geofisika. Fhotografi.

Evaluasi. a. b.

Sebutkan macam jenis dan bidang jabatan PNS AD ! Sebutkan jabatan PNS dibidang khusus !

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

9. Umum. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang seorang PNS dalam rangka susunan suatu organisasi, sehingga dalam penempatan jabatan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan.

10.

Pengangkatan Dalam Jabatan. a. PNS AD untuk diangkat dalam jabatan struktural harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional, dan kecakapan, serta pengalaman yang diperlukan. 2)

Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi.

5

3) Telah memiliki tingkat dan jenis pendidikan formal dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dalam jabatan yang dipersyaratkan untuk golongan jabatan struktural yang akan diduduki. 4) Memiliki pangkat sekurang-kurangnya satu tingkat di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk golongan jabatan yang bersangkutan. 5)

Masih dapat dikembangkan kemampuannya.

6)

Sehat jasmani dan rohani.

7)

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP-3 ) rata-rata bernilai baik.

8)

Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.

b. PNS AD yang menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.

11.

Pemberhentian Dari Jabatan. a

PNS AD diberhentikan dari jabatan karena :

Telah mencapai batas usia pensiun dalam jabatan yang diduduki.

b. Dipindahkan atau diangkat dalam jabatan lain termasuk diangkat menjadi pejabat negara. c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Menjalankan cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karena bersalin. e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan. f.

Atas permintaan sendiri.

g.

Tidak memenuhi syarat lagi untk menduduki jabatan, antara lain : 1) 2)

Tidak cakap dalam melaksanakan tugas. Tidak sehat jasmani dan rohani.

h.

Meninggal dunia.

i.

Mengikuti pendidikan lebih dari enam bulan.

j.

Melaksanakan bebas tugas.

6

12.

Kesetaraan golongan dan eselon jabatan.

NO.

GOLONGAN JABATAN

ESELON JABATAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 I II III IV V VI VII VII IX

3 IA IB II A II B III A III B IV A IV B V

PERSYARATAN PANGKAT PNS (Terendah – Tertiggi ) 4 IV/e – IV/e IV/d – IV/e IV/c – IV/d IV/b – IV/c IV/a – IV/b III/d – IV/a III/c – III/d III/b – III/c III/a – III/b

13. Wewenang. Wewenang pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan PNS AD, telah diatur dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/23/V/2005 tangghal 16 Mei 2005 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : a. Goljab II dan III wewenang Presiden didelegasikan kepada Panglima TNI, penandatanganan oleh Panglima TNI. b.

Gol Jab IV wewenang Panglima TNI .

c. Goljab V dan VI wewenang Panglima TNI didelegasikan kepada Kasad dikuasakan kepada Aspers Kasad penanda tanganan oleh Aspers Kasad A.n. Kasad. d. Goljab VII dan VIII wewenang Panglima TNI didelegasikan kepada Kasad dikuasakan kepada Dirajenad penandatanganan Dirajenad A.n. Kasad. e. Non Gol Jab wewenang Panglima TNI didelegasikan kepada Kasad dikuasakan kepada Pangkotama/Kabalakpus/Dandenma Mabesad, penandatangan oleh Pangkotama/Kabalakpus/Dandenma Mabesad A.n. Kasad.

14.

Prosedur Penyelesaian Administrasi. a.

Bahan Administrasi. 1) 2) 3) 4) 5)

Surat usul Dansat. Daftar uraian tugas tentang jabatan yang diusulkan. Salinan Keputusan Jabatan terakhir. Salinan/foto kopi DP-3. Foto kopi struktur organisasi/DAF satuan.

7

b.

Penyelesaian. 1)

Satminkal, pengusul jabatan semua golongan.

2) Ka Ajen/Sekbalakpus, memproses dan menanda tangani Keputusan Jabatan Non eselon, meneruskan untuk jabatan golongan jabatan IX ke atas ke Dirajenad, sesuai hasil sidang jabatan. 3) Dirajenad A.n. Kasad, menanda tangani Keputusan Jabatan golongan jabatan IX,VIII,VII Meneruskan usul jabatan golongan jabatan II,III,IV dan V ke Aspers Kasad. 4) Aspers Kasad A.n. Panglima TNI, Menanda tangani Keputusan Jabatan Golongan jabatan V dan VI meneruskan usul jabatan golongan jabatan IV ke Panglima TNI. 5) Kasum A.n. Panglima TNI menanda tangani Keputusan Jabatan golongan jabatan IV, Panglima TNI menanda tangani Keputusan Jabatan golongan jabatan II dan III.

15.

Evaluasi a. b.

Sebutkan ketentuan-ketentuan pengangkatan dalam jabatan PNS AD ! Sebutkan sebab-sebab pemberhentian PNS AD dari jabatan struktural !

BAB IV

KEPANGKATAN

16. Umum. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Apabila seorang calon PNS telah memenuhi syarat yang ditentukan kemudian diangkat menjadi PNS barulah kepadanya diberikan pangkat yang sesuai dengan golongan pengangkatan Capegnya berdasarkan pendidikan umum yang dimiliki sesuai dengan PP No.99 tahun 2000 dan perubahannya PP.12 tahun 2002 telah diatur baik sistem, masa dan jenis kenaikan pangkat yang berlaku bagi PNS. 17. Nama dan Susunan Pangkat PNS. Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang PNS dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi sebagai berikut :

8

18.

NO

PANGKAT

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

17

DIGAJI MENURUT GOLONGAN

RUANG

Juru Muda Juru Muda Tingkat I Juru Juru Tingkat I Pengatur muda Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Pengatur Tingkat I Penata Muda Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya

3 I I I I II II II II III III III III IV IV IV IV

4 a b c d a b c d a b c d a b c d

Pembina Utama

IV

e

Pengangkatan.

Pengangkatan dalam pangkat pertama sebagai berikut : PENGANGKATAN DALAM PANGKAT

NO

1 1 2 3 4 5

6 7 8

MEMILIKI SURAT TANDA TAMATBELAJAR/IJAZAH/AKTA/ DIPLOMA

2 STTB/Ijazah Sekolah Dasar/Setingkat STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Singkat Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 4 Tahun Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas 3 tahun/ Sekolah Menengah Atas Kejuruan Tingkat Atas 4 tahun, Ijazah Diploma I Diploma II Sekolah guru Pendidikan Luar Biasa Diploma III/Sarjana Muda/Akademi atau Bakaloreat

PANGKAT PERTAMA

3 Juru Muda Juru

GOL. PANGKAT GOL. RUANG TERTINGG RUANG I

4

5 Pengatur Muda Pengatur

6 II/a

Pengatur Tk. I Pengatur Tk.I Penata Muda tk.I

II/d

III/b

II/b

Penda Tk.I Penata

II/c

Penata

III/c

I/a I/c

Juru

I/c

Juru

I/c

Pengatur Muda

II/a

Pengda Tk I Pengda Tk I Pengatur

II/b

II/c

II/d III/b

III/c

9

1 9

2 Sarjana, Diploma IV

10

Dokter/Apoteker/S2 atau Ijazah lain yang setara Dokter ( S – 3 )

11

3 Penata Muda Penata Muda Tk.I Penata

4 III/a III/b III/c

5 Penata Tk. I Pembina

6 III/d IV/a

Pembina Tk. I

19. Kenaikan Pangkat. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara dan dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdianya. Masa Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Jenis-jenis kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS sebagai berikut : a.

Kenaikan Pangkat Reguler. 1) Kenaikan Pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk PNS AD yang : a) Melaksanakan Tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. b) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 2) Kenaikan pangkat Reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung. 3)

Kenaikan pangkat Reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi : a)

Sekurang-kurangnya empat tahun dalam pangkat terakhir.

b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. 4)

NO

1 1. 2. 3.

Kenaikan Pangkat Reguler PNS AD diatur sebagai berikut :

MEMILIKI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/ IJAZAH/AKTA/DIPLOMA

2 STTB/Ijazah Sekolah Dasar/setingkat STTB/Ijazah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PANGKAT PERTAMA

GOL. RUANG

PANGKAT TERTINGGI

3 Juru Muda

4 I/a

Juru

I/c

5 Pengatur Muda Pengatur

Juru

I/c

Pengatur Tk.I

GOL. RUANG

6 II/a II/c II/d

10

1 4. 5

6

2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 4 Tahun Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun/Sekolah Menengah Atas kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma Tingkat I. Diploma I

3

4

5 Pengatur Tk.I

6

Juru

I/c

II/d

Pengatur Muda

II/a

Penata Muda III/b Tk. I

Pengda Tk. I

II/b

Penda Tk. I

III/b

7

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa

Pengda Tk. I

II/b

Penata

III/c

8

Diploma III/Sarjana Muda/Akademi atau Bakaloreat Sarjana, Diploma IV

Pengatur

II/c

Penata

III/c

Penata Muda Penata Muda Tk.I Penata

III/a

Penata Tk.I

III/d

III/b

Pembina

IV/a

III/c

Pembina Tk.I

IV/b

9 10 11

Dokter/Apoteker/S-2 atau ijasah lain yang setara Dokter

5)

Kenaikan Pangkat Reguler PNS AD diberikan sampai dengan : a) Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar. b) Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan Tingkat Pertama. c) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang, memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan kejuruan Tingkat Pertama. d) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas tiga tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas empat tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploima II. e) Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat. f) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana ( S – 1 ) atau Ijazah Diploma IV. g) Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister ( S – 2 ) atau Ijazah lain yang setara.

11

h) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Dokter ( S – 3 ). b.

Kenaikan Pangkat Pilihan. 1)

Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada PNS AD yang : a)

Menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu.

b) Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatanya ditetapkan dengan keputusan Presiden. c)

Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya.

d)

Menemukan hal–hal baru yang bermanfaat bagi negara.

e)

Diangkat menjadi Pejabat Negara.

f)

Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

g) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. h)

Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

i) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 2) Kenaikan pangkat Pilihan bagi PNS AD yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. 3) PNS AD yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : a)

Telah satu tahun dalam pangkat yang dimilikinya.

b) Sekurang–kurangnya telah satu tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya. c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang–kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terahir. 4) PNS AD yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila : a)

Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir.

b)

Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.

12

c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang–kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. 5) PNS AD yang menunjukan prestasi kerja luar biasa sebaiknya selama satu tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi terikat pada jenjang pangkat apabila : a)

Sekurang–kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terahir.

b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam satu tahun terahir. 6) PNS AD yang menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat dengan ketentuan sebagai berikut : a) Diberikan pada saat yang bersangkutan telah satu tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam satu tahun terakhir rata-rata bernilai baik. b) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Presiden. 7) PNS AD yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat apabila : a)

Sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir.

b) Setiap penilaian prestasi kerja dalam satu tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik. c) PNS AD yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organiknya. 8)

PNS AD yang memperoleh : a) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b dapat dinaikan pangkatnya menjadi juru golongan ruang I/c. b) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan berpangkat serendah-rendahnya Juru, golongan ruang I/c dan sekurang-kurangnya dua tahun dalam pangkat terahir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur Muda, golongan ruan II/a.

13

c) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur Muda Tingkat I, golongan Ruang II/b. d) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c. e) Ijazah Sarjana ( S–1 ) atau Ijazah Diploma IV dan berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b dan sekurang-kurangnya telah naik pangkat sekali dan dua tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. f) Ijazah Sarjana (S – 1) atau Ijazah Diploma IV Paling rendah telah naik pangkat satu kali dan Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b dan sekurang-kurangnya telah naik pangkat sekali dan dua tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. g) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. h) Ijazah Dokter (S-3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, Golongan ruang III/c. 9) Yang dimaksud memperoleh Ijazah adalah Ijazah yang diperoleh PNS AD baik sebelum maupun sesudah diangkat sebagai PNS. 10) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam sub pasal h diberikan apabila : a) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh. b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terahir. c) Memahami jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. d)

Lulus ujian penyesusian kenaikan pangkat.

11) PNS AD yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :

14

a)


b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang–kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. c) Diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu didudukinya. 12) PNS AD yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh : a) Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan Ruang II/b. b) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III yang masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c. c) Ijazah Sarjana (S-1) atau ijazah Diploma IV dan serendahrendahnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda II/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. d) Ijazah Dokter, ijazah lain yang setara, ijazah Magister (S-2) dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b. e) Ijazah Doktor (S-3) dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c. 13)

Kenaikan pangkat tersebut diberikan apabila : a)

Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.

b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. 14) PNS AD yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi sebanyak-banyaknya tiga kali kecuali bagi yang dipekerjakan pada lembaga pendidikan, sosial, kesehatan dan perusahaan jawatan apabila : a)


b) Setiap penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

15

15) PNS AD yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi berdasarkan ketentuan yang berlaku. c.

Kenaikan Pangkat Anumerta. 1) PNS AD yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi 2) Kenaikan pangkat anumerta berlaku mulai tanggal PNS AD terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas. 3) Calon PNS AD yang tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas. 4) Keputusan kenaikan pangkat anumerta diberikan sebelum PNS AD yang tewas tersebut dimakamkan. 5) Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian jauh sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikkan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka kepala satuan kerja PNS yang bersangkutan dapat menetapkan keputusan sementara. 6) Keputusan sementara sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan. 7) Akibat keuangan dari kenaikan pangkat anumerta baru timbul, setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang.

d. Kenaikan pangkat pengabdian. PNS AD yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila : 1) Memiliki masa kerja secara terus-menerus dihitung sejak diangkat menjadi CPNS/PNS TNI selama : a) Sekurang-kurangnya tiga puluh tahun dan sekurang-kurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir. b) Sekurang-kurangnya dua puluh tahun dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir. c) Sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir. 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir.

16

4)

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka d mulai berlaku a)

Tanggal PNS AD yang bersangkutan meninggal dunia.

b) Tanggal satu pada bulan PNS AD yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

bersangkutan

5) PNS AD yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. 6) Calon PNS AD yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Penyesuaian Pangkat. Bagi personel CPNS dan PNS yang pada saat atau 20. sebelum berlakunya PP No.98 Th.2000 dan PP.99 Th.2000 TMT 1-4-2001 memiliki : a. STTB/Ijazah SLTP/setingkat dan memiliki pangkat Juru Muda Tk.I I/b disesuaikan menjadi Juru I/c. b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi/D-III dan masih memiliki pangkat Pengatur Muda Tk.I II/b disesuaikan menjadi Pengatur II/c. c. Ijazah Dokter/Apoteker dan ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S-2), Ijazah Spesialis I dibidang Kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda III/a disesuaikan menjadi Penata Muda Tk.I III/b. d. Ijazah Doktor (S-3)/Ijazah Spesialis II dibidang kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda Tk.I III/b disesuaikan menjadi Penata III/c.

21.

Prosedur dan Wewenang. a.

Prosedur : 1)

Satminkal.

Pengusulan semua golongan pangkat.

2)

Kaajen Kotama/Ka Balakpus. a) Menyiapkan daftar nominatif pengusulan kenaikan pangkat reguler dan pengisian formulir Usul Mutasi Kenaikan Pangkat s.d Gol II/d ke bawah A.n. Kasad. b) Menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat Reguler Gol.II/d ke bawah A.n. Kasad.

17

3)

Dirajenad. a) Menerima, meneliti dan memproses usul KP reguler ke gol III ke atas. b) Menyiapkan daftar nominatif pengusulan KP reguler Gol.III ke atas dan KP Pilihan dan pengisian formulir Usul Mutasi KP ke Ka BKN. c) Menandatangani Keputusan KP untuk reguler ke Gol. III ke atas dan Kenaikan Pangkat Pilihan setelah mendapat pertimbangan teknis Ka BKN.

4) b.

Meneruskan usul KP ke Gol IV/b keatas ke Presiden.

Wewenang. 1) Keputusan KP Reg/Pilihan ke Gol III/a s.d. III/d ditandatangani oleh Dirajenad A.n. Panglima TNI. 2) Keputusan KP Pilihan Ke Gol I/b s.d. II/d ditanda tangani oleh Dirajenad A.n. Kasad. 3) Keputusan KP Reg Gol I/b s.d. II/d ditanda tangani oleh Kaajen Kotama/Dirbinlem/Sekbalakpus/Dandenma Mabesad A.n. Kasad. 4) Khusus KP Penyesuaian Keputusan Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat golongannya.

22.

Evaluasi a.

Sebutkan jenis-jenis kenaikan pangkat untuk PNS !

b. Sebutkan ketentuan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS ! c.

Jelaskan prosedur dan wewenang kenaikan pangkat bagi PNS !

BAB V POLA KARIER PNS

23. Umum. Untuk menjamin kepastian alur pembinaan PNS AD, khususnya dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, ditetapkan pola dasar karier PNS AD yang menunjukkan keterkaitan antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa jabatan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

18

24. Pola Karier PNS. Pola karier PNS yang didasarkan pada pendidikan terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari : a.

Pola karier PNS AD yang berpendidikan umum SD/setingkat. 1)

Periode pengenalan penugasan ( usia 19 – 25 tahun ). a)

Penugasan pada jabatan pembantu.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat reguler dari I/a ke I/b.

c)

Pendidikan yang disediakan : (1) (2) (3)

Pendidikan Latprajab Tk.I. Pendidikan Bela Negara / Latsarmil. Pendidikan Tekhnis.

2) Periode penugasan (usia 26-30 tahun). a)

dan

pemantapan

dalam

penugasan

Penugasan pada jabatan pembantu pelaksana.

b) Kepangkatan berupa kenaikan pengkat reguler dari golongan I/b ke I/c dan dari I/c ke I/d. c)

Pendidikan yang disediakan berupa pendidikan kejuruan.

3) Periode pengembangan (usia 31– 40 tahun).

dan

pematangan

kemampuan

a) Penugasan pada jabatan Pembantu Pelaksana / Pelaksana Kepala b)

Kepangkatan berupa : (1) Kenaikan pangkat reguler dari I/d ke II/a merupakan kenaikan pangkat reguler maksimal. (2) Kenaikan pangkat pilihan bagi personel yang menonjol prestasinya dan menduduki jabatan.

c) 4)


Periode Dharma Bakti ( usia 41 – 56 tahun ). a) Penugasan Pengawas.

pada

jabatan

Pelaksana

Kepala/Pelaksana

b) Kepangakatan berupa kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang tidak pernah mendapat hukuman sedang maupun berat pada tahun terakhir.

19

c) b.


Pola karier PNS TNI yang berpendidikan umum SLTP/setingkat. 1)

Periode pengenalan penugasan ( usia 19 – 25 tahun ). a)

Penugasan pada jabatan Pembantu Pelaksana.

b)

Kepangakatan berupa kenaikan pangkat reguler dari I/c ke I/d.

c)


Pendidikan Latprajab TK.I. Pendidikan Bela Negara / Latsarmil. Pendidikan Kejuruan.

2) Periode penugasan (usia 26-30 tahun) a)

dan

pemantapan

dalam

penugasan

Penugasan pada jabatan Pelaksana/Pelaksana Kepala.

b) Kepangkatan berupa kenaikan pangkat reguler dari golongan I/d ke II/a. c)


3) Periode pengembangan (usia 31– 40 tahun). a) Penugasan Pengawas. b)

pada

dan

jabatan

pematangan

Pelaksana

kemampuan

Kepala/Pelaksana

Kepangkatan berupa : (1) Kenaikan pangkat reguler dari II/a ke II/b dan dari II/b ke II/c merupakan kenaikan pangkat reguler maksimal. (2) Kanaikan pangkat pilihan bagi personel yang menonjol prestasinya dan menduduki jabatan.

c) 4)


Periode Dharma Bakti ( usia 41 – 56 tahun ). a) Penugasan pada Pengawas / Pengawas.

jabatan

Pelaksana

Kepala/Pelaksana

b) Kepangkatan berupa kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang tidak pernah mendapat hukuman sedang maupun berat pada tahun terakhir.

20

c) c.


Pola karier PNS AD yang berpendidikan umum SLTA / D-I / Setingkat. 1)

Periode pengenalan penugasan ( usia 19 – 25 tahun ). a) Penugasan pada Pembantu Pengawas.

jabatan

Pelaksana/Palaksana

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat ke II/b.

c)


Kepala/

Pendidikan Latprajab Tk.II. Pendidikan Bela Negara / Latsarmil. Pendidikan kejuruan.

2) Periode penugasan (usia 26–30 tahun)

dan

a) Penugasan pada Pengawas/Pengawas.

pemantapan

jabatan

Pelaksana

dalam

penugasan

Kepala/Pembantu

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat reguler dari II/b ke II/c.

c)


3) Periode pengembangan dan pematangan kemampuan (usia 31-40 tahun). a) VIII.

Penugasan pada jabatan Pengawas/Golongan jabatan IX dan

b)

Kepangkatan berupa : (1)

Kenaikan pangkat reguler ke II/d.

(2) Kenaikan pangkat reguler ke III/a bagi personel yang lulus ujian dinas Tk.I. c)

4)

Pendidikan yang disediakan : (1)

Pendidikan kejuruan.

(2)

Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tk.IV.

Periode Dharma Bakti ( usia 41 – 56 tahun ). a)

Penugasan pada jabatan golongan jabatan VIII dan VII – VI.

b)

Kepangkatan berupa :

21

(1) Kenaikan pangkat pilihan sampai dengan III/d bagi personel yang menjabat pada golongan jabatan VII – VI. (2) c) d.

Kenaikan pangkat pengabdian.

Pendidikan yang disediakan berupa pendidikan fungsional.

Pola karier PNS AD yang berpendidikan umum, D-II. 1)

Periode pengenalan penugasan ( usia 22 – 25 tahun ). a) Penugasan pada jabatan magang Pelaksana/Pelaksana Kepala/ Pembantu Pengawas. b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat reguler ke II/c.

c)


Pendidikan Latprajab Tk.II. Pendidikan Bela Negara/Latsarmil. Pendidikan Kejuruan.

2) Periode penugasan dan pemantapan dalam penugasan (usia 26–30 tahun). a) Penugasan pada jabatan Pelaksana Kepala/Pembantu Pengawas/Pengawas. b) Kepangakatan berupa kenaikan pangkat reguler ke II/d. c)

Pendidikan yang disediakan yaitu pendidikan kejuruan.

3) Periode pengembangan dan pematangan dalam penugasan ( usia 3140 tahun ). a) VIII.

Penugasan pada pengawas dan jabatan golongan jabatan IX dan

b) III/b.

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat reguler ke III/a dan ke

c)

Pendidikan yang disediakan : (1) (2)

4)

Pendidikan fungsional. Diklatpim Tk.IV.

Periode Dharma Bakti ( usia 41 tahun – 56 tahun ). a)

Penugasan pada golongan jabatan VIII dan VII.

b)

Kepangakatan berupa : (1)

Kenaikan pangkat reguler ke III/c.

22

(2) Kenaikan pangkat pilihan ke II/d bagi personel yang menjabat pada golongan jabatan VI. (3)

Kenaikan pangkat pengabdian.

e. Pola karier PNS AD yang berpendidikan umum Sarjana Muda, Akademi, D-III. 1)

Periode pengenalan penugasan ( usia 22 – 26 tahun ). a) Penugasan pada jabatan magang Pelaksana Kepala / Pembantu Pengawas. b)

Kepangakatan berupa Kenaikan pangkat Reguler ke II/d.

c)


Pendidikan Latprajab Tk. II. Pendidikan Bela Negara/Latsarmil. Pendidikan kejuruan.

2) Periode penugasan dan pemantapan dalam penugasan (usia 27–31 tahun) a)

Penugasan pada jabatan Pembantu Pengawas/Pengawas.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pengkat reguler ke III/a.

c)

Pendidikan yang disediakan yaitu pendidikan fungsional.

3) periode pengembangan dan pematangan dalam penugasan (Usia 32-40 tahun). a) Penugasan pada Golongan jabatan IX dan VIII bagi yang lulus Diklatpim Tk.IV. b) III/b.

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

c)


4)

reguler ke Golongan

Pendidikan fungsional. Diklatpim Tk. IV.

Periode Darma Bakti (Usia 41-56 tahun) a) b)

Penugasan pada golongan jabatan VII dan VI. Kepangkatan berupa : (1)

Kenaikan pangkat reguler ke III/c.

23

(2) Kenaikan pangkat pilihan ke III/d dan ke IV/a bagi personel yang menjabat pada golongan jabatan VI. (3) c)

f.

Kenaikan pangkat Pengabdian.

Pendidikan yang disediakan : (1)

Pendidikan fungsional.

(2)

Diklatpim Tk. IV.

Pola Karier PNS AD yang berpendidikan umum Sarjana (S-1) / D-IV. 1)

Periode Pengenalan Penugasan (Usia 24-25 tahun). a)

Penugasan magang pada Golongan jabatan IX.

b) Kepangkatan belum diberikan karena masih berstatus CPNS golongan ruang III/a. c)


Pendidikan Latprajab Tk. III. Pendidikan Bela Negara/Latsarmil.

2) Periode Penguasaan dan Pemantapan dalam penugasan (Usia 26-30 tahun). a) b) III/c.

Penugasan Pada Golongan jabatan VIII dan VII. Kepangkatan berupa kenaikan pangkat reguler ke III/b dan ke

c)


Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Diklatpim Tk. IV.

3) Periode Pengembangan dan Pematangan Kemampuan (Usia 31-40 tahun ) a)

Penugasan pada golongan jabatan VII dan VI.

b)

Kepangkatan berupa : (1) (2)

c)

Kenaikan pangkat reguler ke III/d. Kenaikan pangkat pilihan ke IV/a.


Pendidikan dan Pelatihan fungsional . Diklatpim Tk. III.

24

4)

Periode Darma Bakti (Usia 41-56 tahun). a)

Penugasan pada golongan jabatan VI dan V.

b) Kepangkatan berupa kenaikan pangkat pilihan sampai dengan IV/e. c)

Pendidikan yang disediakan. (1) (2)

Pendidikan dan Pelatihan fungsional. Diklatpim Tk.II.

g. Pola Karier PNS AD yang berpendidikan pasca Sarjana (S-2), Dokter, Apoteker. 1)

Periode pengenalan penugasan ( usia 25 – 29 tahun ) a)

Penugasan pada jabatan magang golongan jabatan VII.

b) Kepangkatan belum diberikan karena masih berstatus CPNS golongan ruang III/b. c)


Pendidikan Latprajab Tk.III. Pendidikan Bela Negara/Latsarmil.

2) Periode penugasan dan pemantapan dalam penugasan (usia 30–34 tahun) a) b) c)

Penugasan pada golongan jabatan VII dan VI. Kepangkatan berupa kenaikan pangkat ke III/d. Pendidikan yang disediakan : (1) (2)

Pendidikan fungsional. Diklatpim Tk. III.

3) Periode pengembangan dan pematangan kemampuan (usia 35–40 tahun). a) b) c) 4)

Penugasan pada golongan jabatan VI. Kepangkatan berupa kenaikan pangkat reguler ke gol. IV/a. Pendidikan yang disediakan berupa pendidikan fungsional.

Periode Dharma Bakti ( usia 41 – 56 tahun ). a) b)

Penugasan bisa sampai dengan golongan jabatan III. Kepangkatan berupa : (1) (2)

Kenaikan pangkat pilihan sampai dengan IV/e. Kenaikan pangkat pengabdian.

25

c)

Pendidikan yang disediakan berupa : (1) (2)

Pendidikan fungsional. Diklatpim Tk. II / Diklatpim Tk. I.

25. Sarana Pengendalian Karier PNS AD. Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penugasan PNS AD, perlu adanya sarana pengendalian karier yang meliputi struktur kekuatan PNS AD, data personel mutakhir, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Ujian Dinas dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) PNS AD.

26.

Struktur Kekuatan dan Komposisi PNS AD. a. Struktur kekuatan PNS AD ditentukan oleh Panglima TNI namun dibatasi oleh alokasi dari instansi yang berwenang di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. b. Komposisi PNS AD antara golongan IV, III, II dan I disusun dalam setiap renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

27.

Data Personel Mutakhir. Data pokok personel untuk pengendalian karier adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

28.

Nama. Pangkat / golongan ruang PNS. NIP. Tmt pengangkatan sebagai PNS. Tempat tanggal lahir. Jenis Kelamin. Agama. Riwayat pendidikan umum. Riwayat pendidikan dan pelatihan prajabatan/dalam jabatan. Pendidikan lain – lain. Riwayat kepangkatan. Riwayat jabatan/penugasan. Tanda penghargaan.

Evaluasi. a. Sebutkan Pola karier pengenalan penugasan !

PNS

yang berpendidikan SLTA/sederajat periode

b. Sebutkan Pola karier PNS yang berpendidikan Sarjana Muda, Akademi, D-3 Periode penugasan dan pemantapan dalam penugasan !

26 BAB VI UJIAN DINAS

29.

Umum. a. PNS yang berpangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d dan Penata Tk. I golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.

Ujian Dinas dibagi dalam dua tingkat yaitu : 1) Ujian Dinas Tk.I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tk.I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a. 2) Ujian Dinas Tk. II untuk kenaikan pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

30.

Persyaratan mengikuti Ujian Dinas. a. Telah menduduki pangkat Pangatur Tk.I Tingkat I golongan ruang III/d. b.

Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) sekurang-kurangnya 2 tahun.

c.

Tidak sedang dalam keadaan : 1) 2) 3)

31.

golongan ruang II/d dan Penata

Diberhentikan sementara (Skorsing). Menerima uang tunggu. Cuti diluar tanggungan negara.

PNS yang dikecualikan Ujian Dinas. a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya. b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi negara. c.

Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena : 1) Meninggal dunia. 2) Mencapai batas usia pensiun. 3) Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.

27

d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dalam jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. e.

Telah memperoleh : 1)

Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tk.I.

2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S-2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S-3)untuk ujian dinas Tk.I ujian dinas Tk.II.

32.

Wewenang. a. Wewenang penyelenggaraan ujian dinas Tk. I oleh Kas Angkatan dan penandatanganan STLUD oleh Aspers A.n. Kasad. b.

33.

Wewenang penyelenggaraan ujian dinas Tk. II diatur oleh Panglima TNI.

Evaluasi. a. b.

Sebutkan macam ujian dinas ! Materi apa saja yang diujikan dalam ujian dinas !

BAB VII

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ( DP- 3 )

34.

Umum. a. Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS merupakan sarana untuk mengikuti pengembangan profesi PNS AD dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS AD. b.

35.

Setiap PNS AD harus dibuatkan DP-3 minimal sekali dalam satu tahun.

Unsur-unsur yang dinilai. a. Kesetiaan. Adalah ketaatan dan pengabdian terhadap Pancasila, UUD 45, Negara dan Pancasila. 1) Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan pengalaman sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

28

2) Pengabdian adalah penyumbangan pikiran-pikiran dan secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan. 3) Umumnya kesetiaan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam sehingga setiap PNS wajib mempelajari, mengerti, melaksanakan dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan Politik, kebijaksanaan dan rencana-rencana pemerintah. b. Prestasi Kerja. Yang dimaksud adalah hasil kerja yang dialami oleh seorang PNS dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan. c. Tanggung jawab. Adalah kesanggupan seorang PNS menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atas tindakan yang dilakukan. d. Ketaatan. Adalah kesanggupan seorang PNS yang mentaati segala peraturan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang berlaku dan atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. e. Kejujuran. Adalah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas, kemampuan untuk tidak menyalahi wewenang yang diberikan kepadanya. f. Kerjasama. Adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersamasama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya dan berhasil guna sebesar-besarnya. g. Prakarsa. Adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan. h.

Kepemimpinan. 1) Kepemimpinan adalah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat diarahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. 2) Penilaian unsur kepemimpinan hanya berlaku bagi PNS berpangkat pengatur muda II/a ke atas memangku jabatan.

36.

Sumber Pembuatan DP-3. a.

Buku catatan penilaian PNS AD : 1) Setiap pejabat penilai berkewajiban mengisi dan memelihara buku catatan penilaian. 2) Data yang tercantum dalam buku catatan penilaian adalah salah satu bahan obyektif untuk membuat DP-3.

29

b. c.

37.

Daftar absensi. Informasi lain.

Waktu Penilaian DP-3. a.

Penilaian dibuat pada setiap akhir tahun/takwim.

b. Jangka waktu penilaian adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. c. Khusus bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah sekurang-kurangnya satu tahun menjadi PNS terhitung mulai secara nyata melaksanakan tugasnya.

38.

Sifat DP-3. a. b. c. d. e.

DP-3 bersifat rahasia, oleh sebab itu hanya dapat diketahui oleh :

PNS AD yang bersangkutan. Pejabat penilai. Atasan pejabat penilai. Atasan dari atasan pejabat penilai sampai dengan pejabat penilai tertinggi. Pejabat lain yang ada hubungan tugasnya dengan penilaian tersebut

Penggunaan DP-3. DP-3 dipergunakan menjadi salah satu bahan objektif 39. dalam melaksanakan pembinaan PNS AD antara lain untuk : a. b. c. d. e. f. g.

40.

Mempertimbangkan usul pengangkatan menjadi PNS. Mempertimbangkan kenaikan pangkat. Mempertimbangkan penempatan dalam jabatan. Mempertimbangkan mengikuti pendidikan. Mempertimbangkan pemindahan. Mempertimbangkan kenaikan gaji berkala. Dan lain-lain.

Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai PNS Yang Dinilai dan Tatacara Penilaian. a.

Pejabat penilai : 1) Pejabat penilai adalah atasan langsung dari PNS yang dinilai dan serendah-rendahnya menduduki golongan jabatan IX. 2) Pejabat penilai berkewajiban membuat DP-3 apabila PNS bersangkutan telah manjadi bawahannya minimum enam bulan.

yang

3) Pejabat penilai yang belum membawahi PNS selama enam bulan, dapat membuat DP-3 dengan mempergunakan bahan-bahan yang ditinggalkan pejabat penilai yang lama.

30

4) Pejabat penilai harus mengisi DP-3 PNS bawahannya. b.

yang langsung menjadi

Atasan pejabat penilai : 1) Atasan pejabat penilai disampaikan kepadanya.

berkewajiban

memeriksa

DP-3

yang

2) Atasan pejabat penilai berkewajiban memeriksa keberatan PNS apabila ada tanggapan pejabat penilai yang tercantum dalam DP-3 yang disampaikan kepadanya. 3) Apabila ada alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat mengubah nilai yang dibuat pejabat dan perubahan tersebut tidak dapat digangu gugat. 4) c.

DP-3 berlaku setelah disahkan oleh atasan pejabat penilai.

Tata Cara Penilaian. 1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan angka sebagai berikut : (a) (b) (c) (d) (e)

Amat baik angka 91 – 100. Baik angka 76 – 90. Cukup angka 61 – 75. Sedang angka 51 – 60. Kurang angka 50 kebawah.

2) Pedoman pemberian nilai DP-3 harus berpedoman pada lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1979.

41.

Evaluasi. a. b. c.

Jelaskan Kepanjangan DP-3 ! Jelaskan Pedoman penilaian DP-3 ! Jelaskan apa yang dimaksud dengan Atasan pejabat penilai !

BAB VIII DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)

42. Umum. Daftar Urut Kepangkatan merupakan salah satu bahan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier PNS. Apabila ada lowongan maka PNS yang menduduki nomor urut yang lebih tinggi haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat lainnya untuk mengisi lowongan tersebut.

31

43.

Pembuatan DUK. a. Setiap pemangku delegasi wewenang (PDW) diwajibkan membuat dan memelihara DUK PNS dilingkungan masing-masing. b. Komandan satuan organisasi TNI serendah-rendahnya yang memangku jabatan Dan Satker atau jabatan lain yang dipersamakan dengan itu, harus membuat DUK di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. c. DUK PNS dibuat setiap tahun dan harus sudah selesai pada setiap akhir bulan Desember. d.

44.

DUK dibuat hanya untuk yang telah berstatus PNS.

Penyusunan DUK. a. Aspers Kasum TNI menyusun dan memelihara secara terpusat DUK seluruh PNS golongan III/d sampai dengan golongan IV/e dan golongan I/a sampai dengan IV/e khusus dilingkungan Mabes TNI. b. PDW dilingkungan Mabes TNI dan Kas Angkatan menyusun DUK PNS secara terpusat diatur sebagai berikut : 1) DUK PNS golongan III/d sampai dengan golongan IV/e dari tiap-tiap Kas Angkatan serta PDW dilingkungan Mabes TNI yang telah disusun dalam bulan Desember, harus sudah disampaikan kepada Panglima TNI U.p. Aspers selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari. Selanjutnya akan diteruskan kepada Menhan pada akhir bulan Pebruari. 2) Untuk menyusun DUK yang dimaksud diatas, maka setiap Satker TNI membuat DUK PNS di lingkungan masing-masing dari golongan tertinggi sampai dengan golongan yang terendah. c.

Penetapan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Pangkat. Jabatan. Masa Kerja. Latihan Jabatan. Pendidikan. Usia.

d. DUK sebagai PNS yang berada diluar jabatan organisasi. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, sedang menjalankan tugas balajar, dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain, sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu, tetap dicantumkan namanya dalam Daftar Urut Kepangkatan instansi yang bersangkutan.

32

45.

Pengumuman dan keberatan atas nomor urut dalam DUK. a. Pengumuman. DUK yang telah ditetapkan, diumumkan dengan cara sedemikian rupa sehingga PNS yang bersangkutan dapat dengan mudah membacanya. b. Keberatan. Apabila ada PNS yang berkeberatan atas nomor urutnya dalam DUK, maka PNS yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis. c.

Perubahan dan penghapusan nomor urut dalam DUK. 1)

Perubahan. a) Setiap mutasi kepegawaian yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK, umpamanya kenaikan pangkat, pengangkatan dalan jabatan, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pemindahan, pemberhentian, meninggal dunia dan lain-lain dicatat dalam DUK yang bersangkutan. b) Untuk memudahkan pemeliharaan DUK, maka perubahanperubahan karena mutasi kepegawaian, pencatatan cukup dengan menuliskan jenis mutasi kepegawaian, pencatatan cukup dengan menuliskan jenis mutasi pada kolom mutasi.

2)

Penghapusan. a)

Nama PNS dihapuskan dari DUK oleh karena : (1) (2) (3)

Diberhentikan sebagai PNS. Meninggal Dunia. Pindah Instansi.

b) Penghapusan nama tersebut dilakukan pada waktu penyusunan DUK untuk tahun berikutnya.

46.

Penggunaan DUK. a. DUK adalah salah satu bahan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier PNS. b. Dengan adanya DUK, maka pembinaan karier PNS dapat dilakukan dengan lebih obyektif. Pembinaan karier yang dimaksud, antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengiriman untuk mengikuti latihan jabatan dan lain-lain. c. Apabila ada lowongan, maka PNS yang menduduki DUK yang lebih tinggi, wajib dipertimbangkan lebih dahulu, tetapi apabila ia tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat lainnya, seperti syaratsyarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman dan lain-lain haruslah diberitahukan kepadanya, sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangan itu untuk masa mendatang.

33

d. Pertimbangan bagi PNS yang menduduki nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK tidak berlaku bagi PNS yang : 1)

Dikenakan pemberhentian sementara.

2) Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, terkecuali PNS wanita yang menjalani cuti diluar tanggungan negara karena untuk persalinan anaknya yang ke empat dan seterusnya. 3)

47.

Penerima uang tunggu.

Evaluasi. a.

Jelaskan salah satu tujuan dibuat DUK !

b. Apabila seorang PNS keberatan atas DUK yang diberikan dapat mengajukan keberatan. Bagaimana cara mengajukan keberatan tersebut ! BAB IX BADAN PERTIMBANGAN

48. Umum. Untuk menjamin obyektivitas dalam kepangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan struktural serta pengnangkatan dalam pangkat perlu adanya suatu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

49. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. beberapa tingkatan yaitu : a.

Badan ini terbagi dalam

Baperjakat tingkat TNI. 1) Keanggotaannya terdiri atas para pejaat fungsional di tingkat Mabes TNI yang diangkat berdasarkan Peraturan Panglima TNI dengan susunan sebagai berikut : a)

Anggota tetap. (1)

Waaspers Kasum TNI sebagai Ketua.

(2) Paban VI/Binpers PNS sebagai Wakil Ketua merangkap anggota. (3) Paban Madya Dalkar sebagai sekretaris merangkap anggota.

34

(4)

Anggota : (a) (b) (c) (d) (e)

b) 2)

Anggota tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan sidang.

Tugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam hal : a) b) c)

b.

Paban V/Binpers PNS Spersad. Kasubdisperssip Disminpersal. Kasubdismin PNS Disminpersau. Sintel TNI Babinkum TNI

Kenaikan pangkat. Penempatan dalam jabatan. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Baperjakat tingkat Mabes TNI. 1) Keanggotaannya terdiri atas para pejabat fungsional di tingkat Mabes TNI yang diangkat berdasarkan Peraturan Panglima TNI dengan susunan sebagai berikut : a)

Anggota tetap. (1)

Waaspers Kasum TNI sebagai Ketua merangkap anggota.

(2) Paban VI/Binpers PNS Spers TNI sebagai Wakil Ketua merangkap anggota. (3) Paban Madya Dalkar sebagai sekretaris merangkap anggota. (4) Seluruh Paban Madya Paban VI/Binpers PNS sebagai anggota. b) Anggota tidak tetap, terdiri atas pejabat personel satuan kerja terkait. 2)


c.


Baperjakat tingkat Mabes Angkatan. 1) Keanggotaannya terdiri atas para pejabat fungsional di tingkat Mabes Angkatan yang diangkat berdasarkan Peraturan Kas Angkatan, dengan susunan yang ditentukan oleh Kas Angkatan.

35

2)


50.


Evaluasi. a. b. c. d.

Sebutkan tingkatan Baperjakat ! Sebutkan Anggota tetap dan tidak tetap Baperjakat tingkat TNI ! Sebutkan Anggota tetap dan tidak tetap Baperjakat tingkat Mabes TNI ! Sebutkan susunan keanggotaan Baperjakat tingkat Kas angkatan !

BAB X PEMINDAHAN/DIPERBANTUKAN UNIT ORGANISASI TNI

51. Umum. PNS TNI dimungkinkan pindah/diperbantukan/dipekerjakan baik antar Angkatan/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dalam rangka usaha penyebaran dan pendayagunaan tenaga ahli/terampil atau karena adanya penyederhanaan organisasi.

52. Pemindahan/Diperbantukan/Dipekerjakan. Dalam rangka usaha penyebaran dan pendayagunaan tenaga ahli/terampil atau karena adanya penyederhanaan organisasi tersebut terdiri dari : a.

Pemindahan antar Angkatan/Unit Organisasi TNI. 1) Angkatan/Unit Organisasi TNI yang memerlukan PNS menghubungi pimpinan tempat PNS yang bersangkutan bekerja untuk minta persetujuan atau Pimpinan tempat PNS yang bersangkutan bekerja meminta persetujuan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang di tuju, dengan melampirkan: a) b) c) d)

Foto kopi Skep CPNS, PNS, Pangkat terakhir, Karpeg. DP-3. Daftar Riwayat Hidup. Surat-surat yang berhubungan dengan proses pemindahan.

2) Setelah mendapatkan persetujuan pindah diajukan usul kepada Panglima TNI U.p. Aspers Kasum TNI untuk proses lebih lanjut. b.

Pemindahan antar Departemen/LPND. 1) Pemindahan dari Mabes TNI/Angkatan atas permintaan Departemen/ LPND. a) Departemen/PPND mengjukan permohonan persetujuan kepada Panglima TNI dilengkapi dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

36

b) Setelah mendapatkan persetujuan dikeluarkan surat Pernyataan Persetujuan (SPP). c) Setelah keluar Skep penempatan di satuan kerja yang baru, Pimpinan TNI mengeluarkan Skep pemberhentiannya. 2) Pemindahan TNI/Angkatan.

ke

Departemen/LPND

atas

permintaan

Mabes

a) Pimpinan TNI mengjukan permohonan persetujuan kepada Pimpinan Departemen/LNPD dengan melampirkan bahan administrasi yang diperlukan. b) Setelah mendapatkan persetujuan dikeluarkan surat Pernyataan Persetujuan (SPP). c) Setelah keluar Skep penempatan di satuan kerja yang baru, Pimpinan TNI mengeluarkan Skep pemberhentiannya. 3) Pemindahan ke Mabes TNI/Angkatan atas permintaan Departemen/ LPND. a) Departemen/LPND mengjukan permohonan persetujuan kepada Panglima TNI dilengkapi dengan bahan administrasi yang diperlukan. b) Setelah mendapatkan persetujuan dikeluarkan surat Pernyataan Persetujuan (SPP). c) Pimpinan TNI mengajukan usul kepada Ka BKN untuk penerbitan Surat Penetapan Pemindahan melalui Menhan. d) Setelah dikeluarkan Surat Penetapan Pemindahan oleh BKN, pimpinan TNI mengeluarkan Peraturan Penempatan. 4) Pemindahan TNI/Angkatan.

dari

Departemen/LPND

atas

permintaan

Mabes

a) Pimpinan TNI mengjukan permohonan persetujuan kepada Pimpinan Departemen/LNPD dengan menyebutkan kualifikasi yang dibutuhkan. b) Berdasrkan Surat Pernyataan Persetujuan (SPP) Pimpinan TNImengusulkan penetapan pemindahan ke BKN melalui Dephan. c) Setelah keluar Peraturan Pemindahan dari BKN, Pimpinan TNI mengeluarkan Peraturan Penempatan. 53.

Evaluasi. a. b.

Sebutkan persyaratan pemindahan antar Angkatan/Unit Organisasi TNI ! Jelaskan tata cara pemindahan antar Departemen/LPND !

37 RAHASIA 37 BAB XI EVALUASI AKHIR PELAJARAN

54.

Evaluasi Akhir. a. Mengapa seorang PNS AD dalam penempatan jabatan berprinsip pada “Menempatkan Personel yang tepat pada jabatan yang tepat“ ? b. Dalam penyesuaian pangkat dan jabatan seorang PNS AD Gol jabatan VI Golongan ruang IV/a berada pada eselon berapa ? b. Sebutkan macam jenis dan bidang jabatan PNS AD ! c. Sebutkan jabatan PNS dibidang khusus lainnya ! d. Sebutkan jabatan-jabatan yang dilarang bagi PNS ! e. Sebutkan ketentuan-ketentuan pengangkatan dalam jabatan ! f. Sebutkan macam kenaikan pangkat ! g. Jelaskan ketentuan Kenaikan pangkat anumerta diperuntukkan bagi PNS ! h. Sebutkan jenis kenaikan pangkat ! i. Untuk Nevelliring Pangkat PNS Pengatur Muda III/a sama dengan pangkat apakah di prajurit ! j. Sebutkan prinsip Binkar PNS ! k. Sebutkan pola Binkar PNS ! l. Jelaskan Pedoman penilaian DP-3 ! m. Jelaskan tatacara pengajuan keberatan ! n. Sebutkan tingkatan Baperjakat ! o. Sebutkan Anggota tetap dan tidak tetap Baperjakat tingkat TNI ! p. Sebutkan Anggota tetap dan tidak tetap Baperjakat tingkat Mabes TNI ! q. Sebutkan susunan keanggotaan Baperjakat tingkat Kas Angkatan ! BAB XII PENUTUP

55. Penutup. Demikian naskah departemen ini disusun sebagai bahan ajaran untuk pedoman bagi Gadik dan Pasis dalam proses belajar mengajar Penggunaan PNS pada pendidikan dasar kecabangan Ajen. Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal

Didik Hartanto, S. IP. Kolonel Caj NRP 28879

RAHASIA

38

RAHASIA RAHASIA KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL

Lampiran II Kep Danpusdikajen Nomor Kep/ / /2008 Tanggal 2008

39 PETUNJUK UMUM (KHUSUS UNTUK TENAGA PENDIDIK)

1.

Mata Pelajaran Untuk Kursus

: Penggunaan PNS. : Diktuk Ba Tahap II Kecabangan Ajen.

2.

Jumlah Jam Pelajaran a. Teori b. Praktek Siang c. Praktek Malam d. Ujian

: 20 Jam pelajaran. : 8 Jam Pelajaran. : 10 Jam Pelajaran. : - Jam Pelajaran. : 2 Jam Pelajaran.

3.

Isi Pelajaran. a. Pendahuluan. b. Jenis dan Bidang Jabatan PNS AD. c. Penyesuaian Jabatan dan Pangkat. d. Pengangkatan dalam Jabatan. e. Kepangkatan. f. Kenaikan Pangkat. g. Pola Dasar Karier. h. Ujian Dinas. i. DP-3. j. Daftar Urut Kepangkatan. k. Badan Pertimbangan. l. Praktek. m. Penutup. n. Evaluasi.

4.

Tujuan Pelajaran. a. Tujuan Kurikuler : dapat melaksanakannya.

Agar Pasis mengerti tentang Penggunaan PNS dan

2 RAHASIA b.

Tujuan Instruksional. 1) Pendahuluan. ( 15 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Penggunaan PNS AD. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Penggunaan PNS AD serta menunjukan antusias/minat dalam menerima pelajaran. 2)

Jenis dan Bidang Jabatan PNS TNI AD. ( 30 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Jenis dan Bidang Jabatan. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang macammacam Jabatan PNS, Penetapan dalam Jabatan PNS.

3)

Penyesuaian Jabatan dan Pangkat. ( 60 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Penyesuaian Jabatan dan Pangkat.

40

b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Penyesuaian Jabatan dan Kepangkatan. 4)

Pengangkatan dalam Jabatan. ( 30 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Pengangkatan dalam Jabatan. a) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Jabatan Promosi, Pemberhentian dari Jabatan, Wewenang.

5)

Kepangkatan. ( 30 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Kepangkatan. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Sistem Kenaikan Pangkat, Masa Kenaikan Pangkat, Jenis Kenaikan Pangkat.

3 6)

Kenaikan Pangkat. ( 30 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Kenaikan Pangkat. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Kenaikan Pangkat Reguler, Kenaikan Pangkat Pilihan, Kenaikan Pangkat Anumerta, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Untuk Para Medis, Persyaratan Administrasi, Prosedur dan Wewenang, Penggunaan dan Tata cara.

7)

Pola Dasar Karier. ( 30 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Pola Dasar Karier . b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Sasaran, Prinsip Pelaksanaan, Pelaksanaan Kegiatan.

8)

Ujian Dinas. ( 30 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Ujian Dinas. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Macam Ujian Dinas, Persyaratan dan Ujian Kenaikan Pangkat.

9)

DP-3. ( 30 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang DP-3. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Unsur yang dinilai, Pejabat Penilai, Tata cara Penilaian, Pedoman Penilaian, Penyampaian DP-3 dan Keberatan.

10)

Daftar Urut Kepangkatan. ( 30 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Daftar Urut Kepangkatan.

41

b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Penyusunan DUK, Penetapan DUK, Nomor Urut dalam DUK, DUK bagi PNS, Duk bagi PNS yang di luar jabatan.

4 11)

Badan Pertimbangan. ( 30 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Badan Pertimbangan. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Kewajiban, Larangan, Tingkat dan Jenis Hukuman, Pejabat yang Berwenang, Tatacara Penjatuhan Hukuman.

12)

Praktek Penggunaan PNS. ( 10 Jam Pelajaran ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis dapat melaksanakan Garmin Penggunaan PNS . b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat mengerjakan/membuat Usul Kenaikan Pangkat dan Keputusan Kenaikan Pangkat, Penyusunan DUK.

13)

Penutup. ( 15 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang pentingnya pelajaran Penggunaan PNS dalam menunjang pelaksanaan tugas. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan seluruh materi pelajaran yang telah diberikan.

14)

Evaluasi. ( 2 Jam Pelajaran ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar tingkat pengetahuan Pasis dapat diukur sesuai pelajaran Penggunaan PNS yang telah diberikan. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjawab pertanyaan maupun dapat melaksanakan tugas praktek dengan baik dan

benar. 5.

Metode. a. Metode Utama : Ceramah dan Aplikasi. b. Metode Penunjang : Tanya Jawab dan Pemberian Tugas.

5 6.

Alins/Alongin : a. OHP dan transparansi. b. White Board. c. Board marker. d. LCD In Focus. e. Laser Point. f. Laptop/Note Book.

7.

Proses Belajar Mengajar.

NO

KEGIATAN

42

1 1

TENAGA PENDIDIK

PASIS

2

3

Pendahuluan. a Menjelaskan secara umum tentang - Memperhatikan, mendengarkan dan maksud dan tujuan diberikannya mencatat hal-hal penting. pelajaran Penggunaan PNS.

Memberikan penugasan belajar b. Mendiskusikan materi Penggunaan PNS. melalui lembar persoalan. b.

2

Jenis dan Bidang Jabatan PNS AD. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan macam-macam Jabatan PNS, Penetapan mencatat hal-hal penting. dalam Jabatan PNS. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan terhadap pelajaran yang diberikan mengajukan pertanyaan dari dengan melemparkan pertanyaan dan kepada Gadik. menjawab pertanyaan.

3

Penyesuaian Jabatan dan Kepangkatan. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Penyesuaian Jabatan dan Kepangkatan. mencatat hal-hal penting. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan terhadap pelajaran yang diberikan mengajukan pertanyaan dari dengan melemparkan pertanyaan dan kepada Gadik. menjawab pertanyaan.

4

5

dan dan

Pengangkatan dalam Jabatan. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Pengangkatan dalam Jabatan, Jabatan mencatat hal-hal penting. Promosi, Pemberhentian dari Jabatan, Wewenang. Menjawab pertanyaan b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. terhadap pelajaran yang diberikan mengajukan pertanyaan dari dengan melemparkan pertanyaan dan kepada Gadik. menjawab pertanyaan. 6

1

dan dan

2

dan dan

3

Kepangkatan. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Sistem Kenaikan Pangkat, Masa mencatat hal-hal penting. Kenaikan Pangkat, Jenis Kenaikan Pangkat. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan terhadap pelajaran yang diberikan mengajukan pertanyaan dari dengan melemparkan pertanyaan dan kepada Gadik.

dan dan

43

menjawab pertanyaan. 6

Kenaikan Pangkat. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Kenaikan Pangkat Reguler, Kenaikan mencatat hal-hal penting. Pangkat Pilihan, Kenaikan Pangkat Anumerta, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Untuk Para Medis, Persyaratan Administrasi, Prosedur dan Wewenang, Penggunaan dan Tata cara. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan terhadap pelajaran yang diberikan mengajukan pertanyaan dari dengan melemparkan pertanyaan dan kepada Gadik. menjawab pertanyaan.

7.

Pola Dasar Karier. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Sasaran, Prinsip Pelaksanaan, mencatat hal-hal penting. Pelaksanaan Kegiatan. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan terhadap pelajaran yang diberikan mengajukan pertanyaan dari dengan melemparkan pertanyaan dan kepada Gadik. menjawab pertanyaan.

8.

dan dan

Ujian Dinas. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Macam Ujian Dinas, Persyaratan dan mencatat hal-hal penting. Ujian Kenaikan Pangkat. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan terhadap pelajaran yang diberikan mengajukan pertanyaan dari dengan melemparkan pertanyaan dan kepada Gadik. menjawab pertanyaan.

9.

dan dan

dan dan

DP-3. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Unsur yang dinilai, Pejabat Penilai, Tata mencatat hal-hal penting. cara Penilaian, Pedoman Penilaian, Penyampaian DP-3 dan Keberatan. 7

1

10.

2 3 Menjawab pertanyaan b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. terhadap pelajaran yang diberikan mengajukan pertanyaan dari dengan melemparkan pertanyaan dan kepada Gadik. menjawab pertanyaan.

dan dan

Daftar Urut Kepangkatan ( DUK). a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Penyusunan DUK, Penetapan DUK, mencatat hal-hal penting.

44

Nomor Urut dalam DUK, DUK bagi PNS, Duk bagi PNS yang diluar Jabatan. Menjawab pertanyaan b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. terhadap pelajaran yang diberikan mengajukan pertanyaan dari dengan melemparkan pertanyaan dan kepada Gadik. menjawab pertanyaan. 11

Badan Pertimbangan. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Kewajiban, Larangan, Tingkat dan Jenis mencatat hal-hal penting. Hukuman, Pejabat yang Berwenang, Tata cara Penjatuhan Hukuman. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan terhadap pelajaran yang diberikan mengajukan pertanyaan dari dengan melemparkan pertanyaan dan kepada Gadik. menjawab pertanyaan.

12.

b. Memperhatikan, mendengarkan dan menjawab pertanyaan serta mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik.

Penutup. a. Memberikan kesimpulan/rangkuman a. Memperhatikan, mendengar dan dan penekanan terhadap seluruh materi Menjawab pertanyaan dan pelajaran yang diberikan. mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik. Menjawab pertanyaan b. Melaksanakan pengecekan dan b. evaluasi terhadap akhir pelajaran yang mengajukan pertanyaan dari diberikan dengan melempar pertanyaan kepada Gadik. dan menjawab pertanyaan ke/dari Pasis.

14

dan dan

Praktek. a. Memberikan penugasan membuat a. Melaksanakan praktek Mingar Usul Kenaikan Pangkat dan Kep. Penggunaan PNS sesuai tugas/arahan Kenaikan Pangkat, Penyusunan DUK. dari Gadik. b. Melaksanakan Koreksi/evaluasi terhadap hasil praktek Pasis dan melemparkan pertanyaan serta menjawab pertanyaan ke/dari Pasis.

13

dan dan

dan dan

Evaluasi. a. Evaluasi Teori. 1) Menyusun bahan ujian yang 1) Mengikuti ujian sesuai jadwal dan diketahui oleh Kadep Binpers dan tempat yang ditentukan. dalam pelaksanaan ujian sebagai RAHASIA pengawas umum. 8

1

2

3

2) Menyerahkan bahan evaluasi/ujian 2) Menyerahkan hasil ujian kepada kepada Kasiopsdik dan pengawas ujian mengoreksi/menilai hasil ujian Pasis. b. Evaluasi Praktek

45

1) Menyusun tugas/bahan evaluasi - Mengikuti evaluasi sesuai tugas dan praktek yang diketahui oleh Kadep jadwal serta tempat yang ditentukan Binpers 2) Menyerahkan bahan evaluasi praktek kepada Kasiopsdik dan mengoreksi/menilai hasil evaluasi Pasis 3) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan pelajaran praktek 8. Kualifikasi Tenaga Pendidik. Perwira/PNS yang Susgadik/Susgumil/TOT dan menguasai materi Penggunaan PNS.

sudah

berkualifikasi

9.

Referensi. a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian b. Keputusan Pangab Nomor Kep/06/VI/1992 tanggal 24 Juni 1992 tentang Petunjuk Pembinaan Pegawai Negeri Sipil ABRI. c. Keputusan Kasad Nomor Kep/4/IV/1995 tanggal 7 April 1995 tentang Tataran Wewenang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil AD.

10.

Lain-lain. a. Naskah Departemen ini disusun untuk kepentingan Lembaga Pendidikan b. Untuk kepentingan peserta didik dapat direproduksi Lembaga Pendidikan tanpa Petunjuk umum dan evaluasi tiap Bab serta Evaluasi Akhir Pelajaran.

Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal

Didik Hartanto, S. IP. Kolonel Caj NRP 28879

RAHASIA DAFTAR ISI

Halaman BAB

I

PENDAHULUAN

1. 2. 3. 4. 5.

Umum........................................................................... Maksud dan Tujuan...................................................... Ruang Lingkup dan Tata Urut....................................... Referensi...................................................................... Pengertian-pengertian..................................................

1 1 1 2 2

46

BAB

II

JENIS DAN BIDANG JABATAN

6. 7. 8. 9.

BAB

III

IV

V

VI

VII

Umum............................................................................. Pengangkatan Dalam Jabatan....................................... Jabatan Promosi............................................................. Pemberhentian Dari Jabatan.................………………... Wewenang........................……………………………….. Prosedur................……………………………………….. Evaluasi.........................................................................

6 6 7 7 8 8 9

Umum............................................................................. Sistem Kenaikan Pangkat.............................................. Masa Kenaikan Pangkat................................................ Jenis Kenaikan Pangkat................................................ Evaluasi.........................................................................

9 9 10 10 10

KENAIKAN PANGKAT

25. 26. 27. 28 29. 30. 31. 32 33. 34.

BAB

5 5 6

KEPANGKATAN

20. 21. 22 23. 24.

BAB

Umum............................................................................ Penyesuaian Jabatan dan Kepangkatan....................... Evaluasi.........................................................................

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

BAB

3 3 3 5

PENYESUAIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

10. 11. 12.

BAB

Umum............................................................................ Macam-macam Jabatan PNS........................................ Penetapan Dalam Jabatan PNS.................................... Evaluasi.........................................................................

Umum............................................................................ Kenaikan Pangkat Reguler............................................ Kenaikan Pangkat Pilihan............................................. Kenaikan Pangkat Anumerta........................................ Kenaikan Pangkat Pengabdian.................................... Untuk Para Medis.......................................................... Persyaratan Administrasi............................................... Prosedur dan Wewenang........................………………. Penggunaan dan Tata cara.....................………………. Evaluasi.......................................................................... 2

10 10 11 14 15 15 16 21 22 23

POLA DASAR KARIER

35. 36. 37. 38.

Umum.................…………………………………………. Sasaran...............…………………………………………. Prinsip Pelaksanaan..................………………………… Pelaksanaan Kegiatan...............…………………………

23 23 23 24

47

39.

BAB

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

26 27 28 29 29 29 30

Umum.................…………………………………………. Penyusunan DUK.........................………………………. Penetapan DUK..............………………………………… Nomor Urut dalam DUK.............………………………… DUK bagi PNS..........................…………………………. DUK bagi PNS yang di luar Jabatan...................……… Evaluasi...............………………………………………….

31 31 31 31 33 33 35

Umum.................…………………………………………. Kewajiban......................…………………………………. Larangan.............…………………………………………. Tingkat dan Jenis Hukuman.................………………… Pejabat yang Berwenang....................…………………. Tatacara Penjatuhan Hukuman.......................………… Evaluasi..................……………………………………….

35 36 36 37 37 38 38

EVALUASI AKHIR PELAJARAN

66. BAB

Umum.................…………………………………………. Unsur yang dinilai.....................…………………………. Pejabat Penilai................………………………………… Tata cara Penilaian....................………………………… Pedoman Penilaian...................…………………………. Penyampaian DP 3 dan Keberatan.................………… Evaluasi...............………………………………………….

BADAN PERTIMBANGAN

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. BAB

25 25 25 25 26

DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK )

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. BAB

Umum.................……………….…………………………. Macam Ujian Dinas...................…………………………. Persyaratan.....................………………………………… Ujian Kenaikan Pangkat.............………………………… Evaluasi...............………………………………………….

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ( DP-3 )

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. BAB

24

UJIAN DINAS

40. 41. 42. 43. 44. BAB

Evaluasi...............………………………………………….

Evaluasi Akhir...............................................................

38

PENUTUP.

67.

Penutup........................................................................

39

RAHASIA PENGGUNAAN PNS BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents